KABUPATEN FLORES TIMURKECAMATAN ILE MANDIRIDESA LEWOLOBA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOLOBAKECAMATAN ILE MANDIRI KABUPATEN FLORES TIMURNOMOR: 01/ BPD.LB / 2014

Menimbang

:

a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu meningkatkan fungsi-fungsinya sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna.b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba.

Mengingat:1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901).6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).8. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.9. Keputusan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008).13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Nomor 34 Tahun 2006, Seri E Nomor 24)14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.15. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Mempersiapkan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Flores Timur.16. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Nama Desa di Kabupaten Flores Timur.Setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOLOBA KECAMATAN ILE MANDIRI KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOLOBA

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur;2. Bupati adalah Bupati Flores Timur;3. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang dan berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Otonom;5. Camat adalah Camat Ile Mandiri;6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lewoloba yang merupakan alat Pemerintah Daerah dan Unsur Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa;10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa;11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;14. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa, antara lain Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional, dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri.

BAB IISUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN, FUNGSI SERTA LARANGANBagian Pertama Susunan Keanggotaan

Pasal 2Susunan keanggotaan BPD terdiri dari pimpinan dan anggota

Pasal 3(1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Bagian KeduaKedudukan

Pasal 4(1) BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.(2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Bagian KetigaFungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 5BPD mempunyai fungsi:a. Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;b. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;d. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sepanjang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Pasal 6BPD mempunyai tugas dan wewenang:a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;c. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;d. Mengadakan perubahan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;f. Menyusun Tata Tertib BPD;g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;h. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;i. Memberikan persetujan atas pengangkatan Perangkat Desa;j. Mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Bagian KeempatHak dan Kewajiban

Pasal 7(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal (6) BPD mempunyai hak:a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa;b. Menilai, menerima, dan mengoreksi pertanggungjawaban Kepala Desa;c. Meminta keterangan Kepala Desa;d. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;e. Mengajukan perubahan Rancangan Peraturan Desa;f. Menetapkan Keputusan tentang Tata Tertib BPD;g. Menyatakan pendapat;h. Meminta laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal (6) anggota BPD mempunyai hak:a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;b. Mengajukan pertanyaan;c. Menyampaikan usul dan pendapat;d. Memilih dan dipilih; e. Memperoleh tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat paling sedikit satu kali dalam satu tahun melalui pertemuan;(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban: a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;e. Memproses pemilihan Kepala Desa;f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 1Hak Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 9(1) BPD dapat menerima Pertanggungjawaban Kepala Desa selaku Pimpinan Pemerintah Desa dalam Rapat Paripurna BPD pada:a. Setiap akhir tahun anggaran;b. Menjelang berakhir masa jabatan;c. Dalam hal-hal tertentu atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPD.(2) Tata cara permintaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Desa

Pasal 10(1) Sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPD dapat mengajukan usul kepada Pimpinan BPD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa tentang suatu kebijakan Pemerintah Desa.(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta disampaikan kepada Pimpinan BPD.(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh Sekretaris BPD.(4) Usul meminta keterangan tersebut disampaikan oleh Pimpinan BPD pada Rapat Paripurna BPD dengan memberikan kesempatan kepada para pengusul menyampaikan penjelasan secara lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.(5) Pembicaraan mengenai suatu usul untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para pengusul.(6) Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa dapat disetujui atau ditolak, dan selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu atau Rapat Paripurna lainnya. (7) Selama usul permintaan keterangan belum mendapatkan keputusan, maka para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.(8) Apabila usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa disetujui sebagai permintaan keterangan BPD maka permintaan keterangan tersebut dikirimkan kepada Kepala Desa / Pemerintah Desa untuk memberikan keterangan.(9) Pada saat pemberian keterangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melalui suatu pembicaraan dalam rapat BPD, dengan memberikan kesempatan kepada para pengusul maupun anggota BPD lainnya untuk memberikan keterangan.(10) Terhadap pandangan pengusul atau anggota BPD lainnya, maka Kepala Desa / Pemerintah Desa wajib memberikan jawaban.(11) Atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPD, anggota BPD dapat menyatukan pendapatnya terhadap jawaban tersebut. (12) Apabila sesudah jawaban Kepala Desa / Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak lagi diajukan suatu usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Desa / Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan selesai oleh BPD.

Paragraf 3Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 11(1) Setiap anggota BPD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Desa.(2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pemandangan para anggota BPD pada Pembicaraan Tahap I.(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota BPD dalam Pembicaraan Tahap II untuk dibahas dan diambil keputusan.

Paragraf 4Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 12(1) Sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPD dapat mengajukan suatu usul prakarsa mengenai pengaturan suatu urusan / kewenangan Desa.(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BPD dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa.(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor register oleh Sekretariat BPD, dan disampaikan pada Rapat Paripurna BPD.(4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) para pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(5) Pembicaraan mengenai suatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;b. Kepala Desa / Pemerintah Desa memberikan pendapat;c. Para Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya dan pendapat Kepala Desa / Pemerintah Desa.(6) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi Prakarsa BPD.(7) Selama usul prakarsa BPD belum diputuskan menjadi prakarsa BPD, maka para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.(8) Tata cara perubahan Rancangan Peraturan Desa atas usul prakarsa anggota BPD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa Kepala Desa / Pemerintah Desa.

Paragraf 5Hak Menentukan Anggaran Belanja BPD

Pasal 13(1) BPD menyusun dan menetapkan Anggaran Belanjanya sendiri termasuk untuk kepentingan Sekretariat BPD dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Desa dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.(2) Anggaran Belanja BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 6Hak Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 14(1) BPD menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD sebagai landasan dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai wakil rakyat dari desa yang bersangkutan.(2) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam Rapat Paripurna dengan memperhatikan serta menyesuaikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7Hak Mengajukan Pertanyaan Bagi Masing-masing Anggota BPD

Pasal 15(1) Anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa / Pemerintah Desa.(2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat, jelas dan tertulis, dan disampaikan kepada Pimpinan BPD.(3) Pimpinan BPD memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan dan meneruskan pertanyaan tersebut kepada Kepala Desa / Pemerintah Desa.(4) Jawaban Kepala Desa / Pemerintah Desa atas pertanyaan tersebut disampaikan secara tertulis.(5) Penanya dapat meminta jawaban Kepala Desa / Pemerintah Desa terhadap pandangannya secara lisan. Apabila permintaan tersebut dipenuhi, maka penanya wajib mengemukakan kembali pertanyaan dimaksud secara singkat dan jelas, sehingga Kepala Desa / Pemerintah Desa dapat memberikan keterangannya dengan lebih jelas.

Pasal 16Dalam melaksanakan tugasnya BPD berhak meminta Kepala Desa, Perangkat Desa, warga masyarakat, dan Pihak Ketiga untuk memberikan keterangan tentang sesuatu yang perlu ditangani demi kepentingan Negara, Bangsa, Pemerintah dan Pembangunan di Desa.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 17Pimpinan dan anggota BPD dilarang:a. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;b. Sebagai pelaksana Proyek Desa;c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;e. Menyalahgunakan wewenang; danf. Melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB IIIKEANGGOTAAN

Pasal 18Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 19(1)Anggota BPD berhenti karena:a. Meninggal dunia;b. Mengundurkan diri;c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru.(2)Anggota BPD diberhentikan karena: a. Berhalangan tetap;b. Meninggalkan tugas secara berkelanjutan 6 (enam) bulan berturut-turut;c. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;e. Melanggar larangan bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20(1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan diusulkan oleh pimpinan BPD beserta usulan pergantiannya kepada Bupati melalui Camat.(2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPD.(3) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21(1) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.(2) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.(3) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan anggota pengganti dengan memperhatikan keterwakilan wilayah.

BAB IVPEMILIHAN PIMPINAN BPD

Pasal 22(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua) merangkap anggota, dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial yang mencerminkan demokrasi asli pada tingkat desa.(3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Rapat Paripurna Khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua usia dan dibantu anggota termuda usia.(4) Apabila jumlah anggota BPD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan dapat menunda rapat paling lama satu jam.(5) Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.(6) Pimpinan BPD mempunyai tugas:a. Menyusun Rencana Kerja dan Mengadakan Pembagian Kerja antara Ketua dan Wakil Ketua dengan Suatu Keputusan Pimpinan BPD;b. Memimpin rapat-rapat BPD serta pelaksanaannya;c. Memimpin rapat BPD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama. Memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat;f. Menyampaikan keputusan rapat kepada Pihak-pihak yang bersangkutan;g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Desa;h. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa.

Pasal 23(1) Selama Pimpinan BPD belum terbentuk, rapat-rapat sementara waktu dipimpin oleh anggota BPD yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota BPD yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara BPD.(2) Pimpinan Sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD (dalam suatu rapat khusus).(3) Pimpinan Sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengadakan rapat BPD untuk menyusun Keputusan BPD tentang Peraturan Tata Tertib dan memilih Pimpinan Definitif (Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris) BPD.(4) Pelaksanaan rapat untuk memilih Pimpinan BPD dilakukan dalam suatu Rapat Paripurna Istimewa dengan mengacu kepada Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VTATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESABagian PertamaTata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 24(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Suatu Keputusan BPD.(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari:a. Perangkat Desa;b. Tokoh Masyarakat, Kaum Muda, dan Kaum Perempuan.(3) Jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai kondisi desa dan jumlahnya dalam angka ganjil (7, 9, 11, 13, 15... orang)(4) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dipilih dari dan oleh anggota Panitia sendiri.(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal (4) ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.(6) Apabila ada anggota Panitia Pemilihan tersebut yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon yang berhak dipilih, maka keanggotaannya diganti oleh Tokoh Masyarakat atau Perangkat Desa lainnya dengan keputusan BPD.

Pasal 25(1) Yang dapat memilih Kepada Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (5) ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2008.(2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (5) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2008.

Pasal 26(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa akan berakhir masa jabatannya secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.(2) Kepala Desa sesudah mendapatkan pemberitahuan tersebut, mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dan BPD.(3) Setelah mendapat pemberhentian dari Bupati, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 27Apabila Proses Pemilihan Kepala Desa diperpanjang waktunya dan apabila sampai akhir waktu perpanjangan tersebut ternyata belum menghasilkan Kepala Desa terpilih, Pejabat yang berwenang menetapkan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa atas usul BPD.

Pasal 28(1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2008 ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia.(2) Apabila ada dua orang calon atau lebih yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara terbanyak yang sama dan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.(3) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih diadakan pemilihan ulang hingga mendapatkan calon dengan jumlah suara terbanyak.(4) Calon Kepala Desa Terpilih yang mendapat perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Terpilih sebagai Kepala Desa, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 29(1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.(2) Kepala Desa dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

Bagian KeduaTata Cara Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 30(1) BPD mengusulkan Pemberhentian Sementara Kepala Desa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati apabila Kepala Desa tersangkut dalam suatu tindak pidana yang sedang dalam proses Peradilan Tingkat Pertama. (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, pelaksana tugas harian dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat Bupati berdasarkan usulan BPD.(3) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum dan / atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan kepada Bupati agar mencabut Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara.

Pasal 31(1) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati karena Kepala Desa:a. Meninggal Dunia;b. Mengundurkan diri;c. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan / atau melanggar sumpah / janji;d. Telah berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa baru;e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma hidup yang berkembang di Masyarakat Desa.f. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dan / atau setelah dilakukan upaya banding selama paling lama 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata upaya tersebut belum selesai.g. Melalaikan tugasnya hingga merugikan negara dan / atau Daerah dan Masyarakat Desa yang berakibat Kepala Desa dikenakan Tindakan Administratif dan / atau Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c, e, f, dan g adalah pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan untuk dicalonkan pada periode mendatang.Pasal 32(1) BPD mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk Sekretaris Desa dan / atau Kepala-kepala Bidang untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Kepala Desa apabila Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut.(2) BPD mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa sekaligus menetapkan Penjabat Kepala Desa, apabila selama 6 (enam) bulan Kepala Desa yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan Keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai.

Pasal 33(1) BPD mengusulkan kepada Bupati pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan Surat Keputusan Bupati.(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa dan / atau Kepala-kepala Bidang sesuai usulan BPD.

BAB VIPERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 34(1) Kepala Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.(2) Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada akhir Tahun Anggaran.(3) Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan dalam Rapat BPD.(4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh masyarakat dan seluruh anggota BPD atau 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD untuk memenuhi quorum rapat.

Pasal 35(1) BPD membahas dan menilai Pertanggungjawaban Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan BPD tentang menerima atau menolak Pertanggungjawaban Kepala Desa.(2) Apabila BPD menolak Pertanggungjawaban Kepala Desa termasuk Pertanggungjawaban Keuangan, maka harus dilengkapi dan disempurnakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada BPD.(3) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi dan disempurnakan, apabila ditolak BPD untuk kedua kalinya maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

BAB VIIRAPAT-RAPAT BPDBagian PertamaRapat dan Jenis Rapat

Pasal 36(1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD.(3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.(4) Rapat BPD dilaksanakan atas permintaan 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPD dan / atau Pemerintah Desa.(5) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.

Pasal 37Jenis-jenis rapat BPD terdiri dari:a. Rapat Paripurna adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua dan / atau Wakil Ketua BPD dan merupakan Forum Tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD.b. Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua dan / atau Wakil Ketua BPD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan antara lain Pelantikan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.c. Rapat Paripurna Khusus adalah Rapat Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua dan / atau Wakil Ketua BPD untuk membahas hal-hal khusus antara lain untuk menyetujui atau menolak personil yang diusulkan Kepala Desa sebagai Sekretaris BPD dan Perangkat Desa.d. Rapat Kerja adalah Rapat antara BPD dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa).e. Rapat Dengar Pendapat adalah Rapat antara BPD dengan Pemerintah Desa, Lembaga / Badan / Organisasi Kemasyarakatan yang ada di desa.

Pasal 38(1) Rapat-rapat BPD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan Kepala Desa atau permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPD atau apabila dipandang perlu oleh Pimpinan BPD untuk dinyatakan sebagai Rapat Tertutup.(2) Rapat Terbuka adalah Rapat Anggota BPD yang dapat dihadiri oleh umum, sedangkan Rapat Tertutup adalah Rapat Anggota BPD yang tidak dihadiri oleh umum.(3) Pembicaraan dalam Rapat Tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.(4) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam Rapat Tertutup tersebut.(5) Setiap Rapat Tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan dan dengan jelas dicantumkan pernyataan mengenai sifat rapat yaitu: RAHASIA.(6) Pimpinan BPD dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dalam Rapat Tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

Bagian KeduaWaktu dan Tata Cara Rapat

Pasal 39(1) Waktu-waktu rapat BPD dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk hari libur lainnya sesuai dengan kondisi desa dan terjadi pada:a. Siang: Hari Senin Kamis & Sabtu: 08.00 14.00 WITAHari Jumat: 08.00 11.00 WITAHari Minggu / Libur: 10.00 14.00 WITAb. Malam: Pukul 18.00 22.00 WITA.(2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Pasal 40(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota BPD harus menandatangani Daftar Hadir. Undangan yang hadir menandatangani Daftar Hadir pada Daftar Hadir yang telah dipisahkan.(2) Rapat Terbuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai, yaitu dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota BPD, khusus untuk Rapat Paripurna BPD dalam rangka Pertanggungjawaban Kepala Desa, baru dapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai yaitu dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD.(3) Apabila pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum mencapai quorum, Ketua Rapat mengundurkan rapat paling lama 1 (satu) jam.(4) Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, Ketua Rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan.(5) Setelah rapat dibuka, Sekretaris BPD memberitahukan surat-surat mengenai urusan BPD.

Bagian KetigaTata Cara Pembicaraan

Pasal 41(1) Untuk kelancaran jalannya rapat, ketua rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara supaya menyebutkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai suatu hal dimulai.(2) Ketua rapat menetapkan lamanya waktu pembicaraan, sehingga apabila ada pembicara yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Ketua dapat memperingatkannya untuk mengakhiri pembicaraannya.(3) Ketua rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.(4) Ketua rapat hanya dapat berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan Pembicaraan dalam rapat.(5) Apabila Ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota Rapat lainnya.

Pasal 42(1) Anggota BPD berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Ketua rapat dan selama berbicara tidak boleh diganggu.(2) Giliran berbicara diberikan sesuai urutan permintaan, namun bisa dilakukan penyimpangan apabila dipandang perlu oleh Ketua rapat.(3) Ketua rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib.(4) Pada saat anggota BPD sedang berbicara kepada anggota BPD yang lain dengan seizin Ketua rapat dapat menyampaikan Pembicaraaan Sela (interupsi) untuk:a. Meminta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan.b. Usul menunda pembicaraan.(5) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diadakan perdebatan.

Pasal 43(1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu rapat, Ketua memperingatkan supaya pembicaraan dapat tertib kembali.(2) Ketua rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak dan apabila pembicara menggunakan kesempatan tersebut maka perkataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimuat dalam Risalah Rapat.(3) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Ketua Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi hal yang sama, maka Ketua rapat melarang meneruskan pembicaraannya.(4) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka Ketua Rapat meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat dan jika dipandang perlu yang bersangkutan dilarang untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.(5) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan maka Ketua Rapat menunda rapat dalam waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) jam.

Bagian KeempatRisalah, Catatan, dan Laporan Rapat

Pasal 44(1) Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Istimewa dibuat Risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan diketahui oleh Ketua / Wakil Ketua Rapat.(2) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna atau Rapat Istimewa yang secara lengkap memuat jalannya pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat dalam hal rapat mengambil keputusan serta dilengkapi dengan keterangan mengenai:a. Jenis dan sifat rapat;b. Hari dan tanggal rapat;c. Tempat rapat;d. Acara rapat;e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;f. Ketua dan sekretaris rapat;g. Jumlah dan nama anggota BPD yang hadir; dan h. Undangan yang hadir.(3) Sesuai rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris BPD secepatnya menyusun rancangan risalah sementara untuk dibagikan kepada anggota BPD dan Pihak yang bersangkutan.(4) Setiap anggota BPD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengoreksi rancangan risalah atau risalah sementara dalam waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya dan setelah itu mengembalikan kepada Sekretaris BPD.(5) Apabila terjadi beda pendapat tentang isi risalah sementara, maka keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.(6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BPD segera menyusun risalah resmi untuk dibagikan kepada anggota BPD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 45(1) Untuk setiap rapat Pimpinan BPD dibuat catatan rapat yang dihadiri oleh Ketua rapat yang bersangkutan.(2) Catatan rapat yang dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan keputusan serta dilengkapi pula keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2). (3) Untuk rapat Panitia Khusus dibuatkan Laporan tertulis mengenai hasil rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan BPD.

Bagian KelimaPerubahan Acara Rapat

Pasal 46(1) Acara rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPD dan disampaikan melalui Pimpinan BPD.(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa perubahan waktu, pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukan ke dalam acara rapat disampaikan melalui Pimpinan BPD (Ketua dan Sekretaris).

Bagian KeenamUndangan dan Peninjauan Rapat

Pasal 47(1) Undangan ialah mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan BPD.(2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat Paripurna BPD tanpa undangan Pimpinan BPD.(3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.(4) Undangan dan peninjau wajib mentaati Tata Tertib rapat dan / atau ketentuan lain yang diatur oleh BPD.(5) Undangan rapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.(6) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara yang lain. (7) Surat undangan untuk rapat Pimpinan BPD, Rapat Paripurna, dan rapat-rapat BPD lainnya ditandatangani oleh Pimpinan BPD.

BAB VIIIPENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 48(1) Pengambilan keputusan dalam rapat Pimpinan BPD dan rapat Paripurna BPD pada dasarnya diusahkan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat.(2) Apabila mufakat yang dimaksud pada ayat (1) belum tercapai maka Pimpinan BPD berusaha untuk mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang memberikan kata mufakat, dalam semangat persatuan serta menginsafi kedudukannya sebagai anggota BPD yang mewakili dan mempertahankan kepentingan Masyarakat Desa. (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.(4) Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ialah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari separuh jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 49(1) Produk hukum BPD terdiri dari Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.(2) Peraturan Desa dan Keputusan BPD ditetapkan melalui rapat BPD.(3) Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam Rapat Pimpinan BPD.

BAB IXPENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESABagian PertamaPenyusunan Peraturan Desa

Pasal 50(1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD menetapkan Peraturan Desa.(2) Rancangan Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa dan / atau atas usul prakarsa BPD.

Bagian KeduaRancangan Peraturan Desa

Pasal 51(1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan kepada Pimpinan BPD dengan Surat Pengantar Kepala Desa.(2) Rancangan Peraturan Desa yang merupakan usul prakarsa BPD beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD.(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD paling lambat 3 X 24 jam sebelum rapat BPD untuk pembahasan Peraturan Desa.

Pasal 52Apabila terdapat 2 (dua) Rancangan Peraturan Desa yang diajukan yang mengatur hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih dahulu dan Rancangan Peraturan Desa yang diterima kemudian digunakan sebagai pelengkap

Bagian KetigaTahapan Pembicaraan

Pasal 53(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan pembicaraan, yaitu Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan BPD.(2) Sebelum dilakukan Pembicaraan Tahap II, diadakan rapat Pimpinan BPD.(3) Apabila dipandang perlu, Pimpinan BPD dapat menentukan bahwa pembicaraan Tahap II dilakukan dalam Panitia Khusus (PANSUS)

Pasal 54(1) Pembicaraan Tahap I meliputi:a. Penjelasan Kepala Desa dalam rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa;b. Tanggapan anggota BPD berupa pemandangan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan secara lisan dan tertulis;c. Jawaban Kepala Desa terhadap pemandangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;d. Penjelasan Pimpinan PANSUS atas nama BPD terhadap rancangan Peraturan Desa atas usul prakarsa;e. Pendapat Kepala Desa dalam rapat Paripurna terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);f. Jawaban Pimpinan PANSUS atas nama BPD dalam rapat Paripurna terhadap pendapat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.(2) Pembicaraan Tahap II ialah pembahasan dalam rapat Paripurna dan / atau rapat PANSUS BPD yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.(3) Pembicaraan tahap III meliputi:a. Pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului:1. Laporan hasil pembicaraan Tahap II yang disampaikan oleh Pimpinan BPD dan / atau Pimpinan PANSUS BPD.2. Pendapat akhir yang disampaikan oleh anggota BPD.b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 55Suasana pembahasan Peraturan Desa dalam rapat BPD yang diadakan untuk itu, supaya tetap dipelihara dalam semangat kekeluargaan untuk mencapai musyawarah / mufakat dan harus mencerminkan keinginan Masyarakat Desa.

Bagian KeempatPenetapan Peraturan Desa

Pasal 56(1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah / mufakat dan harus mencerminkan keinginan Masyarakat Desa serta tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum, Peraturan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.(2) Dalam Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.(3) Dalam hal musyawarah / mufakat tidak tercapai maka BPD memberikan kesempatan kepada Kepala Desa untuk memberikan tambahan pengarahan.

Pasal 57(1) Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa.(2) Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, dengan tembusan Camat.(3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada BPD.(4) BPD berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

BAB XKEUANGAN

Pasal 58(1) Anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya disediakan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.(2) Penghasilan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 59(1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XISEKRETARIAT BPD

Pasal 60(1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.(2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan.(3) Personalia Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat / ditunjuk oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD dan bukan dari Perangkat Desa dan / atau anggota BPD.(4) Personalia Sekretariat BPD yang diangkat / ditunjuk oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) supaya tetap memperhitungkan aspek:a. Intelektual, dalam arti yang bersangkutan harus memiliki wawasan dan keterampilan dalam menangani aktivitas ketatausahaan.b. Integritas Moral, dalam arti memiliki kepribadian yang baik dan dapat dipercaya serta loyal terhadap Pimpinan BPD.

Pasal 61Sekretariat BPD melaksanakan tugas ketatausahaan baik untuk kelancaran urusan Pimpinan BPD pada khususnya maupun kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban anggota BPD pada umumnya.

BAB XIIPENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 62(1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.(2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Bupati paling lama 3 (Tiga) Hari.

BAB XIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 63(1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua Keputusan BPD yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.(2) Keputusan ini disebut PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.(3) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum sesuai dan / atau belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini maka akan disesuaikan.

Pasal 64Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan DITETAPKAN DI LEWOLOBAPADA TANGGAL 26 APRIL 2014

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOLOBAKECAMATAN ILE MANDIRI KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA

(MATEUS BELANG)1