Mengingat'-

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR & TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasidan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadappelayanan aparatur pemerintah yang terns meningkat,sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun denganorganisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan DaerahKabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2013 tentangPernbahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang PembentukkanOrganisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten MusiBanyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturanpelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkanPeraturan Bupati Musi Banyuasin tentang PenjabaranTugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, PolitikKabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

2

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Nomor 4437) sebagaimana te1ah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4844;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4721);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4801);

9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor5234);

10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia nomor 5494);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentangKoordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Nomor4535);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4737);

Menetapkan

3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Nomor4741);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGASPOKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK KABUPATENMUSI BANYUASIN

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem danPrinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang - Undang Dasar NegaraRepubIik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisebut DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundangundangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, DinasDaerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan danKelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris DaerahKabupaten Musi Banyuasin;

9. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, PolitikKabupaten Musi Banyuasin

10. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat KabupatenMusi Banyuasin;

4

BAB IIKEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsurpelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsadan Politik sesuai dengan pembagian urusan pemerintahdaerah serta berdasarkan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin olehseorang Kepala Badan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati meialui SekretarisDaerah.

BAB IIISUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

(1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, PolitikKabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :

a. Kepala Badan;b. Sekretariat, terdiri :

1. Sub Bagian Penyusunan Program;2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang Ideologidan Wawasan Kebangsaan ;1. Sub Bidang Bina Ideologi;2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

d. Bidang Kewaspadaan NasionaI, terdiri dari :1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang

dan Lembaga Asing;2. Sub Bidang Penanganan Konflik;

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama danKemasyarakatan, terdiri dari :1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;

2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan danEkonomi;

f. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan PubIik;2. Sub Bidang Kelembagaan Partai politik;

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

h. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sepertitercantum pada Iampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5

BAB IVTATAKERJA

Pasal4

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugasmelaksanakan tugas pokok pemerintah daerah dibidangKesatuan Bangsa dan Politik.

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin olehseorang kepala badan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati, melalui SekretarisDaerah.

Pasal5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan program kegiatan pemberdayaanterhadap institusi kekuatan sosial politik dankemasyarakatan;

b. Penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria dibidangKesatuan Bangsa dan Politik;

c. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum,perencanaan, kepegawaiandan keuangan;

d. Pelaksanaan tugas pokoknya untuk tetap terpeliharanyapersatuan dan kesatuan bangsa serta koordinasi dankerjasama dengan semua Pegawai Negeri Sipil (AparaturSipilNegara)dan Swasta terkait serta unsur keamanan;

e. Pengamatan dan Pengawasan serta Pengendalian untukpengarahan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM);

f. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatserta situasi dan kondisi yang kondusif mendukungpemberdayaan politik, ekonomidan sosial budaya;

g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunanlaporan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara;

h. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasamadengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yangmenyangkut bidang keamanan dan ketertiban serta yangbersangkutan dengan penyusunan pengerahan danpembantuan tenaga perlindungan masyarakat dalamrangka mencapai tugas pokok sesuai dengan petunjukBupati;

1. Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas umum pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan kepada lembagalegislatif, eksekutif, organisasi kemasyarakatan, organisasiprofesi dan LembagaSwadayaMasyarakat;

J. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Bupati.

administrasi

perlengkapan,kearsipan dan

6

Bagian Pertama

SEKRETARIAT

Pasa16

(1)Sekretariat mempunyai tugas memberikan, melakukankoordinasi penatausahaan, mengelola urusan kepegawaian,keuangan, pelaporan, rumah tangga, perlengkapan,perencanaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, surat-menyurat, perjalanan dinas dan pelayanan administratiflainnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik;

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamayat (1)pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :a. Membantu kepala Badan dalam bidang tugasnya;b. Memimpin kegiatan kasubbag yang ada dalam

lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaranpelaksanaan tugasnya;

c. Menyusun rencana dan program sesuai dengankebijaksanaan kepala Badan;

d. Menyelenggarakan tata usaha kantor, urusan rumahtangga Badan, dan hubungan masyarakat;

e. Menyiapkan bahan pengelolaankepegawaian;

f. Melakukan pemeliharaan, keamanan kantor sertaperjalanan dinas;

g. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangandan Pelaporan;

h. Menyiapkan bahan pengurusanpengadaan barang, surat-menyuratdokumentasi serta perjalanan dinas;

1. Mengkoordinir bidang-bidang di Badan KesatuanBangsa, Politik;

J. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

k. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.

Pasa17

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan dan penyusunan program dananggaran serta melaksanakan evaluasi dan penyusunanlaporan kinerja

Pasal8

(1)Sub Bagian Penyusunan Program, mempunymmenyelengarakan fungsi :a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;b. Menyelenggarakan segala kegiatan pelayanan

administrasi;c. Mengumpulkan, mengolah, menghimpun data kegiatan

untuk bahan penyusunan perencanaan program,pelaporan, anggaran serta penyiapan informasi;

d. Menerima dan mencatatsurat-surat yang masuk dan

pemberiandisiplin,

7

menyampaikan kepada yang berkepentingan;e. Memperbanyak surat-menyurat sesuai kebutuhan;f. Menyimpan dan meme1ihara arsip;g. Mengurus dan menyusun rencana kebutuhan prasarana

dan sarana Badan;h. Me1aksanakan perencanaan kegiatan Badan;1. Me1aksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi

pe1aksanaan tugas dan kineIja, menye1enggarakansistem informasi dan dokumentasi;

J. Me1aksanakan tugas-tugas dibidang perlengkapan yangdiberikan oleh Sekretaris;

k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya;

1. Menyusun laporan dan evaluasi pe1aksanaan kegiatanbadan.

(2)Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;b. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai, pengangkatan statuskepegawaian, mutasi pegawai, formasi pegawai,kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaianpangkat, cuti dan tugas belajar j izin belajar,pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kepegawaianserta kesejahteraan pegawai di lingkungan BadanKesatuan Bangsa dan Politik;

c. Me1aksanakan urusan sandi, te1ekomunikasi, hubunganmasyarakat dan keprotokolan;

d. Menyiapkan bahan usulanpenghargaanjtanda jasa, hukumanpemberhentian pegawai dan pensiun;

e. Menyusun laporan pe1aksanaan tugas.

(3)Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyaitugas:a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;b. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran Badan;c. Membuat pembukuan, perhitungan anggaran,

perbendaharaan, administrasi keuangan lainnya dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik;

d. Mengurus administrasi perjalanan dinas;e. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;f. Me1aksanakan urusa'n kas, gaji pegawai;g. Menyusun statistik dan pe1aporan serta menyiapakan

bahan atas laporan pemeriksaan barang;h. Mengelola perlengkapan dan pengadaan barang dan

inventarisasi barang;1. Me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;'

8

Bagian KeduaBidang Ideologi dan WawasanKebangsaan

Pasal9

(1)Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugas Badan KesatuanBangsa dan Politik dibidang Ideologi dan WawasanKebangsaan;

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat(1)pasal ini, bidang kesatuan bangsa mempunyai fungsi :

a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;b. Menyiapkan kebijakan dan memfasilitasi ketahanan

ideologinegara;c. Menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan memfasiliatsi

pengembangan wawasan kebangsaan;d. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi

pelaksanaan bela negara;e. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi

penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;f. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi terhadap

ancaman disintegrasi bangsa;g. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pembinaan

pembauran kebangsaan dan kewarganegaraan;h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan bina

ideologidan wawasan kebangsaan;1. Memimpin kegiatan kepala sub bidang yang ada dalam

lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaranpelaksanaan tugasnya;

J. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-

pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya.

PasallO

(1) Sub Bidang Bina Ideologi, mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakanpembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaanideologinegara;

(2) Sub Bidang Bina Ideologi,dalam melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan fungsi :a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasipengembangan dan evaluasi program penguatanideologinegara;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasipembinaan dan sosialisasi ideologinegara;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasiimplementasi ideologinegara;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

9

Pasalll

(1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan danfasilitasi pengembangan dan soialisasi wawasankebangsaan;

(2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, dalam melaksanakantugasnya menyelenggarakan fungsi :a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasiserta monitoring dan evaluasi penguatan wawasankebangsaan;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasipembinaan serta sosialisasi wawasan kebangsaan;

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi. serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan

kebangsaan;d. Me1aksanakan tugas lain yang diberikan dleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian KetigaBidang Kewaspadaan Nasional

Pasal12

(1)Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyal tugasme1aksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa,dan Politikdibidang Kewaspadaan Nasional;

(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang KewaspadaanNasional, mempunyai fungsi :a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;b. Menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta

fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijenkeamanan;

c. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi sertapemantauan masyarakat perbatasandan tenaga kerja;

d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi sertapelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;

e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaanpenanganan konflik sosiaI;

f. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaanpengawasan orang asing dan lembaga asing;

g. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-

pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya;

Pasal13

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang danLembaga Asing, mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaanpemantauan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijenkeamanan

10

(2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang danLembaga Asing, menyelenggarakan fungsi :a. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi sertamonitoring dan evaluasi pemantauan kewaspadaan dinidan kerjasama intelijen keamanan ;

b. Menyiapkan bahan penyiapan perumusan kebijakan danfasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaanpengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing;

c. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasall4

(1) Sub Bidang Penanganan KonDik, mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasipelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dansosial;

(2) Sub Bidang Penanganan Konflik, menyelenggarakanfungsi:a. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dansosial;

b. Menyiapkan bahan kebijakan monitoring dan evaluasipelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dartsosial.

Bagian KeempatBidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan

Pasal15

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama danKemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politikdibidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama danKemasyarakatan;

(2) Bidang Ketahaanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama danKemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi :a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta mopitoring dan evaluasi identifikasiketahanan sumber daya alam dan penanganankesenjangan perekonomian;

b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan danfasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahananperdagangan, investasi, fiskal dan moneter;

c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan danfasilitasi serta monitoring, evaluasi dan pembinaanterhadap organisasi kemasyarakatan dan perilakumasyarakat;

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan

11

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahananlembaga usaha ekonomi;

e. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan danfasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaanketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;

f. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakandan fasilitasi serta monitoring dan evaluasipelaksanaan kerukunan umat beragama dankepercayaan;

g. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakandan fasilitasi serta monitoring dan evaluasipelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;

h. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakandan fasilitasi serta monitoring dan evaluasipelaksanaan hubungan dengan organisasikemasyarakatan;

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakandan fasilitasi serta monitoring dan evaluasipelaksanaan penanganan masalah . sosialkemasyarakatan;

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya.

Pasal16

(1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan danfasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaanpelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dankesatuan serta pengembangan nilai-nilai kebudayaan;

(2) Sub Bidang Ketahanan Seni dan budaya, dalammelaksanakan tugasnya meyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasiserta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestariankesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasiserta monitoring dan evaluasi pelaksanaanpelestariandan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya;

d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya

Pasal17

(1) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan danEkonomi, mempunyai tugas melaksanakan peyiapanbahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan

12

evaluasi pelaksanaan hubungan dengan ketahananagama, kemasyarakatan dan ekonomi;

(2) Sub Bidang ketahanan Agama, kemasyarakatan danekonomi menyelenggarakan fungsi :a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanansumber daya alam dan penanganan kesenjanganperekonomian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasiserta monitoring dan evaluasi ketahananperdagangan, investasi, fiskal dan moneter;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasiserta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasikemasyarakatan, perekonomian dan evaluasiketahanan lembaga usaha ekonomi dan perilakumasyarakat;

d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasiserta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasidan kompilasi organisasi masyarakat;

e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasiserta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaanorganisasi masyarakat;

f. Pelaksanaan pencatatan, penghimpunan, pengarsipandata organisasi kemasyarakatan, penyelesaianadministrasi serta pemberian bantuan dana yangdibutuhkan organisasi kemasyarakatan;

g. Pelaksanaan komunikasi dan mediasi sertapemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan,analisis dan evaluasi hasil kegiatan organisasikemasyarakatan;

h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasiserta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunanumat beragama dan kepercayaan serta pelestariannilai-nilai keagamaan dan kepercayaan;

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya;

J. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya.

Bagian KelimaBidang Politik Dalam Negeri

Pasal18

(1)Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa danPolitik dibidang politik dalam negeri dalam rangka menjagaNegara Kesatuan Republik Indonesia;

(2)Bidang PolitikDalam Negerimenyelenggarakan fungsi:a. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan

evaluasi implementasi kebijakan politik serta ketahanansumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;

b. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan

13

evaluasi kelembagaan politik pemerintah sertaketahanan perdagangan investasi dan fiskal;

c. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring danevaluasi kelembagaan partai politik serta perilakuperekonomian masyarakat;

d. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring danevaluasi pendidikan budaya politik serta ketahananlembaga usaha ekonomi;

e. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring danevaluasi pemilihan umum;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya;

g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya.

Pasal19

(1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik, mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugas Badan KesatuanBangsa dan Politik dibidang Politik Dalam Negeri dalamrangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia

(2) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik,menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasipenyelenggaraan pendidikan budaya politik;

b. Penyiapan bahan kebijakan, monitoring dan evaluasipenyelenggaraan pendidikan budaya politik;

c. Penyiapan bahan kebijakan, mediasi dan fasilitasipendidikan politik;

d. Penyiapan bahan kebijakan, pengembangan budayapolitik dan fasilitasi pendidikan politik;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya.

Pasal20

(1) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik, mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan danfasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partaipolitik dan fasilitasi pemilu;

(2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik menyelenggarakanfungsi:a. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi serta monitoring

dan evaluasi kelembagaan partaai politik di kabupatenMusi Banyuasin;

b. Pelaksanaan pencatatan penghimpunan danpengarsipan data organisasi politik;

14

c. Pelaksanaan penyelesaian administrasi, pemberianadministrasi bantuan dana yang dibutuhkan organisasipolitik;

d. Pelaksanaan komunikasi, mediasi, dan pemantauankegiatan organisasi politik, analisis dan evaluasi hasilkegiatan organisasi politik;

e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasiserta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PemilihanUmumWakilRakyat, pemilihan Umum Presiden / WakilPresiden serta PemilihanUmum KepalaDaerah;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya;

h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambildalam bidang tugasnya.

BABVUNIT PELAKSANATEKNIS BADAN (UPTB)

Pasal21

(1)Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah pelaksanakoordinasi kegiatan operasional program Badan KesatuanBangsa dan Politik Kecamatan dan Desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada KepalaBadan;

(2)Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)mempunyai tugasmelakukan koordinasi kegiatan pelaksanaan programBadan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama instansipemerintah, swasta dan masyarakat di Kecamatan danDesa.

BABVIKELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

Pasal22

(1)KelompC?k Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsionalpenyuluh kesatuan bangsa dan politik baik di kecamatan,maupun desa;

(2)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalamayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan ketentuan bebankeIja;

(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;

(4)Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) Pasal ini berkedudukan di desa dibawahpengawasan yang bertanggungjawab langsung kepadakepala Badan melalui Unit Pelaksana Teknis Badan TingkatKecamatan;

(5)Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melakukanpenyuluhan dan pembinaan serta mengkoordinasikanseluruh kegiatan program Badan Kesatuan Bangsa danPolitikdi masing-masing wilayah kerja.

15

BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maIm PeraturanBupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran TugasPokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasindinyatakan tidak herlaku.

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayupada tanggal 26 fE5RvAR' 2014

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZH I

Diundangkan di Sekayupada tanggal 2(;. \'EB\'.v"'R\ 2014

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MUSI BANYUASIN,

+-H. SOHANMAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUAS!N TAHUN 20!4 NOMOR 435

.BAGANSTRUKTUR ORGANlSASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKKABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Musi BanyuasinNemer :[\ Tahun 2014Tanggal : 2.c, ~EBRVARI 2014

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

IKelompok Jabatan SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

Fungsional PENYUSUNAN TATA USAHA KEUANGAN DANPROGRAM PERLENGKAPAN

BIDANG UIDANG BIDANGEOLOGI DAN WAWASAN BIDANG KEfAHANANEKONOMI,SEM,BUDAYA,

KEBANGSAAN KEWASPADAAN NASIONAL AGAMADANKEMASYARAKATAN POLITIK DALAM NEGER!

I

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANGBina !deologi Kewaspadaao Dini, Pengawasan Ketahanan Seni dan -

Implementasi Kebijakan PublikOrang dan Lembaga Asing Budaya

SUB BIDANG SUBBIDANG SUB BIDANG SUB BIDANGWawasan Kebangsaan Penanganan Kenflik Ketahanan Agama, Kelembagaan Partai Pelitik

Kemasyarakatan dan Ekonomi

Unit Pelaksana Teknls Sadan(UPTS)

ID

BUPATI MUSI BANYUASIN

/