PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 1 … · teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumberpendapatan daerah yang penting guna membiayaipelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakanpelayanan kepada masyarakat serta mewujudkankemandirian daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, maka beberapa Peraturan Daerah yangmengatur Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung perludilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126. TambahanLembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 TambahanLembaran Negara Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4189);

2

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/SijunjungNomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai NegeriSipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2000 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNGMEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yangselanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah danKecamatan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakanDaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajibkepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluanDaerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usahamilik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk

jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumahpenginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebihdari 10 (sepuluh).

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan olehrestoran.

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengandipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,warung, bar dan jasa boga/katering.

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umumterhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatanpengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam danbatuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangandi bidang mineral dan batubara.

4

20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluarbadan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usahamaupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaantempat penitipan kendaraan bermotor.

21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidakbersifat sementara.

22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatanair tanah.

23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilandan/atau pengusahaan sarang burung walet.

25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitucollocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dancollocalia linchi.

26. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakanpajak.

27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangkawaktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)bulan kalender, yang menjaadi dasar bagi wajib pajak untukmenghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahunkalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidaksama dengan tahun kalender.

30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunandata objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutangsampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasanpenyetorannya.

32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPDadalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukanobjek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.

33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalahbukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir aatau telah dilakukan dengan cara lain ke kasDaerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahsuatu ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajakyang terutang.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkatSKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekuranganpembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlahpajak yang masih harus dibayar.

5

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yangselanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDNadalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajaksama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutangdan tidak ada kredit pajak.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besardaripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalahsurat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.

40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yangmembetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruandalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundan-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan PajakDaerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak DaerahNihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan PajakDaerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatanterhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak DaerahKurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak DaerahLebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihakketiga yang diajukan Wajib Pajak.

42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas bandingterhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secarateratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yangmeliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlahharga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup denganmenyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untukperiode Tahun Pajak tersebut.

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif danprofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuanlain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB IIJENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :a. Pajak Hotel;b. Pajak Restoran;c. Pajak Hiburan;d. Pajak Reklame;

6

e. Pajak Penerangan Jalan;f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;g. Pajak Parkir;h. Pajak Air Tanah; dani. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB IIIPAJAK HOTEL

Bagian KesatuNama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hoteldengan pembayaran dipungut pajak.

Pasal 4

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel denganpembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yangsifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitasolahraga dan hiburan

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitastelepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelolahotel.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah;b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,

panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dane. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan

oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukanpembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakanhotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakanhotel.

Bagian KeduaDasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yangseharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

7

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikantarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IVPAJAK RESTORAN


Pasal 9

Dengan nama Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakanrestoran dengan pembayaran, dipungut pajak.

Pasal 10

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yangdikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupundi tempat lain termasuk katering dan jasa boga.

Pasal 11

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membelimakanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yangmengusahakan Restoran.

Bagian KeduaDasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 12

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterimaatau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 14

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VPAJAK HIBURAN


Pasal 15

Dengan nama Pajak Hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengandipungut bayaran, maka dipungut pajak.

8

Pasal 16

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengandipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. tontonan film;b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;d. pameran;e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;f. sirkus, akrobat dan sulap;g. permainan bilyar, golf dan bowling;h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness

center); danj. pertandingan olahraga.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalahpagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestariankesenian dan budaya tradisional Daerah.

Pasal 17

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmatihiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yangmenyelenggarakan hiburan dimanapun.


Pasal 18

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atauyang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud padaayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikankepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :a. tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima persen);b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 30% (tiga

puluh persen);c. kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh persen);d. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);e. pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen);f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh

lima persen);g. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh persen);h. permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 35% (tiga puluh lima

persen);i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);j. permainan ketangkasan sebesar 50% (lima puluh persen);k. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh persen);l. refleksi dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 35% (lima puluh

lima persen); danm. pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen).

9

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VIPAJAK REKLAME


Pasal 21

Dengan nama Pajak Reklame adalah setiap penyelenggaraan Reklamedipungut pajak

Pasal 22

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;b. reklame kain;c. reklame melekat, stiker;d. reklame selebaran;e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;f. reklame udara;g. reklame apung;h. reklame suara;i. reklame film/slide; danj. reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta

harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai denganketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesitersebut; dan

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah.

Pasal 23

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yangmenyelenggarakan reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orangpribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atauBadan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketigatersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

10

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan PajakPasal 24

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa

Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilaikontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklamesebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikanfaktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangkawaktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklameditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksudpada ayat (3).

