PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIMditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2014/Kab-Kota-Baru... · 2019. 2. 15. · BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam sekaligus

sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk

hidup lainnya yang harus selalu dijaga kualitasnya dan dilindungi dari pencemaran;

b. bahwa perlindungan dan pelestarian air atau

sumber air dari kerusakan atau gangguan yang

disebabkan tindakan manusia wajib dicegah dan ditanggulangi oleh karena itu perlu dilakukan

pengendalian terhadap aktivitas pembuangan air

limbah ke air atau sumber air;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin

Pembuangan Limbah Cair Ke Air Atau Sumber Air;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Nomor 1820);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2013);


Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);


Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik



Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5188);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik




Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan


-3-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3910);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau

Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik



14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas air Dan Pengendalian

Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan


15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);


tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik



tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,


Nomor 4858);

- 4 -

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik



20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang


Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);


tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan


22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,


Nomor 5285);

23. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 156);

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air

Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan

Pertambangan Batu bara;

25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air

Limbah Bagi Kegiatan Pemotongan Hewan;

26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi;


Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;


Nomor 04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri Minyak Goreng;

- 5 -

30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat

Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan

Lingkungan Hidup;



Limbah Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi;


Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 32);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten

Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor

06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22

Tahun 2014 tentang Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dan Pembuangan Air Limbah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun

2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);

- 6 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN

AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang lingkungan

hidup.

5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang

tidak berbadan hukum.

6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di

bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

7. Air limbah adalah adalah air yang berasal dari usaha

dan atau kegiatan berwujud cair.

8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas

dan dibawah permukaan, termasuk dalam

pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

9. Zat Radioaktif adalah zat yang mengandung inti

yang tidak stabil yang memancarkan partikel dari inti atom dan bersifat berbahaya jika tidak ditangani

sesuai dengan prosedur demikian dengan Limbah

radioaktif adalah jenis limbah yang mengandung atau terkontaminasi radionuklida pada konsentrasi

atau aktivitas yang melebihi batas yang diijinkan

(Clearance level) yang ditetapkan oleh Badan

Pengawas Tenaga Nuklir.

- 7 -

10. Baku mutu air limbah usaha dan atau kegiatan adalah ukuran batas atau kadar maksimum unsur

pencemar dan dan/atau jumlah unsur pencemar

yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah

yang akan dibuang atau dilepas ke air atau sumber air dari usaha dan atau kegiatan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang

selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dimaksudkan untuk melakukan pengendalian

terhadap pencemaran dari setiap kegiatan yang

melakukan pembuangan air limbah yang telah melalui proses pengolahan ke air atau sumber air.

(2) Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air

bertujuan agar air limbah yang dibuang ke air atau sumber air tidak mencemari air atau sumber air

tersebut sehingga tetap dapat dimanfaatkan secara

berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora,

fauna dan mikroorganisme yang terdapat di dalam

sumber-sumber air.

BAB III

PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 3

Setiap orang atau kegiatan yang akan membuang air

limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin tertulis

dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 4

Pemohon izin adalah setiap orang atau kegiatan yang

telah melakukan pengkajian dan memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

tentang Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dan

Pembuangan Limbah Cair.

- 8 -

Pasal 5

Persyaratan yang wajib dilengkapi untuk pengajuan

permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau

sumber air meliputi :

a. persyaratan administrasi :

1. mengisi formulir permohonan.

2. melampirkan copy :

a) identitas Kependudukan Pemilik Usaha dan Atau Kegiatan;

b) bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

c) dokumen AMDAL /UKL/UPL yang telah mencantumkan rencana pembuangan air

limbah ke air atau sumber air;

d) izin lingkungan atau surat kelayakan lingkungan;

e) surat izin lokasi;

f) surat izin gangguan;

g) izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. untuk Badan Usaha melampirkan copy :

a) Dokumen Akta Pendirian Badan Usaha;

b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

4. untuk Badan Usaha yang bergerak pada bidang pertambangan melampirkan copy dokumen

perizinan bidang pertambangan.

b. persyaratan teknis untuk pembuangan limbah cair ke air atau sumber air, meliputi :

1. gambar pemetaan dan keterangan lokasi,

meliputi :

a) lokasi pengolahan limbah cair;

b) lokasi pembuangan;

c) lokasi sumber air terdekat;

d) lokasi air atau sumber air kontrol.

