Embed Size (px)
Citation preview
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DI KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI KUNINGAN,
Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan saranamewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis,sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadapkebijakan publik;
b. bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memperolehinformasi publik sepanjang informasi publik yang hendakdiperolehnya tersebut bukan informasi yang dilarang olehperaturan perundang-undangan untuk diberikan, ataudiumumkan kepada masyarakat, karena jika diberikan ataudiumumkan akan membahayakan kepada kepentingan publikatau meresahkan kehidupan masyarakat;
c. bahwa keterbukaan informasi publik diarahkan kepadapenyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kuningan yangbaik, yang memperhatikan nilai-nilai agama, moral dan sosialyang hidup dan berkembang di Kabupaten Kuningan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Keterbukaan Informasi Publik dalam PenyelenggaraanPemerintahan Kabupaten Kuningan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaBarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakartadan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851);
2
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang KemerdekaanMenyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AzaziManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3887);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4846);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan AtasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala DaerahKepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan InformasiLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5149);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
22. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata CaraPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
4
Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas DalamPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah KabupatenKuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKuningan Nomor 70);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KuninganNomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASIPUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIKABUPATEN KUNINGAN.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKuningan.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara UrusanPemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
5
NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri SekretariatDaerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan memberikaninformasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, faktamaupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibacayang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai denganperkembangan teknologi informasi dan komunikasi secaraelektronik ataupun non elektronik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik dan BadanPublik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara danpenyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah dan/ataupenyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sertainformasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan pemerintahandaerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Badan Publik Lainnya adalah Badan Usaha Milik Daerah danorganisasi non pemerintah termasuk partai politik dan badan lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yang berada di daerah sepanjangsebagian atau seluruh dananya bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,dan/atau luar negeri.
12. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untukmenduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan PublikDaerah dan Badan Publik Lainnya.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnyadisingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalampengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di PemerintahanDaerah.
14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakaninformasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau BadanHukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publiksebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
16. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah lembaga mandiriyang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik yangterjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat melalui mediasi dan/atauajudikasi non-litigasi menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku, selanjutnya disebut Komisi Informasi Provinsi.
6
17. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antaraBadan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya dan penggunainformasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh danmenggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antarapara pihak yang dibantu oleh Komisi Informasi Provinsi sebagaipihak ketiga netral.
19. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publikantara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Provinsi .
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukumatau Badan Publik Daerah serta Badan Publik Lainnyasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
21. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapatdiakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Daerah ini.
22. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasisebagai Informasi yang dikecualikan berdasarkan PeraturanDaerah ini.
23. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensiyang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakatdengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutupinformasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besardaripada membukanya atau sebaliknya.
24. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatuinformasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh PemohonInformasi Publik.
25. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang ataubadan hukum perdata atas beban Badan Publik dan Badan PublikLainnya berdasrkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negarakarena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
BAB IIASAS DAN TUJUAN
Bagian KesatuAsas
Pasal 2
(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses olehsetiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yangdikecualikan.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.(3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon
informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yangcepat dan tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana.
(4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai denganUndang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkanpada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatuinformasi diberikan kepada masyarakat serta setelahdipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi
7
publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripadamembukanya atau sebaliknya.
Bagian KeduaTujuan
Pasal 3
Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah adalah untuk memberikan dan menjamin haksetiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:
a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana danproses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilankebijakan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankeputusan publik;
c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baikyaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;
d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalammemberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publikyang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraanpemerintahan daerah.
BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIKSERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN
PUBLIK LAINNYA
Bagian KesatuHak Pemohon Informasi Publik
Pasal 4
(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai denganketentuan Peraturan Daerah ini.
(2) Setiap orang berhak :
a. melihat dan mengetahui informasi publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umumuntuk memperoleh informasi publik;
c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonansesuai dengan Peraturan Daerah ini.
(3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukanpermintaan informasi publik disertai alasan permintaantersebut.
(4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatanke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publikmendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuanPeraturan Daerah ini.
8
Bagian KeduaKewajiban Pengguna Informasi Publik
Pasal 5
(1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publiksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumberdarimana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakanuntuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan publikasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KetigaHak Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya
Pasal 6
(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhakmenolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuaidengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhakmenolak memberikan informasi apabila tidak sesuai denganketentuan Peraturan Daerah ini.
