Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DESA CIBATOK SATUKECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2010
T E N T A N G
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM DESA MANDIRI DALAM PERWUJUDAN DESA PERADABAN
TAHUN 2010
LEMBARAN DESA CIBATOK SATUKECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2010
PERATURAN DESA CIBATOK SATUKECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM DESA MANDIRI DALAM PERWUJUDAN DESA PERADABAN
TAHUN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBATOK SATU
Menimbang : a. bahwa Desa Cibatok Satu merupakan salah satu desa yang terpilih sebagai salah satu penerima Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat untuk menerima bantuan keuangan guna pelaksanaan program tersebut diatas.
b. bahwa untuk tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan program tersebut sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di Desa Cibatok Satu Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Perdesaan;
16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
24 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri A).
25 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 147/Kep.290-BPMPD/2010 tentang Lokasi Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban di Jawa Barat Tahun 2010;
26 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.1131-BPMPD/2010 tentang Bantuan Keuangan dalam rangka Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di Jawa Barat.
27 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254 );
28 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 22 );
29 Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 25 );
30 Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyaluran, penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8 );
31 Peraturan Desa Cibatok Satu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Cibatok Satu;
32 Peraturan Desa Cibatok Satu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010;
33 Peraturan Desa Cibatok Satu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Memperhatikan : Hasil Musyawarah / Rapat Pemerintah Desa, BPD Cibatok Satu, LPMD Cibatok Satu Seluruh lembaga kemasyarakatan dan perwakilan masyarakat tentang pengelolaan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, yang diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2010 di Aula Kantor Desa Cibatok Satu.
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBATOK SATUDAN
KEPALA DESA CIBATOK SATU
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PEATURAN DESA CIBATOK SATU TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN PROGRAM DESA MANDIRI DALAM PERWUJUDAN DESA
PERADABAN.
BAB. I KETENTUAN UMUM
PASAL 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Inspektorat Wilayah Provinsi adalah Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Barat.
6. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Bogor.
7. BPMPD Provinsi adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala BPMPD Provinsi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
9. BPMPD Kabupaten adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor.
10. Kepala BPMPD Kabupaten adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor.
11. Kecamatan adalah Kecamatan Cibungbulang.
12. Camat adalah Camat Cibungbulang.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Desa adalah Desa Cibatok Satu.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Cibatok Satu dan Badan Permusyawaratan Desa Cibatok Satu.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibatok Satu.
19. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
20. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Cibatok Satu.
21. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Cibatok Satu
22. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Cibatok Satu.
23. Bendahara Desa adalah seseorang yang diberi tugas untuk dan atas nama desa, menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik desa.
24. Bendahara Desa adalah Bendahara Desa Cibatok Satu.
25. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban adalah program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendorong Desa yang berpotensi agar maju dan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
27. Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban adalah Desa yang maju kehidupan lahir bathin, meliputi pendidikan, Kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat dan pengembangan
potensi unggulan serta sosial budaya, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial yang sangat memadai seperti sarana olahraga, kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hiburan dan perbelanjaan yang berada di berbagai tipologi Desa.
28. Pelindung Program adalah Kepala BPMPD Kabupaten Bogor.
29. Pemeriksa adalah Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Wilayah
Kabupaten Bogor.
30. Pembina Program adalah Camat Cibungbulang
31. Pengawas Program adalah Badan Permusayawaratan Desa Cibatok Satu.
32. Penanggung jawab Program adalah Kepala Desa Cibatok Satu
33. Penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Desa Cibatok Satu
34. Bendahara kegiatan adalah Bendahara Desa Cibatok Satu.
35. Pelaksana Kegiatan adalah Organisasi pengelola kegiatan Pembangunan dibentuk berdasarkan musyawarah antara RT, RW, LPM, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan Organisasi Masyarakat lainnya serta dikukuhkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD yang didukung dengan Berita Acara Hasil Musyawarah.
36. Tim Perencana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Cibatok Satu yang berasal dari masyarakat Desa Cibatok Satu, berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan personal dalam bidang perencanaan teknis dan atau pengetahuan rancang bangunan secara teknis, maupun perencanaan bidang lainya, untuk kemudian di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
37. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa Cibatok Satu.
38. Pemilik BUMDes adalah Pemerintah Desa Cibatok Satu.
39. Pembangunan infrastruktur di Desa Cibatok Satu adalah : pembangunan dibidang infrastruktur sarana dan prasarana perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sosial, yang seluruh rencana pembangunannya diambil dari skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2009 – 2013 dan juga tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, seluruh rencana tersebut merupakan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa Cibatok Satu.
40. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/ atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% dari tenaga yang berasal dari wilayah desa setempat.
BAB. II
STRATEGI
PROGRAM DESA MANDIRI DALAM PERWUJUDAN DESA PERADABAN
PASAL 2
Strategi yang digunakan dalam Program/Kegiatan Desa Mermbangun Menuju Desa Peradaban di Desa Cibatok Satu, adalah :
a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi masyarakat serta transparansi.
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi yang berakar pada masyarakat.
c. Membangun sinergi berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa dalam konteks kewilayahan.
d. Mendorong tumbuhnya kesalehan sosial dengan wujud kesetiakawanan sosial dalam konteks pembangunan desa.
e. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat (BPD,LPM, OMS dan lembaga kemasyarakatan lainnya) terutama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program pembangunan desa.
BAB. III
PENDEKATAN
PROGRAM DESA MANDIRI DALAM PERWUJUDAN DESA PERADABAN
PASAL 3
Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Desa Mermbangun Menuju Desa Peradaban di Desa Cibatok Satu, adalah sebagai berikut :
a. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (Community Based Development).
b. Bottom Up Planning atau Perencanaan dari bawah artinya perencanaan untuk menentukan prioritas kegiatan dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa;
c. Pemberian kredit permodalan lebih diformulasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki usaha dalam sektor informal, mikro dan usaha kecil melalui pemberdayaan BUMDes.
d. Pembukaan unit-unit usaha BUMDes sebagai upaya perluasan jenis-jenis usaha BUMDes agar dapat memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat, serta mempermudah akses sumber-sumber kegiatan ekonomi tersebut, karena tersedia di desa.
e. Pembangunan infrastruktur dasar pedesaan diformulasikan pada pembangunan infrastruktur yang dapat mengungkit secara signifikan tingkat ekonomi masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan, pendidikan serta sumberdaya ekonomi.melalui pemberdayaan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).
BAB. IV
TAHAPAN PELAKSANAAN PADA KOMPONEN PROGRAM
KEGIATAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA
PASAL 4
1. Tahap Persiapan untuk kegiatan peningkatan bidang perekonomian antara lain :
a. Petunjuk Pelaksanaan / Teknis yang terbitkan oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat adalah acuan
yang dipergunakan dalam pelaksanaan peningkatan perekonomian Desa yang bersumber dari
bantuan keuangan dalam rangka Desa Membangun Menuju Desa Peradaban di Jawa Barat
Tahun 2010.
b. Sosialisasi Program Peningkatan Perekonomian Desa oleh Kepala Desa yang dibantu oleh
Tenaga Pendamping, BPD dan LPMD;
2. Penyusunan rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha (Business plan) yang berisikan antara lain :
b. Inventarisir permasalahan dan sumber daya perekonomian yang dapat dikembangkan melalui
musyawarah desa.
c. Proyeksi pengelolaan usaha BUMDes
d. Rencana tata kelola BUMDes
e. Proyeksi Cash flow / analisa usaha.
3. Pembentukan BUMDes ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam
Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang BUMDes.
4. Menetukan kriteria sasaran penguatan ekonomi untuk bantuan permodalan untuk masyarakat dengan
ketentuan sebagai berikut :
b. Pelaku usaha perdagangan berskala usaha kecil dan usaha mikro baik yang sudah berjalan
maupun yang baru akan membuka usaha . seperti pedagang gorengan, warung dan lain-lain.
c. Pelaku usaha Home Industri seperti makanan olahan, aneka kerajinan Industri rumah tangga
dan sejenisnya.
d. Pelaku usaha dibidang (Sarana Produksi) pertanian seperti : pengadaan pupuk, obat-obatan,
bibit, dan sejenisnya.
e. Pelaku usaha dibidang jasa seperti : petani penggarap, pemilik lahan/penggarap, sewa alat-alat
mesin pertanian, usaha jahit menjahit, perbengkelan/ cuci motor, pangkas rambut/ salon
kecantikan dan sejenisnya.
5. Penyusunan bentuk unit-unit usaha yang di kelola oleh BUMDesa baik yang dikelola internal manajemen
BUMDes, maupun dalam bentuk kerjasama lintas sektoral dengan pihak ketiga seperti : lembaga ekonomi,
Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau pihak lainnya, guna optimalisasi kegiatan peningkatan
perekonomian pada program ini.
PASAL 5
1. Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian, seperti yang tertera pada pasal 4 ayat 4
tentang kriteria sasaran pengauatan permodalan, maka komponen kegiatan ini dilaksanakan pada BUMDes,
untuk itu maka pola usaha perkreditan atau bantuan permodalan untuk masyarakat dan dapat dilaksanakan
secara konvensional atau syariah, yang dimaksud dengan :
a. Ketentuan Kredit konvensional yaitu sebagai berikut :
a.1. Pagu kredit untuk perorangan dan untuk kelompok maksimal ditetapkan oleh Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan hasil analisis kemampuan usaha oleh Analis
kredit bersama dengan tenaga pendamping dan disetujui oleh manager
d. Tingkat suku bunga kredit ditentukan berdasarkan peraturan BUMDes yang besarnya
tidak melebihi jasa bank yang terendah.
a.2. Denda keterlambatan/ tunggakan angsuran agar ditetapkan berdasarkan Peraturan
BUMDes.
a.3. Tidak dikenakan biaya provisi dan administrasi;
a.4. Biaya materai menjadi beban debitur;
b. Syarat-syarat permohonan kredit berupa :
b.1. Surat Keterangan dari Desa setempat bahwa pemohon benar – benar mempunyai
kegiatan usaha dan baru akan membuka usaha;
b.2. Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku.
b.3. Jaminan/ Agunan : yaitu surat keterangan yang dibuat oleh pemohon yang
menyatakan jenis barang yang dijaminkan bermaterai cukup.
b.4. Khusus untuk pemohon yang baru akan membuka usaha baru ditambah dengan
proposal permohonan pinjaman tentang rencana penggunaan uang dan jenis usaha
yang akan dibukanya.
c. Angsuran dibayar setiap bulan sedangkan angsuran pertama dibayar 1 (satu) bulan setelah akad
kredit;
d. Pendapatan bunga dan denda menjadi pendapatan BUMDes yang penggunaannya mengacu
pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
e. Pengelolaan kredit secara syariah bisa menggunakan teknik kredit AL BAI BITSAMAN AJIL
(kredit barang berjangka) dan MUSYARAKAH (kredit penyertaan modal/modal ventura).
2. BUMDes dalam operasionalnya juga diberikan kesempatan untuk membuka unit-unit usaha, seperti yang
tertera dalam pasal 4 ayat 5, maka dalam rangka membuka unit-unit usaha tersebut di haruskan yang
berbasis pada pengembangan sumber potensi alam dan manusia di wilayah Desa Cibatok Satu untuk
dikembangkan menjadi sumber perekonomian masyarakat dengan membuka peluang kerjasama dengan
pihak ketiga, lembaga ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan atau pihak lainya guna
optimalisasi kegiatan peningkatan perekonomian , yang dimaksud dengan :
a. Unit usaha pengembangan sumber potensi pertanian adalah sebuah dan atau beberapa unit
usaha yang dalam usahanya bergerak dibidang pertanian seperti terminal agribisnis, lumbung
desa, Agro wisata, kios saprotan, industri pengolahan hasil panen, penggilingan padi, budi daya
tanaman seperti : padi, palawija dan lain-lain.
b. Unit usaha pengembangan sumber potensi peternakan dan perikanan adalah sebuah dan atau
beberapa unit usaha yang dalam usahanya bergerak dibidang peternakan dan perikanan seperti :
penggemukan domba/ kambing, usaha peternakan unggas, budi daya ikan air tawar, terminal
agribisnis, pasar ternak, pasar ikan, Agro wisata, industri pengolahan hasil panen peternakan,
perikanan dan lain-lain.
c. Unit usaha lainya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang
tersedia di Desa Cibatok Satu maupun wilayah luar Desa Cibatok Satu, untuk kemudian lebih
lanjut penanganannya diberikan kepada Direktur dan menager BUMDes.
3 Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang dilakukan pemerintahan Desa Cibatok Satu dan
Badan Usaha Milik Desa Cibatok Satu kepada masyarakat, dalam bentuk penumbuhan iklim usaha,
pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga Usaha Kecil dan mikro mampu menumbuhkan dan
memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
4 Pembiayaan kerjasama pada unit usaha BUMDes adalah penyediaan dana oleh pemerintah Desa Cibatok
Satu melalui Badan Usaha Milik Desa Cibatok Satu, dunia usaha/Pihak Ketiga dan masyarakat dalam rangka
memperkuat permodalan usaha kecil dan usaha mikro.
5 Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cibatok Satu dan
Badan Usaha Milik Desa Cibatok Satu, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan
bantuan pernguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan mikro, agar
mampu menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
6 Seluruh bentuk komponen pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian melalui BUMDes di atur lebih
rinci dalam Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Cibatok Satu tentang Badan Usaha Milik Desa.
BAB. V
TAHAPAN PELAKSANAAN PADA KOMPONEN PROGRAM
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
PASAL 6
1. Tahap pelaksanaan untuk kegiatan bidang pembangunan infrastruktur dimulai dengan persiapan
antara lain :
a. Petunjuk Pelaksanaan / Teknis yang terbitkan oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat adalah acuan
yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa yang bersumber dari
bantuan keuangan dalam rangka Desa Membangun Menuju Desa Peradaban di Jawa Barat
Tahun 2010.
b. Sosialisasi Program pembangunan fisik infrastruktur oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Tenaga
Pendamping, Tim Perencana Desa, BPD dan LPMD;
c. Pemerintah Desa bersama BPD, LPMD membentuk Tim Perencana Desa yang berasal dari
warga masyarakat yang dipilih dan dibentuk menjadi sebuah Tim Perencana teknis, berdasarkan
hasil musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan pengetahuan rancang
bangunan secara teknis untuk upaya memenuhi kriteria perencanaan yang ditetapkan dalam
petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat dalam tahapan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur desa.
d. Identifikasi Lokasi berdasarkan data RPJM Desa dan RKP, yang dilakukan oleh Kepala Desa
bersama-sama Tim Perencana Desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat mengenaii
permasalahan infrastruktur beserta pemecahannya, adapun nantinya yang berkaitan dengan
sarana dan prasarana yang akan dibangun disusun dalam suatu daftar yang dibuat berdasarkan
urutan prioritas sesuai hasil musyawarah, jumlah objek dan besaran biayanya dipertimbangkan
pada ketersediaan Pagu Anggaran yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis tim
pendamping program dan pelaksana teknis. Daftar skala prioritas tersebut kemudian dibukukan
bersamaan dengan informasi yang memuat gambaran umum tentang lokasi kegiatan serta peta
lokasi yang menunjukan titik lokasi kegiatan.
e. Survey dan Pengukuran dilokasi, dilakukan oleh Kepala Desa bersama-sama Tim Perencana
Desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat, guna mengetahui lebih rinci kondisi dan kebutuhan
atas dibangunnya objek-objek fisik tersebut, serta pagu anggaran yang perlu disediakan sesuai
kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian hasil pengukuran tersebut diolah menjadi data pra
perencanaan teknis.
f. Data pra perencanaan teknis yang telah dibuat kemudian diolah oleh Tim Perencana Desa
(TPD) menjadi perencanaan teknis atau DED, dalam pembuatannya TPD dapat meminta
pendamping serta saran teknis kepada TIM bantuan Teknis (Bantek) dari Dinas Tata
Bangunan /Kebina Margaan/Pengairan yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten Bogor.
Detail Enginering Design (DED) berisikan antara lain :
d.1. Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Harga satuan upah dan bahan
material didalamnya, berpedoman kepada Standar Harga Barang/Jasa, yang telah
ditetapkan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Bogor, jika
terdapat harga melebihi standar harga barang/jasa maka harus mengajukan untuk
perubahan harga tersebut kapada Kepala Desa untuk dibuatkan berita acara
perubahan standar harga yang digunakan, atas dasar musyawarah desa.
d.2. Gambar rencana teknis, dibuat berdasarkan data ukur dan pertimbangan teknis
yang diaplikasikan kedalam bentuk gambar berskala, gambar tersebut dibuat
sebagai dasar acuan pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan, disamping sebagai
dasar perhitungan RAB.
d.3. Daftar Rencana Kerja atau Time Schedule dan Network Planning berisi tentang
perkiraan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk setiap pekerjaan serta
perkiraan pencapaian progress kerja untuk setiap minggunya.
d.4. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS) dan didasarkan kepada RAB untuk
mengikat pelaksanaan
g. Cara Perhitungan RAB Perhitungan rencana anggaran biaya harga satuannya didasarkan pada
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan tidak melebihi harga satuan harga Pemerintah
Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor.
h. Harga Bahan Material adalah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya harga bahan/ material dihitung
dengan satuan per unit, buah atau m³ disesuaikan dengan jenis bahan tersebut.
i. Volume Pekerjaan Volume Pekerjaan adalah menguraikan secara rinci besar volume atau
kubikasi suatu pekerjaan. Perhitungan volume adalah perhitungan untuk menghitung isi, luas dan
keliling suatu benda sehingga perlu diketahui rumus dan satuan benda yang akan dipergunakan
seperti Satuan Panjang, Satuan Luas dan Satuan Isi. Untuk menghitungnya harus menguasaii
tata cara membaca gambar bestek berikut gambar detail/ penjelasan.
2. Rencana kegiatan yang telah diajukan dalam bentuk proposal oleh Tim Perencana Desa harus mendapat
persetujuan Kepala Desa sebagai penanggungjawab program, apabila rencana kegiatan tersebut tidak/
kurang tepat pada sasaran maka dapat diusulkan kembali untuk dirubah dengan syarat :
a. Alasan perubahan kegiatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan hasil
musyawarah, untuk mengetahui secara lengkap seluruh alasan perubahan rencana.
b. Seluruh hasil musyawarah perubahan rencana dituangkan dalam Berita Acara perubahan yang
ditanda tangani oleh perwakilan peserta musyawarah.
c. Proposal perubahan diusulkan kembali kepada Penanggungjawab Program oleh Tim Perencana
Desa untuk mendapat persetujuan.
3. Penetapan Pola Pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/ jasa dikerjakan dengan cara swakelola, oleh
(OKMS) dan pelaksana teknis masing-masing lokasi kegiatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.
BAB. VI
ORGANISASI PENGELOLA
KEGIATAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA
PASAL 7
1. Seluruh pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian desa dilaksanakan oleh organisasi Badan Usaha Milik Desa yang diatur secara rinci oleh Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Cibatok Satu tentang BUMDes.
2. Untuk organisasi Pengelola Unit Usaha Perkreditan Desa (U2PD) dan unit-unit usaha lainya adalah organisasi yang berada diluar Struktur Pemerintah Desa Cibatok Satu, Susunan Organisasi Unit Usaha Perkreditan Desa (U2PD) disesuaikan dengan kebutuhan dengan sekurang-kurangnya terdiri dari : Manager, Analis kredit, Administrasi, Kasir dan suverpisi.
3. Adapun bentuk Bagan struktur Organisasi seperti yang tertera dalam lampiran satu, Peraturan Desa ini.
4. Tugas Pokok dan Fungsi ( TUPOKSI ) seperti yang tercantum dalam bagan struktur adalah sebagai berikut :
4.1. Pembina adalah Camat Cibungbulang memiliki tugas pokok :
a. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Unit Usaha
Perkreditan Desa (U2PD)
b. Memberikan saran, dan pendapat kepada manajemen untuk kemajuan baik diminta maupun
tidak diminta.
4.2. Pemilik adalah Masyarakat Desa Cibatok Satu dalam hal ini Kepala Desa Cibatok Satu untuk dan
atas nama masyarakat Desa Cibatok Satu bertindak atas nama jabatannya, bertindak sebagai
Komisaris BUMDes, mempunyai tugas pokok :
a. Dalam hal penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan Program Desa Mandiri dalam
Perwujudan Desa Peradaban bertindak pula sebagai Penanggungjawab Program.
b. Dalam hal penyaluran keuangan untuk untuk peningkatan perekonomian melalui BUMDes,
mempunyai tugas pokok :
b.1. Melakukan pengendalian terhadap percepatan proses pengajuan pencairan dana
program.
b.2. Melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris Desa selaku Penanggungjawab
kegiatan dalam hal melakukan perjanjian penyerahan pemberian bantuan keuangan /
Hibah dengan direktur BUMDes.
b.3. Memerintahkan kepada penanggungjawab kegiatan dalam hal proses penyaluran
bantuan keuangan hibah melalui transfer/pemindahbukuan dari rekening Kas Desa
kepada rekening BUMDes.
c. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan dalam pengelolaan Unit Usaha
Perkreditan Desa (U2PD).
d. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh kinerja Unit Usaha Perkreditan Desa
(U2PD).
