PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013

ZâuxÜÇâÜ ]tãt UtÜtà

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN

SUNGAI BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kualitas air dan

mengendalikan pencemaran air di Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi, sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Baku Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;

2. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;

3

3. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 67 Tahun 1997 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Cikarang, Ciherang, Cilamaya, Ciasem dan Cipunagara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU AIR DAN

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa

Barat. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat. 7. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Jawa Barat. 8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah

permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

10. Mata Air adalah suatu titik dimana air tanah mengalir keluar dari permukaan tanah.

11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

4

12. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

13. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

14. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

15. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu melalui perbandingan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

17. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan/atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

18. Segmentasi Sungai adalah pembagian sungai beserta anak sungainya berdasarkan batas wilayah administratif Kabupaten dan/atau Kota.

19. Titik Pantau adalah lokasi pemantauan kualitas dan kuantitas air pada air sungai.

20. Instansi Teknis adalah Dinas/Badan/Kantor yang berwenang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

21. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Teknis yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan Pasal 2

Penetapan baku mutu air dan pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi bertujuan untuk mewujudkan kualitas air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi, sesuai dengan mutu air sasaran yang diinginkan dalam program pengendalian pencemaran air pada setiap segmennya.

BAB II PENETAPAN BAKU MUTU AIR

Bagian Kesatu Segmentasi Sungai

Pasal 3 Dalam rangka pengendalian pencemaran air, Badan melaksanakan segmentasi sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi yang melintasi wilayah administrasi Kabupaten dan/atau Kota.

5

Pasal 4 (1) Sungai Cimanuk dibagi dalam 4 (empat) segmen, yang terdiri atas :

a. segmen 1, yaitu Sungai Cimanuk bagian hulu dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Garut, meliputi Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Cikajang, Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Tarogong, Kecamatan Samarang, Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Leles, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Sukawening, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cibiuk, Kecamatan Kadungora, Kecamatan Malangbong, Kecamatan Selaawi, dan Kecamatan Balubur Limbangan;

b. segmen 2, yaitu Sungai Cimanuk dan anak-anak sungai di wilayah Kabupaten Sumedang, meliputi Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Paseh, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Situraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Wado, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Jatigede, dan Kecamatan Tomo;

c. segmen 3, yaitu Sungai Cimanuk bagian hilir dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Majalengka, meliputi Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Bantarujeg, Kecamatan Cikijing, Kecamatan Talaga, Kecamatan Argapura, Kecamatan Maja, Kecamatan Majalengka, Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Panyingkiran, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Dawuan, Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Palasah, Kecamatan Leuwimunding, Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Ligung, Kecamatan Jatitujuh, dan Kecamatan Kertajati; dan

d. segmen 4, yaitu Sungai Cimanuk bagian hilir di wilayah Kabupaten Indramayu, meliputi Kecamatan Tukdana, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Sukagumiwang, Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Widasari, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Arahan, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Sindang, Kecamatan Indramayu, dan Kecamatan Pasekan.

(2) Sungai Cilamaya dibagi dalam 2 (dua) segmen, yang terdiri atas : a. segmen 1A, yaitu Sungai Cilamaya bagian hulu dan anak-anak

sungainya di wilayah Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Subang, meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Purwakarta;

b. segmen 1B, yaitu Sungai Cilamaya bagian hulu dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, meliputi Kecamatan Serangpanjang, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Pabuaran;

c. segmen 2A, yaitu Sungai Cilamaya bagian hilir di wilayah Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Kabupaten Subang, meliputi Kecamatan Jatisari, Kecamatan Banyusari, dan Kecamatan Cilamaya Wetan; dan

6

d. segmen 2B, yaitu Sungai Cilamaya bagian hilir di wilayah Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang, meliputi Kecamatan Patokbeusi, Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Blanakan.

(3) Sungai Bekasi dibagi dalam 4 (empat) segmen, yang terdiri atas : a. segmen 1, yaitu Sungai Bekasi bagian hulu dan anak-anak sungainya

di wilayah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Mega Mendung, Kecamatan Kedung Halang, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Gunung Putri;

b. segmen 2, yaitu Sungai Bekasi dan anak-anak sungainya di wilayah Kota Bekasi, meliputi Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi Utara;

c. segmen 3, yaitu Sungai Bekasi di wilayah Kabupaten Bekasi (sebelah selatan saluran CBL), meliputi Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Serang, Kecamatan Setu, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun, Kecamatan Babelan, dan Kecamatan Tarumajaya; dan

d. segmen 4, yaitu Sungai Bekasi bagian hilir dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Bekasi (sebelah utara saluran CBL), meliputi Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Cikarang, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Tambelang, dan Kecamatan Cabangbungin.

(4) Gambar peta segmentasi masing-masing sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kelas Air dan Baku Mutu Air Pasal 5

(1) Badan melaksanakan upaya pengendalian terhadap Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi yang telah tercemar.

(2) Baku mutu air tiap segmen pada sungai-sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria kelas air.

(3) Kriteria kelas air tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Baku mutu air ditetapkan berdasarkan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut: a. baku mutu air Sungai Cimanuk, ditentukan berdasarkan kelas air

sebagai berikut: 1. baku mutu air mata air pada DAS Cimanuk adalah kelas 1; 2. baku mutu air segmen 1 pada DAS Cimanuk adalah kelas 2; 3. baku mutu air segmen 2 pada DAS Cimanuk adalah kelas 2; 4. baku mutu air segmen 3 pada DAS Cimanuk adalah kelas 2;

dan

7

5. baku mutu air segmen 4 pada DAS Cimanuk adalah kelas 3. b. baku mutu air Sungai Cilamaya, ditentukan berdasarkan kelas air

sebagai berikut: 1. baku mutu air mata air pada DAS Cilamaya adalah kelas 1; 2. baku mutu air segmen 1 A pada DAS Cilamaya adalah kelas 2; 3. baku mutu air segmen 1 B pada DAS Cilamaya adalah kelas 2; 4. baku mutu air segmen 2 A pada DAS Cilamaya adalah kelas 3;

dan 5. baku mutu air segmen 2 B pada DAS Cilamaya adalah kelas 3.

c. baku mutu air Sungai Bekasi, ditentukan berdasarkan kelas air sebagai berikut: 1. baku mutu air mata air pada DAS Bekasi adalah kelas 1; 2. baku mutu air segmen 1 pada DAS Bekasi adalah kelas 2; 3. baku mutu air segmen 2 pada DAS Bekasi adalah kelas 2; 4. baku mutu air segmen 3 pada DAS Bekasi adalah kelas 3; dan 5. baku mutu air segmen 4 pada DAS Bekasi adalah kelas 3 dan 4.

(2) Khusus untuk baku mutu air Sungai Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan ketentuan: a. Sungai Bekasi untuk segmen 3 dari perbatasan hilir Kota Bekasi

dengan Kabupaten Bekasi sampai pertemuan Sungai Bekasi dengan Saluran CBL, ditetapkan sebagai kelas 3;

b. Sungai Bekasi untuk segmen 4 dari pertemuan Sungai Bekasi dengan Saluran CBL sampai muara Sungai Bekasi, ditetapkan sebagai kelas 4;

c. Sungai Cikarang sampai dengan ujung hulu Saluran CBL, ditetapkan sebagai kelas 3;

d. Saluran CBL sampai muara, ditetapkan sebagai kelas 4; dan e. Sungai Cikarang dari ujung hulu Saluran CBL sampai muara,

ditetapkan sebagai kelas 4.

