PERATURAN BKN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

DIREKTORAT JABATAN ASN BKN

2019

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara;

2. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang SistemNasinonal Pendidikan

3. PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

4. Perpenman dan RB No.34 Tahun 2018 tentangJabatan Fungsional Peneliti;

5. Peraturan BKN No.9 Tahun 2019 tentangPembinaan Jabatan Fungsional.

2

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,tanggung jawab, dan wewenang untukmelaksanakan penelitian, pengembangan, dan/ataupengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi padaorganisasi penelitian, pengembangan, dan/ataupengkajian instansi pemerintah.

PENELITI

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenangdan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenanguntuk melakukan tugas teknis penelitian,pengembangan, dan/atau pengkajian ilmupengetahuan dan teknologi pada organisasipenelitian, pengembangan, dan/atau pengkajianinstansi pemerintah.

PENELITIAN

Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untukmemperoleh data dan informasi yang berkaitan denganpemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial,pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu suatuasumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

PENGEMBANGAN

Kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukungilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbuktikebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsidan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

4

PENGKAJIAN

Kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan,kemanfaatan dampak dan implikasi sebelum danatau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologiditerapkan.

KEDUDUKAN JF PENELITI

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah danbertanggung jawab secara langsung kepadaPejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PejabatAdministrator, atau pejabat pengawas yangmemiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang penelitian, pengembangan dan pengkajian.5

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

AHLI PERTAMA (III/b)

AHLI MUDA (III/c-III/d)

AHLI MADYA (IV/a-IV/c)

AHLI UTAMA (IV/d-IV/e)

KEAHLIAN

PNS YANG DIANGKAT UNTUK PERTAMA KALI DALAM JABATAN

PENELITI/PENGANGKATAN UNTUK MENGISI FORMASI MELALUI

CPNS

PENGANGKATAN PNS DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN

PENELITI/PENGANGKATAN YG

DILAKUKAN MELALUI

PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENELITI

PENGANGKATAN

PERTAMAPENGANGKATAN

PERPINDAHAN

PNS yang pada saat ditetapkankeputusan ini telah melakukan tugas

Penelitian, pengembangan dan pengkajian berdasarkan keputusan

pejabat yang berwenang.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENELITI

PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

PERSYARATAN PENGANGKATAN MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA

1. Berstatus PNS.

2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.

3. Sehat jasmani dan rohani.

4. Berijazah paling rendah Magister sesuai bidang kepakaran.

5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi.

6. Nilai prestasi paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

PERSYARATAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Berstatus PNS.

2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.

3. Sehat jasmani dan rohani.

4. Berijazah paling rendah Magister sesuai bidang kepakaran untuk jenjang Peneliti Ahli Pertama, Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Madya.

5. Berijazah doktor sesuai bidang kepakaran untuk jenjang Peneliti Ahli Utama.

11

6. Mengikuti dan lulus uji kompetensi.

7. Memiliki pengalaman di bidang penelitian,

pengembangan dan/atau pengkajian paling sedikit 2 (dua)

tahun.

8. Nilai prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir.

9. Berusia paling tinggi:

a.53 (lima puluh tiga) tahun untuk menduduki (dua) tahun

terakhir

b.55 (lima puluh lima) tahun untuk menduduki Peneliti Ahli

Madya

c.60 (enam puluh) tahun untuk Peneliti Ahli Utama

PERSYARATAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Termasuk dalam rencana suksesi.

2. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagiinstansi dan kepentingan nasional dan diakuioleh lembaga pemerintah terkait denganbidang inovasinya.

3. Memenuhi standar kompetensi jenjangjabatan yang akan diduduki.

KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI

Kegiatan yang ada sesuai dengan

jenjang jabatan(lampiran I

Per. Men PAN No. 34 Tahun 2018

SUB BUTIR

KEGIATAN

BUTIRKEGIATAN

SUBUNSUR

UNSUR

tidak boleh menambah kegiatan dalam unsur – sub unsur – butir

kegiatan – sub butir kegiatan termasuk penyetaraan kegiatan

17

KOMPOSISI PENILAIAN

UNSUR UTAMA ≥ 80%

PENDIDIKAN TUGAS POKOK PENGEMBANGAN PROFESI

UNSUR PENUNJANG

≤ 20%

PENUNJANG TUGAS

1. Ketersediaan kebutuhan Jabatan.2. Paling singkat 1(satu) tahun dalam jabatan

terakhir.3. Memenuhi Angka Kredit kumulatif yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi.5. Memenuhi hasil kerja minimal yang ditetapkan oleh

instansi pembina.6. Setiap unsur penilaian kinerja paling kurang

bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.7. Peneliti Ahli Madya yang akan naik jenjang Peneliti

Alhi Utama harus memenuhi strata pendidikan Doktoral (S-3).

1. 20 Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Muda.

2. 30 Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Madya.

3. 10 Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Pertama.

Kewajiban mengumpulkan 25 Angka Kredit daripertama menduduki jabatannya dari sub unsurpelaksanaan tugas jabatan dan pengembanganprofesi.

1. Paling singkat 2(dua) tahun dalam pangkat terakhir.

2. Memenuhi Angka Kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

3. Mengikuti dan lulus uji kompetensi.4. Memenuhi hasil kerja minimal yang ditetapkan oleh

instansi pembina.5. Setiap unsur penilaian kinerja paling kurang

bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.6. Peneliti Ahli Madya yang akan naik jenjang Peneliti

Ahli Utama harus memenuhi strata pendidikan Doktoral (S-3).

Muda

MadyaIV/b - IV/c = 700 ak

IV/a - IV/b = 550 ak

III/d - IV/a = 400 ak

III/c - III/d = 300 ak

III/b –III/c = 200 ak

ANGKA KREDIT YANG DIPERLUKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

22

III/b= 150 ak

Pertama

Utama

IV/d - IV/e = 1050ak

IV/c - IV/d = 850 ak

PEMBERHENTIAN DARI JF PENELITI( PP. 11 TAHUN 2017 )

1. PNS yang diberhentikan dari Peneliti apabila

a. Mengundurkan diri dari jabatan.

b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. Menjalani cuti di luar ditanggungan negara.

d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

e. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional.

f. Tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

PEMBERHENTIAN DARI JF PENELITI( PP. 11 TAHUN 2017 )

2. PNS yang diberhentikan dari JabatanFungsional Peneliti karena alasansebagaimana dimaksud diatas dapatdiangkat kembali sesuai dengan jenjangJabatan Fungsional terakhir apabilatersedia lowongan Jabatan ( kecuali hurufa dan f ).

1. Pelatihan fungsional dan teknis;

2. Mempertahankan kompetensi sebagai peneliti (Maintain rating);

3. Seminar;

4. Lokakarya (workshop);

5. Konferensi.

Batas Usia Jabatan Fungsional Peneliti

1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Peneliti Ahli

Muda dan Peneliti Ahli Pertama.

2. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Peneliti Ahli

Madya.

3. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Peneliti Ahli Utama.

1. Pengangkatan kembali Peneliti yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit paling lama 1 tahun setelah Peraturan BKN diundangkan.

2. Keputusan pembebasan sementara bagi peneliti yang dikarenakan: a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang

atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

b.Diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Peneliti;

d. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)

bulan.

Setelah berlakunya Peraturan BKN Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti diterbitkan Keputusan Pemberhentian.

1. Pengusulan DUPAK Peneliti berdasarkanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur SipilNegara Nomor 128/KEP/M/PAN/2004 TentangJabatan Fungsional Peneliti akan diproses lebihlanjut apabila penyampaian kelengkapandokumen dikirim melalui e-Peneliti paling lambattanggal 31 Desember 2018.

2. Hasil penilaian dan penetapan Angka Kreditsesuai dengan angka 1 (satu) dilakukan sampaidengan tanggal 31 Desember 2019.

3. Hasil penilaian dan penetapan Angka Kreditsesuai dengan angka 2 dapat digunakan untukusulankenaikan jabatan dan/atau pangkat yanglebih tinggi paling lama pada periode Oktober2020.

1. Surat Menteri Ristek Dikti NomorT/527/M/HK.01.01/2019 Tanggal 19 Agustus2019, hal. Batas Usia Pensiun Peneliti danPerekayasa

1. Surat Menteri Pan RB NomorB/307/M.SM.02.03/2019

1. Berusia 65 tahun (lahir tanggal 13 Agustus1954) atau kurang dari 65 tahun (lahir sebelumtanggal 13 Agustus 1954) dan menduduki JFPeneliti dan Perekayasa Ahli Utama yangsebelumnya BUP 65 tahun menjadi 70 tahun.

2. Berusia 65 tahun (lahir sebelum 13 Agustus1954) dan sebelumnya menduduki JF Penelitidan Perekayasa Ahli Utama yang telahditetapkan BUP 65 tahun, maka KeputusanPemberhentian tetap berlaku.

3. Berusia 60 tahun (lahir tanggal 13 Agustus1959) atau kurang dari 60 tahun (lahir setelahtanggal 13 Agustus 1959) dan menduduki JFPeneliti dan Perekayasa Ahli Madya yangsebelumnya BUP 60 tahun menjadi 65 tahun.

4. Berusia 60 tahun (lahir sebelum 13 Agustus1959) dan sebelumnya menduduki JF Penelitidan Perekayasa Ahli Utama yang telahditetapkan BUP 60 tahun, maka KeputusanPemberhentian tetap berlaku.

5. PNS yang menduduki JF Peneliti dan PerekayasaAli Utama dan Ahli Madya yang sudah ditetapkanKeputusan Pemberhentian dan Pensiun karenamencapai BUP 65 tahun untuk Ahli Utama dan60 tahun untuk Ahli Madya, tetapi masihbersedia lagi melaksanakan tugas, maka yangbersangkutan mengajukan pernyataan masihbersedia lagi melaksanakan secara tertulisbermaterai kepada PPK dan KeputussanPemberhentian yang sudah ditetapkan ditinjaukembali/dibatalkan.

35