4.3. Penannggungjawab Kegiatan adalah Sekretaris Desa Cibatok Satu pada kegiatan peningkatan
perekonomian mempunyai tugas pokok :
a. Membantu penanggungjawab program dalam hal pengendalian terhadap percepatan proses
pengajuan pencairan.
b. Melakukan perjanjian penyerahan pemberian bantuan keuangan / Hibah dengan direktur
BUMDes.
c. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi permohonan pencairan dari BUMDes.
d. Memerintahkan bendahara untuk mentransfer/ pemindahbukuan dari rekening kas desa kepada
rekening BUMDes.
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Penanggungjawab Program.
4.4. Bendahara kegiatan adalah Bendahara Desa dalam kegiatan ini mempunyai tugas pokok :
a. Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam hal
penerimaan dan penyaluran bantuan keuangan pada Program Desa Mandiri dalam Perwujudan
Desa Peradaban.
b. Mentransfer/ memindahbukukan dari rekening kas desa kepada rekening BUMDes atas
perintah Penanggungjawab Kegiatan.
c. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan dan bertanggungjawab dalam
pelaksanaan tugasnya kepada Penanggungjawab Program.
4.5. Pengawas adalah Badan Permusyawaratan Desa Cibatok Satu mempunyai tugas Pokok :
a. Melakukan Pengawasan terhadap jalannya Badan Usaha Milik Desa secara menyeluruh
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh BUMDes
secara meyeluruh.
4.6. Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah personal yang diangkat oleh Kepala Desa
Cibatok Satu atas persetujuan BPD Cibatok Satu, setelah melalui hasil musyawarah Desa. Direktur
BUMDes mempunyai tugas pokok :
a. dalam hal penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan Program Desa Mandiri dalam
Perwujudan Desa Peradaban, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa dapat
menerima, mengelola dan merealisasikan dalam bentuk kegiatan peningkatan perekonomian
bersama Manager BUMDes.
b. Dalam hal pengelolaan, direktur dapat merencanakan, mengorganisir, merumuskan, memantau
dan mengendalikan BUMDes.
c. Dalam hal pengelolaan BUMDes secara keseluruhan direktur Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya kepada Penanggungjawab Program dan atau Kepala Desa Cibatok Satu
sebagai Komisaris BUMDes.
4.7. Manajer adalah personal yang diangkat oleh Kepala Desa Cibatok Satu atas persetujuan BPD
Cibatok Satu, setelah melalui hasil musyawarah Desa. Direktur BUMDes mempunyai tugas pokok :
a. Tugas pokok Manager adalah Merencanakan, mengorganisir, merumuskan, memantau,
mengendalikan seluruh kegiatan-kegiatan Business enterprice BUMDes.
b. Fungsi Manager Bertanggung jawab atas terlaksananya Kegiatan Business enterprice
BUMDes yang meliputi :
b.1. Mengorganisir,mengkoordinir,dan mendelegasikan kegiatan yang berhubungan
dengan operasional Business enterprice BUMDes.
b.2. Menjamin terlaksananya pengelolaan operasional dan bisnis
b.3. Business enterprice BUMDes dilaksanakan secara efisien, efektif, akurat dan tepat
waktu.
b.4. Menyusun,merumuskan dan mengevaluasi rencana kegiatan Business enterprice
BUMDes.
b.5. Merumuskan,memantau,dan mengendalikan rencana kegiatan Business enterprice
BUMDes.
b.6. Merencanakan serta mengelola pemasaran dan produk jasa kegiatan Business
enterprice BUMDes yang terpercaya dan menguntungkan.
b.7. Memantau dan mengendalikan penerapan risiko dalam pengelolaan operasional
kegiatan Business enterprice BUMDes.
b.8. Merencanakan serta mengembangkan layanan unggul kepada nasabah
b.9. Menjalin dan membina hubungan baik dengan Pembina / pemegang saham dan
lembaga terkait
b.10. Merencanakan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, Merencanakan
serta menata usahakan administrasi secara tepat, cepat, dan akurat mengelola dan
memelihara asset BUMDes.
b.11. Mengelola prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
b.12. Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi
desa.
b.13. Mempertanggung jawabkan hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta
kegiatannya
b.14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pemilik
4.8. Kewenangan Manager :
a. Mewakili pemilik dalam hubungan eksternal atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian
usaha Business enterprice BUMDes secara optimal
b. Menyetujui pemberian kredit
c. Menandatangani surat penagihan dan surat peringatan kepada nasabah
d. Menandatangani surta teguran / peringatan yang berkaitan dengan pembinaan pegawai
e. Menyetujui pemberian cuti / izin pegawai
f. Melakukan kunjungan kepada debitur / calon debitur dalam rangka proses pemberian kredit
serta pembinaan kepada debitur
g. Menangani masalah dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet
h. Melakukan penegakan disiplin kerja pegawai dalam lingkungan unit kerjanya
i. Mendelegasikan wewenang yang bersifat teknis operasiaonal dan administrasi kepada
bawahannya
4.9. Tenaga pendamping Lapangan (Lokal) memiliki tugas pokok :
a. Melakukan tugas koordinasi dengan manajer, memberi masukan dan saran-saran dalam
rangka peningkatan dan pengembangan Business enterprice BUMDes.
b. Membantu manajer, untuk menyusun program kerja, membuat cashflow, menyusun proyeksi
usaha dan perencanaan lain dalam rangka peningkatan dan pengembangan Business
Enterprice BUMDes.
c. Mendampingi manjemen Business Enterprice BUMDes, dalam menganalisa menentukan
calon debitur/nasabah.
d. Menyusun laporan progress Kegiatan secara berkala dan insidental untuk untuk disampaikan
kepada Ketua Tim Pendamping Lapangan.
4.10. Tenaga Analis memiliki tugas pokok :
a. Melakukan On The Spot ( OTS ) ke lapangan
b. Melakukan analisa usaha terhadap calon nasabah
c. Membuat pelaporan kredit / bulan yang antara lain :
d. Rekap calon nasabah yang masuk
e. Rekap calon nasabah yang telah di realisasi
f. Melakukan pembinaan terhadap nasabah
g. Melakukan monitoring terhadap nasabah-nasabah
4.11. Tenaga Administrasi memiliki tugas pokok :
a. Membuat, menerima dan mengarsipkan surat-surat dan fax
b. Melakukan perhitungan penyusutan inventaris
c. Meregister biaya-biaya kantor
d. Menata kerjakan arsip bukti kas
e. Membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun
f. Menerima berkas permohonan kredit dari calon nasabah
g. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit dari calon nasabah
h. Meregister berkas pemohonan di register permohonan kredit
i. Menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah lengkap bagian analisis kredit
j. Menerima hasil putusan kredit dari manager, untuk kredit yang disetujui dibuat perjanjian kredit,
berikut kwitansi. Sedangkan untuk kredit yang ditolak dibuat surat penolakan
k. Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi dan kartu Prima Nota kepada manager
untuk ditanda tangani
l. Menyrerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi dan kartu Prima Nota kepada nasabah
untuk ditanda tangani
m. Menyerahkan bukti kwitansi kepada bagian kas untuk dilakukan pembayaran
n. Menerima tembusan bukti kwitansi dan mencatat transaksi realisasi kredit pada Kartu Prima
Nota
o. Melakukan penata usahaan berkas-berkas kredit
p. Membuat nomatif dan pelaporan kredit
4.12. Kasir memiliki tugas pokok :
a. Melakukan transaksi penarikan dan penyetoran uang dari nasabah
b. Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur
c. Membayar dan menerima uang atas transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur
d. Melakukan pencatatan di buku rekening nasabah, buku kas, dan kartu prima nota
e. Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan
dengan uang dan catatan jurnal transaksi
f. Menyrahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait
g. Membuat laporan kas untuk difiat oleh manager
h. Melakukan penyimpanan uang di brankas
i. Melakukan penyimpanan kunci brankas
4.13. Supervisi memiliki tugas pokok :
a. Melakukan koordinasi dengan unit lain
b. Melakukan kajian resiko kredit atas fasilitas kredit yang dianjurkan debitur
c. Melakukan monitoring debitur secara berkala
d. Memantau dan mengevaluasi fortofolio kredit
e. Melakukan pembinaan kepada debitur kredit bermasalah
f. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap perda, perwal, dan peraturan
lainnya yang berlaku
g. Melaksanakan tugas yang lainnya yang diberikan oleh pemimpin
4.14. dalam hal pelaksanaan program desa mandiri dalam perwujudan desa peradaban, yang terkait
dengan unit-unit usaha yang dapat dikembangkan
a. Unit usaha pengembangan sumber potensi pertanian yang bekerja sama dengan Departemen
Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Tunas Tani Mandiri (NASTARI), secara rinci dijelaskan dalam surat
perjanjian kerjasama.
b. Unit usaha pengembangan peternakan penggemukan domba ekor gemuk dan pembibitan
kambing boer, bekerja sama dengan RABITHAH FARM (alumnus Fakultas Peternakan IPB),
secara rinci dijelaskan dalam surat perjanjian kerjasama.
c. Unit usaha lainya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang
tersedia baik yang tersedia di Desa Cibatok Satu maupun wilayah luar Desa Cibatok Satu,
untuk kemudian lebih lanjut penanganannya diberikan kepada Direktur dan menager BUMDes.
BAB. VIIORGANISASI PENGELOLA
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
PASAL 8
1. Seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan oleh organisasi yang
pembentukannya melalui musyawarah desa yang kemudian dituangkan dalam berita acara pembentukan
pengelola pembangunan infrastruktur desa untuk kemudian dikukuh dengan Surat Keputusan Kepala Desa
Cibatok Satu.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa pada program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa
Peradaban ini mengikuti petunjuk teknis yang diterbitkan BPMPD Provinsi Jawa Barat.
3. Adapun bentuk Bagan struktur Organisasi seperti yang tertera dalam lampiran dua Peraturan Desa ini;
4. Tugas Pokok dan Fungsi ( TUPOKSI ) seperti yang tercantum dalam bagan struktur adalah sebagai berikut :
4.1. Pembina adalah Camat Cibungbulang, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.
b. Memberikan saran dan pendapat kepada penanggungjawab program dan ketua OKMS untuk
kemajuan baik diminta maupun tidak diminta.
4.2. Penanggungjawab Program adalah Kepala Desa Cibatok Satu, dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada forum musyawarah desa, Penanggungjawab Program mempunyai tugas
dan fungsi sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan program melalui musyawarah desa.
b. Memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program.
c. Mengesahkan rencana kegiatan baik kegiatan infrastruktur yang dibuat oleh Tim Perencana
Desa
d. Meminta penjelasan kepada penanggungjawab kegiatan maupun pelaksana kegiatan tehadap
permasalahan pelaksanaan kegiatan.
e. Menindak lanjuti permohonan pencairan dana bantuan keuangan atas dasar usulan dari
f. pelaksana kegiatan ( OKMS ) melalui Penanggungjawab kegiatan untuk mendapat persetujuan
pembina program tingkat kecamatan dan kabupaten.
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi
h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina tingkat kecamatan maupun
kabupaten.
i. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan
4.3. Penanggungjawab kegiatan adalah Sekretaris Desa Cibatok Satu, mempunyai tugas dan fungsi
sebagai berikut :
a. Memfasilitasi teknis perencanaan berdasarkan musyawarah desa
b. Meminta penjelasan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan
(OKMS).
c. Memberikan perintah kepada pelaksana kegiatan ( OKMS ) untuk melaksanakan kegiatan
yang telah direncanakan atas izin dari Penanggungjawab Program.
d. Meneliti dan memberikan persetujuan atas rencana anggaran biaya ( RAB ) dan gambar
kegiatan pembangunan infrastruktur yang di susun oleh OKMS.
e. Memberikan persetujuan atas permohonan pencairan dana bantuan keuanganyang diusulkan
pelaksana kegiatan ( OKMS ).
f. Meneliti berkas permohonan pencairan dana bantuan keuangan dari pelaksana kegiatan
(OKMS ).
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada penanggungjawab Program.
i. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan ( OKMS ).
4.4. Bendahara adalah Bendahara Desa Cibatok Satu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Menerima dana bantuan langsung program desa peradaban dari provinsi Jawa Barat.
b. Memindah bukukan/ transfer dana bantuan langsung Program Desa Mandiri dalam Perwujudan
Desa Peradaban ke rekening pelaksana kegiatan ( OKMS ) atas perintah Penanggungjawab
Program.
c. Membantu penanggungjawab kegiatan dalam meneliti kelengkapan berkas permohonan
pencairan dana bantuan yang yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan ( OKMS ).
d. Membantu penanggungjawab Kegiatan dalam meneliti kelengkapan surat pertanggungjawaban
keuangan (SPJ) yang diajukan pelaksana kegiatan.
4.5. Pelaksana Kegiatan ( OKMS ) adalah unsur Lembaga pemberdayaan masyarakat ( LPM ) dan atau
warga masyarakat, yang ditunjuk berdasarkan musyawarah desa, Pelaksana kegiatan terdiri dari :
a. Ketua
b. Juru Bayar
c. Pelaksana Teknis
4.6. Ketua Pelaksana kegiatan ( OKMS ) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun Rencana anggaran biaya dan gambar kegiatan yang telah di sahkan oleh Kepala
Desa berdasarkan musyawarah desa.
b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kebutuhan pekerja yang akan
melaksanakan kegiatan.
c. Mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada penanggungjawab
program melalui Penanggungjawab Kegiatan.
d. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada penanggungjawab program melalui
Penanggungjawab kegiatan.
4.7. Juru Bayar adalah personal yang ditunjuk berdasarkan musyawarah desa untuk melaksanakan tugas
dan tanggungjawab sebagai berikut :
a. Melakukan pembayaran upah kerja kepada pekerja secara langsung sesuai dengan daftar
pekerja atau kelompok yang telah ditetapkan oleh penanggungjawab kegiatan.
b. Melakukan pembayaran atas belanja bahan atau alat bangunan sesuai rencana yang telah
ditetapkan.
c. Mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran keuangan dalam buku kas umum.
d. Menyusun laporan keuangan yang ditanda tangani oleh ketua pelaksana kegiatan selanjutnya
diserahakan kepada Penanggungjawab program melalui penanggungjawab kegiatan untuk
mendapat pengesahan.
4.8. Pelaksana Teknis adalah unsur masyarakat dan atau pengurus lembaga kemasyarakatan yang di
tunjuk berdasarkan musyawarah desa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab
sebagai berikut :
a. Melaksanakan kegiatan teknis pekerjaan dilokasi yang telah direncanakan atas perintah ketua
(OKMS) pelaksana kegiatan.
b. Melapokan perkembangan pekerjaan yang dilaksanakan kepada ketua (OKMS) pelaksana
kegitan.
4.9. Pengawas adalah unsur BPD Cibatok Satu dan atau yang dutunjuk berdasarkan musyawarah
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan teknis
b. Mencatat dan memberikan laporan hasil pengawasan kepada Penanggungjawab program
melalui penanggungjawab kegiatan.
4.10. Tenaga Pendamping Lapangan (Lokal) adalah warga Desa Cibatok Satu yang ditunjuk oleh
Penanggungjawab Program karena alasan mempunyai kemampuan dan pengetahuan teknis, dan
memiliki tugas pokok :
a. Melakukan tugas koordinasi dengan ketua OKMS, Pelaksana teknis Pekerjaan dan perencana
Teknis Desa/ Pengawas Teknis guna memberi masukan dan saran-saran dalam rangka
pelaksanaan pekerjaan infrastruktur.
b. Membantu ketua OKMS, PelaksanaTeknis Pekerjaan dan Perencana Teknis/Pengawas Teknis
dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan Infrastruktur.
c. Menyusun laporan progres pekerjaan secara berkala dan insidental untuk disampaikan kepada
Ketua Tim Pendamping Lapangan.
4.11. Tim Perencana Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi :
a. Melakukan Survey dan Pengukuran dilakukan bersama Kepala Desa, BPD dan LPMD, guna
mengetahui lebih rinci kondisi dan kebutuhan atas dibangunnya objek-objek fisik tersebut, serta
pagu anggaran yang perlu disediakan sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian hasil
pengukuran tersebut diolah menjadi data pra perencanaan teknis.
b. Daftar pra perencanaan teknis yang telah dibuat kemudian diolah oleh Tim Perencana Desa
(TPD) menjadi perencanaan teknis atau Detail Engineer Design ( DED ), dalam pembuatannya
TPD dapat meminta pendamping serta saran teknis kepada TIM bantuan Teknis (Bantek) dari
Dinas Tata Bangunan /Kebina Margaan/Pengairan yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten
Bogor.
c. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS) didasarkan kepada RAB untuk
mengikat pelaksanaan.
d. Melakukan Perhitungan RAB Perhitungan rencana anggaran biaya harga satuannya
didasarkan pada harga satuan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Bogor Nomor : 601/573/Kpts/Huk/2009 tentang Standar Harga Jasa Konstruksi dan Jasa
Konsultasi.
e. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga pasar yang berada diwilayah
Kabupaten Bogor.
BAB VIII
PENGELOLAAN DANA PROGRAM
PASAL 9
1. Dalam hal pengelolaan dana bantuan keuangan program, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Verifikasi
Pecairan Dana untuk membantu Kepala Desa dalam memverifikasi dan memberikan persetujuan untuk
pencairan dana untuk teknis pelaksanaan yang terdiri dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
2. Biaya honorarium dan operasional program dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan teknis pengeluaran Tahap
I dan Tahap II dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai Berita Acara Persetujuan Pencairan dari TIM
Verifikasi Pencairan Dana;
3. Dalam hal penggunaan dana Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, memenuhi
ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Barat, bahwa dana bantuan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah) terbagi dalam :
a. Untuk Biaya Honorarium dan Operasional Program sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima
juta rupiah);
b. Untuk biaya pelaksanaan program sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima
juta rupiah).
BAB IX
PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN DANA BIAYA HONORARIUM DAN OPERASIONAL PROGRAM
PASAL 10
1. Biaya honorarium sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sama dengan 40 % (empat puluh
per-seratus) dari total Biaya Honorarium dan Operasional Program, untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Bendahara Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Tenaga Pendamping Lapangan (Lokal), Tim Perencana Desa (TPD) dan tokoh masyarakat yang terlibat aktif
dalam pelaksanaan program.
2. Biaya honorarium seperti yang disebutkan dalam ayat 1, adalah biaya yang dibagikan perbulan selama satu
tahun pada pelaksanaan Program Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban.
3. Sesuai ayat 1, diatas maka rician dana biaya honorarium tersebut adalah sebagai berikut :
NONAMA PENERIMA HONOR JUMLAH HONOR
PENERIMA HONORARIUM PERBULAN PERTAHUN 1 Kepala Desa Rp 500,000 Rp 6,000,000 2 Sekretaris Desa Rp 150,000 Rp 1,800,000 3 Kaur Pembangunan Rp 100,000 Rp 1,200,000 4 Kaur Perekonomian Rp 100,000 Rp 1,200,000 5 Kaur Keuangan Rp 100,000 Rp 1,200,0006 Kaur Kesra Rp 100,000 Rp 1,200,000 7 Kaur Pemerintahan Rp 100,000 Rp 1,200,000 8 Kaur Umum Rp 100,000 Rp 1,200,000 9 Bendahara Desa Rp 150,000 Rp 1,800,000 10 Kepala Dusun 1 Rp 50,000 Rp 600,000 11 Kepala Dusun 2 Rp 50,000 Rp 600,000 12 Kepala Dusun 3 Rp 50,000 Rp 600,000
13 Kepala Dusun 4 Rp 50,000 Rp 600,000 14 Badan Permusyawaratan Desa Rp 400,000 Rp 4,800,000 15 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rp 100,000 Rp 1,200,000 16 Tenaga Pendamping Lapangan (Lokal) Rp 100,000 Rp 1,200,000 17 Tim Perencana Desa Rp 100,000 Rp 1,200,000 18 Ketua OKMS Rp 100,000 Rp 1,200,000 19 Pelaksana Teknis Rp 100,000 Rp 1,200,000
T O T A L Rp 30,000,000
4. Dalam hal penyaluran dana honorarium secara rinci diatur oleh Keputusan Kepala Desa.
PASAL 11
1. Biaya operasional pada pelaksanaan program adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
atau sama dengan 60 % (enam puluh per-seratus) dari total Biaya Honorarium dan Operasional Program,
digunakan untuk Biaya perencanaan pelaksanaan pembagunan infrastruktur, biaya pembuatan proposal,
perjalanan dinas untuk kepentingan pelaksanaan program, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), rapat-rapat,
pelaporan dan biaya makanan dan miuman.
2. Biaya operasional seperti yang disebutkan dalam ayat 1, adalah biaya yang direalisasikan selama kurun
waktu satu tahun pada pelaksanaan Program Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban.
3. Sesuai ayat 1, diatas maka rician dana biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH BIAYA
1 Biaya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Rp 10,000,000 2 Pembuatan proposal Rp 5,000,000 3 Biaya Perjalanan Dinas Rp 5,000,000 4 Belanja ATK Rp 5,000,000 5 Biaya rapat-rapat Rp 5,000,000 6 Biaya pembuatan laporan Rp 10,000,000 7 Biaya belanja makanan dan minuman Rp 5,000,000
T O T A L Rp 45,000,000
4. Dalam hal penyaluran dana honorarium secara rinci diatur oleh Keputusan Kepala Desa.BAB X
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM
PASAL 12
1. Dalam hal dana bantuan keuangan program telah masuk ke Rekening Kas Desa Cibatok Satu, maka Kepala
Desa dapat memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk memperoses lebih lanjut dengan Tim Verifikasi
Pencairan Dana dengan membuat Berita Acara Persetujuan Pencairan;
2. Tahapan pencairan untuk kegiatan Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Ifrastruktur Desa
dilaksanakan dalam tiga tahapan dengan ketentuan :
a. Tahap I sebesar 40 % dicairkan setelah pelaksana kegiatan mengajukan persyaratan pencairan
kepada Kepala Desa;
b. Tahap II sebesar 40 % dicairkan setelah realisasi dana Tahap I telah mencapai 80 % sesui
dengan ketentuan dan mengajukan persyaratan pencairan kepada Kepala Desa;
c. Tahap III sebesar 20 % dicairkan setelah pelaksanaan kegiatan mencapai 80 % dengan
ketentuan permohonan pencairan dilampiri dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan dari
pelaksana kegiatan.
PASAL 13
Adapun Tahapan pencairan dana bantuan keuangan program yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan
peningkatan perekonomian, dengan ketentuan sabagai berikut :
a. Surat permohonan pencairan tahap awal untuk kegiatan peningkatan perekonomian desa,
sebesar 40% (empat puluh per-seratus) dari total pembiayaan yang diajukan Direktur BUMDes
kepada Kepala Desa;
b. Pemohonan pecairan untuk kegiatan peningkatan perekonomian harus dibuat oleh BUMDes
dengan persyaratan sebagai berikut :
b.1. Proposal permohonan;
b.2. Proyeksi cash flow yang di ajukan oleh Manajer BUMDes;
b.3. Rencana penggunaan dan pemanfaatan dana;
b.4. Photo Copy buku rekening Bank Jabar Banten atas nama BUMDes;
b.5. Surat perjanjian penyerahan batuan antara Kepala Desa dengan Direktur BUMDes.
c. Dalam hal dokumen pencairan telah lengkap maka Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan
diketahui Tim Pendamping Lokal (counter sign), memindah bukukan dari Kas Desa ke rekening
BUMDes, sebesar sebagaimana yang disebutkan dalam point a, sesuai ketentuan perbankan
yang berlaku;
d. Dalam hal dana tersebut telah masuk ke rekening BUMDes, Kepala Desa memerintahkan
Sekretaris Desa untuk menyampaikan tembusan bukti pencairan kepada Kepala BPMPD
Provinsi Jawa Barat, Kepala BPMPD Kabupaten Bogor dan Camat Cibungbulang;
e. Dalam hal dana telah dicairkan oleh Direktur BUMDes sesuai kebutuhan secara bertahap
kepada Manajer maka selanjutnya Direktur dan Manajer BUMDes menyampaikan photo copy
bukti pencairan kepada Kepala Desa untuk disampaikan tembusannya Kepada Kepala BPMPD
Kabupaten Bogor dan Camat Cibungbulang;
f. Dalam hal pemanfaatan dana tahap awal telah mencapai 80 % serta berjalan dengan baik dan
lancar sesuai peruntukannya, maka pencairan berikutnya sebesar 40 % (empat puluh per-
seratus) dapat diajukan dengan mekanisme seperti pencairan tahap awal, dengan ketentuan
permohonan pencairan dilampiri dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan dari Manajer
dan Berita Acara hasil pemeriksaan/ audit dari Direktur BUMDes yang diketahui oleh BPD;
g. Pencairan sisa dana sebesar 20 % (dua puluh per-seratus) dapat dicairkan setelah
pelaksanaan kegiatan dan atau pemanfaatan dana telah mencapai 80 % (delapan puluh per-
seratus), dengan ketentuan permohonan pencairan dilampiri dengan bukti pertanggungjawaban
penggunaan dari Manajer dan Berita Acara hasil pemeriksaan/ audit dari Direktur BUMDes
yang diketahui oleh BPD;
h. Untuk pelaksanaan kegiatan, dibuat surat perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Direktur
BUMDes dengan Manajer.
PASAL 14
Adapun Tahapan pencairan dana bantuan keuangan program yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan
pembangunan infrastruktur desa, dengan ketentuan sabagai berikut :
a. Surat permohonan pencairan tahap awal untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa,
sebesar 40 % (empat puluh per-seratus) dari total pembiayaan yang diajukan Ketua Organisasi
Keswadayaan Masyarakat Setempat (OKMS) kepada Kepala Desa;
b. Pemohonan pecairan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa, harus dibuat oleh OKMS
dengan persyaratan sebagai berikut :
b.1. Kelengkapan administrasi proyek, terdiri atas photo copy Daftar Recana Anggaran
Biaya dari masing-masing paket pekerjaan, Daftar Harga Perkiraan Setempat (HPS)
dan Gambar-gambar Teknis rencana pekerjaan;
b.2. Photo Copy Surat Perintah Kontrak Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja, buku rekening
Bank Jabar Banten atas nama OKMS;
b.3. Surat perjanjian penyerahan batuan antara Kepala Desa dengan Ketua OKMS.
c. Dalam hal dokumen pencairan telah lengkap maka Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan
diketahui Tim Pendamping Lokal (counter sign), memindah bukukan dari Kas Desa ke rekening
OKMS, sebesar sebagaimana yang disebutkan dalam point a, sesuai ketentuan perbankan
yang berlaku;
d. Dalam hal dana tersebut telah masuk ke rekening OKMS, Kepala Desa memerintahkan
Sekretaris Desa untuk menyampaikan tembusan bukti pencairan kepada Kepala BPMPD
Provinsi Jawa Barat, Kepala BPMPD Kabupaten Bogor dan Camat Cibungbulang;
e. Dalam hal dana telah dicairkan oleh OKMS sesuai kebutuhan secara bertahap kepada Manajer
maka selanjutnya OKMS menyampaikan photo copy bukti pencairan kepada Kepala Desa
untuk disampaikan tembusannya Kepada Kepala BPMPD Kabupaten Bogor dan Camat
Cibungbulang;
f. Dalam hal pemanfaatan dana tahap awal telah mencapai 80 % serta berjalan dengan baik dan
lancar sesuai peruntukannya, maka pencairan berikutnya sebesar 40 % (empat puluh per-
seratus) dapat diajukan dengan mekanisme seperti pencairan tahap awal, dengan ketentuan
permohonan pencairan dilampiri dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan dari OKMS
dan Berita Acara hasil pemeriksaan dari Tim Pendamping Lokal OKMS yang diketahui oleh
BPD;
g. Pencairan sisa dana sebesar 20 % (dua puluh per-seratus) dapat dicairkan setelah
pelaksanaan kegiatan dan atau pemanfaatan dana telah mencapai 80 % (delapan puluh per-
seratus), dengan ketentuan permohonan pencairan dilampiri dengan bukti pertanggungjawaban
penggunaan dari OKMS dan Berita Acara hasil pemeriksaan dari Tim Pendamping Lokal dan
OKMS yang diketahui oleh BPD;
BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PASAL 15
1. Untuk menjaga hasil-hasil pelaksanaan program agar berhasil optimal serta dapat terus berkesinambungan
dan terlestarikan dengan baik, maka seluruh pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian dan kegiatan
pembangunan infrastruktur desa, harus terus dievaluasi;
2. Metode evaluasi dilaksanakan melalui : musyawarah desa, rapat koordinasi, peninjauan lokasi pelaksanaan
kegiatan dan pemeriksaan atau audit;
3. Pihak-pihak yang dapat melaksanakan evaluasi adalah Kepala Desa (penanggungjawab program), Badan
Permusyawaratan Desa (pengawas), sekretaris Desa (penanggungjawab kegiatan), Tim Perencana Desa,
Tim Pendamping Lokal, Direktur BUMDes dan Ketua OKMS;
4. Hasil evaluasi dapat merubah dan atau menetapkan kembali seluruh pelaksanaan kegiatan program sesuai
hasil musyawarah desa dan atau rapat koordinasi dengan mengacu pada ketentuan petunjuk teknis
pelaksanaan yang diterbitkan oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Desa ini.
PASAL 16
Bentuk laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian desa dilaksanakan secara berjenjang, sebagai
berikut:
a. Laporan bulanan adalah :
Manager dan atau pengelola unit usaha membuat laporan kegiatan kepada BUMDES dengan
tembusan Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab kegiatan untuk kemudian disampaikan
kepada Kepala Desa dengan mempergunakan standar administrasi yag sudah dibakukan
dalam Akuntansi standar dan menggunakan format pelaporan seperti yang tertera dalam buku
petunjuk teknis pelaksanaan yang diterbitkan oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat, untuk
kemudian Kepala Desa sebagai Pemilik BUMDes melaporkan kepada Camat;
b. Laporan Triwulan adalah :
Camat melaporkan seluruh pelaksanaan sesuai laporan yang sampaikan oleh Kepala Desa
kepada Kepala BPMPD Kabupaten setiap tiga bulan sekali/ pertriwulan;
c. laporan tahunan adalah :
Manager / Pengelola usaha membuat laporan kegiatan pada akhir tahun kepada Direktur
BUMDes dengan tembusan kepada Kepala Desa, Camat dan BPMPD Kabupaten dengan
mempergunakan standar adminisrtasi yang sudah dibakukan dalam Akuntansi standar dan
menggunakan format pelaporan seperti yang tertera dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan
yang diterbitkan oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat.
PASAL 17
Bentuk laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan secara berjenjang, sebagai
berikut:
a. Laporan mingguan adalah :
Pelaksana kegiatan melaporkan rekpitulasi perkembagan pelaksanaan kegiatan Kepada Ketua
OKMS dalam kurun waktu persatu minggu pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan
format pelaporan seperti yang tertera dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan yang diterbitkan
oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat, serta menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Desa
sebagai penanggungjawab kegiatan, untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa
sebagai penanggungjawab program.
b. Laporan bulanan adalah :
Kepala Desa melaporkan tingkat perkembangan pelaksanaan kegiatan / pekerjaan Kepada
Camat sebagai pembina program dalam setiap bulan, untuk kemudian Camat melaporkan
perkembangan pelaksanaan Kegiatan / pekerjaan Kepada BPMPD Kabupaten Bogor;
c. Laporan pelaksanaan pekerjaan selesai 100 % (sertus per-seratus) adalah :
Ketua OKMS bersama pelaksana kegiatan membuat laporan akhir yang berisikan gambar
teknis akhir (As Built Drawing) dilengkapi dengan laporan penggunaan biaya beserta dengan
perubahan jika terdapat perubahan palaksanaan pekerjaan untuk kemudian diserah terimakan
dari Ketua OKMS kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab program, seluruh
administrasi pelaporan dan serah terima pekerjaan menggunakan format pelaporan seperti
yang tertera dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan yang diterbitkan oleh BPMPD Provinsi
Jawa Barat.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 18
Dalam hal pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, mengenai segala ketentuan
teknis pelaksanaan yang belum diatur oleh Peraturan Desa ini, maka kemudian dapat diatur dengan Keputusan
Kepala Desa berdasarkan dengan persetujuan bersama BPD.
PASAL 19
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan
optimalisasi Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di wilayah Desa Cibatok Satu, diatur
melalui Peraturan Desa ini.
PASAL 20
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di Cibatok SatuPada tanggal 08 September 2010KEPALA DESA CIBATOK SATU
Diundangkan di CibinongPada tanggal..........................SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BOGOR
ACEP SUKENDAR
Hj. NURHAYANTI, SH, MM, M.SiBERITA DAERAH KABUPATEN BOGORTahun 2010, Nomor
Lampiran I Peraturan Desa Cibatok Satu Nomor : 3 Tahun 2010Tanggal : 08 September 2010Tentang : Pengelolaan Bantuan Keuangan
Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban Tahun 2010.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PENINGKATAN EKONOMI
PEMERIKSA
INSPEKTORAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT &
KABUPATEN BOGORPEMBINA
CAMAT CIBUNGBULANG
PENGAWAS
BPD CIBATOK SATU
PELINDUNG
KEPALA BPMPD KABUPATEN BOGOR
DIREKTURBUMDes
MANAGER BUMDes
UNIT USAHA SIMPAN PINJAM
TIM PENDAMPINGLOKAL
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
KEPALA DESA CIBATOK SATU
PEMILIK BUMDes
KEPALA DESA CIBATOK SATU
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
SEKRETARIS DESA
CIBATOK SATU
BENDAHARA DESA CIBATOK SATU
UNIT USAHA PETERNAKAN
UNIT USAHA PERTANIAN
ANALIS KREDIT ADMINISTRASI KASIR SUPERVISI
: Garis Instruksi: Garis Koordinasi
Lampiran II Peraturan Desa Cibatok Satu Nomor : 3 Tahun 2010Tanggal : 08 September 2010 Tentang : Pengelolaan Bantuan Keuangan
Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban Tahun 2010.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIPELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
PEMERIKSA
INSPEKTORAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT &
KABUPATEN BOGORPEMBINA
CAMAT CIBUNGBULANG
PENGAWAS
BPD CIBATOK SATU
PELINDUNG
KEPALA BPMPD KABUPATEN BOGOR
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
KEPALA DESA CIBATOK SATU
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
SEKRETARIS DESA
CIBATOK SATU
BENDAHARA DESA CIBATOK SATU
KETUA OKMS
MASYARAKATCIBATOK SATU
TIM PENDAMPINGLOKAL
PERENCANATEKNIS
PELAKSANA TEKNIS
KETUA RW ATAU RTDI LOKASI PENERIMA PROGRAM
JURU BAYARPERANGKAT DESAKAUR KEUANGAN
: Garis Instruksi
: Garis Koordinasi