2. deskripsi pelaksanaan pengolahan, meliputi :

a) teknologi pengolahan limbah cair yang

digunakan dan dilengkapi design konstruksi instalasi pengolahan limbah cair;

- 9 -

b) metode yang digunakan dalam pengolahan limbah cair untuk pencapaian mutu yang

dipersyaratkan dapat dibuang ke air atau

sumber air;

c) metode teknik penanganan untuk pembuangan hasil pengolahan limbah cair ke

air atau sumber air;

d) volume limbah cair yang diolah atau besaran presentase dari total air limbah yang

dihasilkan;

e) baku mutu air limbah usaha dan atau kegiatan yang akan diolah;

f) teknik penanggulangan pencemaran air dalam

keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya;

g) lokasi, teknik/metode, jenis parameter yang

dipantau terhadap media lingkungan;

h) hasil kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

Pasal 6

(1) Pengajuan permohonan dinyatakan diterima apabila

pemohon telah memenuhi semua ketentuan

persyaratan dan diberikan bukti penerimaan oleh Dinas/Badan yang ditunjuk.

(2) Pengajuan permohonan izin yang telah memenuhi

kelengkapan persyaratan oleh Dinas/Badan yang ditunjuk wajib segera disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

Proses perizinan dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diberikannya bukti

penerimaan pengajuan permohonan oleh Kepala

Dinas/Badan yang ditunjuk.

BAB V EVALUASI PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

(1) Setiap permohonan izin wajib dilakukan evaluasi.

(2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas/Badan dengan

lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi

bidang pengendalian dampak lingkungan berdasarkan penugasan oleh Bupati.

- 10 -

(3) Teknis dan Prosedur pelaksanaan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi Dinas/Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

PENERBITAN ATAU PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

Penerbitan atau penolakan pemberian izin oleh Bupati

berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari

Dinas/Badan yang bertanggungjawab melaksanakan evaluasi.

Pasal 10

(1) Sebelum diterbitkan izin, pemohon izin wajib menandatangani pernyataan.

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat klausul tentang :

a. bersedia mematuhi kewajiban yang telah

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan;

b. bersedia melakukan pembayaran ganti rugi dan

pemulihan kualitas air atau sumber air yang

tercemar akibat limbah cair yang dihasilkan dari usaha dan atau kegiatannya.

Pasal 11

(1) Penerbitan izin oleh Bupati untuk pembuangan air limbah yang mengandung radioaktif mengacu pada

rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang

bertanggungjawab di bidang tenaga atom.

(2) Pengolahan dan penanganan limbah cair yang

mengandung radioaktif mengacu pada Peraturan

Perundang-Undangan.

BAB VII

MASA BERLAKU IZIN DAN REGISTRASI ULANG

Pasal 12

(1) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun.

(2) Setiap 1 (satu) tahun wajib dilakukan registrasi ulang.

- 11 -

BAB VIII PENARIKAN IZIN

Pasal 13

(1) Izin dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin

melakukan :

a. pengalihan kepemilikan usahanya kepada pihak

lain;

b. pemindahan tempat/lokasi usaha; dan/atau

c. perubahan kegiatan atau bentuk usaha.

(2) Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib mengajukan izin baru.

