PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT …

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN h11 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYALANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TEL 3811308, 3505006, 3813269, 3447017 TLX : 3844492, 3458540 3842440

JAKARTA- 10110 PST : 4213, 4227, 4209, 4135 FAX : 3811786, 3845430, 3507576

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR: HK.09//tO/QyPL/ 019

TENTANG

TATA CARA PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENUNJUKAN AHLI DI BIDANG PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pendampingan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menghadapi permasalahan hukum dan dalam rangka penunjukan ahli telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/4/9/DJPL-15 tentang Prosedur Pemberian Keterangan Ahli Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut;

b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu untuk disempurnakan mengingat dalam perkembangannya, permintaan untuk keterangan ahli dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dibtuhkan dalam penyidikan oleh penegak hukum terus menngkat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Pendampingan Hukum dan Penunjukan Ahli di Bidang Pelayaran di Lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Model Takah 02 Ze94aWdi IIeJZ41ILIai/ imakn e93ei44r"

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturari Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementeriari Perhubungan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG TATA CARA PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENUNJUKAN AHLI DI BIDANG PELAYARAN

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal mi yang dimaksud dengan:

1. Pendampingan hukum adalah suatu kegiatan pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memberikari nasihat hukum, konsultasi hukum, menyiapkan dokumen serta data dan/atau mendampingi ASN yang dipanggil oleh aparat penegak hukum baik sebagai saksi maupun ahli dalam tahap penyelidikan, penyidikan, clan persidangan yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.

2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ía alami sendiri.

3. Ahli di bidang pelayaran adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidang tugas dan tanggung j awabnya.

4. Keterangan ahli di bidang pelayaran adalah keterangan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana pelayaran guna kepentingan pemeriksaan.

5. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

6. Penyidik di bidang tindak pidana pelayaran yang selanjutnya disebut penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut clan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

7. Diseminasi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyampaikan informasi terkait prosedur pengendalian clan pengawasan di bidang pelayaran.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertindak untuk clan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal mi berlaku untuk: a. semua ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

yang mengalami permasalahan hukum di bidang pidana dalam pelaksanaan tugas pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;

b. sexnua ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk sebagai Ahli;

c. semua ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menjalankan fungsi bantuan hukum.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM Pasal 3

(1) Setiap ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan keselamatan

dan keamanan pelayaran.

(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelaksanaan pendampingan hukum pada proses pemeriksaan perkara hukum pidana pada tingkat: a. Penyelidikan; b. Penyidikan; dan c. Persidangan.

(3) Pelaksanaan pendampingan hukum yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

(4) Dalam hal adanya penanganan khusus terkait pendampingan hukum pada proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Pendampingan Hukum yang terdiri dan perwakilan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Bagian Kepegawaian dan/atau unit kerja terkait lainnya.

BAB IV PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENUNJUKAN AHLI

Bagian Pertama Pendampingan pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 4

(1) Penyelidik atau Penyidik dapat meminta keterangan kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan mengajukan surat kepada Direktur Jenderal dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

(2) Dalam hal Penyelidik atau Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pimpinan atau Atasan Langsung Direktur, Kepala Bagian, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat mengajukan surat permohonan pendampingan hukum kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Kesatuan Penj agaan Laut dan Pantai dengaxi menggunakan format

Contoh 1 pada Lampiran yang inerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal mi, dengan melampirkan:

a. surat panggilan pemeriksaan;

b. surat panggilan sebagai Saksi;

c. kronologis kejadian; dan d. data dan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.

(3) Berdasarkan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menugaskan Pejabat atau Petugas Pendampingan Hukum untuk melakukan evaluasi permohonan guna menentukan peristiwa hukum yang nienjadi dasar pemanggilan terkait unsur pasal yang disangkakan serta hubungan keterlibatan saksi atau ahli dengan pasal yang disangkakan.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pendampingan hukum pada tingkat penyelidikan atau penyidikan dilaksanakan oleh Pejabat atau Petugas Pendampingan Hukum yang ditunjuk dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atas nama Direktur Jenderal.

(2) Tahapan pelaksanaan pendampingan hukum pada tingkat penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: a. persiapan pendampingan; b. pelaksanaan pendampingan; c. penyusunan laporan kegiatan pendampingan.

(3) Persiapan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan Saksi yang bertujuan untuk penyiapan data dan dokumen yang ciiperlukan dalam pemeriksaan serta penjelasan hak dan kewajiban Saksi sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal mi.

(4) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut: a. Membawa surat undangan atau surat panggilan sebagai saksi

dan surat perintah tugas sebagai Petugas Pendampingan Hukum; b. Membaca ulang Berita Acara Permintaan Keterangan pada tahap

periyelidikan atau Berita Acara Pemeriksaari (BAP) pada tahap penyiclikar sebelum ditandataxigaxii;

c. Mencatat hal-hal yang krusial untuk menjadi dasar rekoznendasi perbaikan kepada pimpinan;

d. Bersifat independen dan tidak memberikan sesuatu apapun kepada Penyelidik/ Penyidik;

e. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

f. Tidak mengenakan pakaian dinas.

(5) Penyusunan laporan kegiatan pendampingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) han setelah pemeriksaan yang paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan; b. garis besar materi pertanyaan; c. fakta hasil pemeriksaan; dan d. analisa tindak lanjut hasil pemeriksaan.

e. rekomendasi kepada pimpinan jika diperlukan, yang memuat aritara lain usulan revisi peraturan perundang-undangan, penertiban tata kelola perkantoran, penyiapan peraturan yang baru, dan/atau pemberian teguran kepada pimpinan unit tugas.

Bagian Kedua Pendampingan Saksi pada Tingkat Persidangan

Pasal 6

(1) Dalam hal Penuntut Umum melakukan pemeriksaan terhadap ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Saksi, Direktur, Kepala Bagian, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dengan melampirkan:

a. surat panggilan sebagai Saksi; b. kronologis kejadian; c. kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi pada

tingkat Penyidikan.

(2) Berdasarkan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menugaskan Pejabat atau Petugas Pendampingan Hukum untuk melakukan evaluasi permohonan guna perlyusunan telaah hukum yang inemuat antara lain: a. unsur-unsur pasal yang disangkaka.n; b. hubungaxi keterlibatan Sakai dengan pasal yang disangkakan; c. kesimpulan.

(3) Hasil pelaksanaan penyusunan telaahan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan pembentukan

Tim Pendampingan Hukum

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan pendaxnpingan hukum terhadap Saksi pada tingkat persidangan, Pejabat atau Petugas Pendampingan Hukum

yang ditunjuk wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Direktur Kesatuan Panjagaan Laut dan Pantai atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

(2) Tahapan pelaksanaan pendampingan hukum terhadap saksi meliputi:

a. persiapan pendampingan; b. pelaksanaan pendampingan; c. penyusunan laporan kegiatan pendampingan.

(3) Persiapan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakiikan 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan Saksi yang bertujuan untuk penyiapan data clan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan, termasuk materi muatan pemeriksaan pada tingkat penyidikan serta penjelasan hak dan kewajiban Saksi sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal mi.

(4) Dalam pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Membawa surat undangan atau surat panggilan sebagai Saksi dan surat perintah tugas sebagai Petugas Pendampingan Hukum;

b. Mencatat fakta dan permasalahan hukum yang krusial dalam proses persidangan; dan

c. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan dapat dipertaxiggungj awabkan secara hukum;

d. Tidak mengenakan paicaiaxi dinas.

(5) Penyu sunan laporan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) han setelah pemeriksaan yang paling sedikit memuat:

a. waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan; b. ganis besar materi pertanyaan; dan

c. fakta hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Penunjukan Ahli

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan

Pantai melaksanakan fungsi koordinasi dalam rangka penunjukan

Ahli di bidang pelayaran.

(2) Penunjukan Ahli di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan pertimbangari: a. Lokasi wilayah kerja Penyidik;

b. Kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab; dan

c. Kompleksitas perkara yang ditangani,

(3) Dalam hal Ahli di bidang pelayaran yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan tidak tersedia pada unit pelaksana teknis yang terdekat, Direktur Jenderai. melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dapat menunjuk Ahli pada unit pelaksana teknis lainnya atau pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

(4) Pelaksanaan pemeriksaan Ahli di bidang pelayaran dilakukan di kantor tempat pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk bertugas dan dilaksanakan pada hari dan jam kerja.

(5) Penjadwalan pemeriksaan Ahli dapat dilakukan berdasarkan hasil koordinasi Ahli dengan Penyidik.

(6) Dalam pemberian Keterangan, Ahli di bidang pelayaran hams memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. memberikan keterangan demi keadilan; b. keterangan yang disampaikan didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan dan bidang keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;

c. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;

d. menjaga nama balk Institusi maupun pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 9

(1) Penyidik berwenang mendatangkan Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara pidana.

(2) Dalam hal memerlukan pemeriksaan Ahli di bidang pelayaran, Penyidik harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dengan melampirkan: a. Laporan Kejadian dan/atau Laporan Polisi; b. Surat Perintah Penyidikan; dan c. Surat Pexnberitahuan dimuiainya Penyidikan; d. Krorioiogi kejadian yang dilerigkapi dengan peta dan posisi

koordinat teznpat kejadian perkara (jika pemeriksaan dan penangkapan dilakukan dengan menggunakan kapal patroli).

(3) Berdasarkan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melalui Direktur Kesatuan

Penjagaan Laut dan Pantai menugaskan Pejabat Pendampingan Hukum untuk melakukan evaluasi permohonan guna menentukan

Ahli yang akan ditunjuk yang didasarkan pada tindak pidana bidang pelayaran yang disangkakan sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal mi.

(4) Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jendera]. melalui Direktur

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyampaikan surat dan/atau nota dinas penunjukan ahli kepada Direktur, Kepala Bagian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderai. Perhubungan Laut dengan tembusan kepada atasan Penyidik menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal mi.

Bagian Keempat Pendampingan Ahli pada Tingkat Penyidikan dan Persidangan

Pasal 10

(1) Dalam hal Penyidik melakukan pemeriksaan Ahli terhadap ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur, Kepala Bagian, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pimpinan atau atasan langsung dapat mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dengan melampirkan: a. surat perintah tugas penunjukan sebagai Ahli; dan b. jadwai pelaksanaan pemeriksaan Ahli.

(2) Berdasarkan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menugaskan Pejabat Pendampingan Hukum untuk melaksanakan koordinasi dengan Ahli guna penyiapan hal-hal yang diperlukan dalam pemeriksaan Ahli.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaaxi perxdampingan hukum terhadap Ahli pada tirigkat Penyidikan atau Persidangan, Pejabat atau Petugas

Pendampingan Hukum yang ditunjuk wajib dilengkapi dengan surat

perintah tugas yang ditandatangani oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atas nama Direktur Jenderal.

(2) Tahapan pelaksanaan pendampingan hukum terhadap Ahli

meliputi: a. Persiapan Pendampingan; b. Pelaksanaan pendampingan; c. Penyusunan laporan kegiatan pendampingan.

(3) Persiapan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan Ahli yang bertujuan untuk pembahasan berita acara pemeriksaan Ahli, serta penjelasan hak dan kewajiban Ahli sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal mi.

(4) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Membawa surat perintah tugas sebagai Ahli dan Pejabat atau

Petugas Pendampingan Hukum; b. Membaca ulang Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada saat

penyidikan sebelum penandatanganan oleh Ahli; c. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum; d. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi.

(5) Penyusunan laporan kegiatan pendampingan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) han setelah pemeriksaan yang paling sedikit memuat: a. waktu clan tempat pelaksanaan pemeriksaan; b. ganis besar materi pertanyaan; c. fakta hasil pemeriksaan; dan d. dugaan awal penyebab texjadinya tindak pidana; e. rekomendasi kepada pimpinan jika diperlukan, yang memuat

antara lain usulan revisi peraturan perundang-undangan, penertiban tata kelola perkantoran, clan penyiapan peraturan yang baru.

BABV DISEMINASI PENGAWASAN

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

Pasal 12

(1) Diseniinasi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang nienjalankan fungsi pengawasan

keselamatan dan keamanan pelayaran.

(2) Diseminasi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. inventarisasi daftar pelayanan (perizinan, persetujuan, rekomendasi, dan/atau pengesahan) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

b. unifikasi dan kodifikasi prosedur pengendalian dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;

c. diseminasi peraturan di bidang pengendalian dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan

d. inventarisasi permasalahan hukum di bidang pengendalian dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;

e. monitoring dan evaluasi standar keselamatan dan keamanan pelayaran.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

(1) Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendera]. Perhubungan Laut yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

(2) Dalam hal Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak melaksanakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendampingan hukum secara berkala kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal mi mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/4/9/DJPL- 15 tentang Prosedur Peniberian Keterangari Ahli Dalam Periyidikan Tindak Pidana Pelayaran di Lirigkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal : 6 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

Tembusan: 1. Menteri Perhubungan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 3. Kepala Biro Kepegawalan dan Organisasi Kementerian Perhubungan; 4. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama; 8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; 10. Para Kepala Distrik Navigasi; 11. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 12. Kepala Bagian Hukum dan KSLN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 13. Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 14. Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat KPLP; 15. Para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.

Salman sesual dengan aslinya,

AGIAN HUKUM DAN KSLN

LAUT

'Pembina (IV/a) 19630606 199103 1 004

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor Kiasifikasi Lampiran Perihal Permohonan Pendampingan

/Bantuan Hukum

(Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepada

Yth. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT c.q DIREKTUR KPLP

JAKARTA

Menunjuk Surat Panggilan Penyidik xxxxx Nomor xxxx tanggal xxxx Perihal xxxx a.n. Sdr. xxxx

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan hormat kami sampaikan permohonan pendampingan/bantuan hukum bagi Sdr. xxxx yang dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Saksi atas perkara dugaan Tindak Pidana xxxx sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxxx UU Nomor xx Tahun xxxx tentang xxxx sebagaimana terlampir dalam Surat Panggflan (copy terlampir).

3. Guna melengkapi permintaan pendampingan/bantuan hukum atas panggilan tersebut maka kami lampirkan juga Surat Panggilan, Kronologis Kejadian Perkara secara detail berikut dengan dokumen-dokumen terkait panggilan untuk memberikan keterangan kepada Penyidik xxxx.

4. Demikian disampaikan, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMAIKSOP/UPP/KSOP KHUSUS/PANGKALAN

Tembusan: NAMA&GELAR 1. Sesditjen Hubla; Pangkat/Golongan 2. Kabag. Hukum dan KSLN Setditjen Hubla; NIP. 3. xxxx.

Nomor

Jakarta, xx xxxx 20xx Kiasifikasi Lampiran Perihal

Pemberian Keterangan

Kepa d a Sebagai Ahli

Yth. Kepala Kantor xxx

TEM PAT

Menunjuk Surat xxx Nomor xxx tanggal xxx perihal xxx, yang meng inform asikan bahwa Penyidik xxx sedang melakukan penyidikan terhadap kapal xxx berbendera xxx yang dinakhodai oleh Sdr. xxx yang diduga melanggar ketentuan Pasal xxx UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pet aya ran.

2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, agar Kepala Kantor xxxx dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Bertindak sebagai Ahli atau menunjuk PejabatlPegawai yang memiliki

kompetensi clan kualifikasi di bidang xxxx serta berpengalaman di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun, untuk memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik xxxx;

b. Memberikan penjelasan kepada Pegawai/Pejabat yang ditunjuk terkait dengan Hak clan Kewajiban sebagai Ahli, antara lain Hak Honorarium sebagai Ahli sesuai dengan Pasal 229 KUHAP clan Permenkeu Nomor xxx tentang xxxx;

c. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik xxxx hanya terkait keahlian di bidang xxxx;

d. Berkoordinasi dengan Penyidik xxxx untuk penjadwalan pemeriksaan clan diusulkan agar dilaksanakan di Kantor xxxx pada hari clan jam kerja;

e. Membuat Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Ahli dengan tembusan Direktur KPLP clan menyampaikan BAP Ahli kepada Direktur KPLP melalui email subditqakkum. kp/p(äqmail. com ;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan AhIl kepada Direktur KPLP pada kesempatan pertama;

g. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat KPLP c.q Subdit Penegakan Hukum melalui Sdr. xxxx.

Guna efektifitas pengawasan terhadap keselamatan clan keamanan pelayaran, agar Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Meningkatkan Pengawasan Kelaiklautan Kapal, Keselamatan,

Keamanan clan clan Ketertiban di DLKR clan DLKP Pelabuhan xxxx b. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukuri lainnya,

khususnya terkait wilayah kewenangan penegakan hukum (vide Pasal 207, Pasal 208 ayat (2), Pasal 211 dan Pasal 340 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran);

c. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Maritim terkait pemenuhan kelengkapan dokumen clan surat-surat kapal sebelum kapal berangkat.

4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

Tembusn

NAMA & GELAR 1. Dirjen Perhubungan Laut;

PANGKAT / GOL

2. Sesditjen Perhubungan Laut;

NIP. 3. xxxx.

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDEAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR TENTANG TATA CARA PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENUNJUKAN AHLI DI BIDANG PELAYARAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1. Defenisi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ía dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP. Berdasarkan pengertian tersebut, syarat-syarat untuk menjadi saksi adalah antara lain:

a. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana;

b. Orang yang mendengar sendiri teijadinya suatu tindak pidana; c. Orang yang mengalami sendir,dan atau orang yang langsung menjadi korban

peristiwa yang merupakan tindak pidana.

2. Hak Saksi dalam Pemeriksaaan Tingkat Penyidikan a. Menerima surat panggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan

dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut (Pasal 112);

b. Pemeriksaan dilakukan dikediaman Saksi, jika Saksi tidak dapat datang kepada Penyidik karena alasan yarl patut dan wajar (Pasal 113);

c. Diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116);

d. Memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117);

e. Tidak mendatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan menyebutkan alasan yang kuat (Pasal 118)

f. Memberikan keterangan ditempat kediaman Saksi, apabila kediaman Saksi di luar daerah hukum Penyidik (Pasal 119);

g. Mendapat penggantian biaya untuk memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan dan Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib membenitahukan kepada saksi tentang haknya sebagaimana (Pasal 229).

3. Kewajiban Saksi dalam Pemeniksaaan Tingkat Penyidikan a. Memenuhi panggilan Penyidik (Pasal 112); b. Memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2)); c. Menandatangani berita acara yang ditandatangani juga oleh penyidik (Pasal 118);

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDEAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR TENTANG TATA CARA PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENUNJUKAN AHLI DI BIDANG PELAYARAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1. Hak Saksi dalam Pemeriksaaan Tingkat Persidangan a. Menerima surat panggilan yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan

untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh Saksi selambat-Iambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai (Pasal 146)

b. Menolak untuk bersumpah (Pasal 161 ayat (2); c. Menjawab pertanyaan yang tidak menjerat (Pasal 166); d. Mengundurkan diri sebagai Saksi apabila masih memiliki hubungan dengan

Terdakwa (Pasal 168); e. Memberikan keterangan tanpa disumpah apabila Penuntut Umum atau

Tedakwa tidak memberikan persetujuan kepada Saksi yang memiliki hubungan dengan Terdakwa (Pasal 169 ayat (2));

2. Kewajiban Saksi dala Pemenksaan Tingkat Persidangan

a. Hadir dipersidangan (Pasal 159); b. Mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing,

bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat 3) dan dalam hal saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas han (Pasal 161 ayat 1);

c. Memberikan segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran (Pasal 165);

d. Tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya dan para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap (Pasal 167);

e. Memberikan keterangan yang sebenarnya dan apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan

palsu (Pasal 174).

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDEAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR TENTANG TATA CARA PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENUNJUKAN AHLI DI BIDANG PELAYARAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KLASIFIKASI AHLI DI BIDANG PEIJAYARAN

NO TINDAK PIDANA PENUNJUKAN AHLI SERTIFIKASI AHLI PELAYARAN

1. Pasal 284 Bidang Lalu Lintas dan Tidak ada Angkutan Laut


3. Pasal 286 1. Bidang Lalu Lintas dan 1. Tidak Ada Angkutan Laut; 2. Kesyahbandaran

2. Bidang Kesatuan Penjagaan Laut_dan_Pantai


S. Pasal 288 Bidang Lalu Lintas dan Tidak ada Angkutan Laut

6. Pasal 289 Bidang Angkutan Sungai, Tidak ada Danau dan Penyeberangan





11. Pasal 294 1. Bidang Lalu Lintas dan 1. Tidak ada Angkutan Laut;

2. Bidang Kesatuan Penjagaan 2. Pengawasan Laut dan Pantai Barang

Berbahaya (IMDG Code)


13. Pasal 296 Bidang Multi Moda Tidak ada 14. Pasal 297 1. Bidang Angkutan Sungai, Tidak ada

Danau dan Penyeberangan; 2. Bidang Kepelabuhan

15. Pasal 298 Bidang Kepelabuhan Tidak Ada 16. Pasal 299 Bidang Kepelabuhanan Tidak ada 17 Pasal 300 Bidang Kepelabuhanan Tidak ada 18. Pasal 301 Bidang Kepelabuhanan Tidak Ada 19. Pasal 302 1. Bidang Perkapalan dan 1. Marine Inspector;


Kepelautan 2. Pengukuran 2. Bidang Kesatuan Penjagan Kapal;

Laut dan Pantai 3. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;

4. Auditor ISM Code; dan

5. Kesyahbandaran 20. Pasal 303 1. Bidang Perkapalan dan 1. Marine Inspector;


Laut dan Pantai 3. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;


5. Auditor ISPS Code

21. Pasal 304 Bidang Perkapalan dan 1. Marine Inspector; Kepelautan 2. Pengukuran

Kapal; 3. Pendaftaran dan

Kebangsaan Kapal; dan

4. Auditor ISM Code. 22. Pasal 305 1. Bidang Perkapalan dan 1. Marine Inspector;


Laut dan Pantai 3. PendaItaran dan Kebangsaan Kapal;


5. Kesyahbandaran 23. Pasal 306 Bidang Perkapalan dan Auditor ISM Code

Kepelautan 24. Pasal 307 Bidang Perkapalan dan Marine Inspector

Kepelautan 25. Pasal 308 1. Bidang Perkapalan dan 1. Marine Inspector

Kepelautan; 2. Bidang Kesatuan Penjagan 2. Kesyahbandaran

Laut_dan_Pantai 26. Pasal 309 1. Bidang Kenavigasian; 1. Tidak ada

2. Bidang Kesatuan Penjagan 2. Kesyahbandaran Laut_dan_Pantai

27. Pasal 310 Bidang Perkapalan dan Marine Inspector Kepelautan

28. Pasal 311 1. Bidang Perkapalan dan 1. Marine Inspector Kepelautan;

2. Bidang Kesatuan Penjagan 2. Kesyahbandaran


Laut_dan_Pantai 29. Pasa1 312 Bidang Perkapalan dan Marine Inspector

Kepelautan 30. Pasal 313 Bidang Perkapalan dan Tidak ada

Kepelautan 31. Pasal 314 Bidang Perkapalan dan Pendaftaran Kapal

Kepelautan 32. Pasal 315 Bidang Perkapalan dan Pendaftaran Kapal

Kepelautan 33. Pasal 316 Bidang Kenavigasian Tidak Ada 34. Pasal 317 Bidang Kenavigasian Tidak ada 35 Pasal 318 Bidang Kepelabuhanan Tidak ada 36. Pasal 319 Bidang Kepelabuhanan Pandu 37. Pasal 320 1. Bidang Kenavigasian; Tidak ada

2. Bidang Kesatuan Penjagaan Laut_dan_Pantai

38. Pasal 321 1. Bidang Kenavigasian; Tidak ada 2. Bidang Kesatuan Penjagaan

Laut dan Pantai

39 Pasal 322 Bidang Kesatuan Penjagaan Kesyahbandaran Laut dan Pantai

40. Pasal 323 Bidang Kesatuan Penjagaan Kesyahbandaran Laut dan Pantai


42. Pasal 326 Bidang Perkapalan dan Kepelautan Marine Inspector




46. Pasal 330 1. Bidang Kenavigasian; 1. Tidak ada; 2. Bidang Penjagaan Laut dan 2. Kesyahbandaran.

Pantai 47. Pasal 331 1. Bidang Kenavigasian; 1. Tidak ada;

2. Bidang Penjagaan Laut dan 2. Kesyahbandaran. Pantai

48. Pasal 332 Bidang Penjagaan laut dan Tidak ada Pantai

Pasal 336 Bidang Kepegawaian Tidak ada

LAMPIRAN lv PERATURAN DIREKTUR JENDEAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR TENTANG TATA CARA PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENUNJUKAN AHLI DI BIDANG PELAYARAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1. HakAhli 1) Mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku (Pasal 229); 2) Pemeriksaan oleh Penyidik dilakukan pada hari dan jam kerja.

2. Kewajiban Ahli 1) Mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan

memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120);

2) Bersumpah atau beijanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan di persidangan (Pasal 160);

3) Memberikan keterangan ahli demi keadilan (Pasal 179).

Documents

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT …