PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR & TAHUN 8...peraturan bupati tentang penjabaran tugas pokokdan

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR & TAHUN 8...peraturan bupati tentang penjabaran tugas pokokdan

  • Mengingat'-

    BUPATI MUSI BANYUASIN

    PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR & TAHUN 2014

    TENTANG

    PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI MUSI BANYUASIN,

    Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasidan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadappelayanan aparatur pemerintah yang terns meningkat,sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun denganorganisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;

    b. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan DaerahKabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2013 tentangPernbahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang PembentukkanOrganisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten MusiBanyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturanpelaksanaannya;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkanPeraturan Bupati Musi Banyuasin tentang PenjabaranTugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, PolitikKabupaten Musi Banyuasin.

    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1821);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4400);

    5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

  • 2

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Nomor 4437) sebagaimana te1ah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4844;

    6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4438);

    7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4721);

    8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4801);

    9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor5234);

    10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia nomor 5494);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentangKoordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Nomor4535);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4503);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4578);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4593);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4737);

  • Menetapkan

    3

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Nomor4741);

    17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

    MEMUTUSKAN :

    PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGASPOKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK KABUPATENMUSI BANYUASIN

    BABIKETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

    Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem danPrinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang - Undang Dasar NegaraRepubIik Indonesia Tahun 1945;

    3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

    4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisebut DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

    5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundangundangan;

    6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

    7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, DinasDaerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan danKelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

    8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris DaerahKabupaten Musi Banyuasin;

    9. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, PolitikKabupaten Musi Banyuasin

    10. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat KabupatenMusi Banyuasin;

  • 4

    BAB IIKEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

    Pasal2

    (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsurpelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsadan Politik sesuai dengan pembagian urusan pemerintahdaerah serta berdasarkan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

    (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin olehseorang Kepala Badan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati meialui SekretarisDaerah.

    BAB IIISUSUNAN ORGANISASI

    Pasal3

    (1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, PolitikKabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :

    a. Kepala Badan;b. Sekretariat, terdiri :

    1. Sub Bagian Penyusunan Program;2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

    c. Bidang Ideologidan Wawasan Kebangsaan ;1. Sub Bidang Bina Ideologi;2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

    d. Bidang Kewaspadaan NasionaI, terdiri dari :1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang

    dan Lembaga Asing;2. Sub Bidang Penanganan Konflik;

    e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama danKemasyarakatan, terdiri dari :1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;

    2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan danEkonomi;

    f. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan PubIik;2. Sub Bidang Kelembagaan Partai politik;

    g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

    h. KelompokJabatan Fungsional.

    (2) Bagan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sepertitercantum pada Iampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

  • 5

    BAB IVTATAKERJA

    Pasal4

    a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugasmelaksanakan tugas pokok pemerintah daerah dibidangKesatuan Bangsa dan Politik.

    b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin olehseorang kepala badan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati, melalui SekretarisDaerah.

    Pasal5

    Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,mempunyai fungsi :

    a. Perumusan kebijakan dan program kegiatan pemberdayaanterhadap institusi kekuatan sosial politik dankemasyarakatan;

    b. Penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria dibidangKesatuan Bangsa dan Politik;

    c. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum,perencanaan, kepegawaiandan keuangan;

    d. Pelaksanaan tugas pokoknya untuk tetap terpeliharanyapersatuan dan kesatuan bangsa serta koordinasi dankerjasama dengan semua Pegawai Negeri Sipil (AparaturSipilNegara)dan Swasta terkait serta unsur keamanan;

    e. Pengamatan dan Pengawasan serta Pengendalian untukpengarahan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM);

    f. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatserta situasi dan kondisi yang kondusif mendukungpemberdayaan politik, ekonomidan sosial budaya;

    g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunanlaporan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara;

    h. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasamadengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yangmenyangkut bidang keamanan dan ketertiban serta yangbersangkutan dengan penyusunan pengerahan danpembantuan tenaga perlindungan masyarakat dalamrangka mencapai tugas pokok sesuai dengan petunjukBupati;

    1. Pelaksanaan koord