(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan PublikDaerah dan Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah :
a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindunganusaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan
e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belumdidokumentasikan oleh Badan Publik.
(4) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian KeempatKewajiban Badan Publik Daerah
Pasal 7
Badan Publik Daerah wajib :
a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimanadiatur di dalam Peraturan daerah ini;
b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dandokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik danefisien;
c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasionallayanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DaftarInformasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
9
e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugasdan tanggungjawab serta wewenangnya;
f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik,termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiapkantor Badan Publik, serta situs resmi;
g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layananinformasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan olehPemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layananInformasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini sertamenyampaikan salinan laporan kepada Komisi InformasiProvinsi ; dan
k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaanlayanan informasi Publik.
Bagian KelimaKewajiban Badan Publik Lainnya
Pasal 8
Badan Publik Lainnya wajib :
a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan InformasiPublik yang berada di bawah kewenangannya kepada PemohonInformasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuaidengan ketentuan perundang-undangan;
b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidakmenyesatkan;
c. membangun dan mengembangkan sistem Informasi dandokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik danefisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
d. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugasdan tanggungjawab serta wewenangnya sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku pada BadanPublik Lainnya;
e. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yangdiambil untuk memenuhi hak setiap orang atas InformasiPublik;
f. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e antara lainmemuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya,dan/atau pertahanan keamanan negara;
g. dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana pada huruf asampai huruf d, Badan Publik Lainnya dapat memanfaatkansarana dan/atau media elektronik dan non –elektronik.
10
BAB IVINFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA
Bagian KesatuInformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Pasal 9
(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajibmengumumkan informasi publik secara berkala dan sesuaidengan standar layanan informasi publik sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik Daerah danBadan Publik Lainnya;
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan PublikDaerah dan Badan Publik Lainnya terkait;
c. Informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik Daerahdan Badan Publik Lainnya terkait;
d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-ungdangan.
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi Publiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat6 (enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudahdijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudahdipahami.
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukanlebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan PublikDaerah dan Badan Publik Lainnya memberikan danmenyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur denganPetunjuk Teknis Komisi Informasi Provinsi.
Bagian KeduaInformasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Pasal 10
(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajibmengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapatmengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudahdijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudahdipahami.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban badan publiksebagaimana diaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturPeraturan Bupati.
11
Bagian KetigaInformasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 11
(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajibmenyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi :
a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawahpenguasaannya, tidak termasuk informasi yangdikecualikan;
b. Hasil keputusan Badan Publik Daerah atau Badan PublikLainnya dan pertimbangannya;
c. Seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan Badan Publik Daerah dan BadanPublik Daerah dan Badan Publik Lainnya;
e. Perjanjian Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnyadengan pihak ketiga;
f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publikdalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik Daerah dan BadanPublik Lainnya yang berkaitan dengan pelayananmasyarakat dan/atau;
h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publiksebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagimasyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/ataupenyelesaian sengketa dinyatakan sebagai informasi publikyang dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaankewajiban Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnyamenyediakan informasi publik yang dapat diakses olehPengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur Petunjuk Teknis Komisi InformasiProvinsi .
Bagian KeempatInformasi yang Wajib Diumumkan Oleh Badan Publik Daerah dan
Badan Publik Lainnya
Pasal 12
(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajibmengumumkan layanan informasi setiap tahun anggaranberakhir, yang meliputi :
a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dan Badan PublikLainnya dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;
d. Alasan penolakan permintaan informasi.
(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajibmembuat dan menyediakan laporan layanan informasi publikkepada Komisi Informasi Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulansetelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
12
(3) Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standarprosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagiandari sistem informasi dan dokumentasi sesuai denganperaturan perundang-undangan.
(4) Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati.
Bagian KelimaInformasi Publik yang Wajib Disediakan oleh Unsur-Unsur Badan
Publik Lainnya
Paragraf KesatuInformasi Publik yang Wajib Disediakan oleh Badan Usaha Milik
Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya yang Dimiliki olehPemerintah Daerah
Pasal 13
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha MilikDaerah dan/atau Badan Usaha Lainnya yang dimiliki olehPemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah :
a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jeniskegiatan usaha jangka waktu pendirian dan permodalansebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
b. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan anggotadewan komisaris perseroan;
c. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugidan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telahdiaudit;
d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkatkredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewanpengawas dan direksi;
f. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
g. Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbukasebagai informasi publik;
h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baikberdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
i. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
l. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajibanpelayanan umum atau subsidi;
m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa;
n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yangberkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
13
Paragraf KeduaInformasi Publik Wajib disediakan oleh Partai Politik
Pasal 14
Informasi Publik wajib disediakan oleh Partai Politik dalamPeraturan Daerah ini adalah :
a. Asas dan tujuan;
b. Program umum dan kegiatan partai politik;
c. Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;
e. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. Keputusan-keputusan partai;
g. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
BAB VINFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 15
Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib membukaakses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkaninformasi publik kecuali :
a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepadaPemohon Informasi Publik dapat menghambat prosespenegakan hukum yaitu informasi yang dapat :
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatutindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan pelapor, saksi dan/ataukorban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan danpenanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegakhukum dan/atau keluarganya;
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atauprasarana penegak hukum.
b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentinganperlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungandari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanandan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaandaerah;
14
e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi publik dapat merugikan ketahananekonomi nasional sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi publik dapat merugikan kepentinganhubungan luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan;
g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isiakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhirataupun wasiat seseorang;
h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasiapribadi yaitu :
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fsikdan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bankseseorang;
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitandengan kegiatan dengan kegiatan satuan pendidikan formaldan satuan pendidikan nonformal.
i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerahatau Intra Badan Publik Daerah dan antar Badan PublikLainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurutsifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasiatau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
Pasal 16
(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikanadalah informasi berikut :
a. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran ataupunbentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikatmaupun mengikat kedalam atupun ke luar sertapertimbangan pertimbangan lembaga penegak hukum;
b. Rencana pengeluaran tahunan laporan keteranganpertanggungjawaban Bupati.
(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 huruf g, antara lain apabila :a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan
tertulis dan/atau;b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam
jabatan-jabatan publik.(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di
pengadilan, Kepala Kepolisian Kabupaten Kuningan, KejaksaanNegeri Kabupaten Kuningan dan/atau Pimpinan LembagaNegara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan olehPeraturan Perundang-undangan dapat membuka informasi
15
yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i danhuruf j.
(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukanpermintaan izin kepada pejabat yang berwenang sesuaiketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat(4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yangberkaitan dengan keuangan atau kekayaan Negara/Daerah dipengadilan, permintaan izin diajukan oleh Pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.
(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), danayat (5) pemberiannya diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(7) Dengan mempertimbangkan ketahanan dan keamanan daerahdan kepentingan umum, Bupati dapat menolak permintaaninformasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), ayat (4) dan ayat (5).
BAB VIPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian KesatuPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Badan Publik Daerah
Pasal 17
(1) Pemerintahan Daerah dalam mengelola pelayanan informasidan dokumentasi di daerah menetapkan Pejabat PPID.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat padapejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsipelayanan informasi.
(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehBupati.
Pasal 18
(1) PPID sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 bertanggungjawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPIDPembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja PerangkatDaerah dan/atau Pejabat Fungsional.
Bagian KeduaPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Badan Publik Lainnya
Pasal 19
(1) Badan Publik Lainnya dalam mengelola pelayanan informasidan dokumentasi di daerah menetapkan Pejabat PPID.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat padapejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsipelayanan informasi.
16
(3) PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Badan PublikLainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Badan Publik Lainnya terkait.
Bagian KetigaTanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Publik Daerah
Pasal 20
PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawab di bidanglayanan informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan,pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
Pasal 21
(1) PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawabmengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasianseluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik Daerah.
(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud padaayat (1), PPID pada Badan Publik Daerah bertugasmengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publiksecara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi
Publik.(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPID pada Badan Publik Daerah bertugasmengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasaioleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik Daerah dalamrangka pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publiksetelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masingunit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalamsebulan.
(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan dibidang kearsipan.
Pasal 22
(1) PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawabmengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruhInformasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik Daerahyang dapat diakses oleh publik.
(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud padaayat (1), PPID pada Badan Publik Daerah bertugasmengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan InformasiPublik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
(3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPIDpada Badan Publik Daerah bertugas untukmengkoordinasikan:a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara
efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;dan
b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yangbaik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan
17
penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduksetempat.
(4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID padaBadan Publik Daerah bertugas:a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat
diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagaiunit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonanInformasi Publik;
b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbulsebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-UndangKeterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakanInformasi Publik tertentu dikecualikan;
c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publiksecara jelas dan tegas, dalam hal permohonan InformasiPublik ditolak;
d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yangdikecualikan beserta alasannya; dan
e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/ataupetugas informasi dalam rangka peningkatan kualitaslayanan Informasi Publik.
(5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayananInformasi Publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugasmengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatandiproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabilapermohonan Informasi Publik ditolak.
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID padaBadan Publik Daerah berwenang :
a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publikdalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atautidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimanadiatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan InformasiPublik;
c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabilaInformasi Publik yang dimohon termasuk informasi yangdikecualikan/rahasia dengan disertai alasan sertapemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untukmengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat,memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publiksecara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulandalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/ataupetugas informasi.
Bagian KeempatTanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Publik Lainnya
Pasal 24
(1) PPID pada Badan Publik Lainnya bertanggungjawab di bidanglayanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan,pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan InformasiPublik.
18
(2) PPID pada Badan Publik Lainnya bertugas melakukanpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayananInformasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,PPID padaBadan Publik Lainnya berwenang :a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di dalam
organisasinya dalam melaksanakan pelayanan InformasiPublik;
b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publikatau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensisebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-UndangKeterbukaan Informasi Publik;
c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulisapabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasiyang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan sertapemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohonuntuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
Pasal 25
Tata kerja PPID pada Badan Publik Daerah dan pada Badan PublikLainnya diatur lebih lanjut Peraturan Bupati.
Bagian KelimaPengujian tentang Konsekuensi oleh PPID pada Badan Publik
Daerah dan Badan Publik Lainnya
Pasal 26
PPID pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajibmelakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 dengan seksama dan penuh ketelitan sebelummenyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diaksesoleh setiap orang.
Pasal 27
(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a,huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak bersifatpermanen.
(2) Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujiantentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasidiberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksamabahwa menutup Informasi Publik dapat melindungikepentingan yang lebih besar daripada membukanya atausebaliknya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian informasi danjangka waktu pengecualiannya diatur dengan PeraturanBupati.
19
BAB VIIMEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Pasal 28
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukanpermintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada BadanPublik secara tertulis atau tidak tertulis.
(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat PemohonInformasi Publik, subjek dan format informasi serta carapenyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon InformasiPublik.
(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaanInformasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
(4) Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaanpermintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saatpermintaan diterima.
(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung ataumelalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saatpenerimaan permintaan.
(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengirimannomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan denganpengiriman informasi.
(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanyapermintaan, Pejabat Publik yang bersangkutan wajibmenyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya
ataupun tidak;b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang
menguasai informasi yang diminta apabila informasi yangdiminta tidak berada di bawah penguasaannya dan BadanPublik yang menerima permintaan mengetahui keberadaaninformasi yang diminta;
c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertaidengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerahini;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagiandicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yangdikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebutdapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan;dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasiyang diminta.
(8) Pejabat Publik bersangkutan dapat memperpanjang waktuuntuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnyadengan memberikan alasan secara tertulis.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaaninformasi kepada Badan Publik dan Badan Publik Lainnyadiatur oleh Komisi Informasi Provinsi.
20
BAB VIIIKEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI PROVINSI
Bagian KesatuPengajuan Keberatan
Pasal 29
(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan baiktertulis maupun tidak tertulis dalam hal ditemukannya alasansebagai berikut :
a. penolakan atas permohonan Informasi Publik berdasarkanalasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9;
c. tidak ditanggapinya permohonan informasi Publik;d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana
yang diminta;e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataug. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini.(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID terkait.(3) PPID terkait memberikan nomor registrasi pada setiap
permohonan pengajuan keberatan yang diajukan kepadanyadalam buku registrasi keberatan.
(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapanhukum.
Pasal 30
(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajibmengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertaidengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dapatmenggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerimakeberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yangdimilkinya.
Pasal 31
Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut melaluiPeraturan Bupati.
Bagian KeduaTanggapan Atas Keberatan
Pasal 32
(1) Atasan PPID pada Badan Publik Daerah atau pimpinan BadanPublik Lainnya wajib memberikan tanggapan dalam bentukkeputusan tertulis yang disampaikan kepada PemohonInformasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yangmenerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
21
dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku registerkeberatan.
(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurang-kurangnya memuat :a. Tanggal pembuatan surat tanggapan keberatan;b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas
keberatan yang diajukan;d. Perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk
memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yangdiminta dalam hal keberatan diterima; dan
e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksudpada huruf d.
(3) PPID pada Badan Publik Daerah dan PPID pada Badan PublikLainnya wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusantertulis tersebut.
Pasal 33
(1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan ataupihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengankeputusan atasan PPID atau pimpinan Badan Publik Lainnyaberhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketaInformasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanyakeputusan atasan PPID atau pimpinan Badan Publik Lainnya.
(2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsidiatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi Provinsimengenai penyelesaian sengketa informasi.
Bagian KeduaPenyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Provinsi
Pasal 34
(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukankepada Komisi Informasi Provinsi sesuai dengankewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat ataupimpinan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proseskeberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalamwaktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerimanya tanggapan tertulis dari atasan atau pimpinanpejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
Pasal 35
(1) Komisi Informasi Provinsi harus mengupayakan penyelesaianSengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasinonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima permohonan penyelesaian Sengketa InformasiPublik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus)hari kerja.
22
Pasal 36
Putusan Komisi Informasi Provinsi yang berasal dari kesepakatanmelalui Mediasi bersifat final dan mengikat.
BAB IXHUKUM ACARA KOMISI
Bagian KesatuMediasi
Pasal 37
(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan parapihak dan bersifat sukarela.
(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukanterhadap pokok perkara dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, hurufc, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkandalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi.
Pasal 38
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi Provinsi berperansebagai mediator.
Bagian KeduaAjudikasi
Pasal 39
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasinonlitigasi oleh Komisi Informasi Provinsi hanya dapat ditempuhapabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis olehsalah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu ataupara pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
Pasal 40
(1) Sidang Komisi Informasi Provinsi yang memeriksa danmemutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisiatau lebih dan harus berjumlah gasal.
(2) Sidang Komisi Informasi Provinsi bersifat terbuka untukumum.
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16, maka sidang pemeriksaan perkarabersifat tertutup.
(4) Anggota Komisi Informasi Provinsi wajib menjaga rahasiadokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
23
Bagian KetigaPemeriksaan
Pasal 41
(1) Dalam hal Komisi Informasi Provinsi menerima permohonanpenyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi InformasiProvinsi memberikan salinan permohonan tersebut kepadapihak termohon.
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpimpinan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya ataupejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannyadalam proses pemeriksaan.
(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Komisi Informasi Provinsi dapat memutus untukmendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkankepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
Bagian KeempatPembuktian
Pasal 42
(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya harusmembuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabilamenyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya harusmenyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabilaPemohon Informasi Publik mengajukan permohonanpenyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
Bagian KelimaPutusan Komisi Informasi Provinsi
Pasal 43
(1) Putusan Komisi Informasi Provinsi tentang pemberian ataupenolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasiyang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini :a. membatalkan putusan atasan Badan Publik Daerah atau
putusan Badan Publik Lainnya dan memutuskan untukmemberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimintaoleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusanKomisi Informasi;
b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi pada Badan Publik Daerah dan atauputusan pimpinan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi pada Badan Publik Lainnya untuk tidakmemberikan informasi yang diminta sebagian atauseluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
24
(2) Putusan Komisi Informasi Provinsi tentang pokok keberatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sampaidengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini :a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannyasebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
b. memerintahkan Badan Publik Daerah dan Badan PublikLainnya untuk memenuhi kewajibannya dalam jangkawaktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah ini; atau
c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik Daerahdan pertimbangan pimpinan Badan Publik Daerah danpertimbangan pimpinan Badan Publik Lainnya ataumemutuskan mengenai biaya penelusuran dan/ataupenggandaan informasi.
(3) Putusan Komisi Informasi Provinsi diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkutinformasi yang dikecualikan.
(4) Komisi Informasi Provinsi wajib memberikan salinanputusannya kepada para pihak yang bersengketa.
(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatuperkara memilki pendapat yang berbeda dari putusan yangdiambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalamputusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusantersebut.
BAB XGUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
Bagian KesatuGugatan ke Pengadilan
Pasal 44
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usahanegara apabila yang digugat adalah Badan Publik Daerah.
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeriapabila yang digugat adalah Badan Publik Lainnya.
Pasal 45
(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satuatau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakantidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi InformasiProvinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerimanya putusan tersebut.
(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang diKomisi Informasi Provinsi dan di pegadilan bersifa tertutup.
25
Pasal 46
(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeridalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentangpemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atausebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintahberikut :
a. membatalan putusan Komisi Informasi Provinsi dan/ataumemerintahkan Badan Publik Daerah atau Badan PublikLainnya :1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang
dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi
yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau
memerintahkan Badan Publik Daerah atau Badan PublikLainnya :1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang
diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi
yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.(2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri
dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokokkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintahberikut :a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi atau pimpinan Badan Publik Lainnya yangberwenang untuk menjalankan kewajibannya sebagaimanaditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/ataumemerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberianinformasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik;c. memutuskan biaya penggandaan informasi;d. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri
memberikan salinan putusannya kepada para pihak yangbersengketa.
Bagian KeduaKasasi
Pasal 47
Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negaraatau pengadilan negeri dapat menajukan kasasi kepada MahkamahAgung paling lambat dalam waktu 14 (empat beas) hari sejakditerimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilannegeri.
26
BAB XIKETENTUAN PIDANA
Pasal 48
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publiksecara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 49
Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya yang berwenangyang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan,dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa InformasiPublik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkansecara serta merta. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saatdan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, danmengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidanakurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 50
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukummenghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumenInformasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindunginegara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umumdipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahundan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).
Pasal 51
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengaksesdan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yangdikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a,huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf jdipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengaksesdan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yangdikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c danhuruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).
Pasal 52
Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yangtidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagiorang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima jutarupiah).
27
Pasal 53
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam PeraturanDaerah ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksipidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.
BAB XIIPENYIDIKAN
Pasal 54
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan PemerintahDaerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untukmelakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yangberlaku.
(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini adalah :a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidanapelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadilebih lengkap dan jelas.
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatanyang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangpelanggaran tersebut.
d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran.
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ataudokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanatersebut.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan.k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikanhasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikpejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum AcaraPidana yang berlaku.
28
BAB XIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Kuningan.
Ditetapkan di KuninganPada tanggal 17-7-2014
BUPATI KUNINGAN,
TTD
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA
Diundangkan di KuninganPada tanggal 17-7-2014
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KUNINGAN,
TTD
YOSEP SETIAWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI ENOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
58/2014
29
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DI KABUPATEN KUNINGAN
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Fmenyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi danmemperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpaninformasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jaminanyang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi dijabarkan lebih lanjutdalam undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik,yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berlaku dalam lingkup seluruhwilayah Indonesia, sehingga segala hak dan kewajiban orang atas informasipublik atau pemohon dan pengguna informasi publik dan badan publik baikyang ada di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten yang ditetapkandalam undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut berlakusama secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun demikian,seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan kota/kabupatenmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, dan diberikan peluang jaminan keterbukaan informasipublik di daerah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah olehUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka dibuatlah Peraturan Daerah KabupatenKuningan tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam PenyelenggaraanPemerintahan di Kabupaten Kuningan ini.
Tujuan utama dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentangKeterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan diKabupaten Kuningan ini adalah untuk lebih meningkatkan kepercayaan publikterhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuningan danmemudahkan dalam mewujudkan dengan cara menyelenggarakanpemerintahan yang terbuka, transparan, bertanggungjawab sesuai denganprinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuningan yangdimaksudkan dalam peraturan daerah ini adalah segala macam tindakan ataukegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnyadalam membuat keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan danmelakukan perbuatan nyata yang bersifat umum maupun khusus, yang terkaitdengan pemeliharaan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di daerah,pengelolaan keuangan daerah, penyediaan dan pengelolaan keuangan daerah,penyediaan dan pengelolaan jasa di daerah dan kepentingan umum lainnya didaerah.
30
Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang menjalankan pemerintahan daerah menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistemdan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidaktermasuk ke dalam pengertian Badan Publik Daerah dalam Peraturan Daerahini adalah Lembaga-lembaga yudikatif/yudisial dan lembaga-lembaganegara/pemerintah lainnya yang ada di daerah yang merupakan instansivertikal.
Badan Publik lainnya adalah Badan Usaha Milik Daerah dan organisasinon pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, termasukpartai politik dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan Negara yang berada di daerah sepanjang sebagian atauseluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang berbagai hal terkait denganInformasi Publik yang harus diinformasikan atau diumumkan dan tidak diinformasikan atau tidak diumumkan, mekanisme memperoeh informasi publik,penyelesaian sengketa yang mencul terkait dengan informasi publik dansebagainya. Lingkup informasi publik yang diatur dalam Peraturan Daerah iniadalah informasi publik yang tersedia atau ada pada Badan Publik Daerah danBadan Publik Lainnya muncul dari tindakan dan kegiatannya yang tergolongpada penyelenggaraan pemerintaha daerah sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Daerah ini, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalamkonteks otonomi daerah dan tugas pembantuan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalamPeraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertiantentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindarikesalahpahaman dalam penafsirannya.
Pasal 2Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Cukup jelasAyat (3)
Yang dimaksud dengan cepat dan tepat waktu adalah pemenuhan ataspermintaan Informasi dilakukan sesuai dengan waktu yang senyatanyaditempuh berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.Yang dimaksud dengan cara sederhana adalah Informasi yang dimintadapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah jugadipahami.Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dikenakankepada pemohon informasi sesuai dengan biaya yang senyatanyadikeluarkan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya untukmendapatkan informasi yang diminta atau dimohon tersebut dengantetap memperhatikan standar biaya pada umumnya.
31
Ayat (4)Yang dimaksud dengan konsekuensi yang timbul adalah konsekuensiyang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Daerah ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu informasiyang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan padakepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapatdilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harusdirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.
Pasal 3Cukup jelas
Pasal 4Cukup jelas
Pasal 5Cukup jelas
Pasal 6Ayat (1)
Yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan sesuai denganperaturan daerah ini adaah ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 Peraturan Daerah ini.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerahini adalah tidak sesuai dengan seluruh ketentuan yang diatur dalamsemua pasal Peraturan Daerah ini.
Ayat (3)Huruf a
Yang dimaksud dengan membahayakan negara adalah bahayaterhadap bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dariancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebihlanjut mengenai informasi yang membahayakan Negara ditetapkanoleh Komisi Informasi Provinsi .
Huruf bYang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalahpersaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksidan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengancara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persainganusaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehatditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi .
Huruf cCukup jelas
Huruf dYang dimaksud dengan rahasia jabatan adalah rahasia yangmenyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik Daerah danBadan Publik Lainnya atau tugas negara lainnya yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundang-undangan.
Huruf eYang dimaksud dengan Informasi Publik yang diminta belum dikuasaiatau didokumentasikan adalah Badan Publik Daerah dan BadanPublik Lainnya secara nyata belum menguasai/ataumendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.
32
Pasal 7Cukup jelas
Pasal 8Cukup jelas
Pasal 9Ayat (1)
Yang diaksud dengan berkala adalah rutin, teratur, dan dalam jagkawaktu tertentu.
Ayat (2)Huruf a
Yang dimaksud dengan Informasi yang berkaitan dengan Badan PublikDaerah dan Badan Publik Lainnya adalah informasi yang menyangkutkeberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkupkegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publikyangsesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Huruf bYang dimaksud kinerja Badan Publik Daerah dan Badan PublikLainnya adalah kondisi Badan Publik Daerah dan Badan PublikLainnya yang bersangkutan yang meliputi hasil dan presasi yangdicapai serta kemampuan kerjanya.
Huruf cCukup jelas
Huruf dCukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4)Cukup jelas
Ayat (5)Cukup jelas
Ayat (6)Cukup jelas
Pasal 10Ayat (1)
Yang dimaksud dengan serta merta adalah spontan, pada saat itu juga.Ayat (2)
Cukup jelasAyat (3)
Cukup jelas
Pasal 11Cukup jelas
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13Cukup jelas
33
Pasal 14Yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifatnasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secarasukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untukmemperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 15Huruf a
Cukup jelasHuruf b
Cukup jelasHuruf c
Yang dimaksud dengan informasi yang terkait dengan sistempertahanan dan keamanan negara adalah informasi tentang :1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan : sistem komunikasi
strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan,pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komandodan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militeryang dgelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer,tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanangelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisisondisi fisik dan moral musuh;
3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alatpersenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alatpersenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, sertarancang bangun dan purwarupa persenjataan militer.
Pasal 16Cukup jelas
Pasal 17Cukup jelas
Pasal 18Cukup jelas
Pasal 19Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Cukup jelasAyat (3)
Cukup jelas
Pasal 20Cukup jelas
Pasal 21Cukup jelas
Pasal 22Cukup jelas
34
Pasal 23Cukup jelas
Pasal 24Cukup jelas
Pasal 25Cukup jelas
Pasal 26Cukup jelas
Pasal 27Cukup jelas
Pasal 28Cukup jelas
Pasal 29Ayat (1)
Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi atau pimpinan PPID sekurang-kurangnyaberisikan nama dan/atau instansi asal pengguna informasi, alasanmengajukan keberatan, tujuan menggunakan informasi, an kasus posisipermintaan Informasi dimaksud.Yang dimaksud dengan atasan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi atau pimpinan PPID adalah pejabat yang merupakanatasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dariatasan langsung pejabat yag besangkutan.Huruf a
Cukup jelasHuruf b
Cukup jelasHuruf c
Yang dimaksud dengan ditanggapi adalah respons dari Badan PublikDaerah atau Badan Publik Lainnya sesuai denganketentuan pelayananyang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.
Huruf dCukup jelas
Huruf eCukup jelas
Huruf fYang dimaksud dengan pengenaan biaya yang tidak wajar adalahbiaya yang ditetapkan oleh Badan Publik Daerah dan Badan PublikLainnya melampaui biaya yang senyatanya dikeluarkan untukmemperoleh informasi publik yang diminta oleh pemohon informasipublik.
Huruf gCukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4)Cukup jelas
35
Pasal 30Cukup jelas
Pasal 31Cukup jelas
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas
Pasal 34Cukup jelas
Pasal 35Cukup jelas
Pasal 36Cukup jelas
Pasal 37Cukup jelas
Pasal 38Cukup jelas
Pasal 39Cukup jelas
Pasal 40Cukup jelas
Pasal 41Cukup jelas
Pasal 42Cukup jelas
Pasal 43Cukup jelas
Pasal 44Ayat (1)
Gugatan terhadap Badan Publik Daerah yang terkait dengan KeputusanTata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negarasesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentangPeradilan Tata Usaha Negara.
Ayat (2)Gugatan terhadap Badan Publik Lainnya yang tidak menyangkutKeputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Negerisesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 45Cukup jelas
36
Pasal 46Cukup jelas
Pasal 47Cukup jelas
Pasal 48Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orangperseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik Daerahdan Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerahini.
Pasal 49Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yangdilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada :a. badan hukum, perseorangan, perkumpulan, atau yayasan;b. mereka yang memberikan perintah melakukan tindak pidana atau yang
bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atauc. kedua-duanya.
Pasal 50Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orangperseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan PublikDaerah atau Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam PeraturanDaerah ini.
Pasal 51Ayat (1)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orangperseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau BadanPublik Daerah atau Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Daerah ini.
Ayat (2)Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orangperseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau BadanPublik Daerah atau Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Daerah ini.
Pasal 52Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orangperseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau BadanPublik Daerah atau Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Daerah ini.
Pasal 53Cukup jelas
Pasal 54Cukup jelas
Pasal 55Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 2
37