(5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah dengan rumus: JenisReklame x Jumlah Reklame x Lokasi Penetapan (Indeks Nilai TempatStrategis) x Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame x Ukuran MediaReklame.

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat(3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 26

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB VIIPAJAK PENERANGAN JALAN


Pasal 27

Dengan nama setiap Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan listrik baikyang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungutpajak.

Pasal 28

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baikyang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi seluruh pembangkit listrik.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh

kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;dan

11

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas200 KVH kebawah atau yang tidak memerlukan izin dari instansiteknis terkait.

Pasal 29

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yangdapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib PajakPenerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.


Pasal 30

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual TenagaListrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sebagai berikut:a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan

pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biayabeban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yangditagihkan dalam rekening listrik; dan

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrikdihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yangberlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan

minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkansebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau diatas 5000 Kvh,tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma limapersen).

Pasal 32

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untukpenyediaan penerangan jalan.

BAB VIIIPAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN


Pasal 33

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah setiapkegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajakdengan nama.

12

Pasal 34

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatanpengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :a. asbes;b. batu tulis;c. batu setengah permata;d. batu kapur;e. batu apung;f. batu permata;g. bentonit;h. dolomit;i. feldspar;j. garam batu (halite);k. grafit;l. granit/andesit;m. gips;n. kalsit;o. kaolin;p. leusit;q. magnesit;r. mika;s. marmer;t. nitrat;u. opsidien;v. oker;w. pasir dan kerikil;x. pasir kuarsa;y. perlit;z. phospat;aa. talk;bb. tanah serap (fullers earth);cc. tanah diatome;dd. tanah liat;ee. tawas (alum);ff. tras;gg. yarosif;hh. zeolit;ii. basal;jj. trakkit; danhh.Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-

nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatanpengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangantiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanamanpipa air/gas; dan

b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yangmerupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidakdimanfaatkan secara komersial.

13

Pasal 35

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadiatau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadiatau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.


Pasal 36

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah NilaiJual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikanvolume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standarmasing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-ratayang berlaku di lokasi setempat di daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam danbatuan sebagaimana dimaksud ayat (3) sulit diperoleh, digunakan hargastandar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidangpertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 37

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutangdihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal36.

BAB IXPAJAK PARKIR


Pasal 39

Dengan nama Pajak Parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usahamaupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempatpenitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak.

Pasal 40

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badanjalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupunyang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempatpenitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;

14

b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanyadigunakan untuk karyawannya sendiri; dan

c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat danperwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 41

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukanparkir kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yangmenyelenggarakan tempat parkir.


Pasal 42

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yangseharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikankepada penerima jasa parkir.

Pasal 43

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikantarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB XPAJAK AIR TANAH


Pasal 45

Dengan nama Pajak Air Tanah adalah setiap pengambilan dan/ataupemanfaatan air tanah dipungut pajak.

Pasal 46

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan airtanah.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ataupemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairanpertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 47

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yangmelakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukanpengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

15


Pasal 48

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkansebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :a. jenis sumber air;b. lokasi sumber air;c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;e. kualitas air; danf. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

BAB XIPAJAK SARANG BURUNG WALET


Pasal 51

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet adalah setiap pengambilandan/atau pengusahaan sarang burung walet dipungut pajak.

Pasal 52

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ataupengusahaan sarang burung walet.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 53

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badanyang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burungwalet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

16


Pasal 54

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarangburung walet.

(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarangburung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burungwalet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

BAB XIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 57

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIIIMASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 58

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 59

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel,pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan reklame,penggunaan tenaga listrik, pengambilan mineral bukan logam dan batuan,pelayanan penyelenggaraan tempat parkir, pengambilan air tanah, danpengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

BAB XIVPEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian KesatuSurat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 60

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas

benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanyadisertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayarberdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

17

Bagian KeduaTata Cara Pemungutan

Pasal 61

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan

penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumenlain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berupa karcis atau nota perhitungan.

Pasal 62

(1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerahadalah sebagai berikut:a. Pajak Air Tanahb. Pajak Reklame

(2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebagaiberikut:a. Pajak Hotel;b. Pajak Restoran;c. Pajak Hiburan;d. Pajak Penerangan Jalan;e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;f. Pajak Parkir;g. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 63

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan :a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajakyang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalamjangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidakdisampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalamsurat teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yangterutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semulabelum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajakyang terutang; dan

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya denganjumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kreditpajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungdari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangkawaktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saatterutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupakenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

18

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jikawajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakanpemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupakenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajakditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayaruntuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitungsejak saat terutangnya pajak.

