Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan pemberdayaan
masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka beberapa Peraturan
Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Sumba
Timur perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retibusi Jasa
Usaha;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pumungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 164);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
dan
BUPATI SUMBA TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran
atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
13. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau
pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan
prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.
15. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan
tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan
usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
16. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan
orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum,
yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan
tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang
meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat
sementara.
19. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah yang meliputi Pelataran/Lingkungan Parkir dan Taman Parkir.
4
20. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah
dan pihak swasta.
21. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, babi dan
kambing/domba), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan,
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan kesehatan daging setelah
dipotong, pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
22. Reribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran
secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan pelayanan pada pelabuhan kapal dan
tambat labuh di pelabuhan/dermaga/ pinggir pantai;
23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pembayaran terhadap penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retibusi yang
ditarik penggunaan Perahu Penyeberangan di air yang dimiliki dan atau dikelolah oleh
Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil
usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan
dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan
masyarakat.
26. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati
pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
27. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial.
28. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terhutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
5
BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 3
(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian
Kekayaan Daerah;
(2) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka
waktu tertentu yang meliputi :
a. pemakaian tanah;
b. pemakaian bangunan;
c. pemakaian ruangan untuk pesta;
d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
e. pemakaian mobil ambulance; dan.
f. Pemakaian alat-alat elektronik.
(3) Dikecualikan dari obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
Pasal 4
(1) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati Kekayaan Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
(3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
Pasal 5
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian
kekayaan Daerah.
(2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian
Kekayaan Daerah.
6
Pasal 6
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 7
Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian
kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
No. Jenis Kekayaan Daerah Satuan
Penerimaan
Tarif
(Rp)
1 2 3 4
A.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.
TANAH
Penggunaan Tanah
a. Untuk Industri :
- Besar
- Menengah
- Kecil
b. Untuk Perdagangan :
- Besar
- Menengah
- Kecil
c. Untuk Badan Sosial
Untuk Pemasangan Sarana/Media Luar
Ruangan
Untuk Penjualan Tanaman Hias, Ukiran/
Patung-patung/Kerajinan
Untuk Usaha dan tempat tinggal
Lapangan bola kaki untuk kegiatan pameran/
pertunjukan
GEDUNG/BANGUNAN
Penggunaan Gedung/Bangunan
a. Gedung Serba Guna
b. Balai Pertemuan
c. Gedung Sekolah :
- Sekolah diluar proses belajar mengajar
- Kursus/Latihan
d. Gedung Pemerintah lainnya (yang
digunakan secara tetap)
e. Rumah Dinas :
- Kelas IA (310 M2)
- Kelas I (264 M2)
Per tahun
Per tahun
Per tahun
Per tahun
Per tahun
Per tahun
Per tahun
Per tahun
Per hari
Per hari
Hari
Hari
Hari
Hari/Ruang Kelas
Hari/Ruang Kelas
Tahun
Bulan
Bulan
4% x NJOP x luas
3% x NJOP x luas
2% x NJOP x luas
3% x NJOP x luas
2% x NJOP x luas
1% x NJOP x luas
1% x NJOP x luas
25.000
15.000
1% x NJOP x luas
250.000
500.000
300.000
50.000
250.000
50.000/m2
sebelum tahun
2000/ sesudah tahun
2000
100.000/150.000
90.000/140.000
7
2.
C.
1.
2.
D.
1.
2.
- Kelas II (214 m2)
- Kelas III (160 M2)
- Kelas IV (118 M2)
- Kelas V (95 M2)
- Kelas VI (80 M2)
- Kelas VII (60 M2)
- Kelas VIII (48 M2)
- Kelas IX (36 M2)
- Kelas X (27 M2)
- Kelas XI (21 M2)
Rumah Pemerintah Daerah/Guest House
PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT BERAT MILIK
PEMERINTAH DAERAH
Kendaraan :
a. Dump Truck 3 ton
b. Dump Truck 4 ton
c. Truk bak kayu/besi
d. Mobil Tinja
e. Amrol Truck
f. Mobil Tanki Air
g. Truck Trailer/Tronton
Alat-alat Berat :
a. Buldozer 110 HP
b. Bulldozer 100 HP
c. Tandem Roller 6/8 ton
d. Stone Crusher 30 t/jam
e. Generator Set 30 KVA
f. Three Wheel Roller 6/8 ton
g. Air Compressor 250 CTM
h. Air Compressor 7 M3/H
i. Asphalt Sprayer
j. Grader
k. Wheel Loader 110 HP
l. Wheel Loader 100 HP
m. Exavator
n. Vibrator Roller 1 ton
o. Vibrator Roller 2,5 ton
p. Fuel Tank Truck 3.000 Ltr
q. Concreate Mixer
r. Water Pump
s. Welding set
t. Generator Welding set
u. Vibraring Hammer
v. Hand Tractor
w. Tracktor Besar
x. alat penghampar marka jalan
PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
PERORANGAN
Kendaraan Roda 2 (dua)
Kendaraan Roda 4 (empat)
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Hari/Kamar
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
are
are
hari
Bulan
Bulan
80.000/130.000
70.000/120.000
60.000/100.000
50.000/90.000
40.000/80.000
30.000/70.000
20.000/60.000
10.000/50.000
5.000/30.000
4.000/20.000
150.000
500.000
600.000
400.000
250.000
200.000
250.000
1.500.000
1.100.000
900.000
350.000
700.000
170.000
210.000
160.000
120.000
140.000
1.000.000
700.000
600.000
1.500.000
200.000
250.000
300.000
100.000
100.000
110.000
150.000
100.000
5.000
5.000
300.000
sebelum tahun
2000/ sesudah tahun
2000
5.000/7.500
30.000/40.000
8
E.
1.
PELAYANAN JASA
Laboratorium :
Peternakan
(Poskeswan, Klinik & Laboratorium C ) :
a. Untuk pemeriksaan dan pengobatan
ternak besar (sapi, kuda, kerbau) dan
burung unta.
1. Antibiotik spektrum luas :
- diatas 1 tahun
- anak (0-1 tahun)
2. Antibiotik spektrum terbatas :
- diatas 1 tahun
- anak (0-1 tahun)
3. Parasit darah :
- diatas 1 tahun
- anak (0-1 tahun)
4. Obat cacing :
- diatas 1 tahun
- anak (0-1 tahun)
5. Vitamin :
- diatas 1 tahun
- anak (0-1 tahun)
6. Vaksin :
- diatas 1 tahun
- anak (0-1 tahun)
7. Hormon :
- diatas 3 tahun
b. Untuk pemeriksaan dan pengobatan
ternak kecil (babi, kambing, domba)
1. Antibiotik spektrum luas :
- diatas 3 bulan
- anak (0-3 bulan)
2. Antibiotik spektrum terbatas :
- diatas 3 bulan
- anak (0-3 bulan)
3. Parasit darah :
- diatas 3 bulan
- anak (0-3 bulan)
4. Obat cacing :
- diatas 3 bulan
- anak (0-3 bulan)
5. Vitamin :
- diatas 3 bulan
- anak (0-3 bulan)
6. Vaksin :
- diatas 3 bulan
- anak (0-3 bulan)
7. Hormon :
- diatas 1 tahun
c. Untuk pemeriksaan dan pengobatan
ternak unggas :
1. Antibiotik Spektrum luas
2. Antibiotik Spektrum terbatas
3. Parasit darah
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
10.000
5.000
5.000
2.000
30.000
10.000
5.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
30.000
5.000
2.500
3.000
2.000
15.000
5.000
3.000
1.000
2.000
1.000
750
750
15.000
1.000
500
500
9
2.
4. Obat cacing
5. Vitamin
6. Vaksin
7. Hormon
d. Untuk pemeriksaan dan pengobatan
hewan kesayangan (anjing, kucing,
kelinci) dan ternak lain :
1. Antibiotik Spektrum luas
2. Antibiotik Spektrum terbatas
3. Parasit darah
4. Obat cacing
5. Vitamin
6. Vaksin
7. Hormon
e. Untuk pemeriksaan spesimen ternak
besar
f. Untuk pemeriksaan Spesimen ternak
kecil/hewan kesayangan/ unggas
g. Untuk pemeriksaan daging
h. Untuk pemeriksaan spesimen jeroan
i. Untuk pemeriksaan kulit
j. Untuk pemeriksaan spesimen tulang
k. Nekropsi hewan/ternak besar
l. Nekropsi hewan/ternak kecil
m. Pemeriksaan ternak :
- besar
- kecil
- unggas
- kesayangan
- visum
n. Pemeriksaan mutu air
o.Pemeriksaan alat-alat medis (sterilisator)
Pelatihan Ketrampilan
a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
1. Mesin logam, plumbing/pipa kerja
plat
2. Las listrik
3. Las karbit
4. Fipe filler
5. Las listrik pipa 5G - 6G
6. Las listrik 3G - 4G
7. Wider inspektur
b. Biaya Pelatihan Otomotif :
1. Mobil bensin
2. Mobil diesel
3. Sepeda Motor, Motor Tempel, Ketok
Duco
c. Biaya Pelatihan Listrik :
1. Radio, TV
2. Instalasi Penerangan, Instalasi
tenaga, Mesin Listrik/Wikel
3. Teknik Pendingin
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
1-10 Kg
1-10 Kg
1-50 Kg
1-100 Kg
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per kali
Per kali
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
500
500
500
1.000
5.000
2.500
5.000
2.500
2.500
75.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
15.000
2.000
1.000
500
2.000
200.000
10.000
500.000
1.100
1.300
1.300
2.100
4.500
4.000
4.000
1.200
1.400
1.100
900
1.100
1.400
10
3.
d. Biaya Pelatihan Pembangunan :
1. Bangunan kayu, bangunan batu,
furniture
2. Gambar dan Rencana
e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
1. Sekretaris Kantor, Pembukuan,
Bahasa Inggris
2. Ketatausahaan, Mengetik, Komputer
3. Perhotelan
f. Biaya Pelatihan dan Aneka Kejuruan :
1. Menjahit, Ukir Logam, Ukir Kayu,
Membatik, Pangkas/Tata Rias,
Anyaman, Keramik, Bordir/Menyulam
dan Teknologi Padat Karya.
2. Kerajinan Kulit
3. Kerajinan Perak
g. Biaya Pelatihan Pertanian :
1. Pelatihan pertanian tanaman pangan,
perkebunan, hotikultura, mixed
farming
2. Pelatihan pertanian mekanisasi
pertanian
h. Biaya Pelatihan Peternakan :
b. Pelatihan beternak unggas dan ternak
umum
i. Biaya Pelatihan Perikanan
j. Biaya Pelatihan Processing :
1. Biaya pelatihan tanaman padi
2. Biaya pelatihan tanaman palawija
3. Biaya pelatihan tanaman sayuran
4. Biaya pelatihan tanaman buah-
buahan
Workshop
a. Workshop Bangunan :
1. Skap kayu :
- Kayu kelas I
- Kayu kelas II
2. Belah kayu :
- Kayu kelas I
- Kayu kelas II
3. Pembuatan kozen :
- Kayu kelas I
- Kayu kelas II
4. Pembuatan daun pintu :
- Kayu kelas I
- Kayu kelas II
5. Pembuatan jendela :
- Kayu kelas I
- Kayu kelas II
b. Workshop Teknologi Mekanik :
1. Las :
- Las listrik
- Las karbit
2. Bubut
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
Per jam / siswa
M3
Lembar
M3
Lembar
Per sipat
Per sipat
Per lubang
Per lubang
Per pintu
Per pintu
Per jendela
Per jendela
Per Cm
Per Cm
Per jam
1.000
800
700
1.000
1.400
1.500
1.500
1.500
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
130.000
5.000
105.000
2.500
3.000
2.000
35.000
30.000
300.000
200.000
200.000
150.000
2.000
5.000
60.000
11
4.
5.
6.
3. Frais
4. Bor plat/besi
5. Pembuatan ulir
c. Workshop Automotive :
1. Over Haul Diesel
2. Over Haul Bensin
3. Perbaikan rem
4. Kelistrikan
5. Test Nozel
6. Kalibrasi Injection Pump
7. Perbaikan Sepeda Motor
8. Cat Sepeda Motor
9. Cat Mobil
Sewa Menyewa Barang Fasilitas Latihan
Kerja:
a. Mesin las
b. Mesin pompa air
c. Mesin mollen
d. Asrama
e. Aula
Jasa pemberian kesempatan usaha
a. Surat Izin Tempat Usaha
- Besar
- Menengah
- Kecil
b. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
- Besar
- Menengah
- Kecil
Tanda Daftar Ulang
a. Surat Izin Tempat Usaha
- Besar
- Menengah
- Kecil
b. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
- Besar
- Menengah
- Kecil
jasa pemeriksaan kelayakan komoditi daerah
antar daerah dan antar pulau.
a. Peternakan
- Sapi :
- Jantan
- Betina
- Kerbau :
- Jantan
- Betina
- Kuda :
- Jantan
- Betina
- Kambing/Domba :
- Babi :
- Hasil Ikutan Ternak :
- Tanduk
- Kulit
Per jam
Per jam
Per jam
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per buah
Per buah
Per buah
Per buah
Per buah
1 buah/hari
1 buah/hari
1 buah/hari
Per kamar/hari
Per hari
Per Izin
Per Izin
Per Izin
Per Izin
Per Izin
Per Izin
Per Izin
Per Izin
Per Izin
Per Izin
Per Izin
Per Izin
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per pasang
Per lembar
80.000
60.000
100.000
1.000.000
750.000
200.000
150.000
25.000
750.000
200.000
750.000
3.000.000
100.000
50.000
100.000
20.000
50.000
500.000
250.000
100.000
3.000.000
2.000.000
500.000
200.000
100.000
50.000
2.000.000
1.000.000
250.000
50.000
150.000
50.000
150.000
25.000
100.000
10.000
15.000
7.000
10.000
12
Antar Pulau :
- Sapi :
- Jantan
- Betina
- Kerbau :
- Jantan
- Betina
- Kuda :
- Jantan
- Betina
- Kambing/Domba :
- Babi :
b. Perikanan
1. Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan
antar pulau :
- Pemeriksaan secara Mikrobiologis
- Pemeriksaan secara Kimiawi
- Pemeriksaan secara Organoleptim
2. Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan
untuk di eksport.
3. Jasa pemeriksaan kelayakan komoditi
antar daerah :
1. Rumput laut
a. E.Cottonii
b. E. Spinosum
c. Hylumania
d. Sargasum
2. Lobster
a. Mutiara
b. Bambu, Pasir, Batik, Batu,dll
3. Teripang
a. Susu,Nenas,Pasir
b. Sepatu,Kapok,Gama,Kasur,Krido,
Orok-orok, Patola
c. Cera
4. Sirip Hiu
a. 5-10 Cm
b. 20-30 Cm
c. >30 Cm
5. Daging Ikan Hiu
6. Cumi-Cumi
a. Kering
b. Kanas
c. Segar
7. Ikan segar campuran
Kerapu,Kakap,Baronang,Tenggiri,
Mubara
Katambak,Kombong,Tongkol,dll
8. Ikan Beku Gelondongan
a. Tuna
A
B
b. Babi Tuna
A
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per triwulan
Per triwulan
Per triwulan
1/1.000 harga
dalam invoice
Kering/Kg
Kering/Kg
Kering/Kg
Kering/Kg
Hidup/Kg
Hidup/Kg
Kering/Kg
Kering/Kg
Kering/Kg
Kering/Kg
Kering/Kg
Kering/Kg
Segar/Kg
Kering/Kg
Kanas/Kg
Segar/Kg
Segar/Kg
Beku/Kg
Beku/Kg
Beku/Kg
75.000
250.000
75.000
250.000
60.000
200.000
10.000
15.000
1.000.000
750.000
500.000
Harga invoice yang
berlaku
100
50
50
25
5.000
3.000
3.000
2.000
1.000
5.500
7.500
14.000
250
600
450
300
300
450
250
200
13
B
C
c. Cakalang
A
B
C
9. Kerang-kerangan
a. Kerang Mutiara
- Kulit kerang
- Kerang hidup
b. Kaku,Japing,Cokli,Biji
Kopi,kumang
c.kehutanan
Jasa Pemeriksaan kelayakan komoditi antar
daerah:
1. Kayu Olahan
a. kayu olahan berbagai bentuk
b. kayu bulat
2. Kayu Api
3. Hasil Hutan Ikutan
a. Sheed Lak
b. Kemiri isi
c. Kemiri biji
d. Daun Lontar
e. Kunyit
d.Perkebunan
Laboratorium
a. Laboratorium Lapangan :
- Hasil triconderma :
- Bubuk
- Cair
b. Laboratorium Patogen :
- Hasil kumbang bervirus
c. Laboratorium Parasit :
- Hasil parasit chellocorus
Beku/Kg
Beku/Kg
Beku/Kg
Beku/Kg
Beku/Kg
Kering/Kg
Hidup/ekor
Kering/Kg
Kubik
Kubik
Stapel meter(SM)
Kg
Kg
Kg
Pucuk
Truk
Per liter
Per liter
Per ekor
Per ekor
150
100
175
125
100
750
750
250
75.000
75.000
25.000
250
250
150
250
200.000
25.000
18.500
1.500
1.500
Pasal 8
(1) Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.
(2) Kerusakan yang timbul sebagai akibat force majore seperti bencana alam, gempa bumi,
peperangan, atas pemakaian kekayaan daerah tidak menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.
BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 9
(1) Dengan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dipungut Retribusi atas pelayanan
penyediaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselengarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
14
Pasal 10
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir
dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan.
(3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
Pasal 11
(1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis dan kelas pasar serta jangka waktu
pemakaian.
(2) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu
pemakaian.
(3) Penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 12
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 13
Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu
pemakaian, ditetapkan sebagai berikut :
Kelas
Pasar Fasilitas Luas
Jangka Waktu
Kontrak Tarif
I
- Toko
- Kios Permanen
- Kios Sederhana
4 x 6 m
3 x 4 m
2 x 3 m
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Rp. 20.000,-/m2/tahun
Rp. 15.000,-/m2/tahun
Rp. 10.000,-/m2/tahun
II
- Toko
- Kios Permanen
- Kios Sederhana
4 x 6 m
3 x 4 m
2 x 3 m
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Rp. 15.000,-/m2/tahun
Rp. 10.000,-/m2/tahun
Rp. 5.000,-/m2/tahun
III
- Toko
- Kios Permanen
- Kios Sederhana
4 x 6 m
3 x 4 m
2 x 3 m
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Rp. 10.000,-/m2/tahun
Rp. 5.000,-/m2/tahun
Rp. 2.500,-/m2/tahun
BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 14
(1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pelayananpenyediaan
tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15
(2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak , hasil bumi, dan
hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat
pelelangan.
(3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dipakai
oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat
pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.
Pasal 15
(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan
Penyelenggaraan Pelelangan dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.
(3) Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Reribusi
Pasal 16
(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan,
dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang.
(2) Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender.
Pasal 17
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 18
(1) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan
ditetapkan sebesar 1,1 % ( satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui
lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
a. Sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dipungut dari penjual;
b. Sebesar 0,6 % ( nol koma enam persen) dipungut dari pembeli.
(2) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan
ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Ternak
melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
a. Sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual;
b. Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli.
(3) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan
ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi
melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
a. Sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual;
b. Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli;
(4) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan
ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Hutan
melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
16
a. Sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual;
b. Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli.
BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 19
(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas
terminal oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang di
terminal yang meliputi :
a. penyediaan fasilitas kendaraan penumpang, bis umum dan mobil barang;
b. penyediaan tempat kegiatan usaha; dan
c. penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 20
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.
(3) Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
Pasal 21
(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu
pemakaian fasilitas terminal.
(2) Masa Retribusi pelayanan fasilitas loket/kios dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
Pasal 22
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 23
Besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jenis kendaraan, dan
ditetapkan sebagai berikut :
a. Penggunaan Pelataran terminal untuk :
1. Bus Cepat Rp. 15.000/hari
2. Angkutan Pedesaan (Bus Lambat) Rp. 10.000/hari
3. Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Rp. 10.000/hari
4. Bus Mini (Bus Lambat) Rp. 10.000/hari
5. Microlet/Angkutan Kota Rp. 2.500/hari
6. Non Bus Angkutan Pedesaan (Truck) Rp. 10.000/hari
17
7. Non Bus Dalam Kota (Angguna) Rp. 10.000/hari
8. Kendaraan Angkutan Barang Boks Rp. 10.000/sekali masuk
(Truck bukan gandeng dan mobil box)
9. Mobil Pribadi Rp. 2.500/sekali masuk
10. Kendaraan Roda 2 / Sepeda Motor Rp. 1.000/sekali masuk
b. Fasilitas lainnya :
1. Jasa Pelayanan Kamar Kecil :
- Buang air kecil/besar Rp. 1.500/orang/sekali masuk
- Mandi/cuci Rp. 5.000/orang/sekali masuk
2. Sewa Pemakaian Kios/Kantin/
Warung dan sejenisnya Rp. 75.000/bulan
BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 24
(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan
tempat khusus parker oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan
tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 25
(1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha
tempat khusus parkir.
(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.
(3) Retribusi Tempat Khusus Perkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
Pasal 26
(1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis
kendaraan.
(2) Masa Retribusi pelayanan khusus parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kelender.
Pasal 27
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 28
Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
18
Jenis tempat Parkir Jenis Kendaraan Bermotor Tarif (Rp)
Pelataran/Lingkungan Parkir
Taman Parkir
• Sepeda Motor
• Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up
dan sejenisnya
• Bus, Truck dan Alat Besar lainnya
• Kendaraan 6 (enam) roda/lebih
• Sepeda Motor
• Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up
dan sejenisnya
• Bus, Truck dan Alat Besar lainnya
• Kendaraan 6 (enam) roda/lebih
1.000/sekali parkir
2.500/sekali parkir
4.000/sekali parkir
5.000/sekali parkir
1.500/sekali parkir
2.500/sekali parkir
4.500/sekali parkir
5.000/sekali parkir
BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
Bagian Kesatu
Nama,Objek, Subjek , Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 29
(1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggahan/Villa dipungut Retribusi atas
pelayanan tempat penginapan/pasanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan
tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah,
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 30
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat
Penginapan/Pesanggarahan/Villa.
(2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa.
(3) Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
Pasal 31
(1) Tingkat penggunaan Fasilitas Penginapan/Pesanggarahan/Villa diukur berdasarkan jenis
penginapan dan waktu pemakaian
(2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.
(3) Penentuan kelas dan fasiltas penukung Penginapan/Pesanggarahan/Villa diatur lebih lanjut
dengan peraturan bupati.
Pasal 32
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis
yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
19
Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 33
Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :
a. Penginapan/Pesanggrahan :
Kelas Pengguna Tarif
I - Masyarakat/penduduk Kabupaten Sumba Timur
- Umum
Rp. 160.000/hari/kamar
Rp. 220.000/hari/kamar
II - Masyarakat/penduduk Kabupaten Sumba Timur
- Umum
Rp. 110.000/hari/kamar
Rp. 170.000/hari/kamar
III - Masyarakat/penduduk Kabupaten Sumba Timur
- Umum
Rp. 60.000/hari/kamar
Rp. 110.000/hari/kamar
b. Villa :
Kelas Pengguna Tarif
Villa - Masyarakat/penduduk Kabupaten Sumba Timur
- Umum
Rp. 200.000/hari/kamar
Rp. 350.000/hari/kamar
BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 34
(1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan
fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang
meliputi:
a. penyewaan kandang (karantina);
b. pemakaian tempat pemotongan;
c. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
d. pelayanan pemeriksaan kesehatan daging setelah dipotong;
e. pelayanan pengangkutan daging hewan dari rumah potong;
f. pelayanan pemakaian tempat pelayuan daging;dan
g. pemakaian angkutan.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan
penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 35
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong
hewan.
(2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.
(3) Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
Pasal 36
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan.
(2) Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.
20
Pasal 37
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 38
Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan, ditetapkan sebagai
berikut :
No Jenis Pelayanan Jenis Hewan Tarif (Rp)
1 Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum
dipotong
- Sapi/Kerbau
- Babi
- Kambing/Domba
20.000,-/ekor
10.000,-/ekor
10.000,-/ekor
2 Pemakaian Kandang - Sapi/Kerbau
- Babi
- Kambing/Domba
5.000,-/ekor
2.500,-/ekor
2.500,-/ekor
3 Pemakaian Tempat Pemotongan - Sapi/Kerbau
- Babi
- Kambing/Domba
5.000,-/ekor
2.500,-/ekor
2.500,-/ekor
4 Pelayanan pemeriksaan kesehatan
daging setelah dipotong
- Sapi/Kerbau
- Babi
- Kambing/Domba
7.500,-/ekor
5.000,-/ekor
5.000,-/ekor
5 Pemakaian tempat pelayuan daging - Sapi/Kerbau
- Babi
- Kambing/Domba
7.500/ekor
7.500/ekor
7.500/ekor
6 Pemakaian Angkutan 5.000/Km
BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 39
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa
kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya
dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa
kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.
Pasal 40
(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pelayanan
pelabuhan, tambat dan labuh kapal layar motor pada pelabuhan, dermaga atau pinggiran dan
pantai.
21
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
(3) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
Pasal 41
(1) Tingkat pengunaan jasa digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka
waktu pemakaian.
(2) Masa retribusi terhutang paling lama 1 (satu) bulan kelender.
Pasal 42
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 43
Besaran tarif sebagaimana pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian ditetapkan
sebagai berikut :
No Jenis Pelayanan Satuan Tarif
1. Jasa Tambat / Sandar :
a. Kapal angkutan laut luar negeri Per GT Per hari $ 0,15
b. Kapal angkutan laut dalam negeri
1. dari GT 100 s/d GT 500 Per hari Rp. 200.000
2. lebih dari GT 500 Per hari Rp. 250.000
c. Kapal Pelayanan Rakyat / Kapal Perintis :
1. dari GT < 1 s/d GT 3 Per hari Rp. 5.000
2. dari GT > 3 s/d GT 7 Per hari Rp. 10.000
3. dari GT > 7 s/d GT 35 Per hari Rp. 15.000
4. dari GT > 35 s/d GT 100 Per hari Rp. 125.000
5. dari GT > 100 s/d GT 500 Per hari Rp. 150.000
6. lebih dari GT 500 Per hari Rp. 200.000
d. Kapal Istirahat pada Dermaga Per GT / Jam Rp. 50
2. Tempat Bongkar Muat / Penumpukan Barang :
a. Gudang Per Ton / M3 /
Hari
Rp. 2.000
b. Lapangan Per Ton / M3 /
Hari
Rp. 1.500
c. Penyimpanan Hewan :
1. Kerbau, Kuda, Sapi dan sejenisnya Per Ekor / Hari Rp. 5.000
2. Kambing, Domba, babi dan sejenisnya Per Ekor / Hari Rp. 1.500
3. Unggas Per Ekor / Hari Rp. 50
d. Penumpukan Benda Cair seperti : Gula Sabu, Minyak
Kelapa dan sejenisnya
Per Liter / Hari Rp. 25
3. Pemakaian Tanah, Ruangan dan Perairan :
a. Pemakaian Tanah :
1. untuk Toko, Warung, Kios dan sejenisnya Per M2 / Tahun Rp. 10.000
22
2. untuk Perkantoran Per M2 / Tahun Rp. 20.000
3. untuk Reklame Per M2 / Tahun Rp. 50.000
b. Pemakaian Ruangan :
1. untuk Kantor Perusahaan Pelayaran dan
sejenisnya
Per M2 / Tahun Rp. 150.000
2. untuk Kantin dan sejenisnya Per M2 / Tahun Rp. 25.000
3. untuk Jasa Usaha Lainnya Per M2 / Tahun Rp. 30.000
c. Penggunaan Perairan untuk bangunan lainnya Per M2 / Tahun Rp. 20.000
4. Tanda Masuk Pelabuhan
a. Tanda Masuk Orang :
1. Penumpang Per orang Rp. 2.000
2. Pengantar/Penjemput Per orang Rp. 3.000
3. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Per orang Rp. 1.000
b. Tanda Masuk Kendaraan :
1. Kend. Bermotor roda 2 (dua) / 3 (tiga) Per buah Rp. 2.000
2. Kend. Bermotor roda 4 (empat) Per buah Rp. 4.000
3. Kend. Bermotor roda 6 (enam) Per buah Rp. 6.000
4. Kend. Bermotor lebih dari 6 (enam) roda Per buah Rp. 10.000
5. Alat Berat Roda Karet Per buah Rp. 30.000
6. Alat Berat Roda Besi Per buah Rp. 50.000
5. Jasa Dermaga
a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) / 3 (tiga) Per buah Rp. 3.000/5.000
b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Per buah Rp. 10.000
c. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) Per buah Rp. 20.000
d. Kendaraan Bermotor lebih dari 6 (enam) roda Per buah Rp. 30.000
e. Alat Berat Roda Karet Per buah Rp. 40.000
f. Alat Berat Roda Besi Per buah Rp. 100.000
g. 1. Ternak Besar (Kuda, Sapi, Kerbau & sejenisnya) Per ekor Rp. 3.000
2. Ternak Kecil (Kambing, Babi, Domba & sejenisnya) Per ekor Rp. 1.000
6. Jasa Timbangan Kendaraan
a. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Per buah Rp. 10.000
b. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) Per buah Rp. 15.000
c. Kendaraan Bermotor lebih dari 6 (enam) roda Per buah Rp. 20.000
d. Alat Berat Roda Karet Per buah Rp. 25.000
e. Alat berat Roda Besi Per buah Rp. 30.000
f. Kelebihan muatan kendaraan Per buah Rp. 2.500
7. Penggunaan Fasilitas Lainnya
a. Jasa pengisian Air Bersih ke Kapal Per Pengisian Rp. 25.000
b. Pemakaian Toilet Per orang/kali Rp. 2.000
BAB XI
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 44
(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan
penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah oleh
Pemerintah Daerah.
(2) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi :
23
a. pemakaian tempat rekreasi/paiwisata;
b. pemakaian Tempat olah raga.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan
tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah,
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 45
(1) Subjek Retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh hak untuk menggunakan tempat Rekreasi dan Olah Raga.
(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.
(3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
Pasal 46
(1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian tempat
Rekreasi dan Olah Raga.
(2) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender.
Pasal 47
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 48
Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian,
ditetapkan sebagai berikut :
Obyek Pelayanan Jenis Pelayanan Golongan
Tarif
Satuan Tarif (Rp)
Tempat Rekreasi
Tempat
Pariwisata
Karcis Masuk
Karcis Masuk
Kolam Renang
Kendaraan :
- Roda 2
- Roda 4
Orang :
- Anak-anak
- Dewasa
Kendaraan :
- Roda 2
- Roda 4
- Anak-anak
- Dewasa
1
1
1
1
1
1
1
1
1.000/sekali masuk
2.500/sekali masuk
2.000/sekali masuk
4.000/sekali masuk
1.000/sekali masuk
2.500/sekali masuk
5.000/sekali masuk
7.500/sekali masuk
24
Tempat Olahraga Sepak Bola
Volly
Bulu Tangkis
Lapangan
Tennis
- Anak-anak
- Dewasa
- Anak-anak
- Dewasa
- Anak-anak
- Dewasa
- Anak-anak
- Dewasa
15.000/grup/sekali
main
30.000/grup/sekali
main
10.000/grup/sekali
main
20.000/grup/sekali
main
10.000/grup/sekali
main
20.000/grup/sekali
main
5.000/grup/sekali main
20.000/grup/sekali
main
BAB XII
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 49
(1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di air dipungut Retribusi atas pelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Penyeberangan di air adalah Pelayananan penyeberangan orang atau barang
dengan mengunakan kendaraan di air yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan
penyebrangan disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.
Pasal 50
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati
Pelayanan Jasa Penyeberangan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah Pemerintah
Daerah.
(2) Wajib Retribusi Penyeberangan di air adalah orang pribadi atau badan yang menurut Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penyeberangan di air.
(3) Retribusi Penyeberangan di air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa dan Prinsip Retribusi
Pasal 51
Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis kendaraan dan berat
barang yang diseberangkan.
Pasal 52
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
25
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Pasal 53
(1) Karcis Penyeberangan di air terdiri dari seri : A B, C, D, E dan F.
(2) Penetapan harga sebagai berikut :
Karcis Jenis Tarif
Seri A Kendaraan Truck Rp. 200.000,-
Seri B Kendaraan Bus Rp. 150.000,-
Seri C Kendaraan Trans/Taksi Rp. 100.000,-
Seri D Kendaraan Bermotor roda 2 Rp. 50.000,-
Seri E Sepeda Rp. 20.000,-
Seri F Orang/Perorangan Rp. 10.000,-
Barang yang beratnya lebih
dari 50 Kg Rp. 500/Kg
BAB XIII
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
Pasal 54
(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan
hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah yang meliputi :
a. bibit atau benih tanaman;
b. bibit ternak;
c. bibit atau benih ikan; dan
d. hasil lainya.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan
produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.
Pasal 55
(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil
produksi usaha daerah.
(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah.
(3) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
Pasal 56
(1) Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan
mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi.
(2) Masa Retribusi adalah 1 (satu) bulan kelender.
26
Pasal 57
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Besaran Retribusi
Pasal 58
Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :
No Jenis Obyek Produksi Usaha Daerah Satuan
Pemakaian
Tarif (Rp)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
II.
1.
2.
3.
4.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan :
Benih Padi berlebel biru
Benih Jagung unggul berlebel biru
Benih Kacang ijo
Benih Kacang kedele
Benih Kacang tanah biji
Bibit Mangga okulasi jenis unggul dalam negeri
Bibit Mangga Klonnal
Bibit Jeruk okulasi jenis unggul
Mata Tempel Mangga
Mata Tempel Jeruk
Buah jeruk
Buah Mangga
Hasil Tanaman :
- Padi
- Kacang Tanah
- Kacang Kedele
- Kacang Hijau
- Jagung
Dinas Peternakan
Ayam Ras dan Itik :
- anak (umur < 1 minggu)
- dewasa/dara
Pakan Ternak :
- rumput unggul
- leguminnosa unggul
- Konsentrat
Sapi :
- umur di bawah 1 ½ tahun
betina
jantan
- umur di atas 1 ½ tahun
betina
jantan
Kerbau :
- umur di bawah 1 ½ tahun
betina
jantan
- umur di atas 1 ½ tahun
betina
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per anakan
Per anakan
Per anakan
Per mata
Per mata
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per ekor
Per Kg
Per stek
Per Kg
Per Kg
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
3.000
3.500
5.000
4.000
6.000
2.500
4.000
1.500
150
100
3.500
2.500
1.500
4.000
3.000
2.500
800
6.000
20.000
50
1.500 - 10.000
2.500
2.000.000
2.500.000
5.000.000
5.500.000
3.000.000
3.500.000
6.000.000
27
5.
6.
7.
III
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
jantan
Kuda :
- umur di bawah 1 ½ tahun
betina
jantan
- umur di atas 1 ½ tahun
betina
jantan
Kambing dan Domba :
- umur di bawah 6 bulan
- umur di atas 6 bulan
Babi non Lokal :
- umur di bawah 2 bulan
- umur di atas 2 bulan
Dinas Perikanan
Benih Ikan :
Karper
- ukuran 1-3 cm
- ukuran 3-5 cm
- ukuran 5-8 cm
Tawes
- ukuran 1-3 cm
- ukuran 3-5 cm
- ukuran 5-8 cm
Nilla
- ukuran 1-3 cm
- ukuran 3-5 cm
- ukuran 5-8 cm
Lele Dumbo
- ukuran 1-3 cm
- ukuran 3-5 cm
- ukuran 5-8 cm
Induk Ikan
- Karper
- Tawes
- Nilla
- Lele Dumbo
Ikan Non Benih/Bibit
- Karper
- Tawes
- Nilla
- Lele Dumbo
- Bandeng
Dinas Perkebunan
Benih Kopi
Bibit Kopi
Bibit Cengkeh
Bibit Kelapa
Bibit Kakao
Bibit Jambu Mente
Bibit Vanilli
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Kg
Per Anakan
Per Anakan
Per Anakan
Per Anakan
Per Anakan
Per Anakan
6.500.000
5.000.000
5.500.000
7.500.000
8.000.000
200.000
300.000
300.000
500.000
200
500
800
75
100
150
50
100
150
500
750
1.000
40.000
30.000
15.000
40.000
20.000
20.000
15.000
20.000
20.000
400.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
28
8.
9.
10.
11.
12.
13.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
VI.
1.
2.
3.
Bibit Lada
Entris Jambu Mete
Entris Kakao
Benih Kakao
Benih Kapas
Benih Jambu Mete
Dinas Kehutanan
Bibit Cendana
Benih Cendana
Bibit Kemiri
Bibit Mahoni
Bibit Jati
Benih Jati
Bibit Asam
Bibit Gamelina
Bibit Johar
Bibit Flamboyan
Bibit Acacia
Bibit Sakura
Bibit Kayu Putih
Bibit Kayu Manis
Bibit Gaharu
Bibit Tanaman Unggulan Lokal
Loka Latihan Kerja - UKM
Tempat Tidur Tingkat :
- Tempat tidur tingkat
- Tempat tidur tingkat
Tempat Tidur Biasa :
- Tempat tidur biasa
- Tempat tidur biasa
- Tempat tidur biasa
Rak Piring
Per Anakan
Per Meter
Per Meter
Per Biji
Per Kg
Per Kg
Per anakan
Per Kg
Per anakan
Per anakan
Per anakan
Per Kg
Per anakan
Per anakan
Per anakan
Per anakan
Per anakan
Per anakan
Per Anakan
Per Anakan
Per anakan
Per anakan
No. 1
No. 2
No. 1
No. 2
No. 3
Standart
2.000
1.000
1.000
100
30.000
10.000
5.000
40.000
2.500
2.500
2.500
15.000
2.000
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
7.500
2.500
1.500.000
1.000.000
550.000
450.000
400.000
300.000
BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 59
Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.
BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 60
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis,
kupon dan kartu langganan.
BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 61
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai
dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
29
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi
Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Bupati.
Pasal 62
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk
mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 63
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 diberikan tanda bukti
pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 64
(1) Penagihan Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan
STRD.
(2) Penagihan Retribusi Terutang didahului dengan surat teguran.
(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh
tempo pembayaran.
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 65
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada pasal 64 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVIII
TATA CARA PERUBAHAN TARIF
Pasal 66
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan Kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 67
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
30
BAB XX
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 68
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan
yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi.
Pasal 69
(1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum
bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak
atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 70
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
diterbitkannya SKRDLB.
BAB XXI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 71
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XXII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 72
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
31
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 73
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Penggakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 74
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Bupati.
BAB XXIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 75
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
32
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.
BAB XXV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 76
(1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.
BAB XXVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 77
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan per undang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengupulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;
e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa;
33
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 78
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali
jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara.
BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 1998 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 05) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 54)
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 134).
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 135).
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 1998 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 08)
e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan
Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 132)
f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 148)
34
g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2002 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 55)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 80
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.
Ditetapkan di Waingapu
Pada tanggal, 07 November 2011
BUPATI SUMBA TIMUR,
GIDION MBILIJORA
Diundangkan di Waingapu
Pada tanggal, 07 November 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
UMBU HAMAKONDA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 216
35
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
a. UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus
menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa
Usaha ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah
guna meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk
mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada
peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.
Pengenaan Retribusi Jasa Usaha agar dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian
hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Retribusi
dalam membayar retribusi jasa usaha, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumba Timur tentang Retribusi Jasa Usaha.
b. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
36
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
37
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
38
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 407