BAB IX KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 14

(1) Setiap pemegang izin wajib untuk :

a. menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

b. melakukan pengolahan air limbah;

c. memenuhi mutu dan kuantitas air limbah yang

telah ditetapkan untuk boleh dibuang ke air atau sumber air;

d. memenuhi pembuangan air limbah sesuai

dengan prosedur yang telah ditentukan;

e. melakukan pemantauan mutu dan debit air

limbah;

f. pemeriksaan rutin pada sarana dan prasarana

peralatan pengolahan air limbah dan instalasi pembuangan air limbah;

g. melakukan swapantau;

h. melaksanakan penanggulangan keadaan darurat apabila terjadi pencemaran hingga pemulihan

kondisi lingkungan dan ekolingkungan secara

sistemik;

i. memberikan informasi yang benar dan akurat

kepada pejabat pemerintah yang melakukan

peninjauan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimuat dalam perizinan yang diberikan kepada

pemohon.

- 12 -

Pasal 15

(1) Setiap pemegang izin wajib memberikan laporan

hasil swapantau secara tertulis kepada Bupati

melalui Dinas/Badan yang lingkup

tanggungjawabnya meliputi bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

(2) Laporan wajib ditembuskan kepada Gubernur dan

Menteri.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam

setiap 3 (tiga) bulan.

(4) Bentuk dan tata cara pelaporan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Penghentian usaha atau kegiatan disebabkan karena

hal apapun tidak menghapus kewajiban untuk

menyelesaikan pengolahan air limbah yang akan dibuang ke air atau sumber air memenuhi baku

mutu yang telah ditetapkan.

(2) Limbah padat hasil produksi dari pengolahan limbah cair diselesaikan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan

jenis dan karakteristik limbah.

BAB X

LARANGAN

Pasal 17

(1) Setiap pemegang izin dilarang melakukan

pembuangan air hasil pengolahan limbah cair secara

sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.

(2) Setiap pemegang izin dilarang melakukan

pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas

kadar yang dipersyaratkan.

Pasal 18

Setiap pemegang izin dilarang tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan :

a. perubahan metode pengolahan dan atau perubahan

teknis penanganan limbah cair.

b. perubahan titik penataan karena adanya

penambahan sarana pengolahan (perubahan

treatment air limbah dibagian instalasi pembuangan air limbah/IPAL).

- 13 -

c. perubahan proses produksi atau teknologi proses

produksi pada kegiatan usaha yang bersifat

potensial mempengaruhi kualitas dan atau kuantitas

air limbah yang dihasilkan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan

pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam melaksanakan pengolahan limbah cair

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Untuk melaksanakan pengawasan Bupati

mengangkat Pejabatnya sebagai Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah.

(2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap

ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengolahan limbah cair dan pembuangan air dari

hasil pengolahan limbah cair ke air atau sumber air

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

berwenang :

a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio

visual, dan pengukuran;

b. meminta keterangan kepada masyarakat yang

berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat

pemerintahan setempat;

c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antaran lain

dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL,

data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;

d. memasuki tempat tertentu;

e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan

baku, dan bahan penolong;

f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi

pengolahan limbah;

- 14 -

g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;

h. serta meminta keterangan dari pihak yang

bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.

(4) Kewenangan membuat catatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) huruf c meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan atau

deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

pengawasan.

Pasal 21

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

(1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada

Pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

mencatat :

a. tanggal pelaporan;

b. waktu dan tempat;

c. peristiwa yang terjadi;

d. sumber penyebab;

e. perkiraan dampak.

(3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka

waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib

meneruskannya kepada Bupati.

(4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui

tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap

pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air.

(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati wajib memerintahkan

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk

menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.

- 15 -

Pasal 23

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan

tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Bupati dapat

melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab

usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 24

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau

pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan

kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada

Bupati.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 25

(1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan

yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal

16, Pasal 17 dan Pasal 18 Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat berupa :

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin;

d. pencabutan izin.

(3) Penjatuhan sanksi ditentukan sesuai dengan berat

dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

(4) Izin dapat dicabut secara langsung dalam hal diketahui dikemudian hari pemohon telah

menyampaikan data yang tidak benar sebagai

pemenuhan syarat permohonan pengajuan izin.

- 16 -

Bagian Kedua Paksaan Pemerintahan Atau Uang Paksa

Pasal 26

Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g atas kondisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bupati berwenang menerapkan paksaan pemerintahan atau

uang paksa.

Bagian Ketiga

Ganti Kerugian

Pasal 27

(1) Setiap pemegang izin yang melakukan perbuatan

melanggar hukum berupa pencemaran dan atau

perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian

pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti kerugian dan atau melakukan

tindakan tertentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa

atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas

tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah

Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

sekaligus merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan

Daerah yang diangkat oleh Bupati.

(3) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS

sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;

b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan

melakukan pemeriksaan saat itu ditempat;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan

memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;

- 17 -

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. memanggil seseorang untuk didengar dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan

dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. mengadakan penghentian penyidikan setelah

mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak Pidana dan selanjutnya

melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan

keluarganya.

BAB XV

SANKSI PIDANA

Pasal 29

Setiap pelanggaran hukum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dipidana

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-Undangan

lainnya.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu Dokumen Administrasi Persyaratan Mengajukan Izin

Pasal 30

(1) Untuk usaha kecil dan menengah yang membuang

air limbah dalam jumlah kecil dan karakteristik air limbah mempunyai potensi pencemaran air rendah

persyaratan perizinan dapat disederhanakan

termasuk pemberian bantuan dari Dinas/Badan dalam pengkajian dan bentuk penanganan air

limbah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Limbah Domestik dan Limbah Fasilitas Sarana

Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengelolaan

dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah

tangga.

- 18 –

(2) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan

membangun sarana dan prasarana pengelolaan

limbah rumah tangga terpadu.

(3) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan melalui

kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan

pengelolaan limbah fasilitas sarana pelayanan

kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan limbah fasilitas

sarana pelayanan kesehatan diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terhadap limbah rumah tangga

berupa tinja/urine, air sabun atau deterjen

pembersih wajib dialirkan kedalam septik tank.

(2) Ketentuan septik tank sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang

Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga

Penentuan Baku Mutu Air Limbah

Pasal 34

(1) Bupati menentukan baku mutu air limbah yang

diizinkan untuk dapat dibuang ke media lingkungan

berupa air atau sumber air dalam wilayah daerah.

(2) Dalam hal belum dapat ditentukan oleh Bupati

maka nilai baku mutu air limbah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai baku mutu ditingkat provinsi atau skala nasional.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Setiap izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan

daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan

habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Daerah ini.

- 19 -

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. semua ketentuan peraturan pelaksanaan didaerah

yang mengatur tentang pembuangan air limbah ke air

atau sumber air yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan

belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini;

b. peraturan daerah yang telah ada mengatur tentang pembuangan air limbah ke air atau sumber air

dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru

pada tanggal 18 November 2014

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru

pada tanggal 18 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

TAHUN 2014 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN : (173 /2014)

- 1 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE AIR ATAU SUMBER AIR

I. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup

orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat

bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat

dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air

yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau

pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi

alamiahnya.

Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air

di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian

pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga

akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia

serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan

menurunkan dayaguna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan

menurunkan kekayaan sumber daya alam (natural resources depletion).

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting

maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan

memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan.

Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan

dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap

berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang

berkelanjutan.

