PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA … KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh Penyidik pada fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, mengkoordinasikan dan mengawasi serta membina Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TENTANG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri. 2. Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

5. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.

6. Pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan taktis penyidikan.

8. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada

PPNS berupa bantuan Teknis, Taktis dan Upaya Paksa. 9. Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian

secara ilmiah (Scientific Crime Investigation). 10. Bantuan Taktis adalah bantuan personel Polri dan peralatan Polri dalam rangka

penyidikan tindak pidana tertentu.

11. Bantuan.....

3

11. Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS berupa kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan baik kepada PPNS yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan penindakan.

12. Petunjuk adalah tuntunan atau bimbingan baik teknis maupun taktis yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS dalam rangka penyidikan.

13. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS tentang adanya

pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang telah terjadi tindak pidana tertentu.

14. Laporan Kemajuan adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS tentang

perkembangan hasil penyidikan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. 15. Gelar Perkara adalah kegiatan penyidik untuk memaparkan tindakan yang

akan/telah dilakukan dalam rangka penyidikan dan kesimpulan sementara, guna mendapatkan tanggapan/masukan sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik dalam menindaklanjuti perkara yang ditangani.

Pasal 2

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS dilakukan berdasarkan asas: a. kemandirian, yaitu koordinasi dan pengawasan dilaksanakan dengan tidak

mengurangi eksistensi/keberadaan departemen/instansi dan dijalankan secara profesional;

b. kebersamaan, yaitu koordinasi dan pengawasan tidak mengurangi integritas

pimpinan dan kewenangan masing-masing departemen/instansi; dan c. legalitas, yakni koordinasi dan pengawasan diselenggarakan berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan Polri melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS adalah agar terwujud fungsi kepolisian yang profesional oleh PPNS sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II.....

4

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Penyidik Polri

Pasal 4

Tugas dan wewenang Penyidik Polri dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan undang-undang lainnya.

Bagian Kedua

PPNS

Pasal 5

Tugas dan Wewenang PPNS dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dalam pelaksanaannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

BAB III

KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 6

(1) Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan

yang dilakukan oleh PPNS. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menerima laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan

oleh PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum; b. mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh

PPNS; c. memberikan dukungan penyidikan secara aktif kepada PPNS; d. memberikan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS untuk membantu

kecepatan dan penyempurnaan penyelesaian berkas perkara baik formil maupun materiil;

e. menerima.....

5

e. menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh PPNS untuk diteruskan ke Penuntut Umum;

f. menerima berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskan

kepada Penuntut Umum; g. memberikan bantuan penyidikan berupa bantuan teknis dari fungsi

laboratorium forensik Bareskrim Polri, fungsi Identifikasi Bareskrim Polri dan fungsi Psikologi Polri;

h. menerima penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS

dan meneruskan kepada Penuntut Umum; i. tukar menukar informasi tentang dugaan terjadinya tindak pidana tertentu;

dan

j. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan penghubung (Liaison Officer) PPNS yang ditunjuk dari setiap departemen/instansi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 7

(1) Penyidik Polri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang

dilakukan oleh PPNS. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mengikuti perkembangan proses penyidikan yang dilakukan PPNS;

b. menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS;

c. meminta laporan kemajuan penyidikan;

d. mempelajari berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada Penuntut Umum apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;

e. mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk untuk disempurnakan, apabila belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

f. memberi petunjuk dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS; dan

g. melaksanakan supervisi bersama dengan departemen/instansi terkait kepada jajaran PPNS di kewilayahan;

Bagian.....

6

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 8

Penyidik Polri melakukan pembinaan terhadap PPNS, meliputi: a. menyelenggarakan pendidikan dan latihan tentang teknis dan taktis penyidikan

terhadap calon PPNS dengan melakukan koordinasi dengan departemen/ instansi yang memiliki PPNS;

b. meningkatkan kemampuan teknis dan taktis penyidikan PPNS melalui coaching clinic;

c. melaksanakan latihan penyegaran bagi PPNS;

d. memberikan dukungan tenaga pengajar kepada departemen/instansi yang melaksanakan pelatihan/penataran PPNS/calon PPNS;

e. pendataan terhadap PPNS dan mengikuti perkembangan penugasannya bekerja sama dengan departemen/instansi;

f. memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengangkatan PPNS yang diusulkan departemen/instansi; dan

g. memberikan Kartu Tanda Kewenangan PPNS.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Bantuan

Pasal 9

Penyidik Polri secara aktif berdasarkan tugas dan wewenangnya memberikan bantuan berupa petunjuk dan dukungan penyidikan yang diperlukan oleh PPNS.

Bagian Kedua

Petunjuk

Pasal 10 Pemberian petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a. taktik dan teknik penyelidikan, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan

keterangan; b. taktik dan teknik penindakan, kecuali upaya paksa berupa penangkapan dan

penahanan;

c. taktik…..

7

c. taktik dan teknik pemeriksaan; d. penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan; e. petunjuk administrasi penyidikan dan statistik kriminil; dan f. petunjuk aspek-aspek yuridis.

Bagian Ketiga Bantuan Penyidikan

Paragraf 1

Bentuk Bantuan

Pasal 11

Bentuk bantuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: a. taktis; b. teknis; dan c. upaya paksa/penindakan yang wewenangnya tidak dimiliki oleh PPNS yang

bersangkutan.

Pasal 12

(1) Bantuan penyidikan dilakukan sejak awal, pelaksanaan dan akhir penyidikan. (2) Awal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. sejak diterimanya pemberitahuan tentang laporan kejadian dari PPNS,

Penyidik Polri dan PPNS mempelajari dan menganalisa secara bersama untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana tertentu;

b. apabila laporan kejadian tersebut merupakan tindak pidana tertentu maka

Penyidik Polri meneruskan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum;

c. apabila dalam perkara tersebut terdapat tindak pidana di luar kewenangan yang menjadi dasar hukum PPNS, maka dilakukan pelimpahan perkara kepada penyidik Polri;

d. dalam hal suatu kejadian menyangkut beberapa tindak pidana yang

menjadi kewenangan beberapa departemen/instansi yang membawahi PPNS, maka penyidikan tindak pidana tersebut dilakukan oleh penyidik Polri dengan melibatkan PPNS yang terkait.

(3) Pelaksanaan…..

8

(3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengikuti dan/atau atas dasar laporan kemajuan memberikan dukungan penyidikan kepada PPNS;

b. membantu melaksanakan upaya paksa/penindakan terutama PPNS yang tidak memiliki kewenangan;

c. mengikuti gelar perkara yang diselenggarakan oleh PPNS.

(4) Akhir penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mempelajari berkas perkara yang dikirimkan oleh PPNS dan memberikan petunjuk kepada PPNS, guna penyempurnaan berkas perkara;

b. dalam hal berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil,

penyidik Polri menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;

c. dalam hal berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum untuk dilengkapi, Penyidik Polri berkewajiban membantu PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum.

Paragraf 2 Bantuan Taktis

Pasal 13

(1) Bantuan taktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi

personel Polri dan peralatan, yang terdiri dari:

a. tenaga penyidik;

b. tenaga pengajar;

c. peralatan untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasus.

(2) Dalam situasi tertentu, bantuan taktis dapat diberikan kekuatan anggota Polri.

Pasal 14

(1) Permohonan personel dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

diajukan secara tertulis oleh pimpinan departemen/instansi dengan memuat keterangan tentang tujuan permohonan.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:

a. Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;

b. Dir Reskrim pada tingkat Polda;

c. Kapolwil/tabes pada tingkat Polwil/tabes; dan

d. Kapoltabes/Kapolres/ta pada tingkat Poltabes/Polres/ta.

Paragraf.....

9

Paragraf 3 Bantuan Teknis

Pasal 15

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh fungsi-fungsi :

a. laboratorium forensik Bareskrim Polri;

b. identifikasi Bareskrim Polri; dan

d. c. psikologi Polri;

Pasal 16

Fungsi laboratorium forensik Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a digunakan untuk :

a. pemeriksaan bidang fisika forensik;

b. pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik;

c. pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik; dan

d. pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik;

Pasal 17 (1) Permohonan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana

dimaksud Pasal 16 diajukan secara tertulis oleh pimpinan departemen/instansi kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik (Kapuslabfor)/Kepala Laboratorium Polri Cabang (Kalabpolcab) dengan memuat keterangan tentang kejadian, jenis, jumlah, keadaan barang bukti dan bahan pembanding serta menjelaskan tujuan pemeriksaan.

(2) Surat Permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan:

a. laporan kejadian;

b. laporan kemajuan; dan

c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti;

(3) Dalam kasus yang memerlukan bahan pembanding sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilampirkan berita acara atau surat keterangan mengenai otentikasi atau keaslian bahan pembanding.

(4) Pengiriman Permohonan pemeriksaan diantar oleh petugas dari

departemen/instansi peminta.

Pasal.....

10

Pasal 18

Fungsi identifikasi Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b digunakan untuk:

a. memeriksa perbandingan sidik jari laten dengan sidik jari pembanding;

b. membuat sinyalemen file foto daftar pencarian orang;

c. membuat foto tempat kejadian perkara, barang bukti dan tersangka;

d. membuat lukisan sketsa raut wajah pelaku kejahatan berdasarkan keterangan saksi; dan

e. membuat foto rekonstruksi.

Pasal 19 (1) Permohonan pemeriksaan dan pembuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18

diajukan secara tertulis oleh pimpinan departemen/instansi kepada Kepala Pusat Identifikasi (Kapusident) Bareskrim Polri/Kepala Seksi Identifikasi (Kasi Ident) Dit Reskrim Polda, dengan memuat keterangan tentang kejadian dan menjelaskan tujuan pemeriksaan.

(2) Surat Permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan:

a. laporan kejadian;

b. laporan kemajuan;

c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan

d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Pasal 20

(1) Fungsi Psikologi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa pemeriksaan terhadap saksi/tersangka tentang keadaan jiwanya, apakah keterangan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

(2) Hasil pemeriksaan saksi/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan sebagai pertimbangan bagi PPNS untuk menentukan cara yang efektif dalam pemeriksaan.

Pasal .....

11

Pasal 21

Permohonan pemeriksaan Psikologi terhadap saksi/tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan secara tertulis oleh pimpinan departemen/instansi kepada Kepala Biro Psikologi (Karopsi) Polri/Kepala Biro Personel (Karopers) Polda, dengan memuat keterangan tentang kejadian dan menjelaskan tujuan pemeriksaan.

Paragraf 4 Upaya Paksa

Pasal 22

(1) Permohonan bantuan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf c harus disertai laporan perkembangan penyidikan dan alasan/ pertimbangan serta keadaan untuk menentukan perlunya dilakukan upaya paksa.

(2) Dalam hal PPNS diajukan sebagai termohon pra peradilan karena sah dan

tidaknya upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, maka penyidik Polri bersama PPNS mempersiapkan jawaban dan bukti-bukti atas permohonan dimaksud.

Pasal 23

Format permohonan dukungan penyidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 24

(1) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS dilakukan

secara berjenjang dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan. (2) Koordinasi, pengawasan dan pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pengemban fungsi reserse kriminal.

BAB V

ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 25

Analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan PPNS dilaksanakan dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian data guna mendukung Pusat Informasi Kriminal Polri.

BAB VI

12

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka :

a. Petunjuk Teknis Kapolri No. Pol. : JUKNIS/16/VII/1991, tanggal 29 Juli 1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

b. Petunjuk Teknis Kapolri No. Pol. : JUKNIS/17/VII/1991, tanggal 29 Juli 1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan

c. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol. : JUKLAK/37/VII/1991, tanggal 29 Juli 1991 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Drs. SUTANTO JENDERAL POLISI BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 51

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2007 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA

Paraf :

1. Konseptor / Kabareskrim Polri : Vide Draft

2. Kadivbinkum Polri : Vide Draft

3. Kasetum Polri : …………………

4. Wakapolri : ………………………

13

DAFTAR ISI

1. Format Laporan Kejadian

2. Format Surat Permohonan Back Up Penyelidikan/Penyidikan (PPNS)

3. Format Surat Perintah Tugas (Polri)

4. Format Surat Perintah Tugas (PPNS)

5. Format Berita Acara Pemeriksaan di TKP (PPNS)

6. Format Surat Perintah Penyidikan (PPNS)

7. Format SPDP (PPNS)

8. Format SPDP pengantar dari Polri ke JPU

9. Format Surat Panggilan (PPNS)

10. Format Surat Permohonan Bantuan Membawa Tersangka / Saksi (PPNS)

11. Format Surat Persetujuan Bantuan Membawa Tersangka / Saksi (Polri)

12. Format Surat Penolakan Bantuan Membawa Tersangka / Saksi (Polri)

13. Format Surat Perintah Membawa Tersangka / Saksi (Polri)

14. Format Berita Acara Membawa Tersangka / Saksi (Polri)

15. Format Berita Acara Serah Terima Tersangka / Saksi (Polri)

16. Format Surat Permohonan Bantuan Penangkapan (PPNS)

17. Format Surat Persetujuan Bantuan Penangkapan (Polri)

18. Format Surat Penolakan Bantuan Penangkapan (Polri)

19. Format Surat Perintah Penangkapan (Polri)

20. Format Berita Acara Penangkapan (Polri)

21. Format Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka (Polri)

22. Format Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka (Polri)

23. Format Surat Penyerahan Tersangka (Polri)

24. Format Berita Acara Serah Terima Tersangka (Polri)

25. Format Surat Perintah Pelepasan Tersangka (PPNS)

26. Format Berita Acara Pelepasan Tersangka (PPNS)

27. Format Berita Acara Penyerahan Tersangka kepada Keluarganya (PPNS)

28. Format Surat Permohonan Bantuan Penahanan (PPNS)

29. Format Surat Persetujuan Bantuan Penahanan (Polri)

30. Format Surat Penolakan Bantuan Penahanan (Polri)

31. Format Surat Penyerahan Tersangka (PPNS)

32. Format Berita Acara Serah Terima Tersangka (PPNS)

33. Format Surat Perintah Penahanan (Polri)

34. Format Berita Acara Penahanan (Polri)

35. Format Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga TSK (Polri)

36. Format Surat Permohonan Bantuan Perpanjangan Penahanan (PPNS)

37. Format Surat Persetujuan Bantuan Perpanjangan Penahanan (Polri)

38. Format Surat Penolakan Bantuan Perpanjangan Penahanan (Polri)

39. Format Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan ke JPU (Polri)

40. Format Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (Polri)

2

41. Format Berita Acara Perpanjangan Penahanan (Polri)

42. Format Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada keluarga TSK (Polri)

43. Format Surat Perintah Pengeluaran Penahanan (Polri)

44. Format Berita Acara Pengeluaran Penahanan (Polri)

45. Format Surat Permohonan Bantuan Penggeledahan (Polri)

46. Format Surat Persetujuan Bantuan Penggeledahan (Polri)

47. Format Surat Penolakan Bantuan Penggeledahan (Polri)

48. Format Surat Permohonan izin / Izin Khusus Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan (PPNS)

49. Format Laporan untuk Persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan (PPNS)

50. Format Surat Perintah Penggeledahan (PPNS)

51. Format Berita Acara Penggeledahan Rumah Tinggal / tempat-tempat tertutup lainnya (PPNS)

52. Format Surat Perintah Penggeledahan (Polri)

53. Format Berita Acara Penggeledahan Rumah Tinggal / tempat-tempat tertutup lainnya (Polri)

54. Format Surat Permohonan Bantuan Penyitaan (PPNS)

55. Format Surat Persetujuan Bantuan Penyitaan (Polri)

56. Format Surat Penolakan Bantuan Penyitaan (Polri)

57. Format Surat Permohonan izin / Izin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan (PPNS)

58. Format Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan (PPNS)

59. Format Surat Perintah Penyitaan (PPNS)

60. Format Berita Acara Penyitaan (PPNS)

61. Format Surat Tanda Penerimaan (PPNS)

62. Format Surat Pengiriman Berkas Perkara melalui Polri (PPNS)

63. Format Surat Tanda Terima pengiriman Berkas Perkara (PPNS)

64. Format Surat Pengiriman Berkas Perkara kepada JPU (Polri)

65. Format Surat Tanda Terima Kirim Berkas Perkara kepada JPU (Polri)

66. Format Surat Pengiriman Tersangka & BB (PPNS)

67. Format Berita Acara Serah Terima Tersangka & BB (PPNS)

68. Format Surat Pengiriman Tersangka & BB kepada JPU (Polri)

69. Format Berita Acara Serah Terima Tersangka & BB (Polri)

70. Format Surat Permintaan Bantuan pemeriksaan ke Labfor Polri (PPNS)

71. Format Surat Hasil Pemeriksaan Labfor (Polri)

72. Format Surat Permintaan Bantuan Pengujian Ke Identifikasi Polri (PPNS)

73. Format Surat Hasil Pemeriksaan Identifikasi (Polri)

74. Format Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) (PPNS)

75. Format Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP-3) (PPNS)

76. Format Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (PPNS)

77. Format Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (PPNS)

78. Format Surat Pelimpahan Penyidikan (PPNS)

79. Format Berita Acara Penyerahan Penyidikan (PPNS)

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN Nomor : LK………………..…………

PELAPOR : 1. N a m a

:

………………………………………………………………………………………….................

2. Tempat / tanggal lahir : …………………………………………………………………………………………................. 3. Umur / Jenis Kelamin : …………Tahun , Laki-laki / perempuan. 4. A g a m a …………………………………………………………………………………………................. 5. Kewarganegaraan ………………………………………………………………………………………….................

6. Pekerjaan : …………………………………………………………………………………………................. 7. Alamat : …………………………………………………………………………………………................. 8. Telp / HP / Fax / E-mailL : ………………………………………………………………………………………….................

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian

:

Hari……………, tanggal………………….tahun ………., jam : …………............................ 2. Tempat Kejadian : Di Jalan ………………………………………………………………………………..............… 3. Apa Yang Terjadi : ……………………………………………………...................................................................

melanggar Pasal .......................Undang-Undang Nomor : ............................................... Tahun........................ Tentang ..........................................................................................

4. Pelaku / Tersangka : Nama :.........................................., Tempat/Tgl. Lahir : .........................., Jenis Kelamin : ............................................, Agama : ..............................................., Kewarganegaraan : ................., Pekerjaan : ........................................., Alamat Tempat Tinggal : ................ ........................................................... Telp/HP/Fax/E-mail : .............................................

5. Modus Operandi : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Saksi - saksi : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Barang Bukti

:

………………………………………………………………………………............................... ………………………………………………………………………..............………….............

URAIAN SINGKAT KEJADIAN : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ............................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................. TINDAKAN YANG DIAMBIL : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di .......................................... pada tanggal ........................ Bulan .......................... Tahun ......................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengetahui : DIRJEN / DIR / KA .......................


………………………………………......... Pangkat/ NIP. …....……………………....

Pelapor

……………………………………….................. Pangkat/ NIP. : …....…………………………..

2. FORMAT………

1. FORMAT LAPORAN KEJADIAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. …………………………………… Jakarta, ……………………...

Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Permohonan bantuan back up penyelidikan / penyidikan. Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN ................. .......…………………….....................

di

…………………

u.p. Kepala Bidang / Kasi Korwas PPNS

1. Dasar :

a. Laporan Kejadian Nomor :…………………….……..tanggal………………...….; b. Surat Perintah Tugas Nomor : ………………..……..tanggal …………..………; c. Surat Perintah Penyidikan Nomor :………......……..tanggal ...........................

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS ...................... (Departemen / Instansi) akan melakukan Penyelidikan / Penyidikan terhadap Tersangka / Saksi:

N a m a : ........................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ........................................................................................... Jenis kelamin : ........................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................... A g a m a : ........................................................................................... Pekerjaan : .......................................................................................... Alamat Tinggal : ...........................................................................................

diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana dibidang ……….…… sebagaimana dimaksud dalam pasal ………………..… Undang-Undang Nomor : …...……Tahun ...............…tentang ............................................................................................................................................................................................

3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan bantuan Penyelidikan /

Penyidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani. 4. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :

Atasan penyidik

……………..…………….…. ………… Nip. ………………

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

……………..…………….…. ………… Nip. ………………

Tembusan :

1. ………………………...... 2. ………………………......

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN BACK UP PENYELIDIKAN / PENYIDIKAN

3. FORMAT………

KEPOLISIAN………………………. …….…………………………………

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/........................................ Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan Back Up Penyelidikan / Penyidikan oleh Penyidik Bidang

Korwas PPNS Bareskrim Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Surat Dirjen / Direktur / Ka. ………………. Nomor : ............................, tanggal ………..…., perihal

permohonan bantuan back up penyelidikan/penyidikan.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : ………………………..……, Pangkat : ………….………..… Nrp. ………….…………… 2. Nama : ………………………..……, Pangkat : ………….………..… Nrp. ………….…………… 3. Nama : ………………………..……, Pangkat : ………….………..… Nrp. ………….……………

Untuk : 1. melaksanakan bantuan Penyelidikan / Penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil …………..…………….…… dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana di bidang ………..…………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …………………… Undang-Undang Nomor ………… tahun …..….. tentang ……………….………………. diwilayah ……………..….. dan sekitarnya;

2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kepolisian ……...........………....….......... ;

3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Tembusan :

Dikeluarkan di : ..................................................... pada tanggal : .....................................................

KEPALA KEPOLISIAN ........................................... Selaku Penyidik

………………………………………………….. ........................... Nrp…………………………

1. .................................. 2. ..................................

4. FORMAT………

3. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS (POLRI)

KOP DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : ................………….

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang .............., maka perlu mengeluarkan

Surat Perintah Tugas.

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP; 2. Pasal ................ Undang-Undang Nomor : ......... Tahun........... tentang ...................................; 3. Laporan Kejadian Nomor : ................................................................... tanggal ..........................

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a : 1. N a m a : …………………………........................................……………………………… Pangkat/Nip : ………………………………………………....................................…………… Jabatan : …………………………………………………………...….......................………

2. N a m a : …………………………........................................……………………………… Pangkat/Nip : ………………………………………………....................................…………… Jabatan : …………………………………………………………...….......................………

3. N a m a : …………………………........................................……………………………… Pangkat/Nip : ………………………………………………....................................…………… Jabatan : …………………………………………………………...….......................………

U n t u k : 1. Melaksanakan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang ……...…………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ………………… Undang-Undang Nomor : ……….. tahun ……………. tentang …………………………………………………………………………………….

2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal ………………….. sampai dengan selesai.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : .......................................... pada tanggal : ...........................................

DIRJEN / DIR / Ka ...........................................

DEPARTEMEN / INSTANSI Yang menerima Tugas,

………………………………… ………………………………………. .……….Nip.………………… …………Nip.……………………..

4. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS (PPNS)

5. FORMAT………


PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

------- Pada hari ini …………… Tanggal ………..(……………….) bulan …………….. tahun 2000 ……….., Pukul : ………. Wib, Saya : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ .............................................. . ------------------------------------------------------------

Pangkat …………… Nip. ………………, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama : ……………………….. Pangkat : ………………. Nip. : …………………. Jabatan : ………………… 2. Nama : ……………………….. Pangkat : ………………. Nip. : …………………. Jabatan : ………………… 3. Nama : ……………………….. Pangkat : ………………. Nip. : …………………. Jabatan : …………………

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : ----------------------------------------------------------------------------------------

1. Laporan Kejadian Nomor : .................................................................. tanggal .................................................. 2. .............................................................................................................................................................................

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa (rumah tinggal / tempat - tempat tertutup lainnya / tempat terbuka) ......................... di Jalan ................................................................................................................................ Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima. 2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti. 3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti. 4. Mengambil dan membawa Barang Bukti. 5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui / tidak disetujui oleh pemilik / penghuni rumah : ----------------------------------------------------------

N a m a : ................................................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................................................................................... Kewarganegaraan : ...................................................................................................................................

Agama : ................................................................................................................................... Pekerjaan : ................................................................................................................................... Alamat : ...................................................................................................................................

Dengan disaksikan oleh : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. N a m a : ................................................................................................................................... Pekerjaan : ................................................................................................................................... Alamat : ................................................................................................................................... 2. N a m a : ................................................................................................................................... Pekerjaan : ................................................................................................................................... Alamat : ...................................................................................................................................

----------- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ....................... pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000 ...........------------ Pemilik / Penghuni Rumah Yang Memeriksa TKP Penyidik …………………………………. ……………………………………… ……………. Nrp. …………………

Saksi-saksi : 1........................... 2...........................

5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

6. FORMAT………

KOP DEPARTEMEN / INSTANSI PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : ................……………….

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang .............., maka perlu mengeluarkan

Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP; 2. Pasal .......... Undang-Undang Nomor : ......... Tahun........... tentang .........................................; 3. Laporan Kejadian Nomor : ...................................................... tanggal ......................................


K e p a d a : 1. N a m a : ………………………….................................………………………………….. Pangkat/Nip : ………………………….................................………………………………….. Jabatan : …………..…………………………………………….......................…………..

2. N a m a : ………………………….................................………………………………….. Pangkat/Nip : ………………………….................................………………………………….. Jabatan : …………..…………………………………………….......................…………..

3. N a m a : ………………………….................................………………………………….. Pangkat/Nip : ………………………….................................………………………………….. Jabatan : …………..…………………………………………….......................…………..

U n t u k : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ……………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal …………Undang-Undang Nomor : ……… tahun …………… tentang …………………………………………………………………………………………………………….

2. Membuat Rencana Penyidikan.

3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada………..........................................………………………………………………….

4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : .......................................... pada tanggal : ...........................................

DIRJEN / DIR / Ka ...........................................

DEPARTEMEN / INSTANSI Yang menerima Perintah,

………………………………… ………………………………………. ……….Nip.………………… …………Nip.……………………..

6. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

7. FORMAT………

KOP DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. …………………………………… Jakarta, ………………….. PRO JUSTITIA Nomor : ........................................... Klasifikasi : ........................................... Lampiran : ........................................... Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan a.n. tersangka. 1. Dasar Penyidikan :

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. b. Undang-Undang Nomor : …….. Tahun………… Tentang ……………………………

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari …………Tanggal ……………..tahun 2000........... telah dimulai penyidikan

tindak pidana ……….................…….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............... Undang-Undang / Peraturan ………...………...……... atas nama tersangka :

N a m a : .................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : .................................................................................................... Jenis kelamin : .................................................................................................... Kewarganegaraan : .................................................................................................... A g a m a : .................................................................................................... Pekerjaan : .................................................................................................... Alamat Tinggal : ....................................................................................................

3. Berikut dilampirkan surat – surat Administrasi Penyidikan :

a. Laporan Kejadian.; b. Surat Perintah Tugas /Intruksi; c. Surat Perintah Penyidikan; d. Laporan Kemajuan. (bila ada pengembangan dari kasus sebelumnya)

4. Demikian untuk menjadi maklum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mengetahui : Atasan Penyidik

……………..…….……….…. …………………………………… ………….. Nip..................... ……………….. Nip.....................

K e p a d a Yth. KEPALA KEJAKSAAN ……………………

Melalui KEPALA KEPOLISIAN ……………..…….

di ……………

Tembusan :

1. ……………………….. 2. ………………………..

7. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (PPNS)

8. FORMAT………

KEPOLISIAN ..................................................... Jalan ................................................................. Jakarta,……………………….

Nomor : ............................................. Klasifikasi : ............................................. Lampiran : ............................................. Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan a.n. Tersangka

............................................

1. Rujukan :

a. Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya ; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; c. Surat Dirjen / Dir / Ka ………………… (Dept./Inst) Nomor : …………………………. tanggal …………….……. perihal

pemberitahuan dimulainya penyidikan. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan / diteruskan surat pemberitahuan dimulainya

penyidikan dari PPNS ……………… Nomor : ………..…………… tanggal ………………. perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana ………………….. sebagaimana dimaksud Pasal ………...............… Undang-Undang Nomor …….… tahun…..….. tentang……………….... yang diduga telah dilakukan oleh Tersangka :


berikut dilampirkan surat - surat administrasi penyidikan :

a. Laporan Kejadian Nomor : ..................................................... tanggal ........................; b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : .................................... tanggal ............................; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ...................... tanggal .............

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN ............................ Selaku Penyidik

Tembusan : .................................................................. ............................ Nrp. ............................. 1. ....................................... 2. ......................................

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN ……………………..

di ……………

8. FORMAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (POLRI)

9. FORMAT……… 9. FORMAT………

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. ……………………………………

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN Nomor : …………….………………………..

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana dibidang……………….., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHAP;

2. Pasal …………. Undang-Undang No : ............. Tahun ........... tentang .....................................; 3. Laporan Kejadian Nomor :…………………………….…………, tanggal ………………………;

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....................................................... tanggal ........................

M E M A N G G I L

N a m a : ................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................................................... Jenis Kelamin : ................................................................................................... Kewarganegaraan : ................................................................................................... Agama : ................................................................................................... Pekerjaan : ................................................................................................... Alamat tinggal : ...................................................................................................

U n t u k : Menghadap kepada ………………………………… di kantor ………………… kamar Nomor …………………………Jln. …………………………………….….., Hari …………….., tanggal …………………………….. pukul …………. Wib untuk didengar keterangannya sebagai Saksi / Tersangka )* dalam perkara tindak pidana …………………………………………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……………Undang-Undang Nomor:…… Tahun……… Tentang………………............................................................................................................................

Jakarta, …………….…………….......

Pada hari ini ……………….. tanggal …………………………….. 1 (satu) lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh

Yang Menerima, Yang Menyerahkan

..……………………......... .... ………………....…........……… .................. Nip…………………….

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang

dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada……………….

NO HARI TANGGAL PUKUL

TANDA TANGAN

YANG DIPERIKSA

PENYIDIK

Mengetahui :

Atasan penyidik

……………..…………….…. …………….. Nip ……………


……………..…………….…. …………….. Nip ……………

9. FORMAT SURAT PANGGILAN (PPNS)

10. FORMAT…... 9. FORMAT………

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. …………..……………….. Jakarta, ……………………... Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Permohonan bantuan membawa tersangka/saksi a.n…………….. Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN ………………………….

di

…………………


1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP ; b. Pasal ……….. Undang-Undang Nomor : ………… tahun ………. Tentang ....................... ; c. Laporan Kejadian Nomor : ...................................................... tanggal ...............................

2. Sehubungan dengan perihal tesebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka bahwa telah dipanggil secara sah 2

(dua) kali berturut – turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka / Saksi :


dalam perkara tindak pidana di bidang ………..........…… Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ………… Undang-Undang Nomor : ………Tahun ………………tentang ..……............................…………………….......................................

3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut dimohon kepada ka bantuan

tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan Tersangka / Saksi)* tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil …….…...... Departemen/Instansi/Badan).

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

a. Surat Perintah Penyidikan; b. Laporan Kemajuan; c. Surat Panggilan pertama; d. Surat Panggilan kedua (ke-2).

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

DIRJEN / DIREKTUR / Ka ……………. DEPARTEMEN / INSTANSI Tembusan : …………………………………………… ………………. Nip ……………………. 1. ………………………… 2. ....................................

10. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI


KEPOLISIAN ......................................... Jalan ...................................................... Jakarta,……………………….

Nomor : ............................................ Klasifikasi : ........................................... Lampiran : ............................................ Perihal : Persetujuan bantuan membawa tersangka / saksi a.n. ............... Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka............... DEPARTEMEN / INSTANSI

di

…………………..

u.p. Dir / Ka ....................... (pada Departemen / Instansi) 1. Rujukan surat Dir / Ka .................(pada Dept/Inst) Nomor : ................................ tanggal …………., perihal permohonan

bantuan membawa Tersangka/Saksi atas nama .......................................................................................... 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa :

a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk dilakukan membawa Tersangka / Saksi;

b. menyetujui permohonan bantuan membawa Tersangka / Saksi :

N a m a : ........................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir. : ........................................................................................................... Jenis Kelamin : ........................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................... Agama : ........................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................... Alamat Tinggal : ..........................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……… Undang-Undang Nomor ……...… tahun .....…. tentang ……...…...............................................................................…

3. Bersama ini pula dilampirkan surat-surat untuk kelengkapan berkas :

a. Surat Perintah Membawa Tersangka / Saksi; b. Berita Acara Membawa Tersangka / Saksi; c. Surat Penyerahan Tersangka / Saksi; d. Berita Acara Serah Terima Tersangka / Saksi.



Tembusan : .................................................................. ............................ Nrp. ............................. 1. ....................................... 2. ......................................

11. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI



Nomor : ............................................ Klasifikasi : ............................................ Lampiran : ............................................ Perihal : Penolakan bantuan membawa tersangka / saksi..................... Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka...............


di

…………………..

u.p. Dir / Ka ..................... (pada Departemen / Instansi) 1. Rujukan surat Dir / Ka .................(pada Dept. Inst) Nomor : ................................ tanggal …………., perihal permohonan

bantuan membawa Tersangka / Saksi atas nama ........................................................................................ 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa :

a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan membawa Tersangka/Saksi, dikarenakan :

1) ...................................................................................................................... ; 2) . .................................................................................................................... ; 3) ...................................................................................................................... .

b. menolak permohonan bantuan membawa Tersangka / Saksi :

N a m a : .................................................................................................. Tempat/Tgl. Lahir : .................................................................................................. Jenis Kelamin : .................................................................................................. Kewarganegaraan : .................................................................................................. Agama : .................................................................................................. Pekerjaan : .................................................................................................. Alamat Tinggal : ..................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang ……..............……………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……… Undang-Undang Nomor ……………… tahun ..................…. tentang ……...................................…………….


KEPALA KEPOLISIAN ............................

Selaku Penyidik

Tembusan : .................................................................. ............................ Nrp. ............................. 1. ...................................... 2. ......................................

12. FORMAT SURAT PENOLAKAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI


KEPOLISIAN ……………………… .......................................................

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI Nomor : SP.Bawa / …………………................………….

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang ……………….. yang ditangani PPNS ……………………untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka / Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 107 dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Surat Panggilan Nomor : ...................................................................., tanggal ........................; 4. Surat Panggilan ke-2 Nomor : .........................................................., tanggal .........................; 5. Surat Direktur / ka ..................(pada Dept/Inst) Nomor : ..............................................., tanggal

...................., perihal bantuan membawa Tersangka / Saksi atas nama ..............................................


K e p a d a : 1. Nama : ................................ Pangkat : .................... Nrp : ...................... Jabatan : ................. 2. Nama : ................................ Pangkat : .................... Nrp : ...................... Jabatan : ................. 3. Nama : ................................ Pangkat : .................... Nrp : ...................... Jabatan : ................. 4. Nama : ................................ Pangkat : .................... Nrp : ...................... Jabatan : .................

U n t u k : 1. membawa / menghadapkan Tersangka / Saksi :

N a m a : ................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : ................................................................................................... Jenis kelamin : ................................................................................................... Kewarganegaraan : ................................................................................................... Agama : ................................................................................................... Pekerjaan : ................................................................................................... Alamat tempat tinggal : ...................................................................................................

kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil ............................................................. (pada Dept/Inst) untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka / Saksi dalam perkara di bidang ................................ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..................... Undang-Undang Nomor ......................... tahun .................. tentang ................................................................................................................. ;

2. setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi.

S e l e s a i. Dikeluarkan di : ............................................ pada tanggal : ............................................

KEPALA KEPOLISIAN .................................... Yang Menerima Perintah Selaku Penyidik

………………………................. …………………………………………………….. ..................Nrp. ...................... ………………… Nrp. …………………………..

13. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI


KEPOLISIAN …………………………… ……………………………………………. PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

----------- Pada hari ini …………… Tanggal ………..(……………….) bulan …………….. tahun 2000 ……….., Pukul : ……...…...... Wib, Saya : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- .............................................. . ------------------------------------------------------------------ Pangkat …………… Nrp. ………………, Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : ---------------------

1. Nama : …………………………….. Pangkat : ………………. Nrp. : …………………. Jabatan : ……………



Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : ------------------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Direktur / Ka ....................... (pada Dept/Inst) Nomor : ……………………, tanggal ……………… perihal Permohonan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi atas nama ……….............................……........……

2. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/ …………………., tanggal ……………..........…

Telah membawa dan menghadapkan seorang Tersangka / Saksi :-----------------------------------------------------------------------------------

N a m a : …………………………………………………………………………………………..........…… Tempat/Tgl. Lahir : …………………………………………………………………………………………….........…. Jenis Kelamin : ………………………………………………………………………………………….........……. Kewarganegaraan : …………………………………………………………………………………………….........…. Agama : …………………………………………………………………………………….........…………. Pekerjaan : …………………………………………………………………………………….........…………. Alamat : …………………………………………………………………………………….........………….

Kepada PPNS ................................... (pada Dept/Inst) untuk diambil keterangannya sebagai Tersangka / Saksi oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana dibidang ............................. sebagaimana dimaksud dalam Pasal .............. Undang-Undang Nomor : .......................Tahun ............................. tentang .................................................................-------------------------------------------------- Adapun jalannya pelaksanaan Membawa Tersangka / Saksi adalah sebagai berikut :----------------------------------------------------------

----------- Setelah Penyidik menunjukan Surat Perintah Membawa serta menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian Tersangka / Saksi dari rumahnya / tempat tinggalnya di Jl. ……………………… dengan diketahui keluarganya atas nama ………………. untuk dibawa ke kantor …………………………. dan dibuatkan Berita Acara Membawa Tersangka / Saksi, selanjutnya Tersangka / Saksi diserahkan kepada PPNS ……………………. untuk dilakuan Pemeriksaan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Membawa Tersangka / Saksi.---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ Demikianlah Berita Acara Membawa Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ...................... pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000 .................-------------- Yang Dibawa Yang Membawa Tersangka / Saksi Penyidik …………………………………. ……………………………………… ……………. Nrp. …………………

14. FORMAT BERITA ACARA MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI


KEPOLISIAN ………………………….. …………………………………………… PRO JUSTITIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA / SAKSI

------------- Pada hari ini ………..… Tanggal ……. (……………) bulan …………… tahun 2000 …………, Pukul : …………. Wib. Saya : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- ……………………………………. ------------------------------------------------------------------- Pangkat …………… Nrp. ……………………., Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : -----------------------------

1. Surat Direktur / Ka .................... (pada Dept/Inst) Nomor : ………..........………...…, tanggal …………… perihal Permohonan Bantuan Membawa Tersangka / Saksi atas nama ……………………………................... ;

2. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/ ……......…..........., tanggal …........................ ; 3. Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi tanggal …..……..… An. Tersangka/Saksi …………………….…… ;

Telah melakukan penyerahan Tersangka / Saksi atas nama : ----------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ……………………………………………………………………............…………….........…… Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………………………………............…………….........…… Jenis Kelamin : ……………………………………………………………………............…………….........…… Kewarganegaraan : ……………………………………………………………………............…………….........…… Agama : ……………………………………………………………………............…………….........…… Pekerjaan : ……………………………………………………………………............…………….........…… Alamat : ……………………………………………………………………............…………….........……

Kepada : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ………………………………………….............…..……………………….........………………

Pangkat/Nip. : …………………………..Nip. ……...........…………………………............-----------------------

Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil …………...........………………….........…(pada Dept/Inst).

Serah terima dilakukan di kantor …………………………………..…………………………...........…… dengan disaksikan : -------------

1. N a m a : ……………………………….....……..………………..........………………..........…………….

Pekerjaan : ………………………………...........………..…………..........………………………………….

2. N a m a : …………………………................…………..…………….........……………………………….

Pekerjaan : ………………........................…………………………….........…..……………………………

------------ Demikian Berita Acara Serah Terima Membawa Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di ......................... pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000............----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yang Menerima Yang Menyerahkan PPNS ………………… Penyidik / Penyidik Pembantu ……………………………………………… ………………………………………….. ................... Nip. .................................... ....................... Nrp.............................

Saksi-Saksi :

a…………………….. … b. ……………………….

15. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA/SAKSI


KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. ………………………………… Jakarta, ……………………... Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Permohonan bantuan penangkapan. Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN ..................

………………………….....................

di

…………………


1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP; b. Pasal …….. Undang-Undang Nomor : ……… tahun ………… tentang ……………….……

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa terhadap Tersangka :

N a m a : ........................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ........................................................................................................... Jenis kelamin : ........................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................... A g a m a : ........................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................... Alamat Tinggal : ...........................................................................................................

Diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana dibidang ……............…… Sebagaimana dimaksud dalam pasal ………………. Undang-Undang Nomor : …...…… tahun …………………tentang ...………..………..………………………………………………………………………………………………………...…………..

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

a. Laporan Kejadian Nomor :………………….…………………. tanggal…………………….…; b. Surat Perintah Penyidikan Nomor :……….....…….......…….. tanggal .................................; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: ...................... tanggal ....................; d. Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor : …………................. tanggal ….............................

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Tembusan :

1. ……………………….. 2. ………………………..

Mengetahui : DIRJEN / DIR / KA ……….. DAPERTEMEN / INSTANSI

………….………..…………….…. ……………… Nip. ………………


……………..…………….…. …..…… Nip. ………………

16. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PENANGKAPAN


KEPOLISIAN ............................................ Jalan ......................................................... Jakarta,……………………….

Nomor : ............................................ Klasifikasi : ........................................... Lampiran : ............................................ Perihal : Persetujuan bantuan penangkapan. Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka............... DEPARTEMEN / INSTANSI

di

…………………..

u.p. Dir / Ka Departemen / Instansi.

1. Rujukan surat Dir / Ka .................(pada Dept. Inst) Nomor : ................................................. tanggal …………., perihal permohonan bantuan penangkapan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa :

a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk dilakukan penangkapan;

b. menyetujui permohonan bantuan penangkapan atas nama Tersangka :

N a m a : ............................................................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ............................................................................................................ Jenis Kelamin : ............................................................................................................ Kewarganegaraan : ............................................................................................................ Agama : ............................................................................................................ Pekerjaan : ............................................................................................................ Alamat Tinggal : ............................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang …………….........……… sebagaimana dimaksud dalam Pasal …....…… Undang-Undang Nomor ..........…........……… tahun ....................................…. tentang …………………..........................


a. Surat Perintah Penangkapan; b. Berita Acara Penangkapan; c. Surat Penyerahan Tersangka; d. Berita Acara Serah Terima Tersangka.



Selaku Penyidik

Tembusan : .................................................................. ............................ Nrp. ............................. 1. .................................... 2. ....................................

17. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BANTUAN PENANGKAPAN



Nomor : ............................................. Klasifikasi : ............................................. Lampiran : ............................................. Perihal : Penolakan bantuan penangkapan. Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka...............


di

…………………..

u.p. Dir / Ka ........................(pada Departemen / Instansi)

1. Rujukan surat Dir / Ka ...................(pada Dept/Inst) Nomor : ................................ tanggal …………., perihal permohonan bantuan penangkapan.


a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan penangkapan, dikarenakan :

1) tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP) ; 2) perkara yang dipersangkakan adalah pelanggaran atau bukan merupakan tindak pidana (Pasal 19 ayat (2)

KUHAP) ; 3) tersangka seorang pejabat negara atau pemerintah daerah, sesuai dengan :

- Pasal 106 UU RI Nomor 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD & DPRD; - Pasal 36 UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; - dll.

b. menolak permohonan bantuan penangkapan atas nama Tersangka :

N a m a : ............................................................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ............................................................................................................ Jenis Kelamin : ............................................................................................................ Kewarganegaraan : ............................................................................................................ Agama : ............................................................................................................ Pekerjaan : ............................................................................................................ Alamat Tinggal : ............................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang .....…… sebagaimana dimaksud dalam Pasal …….....… Undang-Undang Nomor …………...........…… tahun ..............…..... tentang ……..........................................…................................………



Selaku Penyidik

Tembusan : .................................................................. ............................ Nrp. ............................. 1. .................................... 2. ....................................

18. FORMAT SURAT PENOLAKAN BANTUAN PENANGKAPAN


KEPOLISIAN ……………………… ……………………………………….

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Nomor : SP.KAP /……………………………. Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang ………. yang

ditangani PPNS………………………..………, perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Laporan Kejadian Nomor :....……...........................….…………….……., tanggal ………………; 4. Surat Perintah Tugas No. Pol. : ….....…………….........……………...…., tanggal .......................; 5. Surat PPNS................................ Nomor : .............................................., tanggal..........................,

perihal permohonan bantuan penangkapan.


K e p a d a : 1. N a m a : ……………………………………………......................................……………

Pangkat/Nrp : …………………………………………………………….......... ....................... Jabatan : ………………………………………………………….......................................

2. N a m a : …………………………………………………………....................................... Pangkat/Nrp : …………………………………………………………… .................................. Jabatan : ………………………………………………………….......................................

U n t u k : 1. melakukan penangkapan terhadap :

N a m a : ………..............……………………………………………....................... Tempat/Tgl. Lahir : ………..............……………………………………………....................... Jenis kelamin : ………..............……………………………………………....................... Kewarganegaraan : ………..............……………………………………………....................... A g a m a : ………..............……………………………………………....................... Pekerjaan : ………..............……………………………………………....................... Alamat Tinggal : ………..............…………………………………………….......................

yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang…………….....…… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ………….…. Undang-Undang Nomor …………………….…tahun……………. tentang……….………………………………..………….

2. surat perintah ini berlaku dari tanggal ……………..…..sampai dengan selesai.

3. setelah melaksanakan surat perintah ini agar pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Penangkapan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : ……………….…….. pada tanggal :……………….....……

KEPALA KEPOLISIAN. .......................... Selaku Penyidik

………………………………….........……..

…...….....…….Nrp……………………...….

19. FORMAT SURAT PERINTAH PENANGKAPAN


KEPOLISIAN ..................................... ………………………………….……… PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENANGKAPAN

------- Pada hari ini ..…… Tanggal ….. (………….) bulan ………….. tahun 2000........., pukul : ………….Wib. Saya : -------- -------------------------------------------------------------- ……………………………….... ------------------------------------------------------------- Pangkat ……...........….Nrp……………….., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : ---

1. N a m a : ……………………...................................…………………………………...…………...

Pangkat/Nrp : ………………………………………………....................................………………........ Jabatan : …………………………………………………………………….....................................

2. N a m a : ……………………………………………………………………….…............................ Pangkat/Nrp : ……………………………………………………………....….…..................................... Jabatan : ………………………………………………………………………..................................

3. N a m a : ……………………………………………………………………..................................... Pangkat/Nrp : ……………………………………………….................................................................. Jabatan : ……………………………………………………………………....................................

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : -----------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Direktur………………...…….……….. Nomor : ………....………………., tanggal ……......………… , perihal Permohonan Bantuan Penangkapan.------------------------------------------------------------------------------

2. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/…........................................, tanggal …...……................. Telah melakukan penangkapan terhadap seseorang mengaku : ------------------------------------------------------------------------------

N a m a : .................................................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : .................................................................................................................................... Jenis Kelamin : .................................................................................................................................... Kewarganegaraan : .................................................................................................................................... Agama : .................................................................................................................................... Pekerjaan : .................................................................................................................................... Alamat : ....................................................................................................................................

Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka dalam tindak pidana ……………………… yang terjadi pada tanggal …………………di ………………………………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal …….....… Undang-Undang Nomor :......................Tahun............... tentang....................................…………………………… Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------- ---------- ……………………...............................................………………………. (Uraikan dengan memenuhi unsur 7 KAH). ---------- Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ……...............… pada hari dan tanggal tersebut di atas Tahun 2000...........------------------------ Tersangka Penyidik ……………………………. .................................................... ............... Nrp .............................

20. FORMAT BERITA ACARA PENANGKAPAN


KEPOLISIAN ………………………. ........................................................

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA Nomor : SP.KAP / ………...............................…………................………….

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang ……………….. yang ditangani PPNS ……………………untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, namun karena tempat tinggal / tempat kediaman yang cukup jauh sehingga waktu perjalanan melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 107 KUHAP;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman

Pelaksanaan KUHAP; 4. Laporan Kejadian Nomor : …………………………………………….. tanggal …………………………; 5. Surat Direktur / ka ..................(pada Dept/Inst) Nomor : ........................................................., tanggal

...................., perihal permohonan bantuan penangkapan.


K e p a d a : 1. Nama : ................................ Pangkat : .................... Nrp : ...................... Jabatan : .......................... 2. Nama : ................................ Pangkat : .................... Nrp : ...................... Jabatan : .......................... 3. Nama : ................................ Pangkat : .................... Nrp : ...................... Jabatan : ..........................

U n t u k : 1. membawa dan menghadapkan Tersangka :

N a m a : ......................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : ......................................................................................................... Jenis kelamin : ......................................................................................................... Kewarganegaraan : ......................................................................................................... Agama : ......................................................................................................... Pekerjaan : ......................................................................................................... Alamat tempat tinggal : ........................................................................................................

ke kantor ................................(Departemen / Instansi) di jalan ............................................................ untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang ............................. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............. Undang-Undang Nomor............. tahun .................. tentang .............................................................. ;

2. setelah melaksanakan perintah ini agar pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : ............................................ pada tanggal : ............................................

KEPALA KEPOLISIAN ...................................

Yang Menerima Perintah Selaku Penyidik

………………………................. …………………………………………………….. ..................Nrp. ...................... ………………… Nrp. …………………………..

21. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA

Pada…... 9. FORMAT………

Pada hari ini .................... tanggal ................................ pukul :................... 1 (satu) lembar surat perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan keluarganya.

Yang Menerima Yang Menyerahkan Tersangka / Keluarganya Penyidik …………………………………. ………………………………………

……………. Nrp. …………………


KEPOLISIAN …………………………… ……………………………………………. PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA

------- Pada hari ini …………… Tanggal ………..(……………….) bulan …………….. tahun 2000 ……….., Pukul : ….....……. Wib, Saya : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- .............................................. . ---------------------------------------------------------------------

Pangkat …………… Nrp. ………………, Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : ---------------------

1. Nama : …………………………….. Pangkat : ………………. Nrp. : …………………. Jabatan : ………………….




1. Surat Direktur / Ka ................ (pada Dept/Inst) Nomor : …………………………, tanggal …………......… perihal Permohonan Bantuan Penangkapan atas nama …………......................................................................

2. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP. KAP/...................................................., tanggal ............................ 3. Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka No.Pol.: SP.KAP/ ……...............................….,

tanggal …………..............................................----------------------------------------------------------------------------------- Telah membawa dan menghadapkan seorang Tersangka : --------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ………………………………………………………………………..........……………………… Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………………………………….........……………………… Jenis Kelamin : ………………………………………………………………………..........……………………… Kewarganegaraan : ……………………………………………………………………….........………………………. Agama : ……………………………………………………………………….........………………………. Pekerjaan : ………………………………………………………………………….........……………………. Alamat : …………………………………………………………………………….........………………….

Kepada PPNS ................................... (pada Dept/Inst) untuk diambil keterangannya sebagai Tersangka oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana dibidang ............................. sebagaimana dimaksud dalam Pasal .............. Undang-Undang Nomor : .......................Tahun ............................. tentang .......................................................................................----------------------------------

Adapun jalannya pelaksanaan Membawa dan Menghadapkan Tersangka adalah sebagai berikut :-----------------------------------------

----------- Setelah Penyidik menunjukkan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka serta menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian Tersangka dari rumahnya / tempat tinggalnya di Jl. ……………………… dengan diketahui keluarganya atas nama ………………. untuk dibawa ke kantor …………………………. dan dibuatkan Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka, selanjutnya Tersangka diserahkan kepada PPNS ……………………. untuk dilakukan Pemeriksaan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka.---------------------------------------------------------------------------- ------- Demikianlah Berita Acara Membawa Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ....................... pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000 ...............------------- Yang Dibawa Yang Membawa Tersangka / Saksi Penyidik …………………………………. ……………………………………… ……………. Nrp. …………………

22. FORMAT BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA


KEPOLISIAN .................................... Jalan .................................................. Jakarta,....................................................... Nomor : ........................................ Klasifikasi : ........................................ Lampiran : ........................................ Perihal : Penyerahan tersangka atas nama...................... Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / KA ..........................


di

.........................

u.p. Direktur / Ka ..............................(pada Dept/Inst)

1. Rujukan :

a. Surat Dirjen / Dir / Ka....................(Dept./Inst). Nomor : ............ tanggal ................... perihal permohonan bantuan penangkapan;

b. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.KAP/.............................................., tanggal ................................................... 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diserahkan ....... (.................) orang tersangka atas nama :

N a m a : .................................................................................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : ................................................................................................................................................................... Jenis Kelamin : .................................................................................................................................................................... Kewarganegaraan : .................................................................................................................................................................... Agama : .................................................................................................................................................................... Pekerjaan : .................................................................................................................................................................... Alamat tinggal : .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPNS ....................................(pada Departemen/Instansi) dalam perkara tindak pidana di bidang .................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............... Undang - Undang Nomor ................ tahun ................ tentang ........................................................................................................................................................................

3. Berikut dilampirkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan Berkas Perkara antara lain :

a. Surat Perintah Penangkapan; b. Berita Acara Penangkapan; c. Tanda Terima Surat Perintah Penangkapan tembusan kepada keluarga tersangka.



Selaku Penyidik

Tembusan : .................................................................. ............................ Nrp. ............................. 1. .................................... 2. ....................................

23. FORMAT SURAT PENYERAHAN TERSANGKA


KEPOLISIAN ............................ ................................................... PRO JUSTITIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA

------- Pada hari ini ............ Tanggal ....... (......................) bulan …...... tahun 2000 ……, Pukul : ...............Wib. Saya : ------------- -------------------------------------------------------------- .............................................. -------------------------------------------------------------------- Pangkat .......................... Nrp. ..................................., Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : ------------------

1. Surat Direktur / Ka .....................(Dept./Ins.) Nomor : .........................................., tanggal ....................... perihal Permohonan Bantuan Penangkapan .------------------------------------------------------------------------------------

2. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.KAP./......................................, tanggal .......................................... 3. Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka No. Pol. : ......................... tanggal ..........................

Telah melakukan Penangkapan / Membawa dan Menghadapkan terhadap Tersangka atas nama : ---------------------------------------

N a m a : ........................................................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : ........................................................................................................................................... Jenis Kelamin : ........................................................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................................................... Agama : ........................................................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................................................... Alamat tinggal : ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

Diserahkan Kepada : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ..........................................................................................................---------------------------

Pangkat/Nip. : ............................ Nip. ......................................................................---------------------------

Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil ..........................................................---------------------------

Kesatuan : ..............................................................(pada Departemen / Instansi).------------------------

Untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPNS ..................... dalam perkara pidana dibidang ................. sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ...................... Undang-Undang Nomor : .............. tahun .................. tentang .............................................................

Serah terima dilakukan di kantor ............................................................ disaksikan : ----------------------------------------------------------

a. N a m a : ...........................................................................................................................................

Pekerjaan : ...........................................................................................................................................

b. N a m a : ...........................................................................................................................................

Pekerjaan : ...........................................................................................................................................

----------- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di .......................... pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000...........----------------

Yang Menerima Yang Menyerahkan PPNS ................. Penyidik ............................................. .................................................. ................... Nip. ................. ................... Nrp. .....................

Saksi-Saksi :

a…………………….. … b. ……………………….

24. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA



SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA Nomor : .................................................................

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seseorang tersangka yang telah ditangkap,

ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ternyata tidak cukup bukti atau tindak pidana tersebut tidak termasuk yang dapat ditahan sesuai ketentuan undang-undang, maka perlu dibuatkan Surat Perintah.

D a s a r : 1. Laporan Kejadian Nomor :....…….........................….……………..…., tanggal …………..………. 2. Surat Kepala Kepolisian ........................... No. Pol.: ................................... tanggal ...................

Perihal Penyerahan Tersangka atas nama .................................................................................


K e p a d a : 1. N a m a : ……………………………………….…......................................…………… Pangkat/Nip : ………………………………………….……..........…………........................ Jabatan : ………………………………………………..........……….............................

2. N a m a : ………………….....………………………..………………............................ Pangkat/Nip : ……………………….......…………………………………… ....................... Jabatan : …………………………………………………………..................................

U n t u k : 1. Melepaskan seorang tersangka :

Yang diterima dari Kepolisian ......................... tanggal ......................., pukul : ..............Wib.

N a m a : …………………………………..…………………….....................

Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………..………………….....................

Jenis kelamin : ………………………………………..……………….....................

Kewarganegaraan : …………………………………………....……………....................

A g a m a : ……………………………………………....………….................... Pekerjaan : ………………………………....……………..………….................

Alamat Tinggal : ……………….......................………………..……………………

2. Yang bersangkutan dilepaskan dari status tangkapan karena :

a. Tidak cukup bukti atau ; b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau ; c. Penyidikan dihentikan demi hukum karena ......................................................; d. Tindak pidana yang dilanggar tidak termasuk dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

3. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama segera membuat Berita

Acara Pelepasan.

Dikeluarkan di : …………………………..………… pada tanggal :…………………….........................

DIRJEN / DIR / Ka ..................................................

Yang Menerima Perintah DEPARTEMEN / INSTANSI

.............................................. ……………………………………….. ................. Nip ...................... ………….Nip……………………….

25. FORMAT SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA

Pada.…... 9. FORMAT………

Pada hari ini ....................... tanggal ...............................Pukul .....................Wib. Satu lembar Surat Perintah Pelepasan tersangka ini diserahkan kepada tersangka / keluarganya.

Yang Menerima, Yang Menyerahkan Tersangka / Keluarganya

.............................................. ……………………………………….. ..………….Nip……………………….

26. FORMAT.…... 9. FORMAT………

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA ----------- Pada hari ini ..….......… Tanggal ….. (…...……….) bulan …………….. tahun 2000 ……………, pukul : ………….Wib. Saya : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ……………………………….... --------------------------------------------------------------------- Pangkat …………….Nip………………….., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. N a m a : …………………...........................................………………………………………………...... Pangkat/Nip : …………………...........................................………………………………………………...... Jabatan : …………………...........................................………………………………………………......

2. N a m a : …………………...........................................………………………………………………...... Pangkat/Nip : …………………...........................................………………………………………………...... Jabatan : …………………...........................................………………………………………………......


1. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/...................................................... tanggal ………........………. 2. Surat Kepala Kepolisian .................... No. Pol. : ................................................. tanggal .........................,

perihal Penyerahan atas nama Tersangka ......................................................................................................... 3. Berita Acara Serah Terima Tersangka atas nama ......................................... tanggal .......................................

Telah melepaskan seorang Tersangka :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ……………........................................…………………………………………..........………… Tempat/Tgl. Lahir : ……………........................................…………………………………………..........………… Jenis Kelamin : ……………........................................…………………………………………..........………… Kewarganegaraan : ……………........................................…………………………………………..........………… Agama : ……………........................................…………………………………………..........………… Pekerjaan : ……………........................................…………………………………………..........………… Alamat : ……………........................................…………………………………………..........…………

Dalam perkara tindak pidana dibidang ........................................................ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............... Undang-Undang Nomor : ..................... tahun ....................... tentang .............................................................................................. Uraian singkat jalannya pelepasan tangkapan adalah sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------

------------ Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa terhadap perkaranya …………………… (tidak cukup bukti / peristiwa tersebut bukan tindak pidana / peristiwa dihentikan penyidikannya demi hukum / tersangka kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan)* oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil …………………………….(pada Departemen / Instansi) dan menjelaskan kepada Tersangka untuk bersedia datang bila diperlukan keterangannya, setelah PPNS dan Tersangka menandatangani Berita Acara ini kemudian tersangka dipersilahkan / dipulangkan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- Demikianlah Berita Acara Pelepasan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ……..............… pada tanggal ……(……….) bulan …………. tahun 2000 ………….. Tersangka Penyidik Pegawai Negeri Sipil ……………………………. ….…………………………….. ……………Nip………………. )* Alasan pelepasan pilih salah satu.

26. FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA



PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA KELUARGANYA

----------- Pada hari ini ………… Tanggal …….. (……………..) bulan ……………. tahun 2000 ……..., pukul : …………. Wib. Saya : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- ................................................... -----------------------------------------------------------------

Pangkat …………… Nip. …………………., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama : ………..…....……., Pangkat : …………..……., Nip. ............................Jabatan ...................................... 2. Nama : ………..…....……., Pangkat : …………..……., Nip. ............................Jabatan ......................................

Telah menyerahkan Tersangka : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ........................................................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ........................................................................................................................................... Jenis Kelamin : ........................................................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................................................... Agama : ........................................................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................................................... Alamat : ...........................................................................................................................................

Kepada keluarganya (Istri / Suami /…………………)* : -------------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : . ......................................................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ........................................................................................................................................... Jenis Kelamin : ........................................................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................................................... Agama . .......................................................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................................................... Alamat : ...........................................................................................................................................

Dengan disaksikan oleh : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. N a m a : …………………………………….…………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………………………………………. Jabatan : ………………………………………………………………………………………………..

2. Nama : ……………………………………………………….………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………….………………………………. Jabatan : ……………………………….................................……………………………………….

Adapun jalannya pelaksanaan Penyerahan Tersangka kepada Keluarganya adalah sebagai berikut : ------------------------------

---------- Setelah dibuatkan Berita Acara Pelepasan/Pengeluaran Tersangka/Tahanan )* kemudian Tersangka dilepas / diserahkan kepada keluarganya dan diterima oleh Istri/Suami/……....….......….)* tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Demikianlah Berita Acara Penyerahan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ……........…… pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 ….……..------------- Yang Menerima Tersangka yang telah dilepas Yang Menyerahkan


……………………………… ................................................. ….……………………………..

…………..Nip……………..…

Saksi-saksi : 1 …………………… 2. …………………………

27. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA KELUARGANYA


KOP DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. ……………………………... Jakarta, ……………………... Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Permohonan bantuan penahanan.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN .................. .........................................................

di

…………………

u.p. Kepala Bidang / Kasi Korwas PPNS.

1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP; b. Pasal ............ Undang-Undang Nomor : ........... tahun .............. tentang.....................

2. Dari hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, bahwa tersangka diduga melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, dimohon bantuan Ka untuk melakukan penahanan terhadap tersangka :

N a m a : …………………………………………………………………………… Tempat/Tgl. Lahir : …………………………………………………………………………… Jenis Kelamin : …………………………………………………………………………… Kewarganegaraan : …………………………………………………………………………… A g a m a : …………………………………………………………………………… Pekerjaan : …………………………………………………………………………… Alamat Tinggal : ……………………………………………………………………………

Dalam perkara tindak pidana ………………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ………… Undang-Undang Nomor : ...............................……tahun…………Tentang…..........................…

3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan Administrasi Penyidikan antara lain :

a. Laporan Kejadian Nomor : ................................................. tanggal ............................; b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : .................................... tanggal ............................; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: ...................... tanggal .............; d. Laporan Kemajuan Nomor : ................................................ tanggal ...........................

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

Tembusan : 1. ……………………….. 2. ………………………..


……………..…………….…. …………Nip. ………………..

Mengetahui :

DIRJEN / DIR / KA ……………… DAPERTEMEN / INSTANSI

…………………..…………….…. …………… Nip. ………………..

28. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PENAHANAN


KEPOLISIAN ..................................... Jalan................................................... Jakarta,………………………. Nomor : ......................................... Klasifikasi : ......................................... Lampiran :.......................................... Perihal : Persetujuan bantuan penahanan. Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka.............. DEPARTEMEN / INSTANSI

di

..............................

u.p. Direktur .................................(pada Dep/Inst). 1. Rujukan surat Dir / Ka .....................(pada Dept/Inst) Nomor : ................................................., tanggal ..................., perihal

permohonan bantuan penahanan.


a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk dilakukan penahanan;

b. menyetujui permohonan bantuan penahanan atas nama Tersangka :

N a m a : ..........................................................................................................................................................

Tempat/Tgl. Lahir : ..........................................................................................................................................................

Jenis Kelamin : ..........................................................................................................................................................

Kewarganegaraan : .......................................................................................................................................................... A g a m a : ..........................................................................................................................................................

Pekerjaan : ..........................................................................................................................................................

Alamat Tinggal : .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang ………............. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……...... Undang-Undang Nomor............. tahun .............. tentang ........................................................................................................................... ;

c. untuk dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal ................... sampai dengan tanggal

.............., menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara .............................. Jalan ...............................................


a. Surat Perintah Penahanan; b. Berita Acara Penahanan; c. Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka yang sudah diserahkan.


KEPALA KEPOLISIAN ………………… Selaku Penyidik

Tembusan : ……………………………………… ……………..Nrp………………….

1. Kesatuan atas Polri. 2. PPNS ………………

29. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BANTUAN PENAHANAN


KEPOLISIAN ........................................ Jalan...................................................... Jakarta,……………………….

Nomor : .......................................... Klasifikasi : .......................................... Lampiran :........................................... Perihal : Penolakan bantuan penahanan. Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka.............. DEPARTEMEN / INSTANSI

di

.............................. u.p. Direktur .................................(pada Dep/Inst). 1. Rujukan surat Dir / Ka .....................(pada Dept/Inst) Nomor : ......................., tanggal ..................., perihal permohonan

bantuan penahanan. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa :

a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan penahanan, dikarenakan :

1) tidak berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP); 2) tersangka bukan yang melakukan Tindak Pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak

pidana yang dipersangkakan (Pasal 21 ayat (4) KUHAP); 3) ancaman pidananya kurang dari lima tahun (Pasal 21 ayat (4) huruf ‘a’ KUHAP), (Kecuali , Pasal-Pasal yang

tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP).

b. menolak permohonan bantuan penahanan atas nama Tersangka :

N a m a : ............................................................................................................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ........................................................................................................................................................... Jenis Kelamin : ........................................................................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................................................................... A g a m a : ........................................................................................................................................................... Pekerjaan : .......................................................................................................................................................... Alamat Tinggal : .......................................................................................................................................................... dalam perkara tindak pidana di bidang …………………………………............................ sebagaimana dimaksud dalam Pasal …………..............................................................Undang – Undang Nomor ................... tahun .............. tentang ............................................................................................................................................................................


KEPALA KEPOLISIAN ……………… Selaku Penyidik

Tembusan : ……………………………………… ……………..Nrp………………….

1. Kesatuan atas Polri. 2. PPNS ………………

30. FORMAT SURAT PENOLAKAN BANTUAN PENAHANAN


KOP DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. ........................................ Jakarta,....................................................... Nomor : ........................................ Klasifikasi : Biasa Lampiran : ........................................ Perihal : Penyerahan tersangka atas nama...................... Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN ...........................

di

.........................

u.p. Kabid Korwas PPNS / Kasi Korwas PPNS

1. Dasar :

a. Surat Dirjen / Dir / Ka.................(Dept./Inst) Nomor : ...................... tanggal ................... perihal Permohonan Bantuan Penahanan An. Tersangka.......................;

b. Laporan Kemajuan Nomor : ................................................... tanggal ........................

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diserahkan ...... (......................) orang tersangka atas nama :

N a m a : .................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : .................................................................................................... Jenis Kelamin : .................................................................................................... Agama : .................................................................................................... Kewarganegaraan : .................................................................................................... Pekerjaan : .................................................................................................... Alamat tinggal : ....................................................................................................

....................................................................................................

Untuk dapat dilakukan penahanan untuk selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal .................. sampai dengan tanggal .................... di Rumah Tahanan Negara ...............................................................................................................

Dalam perkara tindak pidana dibidang ................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-Undang Nomor : ............. tahun ..............tentang .............................................................................................................


DIRJEN / DIR / Ka ......................... DEPARTEMEN / INSTANSI

........................................................

Tembusan : ................... Nip.. ........................... 1. ............................ 2. ............................

31. FORMAT SURAT PENYERAHAN TERSANGKA



BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA

------------- Pada hari ini ............ Tanggal ....... (......................) bulan …...... tahun 2000 ……, pukul : ...............Wib. Saya : --------

--------------------------------------------------------------- .............................................. -------------------------------------------------------------------

Pangkat .......................... Nip. ..................................., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Kepala Kepolisian ........................... No. Pol. : ......................................... tanggal..........................., perihal Penyerahan atas nama Tersangka .........................................................................................................

2. Surat Direktur / Ka .....................(Dept./Ins.) Nomor : .............................................., tanggal ....................... perihal Permohonan Bantuan Penahanan An. Tersangka .................................................................................

Telah melakukan penyerahan Tersangka atas nama : --------------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ........................................................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : ........................................................................................................................................... Jenis Kelamin : . ......................................................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................................................... Agama : ........................................................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................................................... Alamat tinggal : ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

Kepada : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ...........................................................................................................................................

Pangkat/Nrp. : ............................ Nrp. ......................................................................---------------------------

Jabatan : Penyidik. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesatuan : ................................ Kepolisian ........................................................---------------------------

Untuk dapat dilakukan penahanan oleh Penyidik Kepolisian ............................. selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal ................... sampai dengan tanggal ..................... di Rumah Tahanan Negara ................................................................................ dalam perkara pidana dibidang ....................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .............. Undang-Undang Nomor

: ................. tahun ............... tentang .................................................................................................................................................

Serah terima dilakukan di kantor ............................................................ disaksikan : -----------------------------------------------------------

a. N a m a : ...........................................................................................................................................

Pekerjaan : ...........................................................................................................................................

b. N a m a : ...........................................................................................................................................

Pekerjaan : ...........................................................................................................................................

----------- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di .......................... pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000...........----------

Yang Menerima Yang Menyerahkan Penyidik PPNS ...................... ............................................. .................................................. ................... Nrp. ................. ................... Nip. .....................

Saksi-Saksi : a. …………………….. … b. ………………………

32. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA


KEPOLISIAN ......................................... ................................................................

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor : SP.HAN/ ……..……………

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan PPNS ……………………….. (Departemen / Insatnsi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup; tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan; tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) KUHAP;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Surat Direktur / Ka ............. (pada Dept/Inst) Nomor : ..........................., tanggal ................

perihal permohonan bantuan penahanan atas nama Tersangka ..............................................


K e p a d a : 1. Nama : ............................... Pangkat : .................... Nrp...................... Jabatan......................... 2. Nama : ............................... Pangkat : .................... Nrp...................... Jabatan......................... 3. Nama : ............................... Pangkat : .................... Nrp...................... Jabatan......................... U n t u k : 1. melakukan penahanan terhadap Tersangka :

N a m a : ………………………………….………….………………………..……

Tempat/Tgl. Lahir : …………………………………….……….…………………………..… Jenis Kelamin : …………………………………………….……………………………… Kewarganegaraan : …………………………………………….………………………….. … Agama : …………………………………………….……………………………… Pekerjaan : …………………………………………….………………………….. … Alamat Tinggal : ………………………………………….…………………………………

yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang ................................ sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......................... Undang-Undang Nomor .............. tahun ................... tentang ............................................................................ ;

2. menempatkan Tersangka di :

Rumah Tahanan Negara ............................................ di jalan ………………………………….. untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal ….................….. s.d. tanggal ........................ ;

3. segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

S e l e s a i. Dikeluarkan di : ........................................... pada tanggal : ...........................................

KEPALA KEPOLISIAN ............................... ......................................................................

Selaku Penyidik ................................................................. ......................Nrp. ..................................

Register Kejahatan/ Pelanggaran : No……………..…… Register Tahanan : No………………...… Rumus Sidik Jari : ………………………

33. FORMAT SURAT PERINTAH PENAHANAN


KEPOLISIAN ............................... ...................................................... PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENAHANAN ----------- Pada hari ini ................ Tanggal .......... (........................) bulan ................. tahun 2000 ............, pukul : ............. Wib. Saya : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- ................................................... ---------------------------------------------------------- Pangkat ....................... Nrp. ........................, Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :

1. Nama : ....................................... Pangkat : ...................... Nrp. ...................... Jabatan selaku Penyidik.-- 2. Nama : ....................................... Pangkat : ...................... Nrp. ...................... Jabatan selaku Penyidik.--

3. Nama : ....................................... Pangkat : ...................... Nrp. ...................... Jabatan selaku Penyidik.-- Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP.HAN/ ......................... tanggal ................ An. Tersangka ...........................

Telah melakukan Penahanan terhadap tersangka :-----------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : .................................................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : .................................................................................................................................... Jenis Kelamin : .................................................................................................................................... Kewarganegaraan : .................................................................................................................................... Agama : .................................................................................................................................... Pekerjaan : .................................................................................................................................... Alamat Tinggal : ....................................................................................................................................

Yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana dibidang ...................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ................. Undang-Undang Nomor : ............. tahun .............tentang ............................ Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ........................... di Jl. ................................................... Untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal .......................... sampai dengan tanggal ...............................------------- ----------- Adapun jalannya pelaksanaan penahanan adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------------------- ----------- ...................................................................................................................................................................................... ----------- ........................................................................................................................................................ (agar diuraikan).

Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka sebelum dimasukan kedalam ruang tahanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Demikianlah Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ......................... pada tanggal ......................... tahun 2000 ...................------------------------------- Tersangka Penyidik

........................................................ ...................................................... ...................... Nrp. .......................

34. FORMAT BERITA ACARA PENAHANAN


KEPOLISIAN ………...…………… Jalan ............................................ Jakarta,...................................................

Nomor : ..................................................... Klasifikasi : ..................................................... Lampiran : ..................................................... Perihal : Pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka ........................ Kepada

Yth. Nyonya/Tuan/Keluarga ................................

Jalan................................................................

di

...........................

1. Sehubungan dengan surat Dir / Ka .........................(pada Dept/Inst) Nomor : ............................ , tanggal ............................., perihal permohonan bantuan penahanan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.HAN/ ......................., tanggal ..............., maka diberitahukan kepada Nyonya/Tuan/Keluarga ..................................... bahwa keluarga / suami saudari :

N a m a : .................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : .................................................................................................... Jenis Kelamin : .................................................................................................... Kewarganegaraan : .................................................................................................... Agama : .................................................................................................... Pekerjaan : .................................................................................................... Alamat : .................................................................................................... karena dari hasil pemeriksaan oleh PPNS ........................................... diperoleh bukti yang cukup; diduga keras melakukan

tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan; dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka dilakukan Penahanan untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal .........................s.d. tanggal ............................., menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ......................................................................................... Jalan .....................................................................

2. Bersama ini pula terlampir Surat Perintah Penahanan atas nama Tersangka ..................................................................... 3. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN .................................. Selaku Penyidik

Tembusan : .............................................................

..................... Nrp. ............................... 1. ..................................... 2. ......................................

35. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA


KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl.……………………………… Jakarta, …………………………

Nomor : ............................................... Klasifikasi : .............................................. Lampiran :............................................... Perihal : Permohonan bantuan perpanjangan penahanan. Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN ………………………….

di

…………………


1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP; b. Pasal .......... Undang-Undang Nomor : .............. tahun .............. tentang...........................

2. Sehubungan dengan perkembangan proses penyidikan, terhadap tersangka waktu penahanan akan segera berakhir, namun pemeriksaan belum selesai dan perlu memperpanjang penahanan tersangka, dimohon bantuan Ka untuk melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka :

N a m a : ............................................................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ............................................................................................................ Jenis Kelamin : ............................................................................................................ Kewarganegaraan : ............................................................................................................ Agama : ............................................................................................................ Pekerjaan : ............................................................................................................ Alamat : ............................................................................................................

Dalam perkara tindak pidana di bidang ………...…. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …………. Undang - Undang Nomor : ............Tahun .................... tentang .........................................................

Untuk dilakukan Perpanjangan Penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal ................. sampai dengan tanggal ..............., menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ........................ Jalan .............................................................................................................................................................................................

3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

a. Laporan Kejadian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari PPNS; d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan kabar hasilnya.

Tembusan :

1...................................... 2......................................

Mengetahui :

DIRJEN / DIR / Ka……………… DEPARTEMEN / INSTANSI

……………..……………….…. ………….. Nip…………….…..


……………..…………….…. …………. Nip. ……………..

36. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN


KEPOLISIAN ...................……………... Jalan..... ………………………………….. Jakarta, ............................................

Nomor : ............................................. Klasifikasi : ............................................. Lampiran :.............................................. Perihal : Persetujuan bantuan perpanjangan penahanan. Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka .............................. DEPARTEMEN / INSTANSI

di

.............................. u.p. Direktur / ka .....................(pada Dept / Inst) 1. Rujukan surat Dir / Ka ................. (pada Dept/Inst) Nomor : .................................................., tanggal ..................., perihal

permohonan bantuan perpanjangan penahanan. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa :

a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk dilakukan perpanjangan penahanan ;

b. menyetujui permohonan bantuan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka :

N a m a : .................................................................................................. Tempat/Tgl. Lahir : .................................................................................................. Jenis Kelamin : .................................................................................................. Kewarganegaraan : .................................................................................................. Agama : .................................................................................................. Pekerjaan : ................................................................................................. Alamat : .................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang ………………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……..… Undang - Undang Nomor..................... tahun................ tentang ............................................................................... ;

c. penahanan untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal .............. sampai dengan tanggal...................., menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ....................................... di Jalan ..................................................

3. Bersama ini pula dilampirkan surat-surat administrasi untuk kelengkapan berkas :

a. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan; b. Berita Acara Perpanjangan Penahanan; c. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada keluarga tersangka yang sudah diserahkan.



Tembusan : ……………………………………… ……………..Nrp………………….

1. Kesatuan atas Polri. 2. ……………………….

37. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN


KEPOLISIAN ...................……………... Jalan …………………………………….. Jakarta, ............................................ Nomor : ............................................. Klasifikasi : ............................................. Lampiran :.............................................. Perihal : Penolakan bantuan perpanjangan penahanan. Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka ..............................


di

.............................. u.p. Direktur / Ka .....................(pada Dept / Inst) 1. Rujukan surat Dir / Ka. ........................ (pada Dept/Inst) Nomor : ..........................................., tanggal ..................., perihal

permohonan bantuan perpanjangan penahanan. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa :

a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari, dikarenakan :

1) tersangka sedang dilakukan pembantaran penahanan; 2) ......................................................................................;

b. menolak permohonan bantuan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka :

N a m a : ................................................................................................................................................. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................................................................................................. Jenis Kelamin : .................................................................................................................................................. Kewarganegaraan : .................................................................................................................................................. Agama : .................................................................................................................................................. Pekerjaan : .................................................................................................................................................. Alamat : ...................................................................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang ……...........…...........…. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …......…........ Undang - Undang Nomor ............ tahun........................ tentang .................................................................................



Tembusan : ……………………………………… ……………..Nrp………………….

1. Kesatuan atas Polri. 2. ……………………….

38. FORMAT SURAT PENOLAKAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN


KEPOLISIAN ......................................... Jalan ...................................................... Jakarta, ..............................................

Nomor : ................................................................. Klasifikasi : ................................................................. Lampiran : ................................................................. Perihal : Permohonan perpanjangan penahanan a.n. tersangka........................................ Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN ...................... ..............................................................

di

...........................

1. Rujukan :

a. Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP; a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Surat Direktur .................. (Pimpinan PPNS) Nomor : ............................................., tanggal ................, perihal

permohonan bantuan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka ..........................................................................

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diteruskan permohonan bantuan perpanjangan penahanan dari PPNS ..................................., bahwa pemeriksaan dan atau penyidikan perkaranya belum selesai, atas nama tersangka :

N a m a : ............................................................................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ............................................................................................................................ Jenis Kelamin : ............................................................................................................................ Kewarganegaraan : ............................................................................................................................ Agama : ............................................................................................................................ Pekerjaan : ............................................................................................................................

Alamat : ...........................................................................................................................

dalam perkara pidana di bidang ........................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ................... Undang-Undang Nomor........... tahun...................... tentang ................................................................................................................................

3. Maka untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari terhitung dari tanggal ...................... sampai dengan tanggal ......................... di Rumah Tahanan Negara .............................. Jalan ...........................................................................................................................................................................................

4. Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan surat-surat kelengkapan perpanjangan penahanan :

a. Laporan Kejadian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Permohonan Bantuan Penahanan dari PPNS; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; e. Surat Perintah Penahanan; f. Berita Acara Penahanan; g. Laporan Kemajuan Penyidikan.



Tembusan : .................................................................. ............................ Nrp. ............................. 1. .................................... 2. ....................................

39. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN


KEPOLISIAN ........................... .................................................. PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN

Nomor : SPP.HAN / ....... a / ....................................

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan PPNS ...........................(Dept/Inst) dalam hal penahanan, terhadap tersangka waktu penahanan akan segera berakhir, namun pemeriksaan belum selesai dan perlu memperpanjang penahanan tersangka, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 107 KUHAP;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.HAN/........................................, tanggal ..........................,

atas nama tersangka ...........................................................................................................................; 4. Surat Direktur / Ka ................................... (Dept/Inst) Nomor : ...................................................,

tanggal .................................., perihal permohonan bantuan perpanjangan penahanan; 5. Surat Kepala Kepolisian ...................No. Pol.: .......................................... tanggal .................... perihal

permohonan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka ...........................................................; 6. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan .................................................. Nomor :

........................................., tanggal ..................... atas nama Tersangka ............................................


K e p a d a : 1. Nama : ............................... Pangkat : .................... Nrp...................... Jabatan..................................... 2. Nama : ............................... Pangkat : .................... Nrp...................... Jabatan..................................... 3. Nama : ............................... Pangkat : .................... Nrp...................... Jabatan....................................

U n t u k : 1. melakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka :

N a m a : ………………………………………………………………………..……………... Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………………………………………..….…….. Jenis kelamin : …………………………………………………………………………..…………... Kewarganegaraan : …………………………………………………………………………..…………...

A g a m a : ………………………………………………………………………….…………....

Pekerjaan : ……………………………………………………………………………..………... Alamat Tempat Tinggal : …………………………………………………………………………….………...

dalam perkara tindak pidana di bidang ................................................ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ................ Undang - Undang Nomor ................ tahun ................. tentang ................................ ;

2. menempatkan tersangka di :

Rumah Tahanan Negara ...................... di Jalan ................................................................................. untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal .......................... sampai dengan tanggal ............................................................................................................................................... ;

3. segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : ............................................. pada tanggal : .............................................

KEPALA KEPOLISIAN ....................... Selaku Penyidik

............................................................... .................... Nrp. .................................


40. FORMAT SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN


KEPOLISIAN .................................. ......................................................... PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN

---------- Pada hari ini .............. Tanggal ............ (........................) bulan ................... tahun 2000 ............, pukul : .............. Wib. Saya : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- ....................................................... ---------------------------------------------------------------

Pangkat ....................... Nrp. ........................, Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :

1. Nama : ....................................... Pangkat : ...................... Nrp. ...................... Jabatan selaku Penyidik.-- 2. Nama : ....................................... Pangkat : ...................... Nrp. ...................... Jabatan selaku Penyidik.--

3. Nama : ....................................... Pangkat : ...................... Nrp. ...................... Jabatan selaku Penyidik.--

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Direktur / Ka ................. (pada Dept/Inst) Nomor : .........................................., tanggal ........................, perihal Permohonan Bantuan Perpanjangan Penahanan. --------------------------------------------------------------------

2. Surat Kepala Kepolisian ...................... No. Pol. : ........................................................, tanggal ......................, perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan An. Tersangka ......................................----------------------------

3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan ....................... Nomor : ....................................., tanggal ............................. atas nama Tersangka ..............................................................................................

4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. Pol. : SPP.HAN/ .........a /..................................................., tanggal .............................. atas nama Tersangka .............................................................................................

Telah melakukan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka :-----------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ........................................................................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ........................................................................................................................................................... Jenis Kelamin : ........................................................................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................................................................... Agama : ........................................................................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................................................................... Alamat Tinggal : ...........................................................................................................................................................

Dalam perkara tindak pidana dibidang ................................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...................... Undang-Undang Nomor : ............. tahun .............tentang ......................................................................------------------------------------ Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ........................... di Jl. ........................................................................ Untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal .......................... sampai dengan tanggal ................................-------

----------- Adapun jalannya pelaksanaan perpanjangan penahanan adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------

----------- Sehubungan dengan masa penahanan tersangka akan berakhir sedangkan proses penyidikannya belum selesai, kemudian diajukan Perpanjangan Penahanan dan setelah keluar Penetapan Perpanjangan Penahanan, maka dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan serta dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.-------------------------------------------------

Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka saat diperpanjang masa penahanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Demikianlah Berita Acara Perpanjangan Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .................. pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 .......................--------------

Tersangka Penyidik ............................................... ...............................................

.................. Nrp. ...................

41. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN


KEPOLISIAN............................................ Jalan ....................................................... Jakarta,……………………….

Nomor : ................................................... Klasifikasi : ................................................... Lampiran : ................................................... Perihal : Pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka ................................ Kepada

Yth. Nyonya / Tuan / Keluarga ........................

Jalan............................................................

di

...........................

1. Sehubungan dengan surat Dir / Ka. .........................(pada Dept/Inst) Nomor : .............................. , tanggal ................................., perihal permohonan bantuan perpanjangan penahanan Tersangka dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. Pol. : SPP.HAN/ .........................., tanggal ..................., maka diberitahukan kepada Nyonya/Tuan/Keluarga ............................ bahwa keluarga / suami / istri :

N a m a : .........................................................................................................................................................

Tempat/Tgl. Lahir : .........................................................................................................................................................

Jenis Kelamin : ........................................................................................................................................................

Kewarganegaraan : ........................................................................................................................................................

A g a m a : ........................................................................................................................................................

Pekerjaan : ........................................................................................................................................................

Alamat Tinggal : ........................................................................................................................................................

karena masa penahanannya akan segera berakhir sedangkan pemeriksaan oleh PPNS.................. terhadap perkaranya

belum selesai, maka untuk kepentingan pemeriksaan diminta dilakukan perpanjangan penahanan tersangka, untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal ......................... sampai dengan tanggal ..........................., menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara .......................................................................... Jalan .................................................

2. Bersama ini pula terlampir Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan .............................................

dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka ....................................................................................... 3. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN .................................. Selaku Penyidik

Tembusan : .............................................................

..................... Nrp. ............................... 1 ...................................... 2 ......................................

42. FORMAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA


KEPOLISIAN ......................... ................................................

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN

Nomor : SPP.Han/ ......... f /................................... Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan PPNS ...........................(Dept/Inst) dalam hal penahanan

dan terhadap tersangka jangka waktu penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan, atau bahwa kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi (P-21) dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau akan merusak / menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 24 ayat (3) dan (4), Pasal 29 ayat (6), dan Pasal 107 KUHAP;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP.Han/ …………………………………......................……………; 4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari kajati/kajari…............................……. Nomor :

………………………………. Tanggal …………………………………………………………………….……


K e p a d a : 1. Nama : ............................... Pangkat : .................... Nrp...................... Jabatan..................................... 2. Nama : ............................... Pangkat : .................... Nrp...................... Jabatan..................................... 3. Nama : ............................... Pangkat : .................... Nrp...................... Jabatan..................................... U n t u k : 1. melakukan pengeluaran penahanan terhadap Tersangka :

N a m a : ………………………………………………………………..………………….. Tempat/Tgl. Lahir : ………………………………………………………………..………………….. Jenis kelamin : ………………………………………………………………..………………….. Kewarganegaraan : ………………………………………………………………..…………………..

A g a m a : ………………………………………………………………..…………………..

Pekerjaan : ………………………………………………………………..………………….. Alamat tempat tinggal : ………………………………………………………………..…………………..

dalam perkara tindak pidana di bidang ................................................. sebagaimana dimaksud dalam Pasal .............. Undang - Undang Nomor ............ tahun .............. tentang ......................................... ;

2. tersangka telah ditahan selama ............. (.................) hari sejak tanggal ............................ sampai dengan tanggal ................... di Rumah Tahanan Negara .................... Jalan ................................... ;

3. melaksanakan perintah ini dan membuat Berita Acara Pengeluaran Penahanan. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : ............................ pada tanggal : ............................

KEPALA KEPOLISIAN ............................... Selaku Penyidik

................................................................... .................... Nrp. ......................................


43. FORMAT SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN

Pada .…... 9. FORMAT………

Pada hari ini .................. tanggal ............................... 1(satu) lembar tembusan surat perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan keluarganya.

Yang menerima Yang Menyerahkan Tersangka / Keluarganya

....................................................... ............................................................... ............................ Nrp............................

44. FORMAT .…... 9. FORMAT………

KEPOLISIAN .............................. ................................................

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN ---------- Pada hari ini .............. Tanggal ............ (........................) bulan ................... tahun 2000 ............, pukul : .............. Wib. Saya : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ....................................................... ---------------------------------------------------------------- Pangkat ....................... Nrp. ........................, Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :

1. Nama : ....................................... Pangkat : ...................... Nrp. ...................... Jabatan selaku Penyidik.------- 2. Nama : ....................................... Pangkat : ...................... Nrp. ...................... Jabatan selaku Penyidik.-------

3. Nama : ....................................... Pangkat : ...................... Nrp. ...................... Jabatan selaku Penyidik.-------

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan No. Pol. : .......................................... tanggal .................................. 2. ..........................................................................................................................................................................

Telah Mengeluarkan dari tahanan tersangka :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ....................................................................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ....................................................................................................................................................... Jenis Kelamin : ....................................................................................................................................................... Kewarganegaraan : ....................................................................................................................................................... Agama : ...................................................................................................................................................... Pekerjaan : ...................................................................................................................................................... Alamat Tinggal : .....................................................................................................................................................

Dari tempat penahanan terakhir di .............................................................................................................. melaksanakan jenis penahanan terakhir .......................................................... (bila dilakukan Pengalihan Jenis Penahanan). Ditahan sejak tanggal ..................... sampai dengan tanggal ..................................................................................................... Tersangka tersebut di atas ditahan berdasarkan : --------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : ............................................................. tanggal ............................... ; 2. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No. Pol. : ...................................tanggal. ............................. ; 3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. Pol. : ......................................... tanggal............................ ; 4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari kajati / kajari ................................................... Nomor :

.................................................. tanggal .................................................................................................... ; 5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua PN ......................................................................

Nomor : .................................................. tanggal ......................................................................................

Keadaan kesehatan fisik dan mental tersangka ........................................................................................................................ Barang-barang titipan berupa .................................................................................................................................................... Telah dikembalikan kepada tersangka oleh : ............................................................................................................................ ------- Demikianlah Berita Acara Pengeluaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .................. pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 .......................-------- Tersangka Penyidik

............................................... ............................................... .................. Nrp. ...................

44. FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN


KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl.......................................... Jakarta,........................................ Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Permohonan bantuan penggeledahan. Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN.......................

di

…………………

1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) KUHAP; b. Pasal …….... Undang-Undang Nomor : ……….. tahun ………. tentang ………………....; c. Laporan Kejadian Nomor :……………….......................…… tanggal................................; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : .....................................tanggal ................................

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dilaporkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara Tersangka :

Nama : ........................................................................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ....................................................................................................................... Jenis Kelamin : ....................................................................................................................... Agama : ....................................................................................................................... Kewarganegaraan : ....................................................................................................................... Pekerjaan : .......................................................................................................................

Alamat Tinggal : ................................................................................................................... Diduga telah melakukan tindak pidana …………………………................................................…... Sebagaimana dimaksud dalam pasal ……………...............…………..................................…….... Undang-Undang Nomor : ………… tahun ………………tentang …………………….......................

3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Penggeledahan :

a. …………………………………………………………………………………….……………………. b. ……………………………………………………………………………..……………………………

4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian ……………… guna melakukan

penggeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan Laporan Kemajuan Penyidikan. 5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

DIRJEN / DIR / Ka ………………….. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

………………………………………. Tembusan : ..................... NIP........................... 1. .................................... 2. ………………………..

45. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PENGGELEDAHAN


KEPOLISIAN ........................................ Jalan ..................................................... Jakarta,....................... ..............

Nomor : ..................................... Klasifikasi : ..................................... Lampiran :....................................... Perihal : Persetujuan bantuan penggeledahan. Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / KA ..................... DEPARTEMEN / INSTANSI

di

......................

u.p. Direktur / Ka ………………………(pada Dept/Inst)

1. Rujukan surat Direktur / Ka ........................... Nomor : …………………………….................….., tanggal .................................., perihal permohonan bantuan penggeledahan.


a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk dilakukan Penggeledahan ;

b. menyetujui permohonan bantuan penggeledahan berupa .................................... di jalan …….....................................

yang diduga dilakukan oleh Tersangka :

Nama :............................................................................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ........................................................................................................................... Jenis Kelamin : ........................................................................................................................... Agama : ........................................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................................... Alamat Tinggal : ........................................................................................................................... dalam perkara tindak pidana di bidang ............................................................................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............................................................................................... Undang - Undang Nomor............... tahun .................... tentang .................................................................................................................................................

3. Bersama ini pula dilampirkan surat-surat administrasi sebagai kelengkapan berkas :

a. Surat Perintah Penggeledahan ; b. Berita Acara Penggeledahan.


KEPALA KEPOLISIAN ..................................

Selaku Penyidik Tembusan : .............................................................

..................... Nrp. ............................... 1 ..................................... 2 .....................................

46. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BANTUAN PENGGELEDAHAN


KEPOLISIAN ........................................ Jalan ...................................................... Jakarta,.......................

Nomor : ..................................... Klasifikasi : ..................................... Lampiran : ....................................... Perihal : Penolakan bantuan penggeledahan.

Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka ..................... DEPARTEMEN / INSTANSI

di

......................

u.p. Direktur / Ka ………………………(pada Dept/Inst)

1. Rujukan surat Direktur / ka ....................(pada Dept/Inst) Nomor : ………………................….., tanggal .................................., perihal permohonan bantuan penggeledahan.


a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan penggeledahan, dikarenakan :

1) Untuk mengajukan Permohonan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan ............................. setempat (Pasal 33 ayat (1) KUHAP);

2) .............................................................. (Pasal 35 KUHAP).

b. menolak permohonan bantuan penggeledahan, ................................................... di jalan ……………...........................

yang diduga dilakukan oleh Tersangka :

Nama : ........................................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ........................................................................................................................... Jenis Kelamin : ........................................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................................... Agama : ........................................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................................... Alamat Tinggal : ...........................................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang ............................................................................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............................................................................................... Undang - Undang Nomor .............. tahun ....................... tentang ..............................................................................................................................................


KEPALA KEPOLISIAN ..................... Selaku Penyidik

……………....…………………………. Tembusan : …………….Nrp…………..…………..

1. ………………………….. 2. …………………………..

47. FORMAT SURAT PENOLAKAN BANTUAN PENGGELEDAHAN


KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl.......................................... Jakarta,...........................................

Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Permohonan ijin / ijin khusus penggeledahan. Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN ………………………….

di

…………………

1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHAP; b. Pasal ............ Undang-Undang Nomor : ........... tahun ............. tentang ............................; c. Laporan Kejadian Nomor : …………............….........……… tanggal… ……........................; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ................................... tanggal ....................................

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka :

N a m a : ……………………….....................................………………………………… Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………….....................................………... Jenis Kelamin : .................................................................................................................... Kewarganegaraan : …………………………………………......…………………………………...... Agama : …………………….....……………………….......……………………………… Pekerjaan : …………………………………………………….....……................................ Alamat : …………………………………………………….....……................................ ……………………………………………………......……………………….......

Diperlukan tindakan hukum berupa Penggeledahan rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya yang terletak di …….……………....................……………… diduga sebagai tempat / sarana untuk melakukan tindak pidana dibidang ...................................................... Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........................ Undang-Undang Nomor : .............tahun................tentang...............................................................................................................................................

3. Bersama ini kami lampirkan surat – surat Administrasi sebagai pertimbangan :

a. Laporan Kejadian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ijin yang dimaksud.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mengetahui : DIRJEN / DIR / KA ………………..

DEPARTEMEN / INSTANSI ……………………………………….

……………….Nip…………………… ....................................................... ..................... Nip .......................... Tembusan :

1. ...................................... 2. ......................................

48. FORMAT SURAT PERMOHONAN IJIN / IJIN KHUSUS PENGGELEDAHAN


KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl.......................................... Jakarta, …………………......... Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Laporan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan. Kepada


di

…………………

1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 34 KUHAP. b. Pasal ……… Undang-Undang Nomor :…………tahun …………tentang ……….….……

2. Bersama ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tersangka :

N a m a : …………………......……...............................……………………........…………… Tempat/Tgl. Lahir : …………………......……...............................……………………........…………… Jenis Kelamin : …………………......……...............................……………………........…………… Kewarganegaraan : …………………......……...............................……………………........…………… Agama : …………………......……...............................……………………........…………… Pekerjaan : …………………......……...............................……………………........…………… Alamat : …………………......……...............................……………………........…………… …………………......……...............................……………………........……………

Didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana ……………….... di …………………………...…........................... pada tanggal …….........…….....................................................................… Sebagaimana dimaksud dalam Pasal …………… Undang-Undang Nomor : ……… tahun ....……… tentang …………………….…..........................................................................................................................................................

3. karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah milik / yang dihuni oleh ………………. yang terletak di ……….........…………

4. Guna keperluan tersebut diharapkan kiranya Ketua dapat diterbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

a. Laporan Kejadian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; d. Surat Perintah Penggeledahan; e. Berita Acara Penggeledahan; f. Laporan Kemajuan Penyidikan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mengetahui : DIRJEN / DIR / KA ………………..

DEPARTEMEN / INSTANSI ……………………………………….

……………….Nip…………………… ....................................................... ..................... Nip ..........................

Tembusan : 1. .................................... 2. ....................................

49. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN



SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN Nomor : ....................................................

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang .................. yang terjadi dilingkup tugas dan wewenang PPNS..................................... berupa tindakan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHAP;

2. Pasal ……… Undang-Undang Nomor : ......... tahun……………tentang .....………………….; 3. Laporan Kejadian Nomor : …………………........................….. tanggal ……......…………….; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ............................................... tanggal ...........................


K e p a d a : 1. N a m a : ……………………..........................……………………………………….. Pangkat/Nip : ……………………..........................……………………………………….. Jabatan : ……………………..........................………………………………………..

2. N a m a : ……………………..........................……………………………………….. Pangkat/Nip : ……………………..........................……………………………………….. Jabatan : ……………………..........................………………………………………..

U n t u k

: 1. Melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang terletak di .................................................. yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / tempat persembunyian tersangka / tempat disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan tejadinya tindak pidana ............................. yang terjadi pada tanggal .................... di ................................., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...................... Undang – undang Nomor : .................. tahun ................. tentang ....................................................... atas nama Tersangka ...............................................................................................................................

2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan tersangka.

3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : ………………………… pada tanggal : …………………………

DIRJEN / DIR / Ka ...................................... DEPARTEMEN / INSTANSI

Yang Menerima Perintah …..………………………………

……………………………….. …………Nip. …………………. …….........Nip..………………. CATATAN :

Untuk Format Surat Perintah Penggeledahan yang harus mendapatkan Penetapan Ijin / Ijin Khusus Penggeledahan dari Ketua Pengadilan agar disesuaikan sebagai Dasar Surat yaitu :

1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 36, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP.

2. Pasal ……..… Undang-Undang Nomor : ........... tahun……………tentang ....................................................... 3. Laporan Kejadian Nomor : ………………........................................…. tanggal ……............................................ 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ......................................................... tanggal ............................................. 5. Surat Penetapan Ijin / Ijin Khusus Penggeledahan dari Ketua Pengadilan ....................... Nomor :

.................................................................. tanggal ..........................................................................................

50. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (PPNS)



BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

RUMAH TINGGAL / TEMPAT-TEMPAT TERTUTUP LAINNYA

---------- Pada hari ini ………… Tanggal ………(………..………) bulan ………...... tahun 2000 ……...., pukul : ………… Wib. Saya : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- …………………………………………-------------------------------------------------------------

Pangkat ……………. Nip. ……………….., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan …... orang PPNS lainnya bernama :------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama : ……………………….……….., Pangkat : …………….., Nip. …………………, Jabatan .......................... 2. Nama : ……………………….……….., Pangkat : …………….., Nip. …………………, Jabatan . ....................... 3. Nama : ……………………….……….., Pangkat : …………….., Nip. …………………, Jabatan .........................

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Laporan Kejadian Nomor : LK/………………………, tanggal …….....................................…………….------------ 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ............................................... tanggal......................................................... 3. Surat Persetujuan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan ................... Nomor :........................................

tanggal .................... (Bila ada Permohonan Ijin terlebih dahulu kpd Ketua PN). 4. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SPRIN.DAH/......................................tanggal ………........……………

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/ tempat tertutup lainnya di ……..…............................................ (jalan, No, Rt, Rw, Kelurahan) dengan / …………….……... …………….. (tanpa ijin tersangka / penghuni rumah) :---------------

N a m a : ………………………...............................…………………………………………..................…………. Tempat/Tgl. Lahir : ………………………...............................…………………………………………..................…………. Jenis Kelamin : ………………………...............................…………………………………………..................…………. Kewarganegaraan : ………………………...............................…………………………………………..................…………. Agama : ………………………...............................…………………………………………..................…………. Pekerjaan : ………………………...............................…………………………………………..................…………. Alamat : ………………………...............................…………………………………………..................………….

Dengan disaksikan oleh : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama : ………………….............................………………………………………........……………..... Pekerjaan : ………………….............................………………………………………........……………..... Alamat : ………………….............................………………………………………........…………….....

2. Nama : ………………….............................………………………………………........……………..... Pekerjaan : ………………….............................………………………………………........……………..... Alamat : ………………….............................………………………………………........…………….....

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya : --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah serta yang menyaksikan / Ketua lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 1. .................................................................. (Barang/Benda/Dokumen/Surat yang diamankan dibuat Rincian).

------- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ……… pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 ……………….--------------------------------------------- Tersangka / Yang melakukan Penggeledahan

Penghuni Rumah Penyidik Pegawai Negeri Sipil …………………………………. ……………………………………. ……………. Nip. ……………….

51. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL / TEMPAT-TEMPAT TERTUTUP LAINNYA (PPNS)

Saksi-saksi : 1. ………. 2. ……….


KEPOLISIAN ………………… …………………………………

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN Nomor : .................................................

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang .............. yang ditangani PPNS………………………..………, perlu dilakukan tindakan hukum berupa berupa penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 107, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP;

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Surat Dir / Ka ................... (pada Dept/Inst) Nomor : ............................. tanggal ................

perihal permohonan bantuan penggeledahan.


K e p a d a : 1. N a m a : ……………………..........................……………………………………….. Pangkat/Nrp : ……………………..........................……………………………………….. Jabatan : ……………………..........................………………………………………..

2. N a m a : ……………………..........................……………………………………….. Pangkat/Nrp : ……………………..........................……………………………………….. Jabatan : ……………………..........................………………………………………..

U n t u k

: 1. melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang terletak di .................................................. yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / tempat persembunyian tersangka / tempat disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan tejadinya tindak pidana .............................. yang terjadi pada tanggal .................... di ..............................................., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........................ Undang – Undang Nomor .................. tahun ................. tentang .......................................... atas nama Tersangka ............................................................................................................. ;

2. penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan tersangka ;

3. setelah melaksanakan perintah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

S e l e s a i. Dikeluarkan di : ………………………… pada tanggal : …………………………

KEPALA KEPOLISIAN ........................... Selaku Penyidik

Yang Menerima Perintah

…..……………………………… ……………………………….. …………Nrp. …………………. …….........Nrp..……………….

CATATAN :

Untuk Format Surat Perintah Penggeledahan yang harus mendapatkan Penetapan Izin / Izin Khusus Penggeledahan dari Ketua Pengadilan agar disesuaikan sebagai Dasar Surat yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 36, Pasal 107, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP.

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

3. Laporan Kejadian Nomor : ………………........................................…. tanggal …….............................................. 4. Surat Dir / ka ................... (pada Dept/Inst) Nomor : ............................. tanggal ................ perihal Permohonan Bantuan

Penggeledahan.

5. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penggeledahan dari Ketua Pengadilan ................................................. Nomor : .................................................................. tanggal .....................................................................................

52. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (POLRI)


KEPOLISIAN ........................... ..................................................

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL / TEMPAT-TEMPAT TERTUTUP LAINNYA

------- Pada hari ini ………… Tanggal ………(………..………) bulan ………...... tahun 2000 ……...., pukul : ………… Wib. Saya :

----------------------------------------------------------- …………………………………………---------------------------------------------------------------

Pangkat ……………. Nrp. ……………….., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan …... (......................) orang anggota lainnya bernama :---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama : ……………………….……….., Pangkat : …………….., Nrp. …………………, Jabatan ......................... 2. Nama : ……………………….……….., Pangkat : …………….., Nrp. …………………, Jabatan ......................... 3. Nama : ……………………….……….., Pangkat : …………….., Nrp. …………………, Jabatan .........................

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Penetapan Ijin / Ijin Khusus Penggeledahan dari Ketua Pengadilan………….. Nomor : ……................. Tanggal …………........................... (Bila ada Permohonan Ijin terlebih dahulu kpd Ketua PN).----------------

2. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.GLEDAH/.................................................... tanggal ………..........

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/ tempat tertutup lainnya di …….........…..................................... (jalan, No, Rt, Rw, Kelurahan) dengan / …………….……... ………….......….. (tanpa ijin tersangka / penghuni rumah) :--------

N a m a : ……………………….................................................……………………………………………………. Tempat/Tgl. Lahir : ……………………….................................................……………………………………………………. Jenis Kelamin : .......................................................................................................................................................... Kewarganegaraan : ………………………………………………………………….........…………......................................... Agama : ………………………………………………………………….........………….......................................... Pekerjaan : ………………………………………………………………….........………….......................................... Alamat : …………………………………………………………………….........………..........................................

Dengan disaksikan oleh : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama : …………………….............................………………………………………….......………….. Pekerjaan : ………………………..............................………………………………………........………… Alamat : ……………………………………………..............................…………………........………… 2. Nama : ………………………………………………………………….......................................……… Pekerjaan : ……………………………………………………………………………................................... Alamat : ……………………………………………………………………………...................................

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya : --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah serta yang menyaksikan / Ketua lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama dengan / tanpa didampingi PPNS ........................... dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa : --------------------------------------------------

----------- 1. .......................................................................... (Barang/Benda/Dokumen/Surat yang diamankan dibuat Rincian).

----------- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …....................................…… pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 ……………….----- Tersangka / Yang melakukan Penggeledahan

Penghuni Rumah Penyidik

…………………………………. ……………………………………. Saksi-saksi : ………….. Nrp. …………………

1…………………... 2……………..…….


53. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL / TEMPAT-TEMPAT TERTUTUP LAINNYA (POLRI) (POLRI)

KOP DEPARTEMEN / INSTANSI Jl...………………………....…… Jakarta, ............................................ Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Permohonan bantuan penyitaan. Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN………………….

di

…………………

1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) KUHAP. b. Pasal ........... Undang-Undang Nomor : ................. tahun ............. tentang .......................

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini dilaporkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara

Tersangka :

Nama : ............................................................................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ............................................................................................................................ Jenis Kelamin : ............................................................................................................................ Kewarganegaraan : ............................................................................................................................ Agama : ............................................................................................................................ Pekerjaan : ............................................................................................................................ Alamat Tinggal : ............................................................................................................................

Diduga telah melakukan tindak pidana …...............................….....................……….…………… Sebagaimana dimaksud dalam pasal ……………… Undang-Undang Nomor : ……........…… tahun …………… tentang ……….............…….........

3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Penyitaan barang / benda / surat-surat / dokumen /

tulisan lain :

a. ………………………………………………………………..……………………………………. b. .……………………………………………………………………..………………………………

4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian ……………… guna melakukan

penyitaan dan sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

a. Laporan Kejadian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

DIRJEN / DIR / Ka ………………. DEPARTEMEN / INSTANSI

………………………………………. Tembusan : ..................... NIP........................... 1. ………………………… 2. ....................................

54. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN PENYITAAN (PPNS)


KEPOLISIAN ....................................... Jalan .................................................... Jakarta,.......................

Nomor : .......................................... Klasifikasi : .......................................... Lampiran : .......................................... Perihal : Persetujuan bantuan Penyitaan. Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka.......................... DEPARTEMEN / INSTANSI

di ......................

u.p. Direktur / Ka …………………………(pada Dept/Inst).

1. Rujukan surat Dirjen / Direktur / Kepala .................... Dept/Inst) Nomor : ……….........……..., tanggal .................................., perihal permohonan bantuan penyitaan.


a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk dilakukan penyitaan;

b. menyetujui permohonan bantuan penyitaan, terhadap benda-benda / barang / surat-surat / dokumen, karena diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung tehadap tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka :

Nama : ........................................................................................................... Tempat/Tgl.Lahir : ........................................................................................................... Jenis Kelamin : ........................................................................................................... Kewarganegaraan : .......................................................................................................... Agama : ........................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................... Alamat tinggal : ...........................................................................................................

melakukan penyitaan berupa : .................................................................................... (Dapat dibuat dalam Lampiran);

dalam perkara tindak pidana di bidang ...................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........... Undang-Undang Nomor ..................... tahun................... tentang ................................................................................................................

3. Bersama ini dilampirkan pula surat-surat administrasi penyidikan dalam hal penyitaan :

a. Surat Permohonan Izin / Izin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan .................; b. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan ..........................; c. Surat Perintah Penyitaan; d. Berita Acara Penyitaan; e. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti.

4. Demikian untuk menjadi maklum. KEPALA KEPOLISIAN ..................... Selaku Penyidik Tembusan : ……………....…………………………. …………….Nrp…………..………….. 1. ………………………….. 2. …………………………..

CATATAN : Untuk point 3 huruf a dan b dilampirkan bila harus izin/izin Khusus Ketua PN.

55. FORMAT PERSETUJUAN BANTUAN PENYITAAN (POLRI)


KEPOLISIAN ....................................... Jalan..................................................... Jakarta,.......................

Nomor : .......................................... Klasifikasi : .......................................... Lampiran : .......................................... Perihal : Penolakan bantuan Penyitaan. Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / KA.......................... DEPARTEMEN / INSTANSI

di ......................

u.p. Direktur / Ka …………………………(pada Dept/Inst)

1. Rujukan surat Dirjen / Direktur / Kepala ....................(Dept/Inst) Nomor : ……….........………..., tanggal .................................., perihal permohonan bantuan penyitaan.


a. setelah mempelajari surat permohonan tersebut beserta lampirannya berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan penyitaan, dikarenakan :

1) perlu dilakukan izin / izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP; 2) barang / benda – benda yang dapat disita oleh penyidik hanya atas benda bergerak (Pasal 38 ayat (2) KUHAP); 3) ........ (Ketentuan lain yang tidak termasuk dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP).

b. menolak permohonan bantuan penyitaan, terhadap benda-benda / barang / surat-surat / dokumen, karena tidak ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung tehadap Tersangka :

Nama : .................................................................................................. Tempat/Tgl.Lahir : .................................................................................................. Jenis Kelamin : .................................................................................................. Kewarganegaraan : .................................................................................................. Agama : .................................................................................................. Pekerjaan : .................................................................................................. Alamat tinggal : ..................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang ..................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............... Undang-Undang Nomor ................. tahun............... tentang ............................................................................................


KEPALA KEPOLISIAN ..................... Selaku Penyidik Tembusan : ……………....…………………………. …………….Nrp…………..………….. 1. ………………………….. 2. …………………………..

56. FORMAT PENOLAKAN BANTUAN PENYITAAN (POLRI)


KOP DEPARTEMEN / INSTANSI Jl……………………………… Jakarta, ………………

PRO JUSTITIA

Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Permohonan ijin / ijin khusus penyitaan. Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN ……………………….

di …………………

1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP; b. Pasal ……… Undang-Undang Nomor :….…… tahun …………….tentang …….………..; c. Laporan Kejadian Nomor :……………………………………… Tanggal ……………………; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor :……………............… ……… tanggal….........…………

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

tersangka / saksi dan atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik :

Nama : ................................................................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................................................................... Jenis Kelamin : ................................................................................................................... Kewarganegaraan : ................................................................................................................... Agama : ................................................................................................................... Pekerjaan : .................................................................................................................. Alamat Tinggal : ..................................................................................................................

Dalam perkara tindak pidana dibidang …………………………………………Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……………… Undang-Undang Nomor : ………… tahun ........…. tentang ..................... yang terjadi di ………… Pada tanggal ………………., atas nama Tersangka …………………. serta terdapat alasan dan dugaan keras bahwa .................. (disesuaikan sasaran orang atau tempat).

Dan diketahui terdapat benda / barang berupa :

a. …………………………………………………………………………….……. b. …………………………………………(Daftar BB terlampir)* (Vide Pasal 39 KUHAP).

yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan benda-benda sebagaimana tersebut.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan kiranya Ketua Pengadilan dapat menerbitkan Surat Ijin/Ijin Khusus Penyitaan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya. DIRJEN / DIR / KA ................................ DEPARTEMEN / INSTANSI Tembusan : ………………………………………. …………… Nip………..……..……. 1. ................................... 2. ...................................

57. FORMAT SURAT PERMOHONAN IJIN / IJIN KHUSUS PENYITAAN (PPNS)


KOP DEPARTEMEN / INSTANSI Jl……………………………… Jakarta, ………………….....................

Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan. Kepada


di …………………

1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP. b. Pasal ……….. Undang-Undang Nomor : ……… tahun …….. tentang ………………

2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tersangka :

Nama :................................................................................................................. Tempat/Tgl.Lahir : ................................................................................................................ Jenis Kelamin : ................................................................................................................ Kewarganegaraan : ............................................................................................................... Agama : ................................................................................................................ Pekerjaan : ............................................................................................................... Alamat tinggal : ................................................................................................................

Didapat bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana dibidang …….......…… sebagaimana dimaksud dalam Pasal …………… Undang-Undang Nomor : ………....………… tahun ............. tentang ..................................... di ………………...….. pada tanggal …...........…

3. karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa Penyitaan barang-barang berupa :

a. ………………………………………………………………………..……………………… b. ……………………………………………………. (atau Daftar BB terlampir)*.

karena terdapat alasan dan diduga telah dipergunakan / khusus dibuat / ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan)*.

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan sebagai kelengkapan administrasi :

a. Laporan Kejadian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Penyitaan; d. Berita Acara Penyitaan; e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang.

5. Guna keperluan tersebut diharapkan kiranya Ketua dapat diterbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan. DIRJEN / DIR / Ka…………………… DEPARTEMEN / INSTANSI

………………………………………. Tembusan : ……………….Nip…………………

1. Kepala Kepolisian……. 2. ………………………….

58. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN (PPNS)



PRO JUSTITIA SURAT PERINTAH PENYITAAN Nomor : ……………………………

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP ; 2. Pasal ……………Undang-Undang Nomor : ……………. Tahun ………… tentang ………… ; 3. Laporan Kejadian Nomor : ..............................................................tanggal........................... ; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ........................................................tanggal....................


K e p a d a : 1. N a m a : ….....…………………………………....................……………………….. Pangkat/Nip : .....…………………………………………....................…………………… Jabatan : …….....……………...............… Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

2. N a m a : ….....………………………………………....................………………….. Pangkat/Nip : .....…………………………………………....................…………………… Jabatan : …….....……………...............… Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

U n t u k

: 1. Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :

a. …………………………………………………………………………..................................… ; b. ………………………………………….................................…………………………………. ; c. ………………………………………….…(Dapat dibuat daftar lampiran).

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana dibidang ......... ............................ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........................ Undang-Undang Nomor : ................... tahun ................. tentang..............................................................................................................................

2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.

3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : ………………………… pada tanggal : ………………………...

DIRJEN / DIR / Ka ..............................

DEPARTEMEN / INSTANSI Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tanda tangan Yang Menerima Perintah

…..…..…………………………… ………………………..……….. …………Nip……………………. …………Nip.………………….

CATATAN :

Untuk Format Surat Perintah Penyitaan yang harus mendapatkan Penetapan Ijin / Ijin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan agar disesuaikan sebagai Dasar Surat yaitu :

1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP. 2. Pasal …………… Undang-Undang Nomor : …………. Tahun ………… tentang ……………… 3. Laporan Kejadian Nomor : ………………........................................…. tanggal …….................... 4. Surat Dir / ka ................... (pada Dept/Inst) Nomor : ............................. tanggal ................ perihal Permohonan Ijin /

Ijin Khusus Penyitaan. 5. Surat Penetapan Ijin / Ijin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan ............................ Nomor :

.................................................................. tanggal ...........................................................


59. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN (PPNS)


PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

------------ Pada hari ini ………… Tanggal …….. (……………..) bulan …………. tahun 2000 ……..., Pukul : ………. Wib. Saya : ---------------------------------------------------------------……….......…...........……………….------------------------------------------------------------

Pangkat …………… Nip. …………………., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama : ………..…..….................…., Pangkat : …………....……., Nip. ………...……….------------------------------- 2. Nama : …………….................…….., Pangkat : …………………., Nip. ………....……….------------------------------

masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Laporan Kejadian Nomor : .................................................................................... tanggal ……....……........….. 2. Surat Perintah Penyitaan Nomor : ........................................................................ tanggal …………….........… 3. Surat Penetapan Ijin / Ijin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan........................... Nomor : ......................

tanggal............................... (Bila ada Permohonan Ijin terlebih dahulu kpd Ketua PN).

Telah melakukan Penyitaan barang berupa :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------1. ……………………….....................................………….(Sebagaimana Daftar terlampir). --------------------------------------

Dari Pemilik barang/ yang menguasai / Tersangka / Saksi * : ---------------------------------------------------------------------------------------

Nama :........................................................................................................................................................... Tempat/Tgl.Lahir : .......................................................................................................................................................... Jenis Kelamin : .......................................................................................................................................................... Kewarganegaraan : .......................................................................................................................................................... Agama : .......................................................................................................................................................... Pekerjaan : ......................................................................................................................................................... Alamat tinggal : .........................................................................................................................................................

Dengan disaksikan oleh :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. N a m a : ……………..................................………………………………………………......…………. Alamat : …………………....……….................................……………………………......……………. Jabatan : …………………………………..................................…………………………….....……….

2. Nama : …………………………………..................................……………………………......……… Alamat : …………………………………..................................…………………………………......… Jabatan : ....………………………………..................................……………………...………......……

Dalam rangka Penyitaan perkara tindak pidana dibidang …………...………..........……sebagaimana dimaksud dalam Pasal ………..….......…Undang-Undang Nomor : ………………………Tahun ..................... tentang ..........................................................

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Barang bukti ........... (diserahkan / diambil dari pemilik / yang menguasai barang / ditemukan dari tersangka / saksi pada saat tertangkap tangan / setelah dilakukan penggeledahan) *.-------------------------------------------------------------------

----------- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (pemilik / yang menguasai barang dan saksi / tersangka) sebagaimana tercantum dibawah ini di ……………….…. pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 ………..------------------------------------ Yang menyerahkan Yang melakukan Penyitaan Pemilik/yang menguasai barang Saksi-saksi: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Nama)

1…………………...

………………………………… 2. …………………. …...........……………………….. …......……..Nip……..……....…

60. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN (PPNS)


KOP DEPARTEMEN / INSTANSI Jl.…………………………….. PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN Nomor : ......................................

----------- Yang bertanda tangan dibawah ini Nama …………….....……Pangkat……......…..………….. Nip. …………………….., dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil................................ pada kantor tersebut di atas, telah menerima penyerahan barang-barang atau surat atau tulisan lain dari pemilik / yang menguasai :---------------------------

N a m a : …………………………….......…..….....….....………...................................……………………… Tempat/Tgl.Lahir : …....…………………………………..….........…...................................…………………………… Pekerjaan : …………………………....……………..............................................……………………………… Tempat tinggal : ……………...…………………………...…........................................……………………………… .....……………………………………..........................................…………………………………... di : ………………………………..........….......................................…………………………………… Dengan disaksikan oleh : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. N a m a : …………………………………….......................................…………………………… Pekerjaan : …………………………….......................................…………………………………… Tempat tinggal : …………………………….......................................…………………………………… 2. N a m a : …………………………….......................................…………………………………… Pekerjaan : …………………………….......................................…………………………………… Tempat tinggal : …………………………….......................................…………………………………… Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara Tersangka …….............…………............ Yang diduga melakukan tindak Pidana dibidang …………......., Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ………………............... Undang-Undang Nomor : .................Tahun .......................... Tentang ...................................................................................... Benda-benda atau Barang-barang atau Surat atau Tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :------------------------------------

a. …………..........................................……………………………………………………………………….…… ………………....................................……………………………………………………………………………… ………………………....................................……………………………………………………………………… ……………………....................................………………………………………………………………………… …………………....................................…………………………………………………………………………… CTT: (Daftar Benda dapat dibuat lampiran, apabila kolom-kolom tidak cukup).

(Benda atau barang-barang atau surat lain dicatat menurut berat, jumlah. Jenis Ciri-ciri/sifat khas masing-masing).-----------

Jakarta, ……………..……................

Yang menerima Pemilik / yang menguasai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

……………………………………. ……………………………………. Tanda tangan Saksi : 1…………………………… 2……………………………

----------------------------------------------------------------------------

1. N a m a :………………………… 2. Pangkat/Nip. : ……………………….. 3. Jabatan : ………………………..

4. Tanda tangan : ………………………..

61. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN


KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl............................................ Jakarta.............................................. Nomor : ............................................... Klasifikasi : ............................................... Lampiran : ............................................... Perihal : Pengiriman berkas perkara a.n. tersangka………..……..

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor. : ………….............……… Tanggal ………………… dalam rangkap 3 (tiga)

atas nama tersangka :

N a m a : .......................................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : .......................................................................................................................... Jenis Kelamin : .......................................................................................................................... Agama : .......................................................................................................................... Kewarganegaraan : .......................................................................................................................... Pekerjaan : .......................................................................................................................... Alamat tinggal : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... dalam perkara tindak pidana dibidang ……...............................……, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….....…..................Undang – Undang Nomor : .................. Tahun ................... Tentang .....................................................

2. Tersangka tersebut di atas ditahan / tidak ditahan ......................................................................... 3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di …………………............. 4. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

DIRJEN / DIR / Ka …………...……….. DEPARTEMEN / INSTANSI

………………………………………. Tembusan : ..................... Nip.......................... 1. ................................... 2. …………………………

K e p a d a : Yth. KEPALA KEJAKSAAN…………...

Melalui KEPALA KEPOLISIAN……………

di ……………

62. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA (PPNS)



TANDA - TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

-------- Pada hari ini ………... tanggal ………………...…. 2000 ........., Pukul :………… Wib,- telah dilakukan serah terima : - Berkas Perkara Nomor : ......................................., Tanggal ........................... dengan Surat Pengantar dari Dir. / Ka .............. Nomor : ..............................................., tanggal ............................, perihal Pengiriman Berkas Perkara dalam 3 (tiga) rangkap, atas nama Tersangka : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ……………...........................................……………………………………………………………… Tempat/Tgl. Lahir : ……………………..........................................……………………………………………………… Jenis Kelamin : …………………..........................................………………………………………………………… Agama : ………………..........................................…………………………………………………………… Kewarganegaraan : ……………..........................................……………………………………………………………… Pekerjaan : ….....................................……………….....…………………………………………………………

Alamat : ....................................…….……………......…………………………………………………………

Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang ..................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....................... Undang –Undang Nomor : ............ Tahun .............. tentang .......................................................................................................................................... ---------- Serah terima dilakukan di kantor .................................................................. pada hari dan tanggal tersebut di atas.-- Yang menyerahkan Yang menerima :

Nama : ……………..…….…….. …………………………….. Pangkat/Nrp : ……………………….…. .…………Nip…………… Jabatan : ……………..……………

Tanda Tangan : ……………………...….. Disaksikan : 1. ……………………… 2. ………………………

63. FORMAT SURAT TANDA TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA (PPNS)


KEPOLISIAN ............................... Jalan.............................................. Jakarta, .................................... Nomor : ............................................... Klasifikasi : ………………………………… Lampiran : ………………………………… Perihal : Pengiriman berkas perkara a.n. tersangka……………… Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN …................

di

.......................

1. Rujukan surat Dirjen / Dir / Ka ........................... (pada Dept/Inst) Nomor : ....................................... tanggal .................. tentang pengiriman berkas perkara atas nama Tersangka ...............................

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami teruskan pengiriman Berkas Perkara yang

ditangani oleh PPNS ...................... Nomor : ............................. tanggal ................. dalam rangkap 2 (dua) atas nama tersangka :

N a m a : .................................................................................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : .................................................................................................................................................................... Jenis Kelamin : .................................................................................................................................................................... Agama : .................................................................................................................................................................... Kewarganegaraan : .................................................................................................................................................................... Pekerjaan : . .................................................................................................................................................................. Alamat tinggal : .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang .................. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ................... Undang-Undang Nomor ................. tahun ........................ tentang.......................................................................................................................

3. Terhadap Tersangka dilakukan / tidak dilakukan penahanan di Rutan .................................................................................. 4. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar Barang Bukti disimpan dan dititipkan di kantor ............................................. 5. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

KEPALA KEPOLISIAN ........................ Selaku Penyidik

Tembusan : ………………………………………….. ...................... Nrp............................. 1.................................. 2. ................................

64. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA (POLRI)


KEPOLISIAN ...................... .............................................

TANDA - TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

----------- Pada hari ini ………... tanggal ……………...…. 2000 ........., pukul :………… Wib,- telah dilakukan serah terima : - Berkas Perkara Nomor : ......................................., Tanggal ........................... dengan Surat Pengantar dari Kepala Kepolisian .............................. No. Pol. : ..............................................., tanggal ............................, perihal Pengiriman Berkas Perkara dalam 2 (dua) rangkap, atas nama Tersangka : -------------------------------------------------------------------------------

N a m a : ……………....................................……………………………………………………………… Tempat/Tgl. Lahir : ……………………....................................……………………………………………………… Jenis Kelamin : …………………....................................………………………………………………………… Kewarganegaraan : ………………....................................…………………………………………………………… Agama : …………….....................................……………………………………………………………… Pekerjaan : ….....................................…………………………………………………………………………

Alamat : ....................................…….……………………………………………………………………… Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang ..................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....................... Undang –Undang Nomor : ............ Tahun .............. tentang .....................................................................................................................

----------- Serah terima dilakukan di kantor .................................................................. pada hari dan tanggal tersebut di atas.-

Yang menyerahkan Yang menerima

Nama : ……………..…….…….. …………………………….. Pangkat/Nip : ……………………….…. ...………Nrp……………… Jabatan : ……………..……………

Tanda Tangan : ……………………...….. Disaksikan : 1. ……………………… 2. ………………………

65. FORMAT SURAT TANDA TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA (POLRI)


KOP DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. ……………………………. Jakarta,……………………….......................... Nomor : …………………………….. Klasifikasi : .......................................... Lampiran : .......................................... Perihal : Pengiriman tersangka dan barang bukti.

1. Rujukan :

a. Surat Kepala Kejaksaan …………….. Nomor : ………………………. Tanggal …………..., perihal Penyidikan perkara pidana An. Tersangka ………....…………. .sudah lengkap (P-21). b. Surat Kepala Kepolisian .................... No. Pol. : ............................Tanggal ............... perihal Pemberitahuan Penyidikan perkara pidana An. Tersangka …..............sudah lengkap (P-21).

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini menyerahkan tanggung jawab pengiriman …..

(……………..) orang tersangka :

N a m a : ............................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : ................................................................................................................ Jenis Kelamin : ................................................................................................................ Kewarganegaraan : ................................................................................................................ Agama : ................................................................................................................ Pekerjaan : ................................................................................................................ Alamat tinggal : ................................................................................................................

................................................................................................................

Dalam perkara tindak pidana dibidang …………, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……. Undang-Undang Nomor : .................... tahun ...................... tentang ........................................ 3. Tersangka dilakukan / tidak dilakukan penahanan di Rutan .................................................., beserta Barang Bukti

berupa : ------------------------------ Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti. -------------------- 4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan

petikan Surat Keputusannya. 5. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

DIREKTUR / Ka …………………..


……………………………………… Tembusan : ………………Nip…………………. 1. …………………………... 2. ……………………………

K e p a d a : Yth. KEPALA KEJAKSAAN ….…………...

Melalui KEPALA KEPOLISIAN ….……………

di ……………

66. FORMAT SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI



BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

------- Pada hari ini............... tanggal......... (.......................) bulan ................ tahun 2000 ............, pukul :.............Wib. Saya : ------------------------------------------------------------- ................................................... ----------------------------------------------------------- Pangkat ................. Nip. ............................, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Kepala Kejaksaan .................. Nomor : ..........................., tanggal. ................., Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana An. Tersangka ..................., sudah lengkap (P-21).-----

2. Surat Direktur / ka ....................(Departemen/Instansi) Nomor : ................................, tanggal ..................., perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti .-------------------------------------------------------

Telah menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik Tersangka atas nama : ------------------------------------------------------------

------------------ N a m a : ……………………………………………………...............……………………… ------------------ Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………………...............……………………… ------------------ Jenis kelamin : ……………………………………………………...............……………………… ------------------ Kewarganegaraan : ……………………………………………………...............……………………… ------------------ A g a m a : ……………………………………………………...............……………………… ------------------ Pekerjaan : ……………………………………………………...............……………………… ------------------ Alamat tempat tinggal : ……………………………………………………...............………………………

Berikut Barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti dan dalam Berkas Perkara Nomor : ....................... ..................................................................... tanggal ......................................---------------------------------------------------------------

Kepada Kepolisian ................................................. yang diterima oleh : ---------------------------------------------------------------------

N a m a : ……………………………..................................………..………………………………............

Pekerjaan : ……………………………………………………..………………………...................................

Pangkat / Jabatan : ……………………………………………………..…………………...…...................................

Serah terima dilakukan di kantor ............................................................ disaksikan : ----------------------------------------------------

1. N a m a : ……………………………………………………..……………………….........................

Pekerjaan : ……………………………………………………..……………………….........................

Pangkat/Jabatan : ……………………………………………………..……………………….........................

2. N a m a : ……………………………………………………..………………………........................

Pekerjaan : ……………………………………………..………………………...................................

Pangkat/Jabatan : ……………………………………………..………………………...................................

----------- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di ................................. pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000..................--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yang Menerima Yang Menyerahkan Penyidik PPNS ....................

……………………………….. ............................................. ...............Nrp........................ ................Nip....................... AKP Nrp. 59090570

Saksi-Saksi : 1. ............. 2. ......................

67. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI


a…………………….. b. ……………………

KEPOLISIAN ................................. Jalan ...……………………………… Jakarta,……………………….

Nomor : …………………………….. Klasifikasi : .......................................... Lampiran : .......................................... Perihal : Pengiriman tersangka dan barang bukti.

1. Rujukan :

a. Pasal 8 ayat (3), Pasal 107 dan Pasal 110 ayat (4) KUHAP; b. Surat Direkur / Ka………….....…(Dept/Instansi) Nomor : ………...............…........ Tanggal.......................... perihal

pengiriman Tersangka dan Barang Bukti. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan ….. (……………..) orang tersangka :

N a m a : ................................................................................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : ................................................................................................................................................................... Jenis Kelamin : ................................................................................................................................................................... Kewarganegaraan : ................................................................................................................................................................... Agama : ................................................................................................................................................................... Pekerjaan : ................................................................................................................................................................... Alamat tinggal : ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

dalam perkara tindak pidana di bidang ……...............................…., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….......................... Undang-Undang Nomor ................................ tahun ................................ tentang .................................................................... 3. Tersangka dilakukan / tidak dilakukan penahanan di Rutan ................................................., beserta Barang Bukti berupa : ------------------------- Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti. ------------------------- 4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan

Surat Keputusannya. 5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

KEPALA KEPOLISIAN ........................ Selaku Penyidik

Tembusan : ………………………………………….. ...................... Nrp............................. 1.................................. 2. ................................

Kepada Yth. KEPALA KEJAKSAAN ….…………...

di ……………

68. FORMAT SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI


KEPOLISIAN ............................. ....................................................

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

------- Pada hari ini............... tanggal......... (.....................) bulan ................ tahun 2000 ............, pukul :.............Wib. Saya : -

--------------------------------------------------------------- ............................................ ---------------------------------------------------------------------

Pangkat ................. Nrp. ............................, Jabatan selaku Penyidik / Penyidik Pembantu dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Kepala Kejaksaan .................. Nomor : ..........................., tanggal. ................., Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana An. Tersangka ..................., sudah lengkap (P-21)..--------------------------------

2. Surat Direktur / ka ....................(Departemen/Instansi) Nomor : ................................, tanggal ..................., perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti .------------------------------------------------------------------------------

3. Surat Kepala Kepolisian .............................. No. Pol. : .............................................., tanggal ........................, perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.--------------------------------------------------------------------------------

Telah menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik Tersangka atas nama : -------------------------------------------------------------------

------------- N a m a : ……………………………………………………...............………………………

------------- Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………………...............……………………… ------------- Jenis kelamin : ……………………………………………………...............………………………

------------- Kewarganegaraan : ……………………………………………………...............………………………

------------- A g a m a : ……………………………………………………...............………………………

------------- Pekerjaan : ……………………………………………………...............………………………

------------- Alamat Tempat tinggal : ……………………………………………………...............………………………

Berikut barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti dan dalam Berkas Perkara Nomor : ....................... tanggal ......................................--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kepada Kejaksaan ................................................. yang diterima oleh : ---------------------------------------------------------------------------

N a m a : ……………………………........................................………..………………………........………............

Pekerjaan : ……………………………........................................………..………………………........………............

Pangkat / Jabatan : ……………………………........................................………..………………………........………............

Serah terima dilakukan di kantor ............................................................ disaksikan : -----------------------------------------------------------

1. N a m a : …........…………………………………………..………………………...................................

Pekerjaan : …........…………………………………………..………………………..................................

Pangkat/Jabatan : …........…………………………………………..………………………..................................

2. N a m a : …........…………………………………………..………………………..................................

Pekerjaan : …........…………………………………………..………………………..................................

Pangkat/Jabatan : …........…………………………………………..………………………..................................

----------- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di ................................. pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000..................--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yang Menerima Yang Menyerahkan JPU Penyidik

……………………………….. ............................................. …………Nip……….....…….. ................Nrp....................... AKP

Saksi-Saksi : a…………………….. b. ……………………

69. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI


KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. ……………………………… Jakarta, ……………………... Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Permohonan bantuan pemeriksaan / penyelidikan

atas nama : ....................... Kepada

Yth. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

di

…………………

u.p. Kapus Labfor.

1. Sehubungan dengan sedang dilakukannya Penyidikan Tindak Pidana dibidang............................... sebagaimana diatur dalam Pasal ........................... Undang-Undang Nomor : ............................... tahun ............... tentang..............................................., atas nama tersangka .................................., dengan barang bukti sebagai berikut :

a. ......................................................................................................................................; b. ......................................................................................................................................; c. ......................................................................................................................................

Dengan bukti pembanding (terlampir), antara lain :

a. . ....................................................................................................................................; b. ......................................................................................................................................; c. ......................................................................................................................................

Guna menentukan ..................................... (Uraikan tujuan permohonan pemeriksaan Labfor). 2. Sebagai bahan pertimbangan, melampirkan :

a. Laporan Kejadian; b. Laporan kemajuan Penyidikan; c. Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti ; d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu); e. Tembusan pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentang dimulainya penyidikan (untuk percepatan).

3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap khabar hasilnya.

Tembusan : 1. ………………………. 2. ………………………..

Mengetahui :

Atasan penyidik

……………..…………….…. …………..Nip. ……………..


……………..…………….…. …………..Nip. ……………..

70. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABFOR


KEPOLISIAN ........................................ Jalan ..................................................... Jakarta,………………………. Nomor : ......................................... Klasifikasi : RAHASIA Lampiran : ......................................... Perihal : Hasil pemeriksaan ................................... Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka .........................


di

...............................

u.p. Dir / Ka Departemen / Instansi. 1. Rujukan :

a. Laporan Kejadian Nomor : LK/..................................... tanggal………........................ ; b. Surat Permohonan DIRJEN / DIR / Ka ..................... (pada Dept/Inst) Nomor : ..............................................

tanggal......................... perihal permohonan bantuan pemeriksaan................................................................. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan berkas Berita Acara Pemeriksaan ..........................,

dengan keterangan sebagai berikut :

a. .....................................................................................................................................; b. .....................................................................................................................................; c. .....................................................................................................................................

3. Terlampir kami kirimkan kembali asli barang bukti berupa : a. ......................................................................................................................................; b. ......................................................................................................................................; c. ...................................................................................................................................... 4. Demikian untuk menjadi maklum. a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK

….......……………………………. ................ Nrp. ......... …………

Tembusan : 1. ……………………….. 2. ………………………..

71. FORMAT SURAT HASIL PEMERIKSAAN LABFOR


KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. ……………………………… Jakarta, ……………………... Nomor : …………………………… Klasifikasi : …………………………… Lampiran : …………………………... Perihal : Permohonan bantuan pemeriksaan .................

atas nama : .................. Kepada

Yth. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

di …………………

u.p. Kapus Identifikasi. 1. Sehubungan dengan sedang dilakukannya Penyidikan Tindak Pidana dibidang ....................... sebagaimana diatur dalam Pasal ............................. Undang-Undang Nomor: ......................... tahun ............... tentang ......................................................................, atas nama tersangka .................................., dengan barang bukti sebagai berikut :

a. ............................................................................................................................................. ; b. ............................................................................................................................................. ; c. ............................................................................................................................................. Dengan bukti pembanding (terlampir), antara lain :

a. ............................................................................................................................................ ; b. ............................................................................................................................................ ; c. . ........................................................................................................................................... 2. Sebagai bahan pertimbangan, melampirkan :

a. Laporan Kejadian; b. Laporan Kemajuan ;

c. Berita Acara, Penyitaan, , Pembungkusan, Penyegelan barang bukti ; dan d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu).

3. Demikian atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap khabar hasilnya.

Tembusan :

1. ……………………….. 2. ………………………..

Mengetahui :

Atasan penyidik

……………..…………….…. ……… Nip. …………………


……………..…………….…. ……… Nip. …………………

72. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI


KEPOLISIAN ........................................ Jalan ..................................................... Jakarta,……………………….

No. Pol. : .................................... Klasifikasi : RAHASIA Lampiran : ..................................... Perihal : Hasil Pemeriksaan ................................... Kepada

Yth. DIRJEN / DIR / Ka ........................


di

…………………..

u.p. Dir / Ka.................. (pada Dept / Inst).

1. Rujukan :

a. Laporan Kejadian Nomor : LK..........................................., Tanggal………........................ ;

b. Surat Permohonan DIRJEN / DIR / Ka ......................................... (Departemen/Instansi) Nomor :................................................................................... tanggal............................. perihal permohonan bantuanpemeriksaan.........................................................................

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan berkas Berita Acara Pemeriksaan

..................................................., dengan keterangan sebagai berikut :

a. ...................................................................................................................................... ; b. ..................................................................................................................................... ; c. ..................................................................................................................................... 3. Terlampir kami kirimkan kembali asli barang bukti berupa : a. . .................................................................................................................................... ; b. . .................................................................................................................................... ; c. ...................................................................................................................................... 4. Demikian untuk menjadi maklum. a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI KEPALA PUSAT IDENTIFIKASI

...........………………………………. .................... Nrp. ............…………

Tembusan : 1. ……………………….. 2. ………………………..

73. FORMAT SURAT HASIL PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI


KOP DEEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SPPP/…………............................................

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf I, dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP ; 2. Pasal ……….. Undang-Undang Nomor : ……………Tahun………… tentang ………………… ; 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ……………….... tanggal ……………... ; 4. Resume hasil penyidikan tindak pidana dibidang ...............………………. atas nama

tersangka ………………, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……….. Undang-Undang Nomor : …................. tahun …………….............. tentang ....................................................... ;

5. Hasil Gelar Perkara tanggal………………………………........................................………………


K e p a d a : 1. N a m a : ……..........................................……………………………………………… Pangkat/Nip : ……..........................................……………………………………………… Jabatan : ……...........................................(Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

2. N a m a : ……..........................................……………………………………………… Pangkat/Nip : ……..........................................……………………………………………… Jabatan : ……............................................(Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

U n t u k : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :

Nama :................................................................................................................... Tempat/Tgl.Lahir : .................................................................................................................. Jenis Kelamin : .................................................................................................................. Agama : ................................................................................................................. Kewarganegaraan : . ............................................................................................................... Pekerjaan : ................................................................................................................. Alamat tinggal : .................................................................................................................

Dalam perkara tindak pidana dibidang ................ sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Undang-Undang Nomor : .................... tahun ..................... tentang ......................................... Terhitung mulai tanggal : …………………………....................................................………

karena ……………………………… (tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).*

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan ……..............…………… serta pihak-pihak yang terkait.

3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.

4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : ………………………… pada tanggal : ………………………… DIRJEN / DIR / KA…….........……………... DEPARTEMEN / INSTANSI

……………………………………….. ……………..Nip……….……………

Yang menerima Perintah Penyidik Pegawai Negeri Sipil

…………………….…………. ………..Nip……………………

74. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN


KOP

DEEPARTEMEN / INSTANSI PRO JUSTITIA

SURAT KETETAPAN Nomor : ………………..……………………..

Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata

bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang ……………………………yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 KUHAP ; 2. Pasal ……… Undang-Undang Nomor : ……….. tahun …………… tentang ……………… ; 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ……………………tanggal …………

Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal ………………………………………………………………. ;

2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal…………………………………………………………… ;

3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : ………………………. Tanggal …………;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka : Nama : ............................................................................................................. Tempat/Tgl.Lahir : ............................................................................................................. Jenis Kelamin : ............................................................................................................. Kewarganegaraan : ............................................................................................................. Agama : . ........................................................................................................... Pekerjaan : ............................................................................................................. Alamat tinggal : ............................................................................................................. Dalam perkara tindak pidana dibidang .............. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............. Undang-Undang Nomor : ............... tahun ................... tentang ..............................

2. Memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kepolisian ..................... dan Kepala Kejaksaan ............................................. serta pihak-pihak yang terkait.

3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak.

4. Surat Ketetapan ini berlaku Terhitung sejak tanggal ditetapkan : karena ............................................................ (sebutkan alasan penghentian).

Dikeluarkan di : ………......………………… pada tanggal : …………....................……

DIRJEN / DIR / KA…….........……………... DEPARTEMEN / INSTANSI

……………………………………….. ……………..Nip……….……………

75. FORMAT SURAT KETETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN


KOP


BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

------- Pada hari ini ………… Tanggal …….. (……………..) bulan ……………. tahun 2000 ……..., jam : ………. Wib. Saya :

------------------------------------------------------------------…………………………….---------------------------------------------------------------- Pangkat …………… Nip. …………………., Jabatan ………………………dari kantor tersebut di atas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil bersama-sama dengan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. N a m a : …………………………………...........................…………………………………………………….. Pangkat / Nrp. : ………………………………….......................……………………………………………………….. Jabatan : ...........................…………………………………………..…………………………………………...

2. N a m a : ………………………………............................……………………......…………………………….. Pangkat / Nrp. : ……………………………………..........................…………….…………………………………….. Jabatan : ……………………………………..........................…………………………………………………...

Berdasarkan : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Keputusan Penghentian Penyidikan Nomor : ...........................................................tanggal ........................... 2. Putusan Pra Peradilan dari Ketua PN ...................... Nomor : .........................................tanggal .............................. 3. Pertimbangan Penyidik bahwa kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi (telah dikonsultasikan

dengan PU / Hakim yang berwenang).-------------------------------------------------------------------------------

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : ..................... tanggal .............., yaitu berupa : ........................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

Kepada : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N a m a : …………………………………………………………………………………………….. Pekerjaan : …………………………………………………………………………………………….. Alamat : ……………………………………………………………………………………………...

Disaksikan oleh : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. N a m a : …………………………….......................………………………………………………. Pekerjaan : …………………………………………….......................……………………………….

Alamat : …………………………………………………………….......................……………….

2. N a m a : ……………………………………………………………………………....................... Pekerjaan : ……………………………………………………………………………........................

Alamat : ……………………………………………………………………………........................

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/ barang bukti adalah sebagai berikut : -------------------------------------- ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

------------ Demikianlah Berita Acara Pengembalian Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ……….. pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 ….............-------

Yang Menerima Yang Mengembalikan Penyidik

.....................................................

Saksi-saksi :

1. ........................................ 2. ........................................

................................................... ................. Nrp. ..........................

76. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI


KOP DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. ........................................ Jakarta, …………………………………….

Nomor : ..........……………………………. Klasifikasi : BIASA Lampiran : Satu berkas Perihal : Pemberitahuan penghentian penyidikan. Kepada Yth. 1. KEPALA KEJAKSAAN ..................... 2. KEPALA KEPOLISIAN ......................

di ………………. 1. Dasar :

a. Pasal 109 ayat (2) KUHAP ; b. Pasal …….. Undang-Undang Nomor : ………….. tahun ……… tentang ………….… ; c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : …….….…….. tanggal …………… ; d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : …………….... tanggal …...…….

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal …………………..

penyidikan terhadap tindak pidana dibidang ……………………. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal …………. Undang-Undang Nomor : ……….. tahun ………… tentang ……………............….. telah dihentikan penyidikannya oleh karena …........…………… (tidak cukup bukti / peristiwa tersebut bukan tindak pidana / dihentikan demi hukum / dan tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).

3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :

a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan ; b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan ; c. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (bila dilakukan Penahanan) ; d. Berita Acara Pengeluaran Tahanan.


DIRJEN / DIR / KA ………………….. ……………………………………….

…………………………………………….. Tembusan : ……………Nip……….…………………. 1. ……………….….. 2. ……………….…..

77. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN


KOP DEPARTEMEN / INSTANSI Jl. ……………………………. Jakarta,……………………… Nomor : …………………………….. Klasifikasi : .......................................... Lampiran : .......................................... Perihal : pelimpahan penyidikan a.n. tersangka .................

1. Dasar :

a. Laporan Kejadian Nomor : ............................................................ tanggal ............................ b. Hasil Gelar Perkara tentang .................................................. pada tanggal …………………

2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapat fakta bahwa Tersangka atas nama

.................................................. telah melakukan tindak pidana dibidang ...................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...................... Undang-Undang Nomor : .............. tahun .......... tentang ..............................................., dan juga Pasal ......................... Undang-Undang Nomor : ............. tahun ............... tentang .......................... ( Undang-Undang lain diluar kewenangan PPNS..........................).

3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan

tanggung jawab ….. (……………..) orang tersangka :

N a m a : ........................................................................................................................... Tempat / Tgl. Lahir : ........................................................................................................................... Jenis Kelamin : ........................................................................................................................... Kewarganegaraan : ........................................................................................................................... Agama : ........................................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................................... Alamat tinggal : ...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 3. Tersangka dilakukan / tidak dilakukan penahanan di Rutan ................................................., beserta Barang Bukti

berupa :

----------------------------- Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti. --------------------------- 4. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi Penyidikan :

a. ................................................................................................................................... atau . b. Sebagaimana terlampir dalam daftar Isi Berkas Perkara Nomor : .............................. tanggal

................................................................................................................................. 5. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

DIREKTUR / KA …………....………..


……………………………………… Tembusan : ………………Nip…………………. 1. …………………………..... 2. ……………………………

K e p a d a : Yth. KEPALA KEPOLISIAN ….…………..........

di

……………

78. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN


KOP


BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

------- Pada hari ini ………… Tanggal …….. (……………..) bulan …………. tahun 2000 ……..., jam : …………. Wib. Saya :

------------------------------------------------------------------…………………………….---------------------------------------------------------------- Pangkat …………… Nip. …………………., Jabatan ………………………dari kantor tersebut di atas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Dir / Ka .................... (pada Dept/Inst) Nomor : …………………………….. tanggal ………………

perihal Pelimpahan / Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka .....................................................

2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal .................................................... tentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana ..................................................... atas nama tersangka ...............................................

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka ……………………………………. dalam perkara tindak pidana dibidang …………………………………………………………… sebagaimana diatur dalam Pasal …………………Undang-Undang……………………………........…. Kepada : --------------------------

N a m a : …………………………………..................…………………………………........……………………….. Pangkat / Nrp. : ………………………………………………..................…………………………........………………….. Jabatan : ………………………………………………….................………………………….........………………...

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : ---------------------------------------------------------------------

1. Laporan Kejadian. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). ------------------------------------------------------------------------ 3. Hasil Pemeriksaan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Barang – barang bukti yang disita antara lain :…………………….(Terlampir). ----------------------------------------- 5. (Sebagaimana terlampir sesuai Daftar Isi Berkas Perkara Nomor : ………….......tanggal ………….)

Serah terima ini dilakukan di kantor Kepolisian ………………………Jalan…………………………... dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. N a m a : ………………………………………….........................................………………………………........….

Pangkat : ……………………………………….........................................……….......….…………………………. Jabatan :. ……………………………………........................................………………….........……………………. Alamat : …………………………………………..........................................…………........………………………. (dari Instansi PPNS).

2. N a m a : ……………………………………..........................................……………………………………….

Pangkat : ……………………………………..........................................………………………………………. Jabatan :. ………………………………….........................................…………………………………………. Alamat : ………………………………………..........................................……………………………………. (dari Kepolisian).

79. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

Demikian…. 9. FORMAT………

----------- Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ……….. pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 …...... .-----------------------

Yang Menerima Penyidik

Yang Menyerahkan PPNS

............................................................

........... Nrp.......................................

Saksi-saksi :

1. ...............................................

2. ...............................................

.................................................................

........... Nip..............................................

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2007 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Drs. SUTANTO JENDERAL POLISI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 51

Paraf :

1. Konseptor / Kabareskrim Polri : Vide Draft

2. Kadivbinkum Polri : Vide Draft

3. Kasetum Polri : …………………

4. Wakapolri : ………………………

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2007 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA

Documents

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA … KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN