. I • "

Menimbang

Mengingat

SUPATI MUSI SANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN IZIN L1MBAH BAHANBERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

: a. bahwa berdasarkan kelentuan Pasal 3 Peraluran Menleri Negara Lingkungan HidupNomor 30 Tahun 2009 lenlang Tala Laksana Perizinan dan Pengawasan PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun serla Pengawasan PemuJihan akibalPencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerinlah Daerah, perfumenelapkan pengaluran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

b. bahwa lingkungan hidup perfu dijaga keleslariannya sehingga lelap mampu menunjangpelaksanaan pembangunan yang berkelanjulan, harus dikelola dengan baik dan benaragar lidak menimbulkan bahaya lerhadap lingkungan dan kesehalan mahluk hidup;

c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perfumenelapkan Peraluran Bupati Musi Banyuasin lenlang Pengelolaan dan Pemberian IzinLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 lenlang Pembenlukan DaerahTingkal II dan Kola Praja di Sumalera Selalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821):

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 lenlang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 1entang Pemerinlah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3899);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 lenlang Perimbangan Keuangan anlaraPemerinlah Pusal dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang - Undang .

1

5. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 lenlang Perubahan alasUndang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 lentang Pajak Oaerah dan ReslribusiOaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembenlukan PeraluranPerundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerinlahan Oaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah beberapa kali diubahlerakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanUndang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerinlahan Oaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004lenlang Perimbangan Keuangan anlaraPemerinlah Pusal dan Pemerinlah Oaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 4438, Tambahan lembaran Negara RepubJik IndonesiaNomor4139);

9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 lenlang Pajak Oaerah dan RelribusiOaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5049);

10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009lenlang Per1indungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Peraluran Pemerinlah Nomor 20 Tahun 1990 lenlang Pengendalian PencemaranAir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

12. Peraluran f'emerinlah Nomor 18 Tahun 1999lenlang Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

13. Peraluran Pemerinlah Nomor 27 Tahun 1999 lenlang Analisis lenlang Oampaklingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraluran Pemerinlah Nomer 66 Tahun 2001 lentang Reslribusi Oaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraluran Pemerinlah Nomor 74 Tahun 2001 lentang f'engelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomer 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4153);

16. Peraluran Pemerinlah .

2

•

Menelapkan

16. Peraluran Pemerinlah Nomor 82 Tahun 2001 lenlang Pengolahan Kualilas danPengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 153);

17. Peraluran Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian UrusanPemelintah anlara Pemerintah, Pemelintah Daerah Provinsi dan PemelinlahDaerah Kabupalen/ Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraluran Menleri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 lenlang Tala CaraPemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;

19. Peraluran Menleri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 lenlang Tata CaraPerizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

20. Peraluran Menleri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 lenlang TalaLaksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Umbah Bahan Berbahaya danBeracun serta Pengawasan Pemulihan akibal Pencemaran Limbah BahanBerbahaya dan Beracun oleh Pemerinlah Daerah;

21. Kepulusan Menleri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 lenlangJenis Usaha dan/ alau Kegialan yang wajib dilengkapi dengan Analisis MengenaiDampak Lingkungan Hidup;

22. Kepulusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan NomorKep-68/BAPEDAU05/1994 lenlang Tala Cara memperoleh Izin Penyimpanan,Pengumpulan, Pengoperasian Alai Pengolahan dan Penimbunan Akhir BahanBerbahaya dan Beracun;

23. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor01/BAPEDAU09/1995 lenlang Tala Cara dan Persyaralan Teknis Penyimpanandan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

24. Kepulusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor02lBAPEDAU09/1995 tenlang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3);

25. Peraluran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 lenlangKewenangan Pemerinlah Kabupalen Musi Banyuasin sebagaimana leJah diubahdengan Peraluran Daerah Nomar 3 Tahun 2002 lenlang perubahan alasPeraluran Daerah Nomor 17 Tahun 2000;

26. Peraluran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomar 5 Tahun 2002 lenlangperubahan alas Peraluran Daerah Nomor 22 Tahun 2000 lenlang PenbentukanOrganisasi Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupalen Musi Banyuasin(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN SUPATI MUSI SANYUASIN TENTANG PENGELOLAAN DANPEMBERIANIZIN lIMBAH BAHANBERBAHAYADAN BERACUN(B3).