- 2 -

Kabupaten Kotabaru saat ini masih kekurangan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, seiring hal tersebut

pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat dan usaha

industri dari skala kecil hingga besar bertumbuhan. Sumber-sumber

air dalam wilayah akan terancam begitupun dengan kegiatan eksploitasi pertambangan yang menghasilkan limbah cair sangat besar

akan mengganggu lingkungan. Pembuangan limbah cair ke air atau

sumber air selama ini masih belum diatur secara khusus sehingga akan melemahkan posisi Pemerintah Daerah dalam upaya

pengendalian lingkungan dan penegakan hukum. Dalam rangka

menguatkan upaya pengedalian lingkungan diperlukan adanya peraturan daerah tentang izin pembuangan limbah cair ke air atau

sumber air.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Formulir permohonan perizinan didalamnya memuat informasi

tentang:

a) Identitas pemohon izin. b) Ruang lingkup air limbah yang akan dimohonkan izin.

c) Sumber dan karakteristik air limbah.

d) Sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dibuang.

e) Debit, volume dan kualitas air limbah.

f) Lokasi titik penaatan dan pembuangan air limbah. g) Jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya.

h) Jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan.

i) Hasil pemantauan kualitas sumber air. j) Sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Hasil kajian sekurang-kurangnya memuat pengaruh terhadap

pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan pengaruh terhadap kesehatan

masyarakat.

- 3 -

Ayat (2) Dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan publik perizinan

dan menciptakan good governance, terhadap pemenuhan

persyaratan pengajuan permohonan izin pemanfaatan air limbah

ke air atau sumber air pada dasarnya merupakan kelanjutan dari izin pengkajian dimana persyaratan administrasi dan teknis

telah diajukan, dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya

pengulangan pemenuhan persyaratan yang tidak semestinya, selain itu akan lebih efisien dan menghindari penumpukan

dokumen yang sama atau dapat terjadi pemprakarsa melakukan

perubahan dokumen untuk tujuan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dimaksudkan ketentuan teknis ini diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kedudukannya, dimana pengaturan ini

sekurang-kurangnya memuat pengaturan tentang teknis,

meliputi : a. Pengecekan ulang dokumen yang diajukan;

b. Kewajiban pemprakarsa melakukan presentasi tertulis dan

lapangan; c. Verifikasi teknis untuk mengetahui kelayakan teknis dari

permohonan izin;

d. Evaluasi terhadap muatan teknis laporan hasil pengkajian dan ketepatan teknis analisis dan teknis evaluasi data;

e. Evaluasi terhadap kesesuaian muatan laporan hasil

pengkajian dengan persyaratan dalam persetujuan pengkajian yang meliputi media yang harus dipantau,

parameter yang harus dipantau dan metode analisis;

f. Pengecekan kelapangan untuk membuktikan kesesuaian

dengan laporan hasil, kondisi titik pemantauan; g. Pengambilan sampel serta pengujiannya pada laboratorium

untuk mencari indikasi ada tidak pencemaran terjadi;

h. Penyusunan rekomendasi kepada Bupati.

- 4 -

Ayat (4) Evaluasi dimaksudkan meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Evaluasi Administrasi

Evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk

memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap. Selain kelengkapan formulir, dokumen perizinan terkait dan

dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lain

yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, juga harus dipastikan bahwa permohonan izin sudah melampirkan

kajian pembuangan air limbah. Evaluasi hanya bersifat

mencek ada atau tidak adanya persyaratan administrasi, subtansi teknis belum dibahas dalam tahap ini. Hasil akhir

berupa pernyataan lengkap atau tidak lengkap dari petugas

evaluator. Jika lengkap tahap selanjutnya dilakukan evaluasi teknis, jika tidak lengkap, dikembalikan kepada penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilengkapi.

b. Evaluasi Teknis Tahapan di dalam evaluasi teknis suatu permohonan izin

meliputi:

1) Pertemuan Teknis Pertemuan yang diselenggarakan untuk melakukan

pembahasan atau evaluasi teknis suatu permohonan izin.

Di dalam pertemuan ini instansi penanggungjawab di bidang perizinan dapat mengundang penanggungjawab

usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan presentasi

permohonan izinnya, serta beberapa pihak terkait seperti: a) Instansi teknis terkait.