Pasal 64

(1) Pembayaran pajak terutang mengutamakan SSPD(2) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian, penerbitan SKPD atau

dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBTdiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian KetigaSurat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pasal 65

(3) Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika :a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; danc. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau

denda.(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untukjangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnyapajak.

(5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayarandikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XVTATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 66

(1) Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran danpenyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasetelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlahpajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajakdan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejaktanggal diterbitkan.

(3) Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhipersyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepadaWajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak akandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

19

Pasal 67

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan PutusanBanding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak padawaktunya ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkanperaturan perundang-undangan.

BAB XVIKEBERATAN DAN BANDING

Pasal 68

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati ataupejabat yang ditunjuk atas suatu :a. SKPD;b. SKPDKB;c. SKPDKBT;d. SKPDLB;e. SKPDN; danf. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulansejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkanbahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luarkekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar palingsedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai SuratKeberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati ataupejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melaluisurat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 69

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejaktanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan ataskeberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnyaatau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewatdan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukantersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 70

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepadaPengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yangditetapkan oleh Bupati.

20

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukansecara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinandari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayarpajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan PutusanBanding.

Pasal 71

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkansebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikandengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejakbulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatandikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukankeberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksiadministratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WajibPajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratuspersen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangidengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukankeberatan.

BAB XVIIPENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 72

(1) Bupati atau pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan wajibpajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIIIPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF, SERTASANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN IZIN

Pasal 73

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati ataupejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahantulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapanketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

(2) Bupati atau pejabat dapat :a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa

bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturanperundang- undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebutdikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenakesalahannya;

21

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBTatau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yangditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangankemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objekpajak.

f. Mencabut Izin Usaha Wajib Pajak, jika Wajib Pajak dengan sengajatidak membayar Pajak atau tidak melaksanakan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan ataupenghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalanketetapan pajak atau pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksudnada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIXKADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 74

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelahmelampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidangperpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila:a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/ataub. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejaktanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakanmasih mempunyai utang Pajakdan belum melunasinya kepadaPemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuranatau penundaanpembayaran dan permohonan keberatan oleh WajibPajak.

Pasal 75

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudahkedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diaturdengan Peraturan Bupati.

22

BAB XXPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 76

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajibmenyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata carapembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus dilakukansecara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yangberlaku.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasaruntuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 78

(1) Bupati melalui pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalamrangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yangberhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruanganyang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaranpemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIINSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 79

(1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapatdiberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut olehBupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIIKETENTUAN KHUSUS

Pasal 80

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segalasesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajakdalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.

23

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadaptenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalampelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) adalah :a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan; danb. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atauinstansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalambidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertuliskepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahlisebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepadapihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidanaatau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum AcaraPidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertuliskepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahlisebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan danmemperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang adapadanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harusmenyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yangdiminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yangbersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXIIIKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkatoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakandaerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkapdan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengantindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

24

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yangdibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaperpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.

BAB XXIVKETENTUAN PIDANA

Pasal 82

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD ataumengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkanketerangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerahdapat dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun atau pidanadenda 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD ataumengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkanketerangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerahdapat dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau pidana denda4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) merupakan penerimaannegara.

Pasal 83

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelahmelampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atauberakhirnya Tahun Pajak

Pasal 84

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dikarenakankealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimanadimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana denda denganpidana kurungan 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah).

25

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengajatidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan kurungan 2 (dua)tahun dan pidana denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yangkerahasiaanya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)sesuai dengan sifat adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorangatau badan selaku wajib pajak karena dijadikan tindak pidana dipengadilan.

(5) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2)merupakan penerimaan negara.

BAB XXVSENGKETA PAJAK

Pasal 85

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVIPELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 86

(1) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah iniditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugaspemungutan pajak daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembagalain terkait.

BAB XXVIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Ketentuan pelaksanaan untuk masing-masing Pajak Daerah diatur denganPeraturan Bupati.

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :1. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 10

Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran DaerahKabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2000 Nomor 2)

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 Tahun2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet; (Lembaran DaerahKabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2001 Nomor 17)

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun2006 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C (Lembaran DaerahKabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 2)

26

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2006 tentangPajak Hotel; (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun2006 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSawahlunto/Sijunjung Nomor 3)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 Tahun2006 tentang Pajak Restoran/Rumah Makan; (Lembaran DaerahKabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 13 Tahun2006 tentang Pajak Reklame; (Lembaran Daerah KabupatenSawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 13 Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 12)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2006 tentangPajak Hiburan; (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/SijunjungTahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSawahlunto/Sijunjung Nomor 13)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenSijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjungpada tanggal 15 Februari 2012

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFINDitetapkan di Muaro Sijunjungpada tanggal 21 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

B A K R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan AslinyaKepala bagian Hukum dan HAM

ERMAWATI B, SH19660603 199803 2 001

27

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dankewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannyauntuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapatmenyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumberpembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerahperlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yangmengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undangtersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadipedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah gunameningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah mempunyai perananpenting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkanpendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuranrakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan adapeningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibanperpajakan.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

28

Cukup jelasAyat (3)

Huruf aCukup jelas

Huruf bPengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnyadidasarkan atas izin usahanya.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Yang dimaksud dengan kesenian rakyat/tradisional adalahhiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untukdilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungioleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelas

29

Pasal 22Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aYang dimaksud reklame papan/billboard dan sejenisnyaadalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat darikayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenissesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannyaberdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetapdan reklame tersebut bersifat permanen.Yang dimaksud reklame videotron/megatron dan sejenisnyaadalah reklame berbentuk bidang dengan komponenelektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempelbangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap danbersifat permanen.

Huruf bYang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentukspanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahankain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri,menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksisementara dan bersifat semi permanen.

Huruf cYang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklameberbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dansejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel danbersifat permanen.

Huruf dYang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yangberbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dansejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkanatau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.

Huruf eYang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalamkendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan(dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan rodaempat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar ataukendaraan lain yang sejenis.

Huruf fYang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuktertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnyasesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdirisendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan padapesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf gYang dimaksud reklame apung adalah reklame dalambentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dansejenisnya sesuai perkembangan jaman, yangpemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air danbersifat semi permanen

Huruf hYang dimaksud reklame suara adalah reklame yangberbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audioelektronik yang bersifat semi permanen.

Huruf i

30

Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame berbentukpenayangan dengan bahan film/slide yangpenyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedungpertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangandan bersifat semi permanen.

Huruf jYang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yangberbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yangpenyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan ataudikenakan dan bersifat semi permanen.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Ayat (1)

Listrik yang diperoleh selain dari pemakaianAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 29

Cukup jelasPasal 30

Cukup jelasPasal 31

Cukup jelasPasal 32

Cukup jelasPasal 33

Cukup jelasPasal 34

Cukup jelasPasal 35

Cukup jelasPasal 36

Cukup jelasPasal 37

Cukup jelasPasal 38

Cukup jelasPasal 39

Cukup jelasPasal 40

Cukup jelas

31

Pasal 41Cukup jelas

Pasal 42Cukup jelas

Pasal 43Cukup jelas

Pasal 44Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

Pasal 46Cukup jelas

Pasal 47Cukup jelas

Pasal 48Cukup jelas

Pasal 49Cukup jelas

Pasal 50Cukup jelas

Pasal 51Cukup jelas

Pasal 52Cukup jelas

Pasal 53Cukup jelas

Pasal 54Cukup jelas

Pasal 55Cukup jelas

Pasal 56Cukup jelas

Pasal 57Cukup jelas

Pasal 58Cukup jelas

Pasal 59Cukup jelas

Pasal 60Cukup jelas

Pasal 61Cukup jelas

Pasal 62Cukup jelas

Pasal 63Cukup jelas

Pasal 64Cukup jelas

Pasal 65Cukup jelas

Pasal 66Cukup jelas

Pasal 67Cukup jelas

32

Pasal 68Cukup jelas

Pasal 69Cukup jelas

Pasal 70Cukup jelas

Pasal 71Cukup jelas

Pasal 72Cukup jelas

Pasal 73Cukup jelas

Pasal 74Cukup jelas

Pasal 75Cukup jelas

Pasal 76Cukup jelas

Pasal 77Cukup jelas

Pasal 78Cukup jelas

Pasal 79Cukup jelas

Pasal 80Cukup jelas

Pasal 81Cukup jelas

Pasal 82Cukup jelas

Pasal 83Cukup jelas

Pasal 84Cukup jelas

Pasal 85Cukup jelas

Pasal 86Cukup jelas

Pasal 87Cukup jelas

Pasal 88Cukup jelas

Pasal 89Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2012NOMOR 1

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 1 … · teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah