Upload
ngotruc
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GRESIK
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2019
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Gresik
Telp. ( 031 ) 3952816
PERATURAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2019
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Gresik
Telp. ( 031 ) 3952816
PERATURAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2019
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Gresik
Telp. ( 031 ) 3952816
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik
Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun
dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 serta Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang menjadi tanggung jawab Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Gresik.
Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik
Tahun 2019 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang
direncanakan pada Tahun 2019 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Forum OPD) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik.
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan disusunnya Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gresik Tahun 2019 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya
dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
ii
Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen
rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya
korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua
pihak.
Gresik, Maret 2018
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
Drs. CHOIRUL ANAM, MM
Pembina Tk. I NIP. 19630825 198603 1 013
iii
DAFTAR ISI
Hal
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang........................................................ 1
12. Landasan Hukum..................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan.……………………………………........... 4
1.4. Sistematika Penulisan.............................................. 6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renja SKPD...............................................
7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.............................. 9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD.....................................................................
11
2.4. Review terhadap Rancangan Awal
RKPD.....................................................................
13
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional…………………… 19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD............................. 19
3.3. Program dan Kegiatan............................................ 20
BAB IV : PENUTUP 23
LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Dr. Wahidin S.H. No. 245 Telp. 3952825-30 Psw 113 Fax (031) 3952816
Website : http ://www.gresikkab.go.id Email : [email protected]
G R E S I K 61161
PERATURAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR: TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2019
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
pada Pasal 19 ayat (4) Undang - Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dipandang perlu
menetapkan Rencana Kerja Kantor Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun
2015 dengan Peraturan Kepala Kantor Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10
Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 35 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018.
Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Perihal
4. Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan
RPJM Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK
TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2019;
Pasal 1
Rencana Kerja ( Renja ) Kantor Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Gresik Tahun 2019 disusun dengan
sistimatika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN : MATRIK RENCANA KERJA 2019
Pasal 2
Uraian Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran
Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan;
Pasal 3
Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gresik Tahun 2019 digunakan sebagai
pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Kantor
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun
2016 - 2021;
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Disahkan di : Gresik
Pada tanggal : Maret 2018
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK
Drs. CHOIRUL ANAM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19630825 198603 1 013
Rencana kerja 2019
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gresik
1
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor
32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU, Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan
adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran,
baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan
pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.
Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana
jangka menengah dan jangka panjang, yang disusun berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan
Bangsa Dan politik pada tahun - tahun sebelumnya, antisipasi
tehadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan,
mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, kebijakan
Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan hasil penjaringan
aspirasi masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil kinerja yang ingin dicapai oleh
Rencana kerja 2019
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gresik
2
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik selama
kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan potensi,
harapan, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih
(good and clean governance) merupakan tolok ukur bagi Kantor
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik untuk mewujudkan
tujuan serta cita-cita Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gresik.
Untuk itu sesuai tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kabupaten Gresik, berkewajiban membuat Rencana
Kerja tahun 2019 yang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur
bagi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik selama
1 (satu) tahun kedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
serta penilaian keberhasilan pada setiap tingkat kegiatan.
Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gresik tahun 2019 mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang akan diuraikan
dalam bab berikutnya.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2019
adalah Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Gresik sebagai perwujudan dari Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2016-
2021.
Adapun landasan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik adalah :
Rencana kerja 2019
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gresik
3
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Rencana kerja 2019
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gresik
4
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2019 telah memiliki
maksud dan tujuan, adapun maksud dan tujuan disusunnya
Rencana Kerja (Renja) Kantor Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gresik tahun 2019 adalah :
Secara yuridis Renja tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kabupaten Gresik disusun dengan maksud sebagai
Rencana kerja 2019
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gresik
5
acuan dalam penyusunan Arah Kebijakan serta Strategi dan
Prioritas usulan kerja untuk mendapatkan alokasi dana dari APBD
Kabupaten Gresik tahun 2019. Hal ini sebagaimana secara yuridis
diamanatkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Adapun secara teknis penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2019
antara lain :
(1). Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka pendek
(tahunan) sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau
rencana kerja tahunan;
(2). Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan,
penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan,
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan
komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktifitas
dan menjamin efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana kerja 2019
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gresik
6
Sistematika Penulisan pada Rencana Kerja (Renja) Kantor
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2019
sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika
penulisan.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan
SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,
yang berisi Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan
dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.
BAB IV : PENUTUP
Lampiran : Usulan program kegiatan Renja Kantor Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2019.
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
7
BBAABB IIII
EEVVAALLUUAASSII
PPEELLAAKKSSAANNAAAANN RREENNJJAA SSKKPPDD TTAAHHUUNN LLAALLUU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD
Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian
kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana
kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik hampir
mencapai target RENSTRA, namun ada beberapa indikator kinerja yang
masih perlu mendapat perhatian pada program kegiatan Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dan kegiatan pembinaan/Sosialisasi
LSM dan Ormas kinerjanya perlu ditingkatkan antara target dan
realisasinya, karena kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian
pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan di kabupaten Gresik.
Namun demikian Indikator kinerja tersebut harus disesuaikan dengan
kemampuan dari APBD Kabupaten Gresik.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Gresik tahun lalu, dan realisasi Renstra Kantor
Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Gresik mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Gresik.
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
8
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
a. Program peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan
lingkungan yaitu : kegiatan pengamanan hari-hari besar, unjuk rasa
dan pejabat negara ada efisiensi target Renstra karena di
sesuaikan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Gresik yang
melaksanakan aktifitas unjuk rasa.
b. Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah melebihi
target Renstra di karenakan volume kegiatan ke luar daerah
meningkat karena banyak melibatkan beberapa anggota dari
instansi terkait yang lebih banyak.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
a. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan yaitu
pada kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
kehidupan Umat beragama ( FKUB ) karena adanya permasalahan
di daerah -daerah yang penanganannya secara persuasif.
b. Program Pendidikan Politik Masyarakat pada kegiatan forum dialog
organisasi masyarakat dan lembaga sosial masyarakat sangat
perlu dilaksanakan.
c. Pada kegiatan baru Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
( FKDM ) sangat diperlukan karena untuk menjaga keamanan dan
ketertiban di wilayah.
d. Pada kegiatan Tim Terpadu Penanganan konflik sosial Tingkat
Kabupaten perlu ditingkatkan di Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
9
mengantisipasi adanya gangguan yang tidak diinginkan di tingkat
wilayah Kecamatan dan desa.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
pencapaian kinerja Renstra sebagaimana lampiran tabel 2.1.
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2019
dengan anggaran sebesar Rp. 2.783.203.000,- terinci dalam 4 program
dan 25 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau
minimal sama dengan tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun
realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta
perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, ada peningkatan
karena semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Gresik mempunyai
tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan dan
pelaksanan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Dalam Negeri, kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan Hubungan
antar lembaga.
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik terdiri
dari :
1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
10
3. Seksi Kewaspadaan;
4. Seksi Wawasan Kebangsaan;
5. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
Adapun Rincian Tugas Dan Fungsi adalah sebagai berikut :
I. Kepala Kantor
(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
(2) Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
Kewaspadaan, wawasan dan hubungan antar lembaga.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3, Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan di
bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan
antar lembaga;
b. Pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar
lembaga;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan
hubungan antar lembaga;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan,
wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang fungsinya.
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
11
II. Sub Bagian Tata Usaha
(1). Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu
Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan
administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan,
rumah tangga Kantor serta penyusunan program dan
pelaporan.
(2). Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Kantor.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. Pelayanan administrasi perkantoran dan ketatausahaan;
c. Pengelolaan keuangan administrasi perkantoran dan
perjalanan dinas;
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
e. Pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan
kearsipan;
f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
kantor;
g. Pelaksanaan tertib administrasi barang dan inventaris;
h. Pengkoordinasian rencana kegiatan dari masing-masing
unit dan penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
12
II. Seksi Kewaspadaan
(1). Seksi Kewaspadaan mempunyai tugas membantu Kepala
Kantor dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang
kewaspadaan dini masyarakat.
(2). Seksi Kewaspadaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Kantor.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (1) Seksi Kewaspadaan , menyelenggarakan
fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan
di bidang kewaspadaan dini masyarakat intelejen daerah
dan pengawasan orang asing;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini
masyarakat intelejen daerah dan pengawasan orang
asing;
c. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di bidang
kewaspadaan dini masyarakat, intelejen daerah dan
pengawasan orang asing;
d. Pelaksanaan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan kewaspadaan dini intelejen daerah
dan pengawasan orang asing;
e. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini di
masyarakat intelejen daerah dan pengawasan orang
asing;
f. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi
kewaspadaan dini intelejen daerah dan pengawasan
orang asing;
g. Pelaksanan Pembinaan kewaspadaan dini;
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
13
h. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang
kewaspadan dini masyarakat intelejen daerah dan
pengawasan orang asing; dan
i. Pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya;
III. Seksi Wawasan Kebangsaan
(1). Seksi Wawasan Kebangsaan , mempunyai tugas
membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kebijakan
teknis di bidang wawasan kebangsaan;
(2). Seksi Wawasan Kebangsan , dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Kantor.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (1), Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan
fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan
pembinaan idiologi, nilai sejarah, bela negara, konflik
sosial, ketahanan agama dan akulturasi budaya;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan di bidang
idiologi, nilai sejarah, bela negara, konflik sosial,
ketahanan agama dan akulturasi budaya;
c. Pelaksanaan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan pembinaan di bidang idiologi, nilai
sejarah, bela negara, konflik sosial, ketahanan agama
dan akulturasi budaya;
d. Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi di bidang
idiologi, nilai sejarah, bela negara, konflik sosial,
ketahanan agama dan akulturasi budaya;
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
14
e. Pelaksanaan kebijakan di bidang idiologi, nilai sejarah,
bela negara, konflik sosial, ketahanan agama dan
akulturasi budaya;
f. Pelaksanaan pembinan dan fasilitasi peningkatan
pemahaman di bidang idiologi, nilai sejarah, bela negara,
konflik sosial, ketahanan agama dan akulturasi budaya;
g. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanan program dan kegiatan di bidang idiologi, nilai
sejarah, bela negara, konflik sosial, ketahanan agama
dan akulturasi budaya; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.
IV. Seksi Hubungan Antar Lembaga
(1). Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas
membantu kepala Kantor dalam melaksanakan kebijakan
teknis hubungan antar lembaga;
(2). Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Kantor.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11
ayat (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan
fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang
Hubungan Antar Lembaga politik dalam negeri, lembaga
sosial kemasyarakatan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan antar
lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial
kemasyarakatan dan hak asasi manusia;
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
15
c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan
antar lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial
kemasyarakatan;
d. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar
lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial
kemasyarakatan;
e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang hubungan
antar lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial
kemasyarakatan;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanan program dan kegiatan di bidang hubungan
antar lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial
kemasyarakatan;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
16
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gresik
KEPALA KANTOR
KASUBAG
TATA USAHA
KASI WAWASAN KEBANGSAAN
KASI KEWASPADAAN
KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
17
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD
Isu-isu strategis di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Gresik, antara lain :
1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur dan jati diri bangsa;
2. Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi
berpolitik.
4. Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan
sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan
kesatuan terhadap NKRI.
5. Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait
pendirian tempat ibadat.
6. Belum optimalnya forum kewaspadaan dini masyarakat
(FKDM) di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan.
7. Keberadaan Ormas/LSM yang belum berperan secara
maksimal.
8. Kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam
meningkatkan nilai kebangsaan dan berdemokrasi.
Untuk itu, perlu dilakukan beberapa upaya mendasar agar menjadi
lebih baik di masa mendatang, antara lain :
- Memberikan penyuluhan dan pelatihan pendidikan politik
kepada masyarakat baik melakukan dialog terbuka maupun
diskusi kelompok.
- Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat
tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan perundang-
undangan yang ada.
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
18
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Sesuai Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan politik
Kabupaten Gresik mempunyai rencana strategis yang berorentasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 ( lima ) Tahun
2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin timbul,Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kantor
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik mengacu pada
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2019.
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
19
BBAABB IIIIII
TTUUJJUUAANN,, SSAASSAARRAANN,,
PPRROOGGRRAAMM DDAANN KKEEGGIIAATTAANN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Gresik berpedoman pada kebijakan nasional yaitu pengembangan
strategi pengamanan daerah, peningkatan kesadaran hukum dan
hak azasi manusia (HAM) dengan kegiatan - kegiatan lain
diantaranya Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik,
perlu ditetapkan tujuan - tujuan yang akan dicapai dalam kurun
waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk
memberikan arah terhadap program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan secara umum serta dalam rangka
memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi
dengan program yang telah ditetapkan.
Untuk melaksanakan Misi “ Terwujudnya Gresik Yang Agamis,
adil, makmur Dan Sejahtra Untuk Mencapai Kehidupan
Yang Berkualitas “, ditetapkan 4 ( empat ) tujuan ke depan
sebagai berikut :
1) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan stabilitas sosial
politik;
2) Meningkatkan kesadaran berdemokrasi masyarakat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara;
3) Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama dan
antar lembaga;
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
20
4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan
lembaga/kantor.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik pada tahun 2019 ini ada 4 (empat) program dan
25 (Dua Puluh Lima) kegiatan, antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,dengan
kegiatan :
1. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor;
2. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan;
4. Penyediaan Makanan dan Minuman;
5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
6. Penyedia jasa Administrasi Kantor;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
1. Pengadaan peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah
Tangga;
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan /Dinas /
Operasional;
3. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga;
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD;
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
21
2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
d. Program Kemitraan Pengembangan wawasan
Kebangsaan.
1. Pengamanan Hari-hari Besar, Unjuk Rasa dan Pejabat
Negara;
2. Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur (BK- Prpovinsi);
3. Upacara Hari-hari Besar dan Nasional;
4. RAKOR Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM);
5. Verifikasi dan pembinaan Administrasi Partai Politik;
6. Persiapan Pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden;
7. Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan
Beragama (FKUB);
8. Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten
Gresik;
10. Forum Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA);
11. Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten;
12. Peningkatan Rasa Nasionalisme Dan Bela Negara;
13. Desk Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden;
14. Verifikasi Dan Pembinaan LSM Dan Ormas;
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
23
BBAABB IIVV
PPEENNUUTTUUPP
Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Kantor
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini,
disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai
berikut :
1. SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun Renja
Tahun 2019 dengan berpedoman kepada RPJM Kabupaten Gresik
Tahun 2016-2021.
2. Renstra SKPD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja
tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan
kegiatan.
3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan
program Kabupaten, sedangkan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam menyusun Renstra SKPD menetapkan program tersendiri
dengan mengacu kepada program berdasarkan Permendagri nomor 13
tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri nomor 59
tahun 2007.
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJM
Kabupaten Gresik adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja
Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana
wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator
kinerja bagi kepentingan masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
Rencana kerja 2018
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gresik
24
Demikian Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Gresik Tahun 2019 untuk digunakan sebagai pedoman
dalam melaksanakan kegiatan.
Gresik, Maret 2018
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK
Drs. CHOIRUL ANAM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19630825 198603 1 013
Indikator Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Target
program dan
kegiatan
Keterangan
Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Tahun 2018 Target Renja
SKPD tahun
2017 (n-2)
Realisasi
Renja SKPD
2017 (n-2)
(Renja SKPD
tahun n-1)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(tahun n-1) (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib
1 Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam negeri
1 19 01 15
Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase fasilitasi
kebijakan
pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1 19 01 15 03
Pelatihan Pengendalian
Keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Jumlah peserta
pengendlian keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
347 Org 347 Org - - 100% 347 Org 347 Org 100%
1 19 01 15 06Monitoring , Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya
monitoring, evaluasi dan
pelaporan
18 Kec, 95
LSM dan
Pelaporan
18 Kec, 95
LSM dan
Pelaporan
- - 100%
18 Kec, 95
LSM dan
Pelaporan
18 Kec, 95
LSM dan
Pelaporan
100%
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2018(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
1
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan politik
Pencapaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa s/d Tahun 2017
Kabupaten Gresik
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Tingkat
Realisasi (%)
Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
1
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
1 19 01 15 10
Pengamanan hari-hari
besar,unjuk rasa dan
pejabat negara
Demo protes terhadap
perda/perbub
33 kali, 8
dinas instansi
( kesbangpol,
Kec. Polres,
Kodim, Sub
Denpom,Gar
nisun, Rapi
dan Senkom
33 kali, 8
dinas instansi
( kesbangpol,
Kec. Polres,
Kodim, Sub
Denpom,Gar
nisun, Rapi
dan Senkom
1.550 Org 1.550 Org 100%
33 kali, 8 dinas
instansi (
kesbangpol,
Kec. Polres,
Kodim, Sub
Denpom,Garni
sun, Rapi dan
Senkom
33 kali, 8
dinas instansi
( kesbangpol,
Kec. Polres,
Kodim, Sub
Denpom,Garn
isun, Rapi dan
Senkom
95,78%
1 19 01 16
Program Pemeliharaan
Kamtrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Persentase fasilitasi
kebijakan
pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1 19 01 16 10Rakor panitia pelaksana
Ranham Kabupaten Gresik
Jumlah peserta rakor
rencana aksi nasional
hak asasi manusia
(RANHAM)
27 Org 27 Org 22 Org 22 Org 100% 50 Org 100 Org 96,06%
1 19 01 16 12Semiloka Implementasi
rencana aksi Nasional HAM
Jumlah peserta Smiloka
Implementasi Rencana
Aksi Nasional HAM
110 Org 110 Org 100 Org 100 Org 100% 110 Org 110 Org 100,00%
1 19 01 16 13
Tim terpadu tingkat kabupaten
penanganan gangguan
keamanan Dalam negeri
Rakor penanganan
konflik sosial, Sosialisasi
dan kegiatan Gajah
Mada
12 Kali, 2
Hari dan 8
kegiatan
12 Kali, 2 Hari
dan 8
kegiatan
100 Org 100 Org 100%12 Kali, 2 Hari
dan 8 kegiatan
12 Kali, 2 Hari
dan 8
kegiatan
92,38%
1 19 01 17Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase fasilitasi
kebijakan
pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1 19 01 17 01
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Terselenggaranya
sosialisasi Toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan beragama
47 Org dan
110 Org 446 Org 223 Org 223 Org 100% 23 Org
200 Org
1 Kali Giat1,813'%
1 19 01 17 02
Peningkatan rasa solidaritas
dan Ikatan Sosial di Kalangan
Masyarakat
Jumlah peserta
pembauran di kalangan
masyarakat
170 Org
1 19 01 17 04
Upacara hari-hari besar dan
nasional Generasi Muda 100% 43 Kali 14 Kali 14 Kali 100% 14 Kali 15 Kali 2,150%
2
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
1 19 01 18
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Persentase fasilitasi
kebijakan
pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1 19 01 18 01
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh
dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
Jumlah LSM/Ormas/okp 100 Org 300 Org 100 Org 100 Org 100% 100 Org 100 Org 3 ,00 %
1 19 01 18 02
Seminar,talk Show diskusi
peningkatan wawasan
kebangsaanJumlah LSM/Ormas/okp 100 Org 300 Org 100 Org 100 Org 100% 100 Org 100 Org 3,00%
1 19 01 18 04Peningkatan rasa nasionalisme
dan bela NegaraJumlah OKP yang dibina 300 Org 900 Org 300 Org 300 Org 100% 300 Org
300 Org 20
kali6,00%
1 19 01 18 10 Pembinaan anggota Korsik Jumlah OKP yang dibina 35 Org 105 Org 35 Org 35 Org 100% 35 Org 35 Org 2,91 %
1 19 01 18 19
Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban Dan keamanan
Persentase fasilitasi
kebijakan
pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1 19 01 18 03 Sosialisasi LSM dan Ormas
Jumlah peserta
Sosialisasi LSM dan
Ormas
275 Org -
1 19 01 21Program pendidikan
politik masyarakat
Persentase fasilitasi
kebijakan
pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1 19 01 21 07
Verifikasi dan pembinaan
administrasi partai politik
Terlaksananya verifikasi
dan pembinaan
administrasi
12 Parpol 85 Org 33 Org 33 Org 100% 22 Org 30 Org 2,5 8%
1 19 01 21 08
Sistem Informasi Manajemen
Parpol
Persentase Jumlah
informasi manajemen
parpol
8 Parpol
1 19 01 21 10
Forum Komunitas Intelejen
daerah
Terselenggaranya forum
komunitas intelejen
daerah
1 19 01 21 11
Bimtek Intelejen Pengamanan
Daerah
3
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
1 19 01 21 12
Forum kewaspadaan Dini
Masyarakat ( FKDM )
Terbentuknya forum
kewaspadaan Dini
masyarakat
34 Org 134 Org 34 Org 34 org 100% 34 Org - -
Verifikasi dan pembinaan LSM
dan ORMAS
Terbinanya LSM,
ORMAS, OKP, Tomas,
Orsospol dan Toga
1 19 01 22
Program pengelolaan
Dana Spisifik Grand
Bidang Kesatuan Bangsa
Dan Politik Dalam Negeri
1 19 01 17 01
Peringatan hari jadi provinsi
jawa timur
terlaksananya upacara
hari Jadi provinsi jawa
Timur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,00%
1 19 01 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase fasilitasi
terhadap pelaksanaan
tupoksi perangkat daerah
1 19 02 01 05Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Jml bln pembayaran
honor pemegang brg3 Org 5 Org 2 Org 2 Org 100% 3 Org 2 Org 2,500%
1 19 02 01 07Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah OB pembayaran
administrasi keuangan5 Org 13 Org 5 Org 5 Org 100% 4 Org 5 Org 2,600%
1 19 02 01 08Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya bahan/alat
dan jasa kebersihan
Kantor
15 Jns 49 Jns 15 jenis 15 jenis 100% 13 Jns 15 jenis 2,720%
1 19 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Perbaikan peralatan
komputer dan printer
10 Komp 6
Printer
30 Komputer
,18 Printer
10 Komp 6
Printer
10 Komp 6
Printer
100% 10 Komp 6
Printer
10 Komp 6
Printer
3,00%
1 19 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah barang yang
diadakan 19 Jns 85 Jns 19 Jns 19 Jns 100% 27 Jns 19 Jns 293,10%
1 19 02 01 11Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jml brg cetakan yang
diadakan
12 Jns,
30.765 lmr42 Jns
12 Jns,
30.765 lmr
12 Jns,
30.765 lmr100% 14 Jns
12 Jns,
30.765 lmr3.00 %
1 19 02 01 13Penyediaan peralatan dan
perlengkapan Kantor
Jumlah exapl/bln bahan
bacaan1 buah 9 jns 1 buah 1 buah 100% 3 Jns 1 buah 1,80%
1 19 02 01 15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah exapl/bln bahan
bacaan3 Jns 9 jns 3 Jns 3 Jns 100% 3 Jns 3 Jns 1,80%
1 19 02 01 17Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah bulan tersedia
mamin
110 Dos,88
galon
310 Doz dan
208 galon
100 Doz 88
Galon
100 Doz 88
Galon100%
100 Doz 88
Galon
110 Dos
88 Galon 3,00%
1 19 02 01 18Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah pegawai yang
melakukan perjalanan
dinas
80 Org 240 Org 80 Org 80 Org 100% 80 Org 80 Org 604%
4
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
1 19 02 01 19Penyediaan Jasa
Administrasi Kantor
Jumlah tenaga Jasa
Administrasi Kantor5 Org
1 19 02 02
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1 19 02 02 24Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/opsnal
Jumlah peralatan kerja
yang diperbaiki
3 Kendaraan
9 Kendaraan
3 Kendaran 3 Kendaran
100% 3 Kendaraan
3 Kendaraan
3,00%
1 19 02 06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
1 19 02 06 01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah buku yang
tersusun20 60 Buku 20 20 100% 20 20 3,00%
1 19 02 06 05 Penyusunan renja SKPDJumlah buku yang
tersusun35 90 Buku 30 30 100% 30 30 3,00%
KABUPATEN GRESIK
Drs. CHOIRUL ANAM, MM
Pembina Tk. I
Nip.19630825 1988603 1 013
Gresik, Maret 2018
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5