Dalam pelaksanaan evaluasi teknis, instansi

penanggung jawab izin wajib berkoordinasi dengan

instansi teknis yang terkait, seperti dinas perindustrian, dinas pariwisata, dinas kesehatan

dan/atau dinas lingkup pertanian, tergantung jenis

kegiatan yang mengajukan permohonan izin. b) Masyarakat.

Apabila terdapat hal-hal penting yang berkaitan

dengan masyarakat, maka instansi penanggung jawab harus mampu menampung aspirasi masyarakat

tersebut, misalnya dengan mengundang perwakilan

anggota masyarakat dalam proses pembahasan. c) Pakar yang relevan.

Pakar yang relevan dengan teknologi dan proses

usaha dan/atau kegiatan terkait juga dapat dihadirkan untuk memberikan pertimbangan teknis

dalam penetapan izin. Di dalam pertemuan ini

biasanya diawali dengan presentasi dari pihak

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan permohonan izin tentang hal-hal yang

telah dituangkan di dalam formulir permohonan izin

maupun dokumen kajian teknis sebagai prasyarat permohonan izin.

- 5 -

Hal-hal penting yang menjadi acuan tim evaluasi teknis izin dalam mengevaluasi perizinan adalah :

a) Informasi daya tampung dan/atau alokasi beban

pencemaran air yang ditetapkan dalam program

pengendalian pencemaran air. Di dalam melakukan evaluasi teknis, instansi penanggungjawab perizinan

maupun pihak yang dilibatkan di dalam evaluasi teknis

memperhatikan besaran daya tampung beban pencemaran air yang telah ditetapkan untuk sumber air

penerima buangan air limbah. Besaran daya tampung

beban pencemaran air ini akan menjadi dasar penentuan:

(1) Dapat disetujui atau tidaknya suatu permohonan izin

lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

(2) Besaran angka beban air limbah yang diizinkan

untuk dibuang ke sumber air tersebut dan

dituangkan ke dalam dokumen izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber

air yang akan ditetapkan bagi pemohon yang

bersangkutan. Penjelasan lebih lanjut hal ini telah disajikan didalam lampiran sebelumnya tentang

pedoman penerapan daya tampung beban

pencemaran air dalam perizinan. b) Kemajuan teknologi untuk mengupayakan pollution

prevention, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan

sumberdaya yang dilakukan oleh usaha dan/atau

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah. Informasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauhmana

upaya pengendalian pencemaran air, minimalisasi air

limbah dan efisiensi energi dan sumberdaya dapat diterapkan di dalam suatu usaha dan/atau kegiatan

pemohon izin. Hal tersebut akan menjadi dasar evaluasi

teknis terhadap: (1) Kemampuan usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan memenuhi besaran beban pencemar

yang diperbolehkan dibuang ke sumber air penerima buangan air limbah.

(2) Kemampuan usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan melakukan minimalisasi dampak

lingkungan yang ditimbulkan. (3) Kemampuan usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan melakukan efisiensi energi dan

sumberdaya. Ketiga faktor tersebut juga akan mempengaruhi persetujuan permohonan izin

lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air

limbah ke sumber air yang bersangkutan.

- 6 -

c) Pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya akan menjadi bahan masukan di dalam

evaluasi teknis persetujuan suatu permohonan izin

lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air. Pendapat masyarakat ini pada

umumnya terkait dengan informasi tentang kebiasaan-

kebiasaan pembuangan air limbah yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan

diketahui oleh masyarakat, seperti:

(1) Apabila ada pembuangan air limbah dalam debit yang berbeda dari yang disebutkan oleh penanggungjawab

usaha dan/atau kegiatan pada suatu waktu tertentu.

(2) Apabila ada pembuangan air limbah dalam kondisi secara visual berbeda dengan kondisi yang

disebutkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau

kegiatan pada suatu waktu tertentu.

(3) Informasi lain yang terkait dengan teknis pembuangan air limbah yang dapat menjadi bahan

pertimbangan penetapan persetujuan suatu

permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

d) Masukan dari instansi teknis yang terkait.

Masukan dari instansi teknis terkait ini pada umumnya menyangkut kapasitas kinerja dari jenis perusahaan

tertentu yang mengajukan permohonan izin lingkungan

yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air. Apabila di dalam pertemuan tersebut ada

beberapa hal yang perlu diklarifikasi atau diverifikasi di

lapangan untuk memastikan kebenaran informasi

dan/atau memperjelas persoalan-persoalan yang dibahas, maka keputusan kunjungan lapangan harus

ditetapkan pada pertemuan ini.

Kesimpulan rapat presentasi permohonan izin, maupun temuan dan kesimpulan kunjungan lapangan harus

dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani minimal

petugas yang memproses perizinan dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang

mengajukan permohonan izin. Berita acara yang

dihasilkan selama proses perizinan harus didokumentasikan dan dijadikan referensi dalam izin

yang dikeluarkan.

2) Klarifikasi/Verifikasi Lapangan:

Sebagaimana diuraian pada penjelasan sebelumnya,

kegiatan ini dimaksudkan untuk:

a) mencocokkan hal-hal yang dituangkan di dalam dokumen permohonan izin dengan kondisi di

lapangan;

- 7 -

b) mengetahui lebih jelas tentang hal-hal yang di dalam dokumen permohonan izin maupun di dalam

presentasi pada saat pertemuan evaluasi perizinan

dinilai belum jelas. Untuk itu, catatan-catatan dalam

pertemuan teknis sebelumnya menjadi penting karena akan menjadi acuan tentang hal-hal yang perlu

dicocokkan dan diperjelas statusnya di lapangan. Hasil

klarifikasi/verifikasi lapangan ini akan menentukan kelayakan suatu permohonan izin untuk mendapat

persetujuan atau tidak.

3) Pelengkapan data/informasi. Apabila selama proses evaluasi teknis baik di dalam

pertemuan teknis dan/atau verifikasi/klarifikasi

lapangan masih terdapat informasi yang belum lengkap maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

sebagai pemohon izin diminta dan wajib menyediakan

data yang diperlukan dalam batas waktu yang disepakati

dalam berita acara. Di dalam evaluasi teknis ini, tidak ada pembatasan jumlah pertemuan teknis dan/atau

kunjungan lapangan karena hal ini sangat tergantung

kepada kompleksitas persoalan yang dihadapi. Namun demikian, setiap tahap pembahasan harus mempunyai

batasan waktu yang jelas sehingga memberikan

kepastian kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan maupun instansi pemberi izin. Hasil akhir dari

kegiatan evaluasi teknis dituangkan ke dalam suatu

dokumen resmi yang memuat rekomendasi terhadap persetujuan suatu permohonan izin lingkungan yang

berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air

dan disampaikan oleh instansi yang bertanggungjawab

dalam pemrosesan izin kepada bupati.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)


Cukup jelas

- 8 -

Pasal 13 Ayat (1)

Izin dinyatakan tidak berlaku merupakan satu tindakan

pemerintahan dalam bentuk menarik kembali apa yang sudah

diberikan. Hal ini sesuai dengan asas Contrarius Actus yang berarti bahwa setiap keputusan hanya bisa dinyatakan batal

apabila ditarik kembali oleh si pembuat keputusan.


Pasal 14 Ayat (1)

Huruf a

Setiap pemegang izin wajib melaksanakan pengolahan limbah cair sesuai dengan metode dan teknis penanganan

yang telah disetujui pada saat mengajukan permohonan izin.

Huruf b

Pemegang izin dalam melakukan pembuangan limbah cair ke air atau sumber air wajib memenuhi mutu dan kuantitas air

hasil pengolahan limbah cair untuk mencapai nilai yang

diperkenankan untuk dilakukan pembuangan ke air atau sumber air.