3

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan adalah Badan Lingkungan Hidup dan PenelitianPengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelilian Pengembangan adalah BadanLingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Pejabal adalah Pegawai yang diberi lugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan PeraturanPerundang - undangan yang berlaku.

7. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usahaldan atau kegiatan.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

9. Limbah adalah sisa sesuatu uSaha atau kegiatan.

10. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), adalah sisa suatu usaha dan! atau kegiatan yangmengandung bahan berbahaya dan! atau beracun yang kerena sifat dan! konsentrasinya dan! ataujumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dan mencemarkan dan! atau merusakanlingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

11. Penghasillimbah B3 adalah orang atau usaha dan! atau kegiatannya menghasilkan Iimbah B3.

12. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untukmengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan atau pemanfaatan dan! ataupenimbunan limbah B3.

13. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengakutan limbah B3.

14. Pengawasadalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasanpengolahan limbah B3.

15. Penyimpanan semantara adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan! ataupengumpul dan! atau pemanfaat dan! atau pengolah dan! atau penimbun limbah B3 dengan maksudmenyimpan semantara.

16. Pemgumpulan limbah B3 adalah kegitan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 denganmaksud menyimpan semantara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan! atau pengolah penimbun B3.

17. Pengakutan limbah B3 adalah sesuatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan! ataupengumpul dan! atau pemanfaat dan! atau dari pengolah ke pengumpul dan! atau ke pemanfaat kepenimbun limbah B3.

18. Izin pengumpul adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulanlimbah bahan berbahaya dan beracun (83).

19. Izin penyimpanan semantara adalah izin yang diberikan pada badan usaha yang melakukan kegiatanpenyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun.

20. Dokumen Iimbah bahan berbahaya dan beracun adalah sural yang diberikan pada waktu penyerahanlimbah B3 untuk diangkut dari lokasi kegiatan penghasil ke tempat penyimpanan di luar lokasi kegiatan danatau pengumpulan dan alau pengankutan dan atau pengolahan limbah B3.

4

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Pembinaan terhadap pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dimaksud sebagai upayapembenan arahan dan pedoman bagi setiap pengolahan limbah bahan berbahaya dan baracun (B3)dalam daerah.

Pasal3

Arahan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk melindungi kelestananlingkungan hidup dan kesehatan mahluk hidup.

BAB IIIKEGIATAN PENGOLAHAN

Bagian KesatuPengumpulan

Pasal4

(1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan sebagai benkut :

a. memperhatikan karaktenstik Limbah B3;b. mempunyai hasH analisa laboratonum yang mendeteksi karaktenstik Limbah B3 yang

dikumpulkan, kecuali untuk toksikologi;c. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan te~adinya kecelakaan;d. memiliki konstruksi bang unan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karaktenstik

Limbah B3;e. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

(2) Tata cara pengumpulan Iimbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukanpermohonan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan denganmelampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.2. Photo copy Dokumen Lingkungan (AMDAUUKL-UPL).3. Photo copy Akte Pendinan Perusahaan.4. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).5. Photo copy Asuransi Pengelolaan Lingkungan.6. Photo copy Izin Penggunaan Bangunan (IPB).7. Photo copy Surat izin Tempat Usaha (SITU).8. Photo copy izin lokasi.9. Keterangan mengenai lokasi (nama tempat/ letak, luas, titik koordinat).10. Jenis - jenis Iimbah yang akan dikelola.11. Jumlah limbah B3 (untuk per-jenis limbah) yang akan dikelola.12. Karaktenstik per-jenis limbah B3 yang akan dikelola.13. Desain konstruksi tempat pengumpulan.14. Flowsheet lengkap proses1Jengelolaan limbah 83.15. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan.16. Perlengkapan sistem tanggap darurat.17. Tata letak saluran drainase.

5

Bagian Kedua

Penyimpanan

PasalS

(1) Penyimpanan Limbah B3 yang dilakukan dilempal penyimpanan semenlara harus memenuhikelenluan perundang - undangan yang berlaku.

(2) Tempal penyimpanan semenlara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayal (1), wajib memenuhipersyaralan :

a. Lokasi lempal penyimpanan yang bebas banjir, lidak rawan bencana dan diluar kawasan lindungserta sesuai dengan rencana lala ruang;

b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakleristik limbah B3 dalam upayapengendalian pencemaran Iingkungan.

(3) Balas waklu penyimpanan semenlara Limbah B3 sebagimana dimaksud pada ayal (1) paling lama 90hari danl alau dilelapkan oleh Bupali melalui Badan Lingkungan Hidup dan Penelilian Pengembangandengan lerlebih dahulu dilakukan kajian oleh Tim Teknis sesuai dengan kondisi lapangan.

(4) Tala cara penyimpanan semenlara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Pemohonmengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup dan PenelilianPengembangan dengan melampirkan persyaralan sebagai berikul :

1. Pholo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.2. Pholo copy Dokumen Lingkungan (AMDAUUKL-UPL).3. Pholo copy Akle Pendirian Perusahaan.4. Pholo copy Sural Izin Usaha Perdagangan (SIUP).5. Pholo copy Izin Penggunaan Bangunan (IPB).6. Pholo copy Sural izin Tempal Usaha (SITU).7. Kelerangan mengenai lokasi (nama lempaU lelak, luas, litik koordinal).8. Jenis - jenls Iimbah yang akan dikelola.9. Jumlah limbah B3 (unluk per-jenis limbah) yang akan dikelola.10. Karaklerislik per-jenis limbah B3 yang akan dikelola.11. Desain konslruksi lempal pengumpulan.12. Perlengkapan sislem langgap darurat.13. Tala lelak saluran drainase.

BAB III

PERIZINAN

Pasal6

(1) Bupali berwenang menerbitkan :

a. Izin pengumpulan Limbah B3 skala Kabupalen;

b. Rekomendasi izin pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi dan Nasional.

(2) Bupali berwenang menerbitkan izin penyimpanan semenlara Lirhbah B3 dan pengumpulan Limbah B3skala Kabupalen.

6

Pasal7

8adan usaha yang kegialan ulamanya berupa pengumpulan Limbah 83 wajib memiliki :

a. Laboralorium analisa alau alaI analisa Limbah 83 dilokasi kegialan pengumpulan Limbah 83; dan

b. Tenaga yang lerdidik dibidang analisa dan pengelolaan Limbah 83.

Pasal8

(1) 8adan usaha yang melakukan kegialan penyimpanan semenlara dan! alau pengumpulan limbah83 wajib mengajukan permohonan izin kepada 8upali melalui 8adan Lingkungan Hidup danPenelilian Pengembangan.

(2) Permohonan izin penyimpanan semenlara dan! alau pengumpulan limbah 83 sebagaimanadimaksud pada ayal (1), Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi dan melengkapiformulir permohonan izin serta persyaralan adminislrasi dan leknis sebagaimana lercanlum dalamLampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dari Peraluran ini.

Pasal9

Kegialan pengumpulan Limbah 83 hanya diperbolehkan, apabila :

a. Jenis Limbah 83 lersebul dapal dimanfaalkan ; dan! alau

b. 8adan usaha pengumpul Limbah 83 lelah memiliki konlrak ke~asama dengan pihak pemanfaal,pengolah, dan! alau penimbun Limbah 83 yang lelah memiliki izin.

Pasal10

Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan lahapan sebagaiberikul :

a. Penilaian adminislrasi yailu penilaian kelengkapan persyaralan adminislrasi yang diajukanPemohon sebagaimana dimaksud Pasal4 dan Pasal 5;

b. Verifikasi leknis yaitu penilaian kesesuaian anlara persyaralan yang diajukan oleh Pemohonsebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayal (2) dan Pasal 5 ayal (4) dengan kondisi nyala di lokasikegialan sesuai dengan dengan acuan ke~a laporan verifikasi perizinan sebagaimana lercanlumdalam Lampiran III yang merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dari Peraluran ini yangdilengkapi dengan 8erila Acara.

c. Penelapan persyaralan dan kelenluan leknis yang dimual dalam izin yang akan dilerbilkan; dan

d. Kepulusan permohonan izin oleh 8upali.

Pasal11

(1) Kepulusan permohonan izin penyimpanan semenlara dan ! alau pengumpulan limbah 83sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapal berupa penerbilan alau penolakan.

(2) Izin dilerbilkan apabila permohonan izin penyimpanan semenlara dan I alau pengumpulan limbah83, harus memenuhi persyaralan adminislrasi dan leknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal10.

7

Pasal12

(1) Kepulusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilerbilkan paling lama 45 (empal puluhlima) hari kerja lerhilung sejak dilerimanya sural permohonan izin secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayal (1), belum lengkap alau belummemenuhi persyaralan sural permohonan izin dikembalikan kepada Pemohon.

(3) Apabila dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Bupali tidak mengeluarkan!menerbilkan kepulusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap diselujui.

Pasal13

(1) Bupali wajib menyampaikan slalus pemenuhan pesyaralan adminislrasi permohonan izin kepadaPemohon paling lama 7 (lujuh) hari ke~a selelah permohonan izin dan dokumen adminislrasidilerima.

(2) Bupali wajib menyampaikan slalus pemenuhan persyaralan leknis kepada Pemohon paling lama7 (lujuh) hari ke~a selelahverifikasi leknis dilaksanakan.

Pasal14

(1) Kepulusan berupa penerbilan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal (1) dilerbilkandalam benluk Kepulusan Bupati.

(2) Kepulusan sebagimana dimaksud pada ayal (1) dilembuskan kepada Menleri Negara LingkunganHidup dan Gubemur Sumalera Selalan.

(3) Kepuluasan Bupali sebagaimana dimaksud pada ayal (1) paling sedikil memual :

a. Idenlilas badan usaha yang melipuli nama badan usaha, alamal, bidang usaha, namapenanggung jawab kegialan.

b. Sumber limbah B3.

c. Lokasi! area kegialan pengelolaan limbah B3.

d. Jenis dan karalerislik limbah B3.

e. Kewajiban ~ kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:

1. Memaluhi jenis limbah B3 yang disimpan! dikumpulkan.

2. Memenuhi persyaralan penyimpanan dan! alau pengumpulan limbah B3 sesuai dengankelenluan peraluran perundang - undangan yang berlaku.

3. Memenuhi persyaralan penyimpanan dan! alau pengumpulan sesuai dengan jenis dankarakleristik Iimbah B3.

4. Mencegah le~adinya lumpahan! ceceran limbah B3.

5. Mencalal neraca limbah B3

6. Memaluhi jangka waklu penyimpanan dan! alau pengumpulan B3.

7. Menyampaikan laporan kegialan perizinan penyimpanan dan! atau pengumpulanIimbah B3.

f. Sislim pengawasan.

g. Masa berlaku izin.

8

(4) Pencalalan neraca limba B3 sebagaimana dimaksud pada ayal (3) huruf e angka 5 dilakukansesuai formal sebagaimana lercanlum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang lidaklerpisahkan dari Peraluran ini.

Pasal15

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayal (1) :a. Dilakukan apabila permohonan izin lidak memnuhi persyaralan adminislrasi dan! alau leknis

sebagaimana dimaksud dalam PasalB ayal (2) ; danb. Dilerbilkan dalam benluk sural Bupali dengan disertai alasan penolakan

Pasal16(1) Izin penyimpanan semenlara dan! alau pengumpulan limbah B3 berlaku untuk jangka waklu

selama 5 (lima) lahun dan dapal diperpanjang(2) Pemohon perpanjang izin sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diajukan kepada Bupali paling

lama 60 (enam puluh) hari ke~a sebelum masa berlaku izin berakhii.(3) Pemohon perpanjang izin sebagai dimaksud pada ayal (1) menggunakan formulir sebagaimana

lercanlum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari Peraluran ini.(4) Proses perpanjang izin dilakukan sesuai dengan kelenluan sebagaimana dimaksud dalam

PasalB, Pasal9 dan Pasa110.(5) Sebagai upaya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemberian Izin

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), akan dilakukan pemeriksaan seliap 1 (salu) lahunsekali oleh Tim Evaluasi Perizinan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian PengembanganKabupalen Musi Banyuasin lerhadap lempal dan! alau gudang penyimpanan Limbah (B3).

\

Pasal 17

Apabila le~adi perubahan lerhadap jenis, karakteristik, dan! alau cara penyimpanan dan pengumpulanIimbah B3, Pemohon wajib mengajukan pemohonan izin baru.

Pasal18

(1) Izin penyimpanan dan! alau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :a. Telah habis masa berlaku izin; alaub. Dicabul oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b dilakukan apabila ditemukanpelanggaran lerhadap pelaksanaan pengolahan limbah 83 sebagaimana di alur di dalam izin.

(3) Mencabul izin sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan suratperingatan 3 (Iiga) kali berturut - lurut melalui sural peringatan pertama, kedua dan keligamasing - masing diterbilkan dalam tenggang waklu 7 x 24 jam.

(4) Apabila peringatan sebagaimana dimasud pada ayat (3), tidak diindahkan oleh pemegang izin,maka Bupal; mengeluarkan sural peringalan lerakhir dalam lenggang waklu 7 x 24 jam.

Pasal19(1) Penyelengaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri alas Ketua

Tim dan paling sedikil 1 (satu) orang Anggota Tim.

9

(2) Kelua Tim sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus Pejabal Pengawas Lingkungan HidupDaerah (PPLHD) yang memenuhi persyaralan :

a. Telah mengikuli pelalihan pengolahan Iimbah 83; dan!alau

b. Telah berke~a paling sedikil 2 (dua) lahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup

(3) Anggola lim sebagimana dimasud pada ayal (1) harus memenuhi persyaralan :

a. Telah mengikuli pelalihan pengelolaan limbah 83: dan! alau

b. Telah berke~a paling sedikil 1 (salu) lahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal20

(1) Tim sebagaimana dimasud dalam pasal19 ayal (1) wajib dilengkapi dengan sural penugasan.

(2) Sural penugasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilerbilkan oleh Kepala 8adanLingkungan Hidup dan Penelilian Pengembangan yang bertanggung jawab di bidang pengelolaanIingkungan hidup Kabupalen.

Pasal21

(1) Seliap orang dilarang melakukan import limbah 83;

(2) Pengangkulan limbah 83 dan luar Negara melalui wilayah daerah dengan Iujuan Iransil, wajibmemiliki izin sesuai dengan kelenluan peraluran perundang - undangan yang berlaku;

(3) Pengiriman Iimbah B3 ke luar negen dapal dilakukan selelah mendapalkan perselujuan secaralertulis dan pemennlah penenma dan 8upali melalui 8adan Lingkungan Hidup dan PenelilianPengembangan yang bertanggung jawab sesuai dengan kelenluan peraluranperundang - undangan yang berlaku.

Pasal22

(1) Penghasil, pengumpul, pengangkulan, limbah B3 bertanggung jawab alas penanggulangankecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibal lepas alau lumpahnya Limbah B3 yangmenjadi langgung jawabnya ;

(2) Penghasil, pengumpul, pengangkul Iimbah 83 wajib memiliki sislim langgap darural ;

(3) Penanggung jawab pengelolaan limbah 83 wajib membenkan informasi lenlang sislim langgapdarural sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) kepada masyarakal ;

(4) Penghasil dan! alau pengumpul dan! alau pengangkul limbah 83 wajib segera melaporkanlumpahnya bahan berbahaya dan beracun (83) dan Limbah 83 ke Iingkungan kepadaBadan Lingkungan Hidup dan Penelilian Pengembangan yang bertanggung jawab dan! alauBupali;

(5) Tala cara mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud padaayal (1), wajib dilaporkan kepada 8upati melalui Badan Lingkungan Hidup dan PenelilianPengembangan.

10

Pasal23

(1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh Pemerinlah Kabupalenunluk skala yang bisa dilanggulangi oleh kegialan penghasil dan! alau pengumpul dan! alaupengangkul ;

(2) Pengawasan penanggulangan kecelakaan unluk skala yang lidak dapal dilanggulangi olehkegialan penghasil dan! alau pengumpul dan! alau pengangkul dan mencakup dalam daerah danPemerinlah, maka Pemerinlah Kabupalen dan Pemerinlah Provinsi Sumalera Selalan secarabersama - sama melakukan pengawasan ;

(3) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan pada penghasil dan! alau pengumpullimbah yang dampaknya sangal besar sehingga Pemerinlah Kabupalen lidak bisamenanggulanginya, maka penanggulangannya dilakukan oleh Inslansi yang berlanggungjawabbersama - sama dengan Pemerinlah Provinsi Sumalera Selalan dan Pemerinlah Pusat.

Pasal24

(1) Penghasil, pengumpul, pengangkul, limbah 83 wajib segera menanggulangi pencemaran alaukerusakan lingkungan akibal kegialannya ;

(2) Apabila penghasil, pengumpul, pengangkul, limbah 83 tidak melakukan penanggulangansebagaimana dimaksud pada ayal (1), lidak dapal menanggulangi sebagaimana meslinya, maka8adan Lingkungan Hidup dan Penelilian Pengembangan yang berlanggung jawab dan! alau dapalmenunjuk pihak keliga unluk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepadapenghasil, pengumpul, pengangkul, limbah 83 yang bersangkulan.

BABIV

PEMBIAYAAN

Pasal25

(1) Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pengelolaan limbah 83 dibebankan kepadaPemohon izin ;

(2) 8eban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayal (1) melipuli biaya sludi kelayakanleknis unluk proses perizinan ;

(3) Unluk pemanlauan alau pengawasan pengelolaan B3 yang dilakukan oleh 8adan LingkunganHidup dan Penelilian Pengembangan yang berlanggung jawab dibebankan pada AnggaranPendapalan dan Belanja Daerah.

BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal26

Dalam jangka waktu 1 (satu) lahun seliap orang alau 8adan Usaha yang sudah melakukan kegialanpenyimpanan dan! alau pengumpulan Limbah 83 pada saal berlakunya Peraluran ini, wajib memenuhikelenluan Peraluran ini.

11

BABVISAN KSI

Pasal27

(1) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan yang bertanggung jawab memberikanperingatan lertulis kepada pelaku kegialan Penyimpanan semenlara dan Pengumpulan yangmelanggar kenluan pasal dalam Peraturan ini ;

(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya peringalan lertulissebagaimana dimaksud dalam ayal (1) pihak yang diberi peringalan lidak mengindahkanperingalan alau lelap lidak memenuhi kelenluan pasal yang dilanggamya maka Kepala BadanLingkungan Hidup dan Penelilian Pengembangan dapal menghenlikan semen lara kegialanpengumpulan dan penyimpanan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringalan memaluhikelenluan yang dilanggamya, dan bilamana dalam balas waklu yang dilelapkan lidak diindahkanmaka izin operasi dicabul ;

(3) Bupali dapal menghenlikan semenlara kegialan operasi Penyimpanan semenlara danPengumpulan apabila pelanggaran lersebul dapal membahayakan lingkungan hidup ;

(4) Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelilian Pengembangan yang bertanggungjawab segera mencabul Kepulusan penghenlian kegialan sebagaimana dimaksud pada ayal (2)dan ayal (3) apabila pihak yang dihenlikan semenlara operasinya lelah memenuhi kelenluan yangdilanggamya.

BAB VIIPENUTUP

Pasal28

Hal - hal yang bersifal leknis belum clikuj:>. dialur dalam Peraluran ini, sepanjang mengenaipelaksanaannya diatur lebih lanjul oleh Bupali.

Pasal29

Peraluran ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar seliap orang mengelahui memerinlahkan pengundangan Peraluran ini dengan penempalannyadalam Berila Daerah Kabupalen Musi Banyuasin.

Dilelapkan di Sekayupada langgal 2011

~6I'>.in. tN,t:J;>.,(J,H --t<j. M~' "7. "fH. -,en/'fI>. z-c 2...

12

BUPATI MUSI BANYUASIN

:.!'.:{

LAMPIRAN IIIPERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 3 TAHUN 2011TANGGAL I~' I - 2011TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBER IAN IZIN

L1MBAHBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASIPERIZINAN PENYIMPANAN DA,N1ATAU PENGUMPULAN L1MBAH B3

I. Pendahuluan

A. Gambaranumumperusahaan(Nama,Lokasi,jenis Kegiatan,Jenis limbahyangdihasilkan)B. Izin yangdimohon

II. DasarHukumPelaksanaan

A. Sural PengajuanPermohonanPerizinanB. Sural TambahankelengkapanDataPerizinanC. KelentuanPerundangLingkunganHidup

III. Tim Verifikasi

A. DataKelua Tim (Nama,Nomor PPLHD,NIP, Jabalan)B. Dala Anggola Tim (Nama,NomorPPLHD,NIP)C. Waklu PelaksanaanVerifikasi

IV. EksistensiPelaksanaan

A. SpesifikasiBangunanlPengelolaanlPeralalanyang dipergunakan(kondisiexisting)B. JumJahdan karakterislikJimbahyangdikeJolaC. SlandarOpeatingProcedure(SOP) pengelolaanD. RencanaPengelolaanselanjutnyaE. Peralalan PencegahanlPendeleksianPencemaranF. PerlengkapanSislim TanggapDaruralG. Komparasi anlara jumlah limbah lerproduksi dengan kapasilas penyimpanan dan lama masa

penyimpanansemenlara (khususnyauntukpenyimpanandan penimbunan)

V. PendekatanTeknologi (> Khususnyauntukpengelolaan,pemanfaalan,pengumpulan).

VI. KeadaanNegaralain (> Sebagaibahanperbandingan,khususnyauntuk pemanfaalan).

VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh lim leknis, dapal diproses menjadi SKI ditolak,karena (harus bisamenjawabmengapa,dimana,siapadan bagaimana).

VIII. Kesimpulan

A. VerifikasiAdministrasi.B. VerifikasiTeknis.C. Hal yang dianggapperluD. Lampiran

1. Photo - photo2. Posisi koordinat3. BerilaAcara

a. FormBeritaAcarab. NotulensiVerifikasi Lapanganc. AgendaKegialan Lapangan

4. Rekomendasi5. Draf SK Perizinan

BUPATI MUSI BANYUASIN

~/H. FAHRI AZHARI

6. No. Persetujuan prinsip . ..........................................................................................

7. NPWP ...........................................................................................

Jenis Izin No. Persetuiuan / Izin

B. Izin - izin yang diperoleh 1. AMDAL ...........................................2. 1MB ...........................................3. Izin Lokasi ...........................................4. ......................... ', .... ...........................................

C. Keterangan tentang izin

1. Jenis Izin

2. 1/ 1I/1I1/IV/ .

3. Tanggal habis masa izinsebelumn a

4. Kelengkapan dokumenterlampir

1. Foto Copy Izin sebelumnya2. Laporan Neraca Limbah B3 periode 43. Jika terjadi perubahan hal- hal sebagai berikut :

a. Jenis. karakteristik, jumlah Iimbah B3 yang disimpan/dikumpulkan.

b. Lokasi/ area tempat penyimpanan/ pengumpulan.c. Desain tempat penyimpanan/ pengumpulan.d. Foto Copy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah

menda atkan izin.

Catatan:

Sekayu, 2011

Nama, tanda tangan pemohondan Stempel Perusahaan

BUPATIMUSI BANYUASIN

ttd /

H~

f. Vertilasi udara ICukup I TidakCukup Kelerangan ............

g. Simbol Limbah B3 I adal I Tidak I Kelerangan ...........di luar banaunan

h. Jarak dan FasililasUmum (Rumah D Meter KeteranganSakil, pasar,sekolah, pemukiman,penaumpulan I

i. Titik koordinal lelakbangunan

5. Kelenluan a. Simbol dan lebel I ada I I Tidak I Keterangan ...........Tambahan kemasan

b. Penalaan kemasan I ada I I Tidak I Kelerangan ...........Limbah B3

c. SOP Penyimpanan I ada I I Tidak I Kelerangan ...........

d. SOP langgap I adal I Tidak I Kelerangan ...........darurat

e. Rencana I ada I ~Kelerangan ............

Pengelolaan LimbahB3 selanjutnva

f. Pemisahanl partisi I ada I I Tidak I Kelerangan ...........Limbah B3 sesuaidengankaraklensliknva

g. APAR I ada I I Tidak I Keterangan ...........

h. Safety shower ~ I Tidak I Keterangan ...........

i. Logbook ~ I Tidak I Kelerangan ...........

[ CATATAN OBSERVASII SARAN TINDAK

BUPATI MUSI BANYUASIN

/

, .

C. Lampiran Permohonan

No. DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN PY PK KETERANGAN

1. Keterangan tentang lokasi (nama tempatlletak. luas. titik koordinat) '1/ '1/

2. Jenis - jenis fimbah vana akan dikelola '1/ '1/

3. Jumlah Iimbah 83 (untuk oer-ienis Iimbahl vana akan dikelola '1/ '1/

4. Karakteristik Per-Jenis lim bah 83 vana akan dikelola '1/ '1/

5. Tata letak oenemoatan limbah ditemoat oenvimoanan sementara '1/ '1/

6. Desain konstruksi temoat oenvimoanan '1/ '1/

7. Lav Out keaiatan '1/ '1/

B. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan Iimbah (asal '1/limbah dan titik akhir oerjalanan limbahl

9. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengelolaJ pemanfaatl '1/penimbunan lainnya

10. Uraian lentana oenaelolaan Gasca oenaumoulan '1/

11. Per1enakaoan sistim tanaaao darurat '1/ '1/

12. Tata letak saluran drainase '1/ '1/

13. Linakuo area keaiatan penaumpulan- '1/

Catatan:

1. Syarat minimallampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah 83 yang ada.2. PY = Kegiatan Penyimpanan ; PK = Kegiatan Pengumpulan3. • = Tergantung skala ilin yang diajukan4. H= Sesuai pengajuan ilin5. - = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah 83 kecuali untuk kegiatan penyimpanan6. H"= untuk menjelaskan lokasi limbah 83 yang akan dikumpulkan

Sekayu, 2011

Nama, tanda tangan pemohon dan stempelperusahaan

BUPATI MUSI BANYUASIN

~/H. FAHRI AZHARi

., .

KETERANGAN :* RESIDU adalah jumlah limbah lersisa dari proses perlakuan seperti inseneralor, bottom ash dan! alau

fly ash dari pemanfaalan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll .•• JUMLAH L1MBAHYANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waklu

'penalaan

Dala - dala lersebul dialas diisi dengan sebenar - benamya sesuai dengan kondisi yang ada

Mengelahui,

Sekayu, 2011

TId

(Pihak Perusahaan)

BUPATI MUSI BANYUASIN

~/H. FAHRI AZHARI