PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR TAHUN 48...digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR TAHUN 48...digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan...

  • r

    Menimbang

    Mengingat

    BUPATI MUSI BANYUASIN

    PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 1& TAHUN 2014

    TENTANG

    PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIFDI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

    BUPATI MUSI BANYUASIN,

    a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 danPasal 5 Peraturan Pemerlntah Nomor 33 Tahun 2012tentang Pemberlan Air Susu Ibu Eksklusif, makaPemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasinbertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakannasional dalam rangka Program PemberlanAir Susu IbuEksklusif;

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkanPeraturan Bupati tentang Pemberlan. Air Susu IbuEksklusif di Kabupaten Musi Banyuasin.

    1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 TentangPembagian Urusan Pemerlntahan Antara Pemerlntah,Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan PemerlntahanDaerab Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82);

    3. Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063);

    4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5072);

  • , '-!

    5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentangPemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

    7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Kesehatan diKabupaten / Kota;

    8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang PerizinanRumah Sakit;

    9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 340/MENKES/PER/II1/2010 tentang KlasifikasiRumah Sakit ;

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

    11. Peraturan Menteri. Kesehatan Republik IndonesiaNomor 15 Tahun 2014 Tentang Tata Cara PengenaanSanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan,Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan,Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan,Serta Produsen Dan Distributor Susu Formula BayiDan/ Atau Produk Bayi Lainnya Yang DapatMenghambat Keberhasilan Program Pemberian AirSusu Ibu Eksklusif

    12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak

    13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadiKewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33);

    14 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan TataKeIja Dinas dalam Kabupaten Musi Banyuasin(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 36);

  • , . .'

    Menetapkan

    MEMUTUSKAN:

    PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSUIBU EKSKLUSIF DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

    BASI

    KETENTUAN UMUM

    Pasall

    Da1amPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah ada1ah Kabupaten Musi Banyuasin

    2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

    3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

    4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

    5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

    6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

    7. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabpaten Musi Banyuasin.

    8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI ada1ah cairan hasil sekresikelenjar payudara ibu.

    9. Air Susu Ibu Eksklusifyang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASIyang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan,tanpa menambahkan danJ atau mengganti dengan makanan atauminuman lain.

    10. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.11. Keluarga ada1ah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke

    atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

    12. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikansebagai pengganti ASIuntuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

    13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat danJatau tempat yangdigunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baikpromotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan olehPemerintah, Pemerintah Daerah, danJ atau masyarakat.

    14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalambidang kesehatan serta memiliki pengetahuan danJ atau keterampilanmelalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentumemerlukan kewenangan untuk meIakukan upaya kesehatan.

  • . .

    15. Inisiasi Menyusu Dini adalah pemberian kesempatan pertama pada bayibaru lahir untuk kontak kulit dengan kulit dengan cara meletakkan bayike dada atau perut ibu, dalam satu jam pertama kelahirannya.

    16. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatanmenyusui,memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan saranadan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi,tempat cud tangan dantempat menyimpan ASIperah.

    17. Rawat Gabung adalah suatu cara perawatan dimana ibu dan bayi yangbaru dilahirkan tidak dipisahkan, melainkan ditempatkan bersama-samadalam satu ranjang selama 24 jam penuh dalam seharinya.

    18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalambidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilanmelalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentumemerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

    19. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yangbertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.

    20. Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan adalah penanggung jawabyang menyelenggarakan satuan pendidikan kesehatan.

    21. Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan adalah penanggungjawab organisasi profesi di bidang kesehatan.

    22. Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/ atau Produk BayiLainnya adalah penanggung jawab produksi dan distribusi susuformula bayi dan/ atau produk bayi lainnya.

    23. Penyenggara Fasilitas Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasapelayanan baik dalam bentuk barang public atau jasa public yang padaprinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansipemerintah pusat, daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negaraatau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhankebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuanperaturan perundang-undangan terdiri atas:

    a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;b. hotel dan penginapan;c. tempat rekreasi;d. terminal angkutan darat;e. stasiun kereta api;f. bandar udara;g. pelabuhan laut;h. pusat-pusat perbelanjaan;i. gedung olahraga;j. lokasi penampungan pengungsi; dank. tempat sarana umum lainnya.

    24. Produk bayi lainnya adalah semua makanan atau minuman baik buatansendiri maupun buatan pabrik yang ditujukan untuk bayi.

  • BAS II

    AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

    Pasal2

    Pengaturan pemberian ASI Eksklusif berazaskan:

    a. Perikemanusiaanb. Perikeadilanc. Manfaatd. Perlindungane. Penghormatan terhadap hak asasi manusiaf. Non Diskriminatif; dang. Norma Agama

    Pasal3

    Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

    a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejakdilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan denganmemperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;

    b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusifkepada bayinya; dan

    c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, PemerlntahDaerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASIEksklusif.

    Pasal4

    Sasaran peraturan ini adalah Ibu menyusui, tenaga kesehatan, penyelenggarafasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara fasilitas pulik lainnya dandistributor dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

    BAS III

    AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

    Ibu Menyusui

    PasalS

    (1.) Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepadaBayi yang dilahirkannya selama 6 bulan.

    (2.) Ibu menyusui dilarang memberikan susu formula atau makanan danminuman lainnya kepada bayi usia 0 sf d 6 bulan.

    (3.) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dalam halterdapat:a. indikasi medis:b. ibu tidak ada; atauc. ibu terpisah dari Bayi.

    (4.) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf adilakukan oleh dokter.

  • (5.) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, danstandar prosedur operasional.

    (6.) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atautidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Inisiasi Menyusu DiniPasal6

    (1)Setiap bayi yang baru lahir berhak diberikan kesempatan melakukaninisiasi menyusu dini kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.

    (2)Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibusehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.

    (3) Ibu yang melahirkan dilarang menolak lnisiasi Menyusu Dini (IMD)

    KeluargaPasal7

    (1)Keluarga wajib memberikan dukungan kepada ibu sehingga pemberian ASIEksklusif berhasil

    (2)K