Huruf c

Cukup jelas Huruf d

Pemegang izin wajib memantau debit limbah cair yang

dihasilkan dan debit pengolahan limbah cair untuk tidak melebihi kapasitas penampungan sehingga tidak terjadi

pecahnya bak penampungan atau over kapasitas dan atau

melubernya air limbah yang dapat mengakibatkan rembesan

dan pencemaran. Huruf e

Prasarana dan sarana pengolahan limbah wajib dipelihara,

dan apabila terdapat komponen yang tidak bekerja dengan baik wajib segera diperbaiki atau komponen yang tidak layak

wajib untuk dilakukan pergantian.

Huruf f Cukup jelas

Huruf g

Penanganan darurat dimaksudkan untuk menghindari meluasnya area tercemar dan menahan aliran limbah dari

limpahan atau kebocoran bak penampungan limbah cair.

Setelah penanganan darurat dilakukan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanganan

secara sistemik untuk pemulihan fungsi lingkungan dan

ekolingkungan.

Huruf h Pemegang izin wajib memberikan informasi yang benar dan

akurat kepada pejabat berwenang mengenai pelaksanaan

pengelolaan limbah cair dan pengolahan limbah cair serta penanganan pembuangannya ke air atau sumber air.

- 9 -

Pasal 15 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri adalah Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Ayat (3)


Diatur dengan peraturan Bupati dimaksudkan agar dibuatkan

format khusus bentuk dan materi pelaporan, sehingga memudahkan kepada setiap pemegang izin.

Pasal 16 Ayat (1)

Dimaksudkan dari “tidak menghapus” kewajiban adalah

tanggungjawab itu melekat bukan berdasarkan batas waktu

perizinan, karena banyaknya usaha yang ketika batas waktu perizinan telah berakhir terhadap air limbah yang telah ada

tidak lagi dilakukan pengolahan. Hal ini merupakan suatu

pelanggaran apabila dilakukan pembuangan secara langsung untuk menyatakan bahwa air limbah sudah tidak ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17


Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)


Cukup jelas


Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

- 10 -

Pasal 22 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)


Cukup jelas


Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)


Peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu 6 (enam)

bulan setelah itu diberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah itu dapat dilakukan

penghentian sementara kegiatan sekaligus pembekuan izin dan

selama 1 (satu) bulan dan apabila dalam kondisi tertentu memang diperlukan pencabutan maka harus segera dilakukan

dengan memperhatikan pada asas tujuan hukum

(doelmatigheid) dimana pencabutan itu dilakukan atas dasar

suatu penegakan hukum karena terpenuhinya unsur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pencabutan izin tersebut sekurang-kurangnya dipengaruhi

beberapa hal berikut :

a. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut di dalam dokumen izin tidak memenuhi BMAL dan persyaratan

teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin walupun sudah

berkali-kali dikenakan teguran maupun sanksi lainnya. b. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan

perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya.

c. Usaha dan/atau kegiatan yang telah tutup atau tidak melakukan kegiatannya.

Pencabutan izin dalam kondisi tersebut di atas dilakukan oleh

pemberi izin dalam hal ini bupati atau pejabat yang ditunjuk

menerbitkan izin segera setelah ketiga kondisi tersebut diidentifikasi atau ditemukan pada saat pengawasan dan

menjadi tindaklanjut hasil pengawasan tersebut. Pencabutan

juga dapat dilakukan berdasarkan pemberitahuan kepada pemegang izin untuk kondisi pada angka 2) dan 3) paling lambat

1 (satu) bulan sebelum kegiatan kondisi tersebut direalisasikan.

- 11 -


Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Paksaan pemerintah dapat dalam bentuk :

a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi;

c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;

d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi

menimbulkan pelanggaran;

f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran

dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 27 Ayat (1)

Cukup jelas


Pasal 28 Ayat (1)

Cukup jelas


Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)


Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Limbah fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik kesehatan, RSUD, RS swasta.

- 12 -

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas


Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34


Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)


Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 15

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIMditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2014/Kab-Kota-Baru... · 2019. 2. 15. · BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN