peraturan gubernur jawa barat.pdf

  • View
    31

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of peraturan gubernur jawa barat.pdf

  • Gubernur Jawa Barat

    PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

    NOMOR : 20 TAHUN 2013

    TENTANG

    NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM YANG MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    GUBERNUR JAWA BARAT,

    Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat

    Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional, serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, diperlukan alokasi Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu, sesuai dengan bidang tugas;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Nama-nama Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

    Mengingat :

    1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

  • 2

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

    10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;

    12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

    13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penataan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 16 Seri D);

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM YANG MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

  • 3

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Bagian Kesatu

    Pengertian

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

    2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

    3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

    4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

    5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

    6. Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian atau keterampilan yang bersifat spesifik, untuk mencapai tujuan organisasi tanpa harus memenuhi angka kredit.

    7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    8. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu.

    9. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.

    10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Bagian Kedua

    Maksud dan Tujuan Pasal 2

    (1) Maksud dari penetapan nama-nama Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu adalah dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, khususnya yang bersifat spesifik dan memerlukan keahlian/keterampilan tertentu.

    (2) Tujuan dari penetapan nama-nama Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu adalah untuk memberikan kedudukan, peran, tugas dan tanggungjawab yang jelas kepada setiap Pegawai sesuai dengan keahliannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

  • 4

    BAB II

    NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM YANG MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU, URAIAN TUGAS

    DAN SYARAT JABATAN

    Bagian Kesatu

    Nama-nama Jabatan Fungsional Umum

    yang Melaksanakan Tugas Tertentu

    Pasal 3

    (1) Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) jenis jabatan.

    (2) Nama-nama Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

    Bagian Kedua

    Uraian Tugas dan Syarat Jabatan

    Pasal 4

    (1) Uraian tugas dan syarat Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berdasarkan spesifikasi tugas dan pekerjaan masing-masing jabatan.

    (2) Uraian tugas dan syarat Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi para Pemangku Jabatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai acuan bagi Pejabat Kepegawaian dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan.

    (3) Rincian Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

    BAB III

    PENGANGKATAN DALAM JABATAN

    Pasal 5

    (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu harus memenuhi persyaratan jabatan, sesuai dengan kompetensinya.

    (2) Pengisian Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu harus sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja.

    (3) Penetapan formasi dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu dilaksanakan oleh BKD, berdasarkan pertimbangan dari Kepala OPD dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

  • 5

    BAB IV

    TUNJANGAN JABATAN

    Pasal 6

    (1) Pejabat