peraturan daerah kabupaten banjarnegara nomor 2 tahun 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Banjarnegara, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1345);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4832);

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2006 Nomor 8 Seri E); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134 );

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2011-2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2014.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011-2016 dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing SKPD untuk periode tahun 2011-2016 yang substansinya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Sistematika RPJMD Tahun 2011-2016 disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM

PRIORITAS BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH

PELAKSANAAN

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJMD. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2016, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang memuat Visi dan Misi Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 30 April 2012

BUPATI BANJARNEGARA,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 – 2016

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka menengah, serta memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka Kabupaten Banjarnegara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2011 – 2016).

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Banjarnegara. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunandaerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomimakro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk

arahkebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diKabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2011 – 2016 adalah untuk : a. mendukung koordinasi antarpelakupembangunan dalam pencapaian

tujuan daerah; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik

antarbidang, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;

d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan

e. mengoptimalkanpartisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBanjarnegara Tahun 2011 – 2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Dokumen RPJMD Tahun 2011 -2016 ini dapat diberlakukan

sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebelum RPJMD Tahun 2016 – 2021 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 9 Cukup jelas

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 i

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ........................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ....................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ..................................................... I- 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ... ............................... I- 5

1.3. Hubungan Antar Dokumen .................................. I- 9

1.4. Sistematika Penulisan ....................................... ... I-11

1.5. Maksud dan Tujuan .............................................. I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..................... II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi .............................. II-1

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................... II-30

2.2. Aspek Pelayanan Umum ....................................... II-65

2.3. Aspek Daya Saing Daerah ..................................... II-178

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN ......................................... III-1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu................................. III-2

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ......... III-17

3.3. Kerangka Pendanaan ............................................ III-21

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ................................. IV-1

4.1. Identifikasi Permasalahan .................................. IV-1

4.2. Isu Strategis ....................................................... IV-18

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ........................ V-1

5.1. Visi ....................................................................... V-1

5.2. Misi ...................................................................... V-2

5.3. Tujuan dan Sasaran ............................................. V-9

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 ii

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................... VI-1

6.1. Strategi ................................................................ VI-1

6.2. Arah Kebijakan..................................................... VI-5

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN VII-1

7.1. Kebijakan Umum ................................................ VII-1

7.2. Program Pembangunan Daerah ........................... VII-10

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS ............ VIII-1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ............ IX-1

9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ......................... IX-1

9.2. Aspek Pelayanan Umum ...................................... IX-3

9.3. Aspek Daya Saing ................................................ IX-28

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .. X-1

10.1 Pedoman Transisi ................................................ X-1

10.2 Kaidah Pelaksanaan ............................................. X-1

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif di Kabupaten Banjar-

negara ....................................................................... II-2

Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten

Banjarnegara ............................................................. II-5

Tabel 2.3. Kemiringan Lahan Wilayah Kecamatan di

Kabupaten Banjarnegara ........................................... II-6

Tabel 2.4. Nama Sungai yang Panjangnya >10 km di


Tabel 2.5. Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di


Tabel 2.6. Potensi Energi Panas Bumi di Kabupaten

Banjarnegara ............................................................. II-22

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2011 ............................................................... II-27

Tabel 2.8. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 ...... II-29

Tabel 2.9. Penduduk Menurut Agama dan Aliran

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 ....................... II-30

Tabel 2.10. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2007-2010 ........................................... II-31

Tabel 2.11. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun

2007-2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten

Banjarnegara (dalam jutaan rupiah) .......................... II-34

Tabel 2.12. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun

2007-2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2000 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan

rupiah) ...................................................................... II-35

Tabel 2.13. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB

Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)

dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten

Banjarnegara ............................................................. II-36

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 iv

Tabel 2.14. Rata-Rata Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2010 ................................................................ II-37

Tabel 2.15. PDRB per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga

Berlaku Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-

2010 ......................................................................... II-41

Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita

Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2010 ................................................................ II-43

Tabel 2.17. Analisis Tipologi Klassen per Kecamatan di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 .............. II-44

Tabel 2.18. Banyaknya Kejahatan yang Terjadi di Kabupaten

Banjarnegara Menurut Jenisnya Tahun 2007-

2010 ......................................................................... II-48

Tabel 2.19. Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2010 ..................................................... II-50

Tabel 2.20. Data Jumlah Kelompok Kesenian di Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2006-2010 ............................... II-63

Tabel 2.21. Rasio Klub dan Gedung Olahraga di Kabupaten


Tabel 2.22. Jumlah Sekolah per Kecamatan di Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011 ........................................ II-66

Tabel 2.23. Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar di


Tabel 2.24. Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan

Menengah Di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ................................................................ II-70

Tabel 2.25. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV (%)


Tabel 2.26. Rasio Posyandu per Satuan Balita Kabupaten


Tabel 2.27. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per

30.000 Penduduk Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ..................................................... II-76

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 v

Tabel 2.28. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk


Tabel 2.29. Tingkat Pemanfaatan Rumah Sakit diKabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................. II-90

Tabel 2.30. Jenis Jalan di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ................................................................. II-92

Tabel 2.31. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten

BanjarnegaraTahun 2007-2011 ................................. II-100

Tabel 2.32. Jumlah Koperasi dan Tenaga Kerjanya di

Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis

Tahun 2009-2010 ....................................................... II-132

Tabel 2.33. Indikator Pembangunan Urusan Kepemudaan

dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun

2008-2011 ................................................................. II-137

Tabel 2.34. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2011 ................................ II-142

Tabel 2.35. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten


Tabel 2.36. Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian

Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN) di


Tabel 2.37. Indikator Capaian Administrasi Keuangan Daerah


Tabel 2.38. Jumlah Lumbung dan Gudang Pangan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 ....................... II-148

Tabel 2.39. Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten




Tabel 2.41. Produksi Tanaman Pangan, Sayur-Sayuran, dan

Buah-Buahan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ................................................................. II-160

Tabel 2.42. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama

Lokal Lainnya (Kw/Ha) Di Kabupaten


RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 vi

Tabel 2.43. Produktivitas Tanaman Buah dan Sayur di


Tabel 2.44. Populasi Ternak Di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ..................................................... II-166

Tabel 2.45. Pertambangan Tanpa Ijin yang Ditertibkan


Tabel 2.46. Jumlah Pemakai dan Pengusahaan Air Tanah

Berijin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-

2011 ......................................................................... II-170

Tabel 2.47. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi di


Tabel 2.48. Pemanfaatan Potensi Gas Rawa di Kabupaten


Tabel 2.49. Rata-rata Lama Proses Perizinan di Kabupaten


Tabel 3.1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2006-2010 ............................... III-3

Tabel 3.2. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 ............... III-5

Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-

2010 ......................................................................... III-7

Tabel 3.4. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran

Belanja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-

2010 ......................................................................... III-8

Tabel 3.5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 .............. III-10

Tabel 3.6. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2008-2010 ...................................................... III-11

Tabel 3.7. Rasio Lancar Kabupaten Banjarnegara Tahun

2008-2010 ................................................................. III-12

Tabel 3.8. Rasio Quick Kabupaten Banjarnegara Tahun

2008-2010 ................................................................ III-12

Tabel 3.9. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset


RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 vii

Tabel 3.10. Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2008-2010 ................................. III-14

Tabel 3.11. Rata-Rata Umur Piutang Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2008-2010 ...................................................... III-15

Tabel 3.12. Rata-Rata Umur Persediaan Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2008-2010 ................................ III-16

Tabel 3.13. Perputaran Total Aktiva Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2008-2010 ...................................................... III-16

Tabel 3.14. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan

Aparatur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-

2010 .......................................................................... III-18

Tabel 3.15. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan

Aparatur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-

2010 ......................................................................... III-19

Tabel 3.16. Defisit Anggaran Kabupaten Banjarnegara Tahun

2008-2010 ................................................................. III-19

Tabel 3.17. Komposisi Penutup Defisit Anggaran Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2008-2010 ................................ III-20

Tabel 3.18. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ............. III-21

Tabel 3.19. Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta

Prioritas Utama Kabupaten Banjarnegara Tahun

2012-2016 ................................................................. III-23

Tabel 3.20. Perbandingan Target dan Realisasi PAD


Tabel 3.21. Estimasi Penerimaan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2012-2016 (dalam jutaan) ............................... III-25

Tabel 3.22. Kapasitas Riil Kemamupan Keuangan Daerah

untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Kabupaten Banjarnegara (dalam ribuan rupiah)

Tahun 2012-2016 ...................................................... III-28

Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2011-2016 ....... V-15

Tabel 6.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,

dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara .............................................................. VI-11

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 viii

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Berdasarkan

APBD ........................................................................ VIII-2

Tabel 9.1. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2012-2016 Aspek

Kesejahteraan Masyarakat ........................................ IX-2


Banjarnegara Tahun 2012-2016 Aspek Pelayanan

Umum ...................................................................... IX-3


Banjarnegara Tahun 2012-2016 Aspek Daya

Saing ........................................................................ IX-28

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Perencanaan Program dan Penganggaran ..... I-10

Gambar 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-26

Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2010 ........................... II-28

Gambar 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

dan Nasional Tahun 2007-2010 ........................... II-33

Gambar 2.4. Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-40

Gambar 2.5. Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2010 ................................................ II-42

Gambar 2.6. Klasifikasi Kecamatan di Kabupaten

Banjarnegara Menurut Tipologi Klassen Tahun

2007-2010 ........................................................... II-46

Gambar 2.7. Penduduk di Atas Garis Kemiskinan di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010 ......... II-47

Gambar 2.8. Angka Kriminalitas yang Tertangani di


Gambar 2.9. Angka Melek Huruf di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-51

Gambar 2.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten


Gambar 2.11. Angka Rata-Rata Lama Belajar di Kabupaten


Gambar 2.12. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten


Gambar 2.13. Angka Partisipasi Murni Kabupaten


Gambar 2.14. Angka Kematian Bayi Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-55

Gambar 2.15. Angka Kematian Ibu Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-58

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 x

Gambar 2.16. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2010 .......................... II-58

Gambar 2.17. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten


Gambar 2.18. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi

Masyarakat Miskin Non Kuota Jamkesmas/

Jamkesda di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-61

Gambar 2.19. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten


Gambar 2.20. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ........ II-67

Gambar 2.21. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap

Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di


Gambar 2.22. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan

Menengah di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-69

Gambar 2.23. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap

Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah


Gambar 2.24. Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten


Gambar 2.25. Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten

BanjarnegaraTahun 2007-2011 ........................... II-71

Gambar 2.26. Angka Putus Sekolah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-72

Gambar 2.27. Angka Kelulusan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-73

Gambar 2.28. Angka Melanjutkan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-74

Gambar 2.29. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Kabupaten


Gambar 2.30. Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk


RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 xi

Gambar 2.31. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 ..... II-78

Gambar 2.32. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan yang Memiliki Kompetensi

Kebidanan di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-79

Gambar 2.33. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-80

Gambar 2.34. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat

Perawatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-81

Gambar 2.35. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit TBC BTA di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-82

Gambar 2.36. Angka Kesakitan (Incident Rate) DBD di


Gambar 2.37. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-84

Gambar 2.38. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten


Gambar 2.39. Cakupan Puskesmas di Kabupaten


Gambar 2.40. Persentase Cakupan Rawat Jalan di Kabupaten

BanjarnegaraTahun 2007-2011 ............................ II-86

Gambar 2.41. Persentase Cakupan Rawat Inap di Kabupaten


Gambar 2.42. Ketersediaan Pelayanan Spesialis di Kabupaten


Gambar 2.43. Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-91

Gambar 2.44. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi

Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-93

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 xii

Gambar 2.45. Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten


Gambar 2.46. Persentase Pengendalian Banjir di Kabupaten


Gambar 2.47. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .... II-95

Gambar 2.48. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di


Gambar 2.49. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas

Wilayah ber-HPL/HGB di Kabupaten


Gambar 2.50. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di


Gambar 2.51. Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-99

Gambar 2.52. Angkutan Darat di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-101

Gambar 2.53. Kepemilikan KIR Angkutan Umum di


Gambar 2.54. Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten


Gambar 2.55. Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten


Gambar 2.56. Persentase Penduduk Berakses Air Minum di


Gambar 2.57. Pencemaran Status Mutu Air di Kabupaten


Gambar 2.58. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor

dan Sumber Mata Air di Kabupaten


Gambar 2.59. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Amdal di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-106

Gambar 2.60. Penegakkan Hukum Lingkungan di Kabupaten


RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 xiii

Gambar 2.61. Cakupan Pemantauan Terhadap Kualitas

Udara di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-

2011 .................................................................... II-109

Gambar 2.62. Cakupan Terhadap Pengaduan Masyarakat di


Gambar 2.63. Bidang Lahan Bersertifikat Kabupaten


Gambar 2.64. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten


Gambar 2.65. Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten


Gambar 2.66. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk


Gambar 2.67. Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten


Gambar 2.68. Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten


Gambar 2.69. Kepemilikan Akta Kelahiran per Jumlah

Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-115

Gambar 2.70. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-117

Gambar 2.71. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di


Gambar 2.72. Rasio KDRT di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2009-2011 ........................................................... II-118

Gambar 2.73. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di


Gambar 2.74. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2010 ..... II-119

Gambar 2.75. Rasio Siswa Perempuan terhadap Siswa Laki-

Laki di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-

2010 .................................................................... II-120

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 xiv

Gambar 2.76. Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-

Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di


Gambar 2.77. Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif


Gambar 2.78. Rasio Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten


Gambar 2.79. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di


Gambar 2.80. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-123

Gambar 2.81. Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten


Gambar 2.82. Unmetneed KB di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-124

Gambar 2.83. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

I di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

............................................................................ II-125

Gambar 2.84. Total Fertility Rate di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-125

Gambar 2.85. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di


Gambar 2.86. Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial di Kabupaten


Gambar 2.87. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 .... II-128

Gambar 2.88. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten


Gambar 2.89. Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten


Gambar 2.90. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten


Gambar 2.91. Keselamatan dan Perlindungan di Kabupaten


RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 xv

Gambar 2.92. Penyelesaian Perselisihan Buruh dan

Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah

Daerah di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-131

Gambar 2.93. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten


Gambar 2.94. Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-133

Gambar 2.95. UMKM di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-134

Gambar 2.96. Jumlah Investor di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-134

Gambar 2.97. Nilai Investasi di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-135

Gambar 2.98. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN


Gambar 2.99. Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................. II-138

Gambar 2.100. Jumlah Kegiatan pembinaan Politik Daerah


Gambar 2.101. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000

penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-139

Gambar 2.102. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk


Gambar 2.103. Rasio Pos Siskamling per Jumlah

Desa/Kelurahan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-140

Gambar 2.104. Penegakan PERDA Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-141

Gambar 2.105. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban,

Ketentraman, Keindahan di Kabupaten


Gambar 2.106. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di


RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 xvi

Gambar 2.107. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di


Gambar 2.108. Persentase Cakupan Sarana Prasarana

Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di


Gambar 2.109. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah


2011 .................................................................... II-145

Gambar 2.110. Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan di


Gambar 2.111. Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten


Gambar 2.112. Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2011 ................................................ II-150

Gambar 2.113. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di


Gambar 2.114. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di


Gambar 2.115. Posyandu Aktif di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2008-2011 ................................................ II-152

Gambar 2.116. Swadaya Masyarakat terhadap Program

Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten


Gambar 2.117. Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten


Gambar 2.118. Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk di


Gambar 2.119. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di


Gambar 2.120. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di


Gambar 2.121. Jumlah Web Site Milik Pemerintah Daerah


Gambar 2.122. Jumlah Jaringan E-Government Pemerintah


2011 .................................................................... II-157

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 xvii

Gambar 2.123. Jumlah Pameran/Expo Yang Diikuti Oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-158

Gambar 2.124. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan

Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-162

Gambar 2.125. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija)


Tahun 2007- 2011 ............................................... II-163

Gambar 2.126. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)


Tahun 2007-2010 ................................................ II-163

Gambar 2.127. Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan di


Gambar 2.128. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap

PDRB Pertanian di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-165

Gambar 2.129. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di


Gambar 2.130. Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten


Gambar 2.131. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB


Gambar 2.132. Proporsi Luas Lahan yang Tertutup Hutan di


Gambar 2.133. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap

PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-

2011 .................................................................... II-169

Gambar 2.134. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di


Gambar 2.135. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB


Gambar 2.136. Produksi Perikanan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-173

Gambar 2.137. Konsumsi Ikan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-173

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 xviii

Gambar 2.138. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan di


Gambar 2.139. Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya

Ikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-

2011 .................................................................... II-174

Gambar 2.140. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB


Gambar 2.141. Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten


Gambar 2.142. Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha

Informal di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-176

Gambar 2.143. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB


Gambar 2.144. Kontribusi Sektor Industri rumah tangga

terhadap PDRB Sektor Industri Kabupaten


Gambar 2.145. Pertumbuhan Industri Kabupaten


Gambar 2.146. Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten


Gambar 2.147. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per

Kapita di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2010 ........................................................... II-179

Gambar 2.148. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di


Gambar 2.149. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan

Umum di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ........................................................... II-180

Gambar 2.150. Jumlah Bank dan Cabang di Kabupaten


Gambar 2.151. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang di


Gambar 2.152. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan

Air Bersih di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 ............................................................ II-183

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 xix

Gambar 2.153. Angka Kriminalitas di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 ................................................ II-183

Gambar 2.154. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten


Gambar 2.155. Rasio Ketergantungan di Kabupaten


Gambar 2.156. Rasio PNS yang Lulus S1 dan S2/S3 di


Gambar 3.1. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010 ......... III-6

Gambar 3.2. Perkembangan Proporsi Unsur Pendapatan

Daerah Tahun 2006-2010 .................................... III-8

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 I - 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2016

1.1. Latar Belakang

Periode pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di

Indonesia telah melewati dasawarsa pertama terhitung sejak

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (diubah

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 (diubah dengan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004). Perjalanan waktu selama sepuluh

tahun pertama telah memberikan banyak pembelajaran

khususnya bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan yang lebih demokratis, bersih, transparan dan

akuntabel menuju masyarakat yang sejahtera.

Demi terwujudnya sebuah tatanan kehidupan masyarakat

yang sejahtera diperlukan suatu perencanaan pembangunan

yang strategis, terarah, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan

sejalan dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan

undang-undang kepada penyelenggara pemerintahan. Sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa

daerah diwajibkan untuk menyusun 5 (lima) dokumen

perencanaan pembangunan yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD)

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

BAB I

PENDAHULUAN


5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD).

Bupati sebagai kepala penyelenggara pemerintahan daerah

di tingkat kabupaten berkewajiban untuk menjabarkan visi,

misi dan programnya dalam dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan pelaksanaan

program pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor:

050/915/II/Bangda Tanggal 3 Maret 2011 Perihal Konsultasi

Rancangan Akhir RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa

Periodesasi RPJMD sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah

terpilih terhitung sejak dilantik dan bukan berdasarkan

hitungan tahun anggaran. Hal ini berarti periode RPJMD saat

ini adalah tahun 2011-2016. Mengingat tahun 2011 adalah

tahun transisi kepemimpinan Kepala Daerah, maka kinerja

pemerintahan yang diukur dimulai pada tahun 2012 sampai

dengan 2016.

Penyusunan RPJMD tersebut berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode

20 tahun. Periode RPJMD Tahun 2011-2016 berada pada

tahapan kedua (2009-2014) dan ketiga (2015-2020) pada RPJPD

tahun 2005-2025. Pada tahapan kedua RPJPD, pembangunan

Kabupaten Banjarnegara diarahkan pada peningkatan kualitas

pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat,

peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, serta

peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam. Tema

yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan tahap

kedua adalah “Banjarnegara daerah agribisnis dan agrowisata

yang Maju”. Sedangkan pada tahapan ketiga RPJPD,

pembangunan Kabupaten Banjarnegara diarahkan pada

pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang. Hasil ini terutama yang menekankan pada pencapaian

daya saing wilayah dan masyarakat Banjarnegara yang

berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang

berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur


wilayah yang makin berkualitas, dan kondusivitas wilayah yang

makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang

makin meningkat. Tema yang menjadi dasar bagi pelaksanaan

pembangunan tahap ketiga RPJPD ini yaitu “Banjarnegara

Daerah Agroindustri yang Maju”.

RPJMD yang disusun juga harus memperhatikan Rencana

Tata Ruang agar program pembangunan daerah mendorong

terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju

pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/

antar kawasan. Oleh karena itu, RPJMD tahun 2011-2016

harus diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031.

RPJMD juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan

penjabaran visi, misi dan program Presiden Republik Indonesia

untuk periode 2010-2014. Keselarasan perencanaan

pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

ditegaskan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan

masing-masing dengan Nomor 28 Tahun 2010; 0199/M

PPN/04/2010 dan PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010 – 2014. Dimana pada pasal 3 ayat (1) Peraturan

Bersama tersebut, menerangkan bahwa : “Daerah yang akan

melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2010–

2013, dalam penyusunan RPJMD pada kurun waktu 2010 –

2014 harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan

RPJMN Tahun 2010–2014”.

Adapun keselarasan yang dimaksud adalah:

a. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka

menengah daerah yang selaras dengan strategi, kebijakan

umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional

sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2010 –

2014.


b. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka

menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran

rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana

tercantum dalam Buku II RPJMN 2010 – 2014.

c. Pencapaian sasaran program pembangunan jangka

menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran

dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana

tercantum dalam Buku III RPJMN 2010 – 2014.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Bersama tersebut di

atas, maka kepala daerah di seluruh Indonesia diberikan

tanggung jawab untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) secara efisien agar belanja daerah dapat

dioptimalkan mendanai penyelarasan program/kegiatan

pembangunan daerah dalam rangka mencapai prioritas dan

sasaran pembangunan nasional. Keselarasan perencanaan

pembangunan antara pusat dan daerah ini diharapkan mampu

memperlancar percepatan pembangunan baik di daerah

maupun nasional tanpa menghilangkan semangat demokrasi

dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah itu sendiri.

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bersama Mendagri, Menteri

PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tersebut di atas

menginstruksikan kepada Kepala Daerah agar pencapaian

sasaran program pembangunan jangka menengah daerah

diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan

yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian/lembaga

dan rencana kerja tahunan kementerian/lembaga demi

terwujudnya hasil guna dan daya guna pelaksanaan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan.

RPJMD yang telah selaras dengan RPJMN ini nantinya

akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP),

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik

yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011–2016 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;


Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;


Penanggulangan Bencana;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;


Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

Dan Kawasan Permukiman;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;


Pengelolaan Keuangan Daerah;



Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;


Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;


Organisasi Perangkat Daerah;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang-undangan;

24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –

2014;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;


2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;


2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013;


2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Tengah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025;


Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Banjarnegara.

35. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri

Keuangan (masing-masing dengan Nomor 28 Tahun 2010 ;

0199/M PPN/04/2010 dan PMK 95/PMK 07/2010) tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014;

36. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target

Millenium Development Goals (RAD-MDG’s) Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2011-2015.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala

Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan

memperhatikan RPJM Nasional dengan maksud agar mendapat

kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program

pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka

Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD,

program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan

rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya pemerintah daerah menyusun RKPD yang

merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu

tahun.

Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun

Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman

pada RPJMD.

Setelah RKPD ditetapkan, maka kepala SKPD menyusun

Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Renstra SKPD untuk

jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman

dalam penyusunan RAPBD.


RKA SKPD

RPJM

NASIONAL

RKP RAPBN APBN

RPJPD RPJMD RKPD

RAPBD APBD

RENSTRA RENJA PENJABARA

N

RENSTRA

KL

RENJA

KL

RKA - KL RINCIAN

APBN

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN

KUA

RPJP

NASIONAL

PPAS

Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara

dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran

Gambar 1.1.

Alur Perencanaan Program dan Penganggaran

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2011-2016 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN


1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Banjarnegara

tahun 2011–2016 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah

Kabupaten Banjarnegara;

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen-

dokumen perencanaan pembangunan lanjutan seperti yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

yaitu Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-

instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi

pembangunan;

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2011-2016 adalah:

1. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

dalam menyusun perencanaan jangka pendek (tahunan)/

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD),

sehingga perencanaan lebih terarah;

2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 II - 1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di

Jawa Tengah bagian barat dengan total wilayah

seluas 106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas

wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif

Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan,

266 desa, 12 kelurahan, 953 dusun, 1.312 Rukun

Warga, dan 5.150 Rukun Tetangga dengan pusat

pemerintahan terletak di Kota Banjarnegara.

Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara

adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar

10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah

Kabupaten Banjarnegara, sedangkan kecamatan

dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja

Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau

2,04% dari total luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan

dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah. Batas-batas Kabupaten Banjarnegara dapat

dirinci sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten

Pekalongan dan Kabupaten

Batang;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten

Wonosobo;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten

Kebumen; dan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten

Purbalingga dan Kabupaten

Banyumas.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


Adapun pembagian wilayah administratif

Kabupaten Banjarnegara menurut kecamatan dapat

dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan Luas (Ha)

Jumlah Desa

Jumlah Kelurahan

Susukan 5.265,67 15 -

Purwareja Klampok 2.186,67 8 -

Mandiraja 5.261,58 16 -

Purwanegara 7.386,53 13 -

Bawang 5.520,64 18 -

Banjarnegara 2.624,20 4 9

Sigaluh 3.955,95 14 1

Madukara 4.820,15 18 2

Banjarmangu 4.635,61 17 -

Wanadadi 2.827,41 11 -

Rakit 3.244,62 11 -

Punggelan 10.284,01 17 -

Karangkobar 3.906,94 13 -

Wanayasa 8.201,13 17 -

Kalibening 8.377,56 16 -

Batur 4.717,10 8 -

Pagentan 4.618,98 16 -

Pejawaran 5.224,97 17 -

Pagedongan 8.055,24 9 -

Pandanarum 5.856,05 8 -

Total 106.971,01 266 12

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2010

2) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7o12'–

7o31' Lintang Selatan dan 109o20'10”–109o45'50''

Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di

bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat

yang membujur dari arah barat ke timur.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi,

Kabupaten Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona

yang berbeda yaitu Zona Pegunungan Serayu Utara

dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan

dengan lereng dan lembah yang curam, Zona

Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan

lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona

Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng


yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan

sering kekurangan air.

3) Topografi

Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang

beraneka ragam, yaitu dataran rendah, dataran

tinggi dan perbukitan dengan pegunungan landai

hingga tinggi dan curam. Berdasarkan bentuk tata

alam dan penyebaran geografisnya, dapat

digolongkan menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:

a) Bagian utara yang terdiri dari daerah

pegunungan dengan relief bergelombang dan

curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan

Kalibening, Pandanarum, Wanayasa,

Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur,

Madukara dan Banjarmangu;

b) Bagian tengah terdiri dari wilayah dengan relief

datar, merupakan lembah Sungai Serayu yang

subur, mencakup sebagian Kecamatan

Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja

Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit,

Wanadadi dan Banjarmangu;

c) Bagian selatan terdiri dari wilayah dengan relief

curam, merupakan bagian dari pegunungan

Serayu Selatan. Bagian ini meliputi Kecamatan

Sigaluh, sebagian Kecamatan Banjarnegara,

Pagedongan, Bawang, Purwanegara, Mandiraja,

dan sebagian Kecamatan Susukan.

Ditinjau dari segi ketinggian yang dihitung

berdasarkan satuan di atas permukaan laut (dpl),

Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi 4 (empat)

wilayah ketinggian, yaitu sebagai berikut:

a). Kurang dari 100 m dpl

Cakupan wilayah ini meliputi luas 9,82% dari

seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara,

meliputi Kecamatan Susukan, Purwareja


Klampok, Mandiraja, sebagian Purwanegara,

dan sebagian Bawang

b). Antara 100-500 m dpl



meliputi Kecamatan Punggelan, Wanadadi,

Rakit, Mandiraja, Purwanegara, Bawang,

Banjarnegara, Banjarmangu, dan Madukara

c). Antara 500-1.000 m dpl



meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian

Banjarnegara, Pagedongan, Banjarmangu, dan

Pagentan

d). Lebih dari 1.000 m dpl


seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara

meliputi Kecamatan Pejawaran, Batur,

Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, dan

Karangkobar.

Tingkat ketinggian wilayah Banjarnegara per

kecamatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan

di Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan Ketinggian

(m) dpl

Susukan 80

Purwareja Klampok 44

Mandiraja 131

Purwanegara 157

B a w a n g 149

Banjarnegara 289

Pagedongan 639

Sigaluh 600

Madukara 320

Banjarmangu 290

Wanadadi 239

R a k i t 180

Punggelan 374

Karangkobar 1.015


Kecamatan Ketinggian

(m) dpl

Pagentan 935

Pejawaran 1.130

B a t u r 1.633

Wanayasa 1.135

Kalibening 1.049

Pandanarum 1.245


Ditinjau dari segi kemiringan, dapat dibedakan

menjadi 3 (tiga) kemiringan, yaitu:

a) Antara 0–15° meliputi luas 24,61% dari luas

wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi

Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok,

Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang,

dan Rakit;

b) Antara 15–40° meliputi luas 45,04% dari luas

wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi

Kecamatan Madukara, Banjarmangu,

Wanadadi, Punggelan, Karangkobar, Pagentan,

Wanayasa dan Kalibening;

c) Lebih dari 40° meliputi luas 30,35% dari luas

wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi

Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Sigaluh,

Banjarmangu, Pejawaran dan Batur.

Tabel 2.3. Kemiringan Lahan Wilayah Kecamatan


Kemiringan Luas Kecamatan

0–15° 24,61% Susukan

Purwareja Klampok

Mandiraja

Purwanegara

Bawang

Rakit

15–40° 45,04% Madukara

Banjarmangu

Wanadadi

Punggelan

Karangkobar

Pagentan

Wanayasa

Kalibening


Kemiringan Luas Kecamatan

Di atas 40° 30,35% Susukan

Banjarnegara

Sigaluh

Banjarmangu

Pagedongan

Pejawaran

Pandanarum

Batur

Sumber: BPS Kab.Banjarnegara 2010

4) Geologi

Berdasarkan Peta Geologi, kondisi geologi

Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a. Pembagian Formasi Endapan

Berdasarkan hasil survei nasional tentang

geologi regional, Kabupaten Banjarnegara

termasuk wilayah jalur fisiografi Pegunungan

Serayu Selatan.

Adapun stratigrafi daerah terdiri dari

batuan yang tertua yaitu batuan molion

(metamorf) yang terdiri dari:

(1). Sekis Kristalin;

(2). Sabak;

(3). Serpih Hitam;

(4). Filit;

(5). Kwarsit; dan

(6). Batuan Gamping.

Sedangkan batuan pra tersier termudanya

yaitu lempung serpihan dengan lensa-lensa

batu gampeng orbitulina. Di atas batuan

pratersier terdapat endapan batuan tertier yang

terdiri dari sedimen eosen dan horison

tufanapalon serta horison breksi. Batuan

termudanya yaitu batuan sedimen kwarter

yang terdiri dari breksi lembah dan endapan

baru.


b. Formasi Batuan

Formasi batuan yang ada di Kabupaten

Banjarnegara sebagai berikut:

(1). Batuan Grewake dan lempung hitam

tersingkap di daerah Kalitengah sampai

Merden Kecamatan Purwanegara;

(2). Batuan Metasedimen tersingkap di Desa

Kalitengah Kecamatan Purwanegara

hingga daerah Kebutuhduwur Kecamatan

Pagedongan;

(3). Batuan Filit dan Sekis singkapannya

banyak ditemukan di lereng selatan

Pegunungan Serayu Selatan.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah

Kabupaten Banjarnegara meliputi:

(1). Tanah Alluvial dengan asosiasinya,

berwarna kelabu coklat dan hitam,

sifatnya beraneka ragam. Produktivitas

tanah rendah hingga tinggi sesuai untuk

pertanian. Jenis tanah ini terdapat di

Kecamatan Wanadadi, Batur, Karangkobar

dan Purwareja Klampok. Jenis tanaman

yang tumbuh pada tanah ini tergantung

pada derajat keasaman (pH) tanah, dari

sedikit asam, netral hingga basa. Luas

tanah ini meliputi 5,40% dari seluruh luas

wilayah Kabupaten Banjarnegara.

(2). Tanah Latosol berasosiasi dengan Andosol,

sifatnya agak asam hingga netral,

warnanya beraneka ragam, yaitu kelabu,

coklat, hitam coklat kemerah-merahan.

Tingkat kesuburan tanah sedang sampai

tinggi. Sesuai untuk usaha pertanian,

kebun campuran, pertanian sayur-

sayuran dan hutan. Jenis tanah ini

terdapat di Kecamatan Susukan,


Purwareja Klampok, Purwanegara,

Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh,

Madukara, Banjarnegara, Wanayasa,

Pejawaran dan Pagentan. Luasnya meliputi

66,32% dari luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara.

(3). Tanah Andosol dengan asosiasinya

berwarna coklat, coklat kekuning-

kuningan, bersifat netral sampai asam.

Produktivitas tanah sedang hingga tinggi,

cocok untuk tegalan, kebun campuran dan

hutan. Terdapat di Kecamatan Kalibening,

Wanayasa, Pejawaran dan Batur, meliputi

luas 14,50% dari seluruh luas wilayah


(4). Tanah Grumosol asosiasinya dengan

tanah mediteran, sifatnya agak netral,

warna kelabu hingga hitam, merah

kekuning-kuningan, merah hingga coklat.

Produktivitasnya rendah sampai sedang,

cocok dipergunakan untuk usaha-usaha

persawahan dan tegalan. Meliputi

Kecamatan Purwanegara, Mandiraja,

Punggelan dan Banjarnegara. Luasnya

sebesar 11,72% dari seluruh luas wilayah


(5). Tanah Argonosol, yaitu tanah yang bersifat

asam, berwarna hitam. Terdiri dari sisa-

sisa rumput/tumbuhan yang membusuk.

Terdapat di sekitar telaga di Kecamatan

Batur, luasnya meliputi 0,50% dari

seluruh luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara.


5) Potensi

Wilayah Kabupaten Banjarnegara termasuk

dalam fisiografi zona Pegunungan Serayu Selatan,

zona Pegunungan Serayu Utara, dan sebagian zona

Depresi Jawa yang memisahkan Pegunungan

Serayu Utara dengan Serayu Selatan, serta gunung

api kuarter di sekitar Dieng. Potensi geologis

ditentukan berdasarkan perbedaan karakteristik

dari ketiga zona tersebut, yaitu :

1). Zona Utara

Merupakan wilayah pegunungan yang

termasuk dalam zona Pegunungan Serayu

Utara serta rangkaian Gunung Api Kuarter.

Morfologinya berupa rangkaian pegunungan

dengan lereng dan lembah yang curam. Potensi

tambang utamanya berupa batuan, mineral

non logam dan kemungkinan mineral logam.

Zona ini juga potensial bagi pengembangan

pariwisata dan tenaga listrik panas bumi di

dataran tinggi Dieng.

2). Zona Tengah

Merupakan dataran dengan lembah sungai

Serayu yang subur. Zona ini merupakan

pemisah antara rangkaian pegunungan Serayu

Selatan dengan Pegunungan Serayu Utara.

Zona ini potensinya terletak pada sektor

agraris.

3). Zona Selatan

Merupakan rangkaian pegunungan yang

terjal dan curam, umumnya tidak subur dan

sering kekurangan air. Zona ini termasuk

rangkaian Pegunungan Serayu Selatan. Potensi

bahan mineral meliputi: mineral logam,

marmer, pasir kwarsa, feldspar, asbes, andesit,

pasir dan kerikil.


6) Hidrologi

Sebagai daerah yang sebagian besar (lebih

kurang 60%) berbentuk pegunungan dan

perbukitan, Kabupaten Banjarnegara memiliki

beberapa sungai. Sungai yang terbesar yaitu Sungai

Serayu dengan anak-anak sungainya antara lain

Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali

Gintung dan Kali Sapi. Sungai-sungai ini

dimanfaatkan sebagai sumber pengairan yang dapat

mengairi areal sawah seluas 9.813,88 hektar.

Terdapat 15 (lima belas) sungai di Kabupaten

Banjarnegara yang memiliki panjang lebih dari 10

km dengan Sungai Serayu sebagai sungai

terpanjang yaitu 66 km. Daftar sungai di Kabupaten

Banjarnegara dengan panjang lebih dari 10 km

ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Nama Sungai yang Panjangnya >10 km


Nama Sungai Panjang (Km)

Serayu 66

Piasa 49

Sapi 35

Merawu 32

Gintung 30

Pekacangan 20

Tulis 14

Sibebek 13

Kaliurang 12

Mondo 12

Bojong 11

Penaraban 11

Bombong 11

Pager 10

Brukah 10


7) Klimatologi

Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis.

Musim hujan dan musim kemarau silih berganti

sepanjang tahun, dengan bulan-bulan basah (hujan)

lebih banyak dari pada bulan-bulan kering

(kemarau) dengan curah hujan rata-rata 4.450,53


mm per tahun. Suhu udara di Kabupaten

Banjarnegara berkisar antara 18°C-29°C dengan

temperatur terdingin yaitu 18,20°C, kecepatan

angin sebesar 6 knot, dan kelembaban udara

berkisar 65%-91%. Sebaran tingkat curah hujan

dan hari hujan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan


Kecamatan Curah Hujan Hari Hujan

2010 2011 2010 2011

Susukan 6.408 2.673 246 144

Purwareja Klampok 4.449 2.861 196 129

Mandiraja 5.044 2.756 239 145

Purwanegara + + + +

B a w a n g + + + +

Banjarnegara 6.408 255

Pagedongan - - - -

Sigaluh - - - -

Madukara 5.525 4.535 351 174

Banjarmangu 6.117 3.434 237 158

Wanadadi 6.211 3.266 342 157

R a k i t - - - -

Punggelan - - - -

Karangkobar - - - -

Pagentan - - - -

Pejawaran 4.531 3.676 292 238

B a t u r - - - -

Wanayasa - - - -

Kalibening - - - -

Pandanarum - - - -

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM Kab. Banjarnegara 2011

Ket: 0 = Keadaan Tidak hujan + = Keadaan Alat rusak - = Tidak mengirim data

8) Penggunaan Lahan

a). Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya didefinisikan sebagai

bagian wilayah yang secara langsung

digunakan atau diambil manfaatnya untuk

memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan


kawasan budidaya bertujuan untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna

sumber daya serta untuk menghindari konflik

pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan

hidup.

Kawasan budidaya di Kabupaten

Banjarnegara terdiri atas:

1). Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi

kurang lebih adalah seluas 15.368 ha,

yang meliputi Kecamatan Banjarmangu,

Banjarnegara, Batur, Bawang, Kalibening,

Karangkobar, Mandiraja, Madukara,

Pagedongan, Pagentan, Pandanarum,

Pejawaran, Punggelan, Purwanegara,

Purwareja Klampok, Sigaluh, Susukan,

dan Wanayasa.

2). Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat

terdiri dari 20 kecamatan yaitu Kecamatan

Banjarmangu, Banjarnegara, Batur,

Bawang, Kalibening, Karangkobar,

Madukara, Mandiraja, Pagedongan,

Pagentan, Pandanarum, Pejawaran,

Punggelan, Purwanegara, Purwareja

Klampok, Rakit, Sigaluh, Susukan,

Wanadadi, dan Wanayasa.

3). Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan ini meliputi Kecamatan

Banjarmangu, Batur, Banjarnegara,

Bawang, Kalibening, Karangkobar,

Mandiraja, Madukara, Pagedongan,

Pagentan, Pandanarum, Punggelan,

Purwanegara, Purwareja Klampok,

Pejawaran, Rakit, Sigaluh, Susukan,

Wanadadi, dan Wanayasa. Kawasan


peruntukan pertanian tanaman pangan

terbagi menjadi lahan irigasi dengan luas

±13.294 ha dan lahan bukan irigasi

dengan luas ±5.785 ha. Lahan peruntukan

pertanian tanaman pangan diarahkan

menjadi lahan pertanian pangan

berkelanjutan dengan luas 12.147 ha.

4). Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan

berupa perikanan darat meliputi

Kecamatan Rakit, Mandiraja,

Purwanegara, Bawang, dan Wanadadi.

5). Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan

terdiri atas kawasan pertambangan

mineral dan batubara, kawasan

pertambangan panas bumi, dan kawasan

pertambangan minyak dan gas bumi.

Kawasan pertambangan mineral dan

batubara terdiri atas mineral logam

(meliputi Kecamatan Banjarmangu,

Pagentan, Karangkobar, Batur, Pejawaran,

Wanayasa, Kalibening, Pandanarum,

Punggelan, Sigaluh, Pagedongan, Bawang,

Purwanegara, dan Susukan); mineral

bukan logam (meliputi seluruh kecamatan

di Kabupaten Banjarnegara); batuan

(meliputi Kecamatan Karangkobar,

Sigaluh, Wanayasa, Punggelan, Pagentan,

Pejawaran, Bawang, Pagedongan,

Purwanegara, Banjarnegara, Kalibening,

Pandanarum, Banjarmangu, dan

Mandiraja serta sepanjang Sungai Serayu,

Merawu, Pekacangan, Brukah, Sapi,

Bombong, Tulis, dan Bermali); dan

batubara (Kecamatan Karangkobar).


Kawasan pertambangan panas bumi

meliputi Kecamatan Batur, Pejawaran,

Wanayasa, Susukan, dan Kalibening.

Untuk kawasan pertambangan minyak

dan gas bumi di Kabupaten Banjarnegara

terdiri atas Kecamatan Banjarmangu,

Pagentan, Sigaluh, Madukara,

Banjarnegara, Karangkobar, Wanadadi,

Rakit, Batur, Pejawaran, Bawang,

Pagedongan, Wanayasa, Kalibening,

Pandanarum, Purwanegara, Susukan dan

Punggelan.

6). Kawasan peruntukan industri

Rencana pengembangan kegiatan

industri meliputi industri besar, industri

menengah, dan industri kecil dan/atau

mikro. Kawasan peruntukan industri

untuk kegiatan industri besar dan

menengah yang berpotensi menimbulkan

dampak lingkungan berlokasi di

Kecamatan Susukan dengan luas ±182 ha.

Kegiatan industri menengah yang tidak

berpotensi menimbulkan dampak

lingkungan dapat berlokasi di luar

kawasan peruntukan industri di seluruh

kecamatan. Sedangkan industri kecil

dan/atau mikro dikembangkan di seluruh

kecamatan.

7). Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata

meliputi kawasan pariwisata alam,

kawasan pariwisata budaya, dan kawasan

pariwisata buatan.

Kawasan pariwisata alam terdiri atas

kawasan Dataran Tinggi Dieng, kawasan

Wisata Arung Jeram Sungai Serayu,


kawasan Wisata Gunung Lawe, kawasan

Wisata Alam Curug Pitu, kawasan Wisata

Curug Sikopel, kawasan Wisata Gunung

Mandala, kawasan Wisata Pemandian Air

Panas, kawasan Wisata Hutan Pinus di

Kecamatan Pagedongan, dan kawasan

pariwisata alam lain yang ditetapkan

kemudian. Kawasan pariwisata budaya

terdiri atas kawasan Candi Dieng,

kawasan wisata sentra seni kerajinan

Klampok, kawasan wisata sentra batik di

Kecamatan Susukan, dan kawasan

pariwisata budaya lain yang ditetapkan

kemudian. Sedangkan kawasan pariwisata

buatan terdiri atas kawasan wisata Taman

Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS),

kawasan wisata Waduk Panglima Besar

Jenderal Sudirman, dan kawasan

agrowisata hortikultura, serta kawasan

pariwisata buatan lain yang ditetapkan

kemudian.

8). Kawasan peruntukan permukiman

Luas kawasan peruntukan

permukiman ±14.698 ha meliputi kawasan

permukiman perkotaan (meliputi PKL

Banjarnegara, PKL Purwareja Klampok,

PKLp Karangkobar, PPK Sigaluh, PPK

Pagedongan, PPK Bawang, PPK

Purwanegara, PPK Susukan, PPK Rakit,

PPK Madukara, PPK Banjarmangu, PPK

Wanadadi, PPK Pagentan, PPK Punggelan,

PPK Pandanarum, PPK Wanayasa, PPK

Pejawaran, PPK Batur, PPK Mandiraja, dan

PPK Kalibening) dan kawasan

permukiman perdesaaan (terdapat di

seluruh wilayah Daerah dengan


penyebaran mengikuti pola

perkampungan).

9). Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan

terdiri atas kantor Tentara Nasional

Indonesia (meliputi kantor Komando

Rayon Militer (Koramil) yang berada di

seluruh Kecamatan dan kantor Komando

Distrik Militer (Kodim) yang berada di

Kecamatan Banjarnegara) dan kantor

Kepolisian Republik Indonesia (meliputi

kantor Kepolisian Sektor (Polsek) yang

berada di seluruh Kecamatan dan kantor

Kepolisian Resor (Polres) yang berada di

Kecamatan Banjarnegara).

10). Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya adalah

kawasan yang berupa Ruang Terbuka

Hijau (RTH) kawasan perkotaan. RTH

kawasan perkotaan adalah seluas 3.108

ha yang terdiri atas RTH Kawasan

Perkotaan Banjarnegara, RTH Kawasan

Perkotaan Purwareja Klampok, RTH

Kawasan Perkotaan Karangkobar, RTH

Kawasan Perkotaan Sigaluh, RTH Kawasan

Perkotaan Pagedongan, RTH Kawasan

Perkotaan Bawang, RTH Kawasan

Perkotaan Purwanegara, RTH Kawasan

Perkotaan Susukan, RTH Kawasan

Perkotaan Rakit, RTH Kawasan Perkotaan

Madukara, RTH Kawasan Perkotaan

Banjarmangu, RTH Kawasan Perkotaan

Wanadadi, RTH Kawasan Perkotaan

Pagentan, RTH Kawasan Perkotaan

Punggelan, RTH Kawasan Perkotaan

Pandanarum, RTH Kawasan Perkotaan


Wanayasa, RTH Kawasan Perkotaan

Pejawaran, RTH Kawasan Perkotaan

Batur, RTH Kawasan Perkotaan Mandiraja,

dan RTH Kawasan Perkotaan Kalibening.

b). Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama

melindungi kelestarian sumber daya alam,

sumber daya buatan, serta nilai budaya dan

sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak

diperkenankan adanya aktifitas atau kegiatan

budi daya yang dapat mengurangi atau

merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan

untuk meningkatkan fungsi lindungnya.

Kawasan lindung yang terdapat di

Kabupaten Banjarnegara adalah:

1). Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung berupa

kawasan hutan yang dikelola oleh negara

dan berfungsi lindung. Luas kawasan

hutan lindung ± 2.363 ha meliputi

Kecamatan Banjarmangu, Batur,

Kalibening, Karangkobar, Mandiraja,

Pandanarum, Purwanegara, dan

Wanayasa.

2). Kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya

Kawasan ini berfungsi sebagai

kawasan resapan air dengan luas ± 7.408

ha meliputi Kecamatan Banjarmangu,

Batur, Kalibening, Pejawaran,

Karangkobar, Pagentan, Pandanarum,

Punggelan, Purwanegara, Susukan, dan

Wanayasa.

3). Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat

terdiri atas sempadan sungai, sempadan


saluran irigasi, kawasan sekitar waduk,

dan kawasan sekitar mata air.

Kawasan sempadan sungai terdiri

atas sempadan sungai bertanggul di luar

kawasan perkotaan, sempadan sungai

bertanggul di dalam kawasan perkotaan,

sempadan sungai tidak bertanggul di luar

kawasan perkotaan, sempadan sungai

tidak bertanggul di dalam kawasan

perkotaan, danau paparan banjir, dan

mata air. Kawasan ini meliputi Sungai

Serayu beserta 10 anak sungainya, Sungai

Tulis (kanan) beserta 18 anak sungainya,

Sungai Merawu beserta 31 anak

sungainya, Sungai Kandangwangi beserta

1 anak sungainya, Sungai Blimbing

beserta 4 anak sungainya, Sungai Kalisapi

beserta 34 anak sungainya, dan Sungai

Pekacangan beserta 26 anak sungainya.

Sedangkan sempadan saluran irigasi

meliputi 262 daerah irigasi yang terdapat

di Kabupaten Banjarnegara.

Kawasan sekitar waduk meliputi

Waduk Panglima Besar Jenderal

Sudirman, Telaga Merdada, Telaga Sewiwi,

Telaga Balekambang, dan Waduk, telaga,

situ lainnya. Sedangkan kawasan sekitar

mata air terdiri atas 8 sumber mata air di

Kecamatan Banjarnegara, 21 sumber mata

air di Kecamatan Pagedongan, 10 sumber

mata air di Kecamatan Sigaluh, 21 sumber

mata air di Kecamatan Madukara, 9

sumber mata air di Kecamatan Pagentan,

13 sumber mata air di Kecamatan

Pejawaran, 7 sumber mata air di

Kecamatan Punggelan, 6 sumber mata air


di Kecamatan Wanadadi, 36 sumber mata

air di Kecamatan Rakit, 10 sumber mata

air di Kecamatan Banjarmangu, 35

sumber mata air di Kecamatan Bawang, 2

sumber mata air di Kecamatan

Karangkobar, 3 sumber mata air di

Kecamatan Kalibening, dan 6 sumber

mata air di Kecamatan Batur.

4). Kawasan suaka alam, pelestarian alam

dan cagar budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian

alam dan cagar budaya terdiri atas cagar

alam (seluas ± 104 ha, meliputi Cagar

Alam Pringamba I di Desa Sawal

Kecamatan Sigaluh; Cagar Alam

Pringamba II di Desa Tlagawera,

Kecamatan Banjarnegara; Cagar Alam

Tlogodringo di Desa Pekasiran, Kecamatan

Batur; dan Cagar Alam Tlogosumurp di

Desa Bakal, Kecamatan Batur) dan cagar

budaya dan ilmu pengetahuan (meliputi

Komplek Candi Dieng di Kecamatan Batur;

Situs Watu Lembu di Kecamatan

Banjarmangu; Makam Sunan Gripit di

Kecamatan Banjarmangu; Makam Ki

Ageng Selomanik di Kecamatan

Banjarnegara; Makam Girilangen di

Kecamatan Susukan; dan kawasan cagar

budaya lainnya yang ditetapkan

kemudian).

5). Kawasan rawan bencana alam

Hampir seluruh kecamatan di wilayah

Kabupaten Banjarnegara merupakan

kawasan rawan bencana. Kawasan rawan

bencana alam terdiri atas kawasan rawan

banjir, kawasan rawan longsor, kawasan


rawan gas beracun, dan kawasan rawan

kekeringan.

6). Kawasan lindung geologi

Kawasan Lindung Geologi terdiri atas

kawasan cagar alam geologi di Kecamatan

Batur dan kawasan imbuhan air tanah

yang meliputi Cekungan Air Tanah

Purwokerto–Purbalingga dan Cekungan Air

Tanah Karangkobar.

7). Kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa

kawasan lindung pasma nutfah yang

terdapat di seluruh wilayah Kabupaten

Banjarnegara.

2.1.2. Potensi dan Pengembangan Wilayah

Struktur perekonomian Kabupaten Banjarnegara

masih bertumpu pada sektor agraris. Namun besarnya

peran sektor ini dalam perekonomian, tidak seharusnya

menjadikan pengembangan potensi sektor lain menjadi

terbengkalai. Potensi wilayah yang layak dikembangkan

di Kabupaten Banjarnegara meliputi bidang energi dan

pariwisata.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi

panas bumi yang sangat besar, berdasarkan data

Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral

Kementerian ESDM, potensi panas bumi Kabupaten

Banjarnegara sebesar 905 MW, dengan rincian sebagai

berikut:


Tabel 2.6. Potensi Energi Panas Bumi di Kabupaten

Banjarnegara

Area

Potensi (MW) Diusaha-

kan (MW)

Ket Sumber Daya Cadangan

Spekulatif Hipotesis Terduga Mungkin Terkira

Dieng - 200 185 115 280 60 -

Chandradimuka 25 - - - - - -

Mangunan Wanayasa

- - 92 - - - -

Pejawaran - - - - - - Belum diketahui potensinya

Kalibening - - - - - - Belum diketahui potensinya

Susukan - - - - - - Belum diketahui potensinya


Potensi panas bumi di Kecamatan Kalibening,

Pejawaran dan Susukan belum diketahui jumlahnya

secara pasti karena belum pernah dilakukan

inventarisasi. Adanya potensi ini ditunjukkan dengan

terdapatnya sumber air panas di daerah tersebut.

Pada tahun 2011 baru diusahakan sebesar 60 MW

dari seluruh potensi yang ada di Dieng oleh PT Geo Dipa

Energi (Dieng Unit I). Arah pengembangan pemanfaatan

panas bumi adalah peningkatan pemanfaatan potensi

panas bumi baik yang sudah ada di sumur-sumur panas

bumi di lapangan panas bumi dataran tinggi Dieng

maupun lapangan panas bumi lain (Mangunan

Wanayasa) serta melakukan inventarisasi lapangan-

lapangan panas bumi lain yang belum pernah dilakukan

eksplorasi untuk mengetahui besar potensinya.

Diharapkan dengan adanya pengembangan pengusahaan

panas bumi, Kabupaten Banjarnegara dapat menikmati

dana bagi hasil panas bumi termasuk rencana

pembangunan Dieng unit II (55 MW Tahun 2015) dan

Dieng unit III (60 MW tahun 2016) yang telah masuk

dalam Program Percepatan tahap II 10.000 MW tahun

2015.

Selain energi panas bumi, Kabupaten Banjarnegara

juga memiliki potensi gas rawa. Kecamatan Pejawaran


memiliki potensi gas rawa (swamp gas) yang cukup besar

untuk dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat

setempat. Gas rawa ini muncul di Desa Pegundungan

(Dusun Simpar dan Dusun Pegundungan) dan Desa

Sidengok (Dusun Kubang). Potensi gas rawa untuk

Dusun Simpar sebesar ±1,66 juta m³, dengan kapasitas

pemakaian 200 cuft per hari maka akan dapat

dimanfaatkan selama 14,17 tahun (Geologi UPN

Yogyakarta). Sedangkan potensi gas rawa di Dusun

Pegundungan dan Sidengok kecamatan Pejawaran belum

dilakukan penelitian detail, namun dari hasil peninjauan

lapangan ditemukan titik-titik potensi yang cukup besar

di kedua dusun tersebut. Pemanfaatan gas rawa saat ini

sebanyak 25 KK (bantuan dari Provinsi Jawa Tengah)

dan 10 orang swadaya.

Guna pemanfaatan potensi gas rawa secara

maksimal perlu dilakukan penelitian lebih lanjut besar

potensi gas rawa di wilayah tersebut dan membangun

sumur-sumur dan jaringan pemipaan hingga reservoir

untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat

setempat guna meningkatkan kesejahteraan dan

produktifitas masyarakat.

Kabupaten Banjarnegara kaya akan potensi

pariwisata. Salah satu potensi yang layak dikembangkan

adalah pengembangan Sungai Serayu sebagai destinasi

pariwisata baru. Sungai Serayu yang membentang

sepanjang 66 km, selain berperan sebagai sumber air

bagi pertanian juga potensial bagi pengembangan

industri kepariwisataan. Saat ini pemanfaatan Sungai

Serayu sebagai obyek wisata adalah melalui wisata arung

jeram di Kecamatan Sigaluh. Selain Sungai Serayu,

potensi pariwisata lainnya yang meliputi wisata alam,

wisata budaya, wisata minat khusus, dan wisata buatan

perlu dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan

wisata melalui pengembangan destinasi, pemasaran, dan

kemitraan pariwisata.


2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kriteria kawasan ini adalah semua lokasi yang

diidentifikasikan memiliki potensi tinggi mengalami

bencana alam. Kawasan ini perlu dilindungi agar

kegiatan manusia terhindar dari bencana yang

disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh

perubahan pemanfaatan lahan untuk kepentingan

manusia. Daerah rawan bencana di Kabupaten

Banjarnegara dapat dikelompokan menjadi beberapa

kawasan bencana, yaitu:

a). Kawasan Rawan Banjir

Daerah yang termasuk dalam kawasan rawan

bencana banjir di Kabupaten Banjarnegara meliputi

10 Kecamatan yaitu Kecamatan Kalibening,

Punggelan, Sigaluh, Banjarnegara, Bawang,

Wanadadi, Rakit, Mandiraja, Purwareja Klampok,

dan Susukan.

b). Kawasan Rawan Longsor

Kawasan rawan gerakan tanah merupakan

wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah

longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat

adanya patahan atau pergeseran batuan induk

pembentuk tanah. Seluruh kecamatan di Kabupaten

Banjarnegara memiliki potensi bencana longsor.

c). Kawasan Rawan Bencana Gas Beracun

Di wilayah Banjarnegara khususnya di bagian

utara terdapat sisa vulkanisme yang membentuk

dataran tinggi Dieng. Diantara bentuk vulkanisme

yang berpotensi menjadi ancaman adalah gas

beracun. Kawasan rawan bencana gas beracun

meliputi Kecamatan Susukan, Kalibening,

Wanayasa, dan Batur.

d). Kawasan Rawan Kekeringan

Kawasan rawan kekeringan terdapat di seluruh

daerah Kabupaten Banjarnegara.

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA

2.1.4. Demografi

Jumlah

tahun 201

Catatan Sipil

1.087.489

534.41

dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun

2010

Kabupaten Banjarnegara dari tahun

dalam grafik berikut ini:

Sumber: Dindukcapil

Jumlah

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak

merata

Kecamatan Punggelan yaitu sebanyak

(8,65%) dan jumlah penduduk paling sedikit adalah di

Kecamatan Pandanarum dengan jumlah penduduk

23.591

penduduk tahun 2010 adalah sebesar 872 jiwa per

dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan

Banjarnegara yaitu sebanyak 2.323 jiwa per

sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di

wilayah Kecamatan Pandanarum

km².

Laki-laki

Perempuan

Total

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Jum

lah

Pe

nd

ud

du

k

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016

Demografi

umlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada

tahun 2011 menurut data Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara se

489 jiwa, terdiri atas 553.076

13 jiwa perempuan, meningkat


sejumlah 1.073.240 jiwa. Jumlah penduduk

Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2007

dalam grafik berikut ini:

Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011


merata. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah

Kecamatan Punggelan yaitu sebanyak

%) dan jumlah penduduk paling sedikit adalah di


591 jiwa (2,17%). Sedangkan tingkat kepadatan

penduduk tahun 2010 adalah sebesar 872 jiwa per


Banjarnegara yaitu sebanyak 2.323 jiwa per


wilayah Kecamatan Pandanarum sebanyak

2007 2008 2009

531.897 537.342 541.157 545.817

Perempuan 514.286 519.370 523.029 527.423

1.046.183 1.056.712 1.064.186 1.073.240

2016 II - 24

Kabupaten Banjarnegara pada

Kependudukan dan

Kabupaten Banjarnegara sebanyak

jiwa laki-laki dan

meningkat 14.249 jiwa bila


Jumlah penduduk

2007-2011 disajikan

Penduduk Kabupaten Banjarnegara


dengan penduduk terbanyak adalah

Kecamatan Punggelan yaitu sebanyak 94.025 jiwa

%) dan jumlah penduduk paling sedikit adalah di


tingkat kepadatan

penduduk tahun 2010 adalah sebesar 872 jiwa per km²,


Banjarnegara yaitu sebanyak 2.323 jiwa per km²,


sebanyak 378 jiwa per

2010 2011

545.817 553.076

527.423 534.413

1.073.240 1.087.489


Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara per

kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara per Kecamatan

Tahun 2011

Kecamatan Penduduk

Laki-laki Perempuan Jumlah

Susukan 33.884 32.959 66.803

Purwareja Klampok 25.580 25.189 50.769

Mandiraja 41.591 40.753 82.344

Purwanegara 44.274 43.464 87.738

Bawang 35.300 34.237 69.537

Banjarnegara 38.312 37.370 75.682

Pagedongan 23.688 22.448 46.136

Sigaluh 17.007 16.448 33.455

Madukara 24.900 23.890 48.790

Banjarmangu 25.806 24.383 50.189

Wanadadi 18.322 17.917 36.239

Rakit 30.136 29.173 59.309

Punggelan 48.244 45.781 94.025

Karangkobar 15.515 14.758 30.273

Pagentan 20.253 19.643 39.896

Pejawaran 27.909 27.416 55.325

Batur 20.203 19.118 39.321

Wanayasa 25.007 23.586 48.593

Kalibening 25.204 24.270 49.474

Pandanarum 11.981 11.610 23.591

T o t a l 553.076 534.413 1.087.489

Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2011

Jumlah penduduk secara langsung berhubungan

dengan laju migrasi penduduk yang akan menyebabkan

terjadinya perbedaan jumlah penduduk antara yang

tercatat dalam administrasi kependudukan (de jure)

dengan jumlah penduduk yang relatif tetap tinggal di

dalam wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara

selama satu tahun penuh (de facto). Jumlah penduduk

yang secara de facto ada di wilayah Kabupaten

Banjarnegara menurut data BPS tahun 2010 tercatat

sebesar 932.688 jiwa, terdiri atas 466.410 jiwa laki-laki

dan 466.278 jiwa perempuan.


Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten

Banjarnegara tahun 2010 adalah sebesar 0,76%,

menurun 0,12% bila dibandingkan dengan angka laju

pertumbuhan penduduk tahun 2009 sebesar 0,88%.

Tingkat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten

Banjarnegara tahun 2007-2010 disajikan dalam grafik

berikut ini:


Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2010

Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten

Banjarnegara ditampilkan pada tabel 2.8. Dalam tabel

2.8. dapat diketahui bahwa komposisi penduduk

mayoritas berada pada usia produktif (15-64 tahun)

yaitu sebesar 71,94% yang dapat menjadi aset yang

produktif bagi pembangunan Kabupaten Banjarnegara.

Rasio jenis kelamin pada tahun 2010 sebesar 103,49,

yang berarti jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki

lebih banyak 3,49% bila dibandingkan dengan jumlah

penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

0,83

0,78

0,88

0,76

2007 2008 2009 2010

Laju Pertumbuhan Penduduk


Tabel 2.8. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

Kelompok Umur

Laki-Laki Perempuan Jumlah

0-4 27.717 26.219 53.936

5-9 41.371 39.297 80.668

10-14 47.537 45.410 92.947

15-19 47.363 44.919 92.282

20-24 48.812 48.014 96.826

25-29 53.666 51.485 105.151

30-34 54.242 49.762 104.004

35-39 44.371 42.241 86.612

40-44 40.611 39.583 80.194

45-49 35.177 35.696 70.873

50-54 31.052 30.673 61.725

55-59 24.533 23.235 47.768

60-64 18.890 18.037 36.927

65-69 13.621 14.375 27.996

70-74 11.835 12.253 24.088

>75 12.278 13.214 25.492

T o t a l 553.076 534.413 1.087.489

Sumber:Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2011

Pada tabel 2.9. disajikan komposisi penduduk

Kabupaten Banjarnegara menurut agama dan aliran

kepercayaan. Mayoritas penduduk Kabupaten

Banjarnegara beragama Islam dengan persentase

penganut sebesar 99,29%, diikuti Kristen dan Katholik

dengan persentase penganut masing-masing sebesar

0,40% dan 0,14% dari total penduduk. Adapun pemeluk

agama lain yaitu Hindu dan Budha persentase

penganutnya adalah sebesar 0,01% dan 0,06% dari total

jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara.


Tabel 2.9. Penduduk Menurut Agama

dan Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

Agama dan Aliran Kepercayaan

Jumlah Penduduk

Persentase (%)

Islam 1.079.789 99,29

Katholik 1.560 0,14

Kristen 4.367 0,40

Hindu 76 0,01

Budha 674 0,06

Konghuchu 145 0,01

Aliran Kepercayaan 878 0,08

Jumlah 1.087.489 100


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah salah satunya

ditunjukan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

yang terdiri dari unsur kesehatan (angka usia harapan hidup),

pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan

ekonomi (paritas daya beli masyarakat). Semakin tinggi nilai

IPM mencerminkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan

masyarakat di suatu daerah. IPM Kabupaten Banjarnegara dari

tahun 2007 sampai dengan 2010 terus mengalami peningkatan,

dari sebesar 68,54 pada tahun 2007 menjadi sebesar 69,91

pada tahun 2010. Angka IPM Kabupaten Banjarnegara pada

tahun 2010 masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa

Tengah sebesar 72,49.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah tahun

2007-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 2.10. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010

Tahun

IPM

Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah

2007 68,54 71,20

2008 68,99 71,60

2009 69,63 72,10

2010 69,91 72,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2011

Selain IPM, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat

diukur berdasarkan beberapa indikator yang telah menjadi

kesepakatan global dalam rangka pengurangan jumlah keluarga

miskin yang tertuang dalam Millenium Development Goals

(MDGs). Hakikat MDGs adalah perbaikan kondisi kesehatan dan

pendidikan secara substansial di negara-negara yang ikut

menandatangani kesepakatan tersebut, termasuk Indonesia.

Target-target MDGs yang harus dicapai sampai dengan tahun

2015 adalah:

1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan;

2. Tercapainya pendidikan dasar universal;

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita;

4. Mengurangi tingkat kematian anak;

5. Memperbaiki kesehatan ibu;

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular

lainnya;

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan

8. Mengembangkan sebuah kemitraan global untuk

pembangunan.

Konsep pembangunan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara berusaha sejalan dengan Millenium Development

Goals (MDGs). Selain MDGs, konsep pembangunan juga

mengacu pada konsep pembangunan global yang dipublikasikan

tahun 1990 oleh UNDP dalam Human Development Report

(HDR). Konsep pembangunan global menyatakan bahwa

pembangunan manusia adalah suatu proses untuk

memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia, yaitu kebebasan


politik, hak asasi manusia dan harga diri, hidup sehat dan

berumur panjang, berilmu pengetahuan, serta mempunyai

akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat

hidup layak.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB)

Perkembangan perekonomian Kabupaten

Banjarnegara dari tahun 2007-2010 menunjukan

perbaikan dari waktu ke waktu. Membaiknya

kondisi perekonomian salah satunya diindikasikan

oleh meningkatnya nilai Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang dilihat

dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan

menggambarkan gerak berbagai sektor

pembangunan dan merupakan juga sumber

penciptaan lapangan kerja. Adanya peningkatan

nilai tambah di perekonomian mengisyaratkan

peningkatan aktivitas ekonomi, baik yang sifatnya

internal di daerah yang bersangkutan, maupun

dalam kaitannya dengan interaksi antardaerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

merupakan ukuran nilai uang atas barang dan jasa

akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah

merupakan salah satu ukuran produktifitas yang

sering digunakan sebagai salah satu indikator

ekonomi yang penting. PDRB Kabupaten

Banjarnegara tahun 2007 atas dasar harga berlaku

sebesar Rp 4,71 trilyun atau Rp 2,50 trilyun atas

dasar harga konstan 2000. Nilai PDRB ini terus

tumbuh dengan nilai rata-rata pertumbuhan

sebesar 5,00% per tahun. PDRB Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2010 atas dasar harga

berlaku mencapai Rp 6,70 trilyun atau Rp 2,89

trilyun atas dasar harga konstan tahun 2000. Tren


pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara pada

periode 2007–2010 menunjukkan peningkatan

walaupun mengalami koreksi di akhir tahun 2008

dan 2010.

*) Angka Sementara

Sumber : BPS, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara 2010

Gambar 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tahun 2007-2010

Empat tabel berikut ini menggambarkan nilai,

kontribusi, dan pertumbuhan Pendapatan Domestik

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara

berdasarkan harga berlaku dan harga konstan

tahun 2000.

2007 2008 2009 2010*)

Kab. Banjarnegara 5,01 4,98 5,11 4,89

Prov. Jawa Tengah 5,59 4,83 4,69 5,80

Nasional 6,30 6,10 4,50 6,10

0

1

2

3

4

5

6

7

% P

ertu

mb

uh

an

Pertumbuhan Ekonomi


Tabel 2.11. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010

Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjarnegara

(dalam jutaan rupiah)

No Sektor 2007 2008 2009 2010*)

Rp % Rp % Rp % Rp %

1 Pertanian 1.907.995,27 40,54 2.186.637,66 39,57 2.374.741,12 39,42 2.564.623,97 38,27

2 Pertambangan & Penggalian 25.095,06 0,53 27.882,11 0,50 30.290,14 0,50 33.383,09 0,50

3 Industri 634.045,05 13,47 788.703,83 14,27 822.843,72 13,66 852.797,29 12,73

4 Listrik,Gas & Air bersih 18.977,50 0,40 23.664,42 0,43 27.447,38 0,46 31.293,10 0,47

5 Bangunan 327.027,92 6,95 362.854,90 6,57 395.925,90 6,57 451.675,39 6,74

6 Perdagangan 617.727,59 13,13 749.109,41 13,55 814.603,67 13,52 909.029,80 13,56

7 Angkutan 199.995,11 4,25 226.166,94 4,09 253.004,49 4,20 302.150,62 4,51

8 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 277.469,33 5,90 310.890,67 5,63 349.820,39 5,81 424.682,20 6,34

9 Jasa-jasa 698.012,12 14,83 850.665,04 15,39 955.204,73 15,86 1.131.836,26 16,89

PDRB 4.706.344,95 100,00 5.526.574,98 100,00 6.023.881,54 100,00 6.701.471,72 100,00

*) Angka Sementara Sumber: Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara 2010


Tabel 2.12. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara

(dalam jutaan rupiah)

No Sektor 2007 2008 2009 2010*)

Rp % Rp % Rp % Rp %

1 Pertanian 941.666,77 37,73 977.037,17 37,29 1.016.343,12 36,91 1.035.558,72 35,85

2 Pertambangan & Penggalian 13.315,41 0,53 14.018,82 0,54 14.669,27 0,53 15.294,96 0,53

3 Industri 353.362,70 14,16 366.594,77 13,99 374.321,85 13,59 379.955,75 13,15

4 Listrik, Gas & Air bersih 11.289,21 0,45 11.635,50 0,44 12.715,20 0,46 13.789,94 0,48

5 Bangunan 172.080,22 6,89 173.592,07 6,63 185.754,77 6,75 192.240,54 6,66

6 Perdagangan 318.037,76 12,74 333.486,16 12,73 349.819,18 12,70 366.334,84 12,68

7 Angkutan 105.526,17 4,23 108.243,01 4,13 118.822,74 4,31 130.362,23 4,51

8 Bank & Lembaga Keuangan

Lainnya

142.897,38 5,73 151.569,48 5,79 162.948,45 5,92 176.509,23 6,11

9 Jasa-jasa 437.610,20 17,53 483.812,64 18,47 518.541,13 18,83 578.477,91 20,03

PDRB 2.495.785,82 100,00 2.619.989,62 100,00 2.753.935,71 100,00 2.888.524,12 100,00



Tabel 2.13. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara

No Sektor

2007 2008 2009 2010*)

Hb (%)

Hk (%)

Hb (%)

Hk (%)

Hb (%)

Hk (%)

Hb (%)

Hk (%)

1 Pertanian 40,54 37,73 39,57 37,29 39,42 36,91 38,27 35,85

2 Pertambangan & Penggalian 0,53 0,53 0,50 0,54 0,50 0,53 0,50 0,53

3 Industri 13,47 14,16 14,27 13,99 13,66 13,59 12,73 13,15

4 Listrik, Gas & Air bersih 0,40 0,45 0,43 0,44 0,46 0,46 0,47 0,48

5 Bangunan 6,95 6,89 6,57 6,63 6,57 6,75 6,74 6,66

6 Perdagangan 13,13 12,74 13,55 12,73 13,52 12,70 13,56 12,68

7 Angkutan 4,25 4,23 4,09 4,13 4,20 4,31 4,51 4,51

8 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 5,90 5,73 5,63 5,79 5,81 5,92 6,34 6,11

9 Jasa-jasa 14,83 17,53 15,39 18,47 15,86 18,83 16,89 20,03

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Tabel 2.14. Rata-Rata Pertumbuhan Sektor PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010

No Sektor

Pertumbuhan Rata-Rata

Hb Hk

% %

1 Pertanian 12,11 3,46

2 Pertambangan & Penggalian 11,14 4,78

3 Industri 10,71 2,94

4 Listrik, Gas & Air bersih 14,59 5,96

5 Bangunan 11,76 4,97

6 Perdagangan 13,55 4,56

7 Angkutan 13,84 6,79

8 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

14,85 7,85

9 Jasa-jasa 14,90 8,72

PDRB 12,72 5,00

Sumber: Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara 2010

(diolah)

Luas wilayah yang didominasi lahan produktif

pertanian menjadikan struktur perekonomian di

Kabupaten Banjarnegara didominasi oleh sektor

pertanian yang rata-rata memberikan kontribusi

PDRB tahun 2007–2010 sebesar 39,45%. Pada

subsektor pertanian ini, subsektor tanaman bahan

makanan memiliki kontribusi yang paling besar

terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara dengan

rata-rata kontribusi sebesar 34,46% per tahunnya

untuk periode tersebut.

Sektor ekonomi lain yang memiliki proporsi

yang cukup besar dalam PDRB Kabupaten

Banjarnegara adalah sektor jasa-jasa (15,74%),

sektor industri (13,53%) dan sektor perdagangan

(13,44%) sehingga secara total keempat sektor

tersebut memiliki kontribusi rata-rata per tahun

sebesar 82,17%. Walaupun sektor pertanian

memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB

Banjarnegara tetapi rata-rata pertumbuhan sektor

ini termasuk kecil. Sektor pertanian hanya tumbuh


dengan nilai rata-rata 3,46%, sangat jauh apabila

dibandingkan sektor lain seperti pertambangan dan

penggalian (4,78%); sektor listrik, gas dan air bersih

(5,96%); sektor angkutan (6,79%); sektor bank dan

lembaga keuangan lainnya (7,85%) dan sektor jasa-

jasa dengan pertumbuhan paling tinggi yaitu 8,72%.

Pada sektor primer seperti pertanian dan

pertambangan & penggalian ternyata kontribusi

sektor pertanian menunjukkan tren yang terus

menurun sejak tahun 2008. Sektor pertanian pada

tahun 2007 memiliki kontribusi sebesar 40,54%

kemudian menurun menjadi 38,27% pada tahun

2010. Sektor pertambangan & penggalian juga

memiliki kecenderungan kontribusi yang semakin

menurun, sektor pertambangan & penggalian

memiliki kontribusi 0,53% pada tahun 2007 dan

terus menurun menjadi 0,50% pada tahun 2010.

Kontribusi sektor sekunder seperti industri;

listrik, gas, dan air bersih; dan bangunan memiliki

karakter yang berbeda tiap tahunnya. Sektor

industri terlihat memiliki tren kontribusi yang

menurun dari tahun ke tahun yaitu 13,47% pada

tahun 2007 menjadi 12,73% pada tahun 2010.

Sektor listrik, gas dan air bersih memiliki tren

pergerakan naik dari tahun 2007 sebesar 0,40%

menjadi 0,47% pada tahun 2010. Sedangkan sektor

bangunan memiliki kecenderungan untuk menurun

tingkat kontribusinya terhadap PDRB pada 2007-

2009, tetapi kemudian meningkat kontribusinya

pada tahun 2010, tingkat kontribusi rata-rata

sektor ini per tahun sebesar 6,71%.

Sektor tersier seperti perdagangan, angkutan,

bank dan lembaga keuangan lainnya dan jasa-jasa

memiliki kecenderungan kontribusi yang fluktuatif

tiap tahunnya. Sektor perdagangan memiliki

kontribusi yang cenderung meningkat dari tahun ke


tahun yaitu 13,13% pada tahun 2007 menjadi

13,56% pada tahun 2010. Sektor angkutan mulai

melemah pada tahun 2007–2009, tetapi kemudian

meningkat kembali lagi naik pada tahun 2010. Jasa

perbankan dan lembaga keuangan lainnya

memberikan kontribusi yang terus meningkat dari

5,90% di tahun 2007 menjadi 6,34% di tahun 2010.

Sektor jasa memiliki tren kontribusi yang terus

meningkat yaitu 14,83% pada tahun 2007 menjadi

16,89% pada tahun 2010.

Apabila dilihat dari kontribusi PDRB sektoral

ekonomi, perekonomian Kabupaten Banjarnegara

masih mengandalkan sektor pertanian sebagai

penggerak utama perekonomian. Namun, apabila

dilihat dari pergerakan kontribusi per sektor,

terlihat bahwa sektor pertanian justru mengalami

penurunan yang terus menerus.

b. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Banjarnegara

berfluktuatif dari tahun 2007 hingga tahun 2011.

Besaran angka inflasi berada pada kisaran 4-11%

dengan rata-rata angka inflasi sebesar 6,68% per

tahun. Gejolak moneter dan harga minyak dunia

menjadi faktor yang dominan dalam pergerakan

inflasi, selain ketersediaan produk di pasaran.

Tinggi dan berfluktuasinya angka inflasi

menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah

Daerah, khususnya dalam rangka menjaga

kestabilan tingkat harga agregatif untuk pencapaian

kesejahteraan melalui kekuatan daya beli

masyarakat. Pergerakan laju inflasi disajikan dalam

grafik di bawah ini:


Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Banjarnegara 2011

Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007

c. PDRB

per

per satu orang penduduk.

indikator makro yang secara agregat dapat

digunakan untuk menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat dari

ekonomi di suatu daerah.

menurut harga berlaku

tahun

5.

7.214.067,

tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 16,44%,

sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada

tahun 2007 sebesar 8,07%.

PDRB per kapita untuk setiap tahunnya adalah

sebesar 11,66%.

dan tingkat pertumbuhannya disajikan pada tabel

berikut

6,49

2007



Gambar 2.4. Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007

DRB per Kapita

Pendapatan Domestik Regional

per kapita berguna untuk mengetahui nilai PDRB

per satu orang penduduk. PDRB per kapita adalah



kesejahteraan masyarakat dari gerak pertumbuhan

ekonomi di suatu daerah.

PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara

menurut harga berlaku dari tahun

tahun 2010 terus mengalami peningkatan

.192.555,- pada tahun 2007

7.214.067,- pada tahun 2010.



tahun 2007 sebesar 8,07%. Rata-rata pertumbuhan


sebesar 11,66%.

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku


berikut ini :

6,49

11,09

4,37

2008 2009 2010

Laju Inflasi

2016 II - 38


Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

egional Bruto (PDRB)

apita berguna untuk mengetahui nilai PDRB

PDRB per kapita adalah



gerak pertumbuhan

Kabupaten Banjarnegara

tahun 2007 hingga

2010 terus mengalami peningkatan, Rp

2007 menjadi Rp

pada tahun 2010. Pertumbuhan



rata pertumbuhan


apita atas dasar harga berlaku


7,134,73

2010 2011


Tabel 2.15. PDRB per Kapita Penduduk

Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010

Tahun PDRB Per Kapita

Nilai Pertumbuhan

2007 5.192.555,- 12,42%

2008 6.046.336,- 16,44%

2009 6.533.983,- 8,07%

2010*) 7.214.067,- 10,41%

Rata-Rata Pertumbuhan 11,66%

*) Angka Sementara Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara

2010 (diolah)

d. Indeks Williamson

Pertumbuhan ekonomi secara alami akan

menghasilkan pula ketimpangan ekonomi, meski

besarannya bersifat relatif. Perbedaan sumber daya

antarwilayah, akses, dan tingkat kemudahan

mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam

terciptanya ketimpangan tersebut.

Untuk mengukur ketimpangan ekonomi

regional dapat dilakukan dengan menggunakan

indeks ketimpangan Williamson. Indeks ini dihitung

dengan menggunakan data PDRB per kapita dan

jumlah penduduk. Besaran angka Indeks

Williamson (IW) adalah 0≤IW≤1, dimana jika angka

indeks mendekati 0 (nol) maka tingkat kesenjangan

ekonomi rendah dan jika angka indeks mendekati 1

(satu) maka tingkat ketimpangan tinggi.

Dari grafik di bawah, dapat dilihat bahwa

tingkat ketimpangan ekonomi antarkecamatan di

Kabupaten Banjarnegara masih relatif tinggi dengan

angka indeks sebesar 0,53.


Sumber: Bappeda Kab. Banjarnegara 2011

e. Tipologi Klassen

digunakan untuk mengetahui gambaran tentang

struktur dan pola

masing

membagi daerah berdasarkan

indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan

PDRB per kapita. Melalui analisis ini diperoleh

empat karateristik pola dan struktur pertumbuhan

ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah ce

dan cepat

daerah maju tapi tertekan (

growth

low income

and low income

kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk

tiap kecamatan dirinci dalam tabel di bawah ini



Gambar 2.5. Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2010

Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen (Klassen Typology


struktur dan pola pertumbuhan ekonomi

masing kecamatan. Tipologi Klassen pada dasarnya

membagi daerah berdasarkan




ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah ce

dan cepat-tumbuh (high growth and high income

daerah maju tapi tertekan (high income

growth), daerah berkembang cepat (

low income), dan daerah relatif tertinggal (

and low income).

Data laju pertumbuhan ekonomi


tiap kecamatan dirinci dalam tabel di bawah ini

2007 2008 2009

0,51

0,53 0,53

Indeks Williamson

2016 II - 40


Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara

2010

Klassen Typology)


pertumbuhan ekonomi masing-

. Tipologi Klassen pada dasarnya

membagi daerah berdasarkan interaksi dua




ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju

high growth and high income),

high income but low

), daerah berkembang cepat (high growth but

), dan daerah relatif tertinggal (low growth

Data laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per


tiap kecamatan dirinci dalam tabel di bawah ini :

2010

0,53


Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita

Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010

Kecamatan Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per Kapita

2007 2008 2009 2010*) 2007 2008 2009 2010*)

Susukan 3,66 2,09 1,82 5,44 1.657.775 1.673.794 1.693.119 1.768.523

Purwareja Klampok

6,66 5,13 2,41 3,45 6.111.971 6.371.214 6.464.489 6.624.800

Mandiraja 6,95 3,60 14,60 5,95 2.137.775 2.213.377 2.532.778 2.670.339

Purwanegara -12,61 9,85 0,64 2,09 2.133.476 2.315.386 2.305.721 2.333.011

Bawang 7,18 3,45 5,79 6,80 1.982.589 2.045.804 2.151.964 2.282.487

Banjarnegara 4,33 9,86 10,07 6,71 5.108.678 5.598.910 6.141.042 6.542.157

Pagedongan -5,38 3,12 3,51 5,10 987.109 1.003.105 1.023.650 1.059.582

Sigaluh 18,10 4,05 3,77 4,68 3.387.545 3.449.402 3.518.564 3.641.374

Madukara 39,66 2,55 3,27 5,20 3.841.116 3.907.867 3.992.213 4.178.494

Banjarmangu 57,86 4,13 4,47 4,08 2.591.475 2.677.874 2.780.342 2.866.164

Wanadadi 0,38 3,45 5,78 3,89 2.515.844 2.585.401 2.722.695 2.831.204

Rakit 1,55 3,38 2,58 6,51 1.769.890 1.806.196 1.830.952 1.929.074

Punggelan 60,12 4,04 4,27 5,28 1.567.143 1.614.941 1.670.770 1.747.047

Karangkobar -13,10 7,28 8,45 3,73 2.611.804 2.822.737 2.780.735 2.859.563

Pagentan -10,58 3,58 4,39 3,00 1.448.657 1.495.184 1.556.745 1.599.944

Pejawaran 22,77 1,42 1,55 5,10 5.019.346 5.043.922 5.078.107 5.273.253

Batur -27,96 7,21 7,41 5,47 4.903.289 5.227.669 5.560.419 5.817.777

Wanayasa 4,67 1,64 2,37 4,63 2.641.240 2.649.208 2.646.978 2.737.982

Kalibening -15,65 6,08 6,05 3,34 1.764.590 1.846.650 1.936.647 1.987.788

Pandanarum 62,44 1,31 1,66 1,41 1.275.918 1.287.257 1.302.696 1.318.826

Kab. Banjarnegara

5,01 4,98 5,11 4,89 2.753.624 2.866.393 2.987.139 3.109.467

*) Angka Sementara Sumber: Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara 2010 (diolah)

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi (r)

dan PDRB per kapita (y) pada tiap kecamatan yang

dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi

(ŕ) dan PDRB per kapita (ý) Kabupaten

Banjarnegara, maka pembagian daerah dalam

kuadran Klassen adalah sebagai berikut:

Kuadran I : Daerah cepat-maju dan cepat-

tumbuh, kecamatan yang termasuk

dalam kuadran ini memiliki kriteria

r>ŕ dan y>ý;

Kuadran II : Daerah berkembang cepat,

kecamatan yang termasuk dalam

kuadran ini memiliki kriteria r>ŕ dan

y<ý;


Kuadran III : Daerah maju tapi tertekan,

kecamatan yang termasuk dalam

kuadran ini memiliki kriteria r<ŕ dan

y>ý;

Kuadran IV : Daerah relatif tertinggal, kecamatan

yang termasuk dalam kuadran ini

memiliki kriteria r<ŕ dan y<ý.

Analisis tipologi Klassen per tahun untuk tiap

kecamatan di Kabupaten Banjarnegara adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.17. Analisis Tipologi Klassen per Kecamatan

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010

Kecamatan 2007 2008 2009 2010

Susukan IV IV IV II

Purwareja Klampok I I III III

Mandiraja II IV II II

Purwanegara IV II IV IV

B a w a n g II IV II II

Banjarnegara III I I I

Pagedongan IV IV IV II

Sigaluh I III III III

Madukara I III III I

Banjarmangu II IV IV IV

Wanadadi IV IV II IV

R a k i t IV IV IV II

Punggelan II IV IV II

Karangkobar IV II II IV

Pagentan IV IV IV IV

Pejawaran I III III I

B a t u r III I I I

Wanayasa IV IV IV IV

Kalibening IV II II IV

Pandanarum II IV IV IV


Kecamatan Purwareja Klampok berpindah dari

kuadran I ke kuadran III pada tahun 2009,

disebabkan oleh menurunnya angka pertumbuhan

PDRB menjadi 2,41% atau 2,70% lebih rendah dari

angka pertumbuhan PDRB Kabupaten. Penurunan

angka pertumbuhan Kecamatan Purwareja Klampok

ini disebabkan oleh menurunnya sektor industri.


Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Sigaluh

meningkat sangat signifikan pada tahun 2007

sebesar 18,10% dengan penyumbang pertumbuhan

terbesar adalah sektor pertanian sebesar 67,72%.

Kecamatan Batur menunjukkan tren untuk

berpindah dari kuadran III ke kuadran I untuk

tahun-tahun mendatang, dimana kecamatan ini

menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi

dengan angka PDRB per kapita yang tinggi. Angka

pertumbuhan Kecamatan Pejawaran rata-rata

sebesar 7,71% dengan tingkat pertumbuhan

terutama ditopang oleh sektor pertanian dan

perdagangan.

Gambar di bawah ini memberi deskripsi

pengklasifikasian kecamatan di Kabupaten

Banjarnegara menurut tipologi Klassen berdasarkan

angka rata-rata tahun 2007 hingga 2010.

Kecamatan Banjarnegara, Sigaluh, Madukara, dan

Pejawaran termasuk dalam klasifikasi daerah cepat

maju dan cepat tumbuh. Lima daerah lainnya

masuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat,

yaitu Kecamatan Mandiraja, Bawang, Banjarmangu,

Punggelan, dan Pandanarum. Dua kecamatan yaitu

Kecamatan Purwareja Klampok dan Batur masuk

dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan. Yang

patut menjadi catatan adalah jumlah kecamatan

yang masuk dalam kuadran daerah relatif tertinggal

yang mencakup 9 kecamatan, yaitu Susukan,

Purwanegara, Pagedongan, Wanadadi, Rakit,

Karangkobar, Pagentan, Wanayasa, dan Kalibening

yang berarti tingkat pertumbuhan ekonomi dan

PDRB per kapita penduduk di sembilan kecamatan

dalam kuadran tersebut lebih rendah dari rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita



DAERAH CEPAT MAJU DAN CEPAT TUMBUH

(I)

DAERAH BERKEMBANG CEPAT

(II) (High Growth and High Income) (High Growth but Low Income)

Banjarnegara, Sigaluh, Madukara, dan Pejawaran

Mandiraja, Bawang, Banjarmangu, Punggelan, dan

Pandanarum

DAERAH MAJU TAPI TERTEKAN

(III)

DAERAH RELATIF TERTINGGAL

(IV) (High Income but Low Growth) (Low Growth and Low Income)

Purwareja Klampok dan Batur

Susukan, Purwanegara, Pagedongan, Wanadadi, Rakit,

Karangkobar, Pagentan, Wanayasa, dan Kalibening


Gambar 2.6. Klasifikasi Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara

Menurut Tipologi Klassen Tahun 2007-2010

f. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Angka kemiskinan memberi gambaran

mengenai intensitas penduduk dengan tingkat

pendapatan terendah di suatu daerah. Peningkatan

kesejahteraan suatu daerah, secara logis akan

menurunkan pula angka kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten

Banjarnegara tahun 2007 tercatat 232.900 jiwa atau

25,58% dari total jumlah penduduk. Jumlah

tersebut turun menjadi 166.700 jiwa pada tahun

2010 atau 19,17% dari total penduduk. Penurunan

angka kemiskinan, bernegasi dengan angka

penduduk di atas garis kemiskinan, yang berarti

terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan yang

ditunjukkan dengan persentase penduduk di atas

garis kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara yang

mengalami peningkatan, dari 74,42% pada tahun

2007 menjadi 80,83% pada tahun 2010. Persentase

penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten

Banjarnegara ditunjukkan pada grafik di bawah ini:


Sumber: BPS Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.7. Penduduk di Atas Garis Kemiskinan


g. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas yang tertangani merupakan

perbandingan antara jumlah tindak kriminal yang

tertangani dalam waktu satu tahun di Kabupaten

Banjarnegara dengan jumlah penduduk kemudian

dikalikan 10.000. Pada tahun 2007 angka

kriminalitas yang tertangani sebesar 1,97,

sedangkan tahun 2010 terjadi sebesar 3,59.

Sumber: Satpol PP Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.8. Angka Kriminalitas yang Tertangani


Kriminalitas yang terjadi di Kabupaten

Banjarnegara rata-rata sebanyak 206,80 kasus per

tahun dengan angka terbesar pada kasus pencurian

dengan rata-rata 93,67 kasus per tahun dan kasus

pencurian kendaraan bermotor dengan rata-rata 35

kasus per tahun. Banyaknya kriminalitas yang

terjadi di Kabupaten Banjarnegara disajikan pada

tabel di bawah ini :

74,4276,66

78,6480,83

2007 2008 2009 2010

Penduduk di atas garis kemiskinan (%)

1,97 1,802,73

3,59

2007 2008 2009 2010

Angka kriminalitas yang tertangani


Tabel 2.18. Banyaknya Kejahatan yang Terjadi di Kabupaten Banjarnegara

Menurut Jenisnya Tahun 2007-2010

Jenis 2007 2008 2009 2010

Perampokan - - - -

Pencurian 94 56 102 123

Penggelapan 9 7 10 36

Penipuan 9 13 21 33

Pemerasan - 2 - 1

Pengrusakan 1 - 2 2

Pembunuhan 1 2 2 -

Pemerkosaan - 2 1 2

Penganiayaan: 8 6 8 14

Perzinahan - - 1 1

Kebakaran 18 14 19 2

Curanmor 25 30 37 53

Uang Palsu 1 1 1 1

Pengeroyokan 3 4 4 13

Narkotika - - 1 9

KDRT 2 1 4 9

Perjudian 6 18 21 18

Illegal Logging 2 3 5 4

Perlindungan Anak - 2 3 8

Pencabulan - 2 2 -

Penyalahgunaan Sajam - 1 - 1

Trafficking - 1 - 1

Laporan Palsu - - - 1

Perbuatan Tidak Menyenangkan - - - 2

Pertambangan Tanpa Izin - - 3 -

UU No. 23/02 - - 2 -

Ambil Obat Tanpa Izin - - 1 -

Memelihara Satwa Lindung - - 1 1

Lalai Menyebabkan Kematian - - 1 -

Percobaan Pencurian - - 1 -

Jumlah 179 165 253 335


h. Indeks Kinerja Ekonomi Daerah

Bappenas dan UNDP dalam sebuah studi

membuat formula untuk mengetahui perkembangan

ekonomi daerah secara umum. Formula tersebut

menggunakan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) daerah

yang merupakan rata-rata tertimbang dari 4 (empat)

indikator ekonomi yaitu: pertumbuhan PDRB non


Migas, Pertumbuhan PDRB per Kapita, rasio PDRB

Kabupaten terhadap PDRB Provinsi, dan angka

penduduk di atas garis kemiskinan sebagai variabel

pengukurnya.

Dari hasil pengukuran Indeks Kinerja Ekonomi

(IKE) yang dilakukan dari tahun 2007-2010, tampak

bahwa kinerja ekonomi pemerintah menunjukkan

tren yang positif. Indeks pada tahun 2007

menunjukkan angka sebesar 20,03%, dan indeks

kinerja pada tahun 2010 mengalami perbaikan

dengan angka perolehan sebesar 22,84%.

Tabel 2.19. Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2010

Tahun

Pertum

buhan

PDRB

non-Migas

Pertum

buhan

PDRB

per Kapita

Rasio PDRB

Kabupaten

Terhadap

PDRB

Propinsi

100-

Angka

Kemis

kinan

Indeks

Kinerja

Ekonomi

(IKE)

2007 5,01% 4,29% 1,57% 72,82% 20,92%

2008 4,98% 4,10% 1,56% 76,66% 21,83%

2009 5,11% 4,21% 1,56% 78,64% 22,38%

2010 4,89% 4,10% 1,54% 80,83% 22,84%

Rata-

Rata 5,00% 4,18% 1,56% 77,24% 21,99%


2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf direpresentasikan oleh

persentase jumlah penduduk usia di atas 15 tahun

sampai usia 44 tahun yang melek huruf. Angka

melek huruf di Kabupaten Banjarnegara dari tahun

2007 hingga 2011 menunjukkan tren yang

meningkat dari 97,55% pada tahun 2007 menjadi

99,96% pada tahun 2011, melebihi target provinsi

sebesar 99,20% dan nasional sebesar 95%. Pada

tahun 2011 masih terdapat 0,80% atau 281 orang

penduduk yang buta aksara.


Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.9. Angka Melek Huruf di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (years of

schooling) adalah sebuah angka yang menunjukkan

lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah

dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir

(TPT). Angka ini diperoleh dengan menghitung rata-

rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk

usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua

jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka

rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara

mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 5,98

tahun pada 2007, menjadi sebesar 6,33 tahun pada

2010.


Gambar 2.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2007-2010

c. Angka Rata-Rata Lama Belajar

Angka rata-rata lama belajar merupakan angka

rata-rata lama belajar siswa pada suatu jenjang

pendidikan. Angka rata-rata lama belajar untuk

jenjang SD/MI masih perlu diperbaiki, dimana

97,5598,50

99,64 99,96 99,96

2007 2008 2009 2010 2011

Angka Melek Huruf (%)

5,98 5,98

6,206,33

2007 2008 2009 2010

Angka rata-rata lama sekolah (tahun)


Sumber:

Angka Rata

d.

SD/MI

SMP/MTs

SMU/SMK/MA

Ta

hu

n

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011

waktu penyelesaian jenjang pendidikan SD/MI yang

seharusnya diselesaikan dalam waktu 6 tahun

pada tahun 2011 realisasinya diselesaikan dalam

waktu 6,36 tahun.


Gambar 2.11. Angka Rata-Rata Lama Belajar di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2010

. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah persentase

siswa yang bersekolah pada suatu jenjang

pendidikan tertentu dari jumlah

tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi

penduduk secara umum di suatu tingkat

pendidikan. APK merupakan indikator sederhana

yang menunjukkan daya serap penduduk usia

sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI, A

penurunan dari 101,89% pada tahun 2007 menjadi

97,31% pada tahun 2011, belum

provinsi sebesar 110,00% dan nasional 117,20%.

APK SMP/MTs mengalami pen

pada tahun 2007 menjadi 80,8

belum mencapai target provinsi

nasional 99,30%. Pada jenjang SMA/MA/SMK

terjadi peningkatan dari 44,49% pada tahun 2007

menjadi 52,47% pada tahun 201

belum mencapai target provinsi

nasional 73,00%. Penyebab tid

2007 2008 2009

SD/MI 6,37 6,27 6,39

SMP/MTs 3,01 3,00 3,01

SMU/SMK/MA 3,01 3,00 3,01

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

- 2016 II - 49

waktu penyelesaian jenjang pendidikan SD/MI yang

seharusnya diselesaikan dalam waktu 6 tahun,

realisasinya diselesaikan dalam

Rata Lama Belajar di Kabupaten Banjarnegara 2010

Angka partisipasi kasar adalah persentase

siswa yang bersekolah pada suatu jenjang

pendidikan tertentu dari jumlah penduduk di usia

APK menunjukkan tingkat partisipasi

penduduk secara umum di suatu tingkat

APK merupakan indikator sederhana

yang menunjukkan daya serap penduduk usia

masing jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI, APK mengalami

dari 101,89% pada tahun 2007 menjadi

belum mencapai target

110,00% dan nasional 117,20%.

APK SMP/MTs mengalami penurunan dari 92,47%

,83% pada tahun 2011,

target provinsi sebesar 98,00% dan

ada jenjang SMA/MA/SMK

terjadi peningkatan dari 44,49% pada tahun 2007

% pada tahun 2011, namun juga

target provinsi sebesar 70,00% dan

tidak tercapainya target

2009 2010 2011

6,39 6,37 6,36

3,01 3,01 3,00

3,01 3,00 3,00


APK

akses pendidikan

SMA/MA/SMK

terpusat pada beberapa kecamatan saja. Dalam

rangka peningkatan APK jenjang SMP/MTs salah

satunya adalah den

sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK dengan

pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di beberapa

kecamatan.


Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banjarnegara

e. Angka

siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang

pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang

sama.

penduduk usia sekolah

pendidikan

daya serap pendidikan berdasarkan usia standar di

setiap jenjang pendidikan.

(APM) jenjang SD/MI mengalami peningkatan dari

93,14% pada tahun 2007 menjadi 9

tahun 201

98,00%

sebesar

SD/MI/Paket A

SMP/MTs/Paket B

SMA/SMK/MA/Paket C

%A

PK


APK diantaranya adalah kurang

akses pendidikan khususnya pada jenjang

SMA/MA/SMK dimana pendirian sekolah masih



satunya adalah dengan pendirian SMP Satu Atap,



kecamatan.


Gambar 2.12. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase



sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah

penduduk usia sekolah tertentu

pendidikan tertentu. APM merupakan indikator


setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni


93,14% pada tahun 2007 menjadi 9

tahun 2011, belum mencapai target provinsi

98,00%, tetapi sudah melampaui target

sebesar 95,20%. Pada jenjang SMP/MTs men

2007 2008 2009

SD/MI/Paket A 101,89 102,28 103,88

SMP/MTs/Paket B 92,47 95,21 95,71

SMA/SMK/MA/Paket C 44,49 49,96 50,39

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2016 II - 50

adalah kurangnya pemerataan

khususnya pada jenjang

pendirian sekolah masih



gan pendirian SMP Satu Atap,



Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banjarnegara

Angka partisipasi murni adalah persentase



APM menunjukkan partisipasi sekolah

tertentu di tingkat

APM merupakan indikator


Angka Partisipasi Murni


93,14% pada tahun 2007 menjadi 96,93% pada

et provinsi sebesar

, tetapi sudah melampaui target nasional

ada jenjang SMP/MTs menurun

2010 2011

103,95 97,31

95,81 80,83

51,06 52,47



Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banjarnegara

f.

SD/MI/Paket A

SMP/MTs/Paket B

SMA/SMK/MA/Paket C

%A

PM



tahun 2011, tetapi sudah melampaui

sebesar 74,00%. Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 40,21%

pada tahun 2007 menjadi 45,


Gambar 2.13. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi

kematian bayi (usia 0-11 bulan) di suatu wilayah

pada kurun waktu satu tahun (bayi lahir mati tidak

masuk dalam hitungan). Tren AKB dalam 5 tahun

terakhir fluktuatif dan cenderung

dibandingkan dengan target AKB (SPM

KH), Angka Kematian Bayi di Kabupaten

Banjarnegara tahun 2011 adalah 15,

Kelahiran Hidup, menunjukk

angka bila dibandingkan kondisi tahun 2007,

namun belum mencapai target yang diharapkan

sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Data Angka Kematian Bayi tahun 2007

sebagaimana pada gambar di bawah ini:

2007 2008

SD/MI/Paket A 93,14 96,67

SMP/MTs/Paket B 83,46 83,96

SMA/SMK/MA/Paket C 40,21 43,77

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

- 2016 II - 51

dari 83,46% pada tahun 2007 menjadi 78,76% pada

tetapi sudah melampaui target nasional

sebesar 74,00%. Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 40,21%

pada tahun 2007 menjadi 45,14% pada tahun 2011.

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banjarnegara

1

per 1.000 Kelahiran Hidup

(AKB) adalah jumlah

11 bulan) di suatu wilayah

pada kurun waktu satu tahun (bayi lahir mati tidak

Tren AKB dalam 5 tahun

terakhir fluktuatif dan cenderung lebih tinggi bila

AKB (SPM: 11,90/1.000

an Bayi di Kabupaten

adalah 15,78 per 1.000

kan adanya penurunan

bila dibandingkan kondisi tahun 2007,

namun belum mencapai target yang diharapkan

sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

an Bayi tahun 2007-2011

mana pada gambar di bawah ini:

2009 2010 2011

97,41 98,05 96,93

87,70 88,29 78,76

45,29 45,91 45,14


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara 2011

Angka Ke

masih tinggi di Banjarnegara

adalah seb

1.

2.

3.

kebidanan tingkat dasar dan rujukan dan komitmen

yang

lintas program dan lintas sektor serta anggaran

Kesehatan Ibu dan Anak sangat menentukan

keberh

Disamping itu kemampuan pemberi pelayanan di

tingkat dasar

pelatihan teknis serta pemenuhan sarana prasara

di

g. Angka Kematian Ibu

seorang perempuan selama kehamilannya sampai

42 hari setelah pengakhiran kehamilan yang

16,03

2007



Gambar 2.14. Angka Kematian Bayi Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

Beberapa faktor yang menyebabkan AKB

masih tinggi di Banjarnegara hingga

adalah sebagai berikut:

. Kejadian kegawatan pada bayi sulit diduga

sebelumnya, sedangkan kemampuan pemberi

pelayanan di tingkat dasar terbatas

. Masyarakat cenderung tidak menganggap

penting melakukan rujukan pada kasus

kegawatan bayi usia muda sehingga seringkali

terjadi keterlambatan penanganan

. Tingginya angka kehamilan pada usia kurang

dari 20 tahun, mengakibatkan kelahiran bayi

risiko tinggi.

Terbangunnya kerja sama antara pelayanan


yang tinggi dari para personilnya dengan dukungan



keberhasilan dalam upaya penurunan


tingkat dasar perlu ditingkatkan deng

pelatihan teknis serta pemenuhan sarana prasara

di PKD dan Puskesmas.

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu adalah angka kematian



18,56 19,9015,48

2008 2009 2010

Angka Kematian Bayi

2016 II - 52

Bayi Kabupaten Banjarnegara

faktor yang menyebabkan AKB

hingga tahun 2011

Kejadian kegawatan pada bayi sulit diduga

sebelumnya, sedangkan kemampuan pemberi

pelayanan di tingkat dasar terbatas;

Masyarakat cenderung tidak menganggap

penting melakukan rujukan pada kasus

muda sehingga seringkali

terjadi keterlambatan penanganan;

Tingginya angka kehamilan pada usia kurang

mengakibatkan kelahiran bayi

Terbangunnya kerja sama antara pelayanan


tinggi dari para personilnya dengan dukungan



asilan dalam upaya penurunan AKB.


perlu ditingkatkan dengan pelatihan-

pelatihan teknis serta pemenuhan sarana prasarana

per 100.000 Kelahiran Hidup

adalah angka kematian



15,48 15,78

2011


disebabkan oleh berbagai penyebab yang

berhubungan dengan kehamilan atau proses

penanganannya tetapi tidak karena kecelakaan.

Selama lima tahun terakhir Angka kematian

Ibu (AKI) di Kabupaten Banjarnegara cenderung

fluktuatif. Berbagai upaya terus dilakukan untuk

mempercepat penurunan AKI mengingat penyebab

kematian ibu merupakan hal yang bisa dicegah

apabila terdeteksi secara dini. Kegiatan yang

dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan

melalui pendidikan & pelatihan ((Penanganan

Obstetri Neonatal Esensial Dasar (PONED), LSS

(Life Saving Skill), Manajemen Asfiksia dan

BBLR, pendidikan Bidan minimal DIII, dan

Asuhan Persalinan Normal);

2. Peningkatan kualitas pemeriksaan ibu hamil

(Ante Natal Care) di Puskesmas dan Bidan

Praktek Swasta;

3. Program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K);

4. Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat

masyarakat (social) dan institusi (Medis);

5. Advokasi dan komitmen bersama Lintas sektor

dan Lintas Program dalam percepatan

penurunan AKI dan AKB melaui DTPS-MPS

(Distric Team Problem Solving Making Pregnancy

Safer);

6. Memperkuat sistem rujukan dari Puskesmas

dan Jaringannya ke 3 (tiga) Rumah sakit

sebagai pelaksana PONEK (Pelayanan Obstetri

Neonatal Esensial Komprehensif);

7. Membangun Kemitraan antara Bidan dan

dukun bayi;

8. Perawatan Berkala ibu hamil keluarga kurang

mampu non jamkesmas;


Berbagai upaya tersebut telah menunjukan

keberhasilan. Pada tahun 2011 Angka Kematian Ibu

menunjukan angka 74,29 per 100.000 Kelahiran

Hidup. Hal ini sudah melampaui target SPM

(100/100.000 KH).


Gambar 2.15. Angka Kematian Ibu Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

h. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir

adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk

dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas

menurut umur. Angka usia harapan hidup

merupakan indikator kinerja pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan

pada khususnya.

Angka usia harapan hidup di kabupaten

banjarnegara disajikan dalam tabel di bawah ini:


Gambar 2.16. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2010

Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten

Banjarnegara mulai tahun 2007 sampai dengan

105,98140,30

125,20

61,18 74,29

2007 2008 2009 2010 2011

Angka Kematian Ibu

68,5168,72

68,8869,04

2007 2008 2009 2010

Usia Harapan Hidup (Tahun)


2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010,

usia harapan hidup di Banjarnegara mencapai

69,04 tahun. Angka tersebut masih lebih rendah

daripada angka nasional sebesar 69,4 tahun.

Namun demikian, peningkatan angka usia harapan

hidup tersebut menunjukkan adanya peningkatan

kesejahteraan masyarakat Banjarnegara.

i. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase

balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah

balita keseluruhan. Angka prevalensi gizi kurang

pada anak balita dari tahun 2007-2011 Kabupaten

Banjarnegara mengalami penurunan yang

menunjukkan peningkatan kualitas gizi masyarakat,

khususnya balita. Kesehatan seorang balita sangat

dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam

tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh

mengakibatkan mudah terserang penyakit, karena

gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap

kekebalan tubuh. Gizi bukan hanya mempengaruhi

kesehatan tubuh, tetapi juga berperan dalam

peningkatan kecerdasan. Gizi yang diperlukan oleh

otak dan terpenuhi sesuai dengan standar

kecukupannya, akan mampu berkembang secara

optimal sesuai dengan potensi genetiknya.

Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi

oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi,

melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan,

perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku

pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti

kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan

kesehatan ibu dan anak. Jumlah balita gizi buruk

sebanyak 54 anak (2008), 36 anak (2009), 32 anak

(2010), dan 22 anak (2011).



Gambar 2.17. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

j. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi

Masyarakat Miskin Non Kuota

Jamkesmas/Jamkesda

Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

merupakan salah satu program penanggulangan

kemiskinan dalam rangka pemberian hak dasar,

pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas

hidup masyarakat miskin. Berdasarkan data kajian

pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Banjarnegara menyebutkan

bahwa jumlah masyarakat miskin berdasarkan

kriteria masalah kesehatan berjumlah 593.534 jiwa.

Dari jumlah tersebut sebanyak 443.472 jiwa sudah

masuk kuota Jamkesmas (BPS, 2010), dan

sebanyak 8.642 jiwa tercakup dalam Jamkesda

Pratama, sehingga terdapat 141.420 jiwa penduduk

miskin yang belum masuk kuota Jamkesmas dan

Jamkesda. Sebagai sarana pelayanan kesehatan

rujukan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

terakhir, seluruh masyarakat miskin non kuota

Jamkesmas maupun Jamkesda yang memerlukan

pelayanan kesehatan rujukan telah dilayani oleh

RSUD Banjarnegara dengan menggunakan

anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah

Daerah. Rata-rata jumlah masyarakat miskin non

kuota yang dilayani adalah sebanyak 1.000-1.500

orang dalam satu tahun.

0,01

0,070,06

0,04

2008 2009 2010 2011

Gizi buruk balita (%)


Sumber: RSUD Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.18. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat

Miskin Non Kuota Jamkesmas/Jamkesda di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

k. Rasio Penduduk yang Bekerja (Kesempatan Kerja)

Rasio penduduk yang bekerja merupakan

perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke

atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini

menggambarkan hubungan antara angkatan kerja

dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja,

dengan kata lain rasio ini merupakan gambaran

atas permintaan tenaga kerja (demand for labour).

Capaian pada tahun 2007 adalah 0,95, angka

capaian mengalami kenaikan pada tahun 2010

menjadi 0,97. Hal ini berarti 3% angkatan kerja

belum mendapat pekerjaan.

Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.19. Rasio Penduduk yang Bekerja

Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

a. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan memiliki

peran penting dalam proses pembentukan karakter

bangsa. Nilai-nilai tradisi positif yang diwariskan

100 100 100 100 100

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin non kuota

Jamkesmas/Jamkesda (%)

0,950,98

0,95 0,97

2007 2008 2009 2010

Rasio penduduk yang bekerja


dalam bentuk kearifan lokal harus dikembangkan

dan diperkuat dengan terus meminimalisasi tradisi

dan budaya negatif yang dapat melemahkan

pembangunan karakter.

Sasaran pembangunan bidang kebudayaan

meliputi pengembangan nilai budaya, pengelolaan

kekayaan budaya, perlindungan benda cagar

budaya, pengelolaan keragaman budaya, serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

inovatif. Pembangunan dan pengembangan

kebudayaan di Kabupaten Banjarnegara dilakukan

melalui penyelenggaraan festival dan even budaya,

pemeliharaan benda cagar budaya, fasilitasi

pengembangan budaya daerah, pemberdayaan

pengelolaan museum dan taman budaya, serta

pemberian penghargaan kepada para inovator dan

peneliti melalui kegiatan Riset Unggulan Daerah

(RUD), dan Kreasi dan Inovasi Tepat Guna

(Kreanova).

b. Kesenian

Kesenian di Kabupaten Banjarnegara sangat

kental dengan nuansa Banyumasan. Beragam

produk kesenian mulai dari Tari Geol Banjarnegara,

Tari Topeng Dieng, Tari Aplang, Rodad, Ujungan

hingga produk seni berupa kerajinan seperti

Keramik Klampok, Batik Tulis Gumelem, Kerajinan

Bambu Mandiraja, dan lain-lain memperkaya seni

dan kreasi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan

kontribusi terhadap pengembangan dan pelestarian

kesenian melalui penyelenggaraan festival seni dan

pembinaan terhadap kelompok kesenian. Jumlah

kelompok kesenian di Kabupaten Banjarnegara

pada tahun 2010 sebanyak 690 kelompok, yang

terdiri dari kelompok seni tari, seni musik, seni


pedalangan, seni karawitan, seni rupa, dan seni

teater.

Tabel 2.20. Data Jumlah Kelompok Kesenian di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2006-2010

Tahun

Jumlah Kelompok Kesenian

Jml

Seni Tari Seni Musik

Seni Pedalangan

Seni Karawitan

Seni Rupa Seni

Teater

Tradisional

Modern

Tradisional

Religius

Modern

Lukis

Batik

Keramik

Tradisiona

l

Modern

2006 288 0 40 373 14 50 28 5 5 15 5 0 823

2007 267 0 38 356 12 49 26 5 6 13 4 0 776

2008 261 0 35 347 12 46 25 5 5 12 3 3 754

2009 250 0 29 330 10 41 23 4 4 11 5 3 710

2010 241 0 25 325 8 39 21 3 6 14 4 4 690

Sumber: Dinbudpar Kab. Banjarnegara 2011

c. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan memegang

peranan strategis, karena pembangunan

kepemudaan merupakan kaderisasi bagi pelaku

pembangunan di masa depan. Pembinaan terhadap

organisasi kepemudaan dilakukan agar organisasi

kepemudaan sebagai kantong pengkaderan pemuda

dapat memberi sumbangan yang positif terhadap

proses pembangunan.

Pada tahun 2010 terdapat 24 organisasi

kepemudaan, 27 organisasi olahraga, 16 klub

olahraga, 4 gedung olahraga, 46 lapangan olahraga,

7 kegiatan kepemudaan, dan 5 kegiatan olahraga.

Prestasi yang diperoleh di bidang kepemudaan dan

olahraga diantaranya meningkatnya peringkat

Kabupaten Banjarnegara dalam Pekan Olahraga

Provinsi (POPDA SMP/MTs) dari peringkat ke-5

menjadi peringkat ke-3 dengan perolehan 11 medali

emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Pada POPDA untuk

tingkat SMA/SMK/MA, Kabupaten Banjarnegara

juga mengalami perbaikan peringkat dari posisi ke-9


ke posisi 6 dengan perolehan 6 emas, 3 perak, dan 2

perunggu.

Berikut ini disajikan tabel rasio klub dan

gedung olah raga di Kabupaten Banjarnegara:

Tabel 2.21. Rasio Klub dan Gedung Olahraga di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2008-2011

Uraian Indikator Tahun

2008 2009 2010 2011

Jumlah Klub Olahraga per 10.000 jumlah penduduk

0,0016 0,0016 0,0016 0,0016

Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 jumlah penduduk

0,0003 0,0003 0,0004 0,0004


2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan strategis dalam

kelanjutan proses pembangunan. Melalui

pendidikan, diharapkan akan tercipta manusia

dengan karakter dan kemampuan yang unggul.

Pembangunan pendidikan seperti yang tertuang

dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan

Nasional memiliki 5 (lima) aspek, yaitu ketersediaan,

keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan

keterjaminan.

Selain berdasarkan Renstra Kemendiknas,

dalam bidang pendidikan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan

didasarkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan

pendidikan, yaitu: 1). upaya pemerataan dan

perluasan akses pendidikan; 2). peningkatan

mutu, relevansi, dan daya saing keluaran

pendidikan; dan 3). peningkatan tata kelola,

akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan

pendidikan.


Tabel di bawah ini menunjukkan ketersediaan

sekolah di Kabupaten Banjarnegara pada tahun

2011 dirinci menurut kecamatan :

Tabel 2.22. Jumlah Sekolah per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2011

Kecamatan Jumlah Sekolah

TK SD/MI SMP/ MTs

SMA/ SMK/MA

Susukan 22 55 5 -

Purwareja Klampok 20 43 6 6

Mandiraja 20 60 10 1

Purwanegara 25 57 9 1

Bawang 14 51 7 5

Banjarnegara 16 42 13 11

Pagedongan 8 39 8 2

Sigaluh 13 29 4 3

Madukara 19 36 7 1

Banjarmangu 18 41 5 1

Wanadadi 11 34 6 3

Rakit 32 53 7 2

Punggelan 25 70 11 1

Karangkobar 8 32 6 3

Pagentan 5 32 6 -

Pejawaran 6 39 8 1

Batur 4 28 4 1

Wanayasa 13 46 7 2

Kalibening 6 40 9 2

Pandanarum 7 23 4 -

Jumlah 292 850 142 46


1.1. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan

ukuran daya serap sistem pendidikan

terhadap penduduk usia sekolah. Secara

sederhana APS adalah jumlah murid usia

pendidikan tertentu yang masih

menempuh jenjang pendidikan tertentu

per 1.000 orang jumlah penduduk usia

pendidikan tertentu tersebut. Perkem-

bangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)


usia 7-12 tahun mengalami peningkatan


96,95% pada tahun 2011. Sedangkan, APS

usia 13-15 tahun mengalami penurunan


80,57% pada tahun 2011.


Gambar 2.20. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

b. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap

Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini menggambarkan tingkat

ketersediaan sekolah per jumlah

penduduk usia sekolah. Capaian

ketersediaan sekolah dengan penduduk

usia sekolah mengalami peningkatan

setiap tahunnya seiring dengan

meningkatnya jumlah sekolah. Pada

jenjang SD/MI meningkat dari 79,42%

pada tahun 2007 menjadi 80,37% pada

tahun 2011. Begitu juga pada jenjang

SMP/MTs meningkat dari 23,41% pada

tahun 2007 menjadi 27,95% pada tahun

2011.

95,49 98,26 98,54 99,60 96,95

81,77 87,28 91,82 91,54 80,57

2007 2008 2009 2010 2011

Usia 7-12 th Usia 13-15 th



Gambar 2.21. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

c. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio ini menggambarkan tingkat

perbandingan guru terhadap murid. Rasio

guru dan murid pada jenjang pendidikan

dasar selama tahun 2007-2011 sudah

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) pendidikan dasar yang

mensyaratkan rasio guru dan murid

sebesar 1:32.

Tabel 2.23. Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


2007 2008 2009 2010 2011

Rasio Guru : Murid SD/MI 1:16 1:14 1:15 1:15 1:15

Rasio Guru : Murid

SMP/MTs

1:19 1:19 1:16 1:17 1:15


1.2. Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah pendidikan

menengah (usia 16-18 tahun) mengalami

peningkatan dari 38,54% pada tahun 2007

menjadi 44,66% pada tahun 2011.

79,42 82,67 82,75 82,07 80,37

23,41 25,92 31,50 32,78 27,95

2007 2008 2009 2010 2011

SD/MI SMP/MTs



Gambar 2.22. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah


b. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap

Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah pada jenjang

SMA/MA/SMK meningkat dari 9,52% (42

unit sekolah) pada tahun 2007 menjadi

10,24% (46 unit sekolah) pada tahun

2011.


Gambar 2.23. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia

Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

c. Rasio Guru terhadap Murid

Pencapaian rasio guru dan murid

pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun

2011 adalah sebesar 1:16. Jumlah ini

menunjukkan tren menurun sejak tahun

2007.

38,54 40,1246,45 47,13 44,66

2007 2008 2009 2010 2011

Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 th

9,528,61

9,75 9,7510,24

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah


Tabel 2.24. Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah



2007 2008 2009 2010 2011

Rasio Guru: Murid

SMA/SMK/MA

1:19 1:18 1:17 1:17 1:16


1.3. Fasilitas Pendidikan

Capaian pembangunan fasilitas

pendidikan direpresentasikan dengan besaran

ruang kelas dalam kondisi baik. Ruang kelas

yang kondisinya baik pada jenjang SD di tahun

2011 mencapai 66,71% atau terdapat 33,29%

ruang kelas masih dalam kondisi rusak

ringan/berat (1.375 ruang kelas). Pada jenjang

SMP mencapai 80,75% atau terdapat 19,25%

ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/berat

(196 ruang kelas). Pada jenjang SMA/SMK

91,56% ruang kelas dalam kondisi baik, atau

masih ada 8,44% ruang kelas dalam kondisi

rusak ringan/berat (45 ruang kelas).


Gambar 2.24. Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

1.4. Pendidikan Anak Usia Dini

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) mengalami peningkatan

55,05 59,39 65,64 66,50 66,71

86,22 84,41 82,12 79,70 80,75

87,97 87,92 87,28 90,17 91,56

2007 2008 2009 2010 2011

SD SMP SMA/SMK


1.


Angka Putus Sekolah Kabupaten Banjarnegara

0,24

1,92

0,71

2007


dari 49,07% pada tahun 2007 menjadi 6

pada tahun 2011, belum mencapai

provinsi sebesar 65,00%

melampaui target nasional sebesar


Gambar 2.25.Angka Partisipasi Kasar PAUD

Kabupaten BanjarnegaraTahun 2007

.5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah pada tahun 201

pada jenjang SD/MI mencapai

siswa), SMP/MTs mencapai 0,

sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK

mencapai 1,19% (254 siswa)

angka putus sekolah khususnya pada jenjang

SMA/MA/SMK diantaranya karena faktor

ekonomi keluarga. Sedangkan pada jenjang

SD/MI dan SMP/MTs beberapa faktor yang

mempengaruhi diantaranya adalah kurangnya

kesadaran orang tua akan pentingnya

pendidikan bagi anak dan faktor


Gambar 2.26. Angka Putus Sekolah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

49,07 51,55 54,36

2007 2008 2009 2010

APK PAUD (%)

0,17 0,19 0,27

2,00

1,14

0,760,71 0,63

1,36

2008 2009 2010

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2016 II - 66

dari 49,07% pada tahun 2007 menjadi 60,68%

belum mencapai target

65,00% tetapi sudah

sebesar 56,70%.


. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Kabupaten BanjarnegaraTahun 2007-2011

pada tahun 2011

SD/MI mencapai 0,29% (313

, SMP/MTs mencapai 0,99% (397 siswa),

sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK

(254 siswa). Masih tingginya

angka putus sekolah khususnya pada jenjang

SMA/MA/SMK diantaranya karena faktor

Sedangkan pada jenjang

SD/MI dan SMP/MTs beberapa faktor yang

engaruhi diantaranya adalah kurangnya


faktor ekonomi.

Angka Putus Sekolah Kabupaten Banjarnegara

69,05 60,68

2010 2011

0,29

0,760,990,86

1,19

2010 2011

SMA/SMK/MA



Angka Kelulusan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007

98,00

84,43

95,59

2007


1.6. Angka Kelulusan

a. Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang SD/MI

mengalami peningkatan dari 96,84%

(17.636 dari 18.212 siswa)

2007 menjadi 99,85%

siswa) pada tahun 201

dengan jenjang SMP/MTs meningkat dari

84,43% (8.708 dari 10.314 sisw

96,44% (11.729 dari 12.162 siswa)

pada jenjang SMA/MA/SMK

kelulusan mengalami peningkatan dari

95,59% (4.685 dari 4.901 siswa)

99,93% (6.129 dari 6.133 siswa)

Angka kelulusan sekolah di

Kabupaten Banjarnegara ditampilkan

dalam tabel di bawah ini


Gambar 2.27. Angka Kelulusan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007

b. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dari SD/MI ke

SMP/MTs mengalami peningkatan dari

80,09% (14.125 dari 17.636 siswa)

tahun 2007 menjadi 8

15.678 siswa) pada tahun 201

Sedangkan angka melanjutkan dari

SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mengalami

94,29

98,21 97,65

84,86

89,63

95,59 95,5993,23

2008 2009

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

- 2016 II - 67

Angka kelulusan jenjang SD/MI

mengalami peningkatan dari 96,84%

(17.636 dari 18.212 siswa) pada tahun

5% (15.678 dari 15.702

pada tahun 2011. Begitu juga

dengan jenjang SMP/MTs meningkat dari

(8.708 dari 10.314 siswa) menjadi

(11.729 dari 12.162 siswa), dan

pada jenjang SMA/MA/SMK angka

mengalami peningkatan dari

(4.685 dari 4.901 siswa) menjadi

(6.129 dari 6.133 siswa).

Angka kelulusan sekolah di

Kabupaten Banjarnegara ditampilkan

m tabel di bawah ini :

Angka Kelulusan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

Angka melanjutkan dari SD/MI ke

SMP/MTs mengalami peningkatan dari

(14.125 dari 17.636 siswa) pada

tahun 2007 menjadi 87,98% (13.794 dari

pada tahun 2011.

Sedangkan angka melanjutkan dari

SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mengalami

97,6599,8599,19

96,4497,2799,93

2010 2011

SMA/SMK/MA



Angka Melanjutkan Kabupaten Banjarnegara

1.

80,0972,57

2007


penurunan dari 72,57%

siswa) pada tahun 2007 menjadi 6

(8.100 dari 11.729 siswa)

2011. Beberapa faktor yang

mempengaruhi pencapaian angka

melanjutkan adalah masih kurangnya


pendidikan bagi anak, faktor ekonomi

keluarga, dan belum meratanya akses

pendidikan khususnya pada jenjang

SMA/MA/SMK, dimana

hanya terpusat pada beberapa kecamatan

saja.


Gambar 2.28. Angka Melanjutkan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

.7. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4

pada jenjang SD mencapai 49

dari 5.456 guru) pada tahun 201

jenjang SMP mencapai 90,55%

1.999 guru), dan pada jenjang SMA mencapai

96,64% (460 guru dari 476 guru)

SMK guru yang memiliki kualifikasi S1/D4

mencapai 95,60% (630 guru dari 659 guru)

80,6691,44 89,87

68,6176,33

2008 2009 2010

SD/MI ke SMP/MTs SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

2016 II - 68

penurunan dari 72,57% (6.319 dari 8.708

pada tahun 2007 menjadi 69,06%

(8.100 dari 11.729 siswa) pada tahun

. Beberapa faktor yang

pencapaian angka

adalah masih kurangnya


pendidikan bagi anak, faktor ekonomi

keluarga, dan belum meratanya akses

nya pada jenjang

dimana pendirian sekolah

hanya terpusat pada beberapa kecamatan

Angka Melanjutkan Kabupaten Banjarnegara

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4

49,63% (2.708 guru

pada tahun 2011, pada

% (1.810 guru dari

pada jenjang SMA mencapai

(460 guru dari 476 guru). Pada jenjang

K guru yang memiliki kualifikasi S1/D4

(630 guru dari 659 guru).

89,87 87,98

67,19 69,06

2010 2011

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA


Tabel 2.25. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV (%) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


2007 2008 2009 2010 2011

Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

9,06 10,25 11,93 26,71 49,63

Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

77,76 82,92 85,01 89,10 90,55

Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

82,19 91,54 96,18 95,78 96,64

Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

87,59 93,04 94,92 89,89 95,60


2. Kesehatan

a. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Jumlah posyandu di Kabupaten

Banjarnegara mengalami fluktuasi, berturut-

turut mulai tahun 2007 adalah 1.728; 1.587

pada tahun 2008; 1.493 pada tahun 2009;

1.598 pada tahun 2010, dan 1.592 pada tahun

2011.

Jumlah posyandu yang fluktuatif

disebabkan oleh beberapa hal seperti kualitas

dan kuantitas sumber daya manusia yang

mengelolanya. Namun demikian proporsi

posyandu dengan jumlah balita di

Banjarnegara sudah sesuai dengan target, yaitu

1 Posyandu untuk 50 balita (20/1000).

Tabel 2.26. Rasio Posyandu per Satuan Balita Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011


2007 2008 2009 2010 2011

Rasio Posyandu per Satuan Balita

20/1000 20/1000 20/1000 20/1000 20/1000


b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per

30.000 Penduduk

Jumlah Puskesmas di Banjarnegara

sebanyak 35 buah, terdiri dari 12 Puskesmas


rawat inap dan 23 Puskesmas rawat jalan. Dari

keseluruhan Puskesmas, sebanyak 15 buah

(42,86%) mengalami rusak berat. Hal tersebut

dapat mempengaruhi kinerja Puskesmas secara

keseluruhan dan berdampak pada kepercayaan

masyarakat dalam menggunakan Puskesmas.

Sedangkan jumlah Pustu sebanyak 42 unit,

dan poliklinik sebanyak 20 unit. Rasio

Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kabupaten

Banjarnegara adalah sebanyak 1 per 30.000

orang penduduk.

Tabel 2.27. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 30.000 Penduduk



2007 2008 2009 2010 2011

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 30.000 Penduduk

0,1/1.000 0,1/1.000 0,1/1.000 0,1/1.000 0,1/1.000


c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit umum di Kabupaten

Banjarnegara sebanyak 3 buah, terdiri dari

RSUD milik pemerintah, RS Islam dan RS

Emanuel. Rasio Rumah Sakit per 1000

penduduk sebesar 0,003, artinya 1 RS

melayani 330.333 jiwa, sedangkan idealnya 1

RS melayani 100.000 penduduk, sehingga

masih membutuhkan 3,3 Rumah Sakit.

Tabel 2.28. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten



2007 2008 2009 2010 2011

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

0,004/ 1.000

0,004/ 1.000

0,004/ 1.000

0,004/ 1.000

0,003/ 1.000



d. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Jumlah dokter di Kabupaten Banjarnegara

berturut-turut sebanyak 122 orang pada tahun

2010, 127 orang pada tahun 2011. Jumlah

tersebut masih jauh dari standar yang ada,

karena rasio dokter dengan jumlah penduduk

hanya 0,129 orang dokter per 1000 penduduk,

atau sebanyak 1 orang dokter melayani 7.751

jiwa, sedangkan rasio standar adalah sebanyak

1 orang dokter melayani per 2500 penduduk:


Gambar 2.29. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk


e. Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

adalah jumlah dokter umum, dokter gigi dan

dokter spesialis, perawat, perawat gigi dan

bidan dibagi jumlah penduduk dalam kurun

waktu yang sama. Rasio ini menunjukkan

seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan

dalam memberikan pelayanan kepada

penduduk. Rasio tenaga medis per 1000

penduduk pada tahun 2011 tercapai 1,1

artinya 1 orang tenaga medis melayani 909

jiwa.

0,120 0,1200,123

0,125

0,129

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio dokter



Gambar 2.30. Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

f. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani adalah ibu dengan komplikasi

kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu yang mendapat penanganan

definitif sesuai dengan standar oleh tenaga

kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan

dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas,

Puskesmas PONED, Rumah Bersalin,

RSIA/RSB, RSU, dan RSU PONEK).

Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani pada tahun 2011 sebanyak 97,83%,

dengan jumlah komplikasi kebidanan sebanyak

3.181 kasus dan yang berhasil ditangani

sebanyak 3.112 kasus.


Gambar 2.31. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani


1,13 1,13 1,131,14 1,14

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio tenaga medis

10090,00

99,30 100 97,83

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)


g. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan yang Memiliki Kompetensi

Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang

ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah

kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan, yaitu tahun 2007 sebesar

75,90%, tahun 2008 sebesar 82,70%, tahun

2009 sebesar 86,60%, tahun 2010 sebesar

87%, dan tahun 2011 sebesar 87,94%. Hal

tersebut disebabkan antara lain Kemitraan

Bidan dan dukun bayi belum terlaksana di

semua kecamatan.


Gambar 2.32. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

h. Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child

Immunization)

UCI (Universal Child Immunization) ialah

tercapainya imunisasi dasar secara lengkap

pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, WUS dan

anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar

lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3

dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B,

75,9082,70

86,60 87,00 87,94

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan pertolongan persalinan (%)


1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2

dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi,

1 dosis DT, 1 dosis campak, 2 dosis TT.

Meskipun cakupan desa UCI tiap tahun

selalu naik, tetapi hal tersebut masih belum

memuaskan karena masih jauh dari target

yang ditetapkan yaitu 100%. Hal tersebut

dikarenakan perhitungan cakupan imunisasi

masing-masing antigen masih berdasarkan

sasaran awal tahun (estimasi), bukan

berdasarkan jumlah sasaran riil. Padahal

biasanya jumlah sasaran riil lebih rendah

daripada estimasinya. Hingga tahun 2011

jumlah cakupan desa/kelurahan UCI sebanyak

259 desa/kelurahan.


Gambar 2.33. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization


i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat

Perawatan

Balita gizi buruk mendapat perawatan

adalah balita gizi buruk yang ditangani di

sarana pelayanan kesehatan sesuai tata

laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu. Selama 5 tahun

terakhir, seluruh balita gizi buruk selalu

mendapatkan perawatan kesehatan sesuai

standar. Hal tersebut berarti seluruh kasus

balita gizi buruk selalu ditangani dengan cepat

83,4570,86

88,13 87,76 93,20

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan desa mencapai UCI (%)


dan tepat sehingga terhindar dari kondisi yang

lebih parah dan berujung dengan kematian.


Gambar 2.34. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit TBC BTA

Angka penemuan pasien baru TB BTA

positif atau Case Detection Rate (CDR) selama 5

tahun berturut-turut terdapat pada kisaran

37%-43%. Rendahnya angka tersebut

disebabkan oleh:

a. Tidak setiap penderita atau keluarga

memeriksakan penyakitnya ke sarana

pelayanan kesehatan yang ada, sehingga

data status penyakitnya tidak tercatat,

akibatnya tidak bisa ditindaklanjuti

penatalaksanaannya oleh petugas

kesehatan yang berkompeten;;

b. Pencarian penderita oleh petugas kesehatan

belum maksimal;

c. Penderita/keluarga menganggap bahwa

penyakit tersebut adalah biasa, sehingga

upaya penyembuhan yang dilakukan juga

belum maksimal, atau bahkan tidak

melakukan upaya pengobatan sama sekali

karena malu, atau hanya membeli obat

menurut presepsinya sendiri tanpa

menyadari resiko penularan maupun

dampak negatif lain bagi penderita maupun

100 100 100 100 100

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)


keluarga. Angka cakupan disajikan dalam



Gambar 2.35. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

k. Angka Kesakitan (Incident Rate) DBD

Penyakit menular di Kabupaten

Banjarnegara masih menjadi permasalahan

kesehatan dikarenakan wilayah Kabupaten

Banjarnegara merupakan daerah endemis

penyakit menular khususnya penyakit malaria,

sehingga perlu mendapatkan perhatian.

Program ini dilaksanakan dengan tujuan

mengurangi dampak penyakit menular dan

tidak menular yang terjadi di masyarakat

sehingga diharapkan angka kesakitan,

kematian, dan kecacatan akibat penyakit dapat

ditekan. Pelayanan pengendalian penyakit dan

penanggulangan KLB meliputi pertemuan,

sosialisasi dan diseminasi informasi serta

tindak lanjut berupa pengobatan maupun

rujukan perawatan, termasuk diantaranya

penyemprotan rumah penduduk di daerah

endemik malaria dan DBD.

Angka kesakitan DBD selalu mengalami

fluktuasi selama 4 tahun berturut-turut. Pada

tahun 2009 sampai dengan 2010 menunjukkan

peningkatan dari 0,287% (2009) menjadi

0,464% (2010); masih di bawah target 1,86%.

Meski demikian perlu diwaspadai mengingat

43,00

37,00 37,00

42,00 43,19

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)


penyakit DBD sangat dipengaruhi oleh

mobilitas penduduk. Di samping itu kondisi

iklim dan geografis Kabupaten Banjarnegara

dapat menjadi habitat yang sesuai dengan

nyamuk penyebar DBD, yaitu nyamuk Aedes

aegypti.


Gambar 2.36. Angka Kesakitan (Incident Rate) DBD


l. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin

Meskipun mengalami peningkatan, tetapi

cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara

masih belum menjangkau seluruh masyarakat

miskin. Jumlah pasien miskin yang dibiayai

Jamkesmas berdasarkan data dari BPS adalah

443.472 orang (2007), 443.492 orang (2008),

443.517 (2009) orang, 443.517 orang (2010),

dan 443.517 orang (2011). Dari pasien miskin

yang terdata tersebut, yang menggunakan

kartu Jamkesmasnya untuk berobat adalah

sejumlah 126.824 orang (28,60%) pada tahun

2007, 118.539 orang (26,73%) pada tahun

2008, 219.524 orang (49,50%) pada tahun

2009, 267.288 orang (60,27%) pada tahun

2010, dan 155.466 orang (35,05%) pada tahun

2011.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin di Kabupaten

3,06

6,25

0,29 0,46

2007 2008 2009 2010

Angka kesakitan DBD


Banjarnegara tahun 2007-2011 disajikan pada



Gambar 2.37. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat

Miskin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

m. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah Jumlah

kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan

kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu

tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi

lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu

yang sama. Dari target 90%, cakupan

kunjungan bayi di Kabupaten Banjarnegara

mulai tahun 2007–2011 selalu berada di atas

angka tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari

keberadaan Poliklinik Kesehatan Desa serta

sarana kesehatan lain yang siap memberikan

pelayanan bagi bayi sesuai standar.


Gambar 2.38. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

28,60 26,7349,50 60,27

100,00

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

112,90 116,00

98,64 98,00 97,30

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan kunjungan bayi (%)


n. Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas adalah perbandingan

jumlah puskesmas dengan jumlah seluruh

kecamatan. Jumlah Puskesmas di Kabupaten

Banjarnegara sebanyak 35 buah tersebar di 20

kecamatan. Hal tersebut berarti seluruh

kecamatan sudah terdapat Puskesmas, bahkan

terdapat kecamatan yang memiliki dua buah

Puskesmas, misalnya Kecamatan Wanadadi.

Guna memberikan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat secara merata, perlu

didirikan Puskesmas pada kecamatan dengan

jumlah wilayah kerja yang luas, misalnya

Pejawaran.


Gambar 2.39. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

o. Persentase Cakupan Rawat Jalan

Rawat Jalan adalah pelayanan

keperawatan kesehatan perorangan yang

meliputi observasi, diagnosa, pengobatan,

rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang

rawat inap pada sarana kesehatan. Jumlah

pengguna sarana kesehatan, baik Puskesmas,

RSUD, RSI, PKU Muhammadiyah dan RS

Emanuel meningkat setiap tahun. Cakupan

rawat jalan disajikan dalam tabel berikut ini:

175 175 175 175 175

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan Puskesmas



Gambar 2.40. Persentase Cakupan Rawat Jalan


p. Persentase Cakupan Rawat Inap

Rawat inap adalah pelayanan kesehatan

perorangan yang meliputi observasi, diagnosa,

pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik

dengan menginap di ruang rawat inap pada

sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan

swasta, serta puskesmas perawatan, dan

rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya

penderita harus menginap.

Secara umum terdapat kenaikan cakupan

kunjungan rawat inap dari seluruh sarana

pelayanan kesehatan. Angka cakupan rawat

inap selengkapnya digambarkan dalam grafik

di bawah ini:


Gambar 2.41. Persentase Cakupan Rawat Inap


q. Ketersediaan Pelayanan Spesialis

Dari sisi sumber daya manusia, sampai

saat ini RSUD masih dihadapkan kendala

ketersediaan pelayanan spesialis. Berdasarkan

19,02 21,27 22,06 23,1027,36

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan rawat jalan (%)

1,02 1,07 1,13 1,08

2,82

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan rawat inap (%)


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

340/Menkes/PER/III/ 2010 tentang Klasifikasi

Rumah Sakit, tingkat kemampuan pelayanan

RSUD Banjarnegara sebagai Rumah Sakit

Kelas C sebagian besar telah memenuhi

persyaratan yang ditetapkan, ditambah dengan

pelayanan spesialis lain yang seperti mata,

syaraf, kulit dan kelamin, dan THT, yang

merupakan sebagian persyaratan RS Kelas B.

Jika pengembangan Rumah Sakit diarahkan

untuk setara RS kelas B maka tingkat

kemampuan RSUD Banjarnegara sebesar

62,5%, karena sebanyak 10 jenis pelayanan

sudah dimiliki, dari minimal 16 jenis

pelayanan yang dipersyaratkan, di mana

kekuranganya adalah meliputi pelayanan

spesialis anestesi, bedah orthopaedi, jantung-

paru, kesehatan jiwa, orthodonti (gigi spesialis),

dan rehabilitasi medis.


Gambar 2.42. Ketersediaan Pelayanan Spesialis di Kabupaten


r. Tingkat Pemanfaatan Rumah Sakit

Tingkat pemanfaatan tempat tidur

merupakan indikator mutu pelayanan Rumah

Sakit, yang terdiri dari 4 item indikator utama,

yaitu: BOR, AvLOs, TOI, dan BTO.

BOR (Bed Occupancy Rate) atau tingkat

hunian tempat tidur rawat inap adalah besaran

persentase pemakaian tempat tidur pada satu

57,00 57,00 57,00

62,50 62,50

2007 2008 2009 2010 2011

Ketersediaan pelayanan spesialis (%)


satuan waktu tertentu. Indikator ini

memberikan gambaran tinggi rendahnya

tingkat pemanfaatan dari tempat tidur Rumah

Sakit. Dari tabel di bawah menunjukkan bahwa

tingkat hunian tempat tidur RSUD

Banjarnegara selama 5 (lima) tahun terakhir

berkisar antara 60% sampai dengan 73%. Jika

dibandingkan dengan standar yang ditetapkan

oleh Kementerian Kesehatan, capaian angka

tersebut adalah dalam batas normal dan

efisien. Fluktuasi yang terjadi dari tahun ke

tahun dipengaruhi oleh jumlah tempat tidur RS

yang selalu meningkat dari 100 tempat tidur di

tahun 2006 hingga mencapai 177 tempat tidur

pada tahun 2010. Sesuai dengan parameter

yang ditetapkan tingkat efisiensi pemanfaatan

tempat tidur RS adalah 75%, artinya batas

maksimal yang ditoleransi agar Rumah Sakit

dapat memberikan pelayanan yang bermutu

adalah jika tidak seluruh tempat tidur terisi,

agar ada waktu jeda untuk mengosongkan

tempat tidur guna melakukan tindakan

pencegahan terjadinya infeksi silang

(nosokomial).

Indikator AvLOS memberikan gambaran

tingkat efisiensi dan efektifitas Rumah Sakit

dalam memberikan pelayanan, karena

indikator ini menunjukkan jangka waktu

perawatan yang dibutuhkan oleh pasien untuk

mendapat kesembuhan selama menjalani

perawatan. Standar yang ditetapkan oleh

Kementerian Kesehatan untuk nilai rata-rata

lama hari perawatan pasien adalah 4–6 hari,

yang merupakan angka maksimal. Tren rata-

rata lama hari perawatan pasien RSUD

Banjarnegara selama 5 (lima) tahun terakhir


menunjukkan bahwa kecenderungan hari

perawatan yang semakin pendek, yaitu kurang

dari 4 hari, artinya setiap pasien rata-rata

membutuhkan waktu 4 hari selama menjalani

perawatan.

TOI (Turn Over Interval) adalah rata-rata

hari tempat tidur tidak ditempati, yaitu saat

terisi pasien terakhir sampai tempat tidur

tersebut terisi pasien berikutnya. Indikator ini

juga memberikan gambaran tingkat efisiensi

penggunaan tempat tidur. Tren yang

ditunjukkan oleh tabel di bawah adalah adanya

kecenderungan penurunan tetapi masih ideal

yaitu dibawah angka 2-3 hari.

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi

pemakaian tempat tidur dalam satu satuan

waktu tertentu. Parameter ideal yang

ditetapkan adalah dalam satu tahun sebuah

tempat tidur rata-rata dipakai 60 hingga 70

kali. Selama tahun 2006 sampai dengan tahun

2010, frekuensi pemakaian tempat tidur di

Instalasi Rawat Inap menunjukkan tren yang

meningkat. Pada dua tahun terakhir sebuah

tempat tidur dipakai sebanyak 77 kali. Angka

tersebut di atas nilai ideal yang ditetapkan,

yang berarti tingkat efisiensi pemakaian tempat

tidur berada pada area tidak normal, hal ini

disebabkan pada kelas-kelas tertentu (kelas III)

terjadi pemakaian tempat tidur yang di atas

rata-rata, terkait dengan pelaksanaan program

Jamkesmas di mana angka hunian tempat

tidur untuk kelas III mengalami peningkatan

yang cukup signifikan.


Tabel 2.29. Tingkat Pemanfaatan Rumah Sakit di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011


2007 2008 2009 2010 2011

BOR (Bed Occupancy Rate)

/Pemanfaatan tempat tidur rawat inap

65,40% 68,60% 73,00% 63,90% 65,00%

LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata

hari perawatan pasien

4,10 4,00 3,90 3,40 3,80

TOI (Turn Over Interval)/Rata-rata tempat tidur tidak digunakan

1,90 1,80 1,30 1,70 2,20

BTO (Bed Turn Over)

/Frekuensi pemakaian tempat tidur

66,30 69,70 77,60 77,40 58,00


3. Pekerjaan Umum

a. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio irigasi merupakan perbandingan

panjang saluran irigasi dibanding dengan luas

areal yang ada dimana saluran-saluran yang

ada merupakan saluran yang sudah permanen.

Rasio jaringan irigasi menggambarkan

kapasitas saluran irigasi dalam menyuplai air

di lahan pertanian yang ada.


Gambar 2.43. Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

b. Rumah Tinggal Bersanitasi

Jumlah rumah tinggal bersanitasi di

Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 menurut

data DPU Kabupaten Banjarnegara sebesar

6,507,60 8,29 8,46 9,09

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio jaringan irigasi (%)


100.055 unit rumah. Jumlah tersebut

meningkat pada tahun 2011 dengan jumlah

rumah tinggal bersanitasi mencapai 102.411

unit rumah.

c. Tempat Pembuangan Sampah

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di

Kabupaten Banjarnegara jumlahnya tidak

berubah dalam tiga tahun terakhir. Menurut

data DPU Kabupaten Banjarnegara jumlah TPS

tahun 2009-2011 adalah sebanyak 265 unit

TPS dan 4 transfer depo dengan daya tampung

pada tahun 2011 sebesar 364m3.

d. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi

Baik (>40 km/Jam)

Panjang ruas jalan di Kabupaten

Banjarnegara adalah sepanjang 1.031,261 km,

dari jumlah tersebut ruas jalan yang menjadi

kewenangan nasional adalah sepanjang 58,130

km, kewenangan provinsi sepanjang 84,720

km, dan kewenangan kabupaten sepanjang

888,411 km.

Data jenis jalan yang menjadi kewenangan

Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam tabel

di bawah ini:

Tabel 2.30. Jenis Jalan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

Jenis Jalan 2007 2008 2009 2010 2011

Hotmix 412,416 434,061 468,226 478,732 484,892

Lapen 280,765 269,275 248,225 247,149 255,209

Batu 126,591 135,036 142,016 133,516 121,616

Tanah 68,639 50,039 29,944 29,014 26,694

Jumlah 888,411 888,411 888,411 888,411 888,411

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banjarnegara 2011

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi

baik pada tahun 2007 adalah sepanjang 331,26

km atau 37,29% dari total panjang jalan

kabupaten. Jumlah tersebut meningkat dari


tahun ke tahun, hingga tahun 2011 panjang

jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah

sepanjang 455,903 km atau 51,32% dari total

panjang jalan kabupaten.

Sumber: DPU Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.44. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)


e. Irigasi dalam Kondisi Baik

Irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten

Banjarnegara menunjukkan tren yang terus

meningkat, dari sepanjang 6.486 meter pada

tahun 2007 menjadi 10.801 meter pada tahun

2011. Luas irigasi kabupaten pada tahun 2011

seluruhnya sepanjang 24.711 m.


Gambar 2.45. Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

f. Persentase Pengendalian Banjir

Pengendalian banjir merupakan kegiatan

untuk mengendalikan aliran debit air sungai,

aliran yang melebihi kapasitas tampang sungai,

terjadi limpasan keluar badan sungai, terjadi

genangan di kawasan yang tidak seharusnya

tergenang, pengamanan wilayah sekitar sungai

37,29 41,53 41,3550,94 51,32

2007 2008 2009 2010 2011

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)

6.486 7.833 8.547 10.052 10.801

2007 2008 2009 2010 2011

Irigasi dalam kondisi baik (m)


dari ancaman longsoran tebing sungai dan

terjadi kerugian dengan tujuan menurunkan

tingkat risiko ancaman terhadap permukiman,

lahan pertanian, fasilitas umum dan jaringan

irigasi yang ada.


Gambar 2.46. Persentase Pengendalian Banjir di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

4. Perumahan

Pembangunan urusan perumahan diarahkan

pada penyediaan perumahan yang sehat dan aman

bagi masyarakat. Pada tahun 2010, jumlah keluarga

berumah tak layak huni sebanyak 124.164

keluarga. Jumlah ini mengalami penurunan jika

dibandingkan jumlah rumah tak layak huni pada

tahun 2011 sebanyak 85.288 keluarga. Berikut

capaian pembangunan Pemerintah Daerah

Kabupaten Banjarnegara dalam urusan perumahan:

a. Rumah Tangga Pengguna Air bersih

Rumah tangga pengguna air bersih

merupakan persentase dari rumah tangga

pengguna air bersih dibandingkan dengan

jumlah rumah tangga. Rumah tangga pengguna

air bersih di Kabupaten Banjarnegara tahun

2007 sebesar 35,80%, jumlah ini meningkat

pada tahun 2011 menjadi 49,01% dengan

jumlah pengguna air bersih sebanyak 129.714

rumah tangga.

2,00 5,00

7,00 10,00

15,00

2007 2008 2009 2010 Okt-11

Pengendalian banjir (%)



Gambar 2.47. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

b. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

(Rasio Elektrifikasi)

Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik di Kabupaten

Banjarnegara capaiannya meningkat pada

setiap tahunnya. Pada tahun 2008 sebanyak

52% rumah tangga sudah menikmati aliran

listrik, pada tahun 2011 persentasenya

meningkat menjadi 64,70%.


Gambar 2.48. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik


5. Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di

Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun

terakhir cenderung stabil dengan angka capaian

rasio sebesar 0,267 (26,73%) dari luas wilayah ber

HPL/HGB.

35,80 39,70 42,05 45,40 49,01

2007 2008 2009 2010 2011

Rumah tangga pengguna air bersih (%)

52,00 56,49 59,01 64,70

2008 2009 2010 2011

Rumah tangga yang menggunakan listrik (%)



Gambar 2.49. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

ber-HPL/HGB di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

6. Perencanaan Pembangunan

Sinkronisasi perencanaan pembangunan

daerah dengan perencanaan pembangunan nasional

didasarkan pada mulai diberlakukannya UU Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian

diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara telah memiliki Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang

menjadi dasar dalam implementasi perencanaan

hingga evaluasi pembangunan. Pada tahun 2010,

dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam

Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan

tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM

Nasional tahun 2010-2014, terutama pencapaian

sasaran prioritas pembangunan yang telah

tercantum dalam program-program RPJM Nasional.

Sistem perencanaan pembangunan daerah

mencakup perencanaan pembangunan untuk

jangka waktu dua puluh tahunan yaitu Rencana

0,267 0,267 0,267 0,267 0,267

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB


Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

perencanaan pembangunan untuk jangka lima

tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan

pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJP Daerah Kabupaten Banjarnegara

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

2005–2025 yang kemudian direvisi dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2005–2025. RPJMD periode tahun 2006-

2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2007. Penyusunan RPJMD Kabupaten

Banjarnegara periode tahun 2011-2016 didasarkan

pada visi, misi serta program Bupati Banjarnegara

periode 2011-2016. Untuk penyusunan RKPD tahun

2012 masih menggunakan dasar RPJMD tahun

2006-2011 dengan mengakomodir program-program

Kepala Daerah periode 2011-2016. RKPD tahun

2012 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor

602 Tahun 2011. Program RPJMD semuanya telah

dijabarkan ke dalam RKPD.

Penerapan perencanaan pembangunan

berbasis sistem informasi telah dilakukan melalui

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

(Simrenbangda), Sistem Pengendalian Pembangunan

Daerah (Simdalbangda), dan Sistem Informasi

Geografis (SIG) Kemiskinan.


7. Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Sumber data diambil dari Terminal Induk

Banjarnegara dari arus penumpang yang naik

maupun turun di terminal Banjarnegara

selama satu tahun. Terjadinya penurunan

penumpang angkutan umum dari tahun ke

tahun disebabkan adanya pergeseran

penggunaan moda transportasi, dari moda

angkutan umum ke angkutan pribadi.

Sumber: Dinhubkominfo Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.50. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum


b. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek merupakan perbandingan

antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan

dengan jumlah penduduk. Trayek perkotaan

dan pedesaan dilayani dengan 100 unit

angkutan kota dan 287 unit angkutan

pedesaan. Dari pemantauan saat ini angkutan

perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan

jumlah pengguna, karena masyarakat

pengguna beralih ke kendaraan pribadi.

Angkutan yang ada semua telah memiliki ijin

trayek.

Berikut ini disajikan rasio ijin trayek di

Kabupaten Banjarnegara:

1.097.390 1.045.133

995.364 947.965 928.122

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah arus penumpang angkutan umum



Gambar 2.51. Rasio Ijin Trayekdi Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan

pengujian setiap angkutan umum yang

diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di

dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan

agar memenuhi persyaratan teknis dan laik

jalan. Jumlah uji kir angkutan umum disajikan

dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.31. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten BanjarnegaraTahun

2007-2011

Angkutan

Umum

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah Jumlah

KIR % Jumlah

Jumlah

KIR % Jumlah

Jumlah

KIR % Jumlah

Jumlah

KIR % Jumlah

Jumlah

KIR %

Mobil

penumpang

umum

75 115 0,65 80 156 0,51 72 138 0,52 60 118 0,50 59 98 0,60

Mobil bus 506 879 0,57 496 825 0,60 490 870 0,56 492 914 0,53 506 798 0,63

Mobil barang 4.218 7.233 0,58 4.504 7.493 0,60 4.771 8.213 0,58 5.066 8.945 0,56 5420 7678 0,70

Kereta

gandengan

3 2 1,5 2 5 0,40 2 3 0,66 2 0 0 2 1 2

Kereta

tempelan

5 8 0,62 5 7 0,71 5 5 1 7 13 0,53 7 9 0,77

Jumlah 4.807 8.237 0,58 5.087 8.486 0,59 5.340 9.229 0,57 5.627 9.990 0,56 5.994 8.584 0,69


d. Jumlah Terminal Bis

Jumlah terminal bis di Kabupaten

Banjarnegara adalah sebanyak 7 buah dengan

lokasi sebagai berikut:

1). Terminal Induk Banjarnegara;

2). Sub Terminal Mandiraja;

3). Sub Terminal Binorong;

4). Sub Terminal Karangkobar;

0,00043

0,00042 0,00042

0,00041 0,00041

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio ijin trayek (%)


5). Sub Terminal Kalibening;

6). Sub Terminal Batur dan;

7). Sub Terminal Tunggoro.

e. Angkutan Darat

Indikator angkutan darat menggambarkan

kemampuan angkutan darat dalam melayani

penumpang, dihitung dengan menggunakan

formula jumlah angkutan darat dibagi dengan

jumlah penumpang angkutan darat. Jumlah

angkutan darat saat ini sebanyak 387 unit

dengan jumlah penumpang sebanyak 928.122

orang.


Gambar 2.52. Angkutan Darat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-

2011

f. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum dihitung

dengan menggunakan formula jumlah

angkutan umum yang memiliki KIR (satu tahun

dilakukan uji KIR sebanyak dua kali) dibagi

dengan jumlah angkutan umum. Dari grafik

dapat diketahui bahwa persentase angkutan

umum yang tidak memiliki KIR cenderung

meningkat, namun angka tersebut masih harus

diperbaiki mengingat uji KIR merupakan uji

kelaikan jalan.

0,035 0,037 0,038 0,040 0,042

2007 2008 2009 2010 2011

Angkutan darat (%)



Gambar 2.53. Kepemilikan KIR Angkutan Umum


g. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

(KIR)

Waktu pelayanan KIR dari pendaftaran

sampai dengan selesainya rata-rata selama 15

menit, hal ini sesuai SOP pelaksanaan

pengujian yaitu selama 10 sampai dengan 15

menit.

h. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

(KIR)

Biaya pengujian kelayakan angkutan

umum adalah sebesar Rp 43.500,-, Biaya

tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 2011.

i. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu merupakan

persentase dari perbandingan rambu-rambu

yang terpasang pada tahun tertentu dengan

jumlah rambu-rambu yang seharusnya

tersedia. Keterbatasan anggaran menjadi

hambatan dalam penyediaan rambu-rambu

lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara. Hingga

tahun 2011 rambu yang telah terpasang adalah

sebesar 24,49% atau sebanyak 673 buah

rambu dari 2.747 rambu yang seharusnya

terpasang.

85,54 85,16 89,68

93,84 96,19

2007 2008 2009 2010 2011

Kepemilikan KIR angkutan umum (%)



Gambar 2.54. Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

8. Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Persentase penanganan sampah

merupakan persentase dari perbandingan

antara volume sampah yang ditangani dengan

volume produksi sampah. Penanganan sampah

menunjukkan tren yang meningkat dari

43,85% pada tahun 2009 menjadi 48,66% pada

tahun 2011 dengan volume sampah yang

ditangani sebesar 73m3 dari volume produksi

sampah sebesar 150m3.


Gambar 2.55. Persentase Penanganan Sampah


b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum

adalah persentase dari perbandingan antara

penduduk berakses air minum dengan jumlah

penduduk. Pada tahun 2007 penduduk

berakses air minum adalah sebesar 32,85%,

3,49 6,98

10,04 15,98

24,49

2007 2008 2009 2010 2011

Pemasangan Rambu-Rambu (%)

43,8546,15

48,66

2009 2010 2011

Penanganan sampah (%)


dan angka capaian pada tahun 2010

meningkat menjadi 40,63%.


Gambar 2.56. Persentase Penduduk Berakses Air Minum


c. Pencemaran Status Mutu Air

Pencemaran Status mutu air adalah

persentase dari jumlah kawasan pemukiman

atau industri dan sumber mata air yang

dipantau mutunya, dibagi dengan jumlah

kawasan pemukiman atau industri dan sumber

mata air.

Tahun 2007 hingga tahun 2009 angka

capaian adalah 67%, sumber mata air sungai

yang dipantau adalah Sungai Dolog, Tulis,

Merawu, Serayu, Pekacangan, Sapi, dan

Blimbing, sedangkan Telaga yang dipantau

adalah Sewiwi, Merdada, Balai Kambang.

Perusahaan yang dipantau adalah CV. Menara,

Tabah, Badamita, PO. Bunga Mawar, Sido

Mukti, BBS, Sari Bumi Raya, TS, Gilar,Erni

Setyaningsih, PR Atoom, Bara Snack, Al Baeta,

SAS Bordir, PT. Indonesia Power, Falcata Jaya

Makmur Industri, Cosmoprov Indokarya, dan

UD. Mitra Kirana.

Pada tahun 2010 sampai dengan 2011

angka capaian adalah 95%. Perhitungan

pencemaran status mutu air didasarkan pada

perhitungan dengan titik pantau Sungai Dolog,

Tulis, Merawu, Siwuluh, Parakan, Putih,

32,85 36,15 37,91 40,63

2007 2008 2009 2010

Penduduk berakses air minum (%)


Singamerta, Pekacangan, Sapi, dan Blimbing,

serta Telaga Sewiwi, Merdada, dan Balai

Kambang. Perusahaan yang dipantau adalah

CV. Menara, Tabah, Badamita, PO. Bunga

Mawar, Sido Mukti, BBS, Sari Bumi Raya, TS,

Gilar, Erni Setyaningsih, PR Atoom, Bara

Snack, Al Baeta, SAS Bordir, PT. Indonesia

Power, Falcata Jaya Makmur Industri,

Cosmoprov Indokarya, dan UD. Mitra Kirana.

Sumber: KLH Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.57. Pencemaran Status Mutu Air


d. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor

dan Sumber Mata Air

Cakupan penghijauan wilayah rawan

longsor dan sumber mata air merupakan

persentase perbandingan antara jumlah

penghijauan di wilayah rawan longsor dan

sumber mata air dengan jumlah seluruh

wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Di

Kabupaten Banjarnegara luas daerah rawan

longsor seluas 64.183 ha, sumber mata air di

daerah rawan longsor sebanyak 1.218 titik

dengan asumsi satu titik mata air 500 m2 maka

luas wilayah sumber mata air adalah 60,9 ha.

Pada tahun 2007 dilakukan penghijauan

dengan cakupan 4,80% sebanyak 1.210.000

pohon. Cakupan penghijauan pada tahun 2011

meningkat dengan angka cakupan sebesar

67 67 67

95 95

2007 2008 2009 2010 2011

Pencemaran status mutu air (%)


15,60% dengan jumlah pohon yang ditanam

sebanyak 4.000.000 pohon.


Gambar 2.58. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber

Mata Air di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

e. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Amdal

Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan Amdal adalah persentase dari

perbandingan antara jumlah perusahaan wajib

Amdal yang diawasi dengan jumlah seluruh

perusahaan wajib Amdal. Pada Tahun 2007

sampai dengan tahun 2011 jumlah perusahaan

wajib Amdal di Kabupaten Banjarnegara

sebanyak 2 (dua) Perusahaan yaitu PLTU Geo

Dipa Dieng dan PLTA Jenderal Soedirman yang

keduanya telah diawasi oleh Pemerintah

sehingga cakupan pengawasan sebesar 100%.


Gambar 2.59. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal


4,80 5,409,70

12,3015,60

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)

100 100 100 100 100

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (%)


f. Penegakkan Hukum Lingkungan

Pada tahun 2007 hingga 2009 dan tidak

ada kasus yang dapat diselesaikan oleh

Pemerintah karena penurunan kualitas air di

Kali Sapi disebabkan oleh limbah yang dibuang

oleh para pengrajin Tapioka. Upaya-upaya

Pemerintah untuk memfasilitasi mereka untuk

tidak mengalirkan limbahnya ke sungai belum

berhasil karena menyangkut mata pencaharian

masyarakat setempat.

Pada Tahun 2010 jumlah kasus

lingkungan yang diselesaikan oleh Pemerintah

yaitu sebanyak 1 kasus yaitu PT Geo Dipa dan

3 kasus belum selesai yaitu:

a. Pengolahan kayu di Desa Prigi Kecamatan

Sigaluh yaitu telah terjadi penurunan

kualitas udara akibat pembakaran limbah

dan pembuangan limbah padat ke sungai

serayu, sampai sekarang pencemaran

masih terjadi walaupun kuantitasnya

sudah menurun. Hal ini terjadi karena

dari pemrakarsa belum bersedia untuk

melakukan pengelolaan limbah yang

dihasilkan.

b. Kali Sapi masih tercemar limbah dari

pabrik tapioka, permasalahan masih sama

dari tahun-tahun sebelumnya yaitu

pemprakarsa belum bersedia untuk

melakukan pengelolaan limbah cair sesuai

dengan standar lingkungan.

c. Kali Pekacangan juga tercemar dari limbah

pabrik tepung Tapioka yang berasal dari

pabrik di Desa Badamita Kecamatan Rakit.

Pada tahun 2011 kasus pencemaran

lingkungan masih pada kasus lama yaitu

pabrik tapioka di Desa Kebondalem Kecamatan


Bawang, pabrik tapioka di Desa Badamita

Kecamatan Rakit, serta pabrik pengolahan

kayu di Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, karena

belum ada penyelesaian maka capaiannya

masih 0%.


Gambar 2.60. Penegakkan Hukum Lingkungan


g. Cakupan Pemantauan Terhadap Kualitas

Udara

Pada Tahun 2007 sampai dengan tahun

2010 jumlah kegiatan usaha yang dipantau

mutu ambient dari sumber tidak bergerak

belum pernah dilakukan oleh Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara

karena belum tersedia alat pengukurnya. Pada

tahun 2011 melalui dana DAK, KLH telah

memantau sebanyak 14 titik dengan lokasi

Desa Prigi (3 titik); Desa Kalibenda (kawasan

industri 3 titik); Dieng Supermarket (1 titik);

Terminal (2 titik); Alun-alun (1 titik); Pasar

Wage (1 titik); Koplak (1 titik); dan sekitar CV

baru bangkit (2 titik) dengan hasil masih

dibawah baku mutu udara ambein. Pada tahun

2011, dalam SPM nilainya 36% dan Kantor

Lingkungan Hidup dapat mencapai 100%

karena telah dimiliki alat untuk memantau

kualitas udara, dengan demikian dapat

diprediksi untuk tahun-tahun kedepan angka

pemantauan 100% dapat dicapai.

0 0 0

25

0

2007 2008 2009 2010 2011

Penegakkan hukum lingkungan (%)



Gambar 2.61. Cakupan Pemantauan Terhadap Kualitas Udara di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

h. Cakupan Terhadap Pengaduan Masyarakat

Jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan atau

perusakan lingkungan tahun 2007, 2008, 2009

dan 2011 tidak ada hingga capaiannya 0%.

Pada tahun 2010 ada dua kasus pengaduan

masyarakat yaitu:

1. Pengaduan masyarakat dari Desa Rakit

kecamatan Rakit yaitu beberapa

masyarakat mengalami gatal-gatal. Dan

dari hasil lab air di daerah tersebut

memang dibawah baku mutu namun

sumber pencemar belum dapat ditemukan

karena banyak faktor yang dapat

mempengaruhi kualitas air. Namun

dengan bekerjasama dengan puskesmas

setempat gatal-gatal tersebut sudah dapat

diatasi.

2. Pengaduan masyarakat dari Desa

Kebondalem Kecamatan Bawang karena

akibat penggalian pasir kwarsa jalan dari

lokasi penggalian sampai desa Wanadri

rusak dan berdebu, upaya dari Pemerintah

untuk memfasilitasi belum ada hasilnya

karena proses penggalian masih terus

berlangsung.

0 0 0 0

100

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan pemantauan terhadap kualitas udara (%)



Gambar 2.62. Cakupan Terhadap Pengaduan Masyarakat


9. Pertanahan

a. Bidang Lahan Bersertifikat

Jumlah bidang lahan bersertifikat pada

tahun 2007 sebanyak 2.698 bidang, dan

jumlahnya meningkat hingga tahun 2011

menjadi sebesar 4.388 bidang. Sedangkan

persentase luas Tanah Pemkab bersertifikat

pada tahun 2011 sebesar 48,78% atau seluas

1.420.666 m² dari luas tanah Pemkab

keseluruhan 2.912.672 m².

Bidang lahan bersertifikat di Kabupaten

Banjarnegara ditampilkan dalam grafik di

bawah ini :

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.63. Bidang Lahan Bersertifikat


b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Penyelesaian kasus tanah Negara

ditangani oleh Kantor Pertanahan/BPN

Kabupaten Banjarnegara. Kasus Tanah Negara

tidak setiap tahun terjadi, pada tahun 2009

sebanyak 4 bidang tanah dan tahun 2011

0 0 050

0

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan terhadap pengaduan masyarakat (%)

2.698 2.978 3.364 2.658 4.388

2007 2008 2009 2010 2011

Bidang lahan bersertifikat


sebanyak 2 bidang, dan kesemuanya telah

diselesaikan.

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.64. Penyelesaian Kasus Tanah Negara


c. Penyelesaian Izin Lokasi

Penyelesaian izin lokasi dari tahun 2007

hingga tahun 2009 tercapai 100%, dimana

jumlah pemohon pada tahun 2007 sebanyak 6

pemohon, tahun 2008 sebanyak 15 pemohon,

dan tahun 2009 sebanyak 23 pemohon.

Penyelesaian Izin lokasi pada tahun 2010

tercapai 95% dimana jumlah pemohon

sebanyak 20 pemohon dan terealisasi izin

sebanyak 19 izin, 1 izin tidak terealisasi karena

lokasi yang dimohonkan izin tidak sesuai

dengan rencana tata ruang wilayah. Tahun

2011 jumlah pemohon sebanyak 24 dan

terealisasi izin sebesar 100%.

Sumber: KP2T Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.65. Penyelesaian Izin Lokasi


10. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber KTP tiap tahunnya

mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 jumlah

100 100 100 100 100

2007 2008 2009 2010 2011

Penyelesaian kasus tanah negara (%)

100 10095

100 100

2007 2008 2009 2010 2011

Penyelesaian izin lokasi (%)


pemilik KTP adalah 761.638 orang, sedangkan

jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah

pada tahun pada 2011 sebesar 803.638 orang,

sehingga rasio sudah tercapai 94,77%. SPM

pada tahun 2011 sebesar 80%, yang berarti

angka rasio telah mencapai target SPM. Hal ini

menunjukkan semakin meningkatnya

kesadaran masyarakat terhadap arti

pentingnya kepemilikan KTP (tertib

administrasi kependudukan).


Gambar 2.66. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk


b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah

bayi berakte lahir (maksimal usia 1 tahun)

dengan jumlah bayi lahir hidup. Rasio bayi

berakte lahir menunjukkan tren yang

meningkat pada tiap tahunnya. Pada tahun

2011 jumlah bayi berakte kelahiran adalah

13.518 orang, sedangkan jumlah bayi lahir

hidup sebesar 16.151 orang, sehingga rasio

baru tercapai 83,70%. Angka ini telah melewati

angka target dalam SPM pada tahun 2011

sebesar 75%.

65,40 72,00 84,43 87,87 94,77

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)



Gambar 2.67. Rasio Bayi Berakte Kelahiran


c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio ini dihitung dengan menggunakan

formula jumlah pasangan berakte nikah dibagi

dengan jumlah pasangan nikah. Pasangan

nikah berakte (buku nikah bagi yang beragama

Islam dan yang bukan beragama Islam

membuat akte perkawinan yang dibuat oleh

Dindukcapil) jumlah dari tahun sebelumnya

(kumulatif) sebesar 394.144 buah dibanding

jumlah keseluruhan pasangan nikah sampai

dengan tahun 2011 sebanyak 394.148

pasangan, sehingga rasio capaian sebesar

100% dibanding dengan target SPM 75%.


Gambar 2.68. Rasio Pasangan Berakte Nikah


d. Kepemilikan Akta Kelahiran per Jumlah

Penduduk

Angka ini dihitung dengan menggunakan

formula jumlah penduduk memiliki akte

kelahiran dibagi dengan total jumlah

penduduk. Pada akhir tahun 2011 pemilik akte

kelahiran secara kumulatif sebanyak 662.599

41,76

70,1681,94 76,27 83,70

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio bayi berakte kelahiran (%)

100 100 100 100 100

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio pasangan berakte nikah (%)


lembar, sehingga angka capaian baru mencapai

60,93%. Bila dibanding dengan target SPM

pada tahun 2011 sebesar 70%, angka capaian

ini masih di bawah target. Rendahnya angka

capaian ini dikarenakan masih banyaknya

penduduk yang belum menyadari pentingnya

tertib administrasi kependudukan.


Gambar 2.69. Kepemilikan Akta Kelahiran per Jumlah Penduduk


e. Ketersediaan Database Kependudukan Skala

Provinsi

Database kependudukan skala provinsi

baru bisa disediakan pada tahun 2011.

Pemasangan jaringan database dimulai pada

tahun 2009 dengan dimulainya pemasangan

jaringan pada tingkat kecamatan dan

kabupaten.

f. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP nasional berbasis NIK

dengan metode SIAK mulai dilaksanakan di

Kabupaten Banjarnegara sejak tahun 2009.

Sedangkan penerapan KTP tahun sebelumnya

masih menggunakan SIMDUK.

g. Penerapan E-KTP

Penerapan E-KTP (KTP elektronik) di

Kabupaten Banjarnegara baru dilaksanakan

pada tahun 2012.

41,61 44,32 47,00 58,16 60,93

2007 2008 2009 2010 2011

Kepemilikan akta kelahiran per jumlah penduduk (%)


11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Ketidaksetaraan posisi perempuan dan laki-laki

antara lain dipengaruhi oleh masih kuatnya kultur

patriarki dalam masyarakat. Konstruksi sosial

budaya ini mengatur peran, atribut, stereotip, hak

dan kewajiban, serta tanggung jawab laki-laki dan

perempuan. Marginalisasi dan subordinasi

perempuan membuat daya saing dan akses

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan relatif

tertinggal dibanding laki-laki. Sasaran

pembangunan urusan pemberdayaan perempuan

diarahkan pada peningkatan peran perempuan

dalam pembangunan.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak

(KHA) pada tahun 1990, melalui Kepres Nomor 36

Tahun 1990. Prinsip-prinsip perlindungan anak

yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak

yaitu non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi

anak; hak hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan; dan penghargaan terhadap

pendapat anak. Undang-Undang tentang

perlindungan anak dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Hak-hak anak berdasarkan UU

ini antara lain hak hidup, hak atas identitas, hak

memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan

sosial, hak memperoleh pendidikan, hak untuk

memperoleh perlindungan, dan lainnya.

Berikut ini gambaran capaian pembangunan

urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak di Kabupaten Banjarnegara.

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah dihitung dengan jumlah


pekerja perempuan di lembaga pemerintah

dibanding dengan jumlah pekerja perempuan.

Angka partisipasi pada tahun 2007 adalah

72,19% (4.057 orang dari 5.620 orang),

kemudian angka persentase berfluktuasi

hingga tahun 2011 menjadi sebesar 65,58%

(5.049 dari 7.699 orang).

Sumber: Badan KBPP Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.70. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di

lembaga swasta dihitung dengan membagi

jumlah perempuan di lembaga swasta dengan

jumlah perempuan yang bekerja. Angka

partisipasi pada tahun 2007 adalah 21,48%

(1.207 orang dari 5.620 orang), sedangkan

angka capaian pada tahun 2011 turun menjadi

sebesar 8,75% (674 dari 7.699 orang).

Angka capaian selengkapnya disajikan

pada grafik di bawah ini:


Gambar 2.71. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta


72,1978,61 78,00

69,2365,58

2007 2008 2009 2010 2011

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

21,4817,71

11,29 11,01 8,75

2007 2008 2009 2010 2011

Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)


c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT merupakan perbandingan

antara data terjadinya KDRT tahun tertentu

dengan jumlah kepala keluarga. Pada tahun

2009 jumlah KDRT yang terjadi sebanyak 5

kasus, tahun 2010 sebanyak 33 kasus, dan

tahun 2011 sebanyak 42 kasus. Rasio KDRT

disajikan dalam grafik di bawah ini:


Gambar 2.72. Rasio KDRT di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan

merupakan persentase dari perbandingan

antara jumlah angkatan kerja perempuan

dengan jumlah penduduk perempuan usia 15-

24 tahun. Angka ini menggambarkan angka

partisipasi perempuan dalam mengisi lapangan

kerja. Dari grafik dapat dilihat bahwa terjadi

tren kenaikan angka partisipasi angkatan kerja

perempuan. Pada tahun 2011, sebanyak

95,49% (7.699 orang) perempuan mengisi

lapangan kerja.


Gambar 2.73. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan


0,0019

0,01210,0153

2009 2010 2011

Rasio KDRT

76,41 87,05 74,1988,45 95,49

2007 2008 2009 2010 2011

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)


e. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Indikator penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari

tindakan kekerasan menunjukkan

perbandingan antara jumlah penyelesaian

kasus pengaduan kekerasan dengan jumlah

kasus kekerasan yang dilaporkan.

Angka penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari

tindakan kekerasan di Kabupaten

Banjarnegara disajikan dalam grafik di bawah

ini:


Gambar 2.74. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan

Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011

f. Rasio Siswa Perempuan terhadap Siswa Laki-

Laki

Indikator ini menunjukkan perbandingan

antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki

pada dua jenjang pendidikan, yaitu pendidikan

dasar dan menengah. Dari grafik dapat dilihat

bahwa rasio siswa perempuan terhadap siswa

laki-laki pada jenjang pendidikan dasar lebih

besar daripada rasio pada jenjang pendidikan

menengah, hal ini dapat berarti bahwa jumlah

siswa laki-laki yang melanjutkan ke jenjang

pendidikan menengah lebih banyak daripada

siswa perempuan.

90 90

75

2009 2010 2011

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan

kekerasan (%)



Gambar 2.75. Rasio Siswa Perempuan terhadap Siswa Laki-Laki


g. Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-

Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Indikator ini menunjukkan perbandingan

perempuan melek huruf usia 15-24 tahun

dengan jumlah laki-laki melek huruf pada usia

yang sama. Angka rasio disajikan pada grafik di

bawah ini:


Gambar 2.76. Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2011

h. Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif

Indikator ini merupakan persentase dari

perbandingan antara jumlah anggota legislatif

perempuan dengan jumlah seluruh anggota

legislatif. Angka persentase dalam grafik

menunjukkan tren yang meningkat dari 8,89%

(45 orang) pada tahun 2007 menjadi 16% (50

orang), persentase selengkapnya disajikan pada


0,95

0,970,96

0,950,96

0,93

0,90

0,940,93 0,93

2007 2008 2009 2010 2011

Pendidikan dasar Pendidikan menengah

0,99

0,97 0,97

2009 2010 2011

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-Laki pada kelompok usia 15-

24 tahun



Gambar 2.77. Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

i. Rasio Kekerasan Terhadap Anak

Indikator ini merupakan perbandingan

antara jumlah kekerasan terhadap anak

dengan jumlah kepala keluarga. Kekerasan

terhadap anak yang terjadi pada tahun 2009

adalah sebanyak 18 kasus, tahun 2010

sebanyak 35 kasus, dan tahun 2011 sebanyak

27 kasus. Rasio disajikan dalam tabel berikut

ini:


Gambar 2.78. Rasio Kekerasan Terhadap Anak


12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada tahun 2011, jumlah kelompok Bina

Keluarga Balita (BKB) berjumlah 431 buah dengan

anggota sebanyak 6.465 orang, Bina Keluarga

Remaja (BKR) 254 buah dengan 3.810 anggota, Bina

Keluarga Lansia (BKL) 329 buah dengan 4.935

anggota, Bina Lingkungan Keluarga (BLK) 154 buah

dengan 2.310 anggota, Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 1.446 buah

8,89 8,89

14,0016,00 16,00

2007 2008 2009 2010 2011

Perempuan di lembaga legislatif (%)

0,007

0,013 0,010

2009 2010 2011

Rasio kekerasan terhadap anak


dengan 21.690 anggota, dan jumlah kelompok KB

4.388 buah dengan 65.820 anggota. Berikut capaian

pembangunan urusan wajib keluarga berencana

dan keluarga sejahtera:

a. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga

berencana adalah penurunan rata-rata jumlah

anak per keluarga. Indikator ini merupakan

perbandingan antara jumlah anak dengan

jumlah keluarga. Angka capaian pada 2011

adalah 2,20 anak per keluarga.


Gambar 2.79. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga


b. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB merupakan persentase

dari jumlah akseptor KB dibanding dengan

jumlah pasangan usia subur. Indikator ini

merupakan gambaran pengendalian jumlah

penduduk. Rata-rata akseptor KB selama lima

tahun terakhir adalah 79,21% per tahun dari

jumlah PUS.


Gambar 2.80. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

2,28 2,26 2,24 2,22 2,20

2007 2008 2009 2010 2011

Rata-rata jumlah anak per keluarga

81,41 79,79

77,23

81,01

76,59

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio akseptor KB (%)


c. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB merupakan jumlah

peserta KB aktif. Rata-rata akseptor KB di

Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun

terakhir adalah 152.509 peserta per tahun.


Gambar 2.81. Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

d. Unmetneed

Rasio unmetneed adalah merupakan alat

kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah

Pasangan Usia Subur yang tidak KB dengan

alasan tertentu. Rata–rata unmetneed selama

lima tahun terakhir adalah 11,28% dari jumlah

PUS yang menjadi peserta KB.


Gambar 2.82. Unmetneed KB


e. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Indikator keluarga pra sejahtera dan

keluarga sejahtera I merupakan persentase dari

keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

dibanding dengan jumlah keluarga. Penurunan

indikator ini merupakan gambaran perbaikan

kesejahteraan masyarakat.

151.111 149.658

155.539 157.614

148.622

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan peserta KB aktif

13,73 12,63 11,07

7,54 7,40

2007 2008 2009 2010 2011

Unmetneed KB (%)



Gambar 2.83. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

f. Total Fertility Rate (TFR)

TFR adalah rata-rata jumlah anak yang

akan dilahirkan oleh seorang perempuan

selama hidupnya. Indikator ini merupakan

gambaran pengendalian pertumbuhan

penduduk.


Gambar 2.84. Total Fertility Rate di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

13. Sosial

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti

Jompo dan Panti Rehabilitasi

Sarana sosial yang terdapat di Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1). Panti Al Hidayah, Desa Gemuruh,

Kecamatan Bawang;

2). Panti Al Fatah, Kel. Parakancanggah, Kec.

Banjarnegara;

3). PKU Aisiyah, Desa Blambangan,

Kecamatan Bawang;

4). Panti Al Munawwaroh, Kelurahan

Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara;

61,36 58,83

55,61 53,72 51,96

2007 2008 2009 2010 2011

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (%)

2,20 2,18 2,16 2,14 2,10

2007 2008 2009 2010 2011

Total Fertility Rate


b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang memperoleh bantuan sosial

adalah perbandingan antara jumlah PMKS

yang diberi bantuan dengan jumlah PMKS yang

seharusnya menerima bantuan. PMKS yang

seharusnya menerima bantuan adalah

perorangan, keluarga atau komunitas yang

mengalami disfungsi secara pisik, psikologis,

ekonomi, sosial atau budaya yang berhak

memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi

kebutuhan dasar. Cakupan pemberian bantuan

sosial pada PMKS masih relatif kecil, hal ini

disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran

daerah.


Gambar 2.85. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten


c. Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PMKS yang tertangani adalah PMKS yang

mendapatkan penanganan agar dapat

memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam

pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan

taraf hidup yang berkelanjutan dan

memberikan rasa aman bagi kelompok

masyarakat miskin dan rentan. Sedangkan

penanganan PMKS adalah jumlah PMKS yang

tertangani dibagi dengan jumlah PMKS.

1,57

2,75

0,97

2,41 2,64

2007 2008 2009 2010 2011

PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)


Jumlah PMKS pada tahun 2007 adalah

113.803 orang, 82.084 orang (2008), 97.532

orang (2009), 112.961 orang (2010), dan

106.957 orang (2011).

Berikut ini adalah gambaran mengenai

penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten

Banjarnegara:


Gambar 2.86. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial


14. Ketenagakerjaan

a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja adalah

jumlah perbedaan pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara

pengusaha atau gabungan pengusaha dengan

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat

buruh, karena adanya perselisihan mengenai

hak, kepentingan pemutusan hubungan kerja

dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh dalam satu perusahaan kemudian

dibandingkan dengan jumlah perusahaan.

Angka sengketa pengusaha-pekerja di

Kabupaten Banjarnegara rata-rata adalah 3,98

sengketa per tahun.

1,57

2,75

0,971,39

0,70

2007 2008 2009 2010 2011

Penanganan PMKS (%)



Gambar 2.87. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Merupakan perbandingan antara jumlah

angkatan kerja dengan jumlah seluruh

penduduk usia kerja. Angka capaian rata-rata

tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten

Banjarnegara sebesar 71,32% per tahun.


Gambar 2.88. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Indikator ini menggambarkan

perbandingan antara jumlah pencari kerja yang

ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang

mendaftar. Angka capaian indikator ini rata-

rata sebesar 34,85% per tahun. Jumlah pencari

kerja yang ditempatkan sebesar 1.615 orang

dari 7.607 pendaftar (2007), 1.410 orang dari

9.645 pendaftar (2008), 2.262 orang dari 6.422

pendaftar (2009), 3.479 orang dari 5.338

pendaftar (2010), dan 3.223 orang dari 6.615

pendaftar (2011).

2,24 2,38 2,05

8,13

5,10

2007 2008 2009 2010 2011

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

68,01

79,39

67,24 69,99 71,97

2007 2008 2009 2010 2011

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)



Gambar 2.89. Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten


d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah

perbandingan antara jumlah penganggur

terbuka usia angkatan kerja dengan jumlah

penduduk angkatan kerja. Sedangkan

pengangguran terbuka adalah orang yang tidak

bekerja, baik suka rela (karena mengharapkan

pekerjaan yang lebih baik) maupun terpaksa.

Jumlah penganggur terbuka usia angkatan

kerja adalah sebanyak 30.563 orang (2007),

22.464 orang (2008), 22.993 orang (2009), dan

14.457 orang (2010).


Gambar 2.90. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2010

e. Keselamatan dan Perlindungan

Indikator keselamatan dan perlindungan

diperoleh dengan membandingkan antara

jumlah perusahaan yang menerapkan K3

dengan jumlah perusahaan secara

21,23 14,6235,22

65,1748,72

2007 2008 2009 2010 2011

Pencari kerja yang ditempatkan (%)

6,94

4,34 5,103,10

2007 2008 2009 2010

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)


keseluruhan. Angka keselamatan dan

perlindungan sudah mencapai 100%, yang

berarti sudah semua perusahaan menerapkan

K3.


Gambar 2.91. Keselamatan dan Perlindungan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

f. Penyelesaian Perselisihan Buruh dan

Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah

Daerah

Indikator ini dihitung dari jumlah kasus

perselisihan hubungan industrial yang

diselesaikan oleh mediator hubungan industrial

yang berkedudukan di instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

kabupaten yang penyelesaianya sampai pada

tingkat perjanjian bersama (PB). Jumlah

perselisihan pada tahun 2007-2009 sebanyak 1

kasus, 2010 sebanyak 4 kasus, dan pada

tahun 2011 sebanyak 2 kasus dengan angka

penyelesaian sebesar 100%.

Grafik berikut ini menunjukkan tingkat

penyelesaian perselisihan buruh dan

pengusaha terhadap kebijakan pemerintah

daerah di Kabupaten Banjarnegara.

100 100 100 100 100

2007 2008 2009 2010 2011

Keselamatan dan perlindungan (%)



Gambar 2.92. Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Indikator capaian pembangunan urusan wajib

koperasi dan usaha kecil menengah diukur dengan

perhitungan persentase koperasi aktif, Jumlah

BPR/LKM, dan Jumlah UMKM. Tabel di bawah ini

menunjukkan jumlah koperasi di Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan jenisnya.

Tabel 2.32. Jumlah Koperasi dan Tenaga Kerjanya di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Tahun 2009-2010

Jenis Koperasi Unit Koperasi Tenaga Kerja

2009 2010 2009 2010

KUD 19 19 137 148

Pusat 3 3 6 778

Koperasi Fungsional

- KPRI 90 90 254 263

- Koperasi Karyawan 25 28 16 18

- Angkatan Darat 1 1 - -

- Kepolisian 1 1 3 3

- Dll 1 1 - -

Koperasi Industri

- Ukir-ukiran - 3 - -

- Dll 1 1 - -

Koperasi Jasa

- Simpan Pinjam 19 19 149 191

- Pedagang Pasar 4 4 - -

- Konstruksi/Profesi 3 3 - -

Koperasi Konsumsi

- Koperasi Serba Usaha 78 78 16 21

- Kop. Jenis Lain 3 3 - -

100 100 100 100 100

2007 2008 2009 2010 2011

Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan

pemerintah daerah (%)


Tabel 2.32. (lanjutan) Jumlah Koperasi dan Tenaga Kerjanya di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Tahun 2009-2010

Jenis Koperasi Unit Koperasi Tenaga Kerja

2009 2010 2009 2010

Koperasi Lainnya

- Wanita 11 11 - 1

- Pemuda 4 4 - -

- Pondok Pesantren 24 24 50 52

- Pensiunan 9 9 6 6

- Veteran 1 1 3 4

- Pertanian 44 44 - 5

- Perkebunan 3 3 - -

- Kehutanan 2 2 - -

- Agrobisnis 3 4 - -

- Agroindustri 5 5 - -

- Perikanan 1 1 - -

- BMT 20 22 91 111

Koperasi Sekolah - 1 - -

Jumlah 375 385 731 1.601


a. Persentase Koperasi Aktif

Indikator ini merupakan persentase

perbandingan antara jumlah koperasi aktif

dengan jumlah seluruh koperasi. Persentase

koperasi aktif rata-rata sebesar 78,08%.

Sumber: Dinindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.93. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

b. Jumlah BPR/LKM

Jumlah Badan Perkreditan Rakyat/

Lembaga Kredit Mikro menunjukkan tren yang

meningkat. Meningkatnya jumlah BPR/LKM

pada tiap tahunnya menunjukkan

79,50 79,50

72,51

79,16 79,75

2007 2008 2009 2010 2011

Koperasi aktif (%)


berkembangnya sektor UMKM di Kabupaten

Banjarnegara.


Gambar 2.94. Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

c. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Jumlah UMKM di Kabupaten

Banjarnegara menunjukkan peningkatan tiap

tahunnya, dengan pertumbuhan rata-rata

UMKM sebesar 0,33% setiap tahunnya.


Gambar 2.95. UMKM di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

16. Penanaman Modal

a. Jumlah Investor

Jumlah Investor disini adalah jumlah

pengusaha yang menanamkan investasinya di

Banjarnegara termasuk di dalamnya

pengusaha mikro, kecil, menengah dan besar.

Namun jumlah tersebut belum dapat

digolongkan investor berskala nasional. Jumlah

Investor yang menanamkan modalnya di

Banjarnegara dari tahun 2007 hingga tahun

2011 jumlahnya terus bertambah.

157 170 188 209 227

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah BPR/LKM

21.127 21.127 21.200 21.394

23.329

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah UMKM



Jumlah Investor di Kabupaten Banjarnegara

b.


Nilai Investasi

c.

522

2007

2007

175.115.122.090



Gambar 2.96. Jumlah Investor di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

. Jumlah Nilai Investasi

Jumlah nilai investasi adalah jumlah

investasi yang ditanamkan oleh investor di

Banjarnegara. termasuk di

Mikro, Kecil, Menengah dan Besar

investasi di Banjarnegara dari tahun 2007

hingga tahun 2010 berfluktuasi

dijelaskan bahwa meskipun jumlah investor

dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tapi

nilai investasi yang ditanamkan

tergantung besar kecilnya perusahaan.


Gambar 2.97. Nilai Investasi di Kabupaten Banjarnegara

2011

. Daya Serap Tenaga Kerja

Daya serap tenaga kerja dari penanaman

modal di Kabupaten Banjarnegara pada tahun

2010 adalah sebanyak 3.035 tenaga kerja,

640835

2008 2009 2010

Jumlah Investor

20072008

20092010

2011

175.115.122.090

74.550.479.100 140.000.000.000

198.462.036.475

282.686.721.196

Nilai Investasi (Rp)

2016 II - 124

Jumlah Investor di Kabupaten Banjarnegara

nilai investasi adalah jumlah

investasi yang ditanamkan oleh investor di

dalamnya usaha

Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Jumlah

nvestasi di Banjarnegara dari tahun 2007

berfluktuasi hal ini dapat

dijelaskan bahwa meskipun jumlah investor

dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tapi

nilai investasi yang ditanamkan berfluktuasi

tergantung besar kecilnya perusahaan.

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-

Daya serap tenaga kerja dari penanaman

modal di Kabupaten Banjarnegara pada tahun

2010 adalah sebanyak 3.035 tenaga kerja,

889685

2010 2011

2011

282.686.721.196


sedangkan pada tahun 2011 terserap sebanyak

2.927 tenaga kerja.

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan/penurunan nilai realisasi

penanaman modal dalam negeri merupakan

persentase dari kenaikan/penurunan nilai

realisasi PMDN dari tahun sebelumnya.

Persentase kenaikan/penurunan nilai

realisasi PMDN di Kabupaten Banjarnegara

disajikan dalam grafik di bawah ini:


Gambar 2.98. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten


17. Kebudayaan

Festival kebudayaan yang rutin dilakukan di

Kabupaten Banjarnegara meliputi Dieng Culture

Festival dengan salah satu acaranya adalah ruwatan

rambut gimbal dan festival tahun baru. Benda cagar

budaya di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas

Makam dan Petilasan Bogem, Makam dan Petilasan

Kedunglumbu, Petilasan Adisara, Masjid Besar

Kauman, Monumen Machlani, Makam Girilangan,

Tugu Banjarnegara, Arca Watu Lembu, Watu Kasur,

Watu Umpak, Petilasan Sunan Giri Pit, Petilasan

Giri Wasiat, Baju dan Celana Keprajuritan A.

Mangunyudo Sedoloji, Watu Ganja, Sarean

Pekuncen, Makam Budha, Watu Gombang, Makam

Adipati Anom, Batu Arca (Yoni), Batu Kupluk, Batu

Umpak, Petilasan Batu Silembu, Punden Medini,

0,92 -1,35 0,88 0,42

44,07

2007 2008 2009 2010 2011

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)


Watu Siwarak, Batu Umpak, Kubur Budha,

Monumen Wilayah Batas Pendudukan Belanda dan

RI dari Hasil Perjanjian Renville, Makam Raden

Tumenggung Dipoyudo (Bupati I), Makam Raden

Ngabehi Mangunyudo I (Hadipati Mangunyudo Seda

Loji), Makam KRT Diponingrat (Bupati II), Makam

KRT Joyonegoro I (Bupati III), Makam KRT

Joyonegoro II (Bupati IV), Makam KRA Ario Sumitra

Kalapaking (Bupati V), Makam Kyai RN.

Banyakwide, Gedung Kantor Pos, Gedung Balai

Latihan Kerja, Gedung Kantor Kecamatan, Makam

Kyai Ageng Selamanik, Masjid Dagan, Monumen

Pahlawan.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Capaian pembangunan urusan kepemudaan

dan olahraga relatif stagnan, dengan fokus pada

pemeliharaan fasilitas. Jumlah fasilitas dan

kegiatan olahraga jumlahnya tetap selama tiga

tahun terakhir.

Data selengkapnya mengenai kepemudaan dan

olahraga disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33. Indikator Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga



2008 2009 2010 2011

Jumlah organisasi pemuda 24 24 24 24

Jumlah organisasi olahraga 27 27 27 27

Jumlah kegiatan kepemudaan 7 7 7 7

Jumlah kegiatan olahraga 5 5 5 5

Gelanggang/balai remaja (selain milik

swasta)

4 4 4 4

Lapangan olahraga 46 46 46 46



19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan

OKP

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas

dan OKP berfluktuasi. Hal ini disebabkan

alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan

pembinaan jumlahnya terbatas. Kegiatan

pembinaan rata-rata dilakukan sebanyak 2,2

kali kegiatan per tahun.

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.99. Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan

OKP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

b. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah pada

tiap tahunnya menunjukkan tren yang

menurun. Tahun 2009 hingga tahun 2011,

hanya dilakukan satu kegiatan pembinaan per

tahunnya.


Gambar 2.100. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

3

2

3

2

1

2007 2008 2009 2010 2011

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

2 2

1 1 1

2007 2008 2009 2010 2011

Kegiatan pembinaan politik daerah


20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000

penduduk

Rasio jumlah Polisi PP per 10.000

penduduk dihitung dari jumlah polisi PP dibagi

jumlah penduduk dikalikan 10.000. Rasio

jumlah Polisi PP cenderung menurun pada tiap

tahunnya, dari 0,80 pada tahun 2007 menjadi

0,65 pada tahun 2011.


Gambar 2.101. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk


b. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Rasio Jumlah Linmas terus mengalami

penurunan. Hal ini disebabkan adanya anggota

petugas Linmas yang meninggal dunia dan

belum ada penggantinya. Jumlah Linmas pada

tahun 2007 sebanyak 9.287 orang, sedangkan

pada tahun 2011 sebanyak 9.251.

Rasio jumlah Linmas per 10.000

penduduk di Kabupaten Banjarnegara

disajikan pada tabel berikut ini :


Gambar 2.102. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Kabupaten


0,80 0,80 0,73 0,69 0,65

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

102,46 101,18 100,42 99,6285,58

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk


c. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/

Kelurahan

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa

mengalami penurunan hal ini disebabkan

adanya pos siskamling yang rusak berat dan

belum dibangun atau direhab kembali. Jumlah

pos Siskamling pada tahun 2007 tercatat

sebanyak 706 pos, jumlah pos menurun pada

tahun 2011 menjadi sebanyak 653 pos. Rasio

pos Siskamling ditampilkan pada grafik di

bawah ini:


Gambar 2.103. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan


d. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan

Adiministrasi Pemerintah

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan

administrasi pemerintah di KP2T adalah Sistem

Informasi Manajemen Pelayanan Satu Pintu

(SIMPATU). Simpatu di KP2T baru dibangun

pada tahun 2010 dengan melaksanakan

pelatihan sumber daya manusia yang

menangani proses perizinan. Tahun 2011

dilaksanakan pembangunan instalasi jaringan

Simpatu.Saat ini Simpatu belum dapat

dijalankan di KP2T karena terhambat jumlah

komputer yang ada belum sesuai dengan

jumlah dan spesifikasi yang disarankan serta

belum adanya server guna menyimpan data

perizinan. Namun pada tahun 2012 akan

2,532,44 2,42

2,37 2,34

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan


direalisasikan dengan menganggarkan untuk

pembelian perangkat dimaksud sehingga

Simpatu dapat direalisasikan. Tahun 2013

hingga tahun 2016 adalah tahap

pengembangan Simpatu.

e. Penegakan Perda

Penegakan Perda dihitung dengan

membagi jumlah penyelesaian penegakan Perda

dengan jumlah pelanggaran perda.

Penyelesaian pelanggaran Perda lewat jalur

pembinaan, yakni dengan membuat surat

pernyataan untuk tidak mengulangi

pelanggaran Perda yang dilakukan sehingga

tingkat pencapaian penyelesaian pelanggaran

Perda mencapai 100%.


Gambar 2.104. Penegakan PERDA Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-

2011

f. Cakupan patroli petugas Satpol PP

Angka cakupan patroli Satpol PP

(pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3)

dalam 24 jam disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.34. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011


2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan patroli petugas

Satpol PP

3 x

dalam

24 jam

3 x

dalam

24 jam

3 x

dalam

24 jam

3 x

dalam

24 jam

3 x

dalam

24 jam


100 100 100 100 100

2007 2008 2009 2010 2011

Penegakan PERDA (%)


g. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di

Kabupaten

Angka indikator ini berasal dari jumlah

penyelesaian pelanggaran K3 dibagi dengan

jumlah pelanggaran K3. Angka capaian oleh

Satpol PP sudah mencapai 100%.


Gambar 2.105. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban,

Ketentraman, Keindahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

h. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di

Kabupaten

Jumlah Linmas per jumlah penduduk

mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Hal ini disebabkan adanya anggota petugas

Linmas yang meninggal dunia namun belum

ada penggantinya. Penambahan atau kaderisasi

anggota Linmas mengalami kesulitan karena

keanggotaan linmas bersifat sukarela dan

belum adanya perhatian (kesejahteraan) yang

memadai bagi anggota Linmas.


Gambar 2.106. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)


100 100 100 100 100

2007 2008 2009 2010 2011

Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan di

Kabupaten (%)

1,024 1,011 1,004 0,996

0,855

2007 2008 2009 2010 2011

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)


i. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Kabupaten

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

memberikan gambaran mengenai kemampuan

pemerintah dalam memberikan pelayanan

dalam pemadaman bencana kebakaran.

Indikator ini diukur dari persentase

perbandingan antara jumlah mobil pemadam

kebakaran dengan jumlah penduduk. Jumlah

mobil pemadam kebakaran tahun 2007-2011

sejumlah 2.000 unit mobil.


Gambar 2.107. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten


j. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran

Pemerintahan Desa yang Baik

Angka cakupan indikator ini merupakan

persentase dari jumlah kantor pemerintahan

desa yang baik dibanding dengan jumlah

seluruh pemerintahan desa. Angka cakupan

ditampilkan pada grafik di bawah ini:

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.108. Persentase Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran

Pemerintahan Desa yang Baik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)

56,39 60,15 63,9175,19 75,19

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)


k. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah

Daerah

Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki

Pemda KabupatenBanjarnegara sebagai

berikut:

• SIM dengan sistem online/Intranet, antara

lain :

LPSE (Layanan Pengadaan Secara

Elektronik), SimrenBangda (Sistem

Informasi Manajemen Perencanaan

Pembangunan Daerah), SimdalBangda

(Sistem Informasi Manajemen

Pengendalian Pembangunan Daerah), SMS

Gateway, dan Sig Kemiskinan.

• SIM dengan sistem WAN/Wide Area

Network, antara lain :

SIMPATU (Sistem Informasi Perijinan)

dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan)

• SIM dengan sistem LAN/Local Area

Network, antara lain :

SIMPEG (Sistem Informasi

Kepegawaian), SIMKEU (Sistem Informasi

Keuangan Daerah), SIM Penggajian, SimDa

Barang, dan SimRSUD

Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.109. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah


3 4 57

12

2007 2008 2009 2010 2011

SIM Pemda (unit)


l. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Survey Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat dilakukan oleh 3 SKPD yaitu KP2T

(layanan perizinan), KPAD (layanan

perpustakaan), dan RSUD (layanan kesehatan).

Tabel 2.35. Indeks Kepuasan Layanan MasyarakatKabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

Uraian Indikator TAHUN

2007 2008 2009 2010 2011

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

- - Ada Ada Ada

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara 2011

m. Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian

Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)

Persentase ketepatan SKPD dalam

menyampaikan laporan kinerja (LAKIP dan

TAPKIN) dihitung berdasarkan banyaknya

SKPD yang mengumpulkan LAKIP dan TAPKIN

sesuai jadwal yang ditentukan dibagi dengan

jumlah SKPD yang ada.

Berikut ini tabel yang berisi angka capaian

tahun 2007-2010:

Tabel 2.36. Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja

(LAKIP dan TAPKIN) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010


2007 2008 2009 2010

Ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN)

- - 81,50% 90%

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara 2011

n. Administrasi Keuangan Daerah

Capaian indikator bidang administrasi

keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara

masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal

opini laporan keuangan dan rasio PAD.

Angka capaian indikator disajikan pada

tabel berikut :


Tabel 2.37. Indikator Capaian Administrasi Keuangan Daerah



2007 2008 2009 2010 2011

Rasio PAD terhadap pendapatan (%)

7,12 6,75 8,22 7,35 -

Tersedianya laporan asset yang mendukung laporan neraca

Ada Ada Ada Ada -

Opini laporan keuangan

WDP WDP WDP WDP -

Penyusunan APBD Tepat

Waktu

Tepat

Waktu Tepat

Waktu Tepat

Waktu Tepat

Waktu

Peyusunan pertanggungjawaban APBD

Tepat

Waktu Tepat

Waktu Tepat

Waktu Tepat

Waktu -

Sumber: DPPKAD Kab. Banjarnegara 2011

o. Jumlah Peraturan Daerah

Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan

di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2007

hingga 2011 disajikan pada grafik di bawah ini:

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.110. Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan di Kabupaten


21. Ketahanan Pangan

Capaian urusan ketahanan pangan diukur

dengan indikator ketersediaan regulasi ketahanan

pangan, ketersediaan pangan utama, dan skor Pola

Pangan Harapan. Pangan merupakan kebutuhan

pokok yang harus tersedia setiap saat, baik

kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan

terjangkau daya beli masyarakat. Kekurangan

pangan tidak hanya dapat menimbulkan dampak

922

14 1711

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah Peraturan Daerah


sosial, ekonomi, bahkan dapat mengancam

keamanan sosial.

Jumlah lumbung pangan di Kabupaten

Banjarnegara sebanyak 42 unit dengan kapasitas

sebesar 1.142 ton, sedangkan gudang pangan

tersedia seluas 3.073 m2 dengan kapasitas 4.389

ton per bulan. Berikut ini disajikan jumlah lumbung

dan gudang pangan per kecamatan di Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2010:

Tabel 2.38. Jumlah Lumbung dan Gudang Pangan Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2010

Kecamatan

Lumbung Gudang Pangan

Jumlah

(unit)

Kapasitas

(ton)

Luas

(m2)

Kapasitas/

Bulan (ton)

Susukan 2 25 - -

Purwareja Klampok 4 180 286 1.530

Mandiraja 24 730 1.750 2.450

Purwanegara 2 7 300 160

Bawang 1 30 - -

Banjarmangu 1 5 - -

Wanadadi 3 110 - -

Rakit 2 53 737 249

Pejawaran 3 2 - -

Jumlah 42 1.142 3.073 4.389


a. Regulasi Ketahanan Pangan

Regulasi tentang ketahanan pangan pada

tahun 2007 dan tahun 2008 belum dibuat.

Kemudian setelah tahun 2009 dibentuk

Peraturan Bupati tentang ketahanan pangan

seiring dengan pembentukan SOTK Kantor

Ketahanan Pangan. Regulasi yang mengatur

tentang ketahanan pangan di Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1). Peraturan Bupati Nomor 174 tanggal 18

Maret 2009 Tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas


Jabatan pada Kantor Ketahanan Pangan

Kabupaten Banjarnegara;

2). Peraturan Bupati Nomor 250 Tahun 2010

Tanggal 8 April Tentang Dewan Ketahanan

Ketahanan Pangan (DKP);

3). Peraturan Bupati Nomor 5 Tanggal 28

Januari 2011 Tentang Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten

Banjarnegara.

b. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan merupakan

persentase dari rata-rata jumlah ketersediaan

pangan utama per tahun (kg) dibagi dengan

jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama

pada tahun 2007 sebesar 101,91% dari jumlah

penduduk, dan pada tahun 2011 meningkat

menjadi sebesar 112,67% dari jumlah

penduduk.

Sumber: KKP Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.111. Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

c. Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah

susunan beragam pangan yang didasarkan

pada sumbangan energi dari kelompok pangan

utama baik secara absolut maupun dari suatu

pola ketersediaan atau konsumsi pangan (padi-

padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak

dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-

101,91 106,13134,87 150,59

112,67

2007 2008 2009 2010 2011

Ketersediaan pangan utama (%)


kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain).

Angka capaian skor PPH pada tahun 2009

adalah 81,20 dan skornya meningkat pada

tahun 2011 menjadi sebesar 82,70.


Gambar 2.112. Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2011

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

merupakan perbandingan antara jumlah

kelompok binaan PKK dengan jumlah PKK.

Jumlah PKK keseluruhan adalah sebanyak 298

unit, terdiri dari 20 unit PKK kecamatan, 266

unit PKK desa, dan 12 unit PKK kelurahan.

Sumber: KPMD Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.113. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK


b. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat

Keberadaan lembaga swadaya masyarakat

menjadi salah satu indikator pembangunan

demokrasi. Jumlah LSM di Kabupaten

Banjarnegara selama lima tahun terakhir

disajikan pada grafik di bawah:

81,20

82,3082,70

2009 2010 2011

Pola Pangan Harapan

56,14 57,02

47,91

57,10

2007 2008 2009 2010

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK



Gambar 2.114. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

c. PKK Aktif

Jumlah PKK keseluruhan adalah sebanyak

298 unit, terdiri dari 20 unit PKK kecamatan,

266 unit PKK desa, dan 12 unit PKK kelurahan.

Dari 298 unit PKK tersebut semuanya

merupakan PKK aktif sehingga angka

capaiannya adalah 100%.

d. Posyandu Aktif

Angka Posyandu aktif merupakan

persentase jumlah Posyandu aktif dibagi

dengan total Posyandu. Jumlah posyandu di

Kabupaten Banjarnegara adalah 1.587 (2008);

1.493 (2009); 1.598 (2010); dan 1.513 (2011).


Gambar 2.115. Posyandu Aktif di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-

2011

e. Swadaya Masyarakat terhadap Program

Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat dihitung dengan

formula jumlah swadaya masyarakat terhadap

program pemberdayaan masyarakat dibagi

5 5 5 5 5

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah LSM

68,46 78,30 81,97100,00

2008 2009 2010 2011

Posyandu aktif (%)


dengan total program pemberdayaan

masyarakat. Rata-rata jumlah swadaya

masyarakat per tahun adalah 1 kegiatan

swadaya.


Gambar 2.116. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2011

23. Statistik

Urusan statistik dalam kepemerintahan

ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada

publik dalam hal penyediaan data-data dan

informasi mengenai capaian pembangunan dan

kondisi daerah. Untuk memberikan gambaran

mengenai perkembangan kondisi daerah, setiap

tahun telah diterbitkan buku Kabupaten

Banjarnegara Dalam Angka (BDA) yang merupakan

kerja sama antara Bappeda Kabupaten

Banjarnegara dengan BPS Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan untuk memberi gambaran mengenai

aktivitas perekonomian daerah telah diterbitkan

pula buku Pendapatan Regional Kabupaten

Banjarnegara untuk setiap tahunnya yang berisi

tentang perkembangan PDRB per sektor pada

tingkat kabupaten dan kecamatan. Selain dua buku

tersebut, disusun pula dokumen yang disesuaikan

dengan kebutuhan pencapaian target pembangunan

yang bersifat responsif seperti Rencana Aksi Daerah

(RAD) tentang Percepatan Pencapaian Millenium

Development Goals, dan Rencana Aksi Daerah

tentang Penanggulangan Kemiskinan.

50,00

20,0033,00

2009 2010 2011

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)


24. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku merupakan

perbandingan antara jumlah SKPD yang telah

menerapkan arsip secara baku dibandingkan

dengan jumlah seluruh SKPD. Persentase

pengelolaan arsip secara baku masih perlu

ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih

kecilnya angka persentase capaian. Berikut ini

capaian urusan kearsipan :

Tabel 2.39. Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

Uraian Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

Pengelolaan Arsip

Secara Baku

4,55% 4,35% 5,77% 1,79% 2,99%

Peningkatan SDM

Pengelola Kearsipan

- - 1 Keg 1 Keg -

Sumber: KPAD Kab. Banjarnegara 2011

25. Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah Jaringan Komunikasi

Sumber data dari 128 menara

telekomunikasi yang terdiri dari 9 BTS yaitu

Telkomsel, Indosat, XL, THREE (3), Esia, Axis,

Smartfren, Ceria dan Flexi. Semakin banyak

jumlah jaringan komunikasi maka

menggambarkan semakin besar ketersediaan

fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan

penunjang dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah.

Berikut ini disajikan jumlah jaringan

telepon genggam dan telepon stasioner di




Gambar 2.117. Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

b. Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk

Posisi sampai dengan tahun 2011 jumlah

wartel sebanyak 50 buah, dan warnet sebanyak

75 buah. Rasio warnet untuk 1.000 penduduk

0,112 warnet. Semakin besar rasio

wartel/warnet per 1000 penduduk akan

menggambarkan semakin besar ketersediaan

fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan

komunikasi data bagi masyarakat.


Gambar 2.118. Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk


c. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Pada tahun 2011, surat kabar nasional

yang beredar di Kabupaten Banjarnegara

adalah Harian Umum Kompas dan Republika.

Sedangkan surat kabar lokal/regional terdiri

dari Suara Merdeka, Wawasan, Kedaulatan

Rakyat, Radar Banyumas, dan Warta Jateng.

81 97 104 113 128

6.600 6.500 6.674 7.000 7.000

2007 2008 2009 2010 2011

Jaringan telepon genggam Jaringan telepon stasioner

0,1750,142

0,103 0,1120,134

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio wartel/warnet per 1000 Penduduk


Grafik berikut ini menampilkan jumlah

surat kabar yang beredar di Kabupaten

Banjarnegara :


Gambar 2.119. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal


d. Jumlah Penyiaran Radio/TV

Indikator ini menunjukkan jumlah

penyiaran radio/tv yang masuk ke

daerah.Semakin banyak jumlah penyiaran

radio/TV baik lokal maupun nasional di daerah

maka menggambarkan semakin besar

ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi

massa. Radio Lokal: LPPL Suara Banjarnegara,

POP FM dan Prima FM. Radio Nasional: RRI

Purwokerto. TV Lokal: Banyumas TV. TV

Nasional: TVRI, Indosiar, RCTI, SCTV, MNCTV,

ANTV, TV One dan Trans 7. Grafik berikut ini

menyajikan jumlah penyiaran radio/TV di

daerah Kabupaten Banjarnegara:


Gambar 2.120. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kabupaten


e. Web Site Milik Pemerintah Daerah

Internet memiliki peran yang strategis

dalam penyebaran informasi, terutama dalam

7 7 6 7 7

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah surat kabar nasional/lokal

13 13 13 13 13

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah penyiaran radio/tv lokal


hal luasnya akses informasi bagi pihak yang

membutuhkan. Tahun 2011, Kabupaten

Banjarnegara memiliki situs jaringan dengan

domain http:\\www.banjarnegarakab.go.id,

dengan Sub Domain Bappeda, BKD, DPPKAD,

Dindukcapil, Dinsosnakertrans, RSUD, KP2T,

LPSE, dan JDIH (Produk Hukum).


Gambar 2.121. Jumlah Web Site Milik Pemerintah Daerah Kabupaten


f. Jaringan E-Government

Untuk mendukung sistem administrasi

kepemerintahan berbasis internet, tahun 2011

terdapat 56 client yang meliputi SKPD,

Kecamatan, dan kelurahan.


Gambar 2.122. Jumlah Jaringan E-Government Pemerintah Daerah


g. Pameran/Expo

Dalam rangka memperkenalkan dan

menciptakan peluang pasar produk-produk

unggulan Kabupaten Banjarnegara baik berupa

produk makanan, kerajinan dan hasil

pertanian, selama tahun 2007 s/d 2011,

Pemkab Banjarnegara telah memfasilitasi para

perajin dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara

1 1 1 39

2007 2008 2009 2010 2011

Web site milik pemerintah daerah

45 45 45 4956

2007 2008 2009 2010 2011

Jaringan e-government


dengan mengikuti beberapa event

pameran/ekspo yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota

maupun oleh Swasta sebanyak 37 (tigapuluh

tujuh) kegiatan pameran/ekspo antara lain

CJIBF, Inacraft, DP Mall, Jateng Fair, dan

lainnya.

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.123. Jumlah Pameran/Expo Yang Diikuti Oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

26. Perpustakaan

Indikator capaian urusan wajib perpustakaan

berguna untuk menggambarkan pelayanan

Pemerintah Daerah dalam penyediaan perpustakaan

dan bahan bacaan kepada masyarakat.

Perpustakaan umum daerah di kabupaten

Banjarnegara berjumlah satu unit. Jumlah

pengunjung perpustakaan per tahun diperoleh dari

jumlah kunjungan ke perpustakaan dibagi dengan

jumlah orang yang harus dilayani. Sedangkan

koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

adalah perbandingan antara jumlah judul buku

yang tersedia dengan jumlah koleksi buku.

Jumlah koleksi judul buku hingga tahun 2011

sebanyak 11.124 judul dengan koleksi buku

sebanyak 32.525. Sedangkan jumlah pengunjung

pada tahun 2011 sebanyak 32.821 kunjungan.

Berikut ini capaian indikator urusan kearsipan:

713

1926

36

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah pameran/expo





Jumlah Perpustakaan

1 1 1 1 1

Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

4,59% 4,02% 4,56% 4,72% 3,51%

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

30,56% 31,43% 30,94% 38,47% 34,20%

Sumber: KPAD Kab. Banjarnegara 2011

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Rata-rata produksi padi selama tahun 2007-

2011 adalah sebesar 149.689,22 ton. Produksi padi

per tahun tidak stabil, hal ini dikarenakan

perbedaan musim tanam yaitu pada tahun ganjil

dilaksanakan tiga kali musim tanam, sedangkan

pada tahun genap dilaksanakan dua kali musim

tanam.

Tabel di bawah ini menyajikan produksi padi

dan tanaman pangan lainnya, tanaman sayur-

sayuran, dan tanaman buah-buahan di Kabupaten

Banjarnegara selama lima tahun terakhir:


Tabel 2.41. Produksi Tanaman Pangan, Sayur-Sayuran, dan Buah-Buahan



Padi (ton) 145.624,25 140.940,25 152.773,60 152.085,85 157.022,13

Jagung (ton) 86.842,40 92.859,92 105.631,10 102.004,80 84.344,67

Ubi Kayu (ton) 250.797,92 243.296,75 255.805,55 270.826,95 234.941,05

Ubi Jalar (ton) 3.117,10 3.956,40 2.700,10 3.333,40 2.995,30

Kedelai (ton) 90,30 139,76 505,00 393,03 470,27

Kacang Tanah (ton) 2.158,01 4.917,55 2.154,53 2.015,82 1.627,90

Kacang Hijau (ton) 1,20 10,95 19,75 23,85 1,03

Kentang (kw) 964.677,00 1.334.175,00 1.250.772,00 1.096.132,00 997.563,00

Kobis (kw) 635.758,00 1.532.711,00 935.076,00 948.635,00 1.423.310,00

Wortel (kw) 53.810,00 117.038,00 28.022,00 134.979,00 722.661,00

Tomat (kw) 8.435,00 17.199,00 12.989,00 15.887,00 9.919,00

Sawi (kw) 23.182,00 55.559,00 35.245,00 73.073,00 126.124,00

Cabai (kw) 19.019,92 65.219,00 173.408,00 69.657,50 79.644,00

Durian (kg) 40.555,00 1.586.000,00 3.025.500,00 1.180.855,00 2.849.109,00

Manggis(kg) - 30.700,00 28.500,00 107.891,00 147.155,00

Salak (kw) 2.825.128,00 1.936.621,00 2.158.193,00 2.282.260,78 2.630.288,23

Pisang (kw) 73.084,00 105.662,00 117.247,00 72.788,67 101.634,44

Rambutan (kw) 38.878,00 79.706,00 71.315,00 10.706,90 161.642,42

Duku (kg) 2.502.380,00 306.900,00 593.900,00 1.052.290,00 134.500,00

Sumber: Dintankanak Kab. Banjarnegara 2011

Berikut ini capaian pembangunan urusan

pilihan pertanian:

a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama

Lokal Lainnya per Hektar

Indikator ini digunakan untuk mengukur

tingkat produktivitas lahan dalam

memproduksi bahan pangan utama. Dihitung

dengan membagi jumlah produksi dengan luas

areal tanaman.

Tabel 2.42. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama

Lokal Lainnya (Kw/Ha) Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


Padi 53,67 55,41 59,39 55,69 61,14

Jagung 33,68 36,00 40,43 41,88 44,16

Ubi Kayu 215,91 218,36 230,93 223,66 226,76

Ubi Jalar 130,97 135,96 133,67 130,21 142,63

Kedelai 7,78 9,38 9,05 7,84 9,58

Kacang Tanah 9,71 11,51 11,04 11,60 13,10

Kacang Hijau 12,00 10,95 10,97 9,94 10,25


b. Produktivitas Tanaman Buah dan Sayur

Indikator ini digunakan untuk mengukur

tingkat produktivitas lahan dalam

memproduksi buah dan sayur. Dihitung


dengan membagi jumlah produksi dengan luas

areal tanam atau satuan tanaman. Tabel

berikut ini menyajikan tingkat produktivitas

tanaman buah dan sayur pada areal tanam di


Tabel 2.43. Produktivitas Tanaman Buah dan Sayur di Kabupaten



Durian (kg/pohon) 119,75 65,47 67,09 21,63 52,40

Manggis (kg/pohon) - 12,34 12,35 21,42 48,87

Salak (kg/rumpun) 24,20 15,31 16,44 15,36 17,73

Pisang (kg/rumpun) 35,70 45,31 45,85 34,51 43,12

Rambutan (kg/pohon) 70,88 84,05 81,36 36,03 161,49

Duku (kg/pohon) 76,14 30,79 29,14 65,34 47,39

Kentang (kw/ha) 151,65 158,19 138,05 149,36 136,65

Kobis (kw/ha) 197,62 254,77 163,56 149,09 282,12

Wortel (kw/ha) 102,30 139,17 79,61 132,59 138,41

Tomat (kw/ha) 100,42 100,58 78,25 58,19 49,84

Sawi (kw/ha) 70,46 99,78 60,77 94,05 79,03

Cabai (kw/ha) 31,70 49,56 85,72 19,92 23,54


c. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan

Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan

terhadap PDRB diperhitungkan dari jumlah

kontribusi PDRB dari sektor pertanian/

perkebunan dibagi jumlah PDRB dari sektor

pertanian/perkebunan. Kontribusi sektor

pertanian/perkebunan terhadap PDRB dari

tahun 2007 hingga 2011 cenderung turun,

meski nilainya mengalami kenaikan. Angka

kontribusi sektor pertanian/perkebunan

terhadap PDRB adalah rata-rata sebesar

38,39% per tahun.

Perkembangan kontribusi sektor

pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

disajikan pada grafik di bawah ini:


*) Angka Sementara Sumber: Dintankanak Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.124. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB


d. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija)

Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (Palawija)

terhadap PDRB diperhitungkan dari jumlah

kontribusi PDRB dari sektor pertanian

(palawija) dibagi jumlah PDRB dari sektor

pertanian (palawija). Kontribusi sektor

pertanian (palawija) terhadap PDRB dari tahun

2007 hingga 2011 menunjukkan tren yang

menurun.

Berikut ini disajikan grafik perkembangan

kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap

PDRB.

*) Angka Sementara Sumber: Dintankanak Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.125. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB


39,6938,86 38,74

37,51 37,14

2007 2008 2009 2010*) 2011*)

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)

35,3634,65 34,47

33,36 33,03

2007 2008 2009 2010*) 2011*)

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)


e. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)

Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap

PDRB diperhitungkan dari jumlah kontribusi

PDRB dari sektor perkebunan dibagi jumlah

PDRB dari sektor pertanian. Kontribusi sektor

perkebunan terhadap PDRB dari tahun 2007

hingga 2010 cenderung turun sejalan dengan

laju pertumbuhannya, meski nilainya

mengalami kenaikan.

*) Angka sementara

Sumber: Dinhutbun Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.126. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap

PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2010

f. Populasi Ternak

Populasi ternak merupakan jumlah ternak

yang dibudidayakan di Kabupaten

Banjarnegara dalam satu tahun. Populasi

ternak disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.44. Populasi Ternak Di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

Sapi 38.501 40.426 41.638 41.842 34.320

Kambing 149.066 178.879 182.612 184.847 185.056

Domba 93.280 107.272 107.159 108.318 108.915


g. Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan

Persentase keberhasilan inseminasi

buatan menggambarkan kemampuan Iptek

dalam proses reproduksi hewan secara buatan

4,42

4,26

4,41 4,38

2007 2008 2009 2010*)

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)


dengan bantuan manusia. Berikut ini capaian

selama lima tahun:


Gambar 2.127. Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan


h. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap

PDRB Pertanian

Rasio ini menggambarkan kontribusi

kelompok petani terhadap PDRB sektor

pertanian. Kontribusi produksi kelompok tani

terhadap PDRB sektor pertanian dari tahun

2007-2011 disajikan dalam grafik di bawah ini:


Gambar 2.128. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap

PDRB Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

2. Kehutanan

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Persentase rehabilitasi hutan dan lahan

kritis merupakan persentase dari luas hutan

dan lahan kritis yang direhabilitasi dibanding

dengan total luas hutan dan luas lahan kritis.

57,87 64,22 54,79 59,72 69,17

2007 2008 2009 2010 2011

Keberhasilan inseminasi buatan (%)

100 100 10065,00 71,50

2007 2008 2009 2010 2011

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB pertanian (%)



Gambar 2.129. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis


Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dari

tahun 2007 sampai 2011 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2007 indeks rehabilitasi hutan dan

lahan kritis sebesar 4,02% atau seluas 4.039

ha dari total hutan 41.258,51 ha dan lahan

kritis seluas 55.018,96 ha. Pada tahun 2011,

indeks rehabilitasi hutan mencapai 5,59%

yakni seluas 5.755 ha dari total luas hutan dan

lahan kritis 103.027,35 ha.

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Persentase kerusakan kawasan hutan

merupakan persentase luas kerusakan

kawasan hutan dibanding dengan total luas

kawasan hutan. Berikut ini persentase

kerusakan hutan:


Gambar 2.130 Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

Kerusakan kawasan hutan terjadi pada

tahun 2008 dan 2011 disebabkan kebakaran

pada musim kemarau. Indeks kerusakan

4,20

0,51 0,06

3,82

5,59

2007 2008 2009 2010 2011

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)

0,0

0,14

0,0 0,0

0,34

2007 2008 2009 2010 2011

Kerusakan kawasan hutan (%)


kawasan hutan mencapai 0,14% atau seluas 25

Ha dari luas kawasan hutan 17.263,60 ha pada

tahun 2008 dan 0,34% atau 59 Ha sampai

2011. Partisipasi masyarakat di sekitar

kawasan hutan sangat diperlukan dalam

mengantisipasi bahaya kebakaran sehingga

fungsi Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH) perlu dioptimalkan.

c. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap

PDRB diperhitungkan dari jumlah kontribusi

PDRB dari sektor kehutanan dibagi jumlah

PDRB. Kontribusi sektor kehutanan terhadap

PDRB dari tahun ke tahun cenderung turun

sejalan dengan laju pertumbuhannya, meski

nilai PDRB dari sektor ini cenderung naik.

*) Angka Sementara Sumber: Dinhutbun Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.131. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB


d. Proporsi Luas Lahan yang Tertutup Hutan

Proporsi luas lahan yang tertutup hutan

merupakan persentase luas hutan dibanding

dengan luas wilayah. Luas hutan di

Banjarnegara hingga tahun 2011 adalah seluas

46,46% (49.703,71 ha) dari total wilayah

Banjarnegara. Kondisi tersebut sudah di atas

batas minimal yang ditetapkan dalam Undang-

undang No. 41 tentang Kehutanan yaitu luas

minimal hutan adalah 30% dari luas wilayah.

0,69

0,66 0,660,64

2007 2008 2009 2010*)

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)



Gambar 2.132. Proporsi Luas Lahan yang Tertutup Hutan


3. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Pertambangan Tanpa Ijin yang Ditertibkan

Area pertambangan liar adalah area yang

di dalamnya terdapat aktivitas operasi produksi

penambangan tanpa izin (tidak memiliki izin

usaha pertambangan dan atau bentuk izin

SIPD yang belum disesuaikan) dimana pelaku

tidak terikat oleh kewajiban pajak dan

pengelolaan lingkungan sehingga

mengakibatkan kerugian aset pemerintah dan

kerusakan lingkungan. Dalam kurun 5 (lima)

tahun terakhir terdapat angka 80 ha area

pertambangan liar. Dalam area tersebut

terkandung cadangan deposit mineral bukan

logam dan batuan yang tidak sedikit. Di area

tersebut tidak kurang dari 800.000 m³/tahun

terjual tanpa memberikan kontribusi kepada

pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah

daerah berupaya melakukan penertiban

pertambangan tanpa izin dengan berkoordinasi

dengan SKPD terkait.

38,57 44,29 44,30 44,30 46,46

2007 2008 2009 2010 2011

Proporsi luas lahan yang tertutup hutan (%)


Tabel 2.45. Pertambangan Tanpa Ijin yang Ditertibkan



2007 2008 2009 2010 2011

Pertambangan

tanpa ijin yang

ditertibkan

- - - 0,19% 62,00%


b. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap

PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap

PDRB Kabupaten Banjarnegara cenderung

stabil. Angka kontribusi diperoleh dari jumlah

kontribusi sektor pertambangan dibagi dengan

jumlah PDRB.


Gambar 2.133. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB


c. Jumlah Pemakai dan Pengusahaan Air Tanah

Berijin

Dalam rangka konservasi air tanah di

Kabupaten Banjarnegara untuk menjaga

ketersediaan air bersih terutama air tanah

perlu dilakukan upaya pengendalian, salah

satunya dengan menertibkan perizinan bagi

pemakai/pengusaha air tanah serta

pengawasan dan pengendalian air tanah.

Kondisi saat ini dari jumlah pemakai/

pengusaha air tanah di Kabupaten

Banjarnegara sebanyak 111 pemakai/

0,53

0,50 0,50 0,500,49

2007 2008 2009 2010*) 2011*)

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)


pengusaha air tanah, baru 29 sumur yang

telah memiliki izin, sehingga perlu ditertibkan.

Dan guna mendukung pencapaian target PAD

bidang air tanah, diperlukan alat ukur

(watermeter), sehingga jumlah yang harus

dibayarkan oleh wajib air tanah sesuai dengan

jumlah pengambilan yang mereka lakukan.

Dalam rangka pengawasan dan

pengendalian air tanah, sangat diperlukan data

teknis akuifer setempat sebagai rekomendasi

teknis konstruksi sumur. Data ini diperoleh

dari hasil pemetaan akifer/eksplorasi air tanah

di setiap kecamatan, disamping itu data ini

juga sangat penting untuk menentukan apakah

dalam mengatasi kerawanan suatu wilayah

dapat dilakukan dengan pembuatan sumur bor

atau harus dilakukan dengan bantuan air

bersih.

Tabel 2.46. Jumlah Pemakai dan Pengusahaan Air Tanah Berijin



2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah Pemakai dan Pengusahaan Air Tanah Berijin

- - - 29 29


d. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi

Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki

potensi panas bumi yang sangat besar,

berdasarkan data Direktorat Inventarisasi

Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM,

potensi panas bumi Kabupaten Banjarnegara

sebesar 905 MW. Pada saat ini baru

diusahakan sebesar 60 MW dari seluruh

potensi yang ada oleh PT Geo Dipa Energi

(Dieng Unit I).


Tabel 2.47. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011


2007 2008 2009 2010 2011

Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi

- - - 60 MW 60 MW


e. Pemanfaatan Potensi Gas Rawa

Pemanfaatan potensi gas rawa adalah

pemanfaatan secara langsung sumber daya

alam gas rawa (gas metana) yang muncul di

suatu daerah oleh masyarakat setempat dalam

memenuhi kebutuhan bahan bakar setiap hari

baik untuk konsumsi maupun produksi yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berikut disajikan tabel pemanfaatan gas rawa

di Kabupaten Banjarnegara:

Tabel 2.48. Pemanfaatan Potensi Gas Rawa di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011


2007 2008 2009 2010 2011

Pemanfaatan potensi gas rawa

- - - 25 KK 35 KK


4. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek

wisata yang berada di Kabupaten Banjarnegara

menunjukkan tren kenaikan pada tiap

tahunnya. Obyek wisata yang masih menjadi

primadona adalah TRMS Serulingmas dan

obyek wisata dataran tinggi Dieng. Jumlah

rata-rata pengunjung obyek wisata di

Kabupaten Banjarnegara per tahunnya adalah

sebesar 406.551 orang.


Sumber: Dinbudpar Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.134. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten


b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB Kabupaten Banjarnegara cenderung

stabil. Angka kontribusi diperoleh dari jumlah

kontribusi sektor pariwisata dibagi dengan

jumlah PDRB.

*) Angka Sementara Sumber: Dinbudpar Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.135. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

5. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan persentase

dari perbandingan antara produksi ikan

dengan target produksi ikan daerah. Produksi

perikanan terus menunjukkan penurunan,

efisiensi biaya produksi menjadi hal yang harus

dilakukan agar profit dari produksi perikanan

meningkat dan kembali menggairahkan sektor

perikanan di Kabupaten Banjarnegara. Jumlah

produksi ikan selama tahun 2011 sebanyak

7.051,00 ton dari target sebesar 6.182,36 ton.

269.297 371.193

472.812 458.161 461.291

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah pengunjung obyek wisata (orang)

0,070,05 0,05 0,05

0,03

2007 2008 2009 2010*) 2011*)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)



Gambar 2.136. Produksi Perikanan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan persentase dari

perbandingan antara jumlah konsumsi ikan

dengan target konsumsi ikan daerah. Konsumsi

ikan di Kabupaten Banjarnegara cenderung

stabil dengan angka rata-rata 93,54% per

tahun.


Gambar 2.137. Konsumsi Ikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-

2011

c. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan

Cakupan bina kelompok pembudidaya

ikan merupakan persentase dari perbandingan

antara jumlah kelompok pembudidaya ikan

yang mendapat bantuan Pemda dengan total

jumlah kelompok pembudidaya ikan. Berikut

disajikan grafik cakupan bina kelompok

pembudidaya ikan:

99,6366,84 60,34 55,83

97,75

2007 2008 2009 2010 2011

Produksi perikanan (%)

96,78 94,1087,91

99,42

89,5

2007 2008 2009 2010 2011

Konsumsi Ikan (%)



Gambar 2.138. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan


d. Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya

Ikan

Produksi perikanan kelompok

pembudidaya ikan merupakan persentase dari

perbandingan antara produksi perikanan

kelompok pembudidaya ikan dengan total

produksi ikan. Pada tahun 2011 total produksi

yang dihasilkan kelompok pembudidaya ikan

sebesar 1.257 ton.


Gambar 2.139. Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan


6. Perdagangan

a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap

PDRB terus meningkat dari 13,20% pada tahun

2007 menjadi 13,13% pada tahun 2011.

0,00 1,18

17,8921,25 18,97

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (%)

78,61 72,45

40,15

71,4350,03

2007 2008 2009 2010 2011

Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan (%)


*) Angka Sementara Sumber: Dinindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.140. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB


b. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan adalah selisih

antara nilai ekspor dan nilai impor daerah.

Angka ekspor bersih daerah menunjukkan

peningkatan rata-rata 45,84% per tahun.


Gambar 2.141. Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

c. Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha

Informal

Cakupan Binaan Kelompok

Pedagang/Usaha Informal adalah jumlah

kelompok pedagang/usaha informal yang

mendapatkan bantuan Pemda. Cakupan

binaan disajikan pada tabel berikut ini:

13,20 13,13

13,55 13,5213,63

2007 2008 2009 2010*) 2011*)

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

16.028 20.112 23.510 24.775

58.375

2007 2008 2009 2010 2011

Ekspor bersih perdagangan (juta rupiah)



Gambar 2.142. Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal


7. Perindustrian

a. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap

PDRB cenderung menurun dari 13,47% pada

tahun 2007 menjadi 11,51% pada tahun 2011

dengan rata-rata kontribusi 13,13% per tahun.

Berikut ini grafik capaian kontribusi

sektor industri terhadap PDRB Kabupaten

Banjarnegara:


Gambar 2.143. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

b. Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap

PDRB Sektor Industri

Kontribusi industri rumah tangga

terhadap PDRB sektor industri adalah

persentase dari jumlah kontribusi PDRB jasa

industri rumah tangga dibanding dengan

jumlah PDRB sektor industri. Kontribusi sektor

industri rumah tangga masih cenderung kecil

dengan angka rata-rata 1,86% per tahun.

7.691 8.269 8.613 8.726

9.162

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal

13,47 14,27 13,66 12,73 11,51

2007 2008 2009 2010 2011

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)



Gambar 2.144. Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

c. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Kabupaten

Banjarnegara rata-rata sebesar 2,49% per

tahun, dengan jumlah pelaku industri sebesar

18.918 pada tahun 2007, dan pada 2011

jumlahnya meningkat menjadi sebesar 20.819.


Gambar 2.145. Pertumbuhan Industri Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

d. Cakupan Kelompok Pengrajin

Cakupan kelompok pengrajin merupakan

jumlah pengrajin yang mendapatkan bantuan

binaan dari Pemerintah Daerah. Cakupan

binaan disajikan pada tabel berikut ini:


Gambar 2.146. Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

1,441,77 1,84 2,02 2,21

2007 2008 2009 2010 2011

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri (%)

0,30% -0,03% 0,65%

9,04%

2008 2009 2010 2011

Pertumbuhan industri

7.724 7.724 7.881

8.041 8.362

2007 2008 2009 2010 2011

Cakupan kelompok pengrajin


8. Ketransmigrasian

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk

secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan

dan menetap di kawasan transmigrasi yang

diselenggarakan oleh pemerintah. Jumlah

Transmigran yang diberangkatkan di Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2007 sebanyak 15 KK,

2008 sebanyak 40 KK, 2009 sebanyak 19 KK, 2010

sebanyak 5 KK, dan 2011 sebanyak 35 KK.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi

rumah tangga perkapita pada tahun 2007 sebesar Rp

196.598,-, jumlah ini meningkat pada tahun 2010

sebesar Rp 286.177,-, sedangkan angka pertumbuhan

konsumsi rata-rata adalah sebesar 14,22% per tahun.


Gambar 2.147. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita


2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Perhubungan

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Indikator ini dihitung dengan membagi

panjang jalan dengan jumlah kendaraan,

dengan rasio ini dapat diketahui tingkat

kepadatan kendaraan di jalan raya. Rasio pada

tahun 2007 adalah 1,26%, angka rasio

menurun pada tahun 2011 menjadi 0,77%

196.598 263.021 261.035 286.177

2007 2008 2009 2010

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)


yang berarti terjadi penambahan kepadatan

kendaraan.


Gambar 2.148. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan


b. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan

Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan

umum di Kabupaten Banjarnegara mengalami

pernurunan tiap tahunnya, meski angkutan

umum jumlahnya tetap. Penurunan

disebabkan beralihnya pengguna kendaraan

umum ke kendaraan pribadi.


Gambar 2.149. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

2. Penataan ruang

Aspek ini berguna untuk memberi gambaran

mengenai wilayah dan potensinya ditinjau dari

penataan ruang. Wilayah peruntukan kegiatan

produktif di Kabupaten Banjarnegara adalah seluas

31.306 ha atau 29,27 dari total luas wilayah

Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah kekeringan

1,261,11

0,96 0,86 0,77

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)

1.097.390 1.045.133

995.364 947.965 928.122

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum


adalah seluas 15.956 ha, sedangkan luas wilayah

genangan banjir seluas 10,25 ha.

3. Otonomi Daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian, dan persandian

a. Jumlah Bank dan Cabang

Perkembangan jenis dan jumlah Bank di

Kabupaten Banjarnegara mengalami tren yang

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa

pangsa pasar untuk pembiayaan pada UMKM

dan lainnya masih cukup potensial.

Jumlah perbankan di Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2011 sebanyak 26

unit/cabang pembantu, yang meliputi: Bank

BRI Cabang Banjarnegara dengan 18 unit;

Bank Jateng dengan jumlah kantor cabang

pembantu sebanyak satu unit; Bank BCA

cabang Banjarnegara; Bank BII cabang

pembantu Banjarnegara; Bank Mandiri cabang

pembantu Banjarnegara; Bank Danamon

cabang Banjarnegara; Bank BNI cabang

pembantu Banjarnegara; Bank Danamon Letjen

Karjono; Bank BTPN S. Parman; Bank BTPN

Purwareja Klampok; Bank Muamalat Indonesia

(Tbk); PT. Bank Syariah Mandiri; PT. Bank

Danamon Simpan Pinjam di Karangkobar dan

Purwareja Klampok; dan PT. Bank OC BC NISP

(Tbk).


Gambar 2.150. Jumlah Bank dan Cabang di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

26 26 30 33 34

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah bank dan cabang


b. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Jumlah perusahaan asuransi dan cabang

di Kabupaten Banjarnegara relatif tidak

berkembang. Hal ini dapat berarti belum

luasnya pangsa pasar asuransi di Banjarnegara

sehingga investor belum tertarik menanamkan

modalnya pada bisnis ini.


Gambar 2.151. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang


c. Jenis, Kelas, dan Jumlah Hotel/Penginapan

dan Restoran

Jumlah hotel di Kabupaten Banjarnegara

adalah sebanyak 11 buah, yang terdiri dari

satu buah hotel bintang 1, dua buah hotel

melati 3, lima buah hotel melati 2, dan tiga

buah hotel melati 1.

Restoran yang layak dikunjungi wisatawan

terdapat di Kabupaten Banjarnegara sebanyak

29 restoran, yang terdiri atas tujuh restoran

piring emas, sembilan restoran piring perak,

dan tiga belas restoran yang belum

diklasifikasi.

4. Lingkungan Hidup

Aspek daya saing daerah fokus fasilitas

wilayah/infrastruktur bidang lingkungan hidup

diukur dengan indikator persentase rumah tangga

yang menggunakan air bersih. Angka capaian pada

tahun 2007 adalah sebesar 35,80%, pada tahun

2 2 2 2

3

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah perusahaan asuransi dan cabang


2010 angka capaian meningkat menjadi sebesar

45,40%.

Persentase capaian rumah tangga yang

menggunakan air bersih di Kabupaten Banjarnegara

disajikan pada grafik di bawah ini:


Gambar 2.152. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih


2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas diperoleh dari jumlah

tindak kriminal yang terjadi selama satu tahun

dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000.

Indikator ini berguna untuk menggambarkan

tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas

yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara ditampilkan

pada grafik di bawah ini:


Gambar 2.153. Angka Kriminalitas di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

35,80 39,70 42,05 45,40

2007 2008 2009 2010

Rumah tangga yang menggunakan air bersih (%)

130 146

251

355

110

2007 2008 2009 2010 2011

Angka kriminalitas


b. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah

demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu)

tahun. Jumlah demonstrasi yang terjadi

menunjukkan kestabilan kondisi politik dan sosial

di suatu daerah, semakin sedikit demonstrasi yang

terjadi berarti semakin stabil kondisi suatu daerah.

Demonstrasi di Kabupaten Banjarnegara

selama kurun waktu 2007-2011 sebanyak sembilan

demonstrasi, yaitu lima demonstrasi pada tahun

2010 dan empat demonstrasi pada tahun 2011.

c. Lama Proses Perizinan

Lama proses perizinan rata-rata adalah 3 hari.

Berikut ini disajikan tabel rata-rata lama proses

perizinan:

Tabel 2.49. Rata-rata Lama Proses Perizinan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

Jenis

Perizinan

Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

HO 3 hari

setelah

survei

lokasi

3 hari

setelah

survei

lokasi

3 hari

setelah

survei

lokasi

3 hari

setelah

survei

lokasi

3 hari

setelah

survei

lokasi

IMB 3 hari

setelah

survei

lokasi

3 hari

setelah

survei

lokasi

3 hari

setelah

survei

lokasi

3 hari

setelah

survei

lokasi

3 hari

setelah

survei

lokasi

SIUP 1-3 hari

kerja

1-3 hari

kerja

1-3 hari

kerja

1-3 hari

kerja

1-3 hari

kerja

Penggunaan

Alun-alun

3 hari kerja 3 hari kerja 3 hari kerja 3 hari kerja 3 hari kerja


d. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis dan jumlah pajak yang diterapkan di

Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara.Secara

keseluruhan terdapat 8 jenis pajak dan 26 jenis


retribusi yang diterapkan di Kabupaten

Banjarnegara.

Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak galian golongan C, pajak

parkir, dan pajak sarang burung. Sedangkan

retribusi terbagi menjadi retribusi jasa umum,

retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan

tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi

pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/

kebersihan, biaya KTP/akte Capil, parkir di tepi

jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan

bermotor, pemakaian alat pemadam kebakaran,

pelayanan pendidikan, pelayanan leges, dan jasa

PPWP ketenagakerjaan. Retribusi jasa usaha terdiri

dari retribusi pemakaian kekayaan daerah,

terminal, tempat parkir khusus, pengelolaan

tinja/kakus, rumah potong hewan, tempat rekreasi

dan olahraga, penjualan produk daerah, jasa usaha

konstruksi, dan jasa usaha pariwisata. Sedangkan

retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi IMB,

ijin gangguan/keramaian, ijin trayek, ijin bidang

perindustrian dan perdagangan, ijin pelayanan

kesehatan, jasa usaha konstruksi, dan jasa usaha

pariwisata.

e. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan instrumen kebijakan daerah

yang sifatnya formal, melalui instrumen Perda dapat

diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif

terhadap aktivitas ekonomi.

Perda yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara yang mendukung iklim usaha

diantaranya Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Kerjasama Daerah dan Perda Nomor 11 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Banjarnegara.


2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja salah satunya ditentukan

oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi

tingkat pendidikan, maka akan semakin baik

kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada

suatu daerah dapat dilihat dari tingkat penduduk

yang telah menyelesaikan pendidikan S1/S2/S3.

Rasio dihitung dengan membandingkan jumlah

lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk,

kemudian dikalikan 10.000. Pada Oktober 2011

jumlah lulusan S1/S2/S3 sebesar 10.163 orang.

Angka rasio per 10.000 penduduk selengkapnya

dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


Gambar 2.154. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk

mengukur besarnya beban yang harus ditanggung

oleh setiap penduduk berusia produktif (15-64

tahun) terhadap penduduk yang tidak produktif

(<15 tahun dan >64). Rasio ini memberikan

gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Angka Rasio diperoleh dengan membandingkan

jumlah penduduk usia <15 tahun dan usia >64

tahun dengan penduduk usia 15-64 tahun.

120,19191,36

109,79 108,97

2007 2008 2009 2010

Rasio lulusan S1/S2/S3



Gambar 2.155. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

c. Rasio PNS yang Lulus S1/S2/S3

Peningkatan kualitas sumber daya manusia)

merupakan kunci keberhasilan pembangunan.

Pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar

mampu dan memiliki etos kerja yang produktif,

terampil, kreatif, disiplin dan profesional, selain itu

juga mampu memanfaatkan kesempatan untuk

mengembangkan ilmu melalui pendidikan formal

dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di

segala bidang. Kualitas SDM ini berkaitan erat

dengan kualitas aparat yang tersedia untuk mengisi

jabatan di jajaran Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara baik jabatan struktural maupun

fungsional, sebab suatu jabatan dengan kualitas

SDM yang semakin tinggi tingkat pendidikannya

diharapkan akan semakin berkualitas dalam

menjalankan tugas yang diamanatkan. Rasio PNS

yang lulus S1 jumlahnya terus meningkat,

sedangkan rasio PNS yang lulus S2/S3 relatif

stabil.

Sumber: BKD Kab. Banjarnegara 2011

Gambar 2.156. Rasio PNS yang Lulus S1/S2/S3


40,60 40,6037,81 39,75

2007 2008 2009 2010

Rasio ketergantungan (%)

25,61 27,2032,19 32,09

36,87

1,39 1,50 1,64 1,56 1,68

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio PNS lulus S1 (%) Rasio PNS lulus S2/S3 (%)


RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 III - 1

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah

pada kabupaten/kota. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian

kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber

keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada

daerah dengan tujuan semakin mendekatkan pelayanan publik

kepada masyarakat, dan meningkatkan aktivitas perekonomian

daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan

bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem

keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas

penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan

stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal

antara pusat dengan daerah dan antar daerah.

3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh

dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan

daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAN KERANGKA PENDANAAN


perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal

yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah

secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan

keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda

pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk

mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat

dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Menurut Abdul Halim (2001) dalam “Bunga Rampai

Manajemen Keuangan Daerah” ciri utama suatu daerah mampu

melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan

daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan

kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan (2)

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal

mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan

terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan

pusat dan daerah.

Sampai tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara masih sangat

tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat, terutama pada

pendapatan. Tingkat ketergantungan fiskal yang besar ini

sangat berpengaruh pada perencanaan pembangunan sampai

dengan pelaksanaannya. Pemberlakuan Undang-Undang 28

Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi angin

segar bagi Pemerintah Kabupaten untuk lebih meningkatkan

kerangka pendanaan yang bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah. Rencana masuknya Pajak Bumi Bangunan (PBB)

perkotaan dan pedesaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) ke dalam Pajak Daerah perlu disikapi

dengan baik karena dapat menjadi tonggak dalam mencapai

kemandirian daerah dalam era otonomi.


Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah

adalah Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi

Fiskal diukur dengan membandingkan kontribusi realisasi

Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

APBD. Dengan demikian dapat diketahui persentase kontribusi

Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah.

Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten

Banjarnegara periode tahun 2006-2010, dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2006-2010

Tahun Pendapatan Asli Daerah

Total Penerimaan

Daerah

Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

2006 43.899.815.043 616.796.378.674 7,12%

2007 44.872.943.821 717.479.243.648 6,25%

2008 46.521.396.931 788.924.961.808 5,90%

2009 60.636.814.797 809.652.760.550 7,49%

2010 62.486.768.063 921.076.575.019 6,78%

RATA-RATA 51.683.547.731 770.785.983.940 6,71%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

Dari tabel di atas, rata-rata Derajat Desentralisasi

Kabupaten Banjarnegara periode tahun 2006-2010 adalah

sebesar 6,71%. Ini menunjukkan peran pendapatan asli daerah

dalam pendanaan masih terbilang kecil. Meski demikian

Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi

Daerah memberi harapan bagi Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era

desentralisasi fiskal ini.

Bappenas dan UNDP dalam “Studi Evaluasi Dampak

Pemekaran Daerah 2001-2007” yang diterbitkan pada Bulan

Juli 2008 menggunakan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah sebagai salah satu kriteria untuk mengevaluasi kinerja

keuangan pemerintah daerah. Indeks ini merefleksikan kinerja

keuangan pemerintah daerah baik secara mikro maupun makro,

dengan indikator-indikator yang terukur, berimbang, dan

komprehensif. Indikator-indikator tersebut antara lain :


a) Ketergantungan Fiskal (KF)

Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Dana

Alokasi Umum (yang sudah dikurangi Belanja Pegawai)

dalam Total Pendapatan anggaran daerah.

b) Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP)

Proporsi PAD tidak dinyatakan dalam total nilai APBD,

namun dinyatakan sebagai persentase dari PDRB Kabupaten

yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan

kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan

asli daerah berdasarkan kapasitas penciptaan pendapatan

(income generation) masing-masing daerah.

c) Proporsi Belanja Modal (PBM)

Indikator ini menunjukkan arah pengelolaan belanja

pemerintah pada manfaat jangka panjang, sehingga

memberikan efek multiplier yang lebih besar terhadap

perekonomian. Indikator ini dirumuskan sebagai persentase

dari Belanja Modal dengan Total Belanja pada anggaran

daerah.

d) Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP)

Indikator ini menunjukkan kontribusi pemerintah

dalam menggerakkan perekonomian. Nilainya dinyatakan

sebagai persentase Total Belanja Pemerintah dalam PDRB

kabupaten yang bersangkutan.

Dari keempat indikator di atas dapat dihitung Indeks Kinerja

Keuangan Pemerintah dengan rumus:

��, � = �100 − ��, �� + ��, � + ��, � + ��, ��

4

Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara periode tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel

berikut.


Tabel 3.2. Indeks Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010

Tahun Ketergan tungan Fiskal

Kapasitas Penciptaan Pendapatan

Proporsi Belanja Modal

Kontribusi Sektor

Pemerintah

Indeks Kinerja

Keuangan Pemerintah

Daerah

2006 68,99% 1,06% 21,52% 12,19% 25,94%

2007 76,78% 0,95% 21,10% 12,97% 27,95%

2008 84,77% 0,84% 19,31% 12,96% 29,47%

2009 88,95% 1,01% 10,53% 12,21% 28,17%

2010 101,27% 0,93% 17,96% 12,89% 33,26% Rata-Rata

84,15% 0,96% 18,08% 12,64% 28,96%

Sumber: - Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

� PDRB Kabupaten Banjarnegara (diolah)

Tabel di atas memberikan informasi mengenai indeks

kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Ditinjau dari indikator

ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat selama kurun

waktu 2006-2010 menunjukan bahwa ketergantungan fiskal

semakin tinggi. Bahkan ketergantungan fiskal Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2010 melebihi 100%, ini terjadi

dikarenakan belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi DAU.

Kapasitas penciptaan pendapatan diukur dengan

persentase dari perbandingan PAD dengan PDRB harga berlaku.

Rata-rata KPP selama kurun waktu 2006-2010 masih rendah,

yaitu hanya sebesar 0,96%.

Proporsi belanja modal menggambarkan besarnya

persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja

modal. Selama kurun waktu 2006-2010, proporsi belanja modal

menunjukkan tren yang menurun. Penurunan tertinggi terjadi

pada tahun 2009, dimana proporsi belanja modal hanya sebesar

10,53% yang dikarenakan adanya perubahan ketentuan dari

Pemerintah Pusat dimana alokasi DAK Pendidikan diubah dari

langsung/modal ke tidak langsung/hibah.

Kontribusi sektor pemerintah diukur dengan persentase

dari total belanja pemerintah dengan PDRB harga berlaku. Rata-

rata kontribusi sektor pemerintah selama kurun waktu 2006-

2010 relatif stabil dengan angka rata-rata sebesar 12,64%.


Indeks Kinerja Keuangan sempat terjadi penurunan pada

tahun 2009, penurunan ini dikarenakan terjadinya penurunan

proporsi belanja modal yang signifikan. Untuk meningkatkan

indeks kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan

peningkatan kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja

modal, dan kontribusi sektor pemerintah sehingga tingkat

ketergantungan fiskal daerah akan menurun.

Grafik yang menunjukkan Indeks Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah ditampilkan pada grafik di bawah:

Sumber: - Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

� PDRB Kabupaten Banjarnegara (diolah)

Gambar 3.1. Indeks Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2010

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara

selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu

2006-2010, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar

11,40%. Rata-rata pertumbuhan terbesar ada pada

komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

sebesar 62,30%. Kemudian ditempat kedua adalah

Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 9,82%. Dana Perimbangan

menjadi komponen dengan rata-rata pertumbuhan

yang terkecil sebesar 4,91%.

Gambaran lengkap pendapatan daerah di

Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel

berikut:

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2006 2007 2008 2009 2010

IKKPD


Rata-rata Kabupaten Banjarnegara

Sumber: Laporan Realisasi APBD

Sumber: Laporan Realisasi APBD

Perkembangan Proporsi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara

No Uraian

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Daerah

1.1.1.Pajak Daerah

1.1.2.Retribusi Daerah

1.1.3.

Hasil Pengelolaan Keuangan

Daerah

1.1.4.Lain�Lain PAD Yang Sah

1.2. Dana Perimbangan

1.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

1.2.2.Dana Alokasi Umum

1.2.3.Dana Alokasi Khusus

Dana Perimbangan Dari Provinsi

1.3.

Lain�lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

1.3.1.Hibah

1.3.2.Dana Darurat

1.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak Dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

1.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus

1.3.5.

Bantuan Keuangan Dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.6.

Dana Penguatan Desentralisasi

Fiskal dan Percepatan

Pembangunan Daerah

2006

7,94% 7,12%

92,06%

0,00%

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011

Tabel 3.3. rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan DaerahKabupaten Banjarnegara Tahun 2006

Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi

Pendapatan Asli Daerah terhadap

Daerah Kabupaten Banjarnegara mulai tahun 2006

hingga 2010 berada pada kisaran 6,75% s/d 8,22%

hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan

keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih

tinggi. Berikut gambaran besaran kom

komponen penyusun Pendapatan Kabupaten

Banjarnegara:

Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara

Gambar 3.2. Perkembangan Proporsi Unsur Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006

2006 (RP) 2007 (RP) 2008 (RP)

552,723,693,987 629,935,525,508 689,085,527,646 737,321,723,389

43,899,815,043 44,872,943,821 46,521,396,931

6,538,705,903 6,810,613,473 7,314,771,313

22,441,045,436 25,215,360,113 27,229,680,471 39,104,932,160

Hasil Pengelolaan Keuangan

1,257,566,505 1,355,836,750 1,747,447,371

13,662,497,199 11,491,133,485 10,229,497,776

508,823,878,944 533,980,012,916 587,833,091,702 609,869,013,184

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

30,491,978,902 37,097,012,916 40,257,528,702 39,151,938,184

422,509,000,000 452,544,000,000 488,707,563,000 504,757,075,000

31,865,000,000 44,339,000,000 58,868,000,000 65,960,000,000

Dana Perimbangan Dari Provinsi 23,957,900,042

Lain�lain Pendapatan Daerah

� 51,082,568,771 54,731,039,013

� � 88,993,419

� 12,000,000,000 3,500,000,000

Provinsi dan Pemerintah Daerah

� 17,953,975,641 22,240,952,344 27,006,718,408

Dana Penyesuaian dan Otonomi

� � 7,844,720,000 14,326,425,000

Bantuan Keuangan Dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya � 21,128,593,130 21,056,373,250 20,553,400,000

Dana Penguatan Desentralisasi

� � �

2007 2008 2009 2010

7,12% 6,75% 8,22% 7,35%

84,77% 85,31% 82,71%72,38%

8,11% 7,94% 9,06%

- 2016 III - 7

Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi

Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan

ten Banjarnegara mulai tahun 2006

berada pada kisaran 6,75% s/d 8,22%,

hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan

keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih

Berikut gambaran besaran komponen-

ndapatan Kabupaten

Perkembangan Proporsi Unsur Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010

2009 (RP) 2010 (RP)

Rata�rata

Pertumbuh

an (%)

737,321,723,389 849,712,579,681 11.40%

60,636,814,797 62,486,768,063 9.82%

8,161,471,252 9,265,190,711 9.16%

39,104,932,160 39,760,948,541 16.41%

3,619,844,600 3,348,725,471 34.09%

9,750,566,785 10,111,903,340 �6.96%

609,869,013,184 615,050,728,641 4.91%

39,151,938,184 47,313,951,641 12.07%

504,757,075,000 506,783,177,000 4.70%

65,960,000,000 60,953,600,000 19.09%

�100.00%

66,815,895,408 172,175,082,977 62.30%

� 364,627,500 309.72%

� � �70.83%

27,006,718,408 23,556,433,639 10.84%

14,326,425,000 54,621,064,800 181.94%

20,553,400,000 56,442,683,000 57.29%

4,929,352,000 37,190,274,038 654.47%

2010

7,35%

72,38%

20,26%

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah


b. Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara

periode tahun 2008-2010 mengalami pertumbuhan

rata-rata per tahun sebesar 10,09%. Realisasi

penggunaan belanja daerah proporsi terbesar

digunakan untuk belanja tidak langsung yang

berada di kisaran lebih dari 60%. Proporsi belanja

tidak langsung yang besar ini tidak dapat

dilepaskan dari kontribusi belanja pegawai yang

mencapai kisaran 53% s/d 60% dari total belanja

daerah, dimana kebijakan belanja pegawai

merupakan kebijakan yang sangat tergantung pada

pemerintah pusat. Secara lengkap proporsi realisasi

belanja Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja


Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab. Banjarnegara

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Banjarnegara pada periode

tahun 2008-2010 menunjukkan perkembangan yang

cukup baik, hal tersebut terlihat dari rata-rata

pertumbuhan aset tetap Kabupaten Banjarnegara

dalam kurun waktu tahun 2008-2010 sebesar 3,26%,

atau secara nominal rata-rata penambahan aset tetap

kurang lebih Rp. 100 Milyar. Bila dibandingkan dengan

No Uraian 2008 (Rp.) 2008 (%) 2009 (Rp.) 2009 (%) 2010 (Rp.) 2010 (%)

A

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 469,284,101,631 65.52% 547,746,620,246 74.49% 589,664,206,537 68.24%

1 Belanja Pegawai 383,771,807,392 53.58% 423,263,331,708 57.56% 517,565,328,428 59.90%

2 Belanja Bunga 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

3 Belanja Subsidi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

4 Belanja Hibah 1,143,240,000 0.16% 42,738,640,000 5.81% 2,712,666,500 0.31%

5 Belanja Bantuan Sosial 21,159,710,063 2.95% 14,280,921,715 1.94% 6,468,130,000 0.75%

6 Belanja Bagi Hasil 0 0.00% 0 0.00% 0.00%

7

Belanja Bantuan

Keuangan 62,917,371,526 8.78% 66,645,144,502 9.06% 62,368,717,609 7.22%

8 Belanja Tidak Terduga 291,972,650 0.04% 818,582,321 0.11% 549,364,000 0.06%

B BELANJA LANGSUNG 246,951,830,007 34.48% 187,592,144,966 25.51% 274,398,229,455 31.76%

1 Belanja Pegawai 20,981,558,549 2.93% 25,913,625,091 3.52% 23,220,095,030 2.69%

2 Belanja Barang dan Jasa 87,682,820,344 12.24% 84,278,577,572 11.46% 95,963,246,599 11.11%

3 Belanja Modal 138,287,451,114 19.31% 77,399,942,303 10.53% 155,214,887,826 17.96%

TOTAL 716,235,931,638 100.00% 735,338,765,212 100.00% 864,062,435,992 100.00%


total belanja daerah, maka rata-rata belanja yang

diinvestasikan pada aset tetap sebesar 13%.

Tabel 3.5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah


No. Uraian 2008 2009 2010

Rata-rata Per-tumbuh-an (%)

1 ASET

1.1 ASET LANCAR 86.564.350.088 84.326.465.305 71.141.105.499 -9,11%

1.1.1 Kas 70.181.928.415 69.265.881.309 52.056.274.667 -13,08%

1.1.2 Piutang 4.398.546.622 4.744.134.027 4.258.165.897 -1,19%

1.1.3 Persediaan 11.983.875.051 10.316.449.969 14.826.664.935 14,90%

1.2. ASET TETAP 3.315.572.400.298 3.416.413.956.523 3.535.203.440.117 3,26%

1.2.1 Tanah 1.019.761.191.391 1.020.572.121.191 997.356.878.191 -1,10%

1.2.2 Peralatan dan mesin 141.288.923.437 154.955.233.927 183.398.741.184 14,01%

1.2.3 Gedung dan bangunan

895.024.827.588 961.711.590.418 982.312.611.858 4,80%

1.2.4 Jalan, irigasi, dan jaringan

1.223.056.133.469 1.250.398.327.654 1.323.917.575.408 4,06%

1.2.5 Aset tetap lainnya 19.042.304.583 19.372.955.833 32.668.672.976 35,18%

1.2.6 Konstruksi dalam pengerjaan

17.399.019.830 9.403.727.500 15.548.960.500 9,70%

1.3 ASET LAINNYA 20.994.797.979 1.715.132.829 7.974.785.725 136,57%

1.3.1 Tagihan penjualan angsuran

- - -

1.3.2 Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

208.920.879 169.820.979 135.020.979 -19,60%

1.3.3 Kemitraan dengan pihak ketiga

19.045.812.500 - - -100%

1.3.4 Aset tak berwujud - 58.041.000 58.041.000 0%

1.3.5 Aset lain-lain (Rusak) 1.740.064.600 1.487.270.850 1.368.624.750 -11,25%

1.3.6 Aset untuk dihibahkan

- - 6.413.098.996 100%

JUMLAH ASET DAERAH

3.423.131.548.365 3.502.455.554.657

3.614.319.331.341

2,76%

2 KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

206.761.371 193.257.032 237.628.652 8,21%

2.1.1 Utang perhitungan pihak ketiga

193.051.735 162.524.190 237.628.652 15,20%

2.1.2 Uang muka dari kas daerah

- - 0%

2.1.3 Pendapatan diterima dimuka

- - 0%

2.1.4 Utang Belanja 13.709.636 30.732.842 - 12,08%


No. Uraian 2008 2009 2010

Rata-rata Per-

tumbuh-an (%)

3 EKUITAS DANA

3.1 EKUITAS DANA LANCAR

86.357.588.717 84.133.208.273 70.903.476.847 -9,15%

3.1.1 SILPA 69.831.037.161 68.863.995.338 51.686.139.027 -13,16%

3.1.2 Cadangan piutang 4.398.546.622 4.744.134.027 4.258.165.897 -1,19%

3.1.3 Cadangan persediaan

11.983.875.051 10.316.449.969 14.826.664.935 14,90%

3.1.4 Pendapatan yang ditangguhkan

157.839.519 239.361.781 132.506.988 3,50%

3.1.5

Dana Yang disediakan untuk hutang jangka pendek

(13.709.636) (30.732.842) - 12,08%

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI

3.389.349.771.378 3.462.003.870.233 3.584.557.710.769 2,84%

3.2.1 Diinvestasikan dalam aset tetap

3.315.572.400.298 3.416.413.956.523 3.535.203.440.117 3,26%

3.2.2 Diinvestasikan dalam aset lainnya

20.994.797.979 1.715.132.829 7.974.785.725 136,57%

3.2.3 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

52.782.573.101 43.874.780.881 41.379.484.927 -11,28%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

3.475.914.121.466 3.546.330.335.538 3.655.698.816.268 2,55%

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

Untuk menganalisis neraca Kabupaten

Banjarnegara periode tahun 2008-2010 digunakan

analisis rasio sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2008-2010

NO Uraian 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%)

1 Rasio lancar (current ratio) 41.866,79% 43.634,36% 29.937,93%

2 Rasio quick (quick ratio) 36.070,80% 38.296,16% 23.698,51%

3 Rasio total hutang terhadap total asset

0,006% 0,006% 0,007%

4 Rasio hutang terhadap modal

0,006% 0,005% 0,007%

5 Rata-rata umur piutang - 2,26 1,93

6 Rata-rata umur persediaan - 339,61 444,79

7 Perputaran total aktiva (total assets turn over)

1,40% 1,77% 1,77%

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kab. Banjarnegara (diolah) Rasio Likuiditas yaitu Rasio yang menunjukkan

hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari

sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk

melihat kemampuan entitas dalam memenuhi

kewajiban lancarnya.


a. Rasio Lancar

Tabel 3.7.

Rasio Lancar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010

2008 2009 2010

Aktiva Lancar 86.564.350.088 84.326.465.305 71.141.105.499

Kewajiban

Jangka Pendek 206.761.371 193.257.032 237.628.652

Rasio Lancar

(Aktiva Lancar:

Kewajiban

Jangka

Pendek)

41.866,79% 43.634,36% 29.937,93%

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kab. Banjarnegara

(diolah)

Meski terlihat menurun dari 2 tahun

sebelumnya rasio lancar pada tahun 2010 masih

menunjukkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

masih sangat sehat, karena aset lancarnya lebih

besar daripada kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Quick

Tabel 3.8.

Rasio Quick Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010

2008 2009 2010

Aktiva Lancar 86.564.350.088 84.326.465.305 71.141.105.499

Persediaan 11.983.875.051 10.316.449.969 14.826.664.935

Kewajiban Jangka

Pendek 206.761.371 193.257.032 237.628.652

Rasio Quick (aktiva

lancar – persediaan) :

kewajiban jangka pendek

36.070,80% 38.296,16% 23.698,51%


Quick rasio merupakan rasio lancar dengan

mengurangi tingkat persediaan dari current asset-

nya. Pada tahun 2010 rasio ini tampak menurun

namun demikian tergolong masih sangat sehat.

Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio leverage

yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan

oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari

kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk


mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai

oleh hutang, rasio ini menunjukkan indikasi tingkat

keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio

yang tergabung dalam Rasio Leverage adalah:

a. Rasio total hutang terhadap total aset

Tabel 3.9.

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset


2008 2009 2010

Total Hutang 206.761.371 193.257.032 237.628.652

Total Aset 3.423.131.548.365 3.502.455.554.657 3.614.319.331.341

Rasio (Total

Hutang : Total

Aset)

0,006% 0,006% 0,007%

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kab. Banjarnegara

(diolah)

Rasio ini pada tahun 2010 mengalami kenaikan

meski demikian dengan besaran 0,007% ini

menunjukkan bahwa nilai total hutang jauh

dibawah nilai total aset.

b. Rasio hutang terhadap modal

Tabel 3.10.

Rasio Total Hutang Terhadap Modal


2008 2009 2010

Total Hutang 206,761,371 193,257,032 237,628,652

Ekuitas Dana

Lancar

6,357,588,717 84,133,208,273 70,903,476,847

Ekuitas Dana

Investasi

3,389,349,771,378 3,462,003,870,233 3,584,557,710,769

Total Ekuitas

(Ekuitas Dana

Lancar+ Ekuitas

Dana Investasi)

3,475,707,360,095 3,546,137,078,506 3,655,461,187,616

Rasio (Total

Hutang : Total

Ekuitas)

0,006% 0,005% 0,007%


Rasio ini pada tahun 2010 mengalami kenaikan

meski demikian dengan besaran seperti tersebut di

atas, menunjukkan bahwa nilai total hutang jauh


dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah


Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat

aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah

Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan antara lain :

a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat

berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi

piutang (mengubah piutang menjadi kas). Terlihat

dari hasil perhitungan yang menunjukkan waktu

yang dibutuhkan adalah antara 2-3 hari saja.

Berikut perhitungan lengkapnya :

Tabel 3.11.

Rata-Rata Umur Piutang Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2008-2010

2008 2009 2010

Saldo Awal Piutang - 4.398.546.622 4.744.134.027

Saldo Akhir Piutang 4.398.546.622 4.744.134.027 4.258.165.897

Rata-rata piutang

pendapatan daerah ((saldo

awal piutang + saldo akhir

piutang) : 2)

- 4.571.340.325 4.501.149.962

Pendapatan Daerah 689.085.527.646 737.321.723.389 849.712.579.681

Perputaran piutang

(pendapatan daerah/rata-

rata piutang pendapatan

daerah)

- 161,2922406 188,7767763

Rata-rata umur piutang

(365 : perputaran piutang)

- 2,26 1,93


b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk

melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk

persediaan (menggunakan persediaan untuk

memberi pelayanan publik). Dari hasil perhitungan

dapat diketahui bahwa rata-rata umur persediaan

tahun 2009 339,61 sedangkan pada tahun 2010

adalah 444,79 hari. Hal ini menunjukkan minimnya

input berupa persediaan yang dimasukkan untuk

menghasilkan output pelayanan publik oleh


Pemerintah Daerah. Perhitungan lengkap dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.

Rata-Rata Umur Persediaan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2008-2010

2008 2009 2010

Saldo Awal Persediaan - 11.983.875.051 10.316.449.969

Saldo Akhir Persediaan 11.983.875.051 10.316.449.969 14.826.664.935

Rata-Rata Nilai Persediaan

((saldo awal persediaan + saldo

akhir persediaan) : 2)

- 11.150.162.510 12.571.557.452

Nilai Persediaan Yang

Digunakan Dalam Satu Tahun

- 11.983.875.051 10.316.449.969

Perputaran Persediaan (nilai

persediaan yang digunakan

dalam satu tahun: rata-rata

nilai persediaan)

- 1,074771335 0,820618289

Rata-Rata Persediaan (365 :

perputaran persediaan)

- 339,61 444,79


c. Perputaran total aktiva (total assets turn over), rasio

ini mengalami kenaikan pada tahun 2009 tetapi

stagnan pada tahun 2010. Dari angka yang

cenderung kecil, menggambarkan bahwa

peningkatan aset tetap yang dimiliki Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara tidak mendorong semakin

besarnya PAD yang diterima. Perhitungan lengkap

dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel 3.13. Perputaran Total Aktiva Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2008-2010

2008 2009 2010

Pendapatan Asli

Daerah

46.521.396.931 60.636.814.797 62.486.768.063

Aset Tetap 3.315.572.400.298 3.416.413.956.523 3.535.203.440.117

Perputaran Total

Aktiva (PAD/Aset

Tetap

1,40% 1,77% 1,77%




3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan

semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi

anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan

disusun secara otonomi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi

dan dikompilasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai entitas pelaporan menjadi

Laporan Keuangan Kabupaten Banjarnegara.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan

Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan berhasil. Ini dapat

dilihat dari hasil audit BPK yang memberikan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan

Daerah. Diharapkan pada tahun 2014 opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Daerah dapat menjadi Wajar Tanpa

Pengecualian dengan fokus membenahi pengelolaan aset

daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pemenuhan kebutuhan aparatur periode 2008-

2010 secara total mempunyai rata-rata pertumbuhan

sebesar 14,49%. Dari komponen Belanja Tidak

Langsung rata-rata pertumbuhan mencapai 142,93%

hal ini disebabkan mulai tahun 2010 tambahan

penghasilan guru sertifikasi dan non sertifikasi

ditransfer terlebih dahulu ke kas daerah, dimana

sebelumnya dari pusat langsung ditransfer ke rekening

penerima tunjangan tersebut. Melihat rincian per item

tampak pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar

masing-masing tahun adalah belanja pegawai dimana

mencapai 60-75% sehingga pemenuhan kebutuhan

aparatur sangat tergantung pada kebijakan pemerintah

pusat. Secara lengkap realisasi belanja pemenuhan

kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.14. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur



Berdasarkan tabel tersebut di atas proporsi

terhadap total pengeluaran daerah, belanja pemenuhan

kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara besarannya berada pada kisaran 57-64%.

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur


No Uraian

Total Belanja Untuk

Pemenuhan Kebutuhan

Aparatur (Rp.)

Total Pengeluaran (Belanja +

Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)

Persentase

(a) (b) (a)/(b) x 100%

1 TA 2008 415.719.836.774 719.093.924.647 57,81%

2 TA 2009 455.669.685.823 740.788.765.212 61,51%

3 TA 2010 553.376.135.583 869.390.435.992 63,65%


No Uraian 2008 (Rp.) 2009 (Rp.) 2010 (Rp.)

Rata�Rata

Per�

tumbuhan

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 383,831,397,392 423,263,331,708 517,565,328,428 16.28%

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 344,963,081,434 391,493,753,852 417,841,774,021 10.11%

2 Belanja Tambahan Penghasilan 28,409,654,269 21,998,126,616 89,845,588,097 142.93%

3

Belanja Penerimaan Anggota dan

Pimpinan DPRD serta Operasional

KDH/WKDH 7,467,224,469 8,103,867,544 8,445,490,369 6.37%

4 Belanja Pemungutan Pajak Daerah 2,991,437,220 1,667,583,696 1,432,475,941 �29.18%

B BELANJA LANGSUNG 31,888,439,382 32,406,354,115 35,810,807,155 6.06%

1 Belanja Honorarium PNS 3,415,540,600 3,137,512,360 4,378,150,400 15.70%

2 Belanja Uang Lembur 617,421,775 748,906,750 843,009,500 16.93%

3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 100,750,000 340,810,000 23,600,000 72.60%

4

Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS 3,227,193,500 2,752,515,181 1,541,366,500 �29.36%

5 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 755,060,000 273,236,000 304,324,900 11.38%

6 Belanja Makanan dan Minuman 1,180,745,147 1,005,001,225 1,210,161,545 2.76%

7

Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya 163,050,000 419,055,000 368,395,000 72.46%

8

Belanja Pakaian Khusus dan Hari�

Hari Tertentu 153,972,500 164,637,000 128,580,000 �7.49%

9 Belanja Perjalanan Dinas 13,202,619,860 12,287,988,649 13,599,469,070 1.87%

10 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 0 0 0 0.00%

11 Belanja Pemulangan Pegawai 0 0 0 0.00%

12

Belanja Modal (Kantor, Mobil

Dinas, Mebelair, Peralatan dan

Perlengkapan) 9,072,086,000 11,276,691,950 13,413,750,240 21.63%

TOTAL 415,719,836,774 455,669,685,823 553,376,135,583 15.53%


3.2.2. Analisis Pembiayaan

Kebutuhan pemenuhan dana pembangunan

mengharuskan Kabupaten Banjarnegara memprediksi

pembiayaan pada tahun yang bersangkutan. Pada

kurun waktu tahun 2008-2010 defisit anggaran dapat

ditutup oleh pembiayaan yang diprediksikan. Secara

lengkap defisit anggaran dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.16. Defisit Anggaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010


Tabel 3.16. menunjukkan bahwa untuk menutup

defisit anggaran pada tahun 2008-2010 pos paling

besar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Tahun Angaran Sebelumnya. Persentase paling besar

terjadi pada tahun 2009 dimana mencapai 20 kali lipat

dari defisit anggaran yang ada. Berikut komposisi

lengkap penutup defisit anggaran :

No. Uraian 2008 (Rp.) 2009 (Rp.) 2010 (Rp.)

1 Realisasi Pendapatan Daerah 689,085,527,646 737,321,723,389 849,712,579,681

Dikurangi Realisasi :

2 Belanja Daerah 716,235,931,638 735,338,765,212 864,062,435,992

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2,857,993,009 5,450,000,000 5,328,000,000

A Defisit Anggaran (30,008,397,001) (3,467,041,823) (19,677,856,311)

Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :

4Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun

Angaran Sebelumnya 99,675,184,162 69,831,037,161 68,863,995,338

5 Pencairan Dana Cadangan � � �

6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan � � �

7 Penerimaan Pinjaman Daerah � 1,250,000,000 1,250,000,000

8 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah � 1,250,000,000 1,250,000,000

9 Penerimaan Piutang Daerah 164,250,000 �

B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 99,839,434,162 72,331,037,161 71,363,995,338

A�B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 69,831,037,161 68,863,995,338 51,686,139,027


Tabel 3.17. Komposisi Penutup Defisit Anggaran Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2008-2010

No. Uraian

Proporsi Dari Total Defisit Anggaran

2008 (%)

2009 (%)

2010 (%)

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Angaran Sebelumnya

332,16% 2.014,14% 349,96%

2 Pencairan Dana Cadangan 0,00% 0,00% 0,00%

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

0,00% 0,00% 0,00%

4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00% 36,05% 6,35%

5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

0,00% 36,05% 6,35%

6 Penerimaan Piutang Daerah 0,55% 0,00% 0,00%

7 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

232,70% 1.986,25% 262,66%


Berdasarkan tabel 3.17. dari SILPA yang ada perlu

dilakukan perhitungan untuk mengetahui darimana

pos-pos APBD yang menyebabkan adanya SILPA

tersebut. Gambaran lengkap penyusun SILPA dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010


Pada tahun 2008-2009 pos terbesar penyumbang

SILPA adalah sisa dari belanja pegawai yang berada

pada kisaran 33-43%. Sedangkan pada tahun 2010 sisa

Rp% dari

SiLPARp

% dari

SiLPARp

% dari

SiLPA

1 Jumlah SiLPA 69,831,037,161 100% 68,863,995,338 100% 51,686,139,027 100%

2 Pelampauan penerimaan PAD 3,794,558,931 5.43% 1,624,295,797 2.36% 745,171,063 1.44% �55.66%

3Pelampauan penerimaan dana

perimbangan 11,784,445,702 16.88% 3,224,164,184 4.68% 6,555,800,641 12.68% 15.35%

4Pelampauan penerimaan lain�lain

pendapatan daerah yang sah 10,941,137,013 15.67% 17,797,225,408 25.84% (809,983,023) �1.57% �20.94%

5Sisa penghematan belanja atau

akibat lainnya 17,190,814,557 24.62% 15,313,333,978 22.24% 25,625,860,774 49.58% 28.21%

6 Dana Tidak Terduga yang tidak cair 3,039,043,350 4.35% 681,417,679 0.99% 450,636,000 0.87% �55.72%

7 Sisa Belanja Pegawai 23,081,037,608 33.05% 30,223,558,292 43.89% 19,118,653,572 36.99% �2.90%

8

Kewajiban kepada pihak ketiga

sampai dengan akhir tahun belum

terselesaikan

� 0.00% � 0.00% � 0.00% 0.00%

9 Kegiatan lanjutan � 0.00% � 0.00% � 0.00% 0.00%

No. Uraian

2008 2009 2010Rata�rata

per�tumbuh�

an*)


belanja pegawai berada pada urutan kedua dibawah pos

sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, pada

tahun ini sisa DAK 2010 yang wajib diluncurkan

kembali mencapai 10 Milyar lebih disebabkan terbitnya

Juknis penggunaan yang terlambat. Perlu dicermati

pelampauan PAD terus menurun dari tahun ke tahun

sebesar 5,43% pada 2008 hingga hanya mencapai

1,44% pada tahun 2010.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam

periode tahun 2012-2016 ini sangatlah penting untuk dikaji.

Berdasarkan dasar analisis gambaran umum pengelolaan

keuangan daerah pada periode tahun 2006-2010, maka dapat

disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program

kegiatan pada periode tahun 2012-2016. Berdasarkan potensi

pendanaan, Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi

pendanaan dari Pendapatan Asli daerah dan juga didukung oleh

Dana Perimbangan.

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta

prioritas utama merupakan belanja yang wajib untuk

dialokasikan. Analisa pos belanja yang wajib selama

tahun 2008-2010 sangat diperlukan agar dapat

diketahui tren yang berjalan selama ini, disamping itu

dapat digunakan untuk memproyeksikan untuk

kebutuhan wajib selama 5 tahun kedepan.

Berikut gambaran pengeluaran periodik wajib dan

mengikat serta prioritas utama:


Tabel 3.19. Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama


Sumber: DPPKAD Kab. Banjarnegara Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan rata-

rata pertumbuhan Pengeluaran Periodik, Wajib dan

Mengikat serta Prioritas Utama tahun 2008-2010

sebesar 13,9%. Meski rata-rata pertumbuhan belanja

adalah 13,9%, namun dalam proyeksi belanja untuk

tahun 2012-2016 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

mengambil kebijakan pertumbuhan belanja rata-rata

tiap tahunnya sebesar 4,69%.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Keuangan Pemerintah Kabupaten tidak dapat

dilepaskan dari kebijakan peningkatan PAD, yang akan

berdampak pada kemandirian daerah dalam membiayai

pembangunan. Penentuan proyeksi tentunya tetap

memperhatikan ketercapaiannya. Dalam kurun waktu

2008-2010 realisasi target Pendapatan Asli Daerah

secara keseluruhan selalu terlampaui. Secara lengkap

2012 2013 2014 2015 2016

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 560,076,903,898 14.69% 553,765,052,000 581,453,304,600 610,525,969,830 641,052,268,322 673,104,881,738

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 417,841,774,021 10.11% 544,497,100,000 571,721,955,000 600,308,052,750 630,323,455,388 661,839,628,157

2

Belanja Penerimaan Anggota dan

Pimpinan DPRD serta Operasional

KDH/WKDH 8,445,490,369 6.37% 9,267,952,000 9,731,349,600 10,217,917,080 10,728,812,934 11,265,253,581

3 Belanja Bunga - 0.00% 0 0 0 0 0

4 Belanja Bagi Hasil - 0.00% 0 0 0 0 0

5 Belanja Tambahan Penghasilan 89,845,588,097 2.00% 127,506,770,000 133,882,108,500 140,576,213,925 147,605,024,621 154,985,275,852

6 Belanja Pemungutan Pajak Daerah 1,432,475,941 26.56% 2,979,095,000 3,128,049,750 3,284,452,238 3,448,674,849 3,621,108,592

7 Alokasi Dana Desa (ADD) 27,394,575,470 0.74% 16,392,573,000 16,392,573,000 16,392,573,000 16,392,573,000 16,392,573,000

8 Tunjangan TAPD 15,117,000,000 10.00% 18,235,800,000 18,235,800,000 18,235,800,000 18,235,800,000 18,235,800,000

B BELANJA LANGSUNG 136,620,502,097 -3.99% 155,460,521,203 162,237,603,073 169,376,136,682 177,629,670,777 186,377,494,486

1

Belanja Honorarium PNS khusus untuk

guru dan tenaga medis - 0.00% 0 0 0 0 0

2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 23,600,000 72.60% 40,733,321 70,305,229 121,345,993 209,441,748 361,493,977

3 Belanja Jasa Kantor (Listrik,air, dlsb) 12,195,223,974 8.55% 13,237,654,912 14,369,191,409 15,597,450,087 16,930,698,624 18,377,911,408

4 Belanja Sewa Gedung 77,150,140 0.00% 77,150,140 77,150,140 77,150,140 77,150,140 77,150,140

5

Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor 181,870,500 0.00% 181,870,500 181,870,500 181,870,500 181,870,500 181,870,500

6 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,657,100,033 6.27% 3,886,472,331 4,130,230,795 4,389,277,722 4,664,572,001 4,957,132,660

7

Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran (PTT) 3,089,274,450 -29.19% 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000

8 Dana Alokasi Khusus (DAK) 60,953,600,000 2.23% 67,730,850,000 69,762,775,500 71,855,658,765 74,729,885,116 77,719,080,520

9 Bantuan Keuangan Provinsi 56,442,683,000 86.11% 66,805,790,000 70,146,079,500 73,653,383,475 77,336,052,649 81,202,855,281

C Pembiayaan Pengeluaran 4,078,000,000 22.03% 3,000,000,000 3,060,000,000 3,121,200,000 3,433,320,000 3,501,986,400

1 Pembentukan Dana Cadangan - 0.00% 0 0 0 0 0

2 Pembayaran Pokok Utang 1,250,000,000 0.00% 0 0 0 0 0

3

Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah 2,828,000,000 6.70% 3,000,000,000 3,060,000,000 3,121,200,000 3,433,320,000 3,501,986,400

700,775,405,995 13.90% 712,225,573,203 746,750,907,673 783,023,306,512 822,115,259,099 862,984,362,624

TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN

YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS

UTAMA(A+B+C)

ProyeksiTingkat

Per-

tumbuh-

an (%)

2008-2010

No Uraian

DATA TAHUN

DASAR

(2010 dalam Rp.)


rincian proyeksi beserta realisasinya dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 3.20. Perbandingan Target dan Realisasi PAD



3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

a. Kerangka Penerimaan

Sesuai dengan analisis-analisis di atas dapat

diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2012-2016. Pendanaan

tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam tahun 2012-2016 kebijakan pendapatan

meliputi :

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli

Daerah melalui optimalisasi sektor pajak

daerah, retribusi daerah, pendayagunaan aset

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

2. Melakukan upaya peningkatan dana

perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan

bagi hasil pajak, serta bukan pajak.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan

prasarana serta sumberdaya manusia yang ada

guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Mengembangankan sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan

potensi daerah.

5. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan

Swasta.

Target Realisasi % capaian Target Realisasi % capaian Target Realisasi % capaian

1. Pendapatan Asli Daerah 42,726,838,000 46,521,396,931 108.88% 59,012,519,000 60,636,814,797 102.75% 61,741,597,000 62,486,768,063 101.21%

1.1. Pajak Daerah 6,418,980,000 7,314,771,313 113.96% 7,063,500,000 8,161,471,252 115.54% 8,567,000,000 9,265,190,711 108.15%

1.2. Retribusi Daerah 27,485,987,000 27,229,680,471 99.07% 39,722,215,000 39,104,932,160 98.45% 41,754,277,000 39,760,948,541 95.23%

1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah 1,706,121,000 1,747,447,371 102.42% 3,363,892,000 3,619,844,600 107.61% 3,380,569,000 3,348,725,471 99.06%

1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah 7,115,750,000 10,229,497,776 143.76% 8,862,912,000 9,750,566,785 110.02% 8,039,751,000 10,111,903,340 125.77%

No Uraian2008 2009 2010


Tabel 3.21. Estimasi Penerimaan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2012-2016 (dalam jutaan)

Sumber: DPPKAD Kab. Banjarnegara

Pendapatan Asli Daerah terutama dari pos

pajak daerah mulai tahun 2014 diproyeksikan naik

cukup signifikan dengan memasukkan estimasi

jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai

amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Estimasi dana perimbangan tidak terlepas dari

kondisi keuangan negara dalam hal ini Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Jika ada kenaikan

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak lebih adalah

dikarenakan adanya kenaikan jumlah pegawai

ataupun kenaikan indeks kemahalan akibat inflasi.

Namun demikian dengan masuknya Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas

2012 2013 2014 2015 2016

Rata-

Rata Per-

tumbuh-

an

1119067.27 1161900.19 1206579.71 1256175.22 1308178.96 3.98%

63548.92 65985.58 81747.92 85017.83 88418.55 8.93%

Pajak Daerah 10529.50 10845.39 24402.12 25378.20 26393.33 34.00%

Retribusi Daerah 19688.50 20476.04 21295.08 22146.88 23032.76 4.00%

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

3917.77 4074.48 4237.46 4406.96 4583.24 4.00%

Lain-Lain PAD Yang Sah 29413.15 30589.68 31813.26 33085.79 34409.23 4.00%

786841.19 824074.34 848344.46 889790.63 933270.27 4.36%

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 37714.41 38845.84 25249.80 26259.79 27310.18 -6.00%

DAU 681395.92 715465.72 751239.01 788800.96 828241.00 5.00%

DAK 67730.85 69762.78 71855.66 74729.89 77719.08 3.50%

268677.17 271840.27 276487.33 281366.75 286490.14 1.62%

Hibah 1262.68 0 0 0 0 0%

Dana Darurat 0 0 0 0 0 0%

Dana Bagi Hasil Pajak Dari

Provinsi dan PEMDA Lainnya

21709.74 22795.23 23934.99 25131.74 26388.32 5.00%

Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

178898.96 178898.96 178898.96 178898.96 178898.96 0%

Bantuan Keuangan Dari

Provinsi atau PEMDA

Lainnya

66805.79 70146.08 73653.38 77336.05 81202.86 5.00%

47631.11 48583.73 49555.41 54510.95 55601.17 4.00%Prediksi SILPA

Uraian

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah


Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka Dana Bagi

Hasil Pajak/Bukan Pajak diproyeksikan menurun

pada tahun 2014. Untuk Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang sah diproyeksikan rata-rata naik

sebesar 1,62%.

Melihat kerangka Pendanaan maka dapat

diambil kesimpulan bahwa Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

2012-2016 berkisar kurang lebih antara 1,119 s.d.

1,308 trilyun rupiah. Untuk SILPA pada tahun 2010

terdapat SiLPA sebesar Rp. 51 milyar atau 6,08%

dari penerimaan. Dengan demikian pada tahun

2012-2016 SILPA diproyeksikan antara 4,11-4,34%

dari penerimaan atau sekitar Rp. 47-55 milyar.

b. Kerangka Belanja dan Pembiayaan

Dalam tahun 2012-2016 kebijakan belanja

daerah meliputi :

1. Peningkatan proporsi belanja untuk

penanganan isu strategis dan komitmen

nasional.

2. Peningkatan proporsi belanja langsung sebagai

implementasi kebijakan yang berdampak

langsung pada masyarakat.

3. Belanja Langsung digunakan untuk membiayai

program kegiatan dalam urusan wajib dan

pilihan.

4. Penguatan penyusunan anggaran dengan

berbasis kinerja.

Sedangkan arah kebijakan pembiayaan daerah

untuk tahun 2012-2016 adalah :

1. Memperkuat penyertaan modal daerah dalam

BUMD.

2. Meningkatkan besaran SILPA dari sisi

pelampauan pendapatan.

3. Menurunkan besaran SILPA dari sisi belanja.


Dari kebijakan yang diambil Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara dan kerangka pendanaan

untuk tahun 2012-2016 diproyeksikan, maka

selanjutnya perlu dilakukan analisa kapasitas riil

kemampuan keuangan daerah untuk mendanai

pembangunan daerah. berikut hasil perhitungan

tersebut :

Tabel 3.22. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara (dalam ribuan rupiah) Tahun 2012-2016

Sumber: LRA APBD Kab. Banjarnegara (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui kapasitas riil

kemampuan anggaran untuk pembangunan berada di

kisaran 454 Milyar pada tahun 2012, yang

diproyeksikan terus naik sampai 500 Milyar pada

tahun 2016 atau dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 3,98%.

2012 2013 2014 2015 2016

1 Pendapatan 1,119,067,272 1,161,900,186.15 1,206,579,714.13 1,256,175,217.94 1,308,178,955.60 3.98%

2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - - 0.00%

3 Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran 47,631,110 48,583,732.20 49,555,406.84 54,510,947.53 55,601,166.48 4.00%

Total penerimaan 1,166,698,382 1,210,483,918 1,256,135,121 1,310,686,165 1,363,780,122 3.98%

4Belanja Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan

Mengikat serta Prioritas Utama 712,225,573.20 746,750,907.67 783,023,306.51 822,115,259.10 862,984,362.62 4.92%

Kapasitas riil kemampuan keuangan 454,472,809 463,733,011 473,111,814 488,570,906 500,795,759 2.46%

Rata-Rata

Per-

tumbuh-an

No. Uraian Proyeksi

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 IV - 1

Analisa isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis kondisi

internal dan eksternal sampai dengan tahun 2011. Isu-isu strategis

ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang

dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan

(sustainability) pembangunan.

Penentuan isu-isu strategis tersebut yakni dengan menggali

permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada dengan

menggunakan metode simulasi dinamik sebab-akibat dengan

mencari keterkaitan masing-masing isu satu sama lainnya.

Kemudian masing-masing isu tersebut dianalisis apakah sebagai

penyebab isu yang lain atau menjadi akibat dari isu tersebut. Metode

brainstorming digunakan dalam analisis sebab-akibat tersebut.

4.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan per urusan

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, permasalahan yang

dijumpai adalah sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Kewenangan Wajib

a. Pendidikan

1) Rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru

khususnya pada jenjang TK/RA dan SD/MI.

2) Tidak meratanya distribusi tenaga pendidik.

3) Banyaknya ruang kelas yang rusak serta

sarana dan prasarana yang belum memenuhi

standar.

4) Rendahnya mutu pendidikan.

5) Kurangnya akses pendidikan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS


b. Urusan Kesehatan

1) Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) di

Kabupaten Banjarnegara (Tahun 2011 adalah

15,78 /1.000 KH dari target 11,90/1.000 KH).

2) Meningkatnya Angka Kematian Ibu dari

61,18/100.000 KH pada tahun 2010 menjadi

74,29/100.000 KH pada tahun 2011.

3) Cakupan Keluarga yang memiliki akses

terhadap jamban memenuhi syarat masih

rendah (56,8%).

4) Cakupan Sarana Pembuangan Air Limbah

(SPAL) yang memenuhi syarat masih rendah

(29,95 %)

5) Cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang

memenuhi syarat masih rendah (64,67 %)

6) Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

yang memenuhi syarat masih rendah (59,6 %)

7) Cakupan Rumah Sehat masih rendah (52,9%)

8) Rasio dokter dan tenaga medis terhadap jumlah

penduduk masih rendah

9) Kurangnya sumber daya yang tersedia (sarana-

prasarana, SDM dan biaya) guna meningkatkan

pengelolaan data terintegrasi sehingga

menghasilkan data yang berkualitas

10) Terbatasnya aksesibilitas terhadap

pelayanan kesehatan yang berkualitas,

terutama pada kelompok rentan seperti:

penduduk miskin, daerah tertinggal,

terpencil, perbatasan, dan kepulauan

terdepan

11) Belum terpenuhinya jumlah, jenis,

kualitas, serta penyebaran sumberdaya

manusia kesehatan, dan belum optimalnya

dukungan kerangka regulasi ketenagaan

kesehatan.


12) Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan,

dan keterjangkauan obat esensial,

penggunaan obat yang tidak rasional, dan

penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang

berkualitas

13) Masih terbatasnya kemampuan manajemen

dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan

administrasi dan hukum kesehatan.

14) Ketersediaan tenaga dokter spesialis di RSUD

Banjarnegara yang masih kurang.

15) Image masyarakat tentang pelayanan Rumah

Sakit yang masih kurang baik.

16) Sarana fisik gedung RSUD yang kurang

memadai dan tidak memenuhi standar.

c. Urusan Pekerjaan Umum

1) Masih banyaknya jalan dan jembatan dengan

kondisi rusak dan rusak berat

2) Belum optimalnya kondisi drainase dan fungsi

drainase

3) Belum optimalnya sistem informasi/data base

jalan dan jembatan

4) Belum tersedianya jalan alternatif sebagai

pengurai kepadatan lalu lintas dalam kota

5) Belum optimalnya pengelolaan air bersih

6) Belum semua kecamatan sudah dilakukakan

ekplorasi air tanah untuk mengetahui

konfigurasi aviternya yang akan dijadikan

dasar penentu sumur bor

7) Masih banyaknya pengusahaan air tanah yang

belum berijin menyebabkan pendapatan daerah

berkurang

8) Banyaknya jaringan irigasi yang tidak

terpelihara dengan baik.

9) Banyaknya ruas jalan yang berada di daerah

labil.


d. Perumahan

1) Masih banyaknya rumah tidak layak huni.

2) Rendahnya penyediaan rumah, baik oleh

pengembang maupun secara swadaya.

3) Banyaknya rumah yang ada di daerah rawan

bencana.

e. Penataan Ruang

1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam

pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang

wilayah

2) Belum tersusunnya rencana detail tata ruang

3) Masih adanya tumpang tindih kewenangan

dalam pengelolaan dan tata ruang antar sektor

yaitu kehutanan, ruang terbuka hijau,

kebutuhan lahan untuk prasarana wilayah dan

pemukiman

f. Perencanaan Pembangunan

1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan

perencanaan, pembangunan daerah khususnya

dalam penyediaan data pendukung

perencanaan pembangunan.

2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil

monitoring evaluasi pembangunan sebagai

umpan balik penyusunan rencana

pembangunan daerah tahun berikutnya.

3) Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam

bidang perencanaan.

4) Belum optimalnya upaya pengembangan

kreativitas serta inovasi dalam perencanaan

pembangunan.

g. Perhubungan

1) Kurangnya sarana dan prasarana jalan, berupa

rambu-rambu, penunjuk jalan, marka jalan,


pengaman jalan dan alat pengatur isyarat lalu

lintas (APILL). Sampai dengan tahun 2011

rambu yang terpasang baru 637 rambu atau

24,49% dari kondisi ideal sejumlah 2.747

rambu.

2) Belum optimalnya pelaksanaan uji kendaraan.

Pada tahun 2011 jumlah kendaraan yang

seharusnya uji kir 6.066 X 2 = 12.132,

sedangkan tahun 2011 kendaraan yang uji kir

sejumlah 10.339, masih ada kendaraan yang

tidak uji kir 14,77%.

3) Tingginya laju pertambahan jumlah kendaraan.

h. Lingkungan Hidup

1) Belum optimalnya penanganan sampah

2) Rendahnya upaya pengendalian pencemaran

air

3) Tingginya tingkat pencemaran air di Kali Sapi

4) Masih terbatasnya luasan ruang terbuka hijau

dan belum optimalnya pengelolaan ruang

terbuka hijau.

5) Belum optimalnya perlindungan dan konservasi

terhadap sumber daya alam dan lingkungan

hidup.

i. Pertanahan

1) Masih rendahnya jumlah bidang tanah yang

terdaftar atau yang sudah diberikan legalitas

berupa sertifikat.

2) Belum optimalnya pengembangan sistem

informasi pertanahan.

3) Belum optimalnya administrasi pertanahan.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Belum optimalnya pengembangan dan

keserasian kebijakan kependudukan.


2) Data base Kependudukan sebagai dasar

berbagai penyelenggaraan Pemerintahan masih

perlu ditingkatkan keakuratan dan

validitasnya.

3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk

memperoleh dokumen kependudukan dan

catatan sipil.

4) Belum optimalnya pengelolaan sistem

pendaftaran kependudukan dan pencatanan

sipil.

5) Belum optimalnya pelayanan administrasi

kependudukan.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Rendahnya dukungan sumber daya dan

kelembagaan terhadap strategi

Pengarusutamaan Gender

(PUG)/Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan

program Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan (PKHP).

2) Belum terimplementasinya Kabupaten Layak

Anak dengan baik.

3) Masih rendahnya kompetensi tenaga relawan

pendamping Korban Kekerasan Berbasis

Gender dan Anak (KKBGA).

4) Belum optimalnya peran serta perempuan dan

kesetaraan gender dalam pembangunan.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1) Melemahnya daya dukung dan kemampuan

penggerakan program KB sampai lini lapangan

karena jumlah tenaga profesional PLKB yang

semakin berkurang.

2) Belum optimalnya peran Institusi Masyarakat

Pedesaan (IMP).


3) Terbatasnya penguatan modal bagi kelompok

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS), sehingga kelompok menjadi

kurang berkembang.

4) Masih rendahnya partisipasi KB pria.

5) Masih tingginya jumlah perempuan menikah

dibawah usia 20 tahun.

m. Sosial

1) Terbatasnya jumlah lembaga-lembaga

sosial/organisasi sosial dan jumlah tenaga

kesejahteraan sosial/pilar-pilar partisipan/

lurahan yang diharapkan dapat membantu

pemerintah dalam penanganan permasalahan

kesejahteraan;

2) Kurangnya kesadaran masyarakat dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dalam mengatasi permasalahan sosial

yang dihadapi.

3) Belum terwujudnya data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan

nama dan alamat yang jelas dan akurat.

4) Belum memadainya sarana dan prasarana

panti sosial baik milik pemerintah maupun

swasta.

5) Belum optimalnya peran serta masyarakat dan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dalam penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

6) Belum optimalnya manajemen pelayanan dan

penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).


n. Tenaga Kerja

1) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan

mengenai Norma kerja, Norma Keselamatan

dan kesehatan kerja (K3) dan Norma jamsostek

pada perusahaan.

2) Masih adanya perusahaan yang belum

membayar upah sesuai dengan Upah Minimum

Kabupaten tetapi tidak mengajukan

penangguhan pelaksanaan Upah Minimum

Kabupaten yang berlaku.

3) Dalam permasalahan PHI/PHK (Perselisihan

Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan

Kerja) masih banyak pengusaha yang

menyelesaikan permasalahannya tidak melalui

prosedur yang benar sesuai ketentuan

perundang-undangan.

4) Masih rendahnya pemahaman para pengusaha

dan pekerja terhadap peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan

5) Belum tersedianya tenaga teknis pengawas

ketenagakerjaan, mediator hubungan

industrial, pengantar kerja, dan instruktur

pelatihan.

6) Belum semua pendaftar pencari kerja bisa

ditempatkan baik melalui Angkatan Kerja Lokal

(AKL), Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)

dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)

karena lowongan kerja terbatas.

7) Belum semua lowongan kerja bisa terisi,

karena tidak sesuainya antara tingkat

pendidikan/ ketrampilan pencari kerja dengan

lowongan kerja.

8) Terbatasnya sarana/prasarana pelatihan kerja.


o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi.

2) Iklim usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

belum terwujud secara kondusif.

3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha mikro kecil menengah belum

terwujud secara optimal.

4) Masih rendahnya kualitas SDM, permodalan

dan peralatan.

p. Penanaman Modal Daerah

1) Belum optimalnya pemasaran penanaman

modal.

2) Belum optimalnya pelayanan perijinan

penanaman modal

3) Masih rendahnya realisasi penanaman modal.

4) Belum optimalnya pengkajian dan

pengembangan penanaman modal.

5) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan

perijinan penanaman modal.

q. Kebudayaan

1) Budaya daerah belum banyak mendapatkan

apresiasi oleh masyarakat nasional dan

internasional

2) Menurunnya nilai – nilai etika, moral, budaya

dan keagamaan pada masyarakat.

3) Belum optimalnya pembinaan dan

pengembangan kesenian tradisional.

r. Pemuda dan Olahraga

1) Belum optimalnya peran organisasi

kepemudaan dalam upaya peningkatan

kapasitas anggotanya, khususnya dalam

memberikan kecakapan hidup.


2) Masih terbatasnya sumber daya manusia

dalam pemasyarakatan olah raga, pembinaan

dan pengembangan olah raga prestasi.

3) Menurunnya nilai-nilai nasionalisme di

kalangan pemuda.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :

1) Masih rendahnya fasilitasi kemitraan dengan

Ormas, LSM, dan Partai Politik.

2) Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap

pemahaman budaya politik dan menurunnya

nilai-nilai etika moral dalam kehidupan politik.

3) Menurunnya kesadaran masyarakat dalam

menjaga keamanan dan kenyamanan

lingkungan.

4) Perlunya peningkatan pemahaman generasi

muda terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD

1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhinneka Tunggal Ika.

5) Meningkatnya kenakalan remaja dan

kecenderungan penyalahgunaan narkoba.

6) Kurangnya personil dan sarana prasarana

pendukung untuk peningkatan kinerja Satpol

PP.

7) Tidak adanya PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri

Sipil) dari Satpol PP yang menangani

penyelidikan pelanggaran Perda dan

pelanggaran disiplin PNS.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1) Pelayanan publik belum optimal karena belum

seluruh SKPD menerapkan aturan-aturan

yang ada, seperti SOP (Standar Operasional

Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).


2) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai etika

dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga

melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan

produktifitas kerja.

3) Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa

dalam rangka peningkatan pembangunan desa.

4) Rendahnya pemahaman tugas dan fungsi

masing-masing lembaga yang ada di Desa.

5) Terhadap desa-desa yang Sekretaris Desa

kosong mengalami kesulitan dalam

pengisiannya.

6) Kerja sama antar pemerintah daerah belum

berjalan optimal dalam rangka menciptakan

hubungan antar daerah yang kondusif dan

meminimalisir konflik antar daerah.

7) Belum optimalnya penegasan dan pemasangan

pilar tanda batas wilayah Kabupaten,

Kecamatan dan Kelurahan/Desa berdampak

pada belum memberikan kepastian hukum

tentang batas-batas wilayah administrasi

Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta

menjamin tertib administrasi wilayah.

8) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi

informasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

9) Belum optimalnya kinerja beberapa

Perusahaan Daerah (Perusda) sehingga masih

perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan

secara rutin dan periodik untuk meningkatkan

kinerjanya.

10) Belum optimalnya pemahaman peraturan

perundang-undangan.

11) Belum optimalnya profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan.

12) Belum efektif dan efisiennya pengelolaan

keuangan daerah.


13) Belum optimalnya pengelolaan dan

pemanfaatan aset daerah.

14) Banyaknya pejabat struktural yang belum

mengikuti Diklatpim dan keterbatasan

anggaran mengakibatkan belum semua pejabat

struktural bisa mengikuti Diklatpim.

15) Kurangnya jumlah PNS, khususnya pelayanan

dasar pendidikan dan kesehatan.

u. Ketahanan Pangan

1) Berkurangnya masyarakat yang melaksanakan

pengelolaan lumbung pangan.

2) Kurangnya penganekaragaman konsumsi

pangan.

3) Adanya wilayah yang mengalami kerentanan

rawan pangan.

4) Adanya pangan segar yang kurang memenuhi

aspek keamanan pangan.

5) Masih rendahnya capaian Pola Pangan

Harapan.

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Kurang optimalnya peran kelembagaan desa.

2) Masyarakat masih kurang mampu

mengidentifikasi atau menemukan dan

memahami kebutuhan dirinya dan belum

mampu mengaktualisasikan berbagai potensi

yang ada pada dirinya.

w. Statistik

1) Belum optimalnya dukungan data/informasi

statistik dalam perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah.


x. Kearsipan

1) Masih kurangnya jumlah dan kualitas sumber

daya manusia di bidang kearsipan.

2) Sarana dan ruang penyimpan arsip tidak

representatif.

y. Komunikasi dan Informatika

1) Pembangunan TIK dan Layanan Informasi

Publik Belum Optimal, hal ini ditandai dengan

masih kurangnya infrastruktur secara

menyeluruh baik di tingkat pemerintahan

maupun masyarakat, rendahnya penggunaan

TIK dan tingkat masyarakat melek informasi

masih perlu pembenahan dan pengembangan.

z. Perpustakaan

1) Masih rendahnya minat baca masyarakat.

2) Sarana prasarana layanan perpustakaan

kurang memadai.

3) Jumlah koleksi bahan pustaka belum mampu

memenuhi kebutuhan pembaca.

4.1.2. Urusan Kewenangan Pilihan

a. Pertanian

1) Terbatasnya infrastruktur, Sarana Prasarana,

Lahan dan Air Pertanian.

2) Lemahnya status dan kecilnya luas

penguasaan lahan.

3) Sistem Perbenihan dan Perbibitan belum

berjalan optimal.

4) Terbatasnya akses petani terhadap sumber

permodalan, informasi dan pasar.

5) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani,

peternak, dan penyuluhan pertanian.


6) Pertanian masih bersifat tradisional dan

kurang memperhatikan kaidah pertanian

berkelanjutan dan ramah lingkungan.

7) Kuantitas dan kualitas produksi pertanian

belum mendukung berkembangnya Agribisnis,

Agrowisata, dan Agroindustri.

8) Makin berkurangnya Sumber Daya Manusia di

sektor pertanian.

9) Belum adanya keterpaduan antar sektor dalam

menunjang pembangunan pertanian

10) Masih tinggi serangan hama dan OPT, hama

dan penyakit tanaman perkebunan, serangan

penyakit pada ternak, serta ancaman

berkembangnya penyakit zoonosis

11) Kebijakan anggaran belum mendukung

berkembangnya usaha pertanian

12) Ketergantungan pada produk pangan tertentu

yang masih besar (beras)

13) Belum berkembangnya diversifikasi produk

pertanian

14) Potensi Produksi komoditas perkebunan masih

60% dari potensi yang ada.

15) Kualitas hasil produksi perkebunan masih

dibawah standar pasar.

b. Kehutanan

1) Masih tingginya laju erosi di wilayah DAS

Serayu, Sub DAS Tulis dan Merawu.

2) Semakin meningkatnya kebutuhan kayu untuk

bahan baku industri.

3) Masih banyak petani melaksanakan tebang

butuh sehingga pengelolaan hutan lestari

belum terwujud.

4) Masih luasnya serangan hama penyakit pada

tanaman berakibat menurunnya kualitas kayu.


5) Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan

meliputi perijinan Industri Pengolahan Hasil

Hutan Kayu (IPHHK), peredaran hasil hutan,

dan administrasi pelaporan kepada

dinas/instansi terkait.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Kurangnya sumber daya manusia, sarana

prasarana maupun biaya guna meningkatkan

pengelolaan data terintegrasi sehingga

menghasilkan data yang berkualitas.

2) Masih rendahnya rasio elektrifikasi tingkat

Kabupaten Banjarnegara yaitu 63,06%

dikarenakan belum semua dusun berlistrik.

3) Potensi panas bumi di wilayah Banjarnegara

belum seluruhnya dilakukan inventarisasi dan

belum ditetapkan sebagi WKP.

4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat

tentang energi baru terbarukan sebagai bahan

pengganti bahan bakar fosil.

5) Masih banyaknya kegiatan penambangan tanpa

ijin menyebabkan kerugian materiil maupun

kerusakan lingkungan.

6) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung

khususnya di bidang pertambangan serta

jumlah personil lapangan yang minim.

d. Pariwisata

1) Sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB

masih belum optimal.

2) Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata

masih lemah.

3) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan

dunia usaha pariwisata dan masyarakat masih

belum terjalin dengan baik.


e. Kelautan dan Perikanan

1) Sistem perbenihan belum berjalan optimal

2) Terbatasnya akses pembudidaya ikan terhadap

sumber permodalan, informasi dan pasar

3) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan

kelompok pembudidaya ikan dan penyuluhan

perikanan

4) Belum optimalnya pengembangan kawasan

budidaya menjadi sentra-sentra produksi

perikanan.

5) Terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana,

ketrampilan pembudidaya ikan.

6) Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan

masih rendah, disebabkan belum tumbuhnya

usaha-usaha ekonomi alternatif.

7) Rendahnya konsumsi ikan masyarakat Kab.

Banjarnegara.

f. Perdagangan

1) Belum optimalnya pemberdayaan usaha

dagang kecil dan menengah

2) Masih rendahnya capaian ekspor produk

kabupaten Banjarnegara

3) Belum optimalnya perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan.

4) Kurang meratanya kondisi, sarana dan

prasarana perdagangan.

g. Industri

1) Masih rendahnya nilai tambah produksi dan

daya saing produk industri.

2) Sentra atau klaster industri potensial belum

berkembang secara optimal.

3) Rendahnya penguasaan dan penggunaan

teknologi dalam proses produksi


4) Pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja

yang belum memadai.

5) Masih rendahnya produktivitas industri.

6) Masih banyaknya industri kecil dan menengah

yang belum memiliki ijin usaha, dan

terbatasnya akses permodalan dan pemasaran.

h. Transmigrasi

1) Terbatasnya jumlah penempatan transmigrasi,

serta kurang mantapnya Kerja Sama Antar

Daerah (KSAD) bidang ketransmigrasian antara

daearah pengirim dan daerah penempatan.

2) Belum optimalnya fasilitasi penyiapan,

penempatan dan pemantapan bagi calon

transmigran. Hal ini disebabkan belum siapnya

lokasi penempatan transmigrasi yang telah

ditargetkan untuk Kabupaten Banjarnegara.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan

pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional,

kebijakan nasional maupun regional. Berdasarkan dari

permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten

Banjarnegara seperti yang telah diuraikan di atas ditambah dari

isu internasional, nasional dan regional maka isu strategis

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya mutu pendidikan pada berbagai jenjang

pendidikan

Hal ini ditandai dengan 1) Masih rendahnya kualifikasi

dan kompetensi guru khususnya pada jenjang TK/RA dan

SD/MI, jumlah dan distribusi pendidik yang belum merata,

kurangnya jumlah tenaga kependidikan; 2) Masih

banyaknya ruang kelas dalam kondisi rusak; 3) Belum

terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pendidikan


(gedung laborat, perpustakaan, buku, alat laborat, alat

peraga, dan media pembelajaran lainnya).

b. Rendahnya pemerataan akses pendidikan

Kurangnya akses pendidikan pada jenjang sekolah

menengah tingkat atas pada wilayah utara atau

pegunungan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk

menyekolahkan anak terbukti pada capaian APK dan APM

menurun pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan capaian

APK dan APM SMA/SMK/MA yang masih rendah.

c. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap budaya

daerah

Budaya daerah belum banyak mendapatkan apresiasi

masyarakat dan lunturnya nilai–nilai etika, moral, budaya,

dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.

d. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan

Kemampuan ekonomi masih rendah, hal ini

mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk

memanfaatkan/mengakses pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan.

e. Rendahnya rasio dokter dan tenaga medis

Rasio dokter dan tenaga medis terhadap jumlah

penduduk masih rendah dan belum mencapai kondisi ideal

40/100.000 penduduk.

f. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Pada tahun 2011, penduduk miskin di Kabupaten

Banjarnegara mencapai 110.707 rumah tangga terdiri dari

kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan

miskin. Adapun masih tingginya angka pengangguran

dapat dilihat dari data pengangguran terbuka tahun 2010

berjumlah 14.457 orang atau 3,09%.


g. Luasnya lahan kritis

Kabupaten Banjarnegara memiliki lahan kritis seluas

53.323,67 Ha (dengan rincian agak kritis 39.081,12 Ha,

kritis 13.638,26 Ha, dan sangat kritis 604,27 Ha) dari

106.970,99 Ha atau 49,85%, yang berpotensi menimbulkan

terjadinya bencana alam.

h. Tekanan degradasi dan alih fungsi lahan

Untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang

semakin meningkat dibutuhkan upaya peningkatan

produksi dan produktivitas pertanian. Selama beberapa

dekade yang lalu akibat gerakan revolusi hijau penggunaan

pupuk kimia di sektor pertanian secara intensif oleh petani

banyak dilakukan. Lahan pertanian dieksploitasi secara

berlebihan agar target produksi dan produktivitas

komoditas pangan tercapai. Memang cara ini menyebabkan

peningkatan produksi dan produktivitas yang signifikan

namun disisi lain menyebabkan lahan mengalami tekanan

berlebihan. Akibat penggunaan pupuk kimia yang masif

dan dalam waktu yang lama menyebabkan penurunan

kualitas lahan.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan

kebutuhan manusia, maka kebutuhan akan lahan menjadi

semakin bertambah. Sementara luasan lahan adalah

relatif tetap. Adanya peningkatan kebutuhan tersebut

menyebabkan penggunaan lahanpun menjadi berubah.

Lahan pertanian karena berbagai alasan berubah fungsinya

menjadi lahan non pertanian.

Kedua hal tersebut yaitu tekanan degradasi lahan dan

alih fungsi lahan merupakan isu strategis yang penting

dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Sehingga ke depan diperlukan upaya strategis bagaimana

agar target produksi produktivitas, target swasembada,

swasembada berkelanjutan dapat tercapai tetapi tetap

memberikan perlindungan terhadap keberadaan dan

kualitas lahan pertanian melalui perencanaan dan


pengendalian tata ruang, meningkatkan optimalisasi,

rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan

produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta

pengendalian pertumbuhan penduduk.

i. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani

Sebagai daerah agraris Kabupaten Banjarnegara

sangat bergantung pada sektor pertanian. Berbagai upaya

sudah dan terus dilaksanakan oleh daerah agar pertanian

menjadi sektor yang menjanjikan bagi pemenuhan

kebutuhan manusia dan peningkatan pendapatan. Namun

kenyataannya petani sebagai pelaku utama sektor

pertanian seringkali hanya menjadi obyek saja tanpa

menikmati keuntungan ekonomi yang layak untuk

kehidupannya. Akibatnya kesejahteraan petani menjadi

rendah. Hal ini merupakan isu strategis dan tantangan

sebagai eksistensi pembangunan pertanian di

Banjarnegara. Sehingga kedepan diperlukan langkah-

langkah strategis agar petani tidak hanya menjadi obyek

tetapi juga menjadi subyek pembangunan pertanian di

Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana agar sektor

pertanian menjadi sektor yang dapat diandalkan untuk

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui

pengembangan ekonomi produktif di sektor pertanian.

j. Pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan

Saat ini produktivitas beberapa komoditas pertanian

primer sudah mencapai titik jenuh yang diakibatkan oleh

menurunnya kesuburan fisik tanah pertanian, terutama di

lahan sawah. Struktur tanah menjadi semakin pasif akibat

eksploitasi lahan yang berlebihan dan dalam jangka waktu

yang lama. Apabila kondisi ini terus berlanjut, merupakan

ancaman bagi penyediaan pangan yang serius.

Maka tantangan ke depan adalah bagaimana

menjamin agar lahan pertanian masih dapat berfungsi

untuk masa daepan. Selain itu tuntutan pemenuhan


produk pangan yang sehat dan aman dikonsumsi menjadi

salah satu isu strategis yang berkembang. Oleh karenanya

diperlukan upaya pengelolaan lahan yang berorientasi

ketahanan pangan agribisnis dan agroindustri secara

keberlanjutan serta ramah lingkungan yang meliputi aspek

ekonomi, ekologis dan sosial.

k. Rendahnya daya saing dan daya jual destinasi

pariwisata

Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas

produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan

prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya

tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pelaku

pariwisata yang berakibat pada rendahnya kunjungan dan

lama tinggal wisatawan.

l. Rendahnya realisasi investasi daerah

Pada tahun 2011 realisasi investasi di Kabupaten

Banjarnegara sebesar Rp 282.686.720.000,-. Rendahnya

realisasi investasi tersebut berkaitan dengan iklim investasi

yang belum mendukung, seperti regulasi di bidang

investasi dan ketersediaan infrastruktur wilayah,

dukungan sumber daya manusia, serta pelayanan perijinan

yang diberikan kepada investor. Dengan perbaikan iklim

investasi diharapkan akan menggerakkan sektor riil yang

akan bermuara pada pengurangan tingkat pengangguran

dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat kabupaten

Banjarnegara.

m. Rendahnya daya saing produk lokal, Koperasi, IKM dan

UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten

Banjarnegara yang telah dibina pada tahun 2010 sebanyak

19.084 unit usaha. Kelemahan sebagian besar IKM dan

UMKM adalah daya saing produk lokal yang masih rendah.

Hal ini terkait dengan tingkat pengetahuan, kemampuan


dan ketrampilan sumber daya manusia. Selain itu, juga

dikarenakan rendahnya akses terhadap permodalan dan

pemasaran.

n. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana jalan,

jembatan dan saluran irigasi

Jalan kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011

sepanjang 888,4 km. Kondisi jalan baik sepanjang 455,903

km atau 51,3% dan jalan dalam kondisi rusak, rusak

ringan dan rusak berat mencapai 432,478 km atau 48,7 %.

Kondisi infrastruktur lain adalah daerah irigasi yang

dimiliki kabupaten Banjarnegara seluas 24.691 ha, dalam

kondisi baik sebesar 40,68 % dan kondisi rusak ringan

hingga rusak berat sebesar 59,32 %.

o. Belum tersedianya jalan lingkar

Untuk mengantisipasi peningkatan kepadatan lalu

lintas di jalur kota yang disebabkan laju pertambahan

kendaraan, maka diperlukan jalur alternatif.

p. Pemenuhan kebutuhan energi belum merata

Wilayah kabupaten Banjarnegara masih banyak yang

belum terjangkau jaringan listrik PLN. Rasio elektrifikasi

masih rendah yaitu mencapai 63 %. Hal ini lebih rendah

dari rasio elektrifikasi rumah tangga di Jawa Tengah yang

sudah mencapai 73,48%.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, selain

ditempuh dengan pemenuhan jaringan listrik PLN, juga

perlu pembangunan sumber energi alternatif, khususnya

pada daerah terpencil antara lain Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) serta pengembangan potensi energi

baru terbarukan.


q. Rendahnya kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan daerah berdasarkan APBD

2010 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 sebesar Rp

61.741.597.000 sedangkan jumlah APBD secara

keseluruhan sebesar Rp 909.085.586.000. Dengan

demikian kemampuan PAD untuk menopang biaya

pembangunan Kabupaten Banjarnegara hanya sebesar

6,79 %.

r. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset

Daerah

Pada tahun 2010 opini BPK masih memandang bahwa

pengelolaan aset masih perlu ditingkatkan

akuntanbilitasnya dan aset daerah yang telah dibangun

masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal.

s. Rendahnya daya beli masyarakat

Mendasarkan data Produk Domestik Regional Brutto

(PDRB) harga berlaku tahun 2010, jumlah pendapatan

perkapita masyarakat kabupaten Banjarnegara sebesar

Rp 7.214.067 perkapita per tahun atau Rp 601.172 Per

kapita per bulan dan termasuk rendah. Rendahnya

pendapatan masyarakat berkorelasi secara signifikan

dengan rendahnya daya beli masyarakat.

t. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang belum terlayani

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010

sebanyak 101.558 orang dan yang mendapat bantuan

sebanyak 2.451 orang atau 2,40%. Dengan demikian

sejumlah 91,6% PMKS perlu mendapatkan perhatian dari

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.


u. Belum optimalnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata

kelola pemerintahan

Permasalahan yang ada adalah masih rendahnya

kualitas sumber daya aparatur pemerintah sehingga

pelaksanaan tugas belum optimal. Kualitas pelayanan

birokrasi juga masih kurang dikarenakan tidak

dipenuhinya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

v. Rendahnya apresiasi strategi Pengarus Utamaan Gender

(PUG) /Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA)

Strategi PUG/PUHA belum terimplementasi ke dalam

seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan

seluruh Departemen maupun Lembaga Pemerintah Pusat,

Provinsi, Kabupaten/Kota harus melakukan Pengarus

Utamaan Gender yang dikuatkan dengan Permendagri

Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan

Pengarus Utamaan Gender.

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 V - 1

BAB V

5.1. VISI

Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2011-2016 merupakan Visi Bupati/ Wakil

Bupati periode 2011 – 2016 hasil pemilihan langsung, yaitu:

“TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN

BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

YANG BERAKHLAK MULIA”

Mandiri berarti suatu kondisi daerah yang mampu

memenuhi kebutuhan dasar dan mengambil keputusan sendiri

tanpa bergantung kepada daerah lain. Oleh karena itu, semua

aktivitas daerah perlu didasarkan atas kemampuan dan inisiatif

masyarakat, baik perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan

maupun evaluasi hasil, dalam menentukan apa yang terbaik

bagi daerahnya, yang tercermin dalam aspek kehidupan (nilai

sosial budaya, ekonomi, taat azas, kelembagaan, keuangan

daerah) sehingga sejajar dan sederajat dengan masyarakat

daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan

dan kekuatan sendiri. Dalam konteks ini, konsep kemandirian

yang dimaksud bukan merupakan sebuah kondisi suatu daerah

yang tidak menjalin hubungan dengan daerah lain, namun

sebuah konsep dinamis yang tetap mengenal saling

ketergantungan. Kunci utama dalam mencapai kemandirian

daerah adalah daya saing yang meningkat selama lima tahun ke

depan.

Berdaya saing berarti meningkatnya kemampuan

masyarakat dan pemerintah daerah dalam berkompetisi dari

berbagai aspek, dengan mengembangkan dan memanfaatkan

potensi yang dimiliki sehingga mampu mengikuti dinamika

dan mampu bersaing di era otonomi dan globalisasi

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN


Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang

ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang mendukung

pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat

sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan

berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik,

pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, diharapkan

seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan

lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena

terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius. Dalam

konteks ini, sektor pertanian sebagai basis perekonomian telah

menyatu dan memiliki peran paling penting di seluruh bidang

tersebut sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara

keseluruhan.

Berakhlak mulia mempunyai arti bahwa disamping

terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten

Banjarnegara, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang

ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga

diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di

Kabupaten Banjarnegara selalu mengedepankan norma-norma

agama.

5.2. MISI

Misi-misi yang ditetapkan berdasarkan Visi adalah sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi

Lokal Yang Berdaya Saing.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan

memfokuskan sektor pertanian dan pariwisata sebagai

landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian dan pariwisata

didorong menjadi penggerak kegiatan pembangunan. Hal


ini tidak berarti sektor selain pertanian dan pariwisata

akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak

secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan

dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan

mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan,

peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan

industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa

yang terkait di dalamnya. Sedangkan untuk sektor

pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata yang

berbasis pertanian (agrowisata).

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga

diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki

keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang

mempunyai keunggulan kompetitif. Potensi yang dapat

dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap

tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti

industri, perdagangan, dan pertambangan yang memiliki

multiplier efek terhadap sektor lainnya.

Langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan

dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan

meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan,

pariwisata pertambangan, perdagangan; peningkatan

sarana dan prasarana pertanian; meningkatkan pembinaan

dan fasilitasi koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi

perdesaan; meningkatkan fasilitasi kerjasama perdagangan

dan perlindungan konsumen; serta mengembangkan

keanekaragaman produk pangan.

Dengan kebijakan ini diharapkan meningkatkan

produksi pangan baik pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan, kehutanan dan meningkatkan perekonomian

kerakyatan yang terdiri dari pariwisata, koperasi serta

usaha mikro, kecil dan menengah.


2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa atau Good and Clean Governance, maka

penyelengaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara

efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya

kemandirian daerah, antara lain dengan cara

meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat

memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada

masyarakat, meningkatan kualitas pengelolaan keuangan

daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan

perencanaan dengan baik dan tertata sehingga

pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah,

meningkatkan kualitas kinerja pengawasan sehingga

terjadinya penurunan jumlah kasus baik di lingkungan

internal pemerintah maupun di masyarakat serta

meningkatnya suasana kehidupan masyarakat yang

kondusif agar tercapai kehidupan yang tenteram dan aman

di masyarakat.

Dalam rangka mencapai kondisi tersebut langkah-

langkah yang perlu ditempuh adalah dengan melaksanakan

pelatihan kepada aparatur daerah secara

berkesinambungan dan terarah, pelaksanakan pengawasan

secara efektif, peningkatan budaya kerja dan etika

birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan sistem

penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel,

dan pemberian rasa aman dan nyaman kepada

masyarakat.

3. Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan

Religius

Kehidupan aman, damai, demokratis dan religius

adalah dambaan seluruh masyarakat Kabupaten

Banjarnegara. Peningkatan kualitas kehidupan yang aman,

damai dan religius merupakan syarat mutlak dalam rangka

mendukung program pembangunan di Kabupaten


Banjarnegara. Dalam mewujudkan kondisi aman dan

damai dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi

dengan institusi penegak hukum dengan tidak lupa

melibatkan seluruh tokoh masyarakat sehingga kondisi

yang berpotensi merusak kehidupan aman dan damai

dapat diminimalisir.

Dalam rangka mewujudkan kondisi yang demokratis

di Kabupaten Banjarnegara yang pluralis, dapat dilakukan

dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat,

partai politik atau lembaga politik lainnya, sehingga

demokrasi yang dijalankan dapat berjalan sebagaimana

mestinya tanpa terjadi konflik baik konflik horizontal

maupun vertikal dan meminimalisir terjadinya disintegrasi

dalam masyarakat yang berpotensi memecah belah

persatuan bangsa yang akan mengganggu kondisi stabilitas

nasional.

Untuk meningkatkan kehidupan Banjarnegara yang

religius antara lain adalah peningkatan keimanan umat

beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana

ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui

masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar

tercipta tolerasi antar umat beragama. Tanpa adanya

toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak

akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam

masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya

pembangunan daerah.

4. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Hidup yang Berkelanjutan

Pada hakikatnya keberadaan pemerintah adalah

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui

pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana

prasarana berwawasan lingkungan hidup yang

berkelanjutan. Keberhasilan pemerintah bisa diukur

dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah

tersebut. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk 5


tahun ke depan 2011-2016 akan memprioritaskan

penyediaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan

untuk membuka akses antar wilayah dan simpul-simpul

perekonomian.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai

adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan

perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana

tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang,

peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta

Pengelolaan Sumber Daya Alam.

5. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia dengan Prioritas Penegakan Hukum,

Penghargaan Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan

daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas

pendidikan, kesehatan, peningkatan layanan sosial,

peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan

perlindungan anak, peningkatan kualitas pelayanan

Keluarga Berencana, peningkatan kualitas

ketenagakerjaan serta peningkatan kesadaran dan tertib

hukum masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan pendidikan

dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan

yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi

infrastruktur dan fasilitas pendidikan, tenaga kependidikan

yang berkualitas serta ketersediaan perpustakaan yang

memadai.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan

dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan

yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini

ditempuh dengan menyediakan sarana dan prasarana


kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat,

peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta

meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan sosial ditempuh melalui

penanganan terhadap penyandang masalah sosial yaitu

dengan santunan dan pembinaan terhadap penyandang

cacat, panti asuhan, panti jompo dan penyandang masalah

sosial lainnya.

Upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan

dan anak ditempuh melalui peningkatan pemberdayaan

perempuan serta usaha dalam rangka perlindungan

terhadap anak-anak.

Di bidang keluarga berencana, upaya yang dilakukan

dengan peningkatan kualitas layanan keluarga berencana

dan kesehatan reproduksi serta dengan pelatihan ekonomi

produktif bagi keluarga prasejahtera dan sejahtera satu.

Bidang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk

peningkatan kualitas tenaga kerja dengan peningkatan

profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja serta

perluasan lapangan kerja.

Bidang penegakan hukum ditempuh dalam rangka

peningkatan kesadaran dan tertib hukum.

Dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan

masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,

peningkatan layanan sosial, peningkatan kualitas

kehidupan perempuan dan perlindungan anak,

peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana,

peningkatan kualitas ketenagakerjaan serta peningkatan

kesadaran dan tertib hukum diharapkan akan dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6. Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui

Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan

Kearifan Lokal

Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan

negara memiliki posisi strategis sebagai kader penerus


pemimpin bangsa dan pelaku pembangunan masa depan.

Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar

memiliki kualitas dan daya saing guna menghadapi

tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era globalisasi.

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu

masalah yang serius dimana generasi muda menganggap

budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya

sendiri yang kuno dan tradisional. Hal ini merupakan

suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk

mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta

terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal

adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan

kepribadian serta kurang menghargai adat istiadat dan

tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu

menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam

membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang

nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di

tengah arus globalisasi dengan mewujudkan

pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan

berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi

olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang

berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut

dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam

tabel sebagai berikut:


Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2011-2016

VISI : TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN BERDAYA

SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK

MULIA

MISI TUJUAN SASARAN

1 Mewujudkan

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat Melalui

Pembangunan

Berbasis Pertanian

dan Potensi Lokal

Yang Berdaya Saing.

1.1

Meningkatkan peran

sektor pertanian dan

pariwisata sebagai

penggerak utama

perekonomian daerah

1.1.1 Meningkatnya

ketahanan pangan

1.1.2 Meningkatnya produksi

dan produktivitas

pertanian yang

berkualitas

1.1.3 Meningkatnya

kesejahteraan petani


peternakan


perikanan


dan produktivitas

perkebunan yang

berkualitas

1.1.7 Meningkatnya

kunjungan wisatawan

1.2 Meningkatkan peran

sektor perdagangan

sebagai pendukung

perekonomian daerah

1.2.1 Meningkatnya kinerja

perdagangan

1.3 Meningkatkan peranan

koperasi, UMKM dan

lembaga ekonomi

perdesaan dalam

perekonomian daerah

1.3.1 Meningkatnya

kapasitas Koperasi,

UMKM dan

kelembagaan ekonomi

pedesaan

1.4

Meningkatkan investasi

dan industri untuk

perluasan lapangan kerja

1.4.1 Meningkatnya jumlah

investasi

1.4.2 Meningkatnya

kesempatan dan

lapangan kerja serta


MISI TUJUAN SASARAN

kualitas dan

produktivitas tenaga

kerja


usaha pelaku industri

kecil dan menengah


pertambangan dan

energi


sektor kehutanan dalam

perekonomian daerah


hasil kehutanan

2 Mewujudkan

Penyelenggaraan Tata

Kelola Pemerintahan

Yang Baik.

2.1 Meningkatkan kinerja

aparatur pemerintah

daerah

2.1.1 Meningkatnya kualitas

SDM aparatur

2.2

Meningkatkan

perencanaan,

pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah

2.2.1 Tertata dan

meningkatnya kualitas

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan

program, kegiatan dan

anggaran SKPD


pengawasan

pelaksanaan

pembangunan daerah

2.3 Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan

otonomi daerah


penyelenggaraan

pemerintahan daerah

2.4 Meningkatkan Kapasitas

Keuangan dan Aset

Daerah

2.4.1 Meningkatnya

pengelolaan

pendapatan dan asset

daerah serta

meningkatnya kualitas

Laporan Keuangan

Daerah

2.5 Meningkatkan

pengelolaan kearsipan

daerah


pengelolaan kearsipan

daerah


MISI TUJUAN SASARAN

2.6

Meningkatkan pelayanan

komunikasi, informasi,

dan penataan

administrasi

kependudukan


pelayanan

kependudukan dan

catatan sipil


pelayanan informasi

3 Mewujudkan Kondisi

Aman, Damai,

Demokratis dan

Religius

3.1 Meningkatkan keamanan

dan ketertiban lingkungan

3.1.1 Meningkatnya

keamanan dan

ketertiban lingkungan

3.2 Meningkatkan

pencegahan dan

penanggulangan korban

bencana

3.2.1 Menurunya jumlah

korban bencana

3.3 Meningkatkan kehidupan

demokrasi dalam

kehidupan berbangsa dan

bernegara


penyelenggaraan

demokrasi

3.4 Meningkatkan kualitas


toleransi beragama

3.4.1 Meningkatnya

pemahaman

kebangsaan, ajaran

agama, serta norma-

norma lainnya dalam

kehidupan

bermasyarakat

4 Mewujudkan

pembangunan

berwawasan

lingkungan hidup

yang berkelanjutan

4.1

Meningkatkan

ketersediaan dan kualitas

infrastruktur wilayah

penujang perekonomian

4.1.1 Meningkatnya sarana

infrastruktur yang

menunjang iklim usaha

investasi


dan prasarana

perumahan yang layak

huni

4.1.3 Meningkatnya

ketersediaan dan

kualitas sarana dan

prasarana

perhubungan


MISI TUJUAN SASARAN


dan prasarana

komunikasi

4.1.5

Meningkatnya daya

dukung dan kualitas

infrastruktur pedesaan

4.1.6 Meningkatnya

penanganan daerah

rawan bencana

4.2 Mewujudkan penataan

ruang yang

memperhatikan

keberlanjutan sumber

daya wilayah

4.2.1 Terwujudnya tata

ruang yang selaras

dengan arah

pengembangan

ekonomi unggulan

daerah

4.3 Meningkatkan kelestarian

lingkungan hidup serta

pengelolaan sumber daya

alam yang mendukung

pembangunan

berkelanjutan

4.3.1 Terkendalinya

kerusakan dan

pencemaran

Lingkungan Hidup

4.3.2

Meningkatnya

pengelolaan sumber

daya energi

5 Mewujudkan

peningkatan kualitas

sumber daya manusia

dengan prioritas

penegakan hukum,

penghargaan hak

asasi manusia,

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

5.1 Mewujudkan pendidikan

bermutu dan terjangkau

5.1.1 Meningkatnya

perluasan akses

pendidikan dan

partisipasi masyarakat

5.1.2 Tersedianya akses

infrastruktur

pendidikan


tenaga kependidikan

5.1.4 Meningkatnya mutu

pendidikan

5.1.5 Meningkatnya minat

baca masyarakat

5.2 Menjamin dan

meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

yang merata

5.2.1 Meningkatnya akses

dan kualitas pelayanan

kesehatan bagi seluruh

masyarakat


MISI TUJUAN SASARAN

5.3 Mewujudkan

kesejahteraan sosial

masyarakat

5.3.1 Berkurangnya

penyandang masalah


5.3.2 Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat desa


masyarakat dalam upaya

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak


kehidupan perempuan

dan anak

5.5 Meningkatkan ketahanan

dan kesejahteraan

keluarga


keluarga menuju

keluarga sejahtera

5.6 Meningkatkan kualitas

ketenagakerjaan

5.6.1 Meningkatnya

profesionalisme

angkatan kerja

5.7 Mewujudkan kesadaran

dan tertib hukum

5.7.1 Meningkatnya tertib

hukum

6 Mewujudkan

pembangunan

karakter bangsa

melalui

pengembangan seni

budaya ,

penghargaan tradisi

dan kearifan lokal.

6.1 Meningkatkan prestasi

pemuda dan olah raga

baik nasional maupun

internasional

6.1.1 Meningkatnya peran

aktif pemuda dalam

pembangunan

6.1.2 Meningkatnya

pencapaian prestasi

olahraga

6.2 Mengembangkan dan

melestarikan kebudayaan

daerah, serta melindungi

bangunan bersejarah dan

cagar budaya sebagai

identitas bangsa

6.2.1. Meningkatnya

pelestarian seni

budaya

6.2.2. Meningkatnya kualitas

bangunan bersejarah

dan cagar budaya

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 VI - 1

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaiman pemerintah daerah mencapai tujuan

dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan

yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana

untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja

birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan

dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja

dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan

teknologi informasi.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam

perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed

manajement). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, maka rumusan strategi berdasarkan dari misi yang

telah dirumuskan dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Melalui Pembangunan Berbasis

Pertanian dan Potensi Lokal Lainnya yang Berdaya

Saing

Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran :

1. Peningkatan produk dan pengelolaan konsumsi pangan

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3. Peningkatan nilai tukar petani

4. Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan

pengendalian penyakit ternak

5. Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen,

teknologi dan pemasaran perikanan

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan

7. Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran dan

kemitraan pariwisata

8. Pengembangan iklim perdagangan yang kondusif

9. Peningkatan akses koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi

pedesaan terhadap sumberdaya produktif

10. Penciptaan iklim investasi yang kondusif

11. Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas

serta perlindungan tenaga kerja

12. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan

koperasi dan UMKM

13. Pengelolaan hasil pertambangan dan energi sesuai daya

dukung lingkungan

14. Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan

Misi 2 : Mewujudkan Penyelenggaran Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik


1. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin

aparatur

2. Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif

3. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian

4. Peningkatan pelayanan prima

5. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya,

dan terjangkau masyarakat

6. Peningkatan pengelolaan pendapatan, aset daerah dan

penataan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang

transparan dan akuntabel

7. Penataan dan pengembangan sistem kearsipan daerah


8. Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan dan catatan sipil

9. Penataan, pemutakhiran dan pemasyarakatan informasi

Misi 3 : Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis

dan Religius


1. Pemantapan keamanan dan ketertiban lingkungan.

2. Peningkatan mitgasi manajemen bencana.

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu

4. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu

5. Mewujudkan suasana aman dan kondusif dalam beragama

dan bermasyarakat

Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berwawasan

lingkungan hidup yang berkelanjutan


1. Peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan prioritas

daya dukungnya bagi pengembangan ekonomi

2. Peningkatan penyediaan kebutuhan perumahan

3. Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan

4. Peningkatan pelayanan sarana prasarana informasi dan

komunikasi

5. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pedesaan

6. Peningkatan kualitas jaringan drainase dan pengendalian

banjir

7. Pengendalian dan Pendayagunaan rencana tata ruang

8. Pengendalian kerusakan dan pencegahan pencemaran

lingkungan hidup

9. Optimalisasi potensi sumber energi


Misi 5 : Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya

manusia dengan prioritas penegakan hukum,

penghargaan hak asasi manusia, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak


1. Perbaikan sistem dan akses pendidikan

2. Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan

masyarakat

3. Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan


4. Peningkatan pelayanan ketransmigrasian

5. Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat

6. Percepatan pengarusutamaan gender dan

pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan

7. Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana

8. Perbaikan sistem ketenagakerjaan

9. Peningkatan penegakan hokum

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan karakter bangsa

melalui pengembangan seni budaya, penghargaan

tradisi dan kearifan lokal.


1. Pengembangan potensi kepemudaan

2. Peningkatan prestasi olah raga

3. Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada

nilai budaya dan kearifan lokal

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan

perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5

(lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan

strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan

pelaksanaannya.


Arah kebijakan Kabupaten Banjarnegara merupakan

fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima)

tahun. Pentahapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi

permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan

pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap

tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari

satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi,

misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan strategi diatas, maka arah kebijakan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terkait

dengan pencapaian visi misi Bupati adalah sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2012)

Pada tahun pertama pembangunan lebih diarahkan

untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih,

kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk serta

masalah penanganan kesejahteraan sosial.

Selain fokus diatas, pembangunan tahap pertama juga

fokus pada peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi

rakyat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan,

UMKM dan pariwisata serta peningkatan infrastruktur

jalan, jembatan dan drainase dan perhubungan dalam

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama

wilayah pedesaan.

Selengkapnya fokus arah kebijakan tahun pertama

adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan diversifikasi keanekaragaman produk

pangan

2) Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian

3) Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal

4) Pengembangan agribisnis pertanian

5) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha

peternakan

6) Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan

jaringan perdagangan


7) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang

pariwisata

8) Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses

permodalan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi

pedesaan

9) Pembinaan usaha pertambangan dan energi

10) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran

pendidikan formal dan diklat

11) Fasilitasi proses perencanaan teknokatrik, politik,

partisipatif, top down dan bottom up

12) Pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan

tindak pidana korupsi

13) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik

14) Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan

15) Peningkatan Sistem kependudukan, SDM Aparatur

dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil

16) Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi

Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

17) Peningkatan dan pengembangan jalan

18) Peningkatan dan pengembangan jembatan

19) Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan

20) Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas

yang informatif

21) Rehabilitasi infrastruktur jalan di pedesaan

22) Rehabilitasi jaringan irigasi

23) Normalisasi sistem drainase

24) Peningkatan efektivitas peran rencana tata ruang

sebagai pedoman keruangan dalam pembangunan

daerah

25) Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan

26) Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan

kerusakan lingkungan hidup


27) Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta

dukungan infrastruktur data dan informasi

pendidikan

28) Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan

29) Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan

bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin

30) Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur

bidang kesehatan secara bertahap

31) Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan

rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

32) Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan

perlindungan anak

33) Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan Kesehatan

reproduksi

34) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan

kepemudaan

35) Pengembangan indentitas daerah

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2013)

Pada tahun kedua disamping melanjutkan arah

pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai,

pembangunan juga diarahkan pada kebijakan sebagai

berikut:

1) Peningkatan sarana prasarana pertanian

2) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan

budidaya

3) Pelatihan SDM tenaga kerja

4) Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan

mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan

5) Pengembangan SOP, SPP, OSS

6) Pengembangan sistem pemerintahan berbasis

elektronik (e-Gov)

7) Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan

daerah dan aset daerah

8) Revitalisasi BUMD


9) Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat

10) Pembangunan jalan lingkar utara

11) Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu

sebagai lambang kota

12) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air

minum

13) Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial

14) Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan

15) Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan

16) Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan

pemulihan SDA LH

17) Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan

dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan

pendidikan

18) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

19) Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS

20) Penguatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan

sosial

21) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

22) Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak

23) Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga pra

sejahtera dan sejahtera I

24) Penegakan PERDA

25) Pembinaan Kesadaran Hukum

26) Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat

27) Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan

bangunan cagar budaya

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2014)

Pada tahun ketiga disamping melanjutkan arah


pembangunan juga diarahkan pada kebijakan sebagai

berikut:

1) Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan

bencana alam

2) Pengelolaan even pariwisata


3) Peningkatan promosi, kerjasama dan pelayanan

investasi/penanaman modal

4) Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM

5) Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan

beragama secara berkesinambungan

6) Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan

perumahan dan pemberdaayan komunitas perumahan

7) Pengendalian kelayakan angkutan

8) Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu

9) Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

10) Peningkatan mutu pendidikan

11) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan

12) Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana

prasarana pelayanan

13) Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi

perempuan

14) Perbaikan kualitas dan produktivitas serta

perlindungan tenaga kerja

15) Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana

olahraga berstandar nasional dan internasional (sport

centre).

16) Pengembangan sarana dan prasarana seni dan

kebudayaan

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2015)

Pada tahun keempat disamping melanjutkan arah


pembangunan juga diarahkan untuk kebijakan sebagai

berikut:

1) Peningkatan kualitas SDM perkebunan dan

pengelolaan lahan secara optimal

2) Peningkatan sistem pengarsipan, SDM aparatur dan

sarana kearsipan daerah

3) Peningkatan pelayanan angkutan umum dan

prasarana yang mendukung


4) Fasilitasi pengembangan sarana prasarana

komunikasi dan informasi berbasis IT

5) Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

(EBT)

6) Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi

7) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

8) Menggalakkan budaya olahraga dalam kehidupan

sehari-hari melalui pelaksanaan berbagai event olah

raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga.

9) Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-

event kebudayaan lokal

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2016)

Pada tahun kelima disamping melanjutkan arah


pembangunan juga diarahkan untuk kebijakan sebagai

berikut:

1) Penyediaan informasi tenaga kerja

2) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi

dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media

Massa

3) Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

4) Pengembangan dan optimalisasi terminal

5) Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi

SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup

6) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

7) Pembinaan atlit dan pelaku olahraga

8) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan

melestarian benda/bangunan cagar budaya

Arah kebijakan ini disusun secara berkesinambungan

selama periode 5 (lima) tahun kedepan, artinya arah kebijakan

ini merupakan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan Visi Misi Bupati yang telah ditetapkan.


Secara ringkas keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, dan kebijakan dijabarkan dengan strategi dan arah

kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kabupaten Banjarnegara

VISI : TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA.


MISI 1 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTER AAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS

PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL YANG BERDAYA SAING

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan peran sektor

pertanian dan pariwisata

sebagai penggerak

utama perekonomian

daerah

1 Meningkatnya ketahanan pangan 1 Peningkatan produk dan pengelolaan konsumsi pangan

1 Pengembangan diversifikasi keanekaragaman produk pangan

2 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian yang berkualitas

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian

1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian

2 Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal

3 Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam

4 Peningkatan sarana prasarana pertanian

3 Meningkatnya kesejahteraan petani

1 Peningkatan Nilai Tukar Petani 1 Pengembangan agribisnis pertanian

4 Meningkatnya produksi peternakan

1 Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan pengendalian penyakit ternak

1 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan

5 Meningkatnya produksi perikanan 1 Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan

1 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

6 Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan yang berkualitas

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan

1 Peningkatan kualitas SDM perkebunan dan pengelolaan lahan secara optimal

7 Meningkatnya kunjungan wisatawan

1 Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata

1 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata

2 Pengelolaan even pariwisata


Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan peran sektor perdagangan

sebagai pendukung

perekonomian daerah

1 Meningkatnya kinerja perdagangan

1 Pengembangan iklim perdagangan yang kondusif

1 Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan

Meningkatkan peranan

koperasi, UMKM dan lembaga

ekonomi pedesaan dalam perekonomian

daerah

1 Meningkatnya kapasitas Koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi pedesaan

1 Peningkatan akses koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan terhadap sumberdaya produktif

1

Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatkan investasi dan

industri untuk perluasan

lapangan kerja

1 Meningkatnya jumlah investasi 1 Penciptaan iklim investasi yang kondusif

1 Peningkatan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal

2 Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1 Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja

1 Penyediaan informasi tenaga kerja

2 Pelatihan SDM tenaga kerja

3 Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah

1 Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM

1 Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM

4 Meningkatnya produksi pertambangan dan energi

1 Pengelolaan hasil pertambangan dan energi sesuai daya dukung lingkungan

1 Pembinaan usaha pertambangan dan energi



Meningkatkan peran sektor kehutanan

dalam perekonomian

daerah

1 Meningkatnya produksi hasil kehutanan

1 Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan

1 Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan


MISI 2 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK


Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan

daerah

1 Meningkatnya kualitas SDM aparatur

1 Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran pendidikan formal dan diklat

Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah

1

Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD

1 Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif

1 Fasilitasi proses perencanaan teknokatrik, politik, partisipatif, top down dan bottom up

2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian

1 Pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan otonomi daerah

1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1 Peningkatan pelayanan prima

1 Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik

2 Pengembangan SOP, SPP, OSS

2 Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat

1 Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov)



Meningkatkan Kapasitas

Keuangan dan Aset Daerah

1

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah serta meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah

1

Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, aset daerah dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

1 Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan

2 Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah

3 Revitalisasi BUMD

Meningkatkan pengelolaan kearsipan

daerah

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

1 Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah

1 Peningkatan sistem pengarsipan, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah

Meningkatkan Pelayanan

komunikasi, informasi, dan

penataan administrasi

kependudukan

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1

Peningkatan Sistem kependudukan, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi

1 Penataan, Pemutakhiran dan Pemasyarakatan Informasi

1

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa


MISI 3 : MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS


Meningkatkan Keamanan dan

Ketertiban Lingkungan

1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1 Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1

Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan

Korban Bencana

1 Menurunnya jumlah korban bencana

1 Peningkatan mitgasi manajemen bencana

1 Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Meningkatkan kehidupan demokrasi

dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara

1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Demokrasi

1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu

1 Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat

2 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu

Meningkatkan kualitas


toleransi beragama

1

Meningkatnya pemahaman kebangsaan, ajaran agama, serta norma-norma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat

1 Perwujudan suasana aman dan kondusif dalam beragama dan bermasyarakat

1 Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan


MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN


Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

wilayah penujang

perekonomian

1 Meningkatnya sarana infrastruktur yang menunjang iklim usaha investasi

1

Peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan prioritas Daya Dukungnya bagi pengembangan ekonomi

1 Peningkatan dan pengembangan jalan

2 Peningkatan dan pengembangan jembatan

3 Pembangunan jalan lingkar utara

4 Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai lambang kota

2 Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan yang layak huni

1 Peningkatan penyediaan kebutuhan perumahan

1 Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan

2 Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

3

Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdaayan komunitas perumahan

4 Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial



Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

wilayah penujang

perekonomian

3 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan

1 Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan

1 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif

2 Pengendalian kelayakan angkutan

3 Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung

4 Pengembangan dan optimalisasi terminal

4 Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi

1 Peningkatan pelayanan sarana prasarana informasi dan komunikasi

1 Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis IT

5 Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur pedesaan

1 Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pedesaan

1 Rehabilitasi infrastruktur jalan di pedesaan

2 Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan

6 Meningkatnya penanganan daerah rawan bencana

1 Peningkatan kualitas jaringan drainase dan pengendalian banjir

1 Normalisasi sistem drainase

2 Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu

Mewujudkan penataan ruang

yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya

wilayah

1

Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah

1 Pengendalian dan Pendayagunaan rencana tata ruang

1

Peningkatan efektivitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman keruangan dalam pembangunan daerah

2 Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan



Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang mendukung

pembangunan berkelanjutan

1 Terkendalinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup

1 Pengendalian kerusakan dan pencegahan lingkungan hidup

1 Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan

2 Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup

3 Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan pemulihan SDA LH

4 Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup

2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi

1 Optimalisasi potensi sumber energi

1 Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

2 Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)


MISI 5 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM,

PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Mewujudkan pendidikan

bermutu dan terjangkau

1 Meningkatnya perluasan akses pendidikan dan partisipasi masyarakat

1 Perbaikan sistem dan akses pendidikan

1

Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data dan informasi pendidikan

2 Tersedianya akses infrastruktur pendidikan

2 Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan

3 Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan

3

Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan

4 Meningkatnya mutu pendidikan 4 Peningkatan mutu pendidikan

5 Meningkatnya minat baca masyarakat

5 Peningkatan kualitas layanan perpustakaan

Menjamin dan meningkatkan

Derajat Kesehatan Masyarakat yang merata

1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

1 Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat

1

Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin

2 Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap

3 Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan



Mewujudkan kesejahteraan

sosial masyarakat

1 Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial

1 Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial

1

Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2 Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS

3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial

4 Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan

2 Peningkatan pelayanan Ketransmigrasian

1 Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi

2 Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa

1 Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat

1 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan peran

masyarakat dalam upaya

pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak

1 Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak

1 Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan

1 Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak

2 Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan

3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

4 Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak

5 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan



Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga

1 Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera

1 Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana

1 Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi

2 Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

Meningkatkan kualitas

ketenagakerjaan 1

Meningkatnya profesionalisme angkatan kerja

1 Perbaikan sistem ketenagakerjaan 1 Perbaikan kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja

Mewujudkan kesadaran dan tertib hukum

1 Meningkatnya tertib hukum 1 Peningkatan Penegakan Hukum 1 Penegakan PERDA

2 Pembinaan Kesadaran Hukum


MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA,

PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL


Meningkatkan prestasi

pemuda dan olah raga baik

nasional maupun

internasional

1 Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan

1 Pengembangan potensi kepemudaan 1 Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan

2 Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga

1 Peningkatan Prestasi Olah Raga

1 Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat

2

Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre)

3

Menggalakkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga

4 Pembinaan atlit dan pelaku olahraga



Mengembangkan dan

melestarikan kebudayaan daerah, serta melindungi bangunan

bersejarah dan cagar budaya

sebagai identitas bangsa

1 Meningkatnya pelestarian seni budaya

1 Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal

1 Pengembangan indentitas daerah

2 Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya

2 Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya

3 Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan

4 Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal

5 Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarian benda/bangunan cagar budaya

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2016 VII - 1

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan

daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara

bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator

kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi

dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional

dan fokus.

2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan

rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan

mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan

untuk mencapai sasaran

3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan

umum.

Untuk menjalankan strategi pembangunan daerah tahun

2012-2016, diperlukan Kebijakan Umum untuk memayungi

pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Kebijakan

umum pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk

prioritas-prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dengan

adanya kebijakan ini diharapkan pelaksanaan pembangunan

dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Kebijakan umum Pembangunan Daerah Kabupaten

Banjarnegara tahun 2012-2016 meliputi :

1. Kebijakan umum yang terkait peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan

berbasis pertanian dan potensi lokal lainnya yang

berdaya saing

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN


Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu

dikembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada antara

lain sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga

kerja yang banyak (padat karya) seperti sektor pertanian

dalam arti luas, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor

industri terutama industri kecil dan menengah serta

perdagangan yang mempunyai kontribusi yang besar dalam

PDRB Kabupaten Banjarnegara, sehingga diharapkan

pengembangan pada sektor tersebut akan dapat

mendorong sektor lain untuk meningkat, agar dapat

meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam

pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan suatu

sistem ketahanan pangan yang mampu mempertahankan

kuantitas (jumlah pasokan/ketersediaannya) dan kualitas

(gizinya) pada tingkat yang aman dan memadai

Untuk mendorong investasi yang lebih tinggi maka

diarahkan untuk penghapusan ekonomi biaya tinggi,

antara lain dengan menyederhanakan dan mempercepat

prosedur perijinan investasi, termasuk bagi UKM,

menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian

usaha serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Kebijakan umum yang terkait dengan hal tersebut

adalah meliputi:

a. Peningkatan investasi melalui promosi dan

peningkatan kualitas perijinan.

b. Pembinaan BUMD

c. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

d. Peningkatan Daya saing industri, perdagangan,

koperasi dan UMKM.

e. Penciptaan Obyek Wisata Unggulan.

f. Pembinaan kualitas tenaga kerja dan perluasan

kesempatan kerja


2. Kebijakan umum yang terkait dengan tata kelola

pemerintah yang baik.

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan,

dibutuhkan suatu sarana dan lingkungan yang kondusif

bagi seluruh komponen masyarakat Banjarnegara. Dari sisi

aparatur pemerintah Kabupaten Banjarnegara, perlu

dibangun suatu tata pemerintahan yang baik sebagai

sarana untuk mencapai cita-cita yang diharapkan.

Penciptaan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara,

menjadi suatu keharusan agar kepercayaan masyarakat

dapat diperoleh kembali.

Suatu Kepemerintahan yang Baik akan dapat

terwujud jika dapat dibangun pilar-pilar Good Governance,

yaitu terbangunnya Akuntabilitas yang baik, adanya

Transparansi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki

dan mengedepankan Partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan, antara lain melalui pengembangan prinsip-

prinsip demokrasi. Pilar-pilar tersebut akan dibangun

secara bertahap pada pemerintah kabupaten Banjarnegara

dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kebijakan umum yang terkait dengan tata kelola

pemerintahan yang baik di kabupaten Banjarnegara adalah

meliputi:

a. Penyusunan perencanaan yang tepat dan terarah

b. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan administrasi

daerah.

c. Pengawasan yang efektif dan memadai.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

e. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset

daerah

f. Pengelolaan arsip yang tertib dan teratur

g. Penyebarluasan informasi secara cepat,tepat dan

merata


3. Kebijakan umum yang terkait dengan kondisi aman,

damai, demokratis dan religius

Kondisi aman dan damai adalah syarat wajib dalam

rangka pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya rasa

aman dan damai niscaya tidak akan terlaksana

pembangunan secara baik. Kondisi aman dan damai

diwujudkan bukan hanya dari segi keamanan dan

ketertiban, tetapi dari segi penanganan terhadap bencana

alam yang melanda.

Dari segi demokrasi dapat dijelaskan bahwa demokrasi

yang kita terkonsolidasi apabila ia mendapat legitimasi

yang luas dan kuat dari warga sehingga sangat kecil

kemungkinan ia ambruk. Adanya legitimasi yang kuat dari

warga, atau adanya penerimaan sebagai satu-satunya

aturan main dalam membangun dan melaksanakan

pemerintahan tersebut ditandai oleh tidak signifikannya

perilaku menentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan

yang ada, tumbuhnya keyakinan yang luas di masyarakat

bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik, dan

berfungsinya negara secara efektif dalam penegakan

hukum. Untuk itu perlu adanya upaya untuk membina

kehidupan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik

Dalam melaksanakan pembangunan , setiap

komponen masyarakat, baik aparatur, dunia usaha

maupun masyarakat Kabupaten Banjarnegara diharapkan

dapat bekerja dengan berlandaskan akhlak dan nilai-nilai

agama yang kuat. Perilaku keseharian dalam bekerja

maupun membina keluarga selalu bernafaskan semangat

yang mengedepankan kejujuran, keadilan, profesionalisme

dan mengedepankan penciptaan kedamaian dalam

lingkungan. Dalam rangka menjaga ketentraman dan

ketentraman antar umat beragama juga dibutuhkan

toleransi beragama yag baik, sehingga kehidupan

berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan apa

yang diharapkan. Dengan menjaga tolerasi dalam


kehidupan umat beragama diharapkan membawa

kedamaian dalam kehidupan di masa mendatang.

Untuk itu dalam kebijakan umum yang terkait aman,

damai, demokratis dan religius adalah meliputi:

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan

dan ketertiban

b. Penegakan produk-produk hukum daerah.

c. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama .

d. Peningkatan kualitas hidup kebangsaan.

e. Peningkatan kehidupan demokrasi dan supremasi

hukum

4. Kebijakan umum yang terkait dengan pembangunan

berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Pembangunan khususnya infrastruktur dalam hal ini

memegang peran yang sangat strategis dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena adanya

infrastruktur yang baik merupakan salah satu faktor kunci

bagi bergeraknya perekonomian suatu daerah.

Ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum yang

merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum dan

keselamatan umum seperti : jalan, irigasi, air bersih,

sanitasi, dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan

pemukiman lainnya, merupakan prasyarat agar

berputarnya roda ekonomi dengan baik. Namun demikian

pembangunan tersebut harus memperhatikan pola tata

ruang yang telah diatur agar arah pembangunan lebih jelas

.Selain itu pembangunan harus berwawasan lingkungan

yaitu harus mengindahkan kemampuan dan daya dukung

lingkungan sehingga merosotnya kualitas lingkungan

sebagai akibat sampingan dari pembangunan dapat

dihindarkan. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan

harus mempunyai konsep pembangunan berkelanjutan

yaitu jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak

melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya.


Pengertian pembangunan berkelanjutan adalah proses

pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan

generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus

dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan

tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi

dan keadilan sosial.

Untuk itu dalam kebijakan umum yang terkait

pembangunan berwawasan lingkungan yang bekelanjutan

adalah :

a. Peningkatan kapasitas dan Kualitas Infrastruktur

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas hunian dalam

rangka penyediaan rumah yang terjangkau oleh

Rumah Tangga Miskin.

c. Peningkatan sistem pengelolaan dalam

penyelenggaraan telekomunikasi.

d. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan melalui pengembangan

teknologi ramah lingkungan

e. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan

sumber daya alam dan penataan ruang yang

mendukung pembangunan berkelanjutan

f. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat

melalui perbaikan jaringan distribusi dan penelitian

untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif serta

perluasan dan peningkatan ketersediaan energi listrik

5. Kebijakan umum yang terkait dengan peningkatan

kualitas Sumber daya manusia dengan prioritas

penegakan hukum, penghargaan hak asasi manusia,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan

faktor terpenting dan menetukan bagi keberhasilan

pencapaian tujuan pembangunan karena manusia adalah

pelaku pembangunan itu sendiri. Peningkatan kualitas


sumber daya manusia dalam hal ini dilakukan melalui

pembangunan bidang pendidikan, kesehatan serta

penganan masalah kesejahteraan sosial. Pembangunan

pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam

meningkatkan kualitas SDM penting peranya dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan

tingkat kemiskinan. Pembangunan pendidikan diarahkan

untuk meningkatkan harkat,martabat dan kualitas

manusia sehingga mampu bersaing dalam era global

dengan tetap berlandaskan pada norma/nilai kehidupan

masyarakat lokal dan tanpa diskriminasi. Sedangkan

pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya

kesehatan pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat

dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan

manajemen kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan antara

penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam

mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta

meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses

pembangunan diperlukan pembangunan pemberdayaan

perempuan yang disebut dengan pengarustamaan gender.

Penerapan pengarustamaan gender akan menghasilkan

kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan

pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh

penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan permasalahan terhadap hak-hak anak

mencakup hak hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, mendapat

perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan

anak, eksploitasi, dan diskriminasi diupayakan dengan

Pembangunan kesejahteraan & perlindungan anak.

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil

berkualitas merupakan bagian yang penting dalam

pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk

mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk


meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia.

Pengendalian pertumbuhan penduduk juga merupakan

faktor penting dalam peningkatan keluarga kecil yang

berkualitas. Permasalahan utama di bidang kependudukan

adalah masih tingginya laju pertambahan penduduk.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang harus

dilakukan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk

tersebut.

Kebijakan umum yang terkait dengan hal tersebut

adalah meliputi:

a. Pengembangan pemerataan akses dan mutu

pendidikan masyarakat.

b. Peningkatan akses, pemerataan dan mutu pelayanan

kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan

perorangan/rujukan terutama bagi penduduk miskin.

c. Pembinaan dan perlindungan masalah kesejahteraan

sosial.

d. Pengembangan perpustakaan, media massa dan riset

sebagai sarana penyebaran informasi.

e. Pemantapan pengendalian laju pertumbuhan

penduduk dan pengaturan persebarannya.

f. Peningkatan kesadaran bagi masyarakat akan arti

pentingnya keluarga sehat dan sejahtera melalui

peningkatan program KB.

g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam

berbagai bidang kehidupan serta peningkatan

perlindungan anak.

6. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnya

pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan

seni budaya, penghargaan tradisi dan kearifan lokal

Pembangunan Pemuda dan Olah Raga mempunyai

peran yang strategis dalam mendukung peningkatan

sumber daya manusia yag berkualitas. Pemuda merupakan

generasi penerus, penanggungjawab serta pelaku


pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa

mendatang tercermin dari kualitas pemuda saat ini. Untuk

itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar

memiliki kualitas dan daya saing guna menghadapi

tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era global.

Sedangkan pembangunan keolahrgaan ditujukan untuk

meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas

manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,

sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan

dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional

serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan

bangsa.

Dalam era globalisasi kecintaan pemuda terhadap

kegiatan seni dan budaya lokal semakin tergerus oleh

budaya asing yang dianggap lebih praktis, unggul dan

modern.Demikian juga dimasa reformasi ini kita sangat

merasakan bahwa semangat integrasi bangsa justru

memudar karena keegoisan daerah. Masyarakat semakin

mengglobal, pengaruhnya apresiasi budaya daerah oleh

masyarakat semakin goyah. Untuk itu diperlukan langkah

yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya

sendiri di tengah arus globalisasi saat ini.

Untuk itu dalam kebijakan umum yang terkait hal

potensi pemuda, olahraga dan seni budaya adalah meliputi:

a. Peningkatan Pembinaan Peran Organisasi

Kepemudaan

b. Peningkatan Budaya dan Prestasi Olah Raga

c. Peningkatan Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional

7.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan merupakan

kumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan

dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program

pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang

disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program


kepala daerah terpilih yang di dalamnya berisi program prioritas

yang bersifat strategis.

Agenda dan program pembangunan daerah berdasar

kebijakan umum adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi Pertanian yang berkelanjutan dan ramah

lingkungan menuju agroindustri terpadu, dilaksanakan

melalui program-program sebagai berikut =

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/

Perkebunan)

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan

d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/

perkebunan lapangan

f. Program Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan

g. Peningkatan Agribisnis pertanian

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

k. Program pengembangan budidaya perikanan

l. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

m. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air

payau dan air tawar

n. Peningkatan Produksi produktifitas dan mutu produk

perkebunan, produk pertanian

2. Pengembangan Pariwisata Terpadu

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata


3. Menciptakan iklim investasi yang Kondusif dalam Rangka

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perluasan

Lapangan Kerja di Semua Sektor

a. Pogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4. Implementasi Ekonomi Kerakyatan

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

5. Percepatan Pembangunan Pedesaan

a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

d. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat

e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

6. Penataan Birokrasi Menuju Profesionalisme Aparat

Pemerintah

a. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

d. Pengembangan Data/Informasi

e. Program Perencanaan Sosial Budaya

f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

g. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


h. Program peningkatan profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

i. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur pengawasan

j. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

k. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat

l. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

m. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

n. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/kota

o. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

p. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

q. Program Penataan Administrasi Kependudukan

7. Meningkatkan Kehidupan Beragama Dengan

Memperbanyak dan Memanfaatkan Sarana Ibadah Secara

Optimal

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

8. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur di Wilayah

Pedesaan

a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

b. Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan

9. Penataan Wilayah Perkotaan dengan Arah Kebijakan dari

“Sungai Serayu Sebagai Batas Kota Menjadi Sungai Serayu

Berada di tengah Kota”

a. Program Perencanaan Tata Ruang

b. Program Pemanfaatan Ruang

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam


10. Perbaikan Kualitas Kesehatan Masyarakat

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

b. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

c. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

i. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

l. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

m. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

n. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

11. Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

b. Program Pendidikan Menengah

c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

e. Program Pendidikan Non Formal

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

12. Peningkatan Pemberdayaan Kaum Perempuan, Generasi

Muda, dan Perlindungan Anak

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan


b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Jender Dalam Pembangunan

d. Program Pembinaan Anak Terlantar

e. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

f. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

13. Pengembangan Kebudayaan, Kesenian Tradisional,

Olahraga, dan Industri Kreatif

a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

b. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Budaya Daerah

c. Program Pengembangan Nilai Budaya

d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

e. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

f. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

g. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

14. Peningkatan penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial

Lainnya)

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 - 2016 VIII - 1

BAB I

P

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Banjarnegara

berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi

pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud

kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk

penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program

prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan

sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis

SKPD.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam

pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran

dan tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keseluruhan

rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada

program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-

tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program

prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan

seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi

rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun

kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana

belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif

dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan

untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal

bagi SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan

prioritas selama 5 (lima) tahun.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Berdasarkan APBD

Tahun

2010 Tahun 2011 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 URUSAN WAJIB 338.970.798.500 364.124.555.440 391.088.825.924 414.482.921.768 433.422.442.936 1.929.556.421.439

1 01 xx Pendidikan 173.842.585.000 135.429.700.000 142.268.855.000 149.445.319.000 156.976.134.000 757.962.593.000 DINDIKPORA

1 01 xx 15 Program Pendidikan Anak Usia

Dini

APK PAUD 69,05 60,68 69,15 1.460.000.000 69,2 1.460.000.000 69,25 1.533.000.000 69,3 1.609.650.000 69,35 1.690.150.000 69,35 7.752.800.000 DINDIKPORA

1 01 xx 16 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

APK SD/MI/Paket A 103,95 97,31 97,85 143.590.200.000 98,38 105.958.515.000 98,92 111.256.500.000 99,46 116.819.325.000 100 122.660.300.000 100 600.284.840.000 DINDIKPORA

APK SMP/MTs/Paket B 95,81 80,83 83,67 86,5 89,33 92,17 95,00 95,00

APM SD/MI/Paket A 98,05 96,93 97,47 98,01 98,55 99,08 99,62 99,62

APM SMP/MTs/Paket B 95,81 78,76 81,59 84,43 87,26 90,09 92,93 92,93

Angka Partisipasi Sekolah

Usia 7-12 tahun

99,6 96,95 97,49 98,03 98,57 99,11 99,65 99,65

Angka Partisipasi Sekolah

Usia 13-15 tahun

91,54 80,57 83,4 86,23 89,06 91,89 94,72 94,72

Ruang Kelas SD dalam

kondisi baik

66,50 64,16 71,33 74,83 78,49 81,99 85,49 85,49

Ruang Kelas SMP kondisi

baik

79,7 79,97 83,99 85,99 87,99 89,99 91,99 91,99

Angka Putus Sekolah SD/MI 0,27 0,29 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,15

Angka Putus Sekolah

SMP/MTs

0,76 0,99 0,66 0,61 0,56 0,51 0,46 0,46

Angka Kelulusan SD/MI 97,65 99,85 99,90 99,95 99,96 99,97 99,98 99,98

Angka Kelulusan SMP/MTs 99,19 96,44 97,56 98,12 98,68 99,24 99,8 99,8

Angka Melanjutkan (AM) dari

SD/MI ke SMP/MTs

89,87 87,98 89,97 91,97 93,97 95,97 97,97 97,97

Angka Melanjutkan (AM) dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

67,19 69,06 70,06 71,06 72,06 73,06 74,06 74,06

1 01 xx 17 Program Pendidikan Menengah APK SMA/MA/SMK/Paket C 51,06 52,47 53,24 9.571.600.000 54,01 9.571.600.000 54,78 10.050.180.000 55,54 10.552.689.000 56,31 11.080.350.000 56,31 50.826.419.000 DINDIKPORA

APM SMA/SMK/MA/Paket C 45,91 45,14 45,91 46,68 47,45 48,22 48,99 48,99

Angka partisipasi sekolah

usia 16-18 tahun

47,13 44,66 45,43 46,20 46,97 47,74 48,51 48,51

Angka Putus Sekolah (APS)

SMA/SMK/MA

0,86 1,19 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 0,56

Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA

97,27 99,93 99,94 99,95 99,96 99,97 99,98 99,98

Ruang Kelas SMA/SMK

kondisi baik

90,17 89,01 91,21 93,41 95,61 97,81 100 100

1 01 xx 18 Program Pendidikan Non Formal Angka melek huruf 99,96 99,96 99,97 2.711.500.000 99,98 3.211.500.000 99,98 3.372.075.000 99,99 3.540.700.000 100 3.717.735.000 100 16.553.510.000 DINDIKPORA

1 01 xx 19 Program Pendidikan Luar Biasa Prosentase anak

berkebutuhan khusus yang

terlayani pendidikannya dari

program inklusi

100 100 100 360.000.000 100 450.000.000 100 540.000.000 100 630.000.000 100 720.000.000 100 2.700.000.000 DINDIKPORA

1 01 xx 20 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Rasio Guru/Murid SD/MI 1:15 1:15 1:16 14.073.387.000 1:17 13.462.410.000 1:18 14.135.600.000 1:19 14.842.380.000 1:20 15.584.499.000 1:20 72.098.276.000 DINDIKPORA

Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir Periode

RPJMD

1

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Berdasarkan APBD


Kode

Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Kondisi Kinerja Awal

Periode RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggung

Jawab

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2011-2016 VIII-2

Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


Rasio Guru/Murid SMP/MTs 1:17 1:15 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:21

Rasio Guru/Murid SMA 1:16 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:21

Guru SD yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV

26,71 49,63 54,63 59,63 64,63 69,63 74,63 74,63

Guru SMP yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV

89,10 90,55 92,10 93,60 95,10 96,60 98,1 98,1

Guru SMA yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV

95,78 96,64 96,78 97,28 97,78 98,28 98,78 98,78

Guru SMK yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV

89,89 95,60 96,60 97,10 97,60 98,60 99,00 99,00

1 01 xx 22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Jumlah kegiatan penunjang

program pendidikan dan

dokumen perencanaan

pendidikan

10

kegiatan;

5

dokumen

20 kegiatan;

7 dokumen

14

kegiatan;

4 dokumen

2.075.898.000 8 kegiatan;

2 dokumen

1.315.675.000 8 kegiatan;

2 dokumen

1.381.500.000 8 kegiatan;

2 dokumen

1.450.575.000 8

kegiatan;

2

dokumen

1.523.100.000 46

kegiatan;

12

dokumen

7.746.748.000 DINDIKPORA

1 02 Kesehatan 43.545.345.500 85.630.777.190 96.770.428.734 104.286.733.308 108.638.616.725 435.356.325.457 DINKES; RSUD;

Bagian Kesra

1 02 xx 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase ketersediaan obat

sesuai kebutuhan pada 35

puskesmas dan jaringannya

35 35 35 5.552.134.500 35 6.099.577.190 35 6.217.228.734 35 6.342.133.308 35 6.474.335.975 35 30.685.409.707 DINKES

1 02 xx 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Angka kematian bayi per

1000 KH

15,09 15,59 10,1 1.182.500.000 10 4.605.000.000 9,8 4.610.000.000 9 4.610.000.000 8,5 4.615.000.000 8,5 19.622.500.000 DINKES; Bagian

Kesra

1 02 xx 17 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Terlaksananya pengawasan

obat dan makanan di 20

kecamatan

- - 20 55.000.000 20 80.000.000 20 100.000.000 20 110.000.000 20 115.000.000 20 460.000.000 DINKES

1 02 xx 18 Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

Jenis obat asli - - 0 - 0 - 2 110.000.000 3 205.000.000 4 240.000.000 9 555.000.000 DINKES

1 02 xx 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

Cakupan desa siaga aktif - - 278

desa/kel

75.000.000 278

desa/kel

3.200.000.000 278

desa/kel

3.150.000.000 278

desa/kel

3.150.000.000 278

desa/kel

3.150.000.000 278

desa/kel

12.725.000.000 DINKES

1 02 xx 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Cakupan balita gizi buruk 0,41 0,07 1 300.000.000 1 2.100.000.000 1 2.700.000.000 1 3.300.000.000 1 1.410.000.750 1 9.810.000.750 DINKES

1 02 xx 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Persentase penduduk yang

memiliki akses terhadap air

minum yang berkualitas

57,3 64 65 - 66 300.000.000 67 400.000.000 68 500.000.000 69 190.000.000 69 1.390.000.000 DINKES

1 02 xx 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Angka kesakitan DBD 0,46 - 0,30 200.135.000 0,30 786.200.000 0,30 866.200.000 0,30 906.200.000 0,30 906.200.000 0,30 3.664.935.000 DINKES

1 02 xx 23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Cakupan kunjungan rawat

jalan

23,1 27,36 15 55.000.000 15 445.000.000 15 345.000.000 15 355.000.000 15 355.000.000 15 1.555.000.000 DINKES

1 02 2 24 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat

miskin (%)

100 100 100 150.000.000 100 1.840.000.000 100 1.845.000.000 100 1.850.000.000 100 1.850.000.000 100 7.535.000.000 DINKES; Bagian

Kesra

1 02 xx 25 Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

Cakupan kunjungan rawat

jalan

23,1 27,36 15 2.580.576.000 15 29.540.000.000 15 29.840.000.000 15 31.485.000.000 15 31.040.000.000 15 121.905.000.000 DINKES


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


1 02 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit / Rumah Sakit Jiwa /

Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah

Sakit Mata

Dukungan pelayanan

kesehatan rujukan di rumah

sakit

2,85 100% 100% 9.035.000.000 100% 8.035.000.000 100% 7.535.000.000 100% 11.285.000.000 100% 11.535.000.000 100% 46.925.000.000 RSUD

1 02 xx 28 Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan rujukan

untuk maskin non kuota

jamkesmas

100% 100% 100% 870.000.000 100% 1.050.000.000 100% 1.050.000.000 100% 1.060.000.000 100% 1.060.000.000 100% 5.040.000.000 DINKES; RSUD

1 02 xx 30 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

Tercapainya pelayanan

kesehatan bagi usia lanjut di

35 Puskesmas

35 35 35 635.000.000 35 710.000.000 35 5.710.000.000 35 710.000.000 35 710.000.000 35 8.105.000.000 DINKES

1 02 xx 31 Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

Persentase industri

pengolahan makanan yang

memenuhi syarat

- - 0 - 60 120.000.000 60 120.000.000 60 120.000.000 60 120.000.000 60 480.000.000 DINKES

1 02 xx 32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan

anak

Angka kematian ibu 61,18 73,18 74,25 160.000.000 74 170.000.000 70 190.000.000 60 200.000.000 60 210.000.000 60 930.000.000 DINKES

1 02 2 38 Program Pelayanan Kesehatan

(Operasional BLUD)

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan untuk

masyarakat

100,0% 100,0% 100,0% 22.600.000.000 100,0% 24.860.000.000 100,0% 29.832.000.000 100,0% 35.798.400.000 100,0% 42.958.080.000 100,0% 156.048.480.000 RSUD

1 02 xx xx Program Pengembangan SDM dan

Database

Modul Program SIM 95.000.000 7 1.690.000.000 10 2.150.000.000 10 2.300.000.000 8 1.700.000.000 35 7.920.000.000 DINKES; RSUD

1 03 Pekerjaan Umum 58.993.400.000 61.922.100.000 68.285.510.000 76.433.861.000 73.517.344.600 337.652.215.600

1 03 xx 15 Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Proporsi panjang jaringan

jalan dalam kondisi baik

0,51 0,52 0,53 10.000.000.000 0,54 11.000.000.000 0,55 12.000.000.000 0,56 13.000.000.000 0,57 14.000.000.000 0,57 60.000.000.000 DPU

1 03 xx 15 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Terbangunnya 3 jembatan

utama yang

menghubungkan wilayah

utara dan selatan sungai

Serayu

- - 8.800.000.000 9.000.000.000 10.000.000.000 14.000.000.000 7.000.000.000 48.800.000.000 DPU

1 03 xx 16 Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Terbangunnya saluran

drainase

2760 m 2.000.000.000 2760 m 2.000.000.000 2760 m 2.000.000.000 2760 m 2.000.000.000 2760 m 2.000.000.000 13800 m 10.000.000.000

1 03 xx 17 Program Pembangunan

turap/talud/brojong

Terbangunnya talud 3880 m 3.000.000.000 3880 m 3.000.000.000 3880 m 3.000.000.000 3880 m 3.000.000.000 3880 m 3.000.000.000 19400 m 15.000.000.000

1 03 xx 18 Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Proporsi jalan dan jembatan

yang kondisi baik

40 km 10.500.000.000 35 km 11.500.000.000 30 km 12.000.000.000 25 km 13.500.000.000 20 km 15.000.000.000 62.500.000.000 DPU

1 03 xx 19 Program

rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong

1 03 xx 20 Program inspeksi kondisi Jalan

dan Jembatan

1 03 xx 21 Program tanggap darurat Jalan

dan Jembatan

1 03 xx 22 Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan

jembatan

1 03 xx 23 Program peningkatan sarana

dan prasarana kebinamargaan

Terpeliharanya alat-alat

berat

1.500.000.000

1 03 xx 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Rasio Jaringan Irigasi (%) 8,46 9,09 9,23 20.897.400.000 10,36 22.296.500.000 10,99 25.327.350.000 12,15 27.229.885.000 12,26 29.442.971.000 12,26 125.194.106.000 DPSDA ESDM

1 03 xx 25 Program penyediaan dan

pengolahan air baku


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


1 03 xx 26 Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konversi

Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya

1 03 xx 27 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah

Jumlah masyarakat yang

terlayani air minum

perpipaan, sanitasi dan

persampahan

52,00% 55,60% 2.000.000.000 59,24% 2.800.000.000 62,80% 3.500.000.000 66,40% 3.000.000.000 70% 2.000.000.000 70% 13.300.000.000 DPU

1 03 xx 28 Program pengendalian banjir Persentase Pengendalian

Banjir %

10 15 20 10.296.000.000 25 11.325.600.000 30 12.458.160.000 35 13.703.976.000 40 15.074.373.600 40 62.858.109.600 DPSDA ESDM

1 03 xx 29 Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

1 03 xx 30 Program pembangunan

infrastruktur perdesaaan


Pemeliharaan Jaringan Irigasi


Pemeliharaan Pintu Air

1 03 xx 33 Program Pembangunan dan

Pengawasan Gedung

1 04 Perumahan


Perumahan

Rumah layak huni 45,59 - 2.200.000.000 1.750.000.000 1.600.000.000 1.500.000.000 5.300.000.000 DPU

1 04 xx 16 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1 04 xx 17 Program Pemberdayaan

komunitas Perumahan

1 04 xx 18 Program perbaikan perumahan

akibat bencana alam/sosial

800.000.000 900.000.000 1.200.000.000 1.350.000.000 1.500.000.000 3.750.000.000 DPU

1 04 xx 19 Program peningkatan kesiagaan

dan pencegahan bahaya

kebakaran

1 04 xx 20 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

1 04 xx xx Program peningkatan prasarana

dan sarana perkotaan dan

perdesaan

Terbangunnya gedung

kesenian, convention hall,

dan monumen kota

35,25% 4.800.000.000 55,45% 2.000.000.000 70,30% 1.000.000.000 85,15% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000 100% 4.000.000.000 DPU

1 05 Penataan Ruang 125.000.000 1.705.000.000 1.390.000.000 1.440.000.000 1.365.000.000 6.025.000.000 BAPPEDA

1 05 xx 15 Program Perencanaan Tata Ruang Dokumen tata ruang 3

Dokumen

2 Dokumen 1

Dokumen

100.000.000 2

Dokumen

940.000.000 2

Dokumen

870.000.000 2 Dokumen 825.000.000 2

Dokumen

825.000.000 9

Dokumen

3.560.000.000 BAPPEDA dan

DPU

1 05 xx 16 Program Pemanfaatan Ruang Tersedianya standarisasi

pemanfaatan ruang

0,00% - 33,00% 100.000.000 23,00% 70.000.000 30,00% 90.000.000 13,00% 40.000.000 100% 300.000.000 DPU

1 05 xx 17 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Terkendalinya penataan

ruang di Kabupaten

Banjarnegara

1,00% 25.000.000 31,00% 665.000.000 21,00% 450.000.000 24,00% 525.000.000 23,00% 500.000.000 100% 2.165.000.000 DPU

1 06 Perencanaan Pembangunan 4.005.000.000 2.980.200.000 3.187.836.000 3.298.100.500 3.696.202.000 17.167.338.500

BAPPEDA;

Bagian Tata

Pemerintahan;

Bagian

Perekonomian

1 06 xx 15 Program Pengembangan Data /

Informasi

Sistem Informasi Manajemen

Pembangunan Daerah

- 2 SIM 2 SIM 520.000.000 2 SIM 537.700.000 2 SIM 556.411.000 2 SIM 576.199.000 2 SIM 597.135.000 2 SIM 2.787.445.000 BAPPEDA


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


1 06 xx 20 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan dan

Pengiriman diklat, bintek,

workshop, lokakarya

sosialisasi, dan seminar.

1 bintek 1 bintek 1 bintek 110.000.000 1 bintek 115.500.000 1 bintek 121.275.000 1 bintek 127.339.000 1 bintek 133.706.000 5 bintek 607.820.000 BAPPEDA

1 06 xx 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunan

daerah. (RKPD, KUA PPAS,

RPJMD)

3

dokumen

3 dokumen 4 dokumen 1.275.000.000 3 dokumen 371.000.000 3 dokumen 383.100.000 3 dokumen 396.410.000 4

dokumen

686.051.000 17

dokumen

3.111.561.000 BAPPEDA

Ketersediaan dokumen

rencana dan evaluasi

pembangunan daerah

14 (12

Stabilitas

daerah;

LKPj;

LPPD)

15 (12

Stabilitas

daerah; LKPj;

LKPj AMJ;

LPPD)

14 (12

Stabilitas

daerah;

LKPj; LPPD)

14 (12

Stabilitas

daerah;

LKPj; LPPD)

14 (12

Stabilitas

daerah;

LKPj; LPPD)

14 (12

Stabilitas

daerah;

LKPj; LPPD)

15 (12

Stabilitas

daerah;

LKPj; LKPj

AMJ;

LPPD)

71 (60

Stabilitas

daerah; 5

LKPj; 1

LKPj AMJ;

5 LPPD)

Bagian Tata

Pemerintahan

1 06 xx 22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Tersusunnya dokumen


bidang ekonomi dan

investasi

2

dokumen

3 dokumen 3 dokumen 810.000.000 2 dokumen 850.000.000 2 dokumen 900.000.000 2 dokumen 930.000.000 2

dokumen

950.000.000 10

dokumen

4.440.000.000 BAPPEDA

1 06 xx 23 Program Perencanaan Sosial

Budaya

Tersusunnya dokumen


bidang sosbud

2

dokumen


dokumen

700.000.000 7

dokumen

3.180.000.000 BAPPEDA

Program Perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Dokumen perencanaan

pembangunan bidang

prasarana wilayah

2

dokumen


dokumen

310.000.000 8

dokumen

1.305.000.000 BAPPEDA

Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama pembangunan

antar daerah, lembaga,

Perguruan Tinggi,

masyarakat dan swasta

1 paket 1 paket 1 paket 180.000.000 1 paket 240.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 260.000.000 1 paket 270.000.000 5 paket 1.200.000.000 BAPPEDA

Jumlah Investasi dan

Penyerapan TK di daerah

1 1 1 1 1 Bagian

Perekonomian

Program Koordinasi Penyusunan

Masterplan Prasarana

Perhubungan Daerah

Tersusunnya dokumen

perencanaan prasarana

perhubungan daerah

- - 1 dokumen 300.000.000 300.000.000 BAPPEDA

Program perencanaan

pengembangan kota-kota

menengah dan besar

Tersusunya dokumen


wilayah perkotaan

1 RDTRK - 1 RDTRK 20.000.000 1 RDTRK 21.000.000 1 RDTRK 22.050.000 1 RDTRK 23.152.500 1 RDTRK 24.310.000 5 RDTRK 110.512.500 BAPPEDA

Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan

Tersedianya dukumen nama

rupa bumi

1

dokumen

- 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen 25.000.000 1

dokumen

25.000.000 5

dokumen

125.000.000 Bagian Tata

Pemerintahan

1 07 Perhubungan 1.303.577.000 4.229.200.000 4.517.700.000 3.512.450.000 2.484.150.000 14.697.077.000 DINHUBKOMINF

O

1 07 01 15 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Sarana prasarana terminal

yang terbangun

Sarpras

terminal

induk

- Lampu

penerangan

; Papan

Jurusan; 4

kursi

tunggu

60.000.000 Lampu

penerangan

; Papan

nama

terminal

190.000.000 Lampu

penerangan

; Papan

nama

terminal

315.000.000 Lampu

penerangan;

Papan

jurusan;

pembuatan

ruang

tunggu

215.000.000 Lampu

peneranga

n;

perbaikan

ruang

tunggu;

sarpras

kantor

terminal

245.000.000 1.025.000.000 DINHUBKOMINF

O


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


Dokumen kajian

perhubungan

Dokumen

amdal

Lalin;

Dokumen

Profil

Perhubun

gan

- 0 0 Dokumen

rekayasa LL

0 0 3 dokumen

1 07 xx 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Jumlah terminal dan traffic

light yang terpelihara

2 unit

terminal

1 unit

terminal; 68

rambu

0 unit; 50

rambu

310.000.000 1 unit; 75

rambu

1.161.250.000 1 unit; 75

rambu

947.250.000 1 unit; 50

rambu

677.500.000 1 unit; 50

rambu

727.500.000 4.323.500.000 DINHUBKOMINF

O dan DPU

1 07 01 17 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Dokumen sistem manajemen

angkutan

1 dokumen 110.000.000 145.000.000 150.000.000 165.000.000 172.500.000 742.500.000 DINHUBKOMINF

O

1 07 01 18 Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan

Jumlah pembangunan

terminal, halte dan tpr

1

terminal;

1 TPR

1 terminal 250.000.000 4 halte;

2 TPR

640.000.000 4 halte;

2 TPR

940.000.000 5 halte;

2 TPR

470.000.000 5 halte;

2 TPR

170.000.000 1 terminal;

18 halte;

8 TPR

620.000.000 DINHUBKOMINF

O

1 07 01 19 Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah pengadaan rambu-

rambu Lalu Lintas

1 paket 35 unit rambu 175 lalin;

1 traffic

light

528.577.000 689 lalin;

625 meter

marka;

1000 meter

guard rail;

1 traffic

light;

4 flashing

lamp

2.067.950.000 678 lalin;

625 meter

marka;

1000 meter

guard rail;

1 traffic

light;

4 flashing

lamp

1.965.450.000 677 lalin;

625 meter

marka; 1000

meter guard

rail; 1 traffic

light;

4 flashing

lamp

1.959.950.000 691 lalin;

625 meter

marka;

135 meter

guard rail;

1 traffic

light;

3 flashing

lamp

1.144.150.000 2.910 lalin;

2.500

meter

marka;

3.135

meter

guard rail;

5 traffic

light;

15 flashing

lamp

7.666.077.000 DINHUBKOMINF

O

1 07 xx 20 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

Jumlah uji KIR 1032 896 1331 45.000.000 1542 25.000.000 1764 200.000.000 1971 25.000.000 2186 25.000.000 2186 320.000.000 DINHUBKOMINF

O

1 08 Lingkungan Hidup 4.769.897.000 6.729.897.000 6.830.000.000 5.730.000.000 5.815.000.000 29.874.794.000

1 08 xx 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Terkendalinya permasalahan

persampahan di Kabupaten

Banjarnegara

- 1.410.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 1.750.000.000 1.650.000.000 10.610.000.000 DPU

1 08 xx 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Pemantauan kualitas

lingkungan

15

sungai;

3 telaga;

95 %

17 sungai;

3 telaga; 95 %

17 sungai;

5 telaga;

100%

2.454.897.000 17 sungai;

5 telaga;

100%

2.809.897.000 17 sungai;

5 telaga;

100%

2.910.000.000 17 sungai;

5 telaga;

100%

2.910.000.000 17 sungai;

5 telaga;

100%

3.145.000.000 17 sungai;

5 telaga;

100%

14.229.794.000 KLH dan DPU

Kondisi sarana dan

prasarana pemantauan

kualitas air

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengendalian LH

- - sosialisasi

120 orang

sosialisasi

120 orang

sosialisasi

120 orang

sosialisasi

120 orang

sosialisasi

120 orang

sosialisasi

600 orang

1 08 xx 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi Kerusakan Air 0 1 cekdam 0 500.000.000 1 cekdam 615.000.000 1 cekdam 615.000.000 1 cekdam 665.000.000 1 cekdam 615.000.000 4 cekdam 3.010.000.000 KLH;

DINHUTBUN

Terlaksananya rehabilitasi

kawasan dieng

90,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


1 08 xx 19 Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

Dokumen Data Sumber Daya

Alam dan Neraca Sumber

Daya Hutan (NNSDH)

Nasional dan Daerah

4

dokumen


dokumen

75.000.000 4

dokumen

375.000.000 KLH

1 08 xx 24 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah Hutan Kota yang

terpelihara

- - 2 hutan

kota

330.000.000 2 hutan

kota

330.000.000 2 hutan

kota

330.000.000 2 hutan kota 330.000.000 2 hutan

kota

330.000.000 2 hutan

kota

1.650.000.000 DPU; KLH

1 09 Pertanahan 285.000.000 265.000.000 265.000.000 270.000.000 350.000.000 1.435.000.000

DPPKAD;

Bagian Tata

Pemerintahan

1 09 xx 15 Program pembangunan sistem

pendaftaran tanah

1 09 xx 16 Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

% tanah yang sudah

bersertifikat (dari 532 bidang

tanah milik Pemerintah

daerah)

56,02% 56,02% 72,93% 260.000.000 79,51% 235.000.000 86,09% 235.000.000 92,67% 235.000.000 100,00% 315.000.000 72,93% 1.280.000.000 DPPKAD

Tersedianya dokumen data

tanah

- - 1 dokumen - - - 1

dokumen

2

dokumen

Bagian Tata

Pemerintahan

1 09 xx 17 Program Penyelesaian konflik-

konflik pertanahan

Terfasilitasinya penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

- 1 3 25.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 35.000.000 3 35.000.000 15 155.000.000 Bagian Tata

Pemerintahan

1 10Kependudukan dan Catatan

Sipil 5.396.000.000 1.405.000.000 1.125.000.000 1.060.000.000 945.000.000 9.931.000.000

DINDUKCAPIL

20 KECAMATAN

1 10 01 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

KTP Elektronik - - 60% 5.396.000.000 70% 1.405.000.000 80% 1.125.000.000 90% 1.060.000.000 100% 945.000.000 100% 9.931.000.000 DINDUKCAPIL;

20 KECAMATAN

KTP Konvensonal 87,87% 94,77% 94,77% 94,77%

Akta kelahiran 58,53% 60,93% 62,83% 64,64% 66,37% 66,37% 67,93% 69,21%

1 11 Pemberdayaan Perempuan 275.000.000 945.000.000 1.095.000.000 1.110.000.000 1.145.000.000 4.570.000.000 BKBPP; KPMD

1 11 xx 15 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

PERBUP RAD PKHP dan RAD

KPA

- - 0 50.000.000 1 RAD 275.000.000 1 RAD 275.000.000 2 RAD 280.000.000 2 RAD 310.000.000 2 RAD 1.190.000.000 BKBPP

Terbentuknya Peraturan

RAD PUG, PUHA

- - 0 2 Perbup 1 draf

Perda

2 draf Perda 2 draf

Perda

2 Perda

Menurunnya kasus KKBGA

di masyarakat dan

meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang KKBGA

150

orang;

2.000

leaflet;

90 spot

radio

- 2% 2% 4% 4% 4% 6%

Cakupan KKBGA yang lapor 62 63 naik 2% 2% 6% 8% 10% 10%

1 11 xx 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

150.000.000 115.000.000 135.000.000 145.000.000 150.000.000 695.000.000 BKBPP

Terfasilitasinya ARG di SKPD

Kabupaten

- 6 10 15 20 30 30 30

MoU dengan pihak layanan

dan PPT

- - 0 1 2 3 4 4

KIE PPPA melalui media

tradisional

- - 0 2 2 4 4 4


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


Pembentukan POKJA PUHA

berbasis masyarakat

- - 0 1 penguatan

1 pokja

PUHA

penguatan 1

pokja PUHA

penguatan

1 pokja

PUHA

penguatan

1 pokja

PUHA

Fasilitasi Kabupaten Layak

Anak

- 1 gugus tugas

KLA

1 gugus

tugas KLA;

workshop

KLA

Perbup

RAD KLA

Penguatan

jejearing

KLA

Penguatan

jejearing

KLA

Banjar-

negara

menuju

KLA

Banjar-

negara

menuju

KLA

Pembentukan dan

Penguatan PPT Kecamatan

5 15 penguatan

20 PPT Kec

penguatan

20 PPT Kec

penguatan

20 PPT Kec

penguatan

20 PPT Kec

penguatan

20 PPT Kec

penguatan

20 PPT Kec

Percepatan pelaksanaan

PUG

1 2 Penguatan

1 PUG

berbasis

Masyarakat

1 Kec.

Melaksana-

kan PUG

2 Kec.

Melaksana-

kan PUG

5 Kec.

Melaksana-

kan PUG

10 Kec.

Melaksana-

kan PUG

10 Kec.

Melaksana-

kan PUG

Tersedianya data SIGA

sekunder dari SKPD secara

berkelanjutan

278 Desa 20 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD

Terbentuknya PSWGA - - 1 2 3 3 3 3


Hidup dan Perlindungan

Perempuan

75.000.000 455.000.000 585.000.000 585.000.000 585.000.000 2.285.000.000 BKBPP

Upadting data KKBGA 278 278 278 278 278 278 278 278

Tersusunnya Profil PPPA - - 0 1 1 1 1 1

TOT pendamping KKBGA - - 140 orang 140 orang 200 orang 200 orang 250 orang 250 orang

Tertanganinya korban

kekerasan berbasis gender

dan anak

62% 76% 78% 80% 80% 80% 85% 85%

Forum PKHP - - 1

Jumlah kelompok rentan

yang terlatih

2 2 3 5 5 10 10 10

Jumlah desa prima

terbentuk

1 2 3 4 5 8 8 8

Jumlah korban yang

mendapatkan rujukan

1,60% 3,20% 4% 5% 5% 5% 5% 5%

Jumlah lembaga kearifan

lokal yang terbentuk

2 2 5 7 10 15 20 20

1 11 xx 18 Program Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Jender Dalam

Pembangunan

kuota keterwakilan

perempuan di legeslatif

16% 16% 16% - 16% 100.000.000 30% 100.000.000 30% 100.000.000 30% 100.000.000 30% 400.000.000 BKBPP; KPMD

Jumlah kader PKK yang

terlatih

296,00 0% 296 0rg 296 org 296 org 296 org 1184 org

1 12Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera 967.062.500 1.180.876.000 1.270.587.000 1.379.916.000 1.495.245.000 6.293.686.500 BKBPP; KPMD

1 12 xx 15 Program Keluarga Berencana Terlayaninya Maskin untuk

ber-KB

24.616 24.937 27.429 472.062.500 29.468 530.876.000 30.941 545.587.000 32.499 584.916.000 43.035 600.245.000 163.372 2.733.686.500 BKBPP

Kie KB melalui media film 20 kali 35 kali 35 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 115 kali

Radio Spot KB 40 kali 40 kali 40 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali 160 kali

Liputan berita KB 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 50 kali

Aneka berita 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 50 kali

Billboard/baliho 2 paket 4 paket 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket 124 paket

Leaflet 5000

lembar

5000

lembar

5000

lembar

5000

lembar

5000

lembar

25000

lembar


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


1 12 xx 16 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

Peningkatan kualitas pik

remaja

85.000.000 110.000.000 115.000.000 115.000.000 145.000.000 570.000.000 BKBPP

1. kategori tumbuh 20 klmpk 20 klmpk 35 klmpk 40 klmpk 40 klmpk 40 klmpk 40 klmpk 40 klmpk

2. kategori tegak 2 klmpk 3 klmpk 5 klmpk 10 klmpk 10 klmpk 10 klmpk 10 klmpk 10 klmpk

3. kategori tegar 1 klmpk 1 klmpk 3 klmpk 5 klmpk 5 klmpk 5 klmpk 5 klmpk 5 klmpk

Peningkatan kelompok KB

Pria

103

klmpk

104 klmpk 104 klmpk 105 klmpk 110 klmpk 110 klmpk 115

klmpk

115

klmpk

1 12 xx 23 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina

keluarga

Terlatihnya 5500 tenaga

pendamping kelompok bina

keluarga

200 200 1100 250.000.000 1100 300.000.000 1100 350.000.000 1100 400.000.000 1100 450.000.000 5500 1.750.000.000 BKBPP

1 12 xx 24 Program pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PADU

Meningkatnya lembaga

swadaya dan lembaga

organisasi masyarakat

sebagai pengelola

120 180 556 160.000.000 556 240.000.000 556 260.000.000 556 280.000.000 556 300.000.000 556 1.240.000.000 BKBPP

Peningkatan jumlah kader

posyandu

1.736 1.753 1750 1775 1800 1825 1850 KPMD

1 13 Sosial 845.000.000 1.395.000.000 1.405.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 6.720.000.000

DINSOSNAKER-

TRANS;Bagian

Perekonomian

Bagian Kesra

1 13 xx 15 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas pembangunan

bidang kesejahteraan sosial

15 Kube

(200

orang)

43 Kube (150

orang KBS,

6 orang

pendamping)

190 orang 315.000.000 190 orang 375.000.000 190 orang 405.000.000 190 orang 440.000.000 190 orang 470.000.000 950 orang 1.680.000.000 DINSOSNAKER-

TRANS;Bagian

Perekonomian

1. 13. 01. 16. Program Palayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah PMKS yang

mendapatkan pelayanan

rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial.

12 orang 16 orang; 100

orang/paket

66 orang;

20 kec; 278

desa

180.000.000 2 paket; 50

tokoh

masy; 50

orang; 20

kec; 278

desa

495.000.000 1 paket; 60

tokoh masy;

60 orang;

20 kec; 278

desa

365.000.000 1 paket; 70

tokoh masy;

70 orang; 20

kec; 278

desa

415.000.000 1 paket;

80 tokoh

masy; 80

orang; 20

kec; 278

desa

455.000.000 5 paket;

260 tokoh

masy; 326

orang; 20

kec; 278

desa

1.910.000.000 DINSOSNAKER-

TRANS

1 13 xx 17 Program pembinaan anak

terlantar

Jumlah anak terlantar yang

mendapatkan pembinaan

agar meningkat kemauan

dan kemampuannya guna

menolong dirinya sendiri

untuk memperbaiki taraf

kesejahteraan sosialnya.

50 anak 110 anak 55 anak 40.000.000 75 anak 100.000.000 85 anak 125.000.000 95 anak 140.000.000 105 anak 165.000.000 415 anak 570.000.000 DINSOSNAKER-

TRANS

1 13 xx 18 Program pembinaan para

penyandang cacat dan trauma

Jumlah penyandang cacat

dan trauma yang


agar meningkat kemauan





18 orang 49 orang 45 orang 100.000.000 55 orang 120.000.000 60 orang 140.000.000 65 orang 170.000.000 75 orang 200.000.000 300 orang 730.000.000 DINSOSNAKER-

TRANS


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


1 13 xx 20 Program pembinaan eks

penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya)

Jumlah eks penyandang

penyakit sosial yang


agar Meningkat kemauan





15 orang - 55 orang 30.000.000 70 orang; 1

paket

60.000.000 70 orang; 1

paket

70.000.000 70 orang; 1

paket

80.000.000 70 orang;

1 paket

90.000.000 335 orang;

4 paket

330.000.000 DINSOSNAKER-

TRANS


Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya peran serta

masyarakat mendorong

PSKS dalam upaya

peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

9 Karang

taruna (20

orang

TKSK)

15 orang; 300

orang (60 KK)

320 orang;

60 KK;

12

kelompok;

13 lembaga

180.000.000 320 orang;

15

kelompok;

2 lembaga

245.000.000 340 orang;

20

kelompok;

2 lembaga

300.000.000 360 orang;

25

kelompok;

2 lembaga

355.000.000 380

orang; 30

kelompok;

2 lembaga

420.000.000 1720

orang; 90

kelompok;

8 lembaga


TRANS; Bagian

Kesra

1 14 Tenaga Kerja 290.000.000 515.000.000 555.000.000 605.000.000 650.000.000 2.615.000.000 DINSOSNAKER-

TRANS


dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatkan kualitas dan

daya saing melalui pelatihan

1 paket;

86% dari

KHL; 100

orang

90% dari

KHL; 32 orang

92% dari

KHL; 120

orang

265.000.000 1 paket;

94% dari

KHL; 160

orang

425.000.000 1 paket;

96% dari

KHL; 160

orang

450.000.000 1 paket;

98% dari

KHL; 160

orang

475.000.000 1 paket;

100% dari

KHL; 160

orang

500.000.000 4 paket;

100% dari

KHL; 760

orang


TRANS

1 14 xx 16 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Jumlah tenaga kerja yang

mendapatkan kesempatan

kerja

90 orang 90 orang 125 orang 15.000.000 150 orang 20.000.000 150 orang 25.000.000 150 orang 30.000.000 150 orang 35.000.000 725 orang 125.000.000 DINSOSNAKER-

TRANS

1 14 xx 17 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan

tenaga kerja meliputi

keselamatan dan kerja,

jaminan sosial tenaga kerja

serta unsur kesejahteraan

tenaga kerja lainnya.

50

perusahaa

n

50

perusahaan

100

perusahaan

10.000.000 25

pengusaha;

25 pekerja;

150

perusahaan

70.000.000 25

pengusaha;

25 pekerja;

175

perusahaan

80.000.000 25

pengusaha;

25 pekerja;

200

perusahaan

100.000.000 25

pengusaha

; 25

pekerja;

225

perusahaa

n

115.000.000 100

pengusaha

; 100

pekerja;

850

perusahaa

n

375.000.000 DINSOSNAKER-

TRANS

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

647.152.000 2.115.000.000 2.115.000.000 2.155.000.000 2.160.000.000 9.192.152.000 DININDAGKOP

UMKM

1 15 xx 15 Program penciptaan iklim Usaha

Kecil Menengah yang kondusif

Meningkatnya

kualitas/kuantitas produk

3

kelompok

3 kelompok 35 UMKM 240.000.000 115 orang 450.000.000 115 orang 450.000.000 115 orang 475.000.000 115 orang 475.000.000 35

kelompok;

460 orang

2.090.000.000 DININDAGKOP

UMKM

1 15 1 16 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya pengetahuan

UMKM

20

koperasi;

10 UMKM

- 50 UMKM 142.852.000 135 orang 390.000.000 135 orang 390.000.000 135 orang 400.000.000 135 orang 400.000.000 50 UMKM;

540 orang


UMKM

1 15 1 17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Meningkatnya kualitas

usaha bagi UMKM

50 UMKM 50 UMKM 60 orang;

16 pasar

240.300.000 150 orang;

16 pasar

965.000.000 150 orang;

16 pasar

965.000.000 150 orang;

16 pasar

970.000.000 150 orang;

16 pasar

975.000.000 150 orang;

16 pasar


UMKM

1 15 1 18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi


pengelola koperasi

20

koperasi

20 koperasi 20 orang 24.000.000 140

koperasi

310.000.000 140

koperasi

310.000.000 140 koperasi 310.000.000 140

koperasi

310.000.000 140

koperasi


UMKM

1 16 Penanaman Modal Daerah 377.449.500 422.694.450 494.963.895 362.980.285 379.278.313 1.204.278.313 KP2T; BAPPEDA

1 16 xx 16 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Investor berskala

Nasional

889 523 600 202.449.500 600 222.694.450 600 244.963.895 600 162.980.285 600 179.278.313 600 179.278.313 KP2T; BAPPEDA


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Terlaksananya kegiatan

promosi dan kerjasama

investasi

3 event 4 event 3 event 175.000.000 4 event 200.000.000 5 event 250.000.000 4 event 200.000.000 3 event 200.000.000 19 event 1.025.000.000 BAPPEDA

1 17 Kebudayaan 1.430.000.000 4.405.000.000 3.418.000.000 2.365.000.000 2.295.000.000 13.913.000.000

DINBUDPAR;

DINSOS-

NAKERTRANS;

Bagian Tata

Pemerintahan

1 17 04 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Terpeliharanya kualitas dan

kuantitas nilai-nilai budaya

di Banjarnegara

1 TMP; 3

Monumen;

kegiatan

peringatan

HUT RI

dan Hari

Jadi

Kabupate

n

Banjarneg

ara

1 TMP; 3

Monumen;

kegiatan

peringatan

HUT RI dan

Hari Jadi

Kabupaten

Banjarnegara

1 TMP; 3

Monumen;

kegiatan

peringatan

HUT RI dan

Hari Jadi

Kabupaten

Banjar-

negara

540.000.000 1 TMP; 3

Monumen;

kegiatan

peringatan

HUT RI dan

Hari Jadi

Kabupaten

Banjar-

negara

580.000.000 1 TMP; 3

Monumen;

kegiatan

peringatan

HUT RI dan

Hari Jadi

Kabupaten

Banjar-

negara

675.000.000 1 TMP; 3

Monumen;

kegiatan

peringatan

HUT RI dan

Hari Jadi

Kabupaten

Banjar-

negara

675.000.000 1 TMP; 3

Monumen;

kegiatan

peringatan

HUT RI

dan Hari

Jadi

Kabupaten

Banjar-

negara

665.000.000 1 TMP; 3

Monumen;

kegiatan

peringatan

HUT RI

dan Hari

Jadi

Kabupaten

Banjar-

negara


TRANS; Bagian

Tata

Pemerintahan;

DINBUDPAR

1 17 xx 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Terlestarinya benda cagar

budaya

8 unit 340.000.000 8 unit 930.000.000 8 unit 693.000.000 8 unit 725.000.000 8 unit 680.000.000 40 unit 3.368.000.000 DINBUDPAR

1 17 xx 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Dikenalnya senibudaya

Banjarnegara

2 event 550.000.000 2 event 2.845.000.000 2 event 2.000.000.000 2 event 915.000.000 2 event 950.000.000 10 event 7.260.000.000 DINBUDPAR

1 17 xx 18 Program pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya

50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 DINBUDPAR

1 18 Pemuda dan Olah Raga 125.000.000 445.000.000 530.000.000 555.000.000 645.000.000 1.715.000.000

DINDIKPORA;

DINSOSNAKERT

RANS; Bagian

Kesra

1 18 xx 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

125.000.000 445.000.000 530.000.000 555.000.000 645.000.000 1.715.000.000 DINDIKPORA;

DINSOSNAKER-

TRANS; Bagian

Kesra

Jumlah gedung olahraga 4 4 4 4 4 4 4 4

Jumlah organisasi pemuda 24 24 24 24 24 24 24 24

Jumlah organisasi olahraga 27 27 27 27 27 27 27 27

Jumlah kegiatan

kepemudaan

7 7 7 7 7 7 7 7

Jumlah kegiatan olahraga 5 5 5 5 5 5 5 5

Gelanggang / balai remaja

(selain milik swasta)

4 4 4 4 4 4 4 4

Lapangan olahraga 46 46 46 46 46 46 46 46

Terwujudnya hubungan

industrial yang harmonis

1 tim

peserta

porseni

- 1 tim

peserta

porseni

1 tim

peserta

porseni

1 tim

peserta

porseni

3 tim

peserta

porseni


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


1 18 xx 21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Terbangunnya komplek

pusat olah raga di Stadion,

Parakancanggah

1 80% (Pem-

bangunan

gedung

bulu

tangkis )

2.500.000.000 85% (Pem-

bangunan

lapangan

Tenis)

3.000.000.000 95 % (Pem-

bangunan

lapangan

basket)

2.500.000.000 100 %

(Pembangu

nan

sarpras

penunjang)

2.000.000.000 1 10.000.000.000 DPU

1 19Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri 15.646.360.000 20.019.500.000 21.636.500.000 20.073.500.000 22.854.000.000 99.909.860.000

Kesbangpolin

mas; SATPOL

PP; Bagian

Kesra

1 19 xx 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Linmas per jumlah

10.000 penduduk

99,618 85,518 86,444 550.000.000 86,444 1.832.000.000 86,760 1.860.500.000 87,070 667.000.000 87,653 2.038.500.000 87,711 6.948.000.000 Kesbangpolin

mas; SATPOL PP

1 19 xx 16 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Penurunan kasus

pelanggaran Perda,

trantibum dan kriminalitas

1 117.074 1 99.000.000 1 135.000.000 1 156.000.000 1 165.000.000 1 189.000.000 1 744.000.000 SATPOL PP

1 19 xx 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah peserta kegiatan

pengembangan wasbang

- - 5 unsur 457.060.000 5 unsur 2.000.000.000 5 unsur 1.505.000.000 5 unsur 1.010.000.000 5 unsur 1.015.000.000 5 unsur 5.667.060.000 Kesbangpolinma

s; Bagian Kesra;

DPU

Pemeliharaan tempat ibadah 35% 78% 83% 85% 90% 90%

1 19 xx 18 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan


kemitraan pengembangan

wasbang

- - 200 orang 50.000.000 300 orang 95.000.000 300 orang 100.000.000 300 orang 105.000.000 300 orang 115.000.000 1.400

orang

465.000.000 Kesbangpolinma

s


Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

Jumlah data situasi dan

kondisi daerah

- - 3 dok 107.800.000 3 dok 131.000.000 3 dok 131.000.000 3 dok 131.000.000 3 dok 131.000.000 3 dok 631.800.000 Kesbangpolin

mas

1 19 xx 20 Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Persentase penanganan

kasus PEKAT yang terjadi

dan yang ditangani

1 - 100% 159.000.000 100% 228.000.000 100% 258.000.000 100% 263.000.000 100% 288.000.000 100% 1.196.000.000 Kesbangpolin

mas; SATPOL PP

Jumlah peserta sosialisasi

tentang bahaya narkoba

240 orang 500 orang 400 orang 750 orang 750 orang 800 orang 800 orang 3.500

orang

1 19 xx 21 Program Pendidikan Politik

Masyarakat


pendidikan politik

masyarakat

100 orang 100 orang 630 orang 256.000.000 630 orang 256.000.000 1.130

orang

356.000.000 1.130 orang 387.500.000 1.130

orang

415.000.000 4.650

orang

1.670.500.000 Kesbangpolin

mas

1 19 xx 22 Program Pencegahan Bencana Tertatanya kawasan rawan

bencana

13 titik 26 titik 30 titik 11.950.000.000 30 titik 12.600.000.000 30 titik 14.225.000.000 30 titik 14.275.000.000 30 titik 15.400.000.000 189 titik 68.450.000.000 BPBD

1 19 xx 23 Program Kesiapsiagaan kesiapsiagaan kawasan

rawan bencana

175 orang 225 orang 500 orang 1.900.000.000 500 orang 2.625.000.000 500 orang 2.890.000.000 500 orang 2.905.000.000 500 orang 3.085.000.000 2.900

orang

13.405.000.000 BPBD

1 19 xx 24 Program Pengelolaan Logistik

Kebencanaan

Terpeliharanya pengelolaan

logistik

- - 1 paket 80.000.000 1 paket 80.000.000 1 paket 80.000.000 1 paket 90.000.000 1 paket 90.000.000 4 paket 420.000.000 BPBD

1 19 xx 25 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Terlaksananya rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca

bencana

- 23 lokasi 6 lokasi 37.500.000 6 lokasi 37.500.000 12 lokasi 75.000.000 12 lokasi 75.000.000 17 lokasi 87.500.000 63 lokasi 312.500.000 BPBD


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


1 20 Pemerintahan Umum 15.042.541.000 17.065.388.900 15.504.723.095 15.587.674.776 15.865.596.698 78.073.965.469

DPPKAD;

DINHUB

KOMINFO ;

DININDAGKOP

UMKM;Bagian

Perekonomian;

Bagian

Pemerintahan

Desa; INSPEK-

TORAT; Bagian

Organisasi;

Bagian Tata

Pemerintahan;

Bagian

Pembangunan;

BKD

1 20 xx 13 Program Pemberdayaan Jasa

Usaha

Terlatihnya 225 orang yang

bergerak dalam bidang

jasa/kontraktor dalam

pengadaan barang/jasa

pemerintah guna menunjang

ketertiban dalam

administrasi pelelangan

kegiatan

62,70% 21,66% 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 875.000.000 Bagian

Pembangunan

1 20 xx 15 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Meningkatnya kapasitas

wakil rakyat

50 orang 50 orang 50 orang 6.390.950.000 50 orang 6.454.859.500 50 orang 6.519.408.095 50 orang 6.584.602.176 50 orang 6.650.448.198 50 orang 32.600.267.969 Sekretariat

DPRD

1 20 xx 17 Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

opini laporan keuangan

daerah

WDP WDP WDP 5.659.500.000 WDP 5.372.100.000 WDP 5.119.000.000 WTP 5.093.200.000 WTP 5.119.820.000 WTP 26.363.620.000 DPPKAD;

DINHUB

KOMINFO ;

DININDAGKOP

UMKM;Bagian

Perekonomian

Laba dan Kinerja

Perusahaan Daerah semakin

meningkat

4 Unit 4 Unit 100%

(4 unit)

100%

(4 unit)

100%

(4 unit)

100%

(4 unit)

100%

(4 unit)

100%

(4 unit)

1 20 xx 18 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/ kota

Laporan APBD tepat waktu tepat tepat tepat 120.000.000 tepat 120.000.000 tepat 120.000.000 tepat 120.000.000 tepat 120.000.000 tepat 600.000.000 DPPKAD

1 20 xx 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

266 Desa 320.000.000 266 Desa 2.065.000.000 266 Desa 170.000.000 266 Desa 190.000.000 266 Desa 190.000.000 266 Desa 3.135.041.000 Bagian

Pemerintahan

Desa

1 20 xx 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase penanganan

kasus/pengaduan

masyarakat di lingkungan

PEMDA

100% 100% 100% 827.591.000 100% 843.429.400 100% 860.415.000 100% 877.622.600 100% 895.123.500 100% 4.304.181.500 INSPEKTORAT

persentase tindak lanjut

hasil pemeriksaan

71,15% 28,01% 80% 82% 85% 85% 85% 85%

1 20 xx 24 Program Mengintensifkan

penanganan pengaduan

masyarakat

% cakupan pembinaan

pelayanan publik

1 skpd, 67

unit

90.000.000 1 skpd, 37

skpd, 1 dok

90.000.000 1 skpd,

1dok

90.000.000 1 skpd 90.000.000 1 skpd 90.000.000 450.000.000 Bagian

Organisasi

1 20 XX 26 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Terwujudnya Produk Hukum

Daerah Berupa Peraturan

Daerah, Sarana dan

prasarana, penyuluhan

hukum, buku himpunan

hukum, dan terwujudnya

pokja RANHAM

80% 80% 40% 265.000.000 40% 310.000.000 40% 470.000.000 50% 360.000.000 60% 410.000.000 60% 623.000.000 Bagian Hukum


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


Tersedianya pedoman

penyelenggaraan

pemerintahan desa

3 draft; 798

exp

3 draft;

798 exp

Bagian Pemdes

1 20 xx 27 Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

% lembaga perangkat daerah

yang sesuai dengan aturan

yang berlaku

6 raperda,

100%

134.000.000 28 raperda,

100%

260.000.000 10

raperbup,

100%

185.000.000 9 raperbup 125.000.000 9 raperbup 125.000.000 829.000.000 Bagian

Organisasi

Tersedianya Dokumen batas

wilayah Kecamatan

- - - 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5

dokumen

20

dokumen

Bagian Tata

Pemerintahan

1 20 30 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Meningkatkan kinerja

kelembagaan

24 SKPD 24 SKPD 24 SKPD

(100%)

1.060.500.000 24 SKPD

(100%)

1.375.000.000 24 SKPD

(100%)

1.795.900.000 24 SKPD

(100%)

1.972.250.000 24 SKPD

(100%)

2.090.205.000 24 SKPD

(100%)

8.293.855.000 BKD; Bagian

Organisasi

1 21 Ketahanan Pangan 9.151.429.000 11.820.721.900 14.835.222.200 19.499.886.900 26.465.875.600 81.773.135.600

KKP; Bagian

Perekonomian;

DINHUTBUN;

DINTANKANNA

K

1 21 xx 15 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian /Perkebunan)

Ketersediaan pangan utama;

Terlaksananya penambahan

luas areal tanaman

perkebunan (ha)

112,2;

10

112,67;

47.575

114,34;

30

9.151.429.000 116,23;

45

11.820.721.900 118,23;

44

14.835.222.200 120,84;

45

19.499.886.900 122,56;

49

26.465.875.600 122,56;

139.5

81.773.135.600 KKP; Bagian

Perekonomian;

DINHUTBUN

tersedianya / terbangunnya

sarana prasarana dan

infrastruktur pertanian,

alsintan, gedung

JUT,

JIDES, ,

JUT 43

lokasi,

alsintan30

JUT, JIDES, ,

JITUT 36

lokasi,

alsintan 30

unit

JUT 15

unit, JITUT

15 unit,

JIDES

15unit

JUT 17

unit,

JITUT17

unit, JIDES

17 unit

JUT 20

unit, JITUT

20 unit,

JIDES 20

unit

JUT 23

unit, JITUT

25 unit,

JIDES 20

unit alsintan

JUT 25

unit, JITUT

28 unit,

JIDES 23

unit

JUT 25

unit, JITUT

28 unit,

JIDES 23

unit

DINTANKANNAK

1 22Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa 540.000.000 1.395.000.000 1.430.000.000 1.455.000.000 1.615.000.000 6.435.000.000 KPMD


Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Jumlah kader pemberdayaan

masyarakat

280 orang - 0 - 500 orang 280.000.000 500 orang 280.000.000 500 orang 280.000.000 500 orang 405.000.000 2000 orang 1.245.000.000 KPMD

1 22 xx 16 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Jumlah desa yang difasilitasi

dalam pembentukan

BumDes

66 15 20 30.000.000 84 265.000.000 84 285.000.000 74 275.000.000 74 295.000.000 1.150.000.000 KPMD

1 22 xx 17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

Jumlah desa yang di

monitoring dan dievaluasi

266 desa - 266desa 510.000.000 266desa 750.000.000 266desa 765.000.000 266desa 800.000.000 266desa 815.000.000 266desa 3.640.000.000 KPMD; Bagian

Pembangunan

1 22 xx 19 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Jumlah Kader PKK yang

terlatih

296 - 0 - 296 100.000.000 296 100.000.000 296 100.000.000 296 100.000.000 296 400.000.000 KPMD

1 23 Statistik


Data/Informasi/Statistik Daerah

1 24 Kearsipan 230.000.000 185.000.000 145.000.000 165.000.000 180.000.000 905.000.000 KPAD

1 24 24 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Meningkatnya sistem

adminiastrasi arsip daerah

1 set

otomasi

kearsipan

50.000.000

pemelihara

an 1 set

otomasi

5.000.000

pemelihara

an 1 set

otomasi

5.000.000

pemeliharaa

n 1 set

otomasi

5.000.000

pemelihara

an 1 set

otomasi

5.000.000 1 set

Otomasi

arsip yang

handal

70.000.000 KPAD

1 24 xx 16 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

Terselamatkannya

dokumen/ arsip daerah

2 unit AC; 5

unit rak

arsip; 2

SKPD

80.000.000 2 unit AC;

5 unit rak

arsip; 2

SKPD

80.000.000 2 unit

Vacum

Cleaner; 1

SKPD

40.000.000 1 set

perlengkapa

n

pengolahan

arsip; 2

SKPD

60.000.000 2 unit

Vacum

Cleaner; 3

SKPD

75.000.000 4 unit ac;

10 rak

arsip; 2

vacum

clener; 10

SKPD

335.000.000 KPAD


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


1 24 24 18 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi


pelayanan informasi arsip

daerah

200 buku;

25.000

berkas; 50

orang

100.000.000 200 buku;

25.000

berkas; 50

orang

100.000.000 200 buku;

25.000

berkas; 50

orang

100.000.000 200 buku;

25.000

berkas; 50

orang

100.000.000 200 buku;

25.000

berkas; 77

orang

100.000.000 1.000

buku; 125

berkas;

277 orang

500.000.000 KPAD

1 25 Komunikasi dan Informatika 590.000.000 1.365.000.000 1.455.000.000 1.522.500.000 1.460.000.000 3.280.000.000

DINHUBKOM-

INFO; Bagian

Humas


Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Desa yang terkoneksi

internet

- - 0,2 370.000.000 10 Desa 730.000.000 10 Desa 725.000.000 10 Desa 865.000.000 10 Desa 750.000.000 40 Desa 2.040.000.000 DINHUBKOMINF

O; Bagian

Humas

Jumlah Sistem Informasi

Managemen Pemda

7 12 12 14 16 18 20 20

1 25 xx 16 Program pengkajian dan

penelitian bidang komunikasi dan

informasi

Program penelitian - - - - Program

USO

20.000.000 Program

USO

20.000.000 - Program

USO

20.000.000 60.000.000 DINHUBKOMINF

O

1 25 xx 17 Program Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

Jumlah SDM yang mengikuti

pelatihan bidang Kominfo

20 orang - - - 5 orang 10.000.000 5 orang 10.000.000 5 orang 10.000.000 5 orang 10.000.000 20 orang 40.000.000 DINHUB

KOMINFO

1 25 xx 18 Program kerjasama informasi dan

media massa

Kegiatan penyebaran

informasi pembangunan

Siaran

Radio;

Bintek

PPID;

Sosialisasi

IT di

sekolah

Siaran Radio;

Sosialisasi IT

di sekolah

Bintek

PPID

220.000.000 Siaran

Radio;

Bintek

PPID;

Sosialisasi

IT di

sekolah

335.000.000 Siaran

Radio;

Bintek

PPID;

Sosialisasi

IT di

sekolah

350.000.000 Siaran

Radio;

Bintek PPID;

Sosialisasi IT

di sekolah

365.000.000 Siaran

Radio;

Sosialisasi

IT di

sekolah

390.000.000 Siaran

Radio;

Sosialisasi

IT di

sekolah

850.000.000 DINHUB

KOMINFO;

Bagian Humas

Jumlah surat kabar nasional

dan lokal.

7 7 7 7 7 7 7 7

1 25 xx 19 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah jaringan E-Gov dan

website Pemkab

Banjarnegara

49 56 56 - 76 270.000.000 88 350.000.000 93 282.500.000 98 290.000.000 98 290.000.000 Bagian Humas

1 26 Perpustakaan 548.000.000 553.500.000 558.500.000 570.000.000 625.000.000 2.855.000.000 KPAD

1 26 1 15 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Meningkatnya Budaya Baca

dan Pembinaan

Perpustakaan

1 unit mobil

perpusling;

juara 3

provinsi; 15

perpus

desa; 50

peserta;

1.500

eksemplar;

2.666 jam

548.000.000 1 unit

mobil

perpusling;

juara 3

provinsi; 15

perpus

desa; 50

peserta;

1.500

eksemplar;

2.666 jam

553.500.000 1 unit mobil

perpusling;

juara 3

provinsi; 15

perpus

desa; 50

peserta;

1.500

eksemplar;

2.666 jam

558.500.000 1 unit mobil

perpusling;

juara 3

provinsi; 15

perpus desa;

50 peserta;

1.500

eksemplar;

2.666 jam

570.000.000 1 unit

mobil

perpusling;

juara 3

provinsi;

15 perpus

desa; 50

peserta;

1.500

eksemplar;

2.666 jam

625.000.000 5 unit

mobil

perpusling;

juara 3

provinsi;

75 perpus

desa; 250

peserta;

1.500

eksemplar;

13.330 jam

2.855.000.000 KPAD

2 Urusan Pilihan - - 66.165.234.000 102.042.500.000 101.947.350.000 103.799.930.000 107.139.972.500 481.084.986.500

2 01 Pertanian 58.067.000.000 83.016.500.000 83.563.150.000 87.475.465.000 90.054.011.500 402.176.126.500

DINTANKANNA

K; DINHUTBUN;

KKP


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab



Kesejahteraan Petani

terselenggaranya pelatihan

dan pembinaan kelompok

tani , pelaku agribisnis

dalam pengembangan

perbenihan budidaya dan

peningkatan nilai tambah

produk

190

kelompok

240 kelompok 290

kelompok

575.000.000 340

kelompok

1.825.000.000 390

kelompok

2.770.000.000 440

kelompok

4.230.000.000 490

kelompok

6.554.000.000 1950

kelompok

15.954.000.000 DINTANKAN

NAK;

DINHUTBUN;

KKP

Penganekaragaman

konsumsi pangan

- - 84,00 86,00 88,00 90,00 90,00 90,00

2 01 xx 17 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi

pertanian/perkebunan

terfasilitasinya temu bisnis

dan promosi produk

pertanian unggulan

pameran 2

kali

pameran 2

kali

temu bisnis

2 kali,

pameran 2

kali

405.000.000 temu bisnis

2 kali,

pameran 2

kali dan

pembangun

an dan

sarana

prasarana

penangana

n pasca

panen 2

unit

1.050.000.000 temu bisnis

3 kali,

pameran 3

kali dan

pembangun

an dan

sarana

prasarana

penangana

n pasca

panen 2

unit

1.650.000.000 temu bisnis

3 kali,

pameran 3

kali dan

pembangun

an dan

sarana

prasarana

pasca panen

2 unit

2.610.000.000 temu

bisnis 3

kali,

pameran 3

kali dan

pembangu

nan dan

sarana

prasarana

penangana

n pasca

panen 3

unit

4.146.000.000 temu

bisnis 13

kali,

pameran

13 kali,

sarpras

penangana

n pasca

panen 9

unit

9.861.000.000 DINTANKAN

NAK; KKP

Informasi harga dan akses

pangan

- - 60 70 80 90 90 90

2 01 xx 18 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

Terlaksananya pelatihan

teknologi tepat guna (kel)

5 kel 4 kel 4 kel 227.000.000 5 kel 702.000.000 5 kel 795.000.000 5 kel 844.500.000 5 kel 873.950.000 24 kel 3.442.450.000 DINHUTBUN

terselenggarakannya

pelatihan dan bantuan paket

sarana prasarana teknologi

tepat guna

- - 0 - pelatihan 2

kali dan

paket

srpras TTG

3 unit

pelatihan 2

kali dan

paket

srpras TTG

4 unit

pelatihan 2

kali dan

paket srpras

TTG 5 unit

pelatihan 2

kali dan

paket

srpras TTG

6 unit

pelatihan 8

kali dan

paket

srpras TTG

18 unit

2 01 xx 19 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Terlaksananya peremajaan

areal tanaman perkebunan

(ha)

5 kel 40 110 1.775.000.000 110 6.315.000.000 110 6.879.500.000 110 7.537.450.000 110 8.261.195.000 550 30.768.145.000 DINTANKANNAK;

DINHUTBUN

tersedianya bibit unggul

komoditas pertanian dan

sarpras pertanian

pembinaa

n

pengemba

ngan 4

jenis bibit

komoditas

unggulan

dan 15

paket

infrastrukt

ur

pertanian

pembinaan

pengembanga

n 4 jenis bibit

komoditas

unggulan

dan 20 paket

infrastruktur

pertanian

pembinaan

pengemban

gan 6 jenis

bibit

komoditas

unggulan

dan 20

paket

infrastruktu

r pertanian

pembinaan

dan

pengemban

gan 6 jenis

bibit

komoditas

unggulan

dan 20

paket

infrastrukt

ur

pertanian,

alsintan 20

unit,

peralatan

pasca

panen 20

unit

pembinaan

dan

pengemban

gan 6 jenis

bibit

komoditas

unggulan

dan 25

paket

infrastruktu

r pertanian,

alsintan 25

unit,

peralatan

pasca

panen 20

unit

pembinaan

dan

pengembang

an 6 jenis

bibit

komoditas

unggulan

dan 30

paket

infrastruktu

r pertanian,

alsintan 30

unit,

peralatan

pasca panen

20 unit

pembinaan

dan

pengemba

ngan 6

jenis bibit

komoditas

unggulan

dan 35

paket

infrastrukt

ur

pertanian,

alsintan 30

unit,

peralatan

pasca

panen 30

unit

pembinaan

dan

pengemba

ngan 6

jenis bibit

komoditas

unggulan

dan 130

paket

infrastrukt

ur

pertanian,

alsintan

105 unit,

peralatan

pasca

panen 90

unit


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


2 01 xx 20 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Terlaksananya pelatihan

penyuluh (orang)

36 - 0 405.000.000 36 824.500.000 36 888.650.000 36 973.515.000 36 1.066.866.500 144 4.158.531.500 DINTANKANNAK;

DINHUTBUN

peningkatan kapasitas

penyuluhan pertanian

87

penyuluh

dan

fasilitasi 2

lomba

87 penyuluh,

240 petani

dan fasilitasi 4

lomba

87

penyuluh,

250 petani

dan

fasilitasi 4

lomba

87

penyuluh,

300 petani

dan

fasilitasi 4

lomba

87

penyuluh,

350 petani

dan

fasilitasi 4

lomba

87

penyuluh,

350 petani

dan fasilitasi

4 lomba

87

penyuluh,

350 petani

dan

fasilitasi 4

lomba

87

penyuluh ,

1590

petani dan

fasilitasi 4

jenis lomba

7 kali

2 01 xx 21 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

terlaksananya pemeriksaan ,

pencegahan penyakit ternak

dan keamanan produk

pangan asal hewan

125 ekor 0 2000 ekor,

2 kali

pengawasa

n produk

pangan asal

hewan

28.225.000.000 2000 ekor

3 kali

pengawasa

n produk

pangan

asal hewan

lab

kesmavet 1

unit

37.365.000.000 2000 ekor 3

kali

pengawasa

n produk

pangan asal

hewan RPU

1 unit

36.480.000.000 3000 ekor 3

kali

pengawasan

produk ,

sarapras

RPU

36.840.000.000 3000 ekor

3 kali

pengawasa

n produk ,

RPU dan

sarpras 1

unit

35.722.000.000 pemeriksa

an 12450

ekor,

pengawasa

n

keamnaan

pangan

asal hewan

14 kali , 1

unit lab

kesmavet

dan 2 unit

RPU

174.632.000.000 DINTANKANNAK

2 01 xx 22 Program peningkatan produksi

hasil peternakan

tersedianya bibit ternak

berkualitas

135 ekor 1594 ekor

unggas , 97

ekor ternak

ruminansia

115 ekor

dan

infrastruktu

r pertanian

3 unit

15.500.000.000 225 ekor

dan

infrastrukt

ur

pertanian 5

unit

20.520.000.000 250 ekor

dan

infrastruktu

r pertanian

5 unit

20.020.000.000 300 ekor

dan

infrastruktu

r pertanian

5 unit

20.220.000.000 325 ekor

dan

infrastrukt

ur

pertanian7

unit

19.612.000.000 1.411

ekor dan

infrastrukt

ur

pertanian2

5 unit


2 01 xx 23 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan

terfasilitasinya pemasaran

produk peternakan

91.743 37.884 7.750.000.000 1 unit

pasar

hewan,

fasilitasi

pemasaran

produk 1

kali

10.260.000.000 1 unit pasar

hewan,

fasilitasi

pemasaran

produk 2

kali

10.010.000.000 10.110.000.000 1 unit

pasar

hewan,

fasilitasi

pemasaran

produk 3

kali

9.806.000.000 3 unit

pasar

hewan dan

fasilitasi

pemasaran

produk 6

kali


2 01 xx 24 Program peningkatan penerapan

teknologi petemakan

pelatihan penerapan

tekhnologi tepat guna

peternakan dan bantuan

sarpras peternakan

2 kali

pelatihan

dan 50

ekor

3 kali

pelatihan TTG

dan 196 ekor

ternak

ruminansia

besar/kecil

3 kali

pelatihan

TTG dan

125 ekor

3.205.000.000 3 kali

pelatihan

TTG dan

135 ekor

4.155.000.000 3 kali

pelatihan

TTG dan

142 ekor

4.070.000.000 3 kali

pelatihan

TTG dan 150

ekor

4.110.000.000 3 kali

pelatihan

TTG dan

200 ekor

4.012.000.000 20 kali

pelatihan

TTG dan

748 ekor


2 02 Kehutanan 1.595.000.000 2.255.000.000 2.190.000.000 2.210.000.000 2.092.000.000 10.342.000.000 DINHUTBUN

2 02 xx 15 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

Penambahn areal

hutan/kebun rakyat (ha)

18 50 30 175.000.000 30 175.000.000 30 190.000.000 30 190.000.000 30 200.000.000 150 930.000.000 DINHUTBUN

2 02 xx 16 Program rehabilitasi hutan dan

lahan

Telaksananya rehabilitasi

lahan kritis dan penghijauan

lingkungan

456,82 434,09 413,64 1.260.000.000 577,27 1.550.000.000 520,45 1.500.000.000 543,18 1.520.000.000 543,18 1.520.000.000 2597,73 7.350.000.000 DINHUTBUN

2 02 xx 17 Perlindungan dan konservasi

sumber daya hutan

Terlindunginya Sumber

Daya Hutan

1

kabupaten

1 kabupaten 1

kabupaten

80.000.000 1

kabupaten

400.000.000 1

kabupaten

370.000.000 1 kabupaten 370.000.000 1

kabupaten

262.000.000 1

kabupaten

1.482.000.000 DINHUTBUN


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


2 02 xx 19 Program pembinaan dan

penertiban industri hasil hutan

Terbinanya pelaku

penatausahaan hasil hutan

- 60 80 50.000.000 80 100.000.000 130 100.000.000 130 100.000.000 100 50.000.000 520 400.000.000 DINHUTBUN

2 02 xx 20 Program perencanaan dan

pengembangan hutan

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan RHL

1 unit 1 unit 1 unit 30.000.000 1 unit 30.000.000 1 unit 30.000.000 1 unit 30.000.000 2 unit 60.000.000 6 unit 180.000.000 DINHUTBUN

2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.390.000.000 3.295.000.000 3.225.000.000 3.261.500.000 3.224.650.000 14.386.150.000 DPSDA ESDM


pengawasan bidang

pertambangan

Penertiban Penambang Liar

(%)

26 62 69 170.000.000 76 305.000.000 83 320.000.000 90 340.000.000 97 350.000.000 97 1.475.000.000 DPSDA ESDM


pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Persentase Peningkatan

Rasio Elektrifikasi (RE) %

59 60 1.090.000.000 65 1.265.000.000 70 1.425.000.000 75 1.600.000.000 80 1.810.000.000 80 7.190.000.000 DPSDA ESDM


Pengembangan Bidang Air Tanah

Jumlah Pemakai dan

Pengusahaan Air Tanah

Berijin %

29 29 45 40.000.000 61 225.000.000 77 157.500.000 93 175.000.000 111 192.500.000 111 790.000.000 DPSDA ESDM

2 03 xx 21 Program Pengembangan Potensi

Panas Bumi

Peningkatan Pemanfaatan

Potensi Panas Bumi

60 MW 60 MW 60 MW 15.000.000 60 MW 560.000.000 60 MW 567.500.000 115 MW 325.000.000 175 MW 82.500.000 170 MW 1.550.000.000 DPSDA ESDM


Pengembangan Bidang Energi

Data Potensi Energi Baru

Terbarukan

6 desa 11 desa 15 desa 75.000.000 20 desa 715.000.000 25 desa 515.000.000 30 desa 565.000.000 35 desa 515.000.000 35 desa 2.385.000.000 DPSDA ESDM

2 03 xx x Program Pengembangan Minyak

dan Gas

Pemanfaatan Potensi Gas

Rawa

25 KK 35 KK 35 KK - 60 KK 225.000.000 85 KK 240.000.000 110 KK 256.500.000 135 KK 274.650.000 135 KK 996.150.000 DPSDA ESDM

2 03 xx Program Mitigasi Bencana Tersusunnya peta risiko

bencana dan terpantaunya

daerah rawan bencana

50 titik 100 titik 150 titik 725.000.000 200 titik 565.000.000 200 titik 1.045.000.000 200 titik 1.045.000.000 200 titik 1.155.000.000 1100 titik 4.535.000.000 BPBD

2 04 Pariwisata 2.094.500.000 6.721.000.000 5.449.200.000 2.692.465.000 2.931.261.000 19.888.426.000 DINBUDPAR


Pemasaran Pariwisata

Jaminan Keselamatan

Wisatawan

- - 500.000

wisatawan

200.000.000 550.000

wisatawan

1.030.000.000 600.000

wisatawan

1.085.000.000 650.000

wisatawan

1.121.000.000 700.000

wisatawan

1.212.600.000 3.000.000

wisatawan

4.648.600.000 DINBUDPAR

2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Meningkatnya pembangunan

Destinasi Pariwisata

- - 1 objek 1.815.000.000 5 objek 5.521.500.000 4 objek 4.185.250.000 0 1.417.515.000 0 1.559.266.000 10 objek 14.498.531.000 DINBUDPAR


Kemitraan

Meningkatnya kerjasama

kemitraan Pariwisata

- - 79.500.000 169.500.000 178.950.000 153.950.000 159.395.000 741.295.000 DINBUDPAR

2 05 Kelautan dan Perikanan 2.203.734.000 4.950.000.000 5.705.000.000 6.275.500.000 6.903.050.000 26.037.284.000 DINTANKANNA

K


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


2 05 20 Pengembangan Budidaya

Perikanan

tersedianya sarana

prasarana dan infrastruktur

budidaya perikanan

JIUP 5

titik, rehab

gedung dan

penyempur

naan BBIL

5 paket,

pengadaan

induk 2

jenis,

pengadaan

peralatan 1

paket

2.203.734.000

infrastrukt

ur

perikanan

7 unit,

rehab

/pembangu

nan gedung

pembeniha

n 7 paket,

pengadaan

induk 5

jenis,

pengadaan

peralatan 2

paket

4.630.000.000

infrastruktu

r perikanan

9 unit,

rehab

/pembangu

nan gedung

pembeniha

n 8 paket,

pengadaan

induk 7

jenis,

pengadaan

peralatan 5

paket

5.353.000.000

infrastruktu

r perikanan

9 unit, rehab

/pembangu

nan gedung

pembenihan

/pengolahan

8 paket,

pengadaan

induk 7

jenis,

pengadaan

peralatan 8

paket

5.888.300.000

infrastrukt

ur

perikanan

10 unit,

rehab

/pembang

unan

gedung

pembeniha

n/pengola

han 8

paket,

pengadaan

induk 7

jenis,

pengadaan

peralatan

10 paket

6.477.130.000

infrastrukt

ur

perikanan

40 unit,

rehab

/pembang

unan

gedung

pembeniha

n

/pengolaha

n 36 paket,

pengadaan

induk 7

jenis,

pengadaan

peralatan

26 paket

24.552.164.000 DINTANKAN NAK

2 05 xx 23 Program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi

perikanan

tersedianya sarana

prasarana peningkatan nilai

tambah dan pemasaran ikan

budidaya

- pengadaan

sarpras alat

pengolah abon

ikan 2 unit

- pengadaan

sarpras alat

pengolah

pasca

panen ikan

3 unit

200.000.000 pengadaan

sarpras alat

pengolah

pasca

panen ikan

4 unit


sarpras alat

pengolah

pasca panen

ikan 5 unit


sarpras

alat

pengolah

pasca

panen ikan

6 unit


sarpras

alat

pengolah

pasca

panen ikan

20 unit

928.200.000 DINTANKANNAK

2 05 xx 24 Program pengembangan kawasan

budidaya laut, air payau dan air

tawar

tersebarnya benih ikan

perairan umum

- 3 perairan

umum

600.000 ekor

- 3 perairan

umum

700.000

ekor

120.000.000 4 perairan

umum

750.000

ekor

132.000.000 4 perairan

umum

750.000

ekor

145.200.000 4 perairan

umum

800.000

ekor

159.720.000 18

perairan

umum

800.000

ekor

556.920.000 DINTANKAN NAK

2 06 Perdagangan 450.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.220.000.000 1.240.000.000 5.310.000.000

DININDAGKOP

UMKM; Bagian

Perekonomian

2 06 xx 15 Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan

Persentase jumlah

konsumen yang dilindungi

- - 20% 20.000.000 50% 50.000.000 50% 50.000.000 50% 60.000.000 50% 70.000.000 50% 250.000.000 DININDAGKOP

UMKM

Tingkat Penyerapan

Penggunaan Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau tepat

sasaran dan tepat manfaat

13 SKPD 14 SKPD 1 1 1 1 1 1 Bagian

Perekonomian

2 06 1 18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Terwujudnya sarana

perdagangan

9 pasar;

10 UMKM

5 pasar;

80 UMKM

5 pasar;

130 UMKM

430.000.000 110 orang 1.150.000.000 110 orang 1.150.000.000 110 orang 1.160.000.000 110 orang 1.170.000.000 5 pasar;

130

UMKM;

440 orang


UMKM

2 07 Perindustrian 285.000.000 340.000.000 340.000.000 370.000.000 390.000.000 1.725.000.000

DININDAGKOP

UMKM; Bagian

Perekonomian


Tahun


2 3 (4a) (4b) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


RPJMD

1

Kode



Pembangunan


(Outcome)


Periode RPJMD


SKPD

Penanggung

Jawab


2 07 xx 15 Program peningkatan Kapasitas

Iptek Sistem Produksi

Jumlah IKM yang

menggunakan teknologi

- - 1 kelompok 70.000.000 1 kelompok 80.000.000 1 kelompok 80.000.000 1 kelompok 90.000.000 1

kelompok

100.000.000 1

kelompok

420.000.000 DININDAGKOP

UMKM

2 07 1 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Tingkat kemajuan IKM - 25 UMKM 1 kelompok 75.000.000 5 kelompok

IKM

100.000.000 5 kelompok

IKM

100.000.000 5 kelompok

IKM

110.000.000 5

kelompok

IKM

120.000.000 5

kelompok

IKM

505.000.000 DININDAGKOP

UMKM

Jumlah Perajin Perorangan

dan Kelompok yang dapat

dibina

4 Perajin 4 Perajin 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian

Perekonomian

2 07 1 17 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya kemandiriin

usaha

4

Kelompok

4 Kelompok 3

Kelompok

140.000.000 40 orang 160.000.000 40 orang 160.000.000 40 orang 170.000.000 40 orang 170.000.000 800.000.000 DININDAGKOP

UMKM

2 08 Transmigrasi 80.000.000 265.000.000 275.000.000 295.000.000 305.000.000 1.220.000.000 DINSOSNAKER-

TRANS

2 08 xx 15 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Meningkatnya kuantitas dan

kualitas transmigrasi

3 lokasi/

5 KK

3 lokasi 3 lokasi/

10 KK

80.000.000 3 lokasi/

30 KK

265.000.000 3 lokasi/

30 KK

275.000.000 3 lokasi/

35 KK

295.000.000 3 lokasi/

35 KK

305.000.000 15 lokasi/

140 KK


TRANS

JUMLAH TOTAL - - 405.136.032.500 466.167.055.440 493.036.175.924 518.282.851.768 540.562.415.436 2.410.641.407.939


RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2011 - 2016 IX - 1

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian

kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja

daerah bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya

dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan

daya saing. Keberhasilan ditunjukan dari pencapaian target

indikator pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi

kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator

keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode

2012-2016. Keberhasilan indikator kinerja tersebut juga diperlukan

oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator keberhasilan pembangunan daerah yang termaktub

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banjarnegara periode 2011-2016 terdiri dari 3 (tiga)

aspek, yaitu: Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan

Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

10.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah gambaran

tentang kondisi kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial,

serta seni budaya dan olahraga.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH


Tabel 9.1. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan Daerah


Tahun Kondisi Kinerja Akhir 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

I Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

4,89 - 5,39 5,42 5,61 5,89 6,07 6,07

2 Laju inflasi kabupaten 7,13 4,73 7,23 7,17 7,52 7,34 7,03 7,03

3 PDRB per kapita (Rp 000)

7.214,07 - 8.011,94 8.898,06 9.882,1

9

10.975,1

6

12.189,0

1

12.189,01

4 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

0,53 - 0,52 0,50 0,49 0,48 0,47 0,47

5 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

80,83 - 82,11 84,52 86,92 89,32 91,72 91,72

Fokus Kesejahteraan Sosial

I Pendidikan

1 Angka melek huruf 99,96 99,96 99,97 99,98 99,98 99,99 100 100

2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

103,95 97,31 97,85 98,38 98,92 99,46 100 100

3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

95,81 80,83 83,67 86,50 89,33 92,17 95,00 95,00

4 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C

51,06 52,47 53,24 54,01 54,78 55,54 56,31 56,31

5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

98,05 96,93 97,47 98,01 98,55 99,08 99,62 99,62

6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

95,81 78,76 81,59 84,43 87,26 90,09 92,93 92,93

7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

45,91 45,14 45,91 46,68 47,45 48,22 48,99 48,99

8 Angka rata-rata lama sekolah

6,33 6,51 6,65 6,8 6,95 7,10 7,10

II Kesehatan

1 Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

15,09 15,78 10,1 10,0 9,8 9,0 8,5 8,5

2 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

61,18 74,29 74,25 74 70 60 60 60

3 Angka usia harapan hidup

69,04 - 69.22

69,38 69,55 69,77 70,01 70,30 70,30

4 Persentase balita gizi buruk (BB/TB)

0,14 0,07 1 1 1 1 1 1

III Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja

0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0.98 0,99 0,99


No





IV

Seni Budaya dan Olahraga

1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

0,069 0,069 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070

2 Gedung kesenian per 10.000 penduduk

0 0 0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

3 Pemuda dan Olahraga

a Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk

0,0016 - 0,0016

0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016

b Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk

0,0003 - 0,0003

0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003

10.2. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum adalah gambaran mengenai

pelayanan pemerintah dalam 26 (dua puluh enam) urusan

wajib dan 5 (lima) urusan pilihan.


Aspek Pelayanan Umum

No


Kinerja Pembangunan

Daerah



Fokus Layanan Urusan Wajib

I Pendidikan

1 Pendidikan dasar:

a Angka partisipasi sekolah:

Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun

99,60

96,95

97,49

98,03

98,57

99,11

99,65

99,65

Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun

91,54

80,57

83,4

86,23

89,06

91,89

94,72

94,72

b Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

67,56

63,36

67,56

67,56

67,56

67,56

67,56

67,56

c Rasio guru/murid SD/MI

1:15 1:15 1:16

1:17 1:18 1:19 1:20 1:20

d Rasio guru/murid SMP/MTs

1:17 1:15 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:21

2 Pendidikan menengah

a Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun

47,13

44,66

45,43

46,20

46,97

47,74

48,51

48,51

b Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

9,75

10,24

10,44

10,64

10,84

11,04

11,24

11,24

c Rasio guru terhadap murid

1:16 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:21


No





3 Fasilitas Pendidikan:

a Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

66,50 66,71 76,50 81,50 86,50 91,50 96,50 96,50

b Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

79,70 80,75 85,70 88,70 91,70 94,70 97,70 97,70

c Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

90,17 91,56 92,17 93,17 94,17 95,17 96,17 96,17

4 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD / MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman didaerah terpencil

100 100 100

5 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

100 100 100

6 Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

100 100 100

7 Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

100 100 100


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



8 Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan , dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

100 100 100

9 Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

100 100 100

10 Kunjungan pengawsas kesatuan pendidikan dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan

100 100 100

11 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia,Matematika,IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

100 100 100

12 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

100 100 100

13 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta.

100 100 100


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



14 Setiap SD/MI memiliki minimal 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) judul buku referensi, dan setiap SMP/MTS memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku referensi.

100 100 100

15 Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua)orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik.

100 100 100

16 Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan separuh diantarnya 35% (tiga pulu lima perseratus) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh per seratus) dan 20% (dua puluh perseratus)

100 100 100

17 Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika , IPA, Bahasa Indonesia ,dan Bahasa Inggris

100 100 100

18 Disetiap SD/MI semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

100 100 100

19 Disetiap SMP/MTs semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

100 100 100


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



20 Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

100 100 100

21 Seetiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

100 100 100

22 Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.

100 100 100

23 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

100 100 100

24 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 4 (empat) kali dalam setiap semester.

100 100 100

25 setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik

100 100 100

26 Kepala Sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga atau Kantor Kementrian Agama

100 100 100


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



27 Angka Rata-rata UN

a Angka rata-rata UN SD/MI

7,21 7,33 7,50 7,65 7,75 7,80 7.83 7,83

b Angka rata-rata UN SMP/MTs

6,66 6,99 7,04 7,20 7,35 7,45 7,50 7,50

c Angka rata-rata UN SMA/MA

7,87 8,34 8,42 8,48 8,52 8,56 8,58 8,58

d Angka rata-rata UN SMK

7,42 8,07 8,13 8,18 8,22 8,25 8,27 8,27

28 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :

100 100 100

a Kelas I-II : 18 (delapan belas) jam per minggu;

100 100 100

b Kelas III :24 (dua puluh empat) jam per minggu;

100 100 100

c Kelas IV-VI: 27 (dua puluh tujuh ) per minggu;

100 100 100

d Kelas VII-IX: 27 (dua puluh tujuh) per minggu;

100 100 100

29 Satuan pendidikan menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku.

100 100 100

30 setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

100 100 100

31 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

100 100 100

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

69,05 60,68 69,15 69,20 69,25 69,30 69,35 69,35

32 Angka Putus Sekolah:

a Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,27 0,29 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,15

b Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,76 0,99 0,66 0,61 0,56 0,51 0,46 0,46

c Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,86 1,19 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 0,56

33 Angka Kelulusan:

a Angka Kelulusan (AL) SD/MI

97,65 99,85 99,90 99,95 99,96 99,97 99,98 99,98

b Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

99,19 96,44 97,56 98,12 98,68 99,24 99,80 99,80

c Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

97,27 99,93 99,94 99,95 99,96 99,97 99,98 99,98

34 Angka Melanjutkan

a Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

89,87 87,98 89,97 91,97 93,97 95,97 97,97

97,97

b Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

67,19 69,06 70,06 71,06

72,06 73,06 74,06 74,06


No





35 Kualifikasi Guru

a Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

26,71 49,63 54,63 59,63 64,63 69,63 74,63 74,63

b Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

89,10 90,55 92,10 93,60 95,10 96,60 98,10 98,10

c Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

95,78 96,64 96,78 97,28 97,78 98,28 98,78 98,78

d Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

89,89 95,60 96,60 97,10 97,60 98,60 99,00 99,00

II Kesehatan

1 Rasio posyandu per satuan balita

20/ 1000

20/ 1000

20/ 1000

20/ 1000

20/ 1000

20/ 1000

20/ 1000

20/ 1000

2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,1/ 1.000

0,1/ 1.000

0,1/ 1.000

0,1/ 1.000

0,1/ 1.000

0,1/ 1.000

0,1/ 1.000

0,1/ 1.000

3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,004/1000

0,004/100

0

0,003/1000

0,003/1000

0,003/1000

0,003/1000

0,004/1000

0,004/1000

4 Rasio dokter per satuan penduduk

0,06/ 1000

0,06/1000

0,06/1000

0,06/1000

0,07/1000

0,08/1000

0,09/1000

0,09/1000

5 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

1,146/1000

1,146/100

0

1,146/1000

1,170/1000

1,170/1000

1,180/1000

1,180/1000

1,180/1000

6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100 100 100 100 100 100 100 100

7 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

100 100 100 100 100 100 100 100

8 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

87

87,9

90

90

95

95

100

100

9 Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

88,13

93,2

94

95

97

100

100

100

10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

11 Kesembuhan penderita TBC BTA Positif

90 89 90 95 97 99 100 100

12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

0,46 0,87 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

13 Penderita malaria yang diobati

100 100 100 100 100 100 100 100

14 Jumlah penderita malaria baru (API)

0,83 0,87 0,6 0,45 0,35 0,19 0,09 0,09


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



15 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun

4 6 6 6 6 7 7 7

b. Penemuan penderita pneumonia balita

100 43,2 100 100 100 100 100 100

c. Penemuan pasien baru TB BTA (+)

42 42,3 45 50 60 70 80 80

d. Penderita DBD

yang ditangani

100 100 100 100 100 100 100 100

e. Penemuan

penderita diare

100 56,6 100 100 100 100 100 100

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

100 100 100 100 100 100 100 100

17 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100

100 100

18 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100 100 100

19 Cakupan kunjungan bayi

98 97,3 100 100 100 100 100 100

20 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

90 87,6 95 95 95 100 100 100

21 Cakupan pelayanan nifas

95,52 82,1 90 90 95 100 100 100

22 Cakupan pelayanan anak balita

87,9 77 80 85 85 90 95 95

23 Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani

100 100 100 100 100 100 100 100

24 Cakupan pemberian makanan pendam ping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100 6,4 100 100 100 100 100 100

25 Cakupan puskesmas 175 175 175 175 175 175 175 175

26 Persentase cakupan rawat jalan

23,1 27,36 28 29 30 30 30 30

27 Persentase cakupan rawat inap

1,08 2,82 3 3 4 5 5 5

28 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 100 100 100 100 100 100 100

29 Cakupan Desa Siaga Aktif

47,8 34,2 35 40 45 50 50 50

30 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

57,3 64 65 66 67 68 69 69

31 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

52,36 53 55 60 70 75 80 80

32 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

13,47 18,17 20 25 30 35 45 45


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



33 Persentase penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS)

40,08 42,85 45 50 60 75 80 80

34 Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan

67 70 80 82 85 90 90 90

35 Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

31,48 23,22 30 45 65 85 85 85

36 Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

56 57 60 70 85 100 100 100

37 Balita yang datang dan ditimbang

69,73 70,84 70 70 75 75 80 80

38 Balita yang naik berat badannya

72,39 71,54 73 74 75 77 80 80

39 Balita bawah garis merah

1,48 1,45 <15 <15 <10 <10 <5 <5

40 Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun

99,12 97,72 100 100 100 100 100 100

41 Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun

99,08 97,93 100 100 100 100 100 100

42 Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A

95,52 95,91 96 97 98 99 100 95

43 Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe

77,8 85,75 90 90 90 95 95 95

44 Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif

52,36 56,33 65 65 65 70 70 70

45 Persentase desa dengan garam beryodium baik

74,52 79,94 90 90 90 95 95 95

46 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

78 97,1 98 98,5 99 100 100 100

47 Persentase Posyandu Purnama

22,37 22,37

25 30 40 45 55 55

48 Persentase Posyandu Mandiri

11,8 11,8 13 15 18 20 25 25

49 Cakupan Peserta KB Aktif (%)

70 79,4 80 85 90 100 100 100

50 BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%)

63.90

65

75

75

75

75

75

75

51 LOS (Average Length of Stay/Av

LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari)

3,4 3,8 4 sd 6 4 sd 6 4 sd 6 4 sd 6 4 sd 6 4 sd 6

52 TOI ( Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari)

1.7

2.2

2 sd 3 2 sd 3 2 sd 3 2 sd 3 2 sd 3 2 sd 3

53 BTO ( Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali)

77.4 58

60 - 70

60 - 70 60 - 70

60 - 70 60 - 70 60 - 70

54 Kelengkapan jenis pelayanan

spesialis (%/jenis)

62,5 (10

jenis)

62,5 (10

jenis

67 (11

Jenis)

75 (12

Jenis)

92 (14

Jenis)

95 (15

Jenis)

100 (16

Jenis)

100 (16

Jenis)


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



57 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang

mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit

80

90

100

100

100

100

III Pekerjaan Umum

1 Persentase rumah tinggal bersanitasi

43,84 44,5 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 49,00

2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)

50,94

51,32

55,82

59,75

63,13

65,95

68,20

68,20

3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten

30 60 100 100 100 100

4 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan

30 60 100 100 100 100

5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

20 40

60

6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

20 40

60

7 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

1,80

1,80

2,03

2,21

2,41

2,61

2,81

2,81

8 Tersediannya pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten

100 100 100 100 100

100

9 Tersediaanya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam ) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

20 30 40 50

10 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

30 60 100 100 100 100

11 Rasio Jaringan Irigasi (%)

8,46 9,09 9,23 10,36 10,99 12,15 12,26 12,26

12 Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

10.052

10.80

1

11.342

12.283

13.025

13.766

14.507

14.507


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



IV Perumahan

1 Rumah tangga pengguna air bersih

45,40

41,5

55,00

62,00

70,00

80,00

85,00

85,00

2 Rumah tangga pengguna listrik (%)

59,01

64,70

67,00

70,00

73,00

76,00

79,00

79,00

3 Rasio rumah layak huni (%)

45,5 46,5 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 51,00

4 Cakupan layanan rumah layak huni

11 22 33 44 55 55

5 Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan

11 22 33 44

55

55

6 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

30 60 100 100 100 100

7 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penye-diaan Air Minum dng jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/ orang/ hari

58 64 70 80

V Penataan Ruang

1 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rincinya

-

-

33,30

66,60

100% 100% 100% 100%

2 Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital

33,30 66,60 100 100 100 100

3 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan anak-anak ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

33,30 66,60 100 100 100 100

4 Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja

33,30 66,60 100 100 100 100

5 Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



VI Perencanaan Pembangunan

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA


3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA


4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

VII Perhubungan

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

947.965 928.122

908.274 882.554 838.427 796.505 756.680 756.680

2 Rasio ijin trayek 0,00041 0,00041

0,00041 0,00041 0,00041 0,00041

0,00041 0,00041

3 Jumlah uji kir angkutan umum

1.032 1.085 1.138 1.188 1.244 1.297 1.351 1.351

4 Jumlah Terminal Bis 7 7 7 7 7 7 7 7

5 Angkutan darat 0,040 0.048 0,043 0,044 0,047 0,050 0,053

0,053

6 Kepemilikan KIR angkutan umum (%)

93,48 96,19 96,97

97,11 97,56 97,83 98,06 98,06

7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

43.500 43.500

43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500

9 Pemasangan Rambu-rambu (%)

15,98 24,49 39,57 54,64 69,71 84,78 100 100

VIII Lingkungan Hidup

1 Persentase penanganan sampah 43,85 48,66 60 65 70 80 85 85

3 Pencemaran status mutu air

95,00 95,00 100 100 100 100 100 100

4 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

12,30 15,60 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 30,00

5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

100 100 100 100 100 100 100 100

6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08

7 Penegakan hukum lingkungan (%)

25,00 0 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 50,00

8 Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)

11 22 33 44 55 55


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



9 Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

50 100 100 100 100 100

10 Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

50 100 100 100 100 100

11 Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

50 100 100 100 100 100

12 jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

45 90 100 100 100 100

13 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

24 36 48 60

14 Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/ kawasan/ kota

10 20 30 40

15 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

10 20 30 40

16 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

55 60 70 100 100 100

IX Pertanahan

1 Jumlah bidang lahan bersertifikat

2658 4388 3000 3200 3500 3700 4000 17400

2 Penyelesaian kasus tanah Negara (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

3 Penyelesaian izin lokasi (%)

95,00 100 100 100 100 100 100 100

X Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Kepemilikan KTP (%) 87,87 94,77 94,76 96,06 97,36 98,66 100 100

2 Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali

60 70 80 90 100 100

3 Rasio bayi berakte kelahiran (%)

76,27 83,70 100 100 100 100 100 100

4 Rasio pasangan berakte nikah

100 100 100 100 100 100 100 100

5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

58,53 60,93 62,83 64,64 66,37 67,93 69,21 69,21

6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

8 Cakupan pelayanan penerbitan akte kelahiran

76,27 83,70

100 100 100 100 100 100


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



XI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

69,23

65,58

66,00

66,02

66,20

66,35

66,37

66,37

2 Rasio KDRT 0,0120 0,0091 0,0077 0,0075 0,0074 0,0072 0,0071 0,0071

3 Partisipasi angkatan kerja perempuan

22,21 - 21,91 23,00 24,00 25,00 26,00 26,00

4 Penyelesaian pengaduan perlin dungan perempuan dan anak dari tin-dakan kekerasan (%)

90,00 75,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar

0,95 0,96 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

6 Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah

0,93 0,93 0,92 0,92 0,98 0,98 0,98 0,98

7 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99

8 Persentase perempuan di lembaga legislative

16,00 16,00 16,00 16,00 30,00 30,00 30,00 30,00

9 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu ter laksana KIP / A dan PPT / PKT di RS

100 100 100 100 100 100 100 100

10 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang men dapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

64 65 70

85

100

100

100

100

11 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

53 55 60

64 75 75 75 75

12 Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

54 59 60 75 75 75 75 75


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



13 Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum

67 69 40 45 55

14 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

34 37 40 45 50

15 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

35 39 40 45 50

16 Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

64 67 70 80 100 100 100 100

XII Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,20 2,20 2,17 2,15 2,13 2,10 2,00 2,00

2 Rasio akseptor KB (%)

81,01 76,59 76,70 77,00 78,00 79,00 80,00 80,00

3 Jumlah peserta KB aktif

157.614 149.575

149.696 150.000 151.000 152.000 153.000 153.000

4 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun

3,60 3,54 3,54 3,52 3,46 3,46 3,46 3,46

5 Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif

74,10 74,20 74,20 74,20 74,20 74,20

6 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

7,54 7,40 7,25 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00

7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

60,20 60,30 60,50 60,75 70,00 75,00 75,00 75,00

8 Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

64 69 70,00 75,00 87,00 87,00 87,00 87,00

9 Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan 2 PPKBD

33,00 24,60 86,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / kelurahan 1 PPKBD

100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

33,30 30

66,60 30

100,00 30

100,00 30

100,00 30

100,00 30

12 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

53,72 53,70 53,00 52,75 52,50 52,25 52,25 52,00


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



XIII Sosial

1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

4 4 4 4 4 4 4 4

2 Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

28 41 53 67 80 80

3 Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

27,95 40,95 53,95 66,95 80,00 80,00

4 Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

45 50 60 80

5 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

20,90 30,70 60,00

6 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

14,00 21,00 27,00 34,00 40,00 40,00

XIV Ketenagakerjaan

1 Angka partisipasi angkatan kerja

69,99

71,97

73,95

75,93

77,91

79,89

81,87

81,87

2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

8,13

5,10

10,01

14,92

19,83

24,74

29,65

29,65

3 Tingkat partisipasi angkatan kerja

69,99

71,97

73,95

75,93

77,91

79,89

81,87

81,87

4 Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

65,17

48,24

50,00

53,00

59,00

62,7

70,00

70,00

5 Tingkat pengangguran terbuka

3,10

3,10

2,83

2,56

2,29

2,02

1,75

1,75

6 Keselamatan dan perlindungan

100

100

100

100

100

100

100

100

7 Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

100

100

100

100

100

100

100

100

8 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

40,0 42 44 46 50 50

9 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

38 41 44 47 50 50


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



10 Besaran pemeriksaan perusahaan

24 29 34 39 45 45

11 Besaran pengujian peralatan di perusahaan

22,0 29 36 43 50 50

12 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

40 50 60 70 75 75

13 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat

33 40 50 58 60 60

14 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

37 41 46 52 60 60

XV Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1 Persentase koperasi aktif

79,16 79,75 80,24 80,72 81,18 81,61 82,02 82,02

2 Jumlah BPR/LKM (buah/unit)

209 227 240 255 267 280 294 294

3 Usaha Mikro dan Kecil (buah/unit)

21.394 23.329 23.562 23.798 24.036 24.276 24.519 24.519

XVI Penanaman Modal

1 Jumlah investor berskala nasional

889 685 719 754 791 830 871 871

2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (Rp 000.000)

198.462,04

282.686,72

296.821,06

311.662,11

327.245,22

343.607,48

360.787,85

360.787,85

3 Daya serap tenaga kerja

3.035 2.927 3.073 3.226 3.387 3.556 3.733 3.733

4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

O,42 44,07 19,25 21,17 23,29 25,62 28,18 28,18

5 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap

- 100%

- 100%

33,33

66,66

100% 100% 100% 100%

XVII

Kebudayaan

1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

66 Kali 66 Kali

66 Kali 70 Kali 75 Kali 80 Kali 85 Kali 85 Kali

2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

0,0002 0,0002

0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

0,00% 0,00%

0,00% 2,44% 2,44% 4,88% 4,88% 4,88%

XVIII Kepemudaan dan Olahraga

1 Jumlah organisasi pemuda

24 24 24 24 24 24 24 24

2 Jumlah organisasi olahraga

27 27 27 27 27 27 27 27

3 Jumlah kegiatan kepemudaan

7 7 7 7 7 7 7 7

4 Jumlah kegiatan olahraga

5 5 5 5 5 5 5 5

5 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

4

4

4

4

4

4

4

4

6 Lapangan olahraga 46

46

46

46

46

46

46

46


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



XIX Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

2

1

6

12

18

24

30

30

2 Kegiatan pembinaan politik daerah

1

1

5

10

15

20

25

25

3 Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik

95 100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat

5 Persentase korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap

- - 27 41 54 67 80 80

6 Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana

35 50 70 80 80 90 90 90

XX Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

0,69

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,10

2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

99,62

85,52

86,44

86,76

87,07

87,65

85,71

85,71

3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

2,37

2,34

2,38

2,42

2,45

2,49

2,52

2,52

4 Laju Pertumbuhan PDRB

4,89

-

5,39

5,42

5,61

5,89

6,07

6,07

5 Angka Kemiskinan 19,17

-

17,89

15,48

13,08

10,68

8,28

8,28

6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

di-bangun

dibangun

realisasi Pengem-bangan

Pengem- bangan

Pengem-bangan

Pengem- bangan

7 Penegakan PERDA 100 100 100 100 100 100 100 100

8 Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam)

3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 4 x

9 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keter tiban, ketentraman, keindahan) di Kab. (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

10 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)

0,996 0,856 0,864 0,876 0,871 0,873 0,876 0,876

11 Cakupan petugas Linmas (%)

20 30 40 50 60 60

12 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

0.00187

0.00187

0.003739

0.003739

0.004674

0.004674

0.006544

0.006544

13 Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)

6 13 19 25


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



14 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)

20

15 Cakupan sarana prasarana perkan toran pemerintahan desa yang baik (%)

75,19 75,19 78,95 82,71 84,59 86,45 88,35 88,35

16 Sistim Informasi Manajemen Pemda

5 5 1 1 1 1 1 5

17 Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda

57 2 32 35 20 32 30 149

18 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

19 Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN)

90 96,4 100 100 100 100 100 100

20 Pembinaan pelayanan publik

0 0 0 15 15 15 14 59

21 Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca


22 Meningkatnya jumlah PAD (Rp Milyar)

62,48 71,106

63,548 65,985 81,747 85,017 88,418 88,418

23 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah

7,35 6,59 5,68 5,68 6,78 6,77 6,76 6,76

24 Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu

ya ya ya ya ya ya Ya

25 Opini Laporan Keuangan

WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP

26 Prosentase penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat Kab Banjarnegara

85% 85% 87% 89% 91% 93% 95% 95%

27 Prosentase penyelesaian penanganan kasus

90% 92% 92% 94% 94% 96% 96% 96%

28 Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi

94% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 98%

29 Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

- 81,82 82 84 86 88 90 90

30 Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

65,22 66 68 70 72 74 78 78

31 Persentase Jumlah SKPD yang ber-SPIP

0 0 0 10 40 70 100 100


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



32 Rasio PNS Lulusan S1

33,51 36,87 40,16 43,00 46,46 49,98 53,57 53,57

33 Rasio PNS Lulusan S2/S3

1,56 1,68 1,79 1,84 1,98 2,07 2,20 2,20

34 Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim

59,39 59,51 60,12 66,26 71,17 76,07 80,98 80,98

35 Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur

64,71 55,81 51,43 69,23 83,33 90,91 100 100

36 Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis

6,80 7,56 8,31 8,96 9,74 10,53 10,87 10,87

XXI Ketahanan Pangan

1 Regulasi ketahanan pangan


2 Ketersediaan pangan utama

110,20 112,67 114,34 116,23 118,44 120,84 122,56 122,56

3 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

82,30 82,70 84 86 88 90

4 Ketersediaan Energi dan protein per kapita

- - 60 70 80 90

5 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

- - 60 70 80 90

6 Ketersediaan cadangan pangan

- - 30 40 50 60

7 Stabilisasi harga dan pasokan pangan

- - 60 70 80 90

8 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

- - 50 60 70 80

9 Penanganan Kerawanan Pangan

- - 30 40 50 60

XXII

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

57,10

65,84

65,90

66,00

66,05

66,10

66,15

66,15

2 Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi

13

13

13

15

17

19

21

21

3 PKK aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa

33,30 66,60 100,00 100,00 100,00

100,00

5 Posyandu aktif 81,97 82 85,80 89 89,42 93,31 97,45 97,45

6 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

20,00 33,00 33,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

XXIII Statistik

1 Buku ”kabupaten dalam angka”

1 dok 1 dok

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

2 Buku ”PDRB kabupaten”



No


Kinerja Pembangunan

Daerah



XXIV Kearsipan

1 Pengelolaan arsip secara baku

1,79% 2,99%

1,79% 5,36% 1,79% 5,36% 3,57% 3,57%

2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

1 keg - - 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg

XXV Komunikasi dan Informatika

1 Jumlah jaringan komunikasi

7,11 7,13 7,13 7,23 7,28 7,29 7,29 7,29

2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

0,0112 0,0134

0,0095 0,009 0,0084 0,0078 0,0078 0,0078

3 Jumlah surat kabar nasional/lokal

6 7 7 7 7 7 7 7

4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal

13 13 14 14 14 14 15 15

5 Web site milik pemerintah daerah

3 9 10 11 12 13 14 14

6 Pameran/expo 26 36 41 46 51 56 61 61

7 Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi nasional melalui:

a. Media massa seperti majalah , radio dan televisi

8 10 12

b. Media baru seperti website

setiap hari

c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat

12

d. Media interpersonal seperti sarasehan ceramah / diskusi dan loka karya

8 10 12

8 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan

50

XXVI Perpustakaan

1 Jumlah perpustakaan

1 1 1 1 1 1 1 1

2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)

4,72 3,51 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 4,70

3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

38,47 34,20 36,92 37,40 37,59 37,78 37,96 37,96


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



Fokus Layanan Urusan Pilihan

I Pertanian

1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

- Produktivitas padi (kw/ha)

55.69 61.14 61,24 61.50 61.85 62.12 62.47 62.47

- Produktivitas Jagung (kw/ha)

41.89 44.16 45.00 45.85 46.90 47.50 48.20 48.20

- Produktivitas Kedelai (kw/ha)

7.84 9.58 10,00 10,53 11,20 11,65 12,20 12,20

Produktivitas Tanaman Hortikultura

- Durian (kg/pohon) 21.63 52.40 24,98 28,73 33,04 38,00 43,69 43,69

- Salak (kg/pohon) 15.36 17.73 15,67 15,83 15,98 16,14 16,30 16,30

- Pisang (kg/pohon) 34.51 43.12 38,78 41,10 43,57 46,18 48,95 48,95

- Kentang (kw/ha) 149.36 136.65

164.67 172.90 181.55 190.63 200.16 200.16

2 Kontribusi sektor pertanian/peternakan/perikanan terhadap PDRB

35,85 35,59 35.23 34.88 34.53 34.19 33.85 33,85

3 Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian

33,36

33,03

32,70

32,37

32,05

31,73

31,41

31,41

4 Jumlah Populasi Ternak

- Sapi

41.842

34.320

34.835

35.357

35.888

36.426

36.972

36.972

- Sapi Perah

42

2.867

2.910

2.954

2.998

3.043

3.089

3.089

- Kambing

184.847

185.056

188.75

7

192.53

2

196.38

3

200.31

1

204.31

7

204.31

7

- Domba

108.318

108.915

110.00

4

111.10

4

112.21

5

113.33

7

114.47

1

114.47

1

5 Prosentase Keberhasilan Inseminasi Buatan

- Perbandingan Jmlh Kelahiran dengan Pemakaian Semen

59,72 69,17 69,86 70,56 71,27 71,98 72,70

72,70

6 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

4.38% 4.46% 4.46% 4.50% 4.50% 4.60% 4.60%

7 Produktivitas perkebunan

Kopi Robusta (ton/ha) 0,36 0,36 0,36 0,4 0,45 0,5 0,55 0,55

Kopi Arabika (ton/ha) 0,23 0,17 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4

Kelapa Dalam (ton/ha) 0,77 0,77 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,78

Kepala Deres (ton/ha) 8,4 8,08 8 8,2 8,4 8,6 8,8 8,8

Teh (ton/ha) 1,16 1 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4

Karet (ton/ha) 0,16 0,19 0,26 0,31 0,31

Tebu (ton/ha) 70 75 80 80 80 80

8 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

65,00

71,50

76,51

79,57

81,95

84,41

86,10

86,10

9 Cakupan bina kelompok petani (%) 9,97 12,47 15,06

17,66

20,26

22,86

25,45

25,45


No





II Kehutanan

1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3.82%

5,59%

4.57% 4.39% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33%

2 Kerusakan Kawasan Hutan

0,00% 2,18%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

0.64% 0.66% 0.66% 0.67% 0.67% 0.68% 0.68%

III Energi dan Sumber Daya Mineral

1 Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan

26,00 62,00 69,00 76,00 83,00 90,00 97,00 97,00

2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

0,53 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54

3 Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi

60 60 60 60 110 110 170 170

4 Pemanfaatan potensi gas rawa

25 35 35 60 85 110 235 235

IV Pariwisata

1 Kunjungan wisata (%) 126,8 115,3 100 100 100 100 100 100

2 Pendapatan sektor pariwisata (%)

100,58 102,47 100 100 100 100 100

100

V Kelautan dan Perikanan

1 Produksi perikanan (ton)

6.524,95 7.051,00

9.009,95

10.967,94

13.308,93

16.453,66

20.254,07

20.254,07

2 Konsumsi ikan (kg/Kpt/th)

11,93 10,74 11,81

12,88 13,91 14,88 15,77 15,77

3 Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan

21.25 18.97 20.00 20.73 22.05 22.73 24.00

24.00

4 Produksi perikanan tangkap (ton)

1.081,40 1.257,00 1.282,00 1.308,00 1.334,00 1.360,70 1.381,40 1.381,40

VI Perdagangan

1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

13,56 13,63 13,56 13,62 13,71 13,76 13,82 13,82

2 Ekspor Bersih Perdagangan (Rp 000.000)

24.775 24.77

5 25.518 26.284 27.073 27.885 28.722 28.722

3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

8.726 9.162 9.620 10.101 10.660 11.193 11.753 11.753

VII Perindustrian

1 Kontribusi sektor

Industri terhadap PDRB

12,73 11,51 12,74 12,76 12,77 12,78 12,79 12,79

2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

2,02 2,21 3,41 2,64 2,89 3,16 3,46 3,46

3 Pertumbuhan Industri 19.083 19.273

19.551 19.829 20.107 20.385 20.663 20.663

4 Cakupan bina kelompok pengrajin

8.041 8.362

8.442 9.445 10.673 12.167 13.870 13.870

VIII Ketransmigrasian

1 Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)

5 35 35 35 35 35 35 175


10.3. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi,

kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (competitiveness)

merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan

pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan

pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan

yang tinggi dan berkelanjutan.

Aspek daya saing terdiri dari fokus kemampuan ekonomi

daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim

berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.


Aspek Daya Saing

No


Kinerja Pembangunan

Daerah



Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

II Pertanian

1 Nilai tukar petani

- NTP Petani Tan. Pangan & Hortikultura

143.97

147.00

147.73

148.47

149.21

149.96

150.71

150.71

- NTP Peternakan 196.67

192.02

192.98

193.94

194.91

195.89

196.87

196.87

- NTP Perikanan 101.02

102.21

102.72

103.23

103.75

104.27

104.79

104.79

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

I Perhubungan

1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0,73 0,65 0,59 0,53 0,49 0,45 0,42 0,42

2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

947.965 928.122 929.005 882.554 838.427 796.505 756.680 756.680

3 Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

947.965 928.122 929.005 882.554 838.427 796.505 756.680 756.680

II Penataan Ruang

1 Ketaatan terhadap RTRW

100 100 100 100 100 100

III Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Jumlah bank 33 34 37 39 42 44 46 46

2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi

2 3 3 3 3 3 3 3

3 Jenis, kelas dan jumlah restoran

10,34% 10,34%

10,34% 10,00% 10,00% 9,68% 9,68% 9,68%


No


Kinerja Pembangunan

Daerah



Fokus Iklim Berinvestasi

I Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Angka kriminalitas 355 225 240 250 270 280 280 280

2 Jumlah demonstrasi 5 5 6 6 8 8 10 10

3 Lama proses perijinan

HO 3 hari 3 hari

3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari

IMB 3 hari 3 hari


SIUP 1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

Penggunaan Alun-alun

3 hari 3 hari


4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

34 34 34 35 35 35 35 35

5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

2

-

3 4 5 5 5 5

6 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

- - 20 40 60 80 100 100

Fokus Sumber Daya Manusia

I Ketenagakerjaan

1 Rasio lulusan S1/S2/S3

108,97 114,17

119,37

124,57

129,77

134,97

140,17

140,17

2 Rasio ketergantungan

39,75

38,90

38,05

37,20

36,35

35,50

34,65

34,65

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2011 - 2016 X - 1

BAB X

KAIDAH TRANSISI DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah selama

lima tahun mendatang, yang dalam penyusunannya mengacu

pada RPJMN Tahun 2010-2014 dan RPJPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2005-2025. RPJMD ini sekaligus

merupakan pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan

Renstra-SKPD, yang selanjutnya pada setiap tahun dalam

kurun waktu 2011-2016 akan dijabarkan menjadi RKPD


Pedoman transisi yang disusun secara terpadu dalam

RPJMD 2011-2016 ini dimaksudkan untuk menjaga

kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan

dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk

tahun anggaran 2017. Program pembangunan daerah tahun

transisi (2017) perlu disusun untuk membantu Bupati/Wakil

Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masa

jabatan periode 2016-2021, khususnya perencanaan tahunan

pada tahun 2017, baik RKPD maupun APBD Tahun 2017.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 yang

telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap

pemangku kepentingan, terutama unsur pemerintah maupun

unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan,

partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu

kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-

2016 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara dan seluruh pemangku kepentingan

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2011 - 2016 X - 2

(stakeholders) berkewajiban untuk melaksanakan program-

program RPJMD dengan sebaik-baiknya.


Banjarnegara, berkewajiban untuk menyusun Renstra-

SKPD dengan berpedoman pada RPJMD yang nantinya

akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja-SKPD.


Banjarnegara berkewajiban menjamin konsistensi antara

dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah,

Kabupaten Banjarnegara, dan Sektoral. RPJMN Tahun

2010-2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-

2013.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan

RPJMD, Bappeda Kabupaten Banjarnegara berkewajiban

untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2012 sampai tahun 2016, baik dalam

mekanisme evaluasi tahunan maupun lima tahunan.

5. Substansi RPJMD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,

baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran (1 tahun)

maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Daerah (lima

tahun).

BUPATI BANJARNEGARA

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Documents

peraturan daerah kabupaten banjarnegara nomor 2 tahun 2012