Bagian Ketiga Status Mutu Air dan Mutu Air Sasaran

Pasal 7 (1) Dalam hal status mutu air di Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan

Sungai Bekasi cemar berat, mutu air sasaran ditetapkan sebagai dasar program pengendalian pencemaran air secara bertahap sehingga tercapai kualitas air yang memenuhi baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Mutu air sasaran Sungai Cimanuk berlaku untuk sungai dan anak sungai serta mata air pada semua segmen sungai, dengan tahapan sebagai berikut: a. mutu air sasaran tahap 1, berlaku selama periode 5 (lima) tahun

pertama sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan b. mutu air sasaran tahap 2, berlaku selama periode 5 (lima) tahun

kedua sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

8

(3) Mutu air sasaran Sungai Cilamaya berlaku untuk sungai dan anak sungai serta mata air pada semua segmen sungai, dengan tahapan sebagai berikut: a. mutu air sasaran tahap 1, berlaku selama periode 5 (lima) tahun


kedua sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini. (4) Mutu air sasaran Sungai Bekasi berlaku untuk sungai dan anak sungai

serta mata air pada semua segmen sungai, dengan tahapan sebagai berikut: a. mutu air sasaran tahap 1, berlaku selama periode 5 (lima) tahun


kedua sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini. (5) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4)

tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Bagian Kesatu

Program Pengendalian Pencemaran Air Pasal 8

(1) Dalam rangka mencapai mutu air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyusun program pengendalian pencemaran air.

(2) Program pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu program pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi.

(3) Program pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati/Walikota terkait, dalam menyusun dan melaksanakan rencana detail pengendalian pencemaran air sungai di wilayah kerjanya.

(4) Rincian program pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Pelaksanaan program pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Gubernur.

(6) Program pengendalian pencemaran air dievaluasi setiap tahun oleh Badan, dengan melibatkan Instansi teknis dan Instansi terkait.

9

Bagian Kedua Pemantauan Kualitas Air

Pasal 9 (1) Setiap segmen sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki

paling sedikit satu titik pantau di bagian hulu dan satu titik pantau di bagian hilir.

(2) Daftar lokasi titik pantau sungai dan peta lokasi Sungai Cimanuk, tercantum dalam Lampiran IV huruf a dan b, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Daftar lokasi titik pantau sungai dan peta lokasi Sungai Cilamaya, tercantum dalam Lampiran IV huruf c dan d, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Daftar lokasi titik pantau sungai dan peta lokasi Sungai Bekasi, tercantum dalam Lampiran IV huruf e dan f, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Bupati/Walikota dapat menambahkan dan menetapkan titik pantau tambahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Badan.

Pasal 10

(1) Instansi teknis dan Instansi terkait melakukan pemantauan kualitas air pada titik pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Instansi teknis sebagaimana tercantum pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan penilaian status mutu air kepada Gubernur melalui Badan setiap akhir tahun, dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Instansi terkait.

(3) Badan melakukan koordinasi dalam pemantauan kualitas air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi.

(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran; c. pemberian pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau d. penyampaian informasi dan/atau laporan.

10

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu

Pembinaan Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada masyarakat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian pencemaran air.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; b. bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran

air; dan/atau c. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13 (1) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap sumber pencemar

limbah di wilayahnya untuk memenuhi penaatan kelas air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi.

(2) Dalam melakukan pengawasan, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Instansi teknis di Kabupaten/Kota, yang dalam pelaksanaan teknis operasional, dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Evaluasi kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk penetapan baku mutu air dan pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi, dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

12

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR :12 TAHUN 2013 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2013 TENTANG :BAKU MUTU AIR DAN

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI.

a. PETA SEGMENTASI DAS CIMANUK

13

b. PETA SEGMENTASI DAS CILAMAYA

14

c. PETA SEGMENTASI DAS BEKASI

GUBERNUR JAWA BARAT, AHMAD HERYAWAN

15

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NOMOR : 12 TAHUN 2013 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2013 TENTANG : BAKU MUTU AIR DAN

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI

a. KRITERIA KELAS AIR

No Prameter Unit Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Keterangan

FISIKA

1 Temperatur °C Dev 3 Dev 3 Dev 3 Dev 3 --

2 Residu Terlarut mg/L 1.000 1.000 1.000 2.000 --

3 Residu Suspensi mg/L 50 50 400 400 1000

4 Transparansi m 10 4 2,5 <2,5 -- berlaku untuk danau

5 Warna PtCo Unit 15 50 100 150 --

KIMIA

6 pH 6-9 6-9 6-9 5 - 9 5 – 9

7 BOD mg/L 2 3 6 12 --

8 COD mg/L 10 25 40 80 100

9 DO mg/L 6 4 3 1 --

10 PO4- P mg/L 0,2 0,2 1,0 5,0

11 Total P 0,010 0,030 0,100 >0,100

-- berlaku untuk danau

12 Nitrat (NO3 – N) mg/L 10 10 20 20 --

13 NH3-N mg/L 0,1 0,5 1,0 1,5 --

14 Total N mg/L 0,65 0,75 1,90 > 1,90 -- berlaku untuk danau

15 Khlorida mg/L 300 300 300 600 --

16 Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 0,02 --

17 Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 1,5 --

18 Nitrit (NO2- N) mg/L 0,06 0,06 0,06 0,06 --

19 Sulfat mg/L 300 300 300 400 --

20 SAR -- 18 18 18 18 --

21 % Na % 60 60 60 60 --

22 Khlorin bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 0,03 --

23 Sulfida (H2S) mg/L 0,002 0,002 0,002 0,04 --

24 Minyak dan lemak

ug/L 1000 1000 1000 1000 --

25 MBAS ug/L 200 200 200 500 --

26 Fenol ug/L 2 5 10 20 --

16

No Prameter Unit Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Keterangan

LOGAM terlarut

27 Arsen mg/L 0,05 0,05 0,05 0,10 --

28 Kobalt mg/L 0,05 0,05 0,05 0,2 --

29 Barium mg/L 1,0 1,0 1,0 1,0 --

30 Boron mg/L 1,0 1,0 1,0 1,0 --

31 Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 --

32 Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 --

33 Khrom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 --

34 Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 --

35 Besi mg/L 0,3 0,5 1,0 1,5 --

36 Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 0,5 --

37 Mangan mg/L 0,1 0,2 0,5 1,0 --

38 Air raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005 --

39 Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2,0 --

40 Nikel mg/L 0,05 0,05 0,05 0,10 --

BIOSIDA

41 BHC ug/L 2 2 2 2 --

42 Aldrin/ Dieldrin ug/L 1 1 1 1 --

43 Chlordane ug/L 0,01 0,01 0,01 0,01 --

44 DDT ug/L 0,1 0,1 0,1 0,1 --

45 Heptachlor ug/L 0,2 0,2 0,2 0,2 --

46 Lindane ug/L 4 4 4 4 --

47 Methoxychlor ug/L 35 35 35 35 --

48 Endrin ug/L 0,2 0,2 0,2 0,2 --

49 Toxaphan ug/L 5 5 5 5 --

MIKROBIOLOGI

50 Fecal coliform Jml/100 ml 100 1000 2000 >2000 --

51 Total Coliform Jml/100 ml 1000 5000 10000

>10000

--

BIOLOGI

52 Chlorophyll=@ µg/l 10 50 100 200 -- berlaku untuk danau

Keterangan Kriteria Kelas Air: mg = milligram ug = microgram ml = milliliter L = Liter MBAS = Methylene Blue Active Substance

17

Nilai di atas merupakan batas kadar maksimum, kecuali untuk DO dan transparansi berlaku batas kadar atau nilai minimum Nilai pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum. Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan. Tanda < adalah lebih kecil Tanda > adalah lebih besar

18

b. MUTU AIR SASARAN

DAS Segmen Baku Mutu Air

MUTU AIR SASARAN

Tahap 1

MUTU AIR SASARAN Tahap 2

Cimanuk Mata air Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1

Segmen 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 2




Cilamaya Mata air Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1

Segmen 1 A

Kelas 2 Kelas 3 Kelas 2

Segmen 1 B


Segmen 2 A


Segmen 2 B


Bekasi Mata air Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1

Segmen 1 A


Segmen 1 B


Segmen 2 A


Segmen 2 B


GUBERNUR JAWA BARAT, AHMAD HERYAWAN

19

a. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK

No

Kabupaten Kota DAS

CIMANUK

Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab

Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk

Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu

Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis

Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang membidangi limbah penduduk

Pemantauan kualitas air sungai dan air limbah belum optimal

Peningkatan pemantauan kualitas air sungai dan air limbah

Pelatihan pemantauan kualitas air untuk aparatur dan masyarakat terkait


Dinas PSDA Provinsi, BBWS Cimanuk-Cisanggarung

1 Segmen 1 Kab. Garut

Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah industri dan sumber pencemar lainnya

Potensi pencemaran air oleh chrom pada limbah penyamakan kulit IPAL limbah industri kulit telah dibangun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, akan tetapi tidak beroperasi karena tidak memiliki dana

Revitalisasi IPAL industri di Sukaregang dan pembangunan saluran pengumpul air limbah industri kulit menuju IPAL gabungan


Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat industri

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR NOMOR TANGGAL TENTANG

: 12 TAHUN 2013 : 6 FEBRUARI 2013 : BAKU MUTU DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI

20

No

Kabupaten Kota DAS

CIMANUK


Kebutuhan air bersih meningkat namun kualitas air sungai memburuk dengan status mutu air : cemar berat oleh parameter TSS, BOD, COD, DO, Detergen, Fenol, Fe, Mn, Cu, Pb, Fecal Coliform, Total coliform

Koordinasi pelaksanaan program PKA dan PPA


Tingginya sedimentasi di sungai

Pembuatan terasering dan gully plug

Rehabilitasi dan penanaman bantaran sungai

Pembuatan bronjong/tebing/turap Reboisasi/penghijauan


Kementerian PU c.q BBWS Cimanuk-Cisanggarung

BPDAS Cimanuk dan BBKSDA

SDM laboratorium pemantauan lingkungan yang belum memadai

Pelatihan dan sertifikasi SDM laboratorium

Akreditasi dan registrasi laboratorium


Pencemaran oleh kegiatan industri kecil menengah ke bawah

Pembangunan IPAL Komunal


Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Prov dan Kab/Kota, Masyarakat industri

2 Segmen 2 Kab. Sumedang

Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah industri kecil menengah kebawah, limbah ternak dan pertanian

Pencemaran limbah peternakan Proyek Percontohan Pengelolaan Kementerian Lingkungan

21

No

Kabupaten Kota DAS

CIMANUK


Limbah Peternakan (pengomposan, pembuatan instalasi biogas, IPAL RPH)

Sosialisasi, pembinaan & pengelolaan limbah kepada peternak

Hidup, Instansi teknis Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat peternak

Pencemaran pertanian Penggunaan pupuk ramah lingkungan (subsitusi pupuk kimia dengan pupuk organik)

Daur ulang limbah pertanian untuk pembuatan kompos

Pemanfaatan limbah pertanian untuk biogas


Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat

Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota

Status mutu air : cemar berat oleh parameter TSS, BOD, COD, DO, Detergen, Nitrit, CN, Fenol, Fe, Mn, Cu, Zn, Fecal Coliform, Total coliform


Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis LH di Provinsi dan Kab/Kota

Banyaknya sampah di sungai Sosialisasi pengelolaan sampah 3R di sumber dan TPS

Pengomposan sampah Jaring sampah dan pemilahan sampah sungai


Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Kab/Kota

22

No

Kabupaten Kota DAS

CIMANUK


Permasalahan limbah penduduk Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu



Sebagian besar industri belum memiliki IPAL, atau kapasitas IPAL tidak sebanding dengan limbah yang dihasilkan IPAL industri yang ada tidak beroperasi karena masalah biaya

Pembangunan teknologi sederhana/IPAL limbah industri tahu Pemanfaatan limbah padat industri tahu (pakan ternak, biogas)



3

Segmen 3 Kab. Majalengka

Sumber pencemar : penduduk, industri kecil, pertanian

Pencemaran limbah pertanian akibat penggunaan pupuk dan pestisida

Penggunaan pupuk ramah lingkungan (subsitusi pupuk kimia dengan pupuk organik)





Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi dan Kab/Kota

4

Segmen 4 Kab.

Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah, limbah

Belum memiliki Perda yang berkaitan dengan lingkungan dan peruntukkan air permukaan

Pembuatan Perda Kabupaten tentang Pengendalian Pencemaran Air


23

No

Kabupaten Kota DAS

CIMANUK


Limbah domestik

Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu



Sampah Sosialisasi pengelolaan sampah 3R di sumber dan TPS




Erosi tanggul Sedimentasi

Pembuatan terasering dan gully plug

Rehabilitasi dan penanaman bantaran sungai





Indramayu Industri, limbah rumah sakit

pertambangan MIGAS dan limbah galian C

Pengawasan ketaatan industri terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku


Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota

24

No

Kabupaten Kota DAS

CIMANUK


Industri (sentra) belum memiliki IPAL Air limbah yang tidak memenuhi BML Tugas melakukan UKL/UPL pada sebagian kegiatan usaha belum dilaksanakan atau tidak menyampaikan laporan

Pembangunan IPAL Komunal Pengawasan pelaksanaan UKL/UPL dan pelaporan



Pemanfaatan lahan sempadan

Penertiban lahan sempadan Rehabilitasi dan penanaman bantaran sungai





Limbah rumah sakit parameter BOD, COD dan pH tidak memenuhi BM

Pengawaasan kinerja pengelolaan lingkungan di rumah sakit


Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota

Status mutu air: cemar berat oleh parameter Residu suspensi, BOD, COD, DO, Detergen, Nitrit, Fe, Mn, Fecal Coliform, Total coliform



25

b. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CILAMAYA

No

Kabupaten Kota DAS

CILAMAYA





Pencemaran air sungai sehingga air tidak bisa dimanfaatkan untuk aktifitas warga dengan status mutu air: cemar berat oleh parameter BOD, COD, Fenol, Nitrit, Fe, Mn, Zn, Cd, Cu, Pb, Fecal coli, Total coli



Kegiatan Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan belum sempurna dan efektif serta kurangnya pengawasan

Pelatihan dan pengembangan kapasitas PPLH

Peningkatan pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan


Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kab/Kota

1

Segmen 1A Kab. Purwakarta

Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah, limbah industri

Permasalahan sosial : kurangnya komitmen dan kesadaran masyarakat

Sosialisasi PKA-PPA Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas lingkungan


26

No

Kabupaten Kota DAS

CILAMAYA


Debit air pada musim kemarau kecil Konservasi daerah hulu Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kab/Kota

Besarnya volume sampah di sungai

Sosialisasi pengelolaan sampah 3R di sumber dan TPS




Beberapa industri Belum memiliki izin pembuangan limbah cair




2 Segmen 1B dan 2B Kab. Subang

Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah, limbah industri dan peternakan




27

No

Kabupaten Kota DAS

CILAMAYA


Kurangnya kapasitas SDM

Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis

Kualitas limbah belum memenuhi BM : penurunan kualitas air




Pencemaran lingkungan oleh limbah peternakan dan sulitnya melakukan pemantauan

Proyek Percontohan Pengelolaan Limbah Peternakan (pengomposan, pembuatan instalasi biogas, IPAL RPH)

Sosialisasi, pembinaan & pengelolaan limbah kepada peternak


Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat peternak

Keluhan masyarakat dan petani mengenai pencemaran S.Cilamaya , yang mengganggu kesehatan penduduk pemakai air sungai Kerusakan produksi perikanan tambak oleh pencemaran air dengan kondisi status mutu air: cemar berat oleh parameter BOD, COD, Detergen, Ammonia, Nitrit, Fe, Mn, Fecal coli, Total coli



28

No

Kabupaten Kota DAS

CILAMAYA


Kurangnya koordinasi dalam penegakkan hukum

Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan instansi terkait





Perusahaan tidak memiliki SIPLC, SIPA dan HO Beberapa industri menghasilkan Limbah di atas BML




Status mutu air : cemar berat oleh parameter BOD, COD, Detergen, Ammonia, Nitrit, Fe, Mn, Fecal coli, Total coli



3

Segmen 2A Kab. Karawang

Sumber pencemar : limbah penduduk, pertanian, limbah industri

Pencemaran limbah pertanian akibat penggunaan pupuk dan pestisida

Penggunaan pupuk ramah lingkungan (subsitusi pupuk kimia dengan pupuk organik)





Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi dan Kab/Kota

29

c. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BEKASI

No

Kabupaten Kota DAS

BEKASI

Sumber Pencemar Permasalahan Program

Penanggung Jawab

Permasalahan limbah penduduk Tingginya penyakit bawaan air (diare)

Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu Sosialisasi pola hidup sehat




Tingginya volume sampah belum terangkut



Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah



1

Segmen 1 Kab. Bogor

Sumber pencemar : limbah penduduk sampah, limbah industri

Rendahnya mutu air sungai dengan status mutu air:cemar berat oleh parameter Zat tersuspensi, Detergen, BOD, COD, NH3, Sulfida , Nitrit, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Hg, Fecal coli, Total coli



30

No

Kabupaten Kota DAS

BEKASI


Penanggung Jawab

Pencemaran air sungai dan air tanah oleh air limbah




2 Segmen 2 Kota Bekasi

Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah industri dan limbah rumah sakit




Industri melebihi BM




Limbah rumah sakit belum memenuhi BM

Pengawasan ketaatan rumah sakit terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku




31

No

Kabupaten Kota DAS

BEKASI


Penanggung Jawab

Penyempitan sungai Normalisasi sungai Konservasi daerah hulu Pemeliharaan sempadan sungai


Kementerian PU c.q BBWS Ciliwung-Cisadane

Dinas PSDA Provinsi dan Kab/Kota

Status mutu air:cemar berat oleh parameter BOD, COD, detergen, Sulfida , Nitrit, Pb, Fecal coli, Total coli






3

Segmen 3 dan 4 Kab. Bekasi

Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah, limbah industri, dan limbah rumah sakit

Industri limbahnya melebihi BMAL




Belum cukupnya pelayanan pengangkutan sampah



32

No

Kabupaten Kota DAS

BEKASI


Penanggung Jawab


Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah


IPAL industri maupun rumah sakit belum optimal

Pengawasan ketaatan rumah sakit terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku




Status mutu air: cemar berat oleh parameter Zat suspensi, BOD, COD, Detergen, Fenol, Sulfida , Ammonia, Nitrit, Fe, Mn,Pb, Fecal coli, Total coli



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

33

a. LOKASI TITIK PANTAU DAS CIMANUK

KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI

S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH

KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN

S 07 15 56.1

E 107 49 33.6

1 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Bayongbong

Elevasi ± 979 m

Kp. Narongtong

Ds. Mekarsari

Kec. Bayongbong

Kab. Garut

Cimanuk Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober

S 07 11 39.4

E 107 54 33.3

2 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Setelah Sukaregang

Elevasi ± 720 m

Kp. Copong

Ds. Sukamantri

Kec. Garut

Kab. Garut


S 06 56 27.2

E 108 05 27.4

3 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Wado

Elevasi ± 276 m

Jl. Raya Wado Perbatasan

Kp. Cisurat dan Kp. Nusa, Ds. Cisurat

Kec. Wado

Kab. Sumedang


S 06 45 43.1

E 108 08 03.1

4 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Tomo

Elevasi ± 64 m

Jl. Raya Tomo

Ds. Tomo

Kec. Tomo

Kab. Sumedang


LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR NOMOR TANGGAL TENTANG

: 12 TAHUN 2013 : 6 FEBRUARI 2013 : BAKU MUTU DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI

34


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 28 07.0

E 108 17 45.6

5 BPLHD Provinsi Jawa Barat

Jatibarang

Elevasi ± 26 m

Jl. Widasari

Ds. Jatibarang

Kec. Widasari

Kab. Indramayu


S 07 15 933

E 107 49 542

6 BLH Kab. Garut Bayongbong (Hulu)

Ds. Mulyasari Kec. Bayongbong

Kab. Garut

Cimanuk Usulan 2012 : Pemantauan (Maret s/d Desember)

S 07 11 657

E 107 54 543

7 BLH Kab. Garut Sukaregang (Tengah)

Ds. Sukamantri Kec. Garut Kota

Kab. Garut


S 07 02 574

E 107 59 246

8 BLH Kab. Garut Limbangan (Hilir)

Ds. Limbangan Timur

Kec. Balubur Limbangan

Kab. Garut


S 06 23 09.6

E 108 11 21.5

9 KLH Kab. Indramayu

Bendung Bangkir (Sebelum Bendung)

Ds. Rambatan Wetan

Kec. Sindang

Kab. Indramayu

Cimanuk Frekuensi Pemantauan 2012 : 1 kali dalam 1 tahun

35


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 22 59.0

E 108 17 00.0


Bendung Bangkir (Setelah Bendung)

Ds. Rambatan Wetan

Kec. Sindang

Kab. Indramayu


S 06 21 28.3

E 108 18 54.1


Sekitar Sentra Pabrik Kerupuk Kananga (UpStream)

Ds. Kenanga Kec. Sindang

Kab. Indramayu


S 06 21 16.8

E 108 18 56.9


Sekitar Sentra Pabrik Kerupuk Kananga (DownStream)

Ds. Kenanga Kec. Sindang

Kab. Indramayu


S 06 19 23.3

E 108 16 21.8


Sekitar Sentra Pengrajin Batik (UpStream)

Kel. Paoman Kec. Indramayu

Keb. Indramayu


S 06 19 18.6

E 108 18 10.2


Sekitar Sentra Pengrajin Batik (DownStream)

Kel. Paoman Kec. Indramayu

Keb. Indramayu


36


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 20 44.1

E 108 19 14.6


Waduk Bojongsari

Kel. Bojongsari Kec. Indramayu

Keb. Indramayu


S 06 43 53.2

E 108 10 03.1

16 KLH Kab. Majalengka

CMN-6

Jembatan Monjot

Elevasi ± 55 m

Kp. Pangumbahan

Ds. Pakubeureum

Kec. Kertajati

Kab. Majalengka

S. Cimanuk - Ada AWLR - Hulu Bendung

Rentang - Pemantauan 2 kali

dalam 1 tahun (April & November)

S 06 46 47.0

E 108 10 05.5


CMN-6.1.1

Dam Kamun

Elevasi ± 66 m

Kp. Kamun

Ds. Liangjulang

Kec. Kadipaten

Kab. Majalengka

S. Cilutung - Ada AWLR

- Saluran Irigasi

- Pemantauan 2 kali dalam 1 tahun (April & November)

S 06 45 58.3

E 108 09 49.1


CMN-6.1.2

Jembatan Cilutung

Elevasi ± 61 m

Kp. Babakan Cikempar

Ds. Kadipaten

Kec. Kadipaten

Kab. Majalengka

S. Cimanuk

(Hilir Sungai)

Pemantauan 2 kali dalam 1 tahun (April & November)

S 06 39 754

E 108 13 259


Bendung Rentang

Ds. Jatitujuh Kec. Jatitujuh

Kab. Majalengka

S. Cimanuk Pemantauan 2 kali dalam 1 tahun (April & November)

37


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 50 730

E 108 15 244


Dam Cigasong

Kel. Cigasong Kec. Cigasong

Kab. Majalengka

S. Cideres Pemantauan 2 kali dalam 1 tahun (April & November)

S 06 56 27.3

E 108 05 27.4

21 BLH Kab. Sumedang Jembatan Wado

Elevasi ± 276 m

Kp. Cisurat

Ds. Cisurat

Kec. Wado

Kab. Sumedang

Km. 75.2 Bandung

S. Cimanuk Pemantauan : Triwulan II & III

S 06 46 59.5

E 108 05 49.4

22 BLH Kab. Sumedang Jembatan Warung Peti

Elevasi ± 73 m

Kp. Caricangkas

Ds. Karyamukti

Kec. Tomo

Kab. Sumedang

S. Cipeles Pemantauan : Triwulan II & III

S 06 45 43.1

E 108 08 03.1

23 BLH Kab. Sumedang Jembatan Tomo

Elevasi ± 64 m

Jembatan Cimanuk

Kp. Tomo

Ds. Tomo

Kec. Tomo

Kab. Sumedang


Gabungan Cipeles dan Cimanuk

S 06 45 58.3

E 108 09 49.1

24 BLH Kab. Sumedang Jembatan Cilutung

Elevasi ± 61 m

Kp. Tolengas

Ds. Tomo

Kec. Tomo

Kab. Sumedang


38


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 07 20.99

E 107 47.70

25 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung

CMK 1

Jembatan Sukatani

Ds. Sukatani Kec. Cisurupan

Kab. Garut

Cimanuk Pemantauan :

2 kali (Juni & November/Desember). Sumber Pencemar : Pertanian dan Desa

S 07 16.31

E 107 48.87


CMK 2

Jembatan Bayongbong

Ds. Mulyasari Kec. Bayongbong

Kab. Garut


2 kali (Juni & November/Desember)

Sumber Pencemar : Pertanian dan Desa

S 07 11.96

E 107 54.39


CMK 3

Jembatan Sukamantri

Ds. Sukamantri Kec. Garut Kota

Kab. Garut



Sumber Pencemar : Industri, Perkotaan

S 06 45.86

E 108 07.76


CMK 4

Jembatan Tomo

Ds. Tomo Kec. Tomo

Kab. Sumedang

Cimanuk Pemantauan : 2 kali (Juni & November/Desember) Sumber Pencemar : Pertanian, Perkotaan

39


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 43.90

E 108 09.99


CMK 5

Jembatan Monjot

Ds. Pakubeureum

Kec. Kadipaten

Kab. Majalengka




S 06 31.55

E 108 21.00


CMK 6

Kertasemaya

Ds. Pilangsari Kec. Kertasemaya

Kab. Indramayu




S 06 51.18

E 107 55.90


CPL 1 Bendung Cipeles

Ds. Pesanggarahan

Kec. Sumedang Selatan

Kab. Sumedang

Cipeles Pemantauan :


Sumber Pencemar : Pertanian

S 06 50.71

E 107 56.62


CPL 2 Bendung Sentig

Ds. Rancamulya Kec. Sumedang Utara

Kab. Sumedang

Cipeles Pemantauan :


Sumber Pencemar : Pertanian, Industri

40


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 07 00.08

E 108 21.13


CLT 1 Mata Air Cisarongge

Ds. Bagjasari Kec. Cikijing

Kab. Majalengka

Cilutung Pemantauan :


S 06 59.44

E 108 18.52


CLT 2 Jembatan Campaga

Ds. Campaga Kec. Talaga

Kab. Majalengka



Sumber Pencemar : Pertanian, Desa

S 06 46.81

E 108 10.03


CLT 3 Bendung Kamun

Ds. Leuwi Seeng Kec. Kadipaten

Kab. Majalengka



Sumber Pencemar : Perkotaan

41

b. PETA LOKASI TITIK PANTAU DAS CIMANUK

42

c. LOKASI TITIK PANTAU DAS CILAMAYA


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 40 09.3

E 107 35 48.4

1 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Wanayasa

Elevasi ± 630 m

Jl. Raya Wanayasa-Sagalaherang

Kp. Gardu Cilamaya Ds. Ponggong,

Kec. Sagalaherang Kab. Subang

Cilamaya Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober 2011

S 06 23 55.5

E 107 31 44.0

2 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Bendung Barugbug

Elevasi ± 57 m

Kp. Barugbug

Ds. Barugbug

Kec. Jatisari

Kab. Karawang


S 06 21 16.3

E 107 33 45.1

3 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Setelah BMP

Jembatan Bamburaki

Kp. Bambu H. Amin

Ds. Jatiwangi

Perbatasan Kec. Jatisari, Kab. Karawang dan Kec. Patokbeusi, Kab. Subang


S 06 14 58.3

E 107 36 03.6

4 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Cilamaya-Blanakan

Elevasi ± 37 m

Jl. Raya Cilamaya-Blanakan

Perbatasan Ds. Cilamaya, Kab. Karawang dan Ds. Blanakan,


43


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


Kab. Subang

S 06 22 11.5

E 107 32 56.9

5 BLH Kab. Karawang

Sebelum PT. ABB

Jl. Cikalongsari

(Jl. Pantura)

Jbt. Negara

Ds. Cikalongsari

Kec. Jatisari

Kab. Karawang

Cilamaya Pemantauan 3 kali

S 06 21 16.3

E 107 33 45.1

6 BLH Kab. Karawang

Setelah PT. ABB

Jbt. Bamburaki

Kp. Bambu Haji Amin

Ds. Jatiwangi

Kec. Jatisari

Kab. Karawang


S 06 13 34.50

E 107 37 13.38

7 BLH Kab. Karawang

Sebelum Tambak

Belakang Balai

Ds. Muara

Kec. Cilamaya Wetan

Kab. Karawang


S 06 30 17.7

E 107 33 38.4

8 BLH Kab. Purwakarta

Sebelum PT. Gede Karang

Ds. Cipinang

Kec. Cibatu

Kab. Purwakarta

Cilamaya Pemantauan 2 kali (April dan November)

S 06 30 07.1 9 BLH Kab. Purwakarta

Setelah PT. Gede E 107 33 38.0

Ds. Cipinang

Kec. Cibatu

Kab. Purwakarta

Cilamaya Pemantauan 2 kali (April dan November)

44


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


Karang

S 06 30 47.4

E 107 28 31.9

10 BLH Kab. Purwakarta

Jembatan Sungai Ciherang (Sebelum PT. Warna Unggul)

Jalan Raya Purwakarta-Subang

Ds. Campakasari

Kec. Campaka

Kab. Purwakarta

Ciherang (Anak Sungai Cilamaya)

Pemantauan 2 kali (April dan November)

S 06 40 40.8

E 107 35 54.6

11 BLH Kab. Subang Cilamaya

Ds. Cipancar Kec. Sagalaherang

Kab. Subang

Cijalu Pemantauan 3 kali (April, Agustus, Desember)

S 06 30 04.6

E 107 33 37.9

12 BLH Kab. Subang Jembatan Setelah PT. Papertech

Ds. Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy

Kab. Subang

Cilamaya Pemantauan 3 kali (April, Agustus, Desember)

S 06 21 21.58

E 107 33 13.20

13 BLH Kab. Subang Setelah Outlet PT. BMP

Ds. Tanjungrasa Kec. Patokbeusi

Kab. Subang

Cilamaya

Pemantauan 3 kali (April, Agustus, Desember)

S 06 28 55 14 PJT II Sesudah PT. Sanfu E 107 33 31

Ds. Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang

Cilamaya

Pemantauan Setiap Bulan

45


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 22 05

E 107 33 06

15 PJT II Setelah PT. ABB (Associated British Budi)

Ds. Cilamaya Hilir

Kec. Patokbeusi

Kab. Subang

Cilamaya


S 06 28 09

E 107 29 31

17 PJT II Ciherang

Ds. Cibungur Kec. Cibungur

Kab. Purwakarta

Ciherang


S 06 24 12

E 107 26 35

18 PJT II Sebelum PT. Pupuk Kujang

Ds. Dawuan Kec. Cikampek

Kab. Karawang

Cikaranggelam Pemantauan Setiap Bulan

S 06 23 23

E 107 25 59

19 PJT II Setelah PT. Pupuk Kujang

Ds. Dawuan Kec. Cikampek

Kab. Karawang

Cikaranggelam Pemantauan Setiap Bulan

46

d. PETA LOKASI TITIK PANTAU DAS CILAMAYA

47

e. LOKASI TITIK PANTAU DAS BEKASI


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 31 19.9

E 106 55 14.1

1 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Pekapuran

Elevasi ± 125 m

Jl. Raya Tajur

Kp. Pekapuran, Ds. Tajur

Kec. Citeureup

Kab. Bogor

Cileungsi Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober

S 06 24 15.9

E 106 57 19.9

2 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Wanaherang

Elevasi ± 49 m

Jl. Cileungsi-Wanaherang

Kp. Lebak Kongsi

Kec. Cileungsi

Kab. Bogor

Cileungsi Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober

S 06 28 50.8

E 106 52 04.2

3 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Citeureup

Elevasi ± 125 m

Jl. Mayor Oking

Ds. Puspasari

Kec. Cibinong

Kab. Bogor

Cikeas Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober

S 06 18 08.4

E 106 58 12.7

4 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Bojongkulur

Elevasi ± 40 m

Jl. Nusa Indah Raya

Ds. Bojongkulur

Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor

Cikeas Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober

48


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 26 21.1

E 107 03 04.4

5 BPLHD Provinsi Jawa Barat

Jonggol

Elevasi ± 65 m

Jl. Raya Cileungsi

Ds. Sukamaju

Kec. Jonggol

Kab. Bogor

Cikarang Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober

S 06 15 21.1

E 107 08 29.6

6 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Cikarang

Elevasi ± 39 m

Jl. HOS Cokroaminoto

Ds. Kalijaga

Kec. Cikarang

Kab. Bekasi

Cikarang Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober

S 06 14 19.8

E 107 00 07.3

7 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Marga Jaya

Elevasi ± 41 m

Jl. Ir. H. Juanda

Kec. Bekasi Selatan

Kota Bekasi

Kali Bekasi Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober

S 06 10 16.7

E 107 02 48.4

8 BPLHD

Provinsi Jawa Barat

Babelan

Elevasi ± 21 m

Jl. Pahlawan

Ds. Siamur

Kec. Babelan

Kab. Bekasi

Kali Bekasi Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober

S 06 20 43.8

E 107 08 11.0

9 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cilemah Abang - Hulu

Ds. Sukaresmi

Kec. Cikarang Selatan

Sungai Cilemahabang

1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

49


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 16 34.5

E 107 10 39.1

10 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cilemah Abang - Hilir

Ds. Simpangan

Kec. Cikarang Timur

Sungai Cilemahabang


PP. 82/2001

S 06 17 54.1

E 107 15 44.5

11 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cikedokan - Hulu

Kec. Cikarang Barat

Sungai Cikedokan

1 kali pemantauan dalam 1 tahun PP. 82/2001

S 06 16 31.5

E 107 05 39.5

12 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cikedokan - Hilir

Kec. Cikarang Barat

Sungai Cikedokan


PP. 82/2001

S 06 18 52.7

E 107 04 03.4

13 BPLH Kab. Bekasi Sungai Sadang - Hulu

Kec. Setu Sungai Sadang 1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

S 06 16 31.8

E 107 05 52.7

14 BPLH Kab. Bekasi Sungai Sadang - Hilir

Kec. Cikarang Barat

Sungai Sadang 1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

50


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 16 42.2

E 107 04 22.9

15 BPLH Kab. Bekasi Sungai Jaeran/Srengseng - Hulu

Kec. Tambun Selatan

Sungai Jaeran 1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

S 06 15 55.1

E 107 04 24.3

16 BPLH Kab. Bekasi Sungai Jaeran/Srengseng - Hilir

Kec. Cibitung Sungai Jaeran 1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

S 06 16 03.2

E 107 02 12.0

17 BPLH Kab. Bekasi Sungai Jambe - Hulu

Kec. Tambun Selatan

Sungai Jambe 1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

S 06 15 32.6

E 107 03 04.4

18 BPLH Kab. Bekasi Sungai Jambe - Hilir

Kec. Tambun Selatan

Sungai Jambe 1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

S 06 16 47.8

E 107 01 30.5

19 BPLH Kab. Bekasi Sungai Menir - Hulu

Kec. Tambun Selatan

Sungai Menir 1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

51


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 15 14.1

E 107 02 01.4

20 BPLH Kab. Bekasi Sungai Menir – Hilir

Kec. Tambun Selatan

Sungai Menir 1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

S 06 18 44.2

E 107 08 00.7

21 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ulu - Hulu

Ds. Serang Kec. Cikarang Selatan

Sungai Ulu 1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

S 06 16 34.5

E 107 10 39.1

22 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ulu - Hilir

Kec. Karang Bahagia

Sungai Ulu 1 kali pemantauan dalam 1 tahun

PP. 82/2001

S 06 15 42.1

E 107 01 15.9

23 BPLH Kab. Bekasi Sungai Sasak Jarang - Hulu

Kec. Tambun Selatan

Sungai Sasak Jarang


PP. 82/2001

S 06 15 55.1

E 107 04 24.3

24 BPLH Kab. Bekasi Sungai Sasak Jarang - Hilir

Kec. Cibitung Sungai Sasak Jarang


PP. 82/2001

52


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 16 80.5

E 107 02 79.6

25 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ciberem - Hulu

Kec. Tambun Selatan

Sungai Ciberem


S 06 11 38.8

E 107 04 12.3

26 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ciberem - Hilir

Kec. Babelan Sungai Ciberem


S 06 12 77.5

E 107 02 01.0

27 BPLH Kab. Bekasi DAS Bekasi-Hulu

Jl. Kaliabang-Bekasi

(perbatasan Kota & Kab. Bekasi di Jembatan Teluk Pucung Kp. Kandang, Ds. Satria Jaya, Kec. Tambun Utara)

DAS Bekasi-Hulu

Pemantauan 1 kali/tahun PP. 82/2001 Terdapat pusat perbelanjaan & pemukiman penduduk

S 06 10 28.3

E 107 02 80.5

28 BPLH Kab. Bekasi Sub DAS Bekasi-Hilir

Kp. Blendung

Ds. Muara Bakti

Kec. Babelan DAS Bekasi-Hilir

Pemantauan 1 kali/tahun PP. 82/2001 Terdapat pemukiman, areal pertanian Sungai dipergunakan untuk pembuangan limbah domestik & pengairan pertanian

53


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 12 07.6

E 107 02 38.6

29 BPLH Kab. Bekasi Sub DAS Pisangan-Hulu

Jl. Kebalen Indah, Pisangan

Kec. Tambun Utara

Kab. Bekasi

Sub DAS Pisangan-Hulu

Pemantauan 1 kali/tahun

PP. 82/2001

Terdapat perumahan

Sungai diperuntukkan untuk pembuangan limbah domestik & pertanian

S 06 12 02.5

E 107 02 30.1

30 BPLH Kab. Bekasi Sub DAS Pisangan-Hilir

Kp. Kopa

Ds. Karang Satria

Kec. Tambun Utara

Kab. Bekasi

Sub DAS Pisangan-Hilir


PP. 82/2001

S 06 12 23.3

E 107 02 23.1

31 BPLH Kab. Bekasi Sub DAS Babakan-Hulu

Kec. Tambun Utara

Kab. Bekasi

Sub DAS Babakan-Hulu

Pemantauan 1 kali/tahun PP. 82/2001. Terdapat pemukiman enduduk, areal pertanian Sungai diperuntukkan sebagai tempat pembuangan limbah domestik dan pengairan pada pertanian

54


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 12 38.9

E 107 02 38.3

32 BPLH Kab. Bekasi Sub DAS Babakan-Hilir

Jl. Raya Karang Satria

Ds. Satria Jaya

Kec. Tambun Utara

Kab. Bekasi

Sub DAS Babakan-Hilir


PP. 82/2001

S 06 14 97.0

E 107 08 75.9

33 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ciherang-Hulu

Kec. Cikarang Utara

Kab. Bekasi

Sungai Ciherang-Hulu


PP. 82/2001

S 06 10 24.8

E 107 10 63.3

34 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ciherang-Hilir

Kec. Sukatani

Kab. Bekasi

Sub DAS Kopeng-Hilir


PP. 82/2001

S 06 07 31.5

E 107 03 24.2

35 BPLH Kab. Bekasi Sungai CBL-Hulu

Kec. Babelan Sungai CBL-Hulu


PP. 82/2001

S 06 09 46.6

E 106 02 36.7

36 BPLH Kab. Bekasi Sungai CBL-Hilir

Kec. Tarumajaya Sungai CBL-Hilir


PP. 82/2001

55


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 20 43.8

E 107 08 11.0

37 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cikarang-Hulu

Kec. Cikarang Barat

Sungai Cikarang-Hulu


PP. 82/2001

S 06 15 00.3

E 107 08 42.7

38 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cikarang-Hilir

Kec. Cikarang Utara

Sungai Cikarang-Hilir


PP. 82/2001

S 06 06 35.4

E 106 58 33.3

39 BPLH Kab. Bekasi Sungai Blencong-Hulu

Kec. Tarumajaya Sungai Blencong-Hulu


PP. 82/2001

S 06 06 30.5

E 106 58 12.1

40 BPLH Kab. Bekasi Sungai Blencong-Hilir

Kec. Tarumajaya

Kab. Bekasi

Sungai Blencong-Hilir


PP. 82/2001

S 6 27 13.5

E 106 55 27.4

41 BLH Kab. Bogor Jembatan PT. Wika Kelapanunggal

Kec. Klapanunggal

Kab. Bogor

Cileungsi Pemantauan 2 kali (Maret & September)

2012 : diusulkan 3 kali (Februari, Juni, September)

56


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 6 28 26.6

E 106 54 06.6

42 BLH Kab. Bogor Jembatan (Kawasan CCIE)

Kec. Citeureup

Kab. Bogor



S 6 29 28.1

E 106 53 19.0

43 BLH Kab. Bogor Jembatan (Ds. Tarikolot)

Ds. Tarik Kolot

Kec. Citeureup

Kab. Bogor



S 6 32 12.6

E 106 56 00.2

44 BLH Kab. Bogor Jembatan (Kp. Leuwibilik, Ds. Tajur)

Ds. Tajur Kec. Citeureup

Kab. Bogor



S 6 21 54.9

E 106 57 50.4

45 BLH Kab. Bogor Perum Kota Wisata

Kec. Cileungsi

Kab. Bogor



57


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 6 19 20.2

E 106 57 50.4

46 BLH Kab. Bogor Jembatan Perbatasan Bekasi-Cileungsi

Ds. Bojongkulur Hilir

Kec. Cileungsi

Kab. Bogor



S 6 23 28.9

E 106 57 05.8

47 BLH Kab. Bogor Jembatan Alternatif Cibubur

Kec. Cileungsi

Kab. Bogor



S 06 21 55.4

E 106 57 44.6

48 BLH Kota Bekasi Perbatasan Kab. Bogor

Perumahan Kota Wisata (Jembatan)

Kec. Cileungsi

Kab. Bogor

Cileungsi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)

- Parameter : PP. 82 Tahun 2001

S 06 19 56.3

E 106 58 16.1

49 BLH Kota Bekasi Belakang PT. KIM

Jl. Raya Narogong,

Pangkalan III

Kec. Bantargebang

Kota Bekasi



58


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 19 20.3

E 106 58 32.8

50 BLH Kota Bekasi Belakang PT. Rahayu Indah Kulit

Jl. Raya Narogong,

Jembatan Pangkalan I-A

Kec. Bantargebang

Kota Bekasi



S 06 18 51.1

E 106 58 43.9

51 BLH Kota Bekasi Belakang PT. Asmar Nakama Partogi (Pangkalan 1)

Jl. Raya Narogong,

Pangkalan I-B

Kec. Bantargebang

Kota Bekasi



S 06 15 29.8

E 106 59 30.1

52 BLH Kota Bekasi Samping Makro

Jl. Jenderal Ahmad Yani

(Jembatan samping Makro)

Kel. Margajaya

Kec. Bekasi Selatan

Kota Bekasi

Kali Bekasi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


S 06 17 42.1

E 106 58 19.3

53 BLH Kota Bekasi Belakang PT. Sari Sedap

Jl. Raya Narogong,

kel. Bojong Menteng

Kec. Rawalumbu

Kota Bekasi



59


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 19 35.6

E 106 58 33.6

54 BLH Kota Bekasi Depan PT. Howsanindo

Jl. Raya Narogong,

Pangkalan I-B

Kec. Bantargebang

Kota Bekasi



S 06 20 08.2

E 106 57 28.8

55 BLH Kota Bekasi Jembatan Jatisari

Kel. Jatisari (jembatan)

Kec. Jati Asih

Kota Bekasi

Cikeas - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


S 06 18 14.8

E 106 58 14.9

56 BLH Kota Bekasi Pertemuan Cikeas-Cileungsi di Jembatan Villa Nusa Indah

Perumahan Pondok Gede Permai,

Kel. Jati Rasa

Kec. Jati Asih

Kota Bekasi

Cikeas - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


S 06 15 59.9

E 106 59 02.1

57 BLH Kota Bekasi Perumahan Kemang Pratama I

Jl. Raya Pekayon Jaya

(Jembatan Perum Kemang Pratama)

Kel. Pekayon Jaya

Kec. Bekasi Selatan

Kota Bekasi



60


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 15 23.9

E 107 00 14.8

58 BLH Kota Bekasi Depan YPI 45

Jl. Raya Cut Meutia (jembatan)

Kel. Sepanjang Jaya

Kec. Rawalumbu

Kota Bekasi

Saluran Induk Tarum Barat

- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


S 06 15 09.0

E 106 59 44.3

59 BLH Kota Bekasi Samping PDAM Poncol

Jl. Raya RA. Kartini

(jembatan)

Kel. Sepanjang Jaya

Kec. Rawalumbu

Kota Bekasi



S 06 13 21.6

E 107 01 40.1

60 BLH Kota Bekasi 1 km Sesudah PT. Kertas Bekasi Tangguh

Jl. Raya Perjuangan

Kel. Teluk Pucung

Kec. Bekasi Utara

Kota Bekasi



S 06 14 20.0

E 107 00 01.9

61 BLH Kota Bekasi Jembatan Pasar Proyek

Jl. Raya Ir. Juanda

(jembatan)

Kel. Margajaya

Kec. Bekasi Selatan

Kota Bekasi



61


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 14 54.1

E 106 58 46.4

62 BLH Kota Bekasi Depan RS. Budi Lestari

Jl. Raya KH. Noer Ali

(jembatan)

Kel. Kayuringin Jaya

Kec. Bekasi Selatan

Kota Bekasi

Saluran Induk Tarum Barat



S 06 14 58.6

E 106 59 56.3

63 BLH Kota Bekasi Jembatan Jl. Raya Kartini

Jl. Raya RA. Kartini

(jembatan)

Kel. Margahayu

Kec. Bekasi Timur

Kota Bekasi

Saluran Kali Rawa Lumbu



S 06 14 26.4

E 106 59 34.0

64 BLH Kota Bekasi Depan RS. Hermina

Jl. Raya Kemakmuran

(jembatan)

Kel. Margajaya

Kec. Bekasi Selatan

Kota Bekasi

Saluran Kemakmuran



S 06 13 51.8

E 107 00 03.4

65 BLH Kota Bekasi 200 m Sebelum Intake PDAM Kota Bekasi

Jl. Perjuangan

Kel. Marga Mulya

Kec. Bekasi utara

Kota Bekasi

Saluran Sekunder SITB



62


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 12 40.2

E 106 58 46.6

66 BLH Kota Bekasi Depan PT. Alexindo

Jl. Alexindo (jembatan)

Kel. Harapan Jaya

Kec. Bekasi Utara

Kota Bekasi

Saluran Sekunder



S 06 13 01.8

E 106 58 53.9

67 BLH Kota Bekasi Dekat Perumahan Titian Indah

Jl. Alexindo (jembatan)

Kel. Harapan Jaya

Kec. Bekasi Utara

Kota Bekasi

Saluran Bekasi Tengah



S 06 14 37.5

E 107 00 44.1

68 BLH Kota Bekasi Uderpass Pasar Baru Bekasi

Jl. Baru Raya

Kel. Duren Jaya

Kec. Bekasi Timur

Kota Bekasi

Saluran Sekunder



S 06 17 41.7

E 106 57 49.2

69 BLH Kota Bekasi Pertigaan Jati Asih

Jl. Raya Wibawa Mukti

(jembatan)

Kel. Jati Asih

Kec. Jati Asih

Kota Bekasi

Kali Baru - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


63


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 14 56.3

E 107 01 15.0

70 BLH Kota Bekasi Jl. Hankam Raya, Komplek AURI

Kel. Jati Rahayu

Kec. Pondok Melati

Kota Bekasi

Kali Sunter - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


S 06 15 09.0

E 106 54 13.9

71 BLH Kota Bekasi Belakang Unkris, Jatiwaringin

Kel. Jati Waringin

Kec. Pondok Gede

Kota Bekasi

Kali Sunter - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


S 06 15 27.7

E 107 01 16.3

72 BLH Kota Bekasi Belakang Bekasi Trade Center

Kel. Margahayu

Kec. Bekasi Timur

Kota Bekasi

Kali Sasak - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


S 06 15 07.2

E 107 01 43.1

73 BLH Kota Bekasi Bekasi Timur

Jl. Raya Ir. H. Juanda

Kel. Aren Jaya

Kec. Bekasi Timur

Kota Bekasi

Kali Sasak Jarang



S 06 20 44.2

E 106 59 28.8

74 BLH Kota Bekasi Saluran Sebelum TPA Bantar Gebang

Kel. Sumur Batu

Kec. Bantargebang

Kota Bekasi



64


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 20 34.2

E 107 00 04.5

75 BLH Kota Bekasi Setelah TPA Bantar Gebang

Kel. Sumur Batu

Kec. Bantargebang

Kota Bekasi

Kali Ciasem - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


S 06 16 51.9

E 106 59 47.9

76 BLH Kota Bekasi Setelah RS. Rawa Lumbu

Jl. Trisatya Dasa Darma

Kel. Bojong Rawalumbu

Kec. Rawalumbu

Kota Bekasi

Kali Rawa Lumbu



S 06 17 52.9

E 107 01 29.1

77 BLH Kota Bekasi Jl. Asem Raya

Jl. Asem Raya

Kel. Mustika Jaya

Kec. Mustika Jaya

Kota Bekasi

Kali Mustika Jaya



S 06 17 41.5

E 106 54 39.5

78 BLH Kota Bekasi Kali Margahayu

Perum. Margahayu Jaya

Jl. Beringin

Kel. Margahayu

Kec. Bekasi Timur

Kota Bekasi

Kali Margahayu



65


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 11 56.7

E 106 59 29.7

79 BLH Kota Bekasi Depan PT. Bina Karya Prima

Jl. Raya Pejuang

Kel. Pejuang

Kec. Medan Satria

Kota Bekasi



S 06 11 38.3

E 106 59 09.1

80 BLH Kota Bekasi Belakang PT. Prakarsa Alam Segar

Jl. Raya Pejuang

Kel. Pejuang

Kec. Medan Satria

Kota Bekasi

Kali Bancong - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


S 06 11 00.2

E 106 58 55.4

81 BLH Kota Bekasi Intake PDAM Pondok Ungu

Perum. Taman Harapan Baru

Kel. Pejuang

Kec. Medan Satria

Kota Bekasi

Saluran Sekunder



S 06 14 38.1

E 106 59 20.6

82 BLH Kota Bekasi Belakang BCP

Perumnas 2

Kel. Kayuringin Jaya

Kec. Bekasi Selatan

Kota Bekasi

Saluran Katuringin



S 06 14 05.2

E 107 01 48.0

83 BLH Kota Bekasi Dekat Kelurahan

Jl. Kusuma Barat

Kel. Duren Jaya

Kec. Bekasi Timur

Kota Bekasi

Kali Are Jaya - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)


66


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 12 33.6

E 106 58 05.6

84 BLH Kota Bekasi Samping PT. Arnotts

Jl. Wahab Affan

(jembatan)

Kel. Medan Satria

Kec. Medan Satria

Kota Bekasi



S 06 11 59.7

E 106 58 07.9

85 BLH Kota Bekasi Belakang PT. Indopack

Jl. Raya Sultan Agung

Kel. Medan Satria

Kec. Medan Satria

Kota Bekasi



S 06 11 30.1

E 106 58 05.5

86 BLH Kota Bekasi Samping PT. Sosro

Jl. Raya Bekasi

Kel. Medan Satria

Kec. Medan Satria

Kota Bekasi

Kali Bendungan Merah



S 06 11 55.3

E 106 58 26.9

87 BLH Kota Bekasi Depan PT. General Motor

Jl. Raya Sultan Agung

(jembatan)

Kel. Medan Satria

Kec. Medan Satria

Kota Bekasi

Kali Sasak Gane



67


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 30 58

E 106 52 03

88 PJT II Leuwi Nutug

Leuwi Nutug Kec. Citeureup

Kab. Bogor

Citeureup Pemantauan Setiap Bulan

S 06 23 29

E 106 57 06

89 PJT II Cileungsi

Cileungsi Kec. Cileungsi

Kab. Bogor

Cileungsi Pemantauan Setiap Bulan

S 06 28 51

E 106 52 04

90

PJT II Cibinong

Ciriungkar Kec. Cibinong

Kab. Bogor

Cikeas Pemantauan Setiap Bulan

S 06 19 20

E 106 58 38

91 PJT II Bantar Gebang

Jatirasa Kec. Jatiasih

Kota Bekasi

Cileungsi


S 06 23 00

E 106 56 01

92 PJT II Bojong Kulur

Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor

Cikeas Pemantauan Setiap Bulan

S 06 15 30 93 PJT II Bekasi Makro

E 106 59 35

Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kt. Bekasi

Bekasi Pemantauan Setiap Bulan

68


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 14 19

E 107 00 07

94 PJT II Bekasi PJKA

Margamulya Kec. Bekasi Utara

Kota Bekasi


S 06 12 46

E 107 02 00

95 PJT II Kampung Muara

Babelan Kota Kec. Babelan

Kab. Bekasi


S 06 07 30

E 107 03 38

96 PJT II Kampung Muara

Muara Bakti Kec. Babelan

Kab. Bekasi

CBL Pemantauan Setiap Bulan

S 06 15 21

E 107 08 29

97 PJT II Warung Pojok

Sukaraya Kec. Cikarang Utara

Kab. Bekasi

Warung Pojok Pemantauan Setiap Bulan

S 06 16 33

E 107 05 40

98 PJT II Cibitung Coca Cola

Sukadanau Kec. Cikarang Barat

Kab. Bekasi

Cibitung Coca Cola


69


S/E 0 ‘ “

ALAMAT

DESA

WILAYAH


S 06 16 33

E 107 05 35

99 PJT II Cibitung


Kab. Bekasi

Cibitung Pemantauan Setiap Bulan

S 06 16 22

E 107 05 43

100 PJT II Setelah Muara Sadang


Kab. Bekasi

Setelah Muara Sadang


S 06 16 13

E 107 10 59

101 PJT II Cilemahabang

Waluya Kec. Cikarang Utara

Kab. Bekasi

Cilemahabang Pemantauan Setiap Bulan

70

f. PETA LOKASI TITIK PANTAU DAS BEKASI

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Documents

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013