PERATURAN MENTERI PUPR No.12 Tahun 2017

PERATURAN MENTERI PUPR No.12 Tahun 2017

TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)

DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSIDIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Diskusi Tematik Design and Build

OUTLINE

Latar Belakang

Perubahan Permen

PUPR

Pokok Perubahan

dari Permen PUPR

19/2015

Struktur Permen

PUPR 12/2017

Batang Tubuh Peraturan

Menteri PUPR Nomor

12/PRT/M/2017

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

2


VARIASI BEBERAPA METODE PROJECT DELIVERY


PERUMAHAN RAKYAT

3

Project scope Operational scopeStrategic Development scope

Pre-Planning & Acquisition

Finance(pembiayaan)

Desain KonstruksiOperasi dan

PemeliharaanPemeliharaan& Perbaikan

Strategic Development Scope(Lingkup Pengembangan Strategis)

Project Scope(Cakupan Proyek)

Operational Scope(Cakupan Operasional)


DESIGN BID BUILD (DBB) v.sDESIGN-BUILD (DB)


PERUMAHAN RAKYAT

4

Konstruksi

Detail desain

Konstruksi Package#2

Lelang. #1

Lelang. #1

METODE DESIGN, BID AND BUILD/DBB (KONVENSIONAL)

waktu

Detail desain

Konstruksi

Desain awal

METODE DESIGN AND BUILD/DB

waktu

waktu

2 Paket Pelelangan

1 Paket Pelelangan

Lelang Detail desain Lelang

Konstruksi Package#1

Detail desain

Modul Konstruksi #1

Modul Konstruksi #2

Lelang

Desain awal Lelang

Lelang


PERBANDINGAN METODE DESIGN BID BUILD DENGAN DESIGN-BUILD


PERUMAHAN RAKYAT

5

Kontrak Konvensional (Unit Price) Design and Build (Silver Book Model)

Pengguna jasa hanya menyiapkan kriteria desain danruang lingkup pekerjaan

Pengguna jasa menyiapkan detail engineering design(DED)

Nilai proyek/investasi lebih pastiNilai proyek/investasi tidak pasti (terbuka adanya eskalasi

dan klaim)

Addendum hanya terjadi atas permintaan pengguna jasa(misalnya perubahan design, item baru)

Addendum terjadi karena kondisi lapangan yang tidakdiperkirakan sebelumnya (misalnya kedalaman tiang

pancang)

Manajemen resiko menjadi tanggung jawab penyedia jasa(kontraktor)

Manajemen resiko ditanggung bersama (pengguna jasadan penyedia jasa)

Durasi jaminan mutu pasca konstruksi lebih lamaDurasi jaminan mutu pasca konstruksi lebih pendek –hanya masa pemeliharaan - Masa pemeliharaan lebih panjang (cacat mutu)

- Masa servis/masa penggunaan konstruksi (cacat mutu akibat penggunaan)


PERBANDINGAN METODE DESIGN BID BUILD DENGAN DESIGN-BUILD


PERUMAHAN RAKYAT

6

Kontrak Konvensional (Unit Price) Design and Build (Silver Book Model)

Berbasis kinerja – orientasi pada kualitas produk jadi (tidakterlibat terhadap proses)

Berbasis proses/process oriented (pengguna jasa ikutterlibat dalam penentuan proses produk dan ikut

bertanggung jawab)

Penyedia jasa sepenuhnya melakukan quality control, pengguna jasa berorientasi pada audit jaminan mutu(quality assurance)

Pengguna jasa ikut menentukan quality control melaluikonsultan supervisi

Membuka peluang kretifitas intelektual penyedia jasa(kontraktor)

Membatasi peluang kreatifitas intelektual penyedia jasakarenan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan DED yang

ditetapkan penggunana jasa

Masa pengadaan (procurement stages) berjalan lebih pendek dan paralel

Masa pengadaan (procurement stages) berjalan lebihlama dan series (bertahap)

Peluang: kretifitas, inovasi, keuntungan lebih besar Tantangan: resiko lost/kerugian


LATAR BELAKANG PERUBAHAN PERMEN PUPR 19/2015

Diperlukan penyempurnaan Pengaturan tentang Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang danBangun (Design and Build) sehingga dapat memperjelas norma dan pengaturan yang diperlukanpada seluruh tahapan pemilihan serta dapat merepresentasikan hubungan para pihak, peran dantanggung jawab semua entitas yang terlibat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan proyekkonstruksi.


PERUMAHAN RAKYAT

7


POKOK PERUBAHAN

8


PERUMAHAN RAKYAT

POKOK PERUBAHAN PERMEN PUPR No. 19/PRT/M/2015 PERMEN PUPR No.12/PRT/M/2017

Restrukturisasi Peraturan Struktur permen tidak berdasarkanpada tahapan pemilihanbarang/jasa

Struktur permen didasarkan padatahapan pemilihan barang/jasa

Penambahan pengaturanpada seluruh tahapanpemilihan

Tidak mengatur Penambahan pengaturan pada:a) Tahapan persiapan pengadaanb) Pelaksanaan pemilihan penyediac) Persiapan kontrakd) Pelaksanaan kontrake) Tanggung jawab kegagalan

bangunanf) Penyelesaian sengketa


PERUBAHAN STRUKTUR PENGATURAN


PERUMAHAN RAKYAT

BAB I (Ketentuan Umum)

BAB II (Pendanaan)

BAB III (Kriteria)

BAB IV (Metode Pengadaan)

BAB V (Jaminan)

BAB VI (Penyelesaian Sengketa Administratif)

BAB VII (Ketentuan Lain-lain)

BAB VIII (Ketentuan Penutup)

BAB I (Ketentuan Umum)

BAB II (Persiapan Pengadaan)

BAB III (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia)

BAB IV (Persiapan Kontrak)

BAB V (Pelaksanaan Kontrak)

BAB VI (Tanggung Jawab Kegagalan Bangunan)

BAB VII (Penyelesaian Sengketa)

BAB VIII (Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun)

BAB IX (Ketentuan Peralihan)

Bab X (Ketentuan Penutup)

9

PERMEN PUPR No. 19/PRT/M/2015 PERMEN PUPR No.12/PRT/M/2017


PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR PERMEN PUPR No.12/PRT/M/ 2017

10

BAB IKETENTUAN UMUM

BAB IIPERSIAPAN PENGADAAN

Bagian KesatuKriteria dan Persyaratan Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi Rancang dan bangun (Design and Build)

Bagian KeduaPenetapan HPS dan Ketentuan Pengguna Jasa

(Employer’s Requirements)

Bagian KetigaMetode Pemilihan

BAB IIIPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian KesatuTahapan Pemilihan

Bagian KeduaPersyaratan dan Evaluasi Kualifikasi

Bagian KetigaPersyaratan dan Evaluasi Administrasi

Bagian KeempatPersyaratan dan Evaluasi Teknis

Bagian KelimaEvaluasi Biaya

BAB IVPERSIAPAN KONTRAK

BAB VPELAKSANAAN KONTRAK

BAB VITANGGUNG JAWAB KEGAGALAN KONTRAK

BAB VIIPENYELESAIAN SENGKETA

Bagian KesatuRapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Bagian KeduaOrganisasi Pelaksanaan Kontrak

Bagian KetigaPendapat Ahli Hukum Kontrak

Bagian KeempatAlih Pengalaman/Keahlian

Bagian KesatuPenandatanganan Kontrak

Bagian KeduaSerah Terima Lokasi Pekerjaan

Bagian KetigaPerubahan Kontrak

Bagian KeempatPenyesuaian Harga

Bagian KelimaPembayaran Prestasi Pekerjaan

Bagian KeenamPenjaminan Mutu (Quality Assurance)

Bagian KetujuhKeterlambatan

Bagian KedelapanKeadaan Kahar

Bagian KesembilanSerah Terima Pekerjaan

BAB VIIISTANDAR DAN PEDOMAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)

BAB IXKETENTUAN PERALIHAN

Bagian KelimaKetentuan Terkait Jaminan

BAB XKETENTUAN PENUTUP


Perubahan Lampiran


PERUMAHAN RAKYAT

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2015 PERMEN PUPR No.12/PRT/M/2017

Lampiran I Buku Pedoman

Lampiran II Standar Dokumen Kualifikasi

Lampiran III Standar DokumenPemilihan

Lampiran IV Rancangan Kontrak

Buku Pedoman DB Terintegrasi

Buku Standar DB 01.A Lump Sum

Buku Standar DB 01.B Gabungan LS dan HS





Buku Standar DB 04 Dokumen Kualifikasi

11


Bab IIPERSIAPAN PENGADAAN

Kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

Penetapan HPS dan Ketentuan Pengguna

Jasa (Employer’s Requirement)

Metode Pemilihan


PERUMAHAN RAKYAT

12


PERUMAHAN RAKYATPERSIAPAN PENGADAAN

1a.KRITERIA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN

o Memerlukan teknologi tinggi;o Mempunyai risiko tinggi;o Menggunakan peralatan yang

didesain khusus; dan/atau o Pekerjaan yang bernilai >100

miliar rupiah

o Pekerjaan yang mendesakuntuk segera dimanfaatkan

APBN/APBD SUMBER DANASUMBER DANA

13

PEKERJAAN KOMPLEKS

ditetapkan oleh Menteri/Kepalapada K/L/I dan oleh PejabatGubernur/Walikota/Bupati padaPemerintah Daerah

ditetapkan oleh PejabatMenteri/Kepala pada K/L/I danoleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah

PEKERJAAN TERTENTU



1b.PERSYARATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN

Konsultanmanajemenkonstruksi

bertanggung jawabdalam penjaminan

mutu

1. Dokumen rancangan awal:a. Data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;b. Referensi data penyellidikan tanah/geoteknik untuk

lokasi terdekat dengan pekerjaan;c. Penetapan lingkup pekerjaan secara terinci, kriteria

desain, standa/code, standar mutu & ketentuan teknislainnya;

d. Identifikasi & alokasi resiko proyek;e. Identifikasi dan kebutuhan lahan;f. Gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan,

dan gambar tipikal & gambar lainnya.

2. Dokumen usulan DIPA/DPA

Alokasi waktuyang cukup

untuk penyediadalam

menyiapkandokumen

penawaran

14

15



2.PENETAPAN HPS & KETENTUAN PENGGUNA JASA

HPS ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran

KETENTUAN PENGGUNA JASAa. Latar belakang;b. Maksud & tujuan;c. Sumber Pendanaan;d. Besarnya total perkiraan biaya;e. Waktu pelaksanaan yang diperlukan;f. Rancangan awal (basic design);g. Lingkup dan keluaran (output) pekerjaan;h. Jumlah tenaga ahli perancang minimal; dani. izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan

rancangan dan pelaksanaan konstruksi.



3.METODE PEMILIHAN

Metode Evaluasi:

Pokja ULP menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai denganmetode evaluasi dan dicantumkan dalam dokumen pengadaan

Metode Pemilihan:

Pelelangan Umum

pekerjaan kompleks menggunakan Sistem Nilai denganambang batas

pekerjaan tertentu menggunakan sistem gugur dengan ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran:

2 sampul untuk metode Sistem Nilai dengan ambang batas 1 sampul untuk metode evaluasi sistem gugur dengan ambang batas

Pencantuman kriteria dan tata cara evaluasi ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya pada K/L/I untuk APBN atau Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk APBD16


Bab IIIPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

1. Tahapan Pemilihan

2. Persyaratan dan Evaluasi Kualifikasi

3. Persyaratan dan Evaluasi Administrasi

4. Persyaratan dan Evaluasi Teknis

5. Evaluasi Biaya

6. Ketentuan Terkait Jaminan


PERUMAHAN RAKYAT

17


PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

1.TAHAPAN PEMILIHAN

Penyampaian Dokumen Dua Sampul

a. pengumuman prakualifikasi;b. pendaftaran dan pengambilan dokumen

kualifikasi;c. pemberian penjelasan kualifikasi;d. pemasukan dokumen kualifikasi;e. evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;f. pengumuman hasil prakualifikasi;g. undangan pengambilan dokumen pemilihan;h. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;i. pemasukan dokumen penawaran;

Penyampaian Dokumen Satu Sampul

a. pengumuman prakualifikasi;b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;c. pemberian penjelasan kualifikasi;d. pemasukan dokumen kualifikasi;e. evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;f. pengumuman hasil prakualifikasi;g. undangan pengambilan dokumen pemilihan;h. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;

18

j. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis;

k. presentasi/klarifikasi proposal teknis;l. evaluasi penawaran administrasi dan teknis; m. pengumuman hasil evaluasi admiistrasi dan

teknis;n. pembukaan dokumen penawaran biaya;o. evaluasi biaya;p. penetapan pemenang;q. Pengumuman pemenang; danr. sanggahan

i. pemasukan dokumen penawaran;j. pembukaan dokumen penawaran;k. presentasi/klarifikasi proposal teknis;l. evaluasi penawaran adminstrasi, teknis dan biaya;m. penetapan pemenang;n. pengumuman pemenang; dano. sanggahan.



2a.PERSYARATAN DAN EVALUASI KUALIFIKASI

Berbadan hukum

Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Memiliki Sertifikat badan Usaha (SBU)

Memiliki Kemampuan dasar

19

Akta perubahan terakhir

Ketentuan: SBU terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi

bidang pekerjaan terintegrasi; atau SBU pelaksana konstruksi dan SBU perencana konstruksi bagi Badan Usaha

pelaksana konstruksi yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO)Dalam hal penyedia melakukan KSO, memenuhi ketentuan: mempunyai perjanjian KSO yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan

yang mewakili kemitraan tersebut; badan usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan KSO

Pada pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling kurang sama dengan HPS



2b.PERSYARATAN DAN EVALUASI KUALIFIKASI

Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Memiliki modal dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa

Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman

Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir

Tidak masuk dalam daftar hitam

20

paling kurang 10% dari HPS

Memiliki dukungan keuangan dari bank

untuk badan usaha pelaksana konstruksi

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedangdihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidaksedang dalam menjalani sanksi pidana

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak



3.PERSYARATAN DAN EVALUASI ADMINISTRASI

Evaluasi terhadap persyaratan data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi

Evaluasi penawaran administrasi harusberdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasipenawaran yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi apabila memenuhi persyaratan substansialyang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan, yaknidengan dilampirkannya:

surat penawaran; dan jaminan penawaran.

1

2

3

21



4a.PERSYARATAN DAN EVALUASI TEKNIS

Evaluasi penawaran teknis harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

Persyaratan teknis paling kurang terdiri atas:

Penjelasan unsur persyaratan teknis yang disampaikan dalam dokumen penawaran dilakukandengan presentasi teknis tanpa mengubah substansi penawaran

jangka waktu pelaksanaan; proposal rancangan; uraian pelaksanaan pekerjaan; organisasi pelaksanaan; manajemen pelaksanaan; perkiraan arus kas (cash flow);

1

2

3

22

daftar personil; daftar peralatan utama (key

equipment); Rencana Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K); dan

rencana kendali mutu.

Sosialisasi Permen PUPR No.12/2017 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)



4b.PERSYARATAN DAN EVALUASI TEKNIS

(1) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan nilai angka tertentupada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telahditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

23

(2) Penyedia memenuhi persyaratan teknis apabila nilai masing-masingunsur dan nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimalyang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pemilihan.

(3) Nilai ambang batas total keseluruhan unsur ditentukan paling sedikit70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus).



5.EVALUASI BIAYA

Total harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS

Dalam hal harga penawaran dibawah80% (delapan puluh perseratus) HPS,penyedia harus bersedia menaikkannilai jaminan pelaksanaan menjadisebesar 5% (lima perseratus) HPS

Dalam hal menggunakan metodeevaluasi sistem nilai denganambang batas, dilakukanperhitungan kombinasi teknisdan biaya

1

2

3

24



6.KETENTUAN TERKAIT JAMINAN

Besaran Jaminan

Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesarnilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Pokja ULPditerima oleh Penerbit Jaminan

Surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka atausurat jaminan pemeliharaan, diterbitkan oleh bank umum,dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK

1

2

325

jaminan penawaran ditentukan sebesar 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari nilaitotal HPS;

jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilaiKontrak;

jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;

jaminan uang muka untuk Kontrak tahun tunggal, ditentukan sebesar nilai uang muka yang dapatdiberikan, paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari harga Kontrak;

jaminan uang muka untuk Kontrak tahun jamak, ditentukan sebesar nilai uang muka yang dapatdiberikan, paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari total harga Kontrak atau paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari ketersediaan anggaran tahun pertama;

jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari total harga Kontrak.


Bab IVPERSIAPAN KONTRAK

1. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

2. Organisasi Pelaksanaan Kontrak

3. Pendapat Ahli Hukum Kontrak

4. Alih Pengalaman/Keahlian


PERUMAHAN RAKYAT

26


PERUMAHAN RAKYATPERSIAPAN KONTRAK

1.RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

draft Kontrak; kelengkapan dokumen Kontrak; rencana penandatanganan Kontrak; jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); asuransi; tenaga kerja praktik/magang;hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi

penawaran; dan/atauhal-hal yang dianggap perlu

PK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

Hal-hal yang dibahas dalam rapat:

27



2.ORGANISASI PELAKSANAAN KONTRAK

Pelaku Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) terdiri dari:

PA/KPA

PPK

direksi lapangan

tim teknis/konsultan manajemen konstruksi

panitia peneliti pelaksanaan Kontrak

panitia pemeriksa hasil pekerjaan

unit pengendali mutu

unit pelaksanaan proyek

unit perancang

28



3.PENDAPAT AHLI HUMUM KONTRAK

4.ALIH PENGALAMAN/ KEAHLIAN

(1) Kontrak pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun(Design and Build) bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah), terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontraksebelum ditandatangani oleh para pihak

(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak, maka pendapat hukum dapat diperolehdari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak yang dibentuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada

Kementerian/Lembaga/Institusi untuk pekerjaan dengan sumber dana APBN atau PejabatPimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana APBD

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancangdan Bangun (Design and Build) dengan harga Kontrak di atas

Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Penyedia diwajibkanmemberikan alih pengalaman/keahlian kepada peserta didik bidang

konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlahpeserta didik yang diusulkan dalam dokumen penawaran

3

4

29


Bab VPELAKSANAAN KONTRAK

1. Penandatanganan Kontrak

2. Serah Terima Lokasi Pekerjaan

3. Perubahan Kontrak

4. Penyesuaian Harga

5. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

6. Penjaminan Mutu

7. Keterlambatan

8. Keadaan Kahar

9. Serah Terima Pekerjaan


PERUMAHAN RAKYAT

30


PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN KONTRAK

1.PENANDATANGANAN

KONTRAK

2.SERAH TERIMA

LOKASI PEKERJAAN

Kontrak ditandatangani setelah DIPA/DPA disahkandan paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah Penyedia menyerahkan JaminanPelaksanaan.

PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepadaPenyedia sesuai dengan kebutuhan yang tercantumdalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihakuntuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatansebelum SPMK diterbitkan

1

2

31



3.PERUBAHAN

KONTRAK

Perubahan Ketentuan Pengguna Jasa(Employer’s Requirement)

Perubahan jadwal pelaksanaanpekerjaan

Perubahan terkait administrasi

dapat dilakukan atas perintah perubahan dari PPK setelahmendapat rekomendasi teknis panitia peneliti pelaksanaankontrak.

dapat dilakukan atas perintah perubahan dari PPK setelah mendapat rekomendasi teknis panitia peneliti pelaksanaan kontrak.

dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dikarenakanadanya pergantian pihak yang menandatangani Kontrak, perubahanpersonil, perubahan alamat korespondesi, perubahan rekeningpenerima, perubahan nama Penyedia, dan sebagainya.

32



4.PENYESUAIAN

HARGA

5.PEMBAYARAN

PRESTASI PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan KonstruksiTerintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) tidakdiberlakukan penyesuaian harga kecuali ada penetapan

kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah

Harga Kontrak terdiri dari harga untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya umum (overhead) termasuk penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), semua perizinan, bea, retribusi, tenaga kerja praktek/magang, pungutan lain dan biayaasuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi

Pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian keluaran pekerjaan (termin) sesuai dengan dokumen Kontrak

4

5

33



6.PENJAMINAN

MUTU

7.KETERLAMBATAN

8.KEADAAN KAHAR

Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban untuk melaksanakanpenjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan

Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejak rencana serah terimapekerjaan pertama yang tercantum dalam Kontrak

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dariharga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Ketentuan mengenai Keadaan Kahar dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

6

7

8

34

(Denda keterlambatan paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga Kontrak



9.SERAH TERIMA

PEKERJAAN

1) PPK menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuanyang tercantum dalam Kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima PertamaPekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP

3) Setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan Serah Terima Pekerjaan, dilakukan ujifungsi atau pengujian kesesuaian terhadap hasil pekerjaan atau per bagian pekerjaan olehPenyedia disaksikan oleh PPK, Konsultan Manajemen Konstruksi, dan PPHP.

4) Dalam hal ditemukan cacat mutu pada saat uji fungsi, PPHP menentukan masa tenggang(grace period) dan tanggal definitif Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Serah Terima AkhirPekerjaan

5) Bila semua persyaratan dan ketentuan dalam dokumen terpenuhi, maka PPHP menyusunBerita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan menyerahkan kepada PPK

35

2) Serah terima pekerjaan dapat dilakukan sebagian atau secara parsial dengan ketentuansebagai berikut:(a) ditetapkan dalam kontrak; dan(b) terdapat bagian pekerjaan dimana penyelesaian bagian pekerjaan tersebut tidak

tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda serta tidak terkait satusama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.


Bab VITANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN


PERUMAHAN RAKYAT

Kewajiban pertanggungan terhadap kegagalan bangunan terhitung sejak tanggalpenyerahan akhir pekerjaan.

Kegagalan Bangunan merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa dan/atauPenyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

36


Bab VIIPENYELESAIAN SENGKETA


PERUMAHAN RAKYAT

Penyelesaian sengketa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun(Design and Build) dapat menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang

tercantum dalam Kontrak.

Penyelesaian sengketa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

37


Lesson Learnt Pelaksanaan Kontrak

Konstruksi Terintegrasi Rancang dan

Bangun (Design and Build)

38


KENDALA/PERMASALAHAN PELAKSANAANKEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

39

1. Kedalaman Ketentuan Pengguna Jasa

a. Banyak permintaan dari stakeholder yang tidak tertuang dalam dokumen

Ketentuan Pengguna Jasa, mengakibatkan banyak elemen pada dokumen

perencanaan yang harus diubah;

2. Penyelarasan penyelesaian pekerjaan dan hubungan kerja antara konsultan

desain dengan pelaksana pekerjaan konstruksi

a. Koordinasi di lapangan antara pihak Tim Desain dan juga pihak Kontraktor

Pelaksana seringkali terkendala akibat komponen-komponen desain arsitektur

yang belum ditetapkan;

b. Setiap pengambilan keputusan di lapangan harus melewati proses tertentu

dan disepakati terlebih dahulu oleh Tim Desain sehingga mempengaruhi

jadwal pelaksanaan di lapangan;




40

1. Kedalaman Ketentuan Pengguna Jasa

a. Banyak permintaan dari stakeholder yang tidak tertuang dalam dokumen

Ketentuan Pengguna Jasa, mengakibatkan banyak elemen pada dokumen

perencanaan yang harus diubah;

2. Penyelarasan penyelesaian pekerjaan dan hubungan kerja antara konsultan

desain dengan pelaksana pekerjaan konstruksi

a. Koordinasi di lapangan antara pihak Tim Desain dan juga pihak Kontraktor

Pelaksana seringkali terkendala akibat komponen-komponen desain arsitektur

yang belum ditetapkan;

b. Setiap pengambilan keputusan di lapangan harus melewati proses tertentu

dan disepakati terlebih dahulu oleh Tim Desain sehingga mempengaruhi

jadwal pelaksanaan di lapangan;




41

3. Pemenuhan perizinan

a. Pengurusan IMB belum dapat dilakukan sepenuhnya selayaknya perencanaan

bangunan yang sudah selesai secara utuh, sehingga proses pengurusan IMB

hanya dapat dilakukan parsial per komponen bangunan yang sudah selesai

direncanakan secara bertahap mulai dari Struktur, MEP, Arsitektur;

4. Perubahan Pekerjaan/Contract Change Order

a. Terjadi karena adanya permintaan perubahan pekerjaan dari owner pada saat

pelaksanaan, karena tidak tertuang dalam ketentuan pengguna jasa,

b. Terjadi karena banyaknya stakeholder yang berkepentingan terhadap bangunan

yang akan dibangun;

c. Adanya kekhawatiran dari PPK karena belum memahami terkait

mekanisme/proses yang harus dilakukan apabila akan dilakukan perubahan

pekerjaan.



PERUMAHAN RAKYAT

42

5. Milestone pembayaran dan cashflow penyedia

a. Pembayaran kepada penyedia berdasarkan milestone/ output antara yang

dicapai. Output antara yang dicantumkan dalam kontrak kadang memerlukan

waktu/volume penyelesaian yang panjang sehingga memberatkan cashflow

penyedia;

b. Adanya kekhawatiran apakah boleh melakukan perubahan milestone/output

antara;

6. Pemeriksaan oleh Auditor

a. Dalam pekerjaan DB tidak di-upload detail RAB/Daftar Kuantitas dan Harga,

tetapi Auditor meminta dengan alasan untuk dasar pemeriksaan;

KENDALA/PERMASALAHAN PELAKSANAAN

Diskusi Tematik Design and Build 43

DAFTAR PROYEK DI KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2017DENGAN MENGGUNAKAN DESIGN AND BUILD


PERUMAHAN RAKYAT


NO NAMA PROYEK LOKASI

NILAI PROYEK (Rp) MASA PELAKSANAAN

NAMA PPKPAGU

NILAI PENAWARAN

TANGGAL KONTRAK

MULAI

TANGGAL KONTRAK

AKHIR

1Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Kab. Sanggau – Design and Build (DB-C1)

Kalimantan Barat

161,145,537,000 152,490,000,000 2015-08-11 2016-08-04Andi Hakim A, ST, M.Sc

2Pengembangan Pos Lintas Batas Negara Motaain(Tasifeto Timur) Kab. Belu-Design and Build

NTT 82,274,103,000 82,070,000,000 2015-08-03 2016-10-25Andi Hakim A, ST, M.Sc

3

Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung)–Design and Build Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Kalimantan Barat


4

Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung)–Design and Build Motaain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur


5

Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung)–Design and Build Badau (Nanga Badau) KabupatenKapuas Hulu, Kalimantan Barat

Kalimantan Barat


44

DAFTAR PROYEK DESIGN AND BUILDBIDANG CIPTA KARYA


PERUMAHAN RAKYAT




NAMA PPKPAGU

NILAI KONTRAK

TANGGAL KONTRAK

MULAI

TANGGAL KONTRAK

AKHIR

6

Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung)–Design and Build Aruk (Sajingan Besar) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

Kalimantan Barat


7

Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung)–Design and Build Motamassin (Kobalima Timur) Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur


8

Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti danPendukung)–Design and Build Wini (InsanaUtara), Nusa Tenggara Timur


9

Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti danPendukung)–Design and Build Skouw (MuaraTami) Kota Jayapura, Papua

Papua 254,767,000,000 246,585,600,000 2016-12-16 2019-03-05Andi Hakim A, ST, M.Sc

45


PERUMAHAN RAKYAT





NAMA PPK

PAGUNILAI

KONTRAK

TANGGAL KONTRAK

MULAI

TANGGAL KONTRAK

AKHIR

10Renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno(GBK)

DKI Jakarta 961,980,697,458 769,690,878,000 2016-08-15 2017-10-08Kusworo Darpito, ST., MDM

11Renovasi Stadion Renang (Aquatic) GeloraBung Karno (GBK)

DKI Jakarta 285,761,191,235 274,675,852,000 2016-08-15 2017-10-08Anggoro Putro, ST, M. Sc

12Renovasi Lapangan Hoki, Lapangan Panahan dan Lapangan Sepakbola A/B/C Gelora Bung Karno (GBK)


13Renovasi Stadion Tenis Indoor dan Tenis Outdoor Centercourt Gelora Bung Karno (GBK)

DKI Jakarta 96,221,574,463 92,853,818,200 2016-08-15 2017-06-10Kiagoos Egie Ismail, ST, M. Sc

14Renovasi Istana Olahraga Gelora Bung Karno (GBK)


15Renovasi Stadion Madya, Lapangan Softball, Lapangan Baseball dan Gedung Basket GeloraBung Karno (GBK)


16Pembangunan Training Facility Gelora Bung Karno (GBK)

DKI Jakarta 163,600,000,000 153,819,435,000 2016-10-27 2017-12-20Kusworo Darpito, ST., MDM

46


PERUMAHAN RAKYAT





NAMA PPK

PAGU NILAI KONTRAKTANGGAL KONTRAK

MULAI

TANGGAL KONTRAK

AKHIR

17Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung (MYC)

Bali 262,000,000,000 250,094,538,000 2017-12-27 2019-10-17Heny Susanti, ST, MM

18

Pembangunan GedungParkir Bertingkat danCofftea House Gelora Bung Karno


19Pembangunan/RehabilitasiVenue Asian Games di JawaBarat Zona 1

Jawa Barat 62,157,000,000 55,315,253,100 2017-12-21 2019-01-14Kiagoos EgieIsmail, ST, M. Sc

20Pembangunan/RehabilitasiVenue Asian Games di JawaBarat Zona 2

Jawa Barat 33,114,000,000 26,656,770,000 2017-12-21 2019-01-14Kiagoos EgieIsmail, ST, M. Sc

47


PERUMAHAN RAKYAT





NAMA PPK

PAGU NILAI KONTRAKTANGGAL KONTRAK

MULAI

TANGGAL KONTRAK

AKHIR

1Pembangunan Fly Over Dermoleng

Jawa Tengah

66,272,000,000 64,299,093,100 2016-12-20 2017-06-19Ya’foor Sulaiman, ST.

2Pembangunan Fly Over Klonengan

JawaTengah


3Pembangunan Fly Over Kesambi

Jawa Tengah


4Pembangunan Fly Over Kretek

Jawa Tengah


5Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai (MYC)

Bali 209,710,000,000 168,376,159,000 2017-09-26 2020-10-19I NyomanYasmara, ST, MT

48


PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR PROYEK DESIGN AND BUILDBIDANG BINA MARGA




NAMA PPKPAGU NILAI KONTRAK

TANGGAL KONTRAK

MULAI

TANGGAL KONTRAK

AKHIR

1Pembangunan Rumah Susun Kemayoran C2-I

DKI Jakarta

300,000,000,000 293,327,000,000 2016-03-17 2016-08-08 Ditto Ferakhim, ST

2Pembangunan Rumah Susun Kemayoran C2-II

DKI Jakarta


3Pembangunan Rumah Susun Kemayoran C2-III

DKI Jakarta


4Pembangunan Rumah Susun Kemayoran D10-I

DKI Jakarta


5Pembangunan Rumah Susun Kemayoran D10-II

DKI Jakarta


6Pembangunan Rumah Susun Kemayoran D10-III

DKI Jakarta

1,100,250,000,000 1,076,620,000,000 2016-03-17 2017-08-08 Ditto Ferakhim, ST

49


PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR PROYEK DESIGN AND BUILDBIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN




NAMA PPKPAGU

NILAI KONTRAK

TANGGAL KONTRAK

MULAI

TANGGAL KONTRAK

AKHIR

1

2432.051.001.106.A1. PrototipeTeknologi Sistem Pengadaan Barangdan Jasa Tipe 2: untuk PenerapanTeknologi Hasil Pusjatan

Jawa Barat 9,583,966,400 9,526,766,400 2016-05-09 2016-11-04Setyo Hardono, ST, MT

22432.053.001.301.E1. Pilot Project Baja Bergelombang untuk Fly Over di Kota Bandung

Jawa Barat 21,289,725,000 21,245,072,000 2016-06-02 2016-11-28 Rudy Febrijanto

32432.053..001.301.K1. Pilot Project Sistem Modular Wahana Apung

Jawa Tengah 4,365,751,000 4,328,170,000 2016-05-31 2016-11-26Setyo Hardono, ST, MT

4Pilot Project Sistem Modular WahanaApung ( BreakWater )

Bali 2,200,000,000 2,197,000,000 2016-06-14 2016-12-10I Putu Samskerta, ST, Msc

5Penerapan Terbatas (Pilot Project) Teknologi Modular Apung (DermagaApung)

DKI Jakarta 10,974,774,000 10,769,369,000 2017-05-16 2017-12-11I Putu Samskerta, ST, Msc

50


PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR PROYEK DESIGN AND BUILDBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


TERIMA KASIH

DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSIDIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Documents

PERATURAN MENTERI PUPR No.12 Tahun 2017