PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN RAWA

Hal2 yg terkait dgn Putusan MK 18 Feb 2015 Pembatalan UU 7/2004 ttg SDA

1. Pada tgl 18 Febr 2015 MK mengeluarkan keputusan ttg pembatalan UU 7/2004 ttg Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali UU 11/1974 ttg Pengairan.

2. Sebelumnya berdasarkan putusan pengujian oleh MK 19 Juli 2005 atas UU 7/2004 ttg SDA, bersifat conditionally constitutional (konstitusional bersyarat). Artinya, UU SDA dlm pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi ttg hak menguasai oleh negara atas air. Yaitu negara yg diberi mandat utk membuat kebijakan, masih memegang kendali dalam fungsi pengurusan, fungsi pengaturan, fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan.

Fungsi-fungsi

Fungsi Pengurusan :

Mengeluarkan dan mencabut perizinan, lisensi dan konsesi

Fungsi Pengaturan :

Kewenangan legislasi dan regulasi

Fungsi Pengelolaan :

Melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dlm manajemen BUMN atau BHMN

Fungsi Pengawasan :

Mengawasi dan mengendalikan cabang produksi yg penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak

6 Syarat Pembatasan dlm Pengusahaan Air

1. Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air ;

2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, karena akses terhadap air adalah salah satu hak azasi manusia ;

3. Kelestarian lingkungan hidup adalah salah satu hak azasi manusia ;

4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak ;

5. Prioritas utama untuk pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD ;

6. Apabila pembatasan tsb diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan utk memberi izin kepada usaha swasta utk melakukan pengusahaan atas air.

PERATURAN PEMERINTAHNomor 73 Tahun 2013

Tentang RAWA(Permen PU&PR No 29/PRT/M/2015 tentang RAWA)

PENGERTIAN RAWA(Pasal 1 butir 2)

Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air

yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.

Catatan :

Dlm PP27/1991 ttg Rawa, Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai

ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi, dan biologis.

PETA INDIKATIF SEBARAN RAWA NASIONAL

PENGELOLAAN RAWA(Pasal 3)

Pengelolaan rawa dilakukan secaramenyeluruh, terpadu dan berwawasanlingkungan dengan tujuan untukmewujudkan kemanfaatan fungsi rawayang berkelanjutan dan mewujudkankesejahteraan masyarakat

“POTENSI” RAWA

• Indonesia ,luas lahan sekitar 190 jt Ha : 17.6% lahan rawa 82.4% lahan kering

• Lahan rawa tersebar disepanjang pantai P. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua 33,393 juta ha (angka ini masih perlu diupdate)

60% (20,096 juta ha) lahan rawa pasang surut 40% (13,296 juta ha) lahan rawa lebak

POTENSI RAWA

MILESTONE (TONGGAK PERJALANAN...)

1970-1980s 1997 20071920 2013

Pengembangan rawa secara spontan (2.4 juta ha)

Pihak swasta mulai berinvestasi di lahan rawa

Kayu, Kertas, kelapa sawit, bio-fuel, tambak udang, dll.

Titik balik:

COP-13 (Bali)

Dialog Kebijakan Strategi Rawa

Februari 2013:

REDD+ project yang pertama

Maret 2013:

Rencana Aksi Bersama untuk memperbaiki tata kelola hutan

Program reklamasi rawa oleh pemerintah dengan program transmigrasi dan produksi tanaman pangan

(1.3 juta ha)

Titik balik:

-PLG 1 Juta Ha Kalteng

-Krismon 1997/98

-Reformasi, desentralisasi

Dukungan politik hilang

‘Decade of neglect’

Ekspansi sektor swasta

2009

Komitmen untuk 26%penurunan GRK pada tahun 2020

87% dari tujuan akhir ini ditempuh dengan mengurangi emisi dari penebangan hutan dan konversi lahan gambut

(29% thn 2030)

2011-2013

Moratorium

PP 27/91 ttg RAWA

MILESTONE... (TONGGAK PERJALANAN...)

20152008 2012 201420132008

National Lowland Development

Strategy

(NLDS)

Masterplan Ex-Mega Rice Project

(ERMP) WACLIMAD QANS

• perumusan roadmap untuk daerah rawa di Indonesia

• pedoman teknis dan lainnya untuk rehabilitasi dan pembangunan berkelanjutan

• pendekatan spasial, menggunakan lanskapeko-hidrologi sebagaidasar dan makro-zonasi sertamanajemen unit untuk perencanaantindakan selanjutnya

• Mengumpulkan dan mengembangkan data rawa pada daerah di mana data WACLIMAD masih menunjukkan kekurangan, atau pada area yang masih belum lengkap dan pada daerah yang masih terhambat dengan penerapan kebijakan yang berkelanjutan

• Fokus pada propinsi Riau dan Kalimantan Barat dan beberapa isu penting, seperti tingkat keakuratan peta gambut, identifikasi mata pencaharian yang cocok untuk zona adaptif, penilaian daerah pertanian yang kinerjanya masih rendah, identifikasi ketidakkonsistenan dan celah pada perundang-undangan

• PP No 73/2013 ttg RAWA

PP 71/2014 ttg Gambut

Pembatalan UU 7/2004 ttg SDA18 Febr 2015 0leh MK

MASALAH2 PENTING

KONSERVASI (Masalah Lingkungan) : Ancaman terhadap keanekaragaman hayati

Perubahan iklim global (climate change)

Emisi CO2 terkait dengan degradasi lahan gambut dankebakaran hutan/lahan gambut

Polusi udara/asap pada musim kemarau

PENGEMBANGAN : Tuntutan pengembangan ekonomi daerah

Dukungan ketahanan pangan

Peningkatan kinerja pengembangan rawa utk pertanian

Konversi lahan sawah ke kebun sawit

Ancaman thd lahan gambut dan rawa

Tanah gambut terancam kelestariannya,

menyumbangkan emisi karbon, kebakaran dan asap,

Nilai bio-diversity hutan rawa, termasuk kawasan lindung

mengalami degradasi secara cepat. Fungsi sabuk

mangrove utk perlindungan pantai terancam

kelestariannya

Meningkatnya pengembangan pertanian, khususnya utk

kelapa sawit dan HTI,

Perubahan iklim dan kenaikan muka air laut akan mengancam ekosistem rawa pantai.

MASALAH PENTING

PERAN LAHAN GAMBUT TERKAIT DENGAN EMISI CO2 :1. Lahan rawa gambut adalah gudang

penyimpan karbon C yang berperan dalamperubahan iklim.

2. Hutan diatas lahan gambut berperan sebagaimesin penangkap C yang diubah menjadibiomasa tumbuhan dan disimpan “digudang”dalam bentuk tegakan vegetasi, tumpukanserasah yang melapuk dalam rendaman air berupa akumulasi material gambut.

Masalah Lingkungan

MUATAN PERMEN 29/2015 TTG RAWA

PP ttg Rawa memuat 9 Bab dan 71 Pasal :1. Ketentuan Umum (3 pasal)2. Penetapan Rawa (10 pasal)3. Pengelolaan Rawa (35 pasal)4. Sistem informasi Rawa (5 pasal)5. Perizinan dan Pengawasan (9 pasal)6. Pemberdayaan Masyarakat ( 4 pasal)7. Ketentuan Lain-Lain (1pasal)8. Ketentuan Peralihan (2 pasal)9. Ketentuan Penutup (2 pasal)

PENETAPAN RAWA (Bab II, Pasal 4-Pasal 13)

Rawa

Lebak

Pasang Surut

rawa yang masihalami

rawa yang sudahdikembangkan

rawa yang masihalami

rawa yang sudahdikembangkan

Kriteria Rawa Pasut Kriteria Rawa Lebak

• terletak di tepi pantai, dekatpantai, muara sungai, atau dekatmuara sungai; dan

• tergenangi air yang dipengaruhipasang surut air laut.

• terletak jauh dari pantai; dan• tergenangi air akibat luapan arus

sungai dan hujan yang tergenangsecara periodik atau menerus.

Penetapan rawa dilakukan melalui inventarisasi rawa

FungsiLindung

FungsiBudidaya

Penetapan FungsiRawa

PETA INDIKATIF SEBARAN RAWA NASIONAL(Lampiran PP Rawa)

PETA RAWA, memuat informasi:(Pasal 9)

a. batas wilayah administrasi pemerintahan;

b. batas wilayah sungai;

c. sebaran dan luas rawa pasang surut alami dengan berbagai karakteristiknya;

d. sebaran dan luas kawasan yg telah dibudidayakan pada rawa pasang surut dengan berbagai karakteristiknya;

e. sebaran dan luas rawa lebak alami dengan berbagai karakteristiknya; dan

f. sebaran dan luas kawasan yg telah dibudidayakan pada rawa lebak dengan berbagai karakteristiknya

Penetapan : Rawa fungsi lindung Rawa fungsi budidaya

Kriteria Rawa Fungsi Lindung dan Rawa

Fungsi Budidya

KRITERIA RAWA FUNGSI LINDUNG dan RAWA FUNGSI BUDIDAYA (Pasal 10)

Rawa Fungsi Lindung :

Terdapat gambut dengan kriteria yg ditentukan dalam per-UU-an dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Berada dihutan konservasi dan/atau hutan lindung, dan/atau

Terdapat spesies atau plasma nutfah endemik yg dilindungi

Rawa Fungsi Budidaya :

Yang tidak memenuhi kriteria tsb diatas

Pasal 12 : Perubahan fungsi rawa, dari rawa fungsi lindung menjadi rawa fungsi budidaya , ditetapkan oleh Menteri, apabila :a. Kriteria fungsi lindung tsb diatas tidak terpenuhib. Terjadi perubahan RTRWc. Terjadi perubahan pola dan rencana pengelolaan SDA wilayah

sungai

KRITERIA KAWASAN LINDUNG EKOSISTEM

GAMBUT (PP 71/2014 ttg GAMBUT)

• Paling sedikit 30 % dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut dan terletak pada puncak kubah gambut dan sekitarnya

• Dalam hal di luar 30 % dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut masih terdapat :– gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih dan terletak di

hulu sungai atau rawa; dan/atau– plasma nutfah spesifik dan/atau endemik,– spesies yg dilindungi sesuai peraturan per-uu-an– ekosistem gambut yg berada dikawasan lindung sesuai RTRW,

kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasiwajib ditetapkan sebagai kawasan lindung

Catatan : Kesatuan Hidrologis Gambut adalah ekosistem gambut yang letaknya berada di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa atau genangan air

KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA EKOSISTEM GAMBUT

Batas Kesatuan HidrologiGambut (KHG)

Sungai

Spesies & plasma nutfah endemik

30 % KHG

Gambut>3m

Kawasan Lindung Ekosistem Gambut

Kawasan Budidaya

PENETAPAN RAWA (PASAL 11)

RAWA BERGAMBUT DILUAR KAWASAN

HUTAN

RAWA DALAM KAWASAN HUTAN

RAWA BERGAMBUT DALAM KAWASAN

HUTAN

RAWA DILUAR KAWASAN HUTAN

(Penetapan oleh Menteri)

(Penetapan oleh Menteri dgn rekomendasi

menteri LH&K)

(Penetapan oleh Menteri dgn rekomendasi

menteri LH&K)

(Penetapan oleh Menteri dgn rekomendasi

menteri LH&K)

PENETAPAN

* Hasil penetapan dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dankabupaten/kota yang bersangkutan.

* Jangka waktu penetapan paling lama 5 tahun setelah PP Rawa ditetapkan presiden.

TATA CARA PENETAPAN RAWA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

PENGELOLAAN RAWA (Bab III, Pasal 14-Pasal 48)

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumberdaya air,pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air .

Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terkoordinasi berbasis wilayah sungai.

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

UU no 7/2004

Konservasi RawaPengembangan Rawa

Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa

Perencanaan

PelaksanaanPemantauan &

Evaluasi

Konservasi rawa dilakukan melalui: a. pelindungan dan pelestarian rawa; b. pengawetan air pada rawa; dan c. pencegahan pencemaran air pada

rawa.

KONSERVASI RAWA (Pasal 16 – Pasal 31)

Pelindungan dan pelestarian rawa :a. pemeliharaan kelangsungan fungsi

rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air;

b. pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budidaya

c. pengaturan sempadan rawa.

rawa dengan fungsi lindung

Menterigubernur

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

a. penetapan sempadan rawa; danb. pengendalian pemanfaatan

sempadan rawa :> pelarangan pemanfaatan> pemantauan & pengawasan

Sempadan Rawa berfungsi sebagai penyangga :a. antara rawa fungsi lindung dengan rawa fungsi

budi daya;b. antara rawa fungsi lindung dengan sungai

dan/atau dengan wilayah pesisir dan/ataudengan ekosistem darat; dan/atau

c. antara rawa fungsi budi daya dengan sungaidan/atau dengan wilayah pesisir dan/ataudengan ekosistem darat.

Dalam hal kawasan hutan dan/atau terdapat gambut : rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dibidang kehutanan dan/atau menteri dibidang perlindungan dan pengelolaan LH

Rawa bergambut dan tidak bergambut

• Pengaturan muka air• Pengaturan sirkulasi

air

Kebutuhan peruntukan pemanfaatan rawa dan karakteristik hidrotopografi.

Tata cara diatur dgn Permen

Rawa lebak

Pengaturan muka air Pengaturan sirkulasiair.

Dilakukan sesuai dgn :a. Kebutuhan peruntukan

pemanfaatan lahanb. Karaktristik

hidrotopografi

Untuk mengurangitingkat kemasaman air

& salinitas

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA

Rawa pasang surut yangbergambut & tdk bergambut

Pemantauan danpengawasan

Menteri, Gubernur

Bupati/walikota

PERMEN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWAFUNGSI BUDIDAYA (Pasal 19 - Pasal 24)

PENGENDALIAN PEMANFAATAN SEMPADAN RAWA (Pasal 26-Pasal 27)

Dilakukan melalui :

a. Pelarangan pemanfaatan sempadan rawa kecuali utk kegiatan tertentu atau bangunan utilitas, dan

b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan sempadan rawa

Kegiatan tertentu pada butir a. meliputi :

a. Kegiatan penelitian

b. Kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau

c. Upaya utk mempertahankan fungsi sempadan

Kegiatan tertentu dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya

Tata cara penetapan sempadan rawa diatur dengan Permen

Konservasi rawa dilakukan melalui: a. pelindungan dan pelestarian rawa; b. pengawetan air pada rawa; dan c. pencegahan pencemaran air pada

rawa.

KONSERVASI RAWA melalui Pengawetan air pada Rawa dan Pencegahan Pencemaran Air (Pasal 28-Pasal 31 )

Pengawetan air pada rawa

Rawa fungsi lindungPerlindungan dan pengamanan kuantitas

sumber daya air beserta ekosistemnya

Pembuatan prasarana yang berfungsisebagai tampungan air

Penghematan penggunaan air

Pengendalian muka air

Pencegahan kehilangan air

Rawa fungsi budidaya :masih alamitelah dikembangkan

PERMEN

Pencegahan pencemaran air pada rawa

Pemantauan kualitas air pada rawa

Identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk rawa

Pelarangan pembuangan sampah ke rawa

Pengaturan tata air

Pengawasan air limbah yang masuk ke rawa

Tata cara diatur lebih lanjut dengan Permen

C

b

PENGEMBANGAN RAWA (Pasal 32 – Pasal 36)

tidak berbasissumber daya air

a. mempertimbangkan karakteristik rawa; b. mempertimbangkan kearifan lokal; danc. memperhatikan aspirasi masyarakat setempat

Pada rawa dengan fungsibudidaya

PengembanganRawa

Bagian dari pengembangan sumber daya air

Pada rawadengan fungsi

lindung

Tidak dapat dilakukan pengembangankecuali untuk kegiatan:a. penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan; dan/ataub. ekowisata.

Melalui pengaturan tata air untuk kegiatan pertanian dan non pertanian

berbasis sumberdaya air

a. menyediakan prasarana pengaturan tata air;

b. melaksanakan operasi danpemeliharaan prasarana pengaturan tata air;

c. melaksanakan rehabilitasi prasarana pengaturan tata air; dan

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan setiap orang, wajib :

Setelah memperoleh persetujuan audit kesiapan O&P dari Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Tata cara audit kesiapan O&P diatur

dgn Permen

PENGEMBANGAN RAWA BERBASIS SDA UNTUK KEGIATAN PERTANIAN (Pasal35)

Dilakukan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Rawa, meliputi : a. Pengembangan jaringan irigasi rawa

b. Pengelolaan jaringan irigasi rawa

c. Pengelolaan air irigasi rawa

d. Partisipasi masyarakat petani

e. Pemberdayaan

f. Pengelolaan aset irigasi rawa

g. Kelembagaan pengelolaan irigasi rawa

h. Koordinasi pengelolaan sistem irigasi rawa

i. Wewenang dan tanggung jawab; dan

j. Pengawasan

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR PADA RAWA (Pasal 37 – Pasal 39)

Pengendalian daya rusak air

Dalam hal daya rusak air mengakibatkan terjadinyakerusakan kualitas tanah, penanggulangan kerusakan

kualitas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pertanian

pengawasan danpemantauan rawa

Rawa yang masih alamiRawa yang telah dikembangkan

pencegahan dayarusak air

a. pengaturantata air; dan

b. sosialisasikepadamasyarakat.

pemulihan akibat daya rusakair

penanggulangandaya rusak airr

kegiatan yang dapat mengurangikerugian ataukerusakan yang lebih besar.

a. penghentian sumberkerusakan dan pembersihanunsur perusak

b. restorasi; dan/atauc. cara lain yang sesuai dengan

perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi.

PERENCANAAN PENGELOLAAN RAWA (Pasal 40-Pasal 44)

a.Rencana kegiatan untukPengelolaan Rawa Lebak

b.Rencana kegiatan untukPengelolaan Rawa Pasang Surut

a.Manfaat dan dampak jangka panjangb.Kebutuhan hidup bagi masyarakatc.Penggunaan teknologi yang ramah lingkungand.Biaya operasi dan pemeliharaan yang rendahe.Ketahanan terhadap perubahan kondisi alamf. Keberlanjutan fungsi rawa

Studi Kelayakan untuk masing-masing fungsi yg tercantum padaRencana Pengelolaan SDA

Program 5 tahunan

Rencana Pengelolaan SDA wilayah sungai

Disusun dan ditetapkan oleh Menteri,gubernur,bupati/walikota sesuai kewenangannya

Pada Rawa gambut dan/atau yang berada dikawasan hutan, program disusun dan ditetapkan setelah berkoordinasi dgn instansi dibidang LH dan/atau kehutanan

Dalam hal Rencana Pengelolaan SDA WS Belum Ditetapkan .......(Pasal 43-Pasal 44)

• Kegiatan pengelolaan Rawa Pasang surut :

didasarkan Rencana Pengelolaan Rawa Pasang Surut yg disusun oleh Menteri berdasarkan KHRPS (Kesatuan Hidrologi Rawa Pasang Surut)

penyusunannya mengikutsertakan gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya

Rencana pengelolaan Rawa pasang surut menjadi masukan bagi penyusunan dan/atau perubahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS yang bersangkutan.

• Kegiatan pengelolaan Rawa Lebak :

didasarkan rencana kegiatan interim

rencana kegiatan interim utk pengelolaan Rawa lebak tidak termasuk untuk kegiatan penyediaan prasarana pengaturan tata air

Ditetapkan Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya setelah memperoleh pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air

RAWA LEBAKRAWA PASANG SURUT

rencanapengelolaanrawa pasangsurut, yang

disusunberdasarkan

kesatuanhidrologi rawapasang surut

Masukan

PENGELOLAAN RAWA (Pasal 43 – Pasal 44)

Pengelolaan Rawa

Konservasi PengembanganPengendalian

Daya Rusak Air

pola dan rencana pengelolaansumberdaya air pada wilayah sungai.

Pengelolaan Rawa dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya , mengacu Pasal 14 ayat (1)

Kesatuan Hidrologi Rawa Pasut(Penjelasan Pasal 43 ayat (2)

Kesatuan Hidrologi Rawa Pasang Surut adalah tata airRawa Pasang Surut yang bersifat mandiri tidakdipengaruhi oleh tata air sumber air lainnya(independent), dan secara fisik dibatasi oleh sungai,anak sungai, laut , dan/atau pemisah topografis.

(Pengertian seperti ini perlu secara eksplisit ditegaskan untuk

menunjukkan bahwa gangguan atau kerusakan lingkungandalam satu bagian dari Kesatuan Hidrologi akan secaralangsung berpengaruh terhadap bagian lain dalam satuKesatuan Hidrologi Rawa pasut tersebut).

DASWatershed

management

LANSKAP RAWA

DELTARiver-to-rivermanagement

Dikawasan rawa pasut berlaku KHRPS, tidak terkait dgn batasan DAS.KHRPS : Kesatuan Hidrologi Rawa Pasang Surut

Delta, dari sungai ke sungai

Dataran banjir, dari sungai ke batas DAS

Kesatuan hidrologi

UPLANDS

Rawa dekat pantai

Rawa Pantai

Batas tegasBatas gradualBatas DAS

Tipe Kesatuan Hydrologi Rawa (pasut)tergantung kondisi batas hidrologi di sungai

Kesatuan Hidrologi Rawa (pasut)Batas DAS tdk nampak di rawa yg lahannya datar. Disini, sungai utama menjadi pembatas hidrologi yg menentukan syarat intervensi hidrolik dirawa. Diantara dua sungai kondisi hydrologi saling terhubung melaluikeberadaan muka air tanah yg tinggi dan permeabiitas tanah yg tinggi. Intervensi disatu tempat secara potensial berpengaruh thd kawasan yg lebih luas dibandingkan bila kasus itu terjadi dikawasan upland.

Kesatuan Hidrologi didefinisikan sbg kawasan diantara dua batas hidrologis yg tetap (sungai, pantai, batas upland) yg merupakan unit independen dari unit yg berbatasan. Konsep ini sama dgn Kesatuan Hidrologi Gambut(Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)

COASTAL

ZONE

ADAPTIVE

MANAGEMENT

ZONE

ADAPTIVE

MANAGEMENT

ZONEDEVELOPMENT ZONE

LEGAL

CONSERVATION

ZONE

PEAT > 3.0 M

(MACRO)-HYDROLOGICAL

UNIT: ‘CONSERVATION’

(MACRO)-HYDROLOGICAL

UNIT: ‘DEVELOPMENT’

SEA MAIN RIVER

Kesatuan Hidrologi Rawa Pasut KalSel

NEXT

MACRO ZONING RAWA PASANG SURUT PROP. KALSEL

NEXT

Kesatuan Hidrologi Rawa Pasut Kalteng

NEXT

MACRO ZONING RAWA PASANG SURUT PROP. KALTENG

NEXT

Kesatuan Hidrologi Rawa Pasut Sumsel

Kesatuan Hidrologi Rawa Pasut Jambi

Kesatuan Hidrologi Rawa Pasut Riau

SISTEM INFORMASI RAWA(Bab IV /Pasal 49 - Pasal 53)

Meliputi informasi tentang :

Rawa

Prasarana dan Sarana

Institusi Pengelola

a. Peta Rawab. Rencana tata ruangc. Hidrometri dan hidrogeologid. Tata guna lahane. Hidrologi dan kualitas airf. Satuan hidrologi Rawa

Pasang Surutg. Ketersediaan dan kondisi

sarana dan prasaranah. Keanekaragaman hayati dan

ekosistemnyai. Kebijakanj. Kelembagaank. Kegiatan sosial, ekonomi

dan budaya

Menteri, gubernur, bupati/walikota menyelenggarakan sistem informasi

rawa sesuai kewenangannya

a. Prasarana pengaturan tata airb. Prasarana transportasi airc. Peralatan sistem informasi

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI RAWA(Pasal 53)

Penyelenggaraan SistemInformasi

Rawa

Perencanaan

Pelaksanaan

PengoperasianPemeliharaan

Evaluasi

Ketentuan lebih lanjut ttg penyelenggaranSistem informasidiatur dgn Permen

PERIZINAN dan PENGAWASAN

(Bab V / Pasal 54 – Pasal 62)

a. pengembangan rawa;

b. pelaksanaan konstruksi untuk utilitasumum pada rawa;

c. pemanfaatan air rawa selain untukkebutuhan pokok sehari-hari dan pertanianrakyat dalam sistem irigasi;

d. pemanfaatan rawa sebagai sumber air;

e. pemanfaatan air rawa dikawasan hutan;

f. pembuangan air limbah ke rawa;

g. pengambilan komoditas tambang di rawa; dan

h. pemanfaatan prasarana pengaturan tata air untuk transportasi.

Setiap orang dan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pada rawa wajib memperoleh izin.

Izin prinsip untukmelakukan studi kelayakan,dan perencanaan teknis prasarana pengaturan tata air;

Izin pelaksanaan konstruksi prasarana pengaturan tataair; dan

Izin pemanfaatan prasarana pengaturan tata air.

Izin prinsip diberikan oleh : Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota(sesuai kewenangan)

Rencana Pengelolaan SDA

Apabila rawa berada dikawasan hutan, diperlukan rekomendasi teknis dari kementerian kehutanan

Utk Rawa dikawasan hutan, perlu izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

IZIN PENGEMBANGAN RAWA(Pasal 54 s/d Pasal 59)

STUDI KELAYAKAN DAN PERENCANAAN TEKNIS UNTUK RAWA LEBAK : Harus mendapatkan persetujuan Menteri,

gubernur, dan bupati/walikota sesuai dgn kewenangannya,

UNTUK RAWA PASANG SURUT : Persetujuan diberikan oleh Menteri

IZIN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA TATA AIR Persetujuan diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai

kewenangannya, berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumberdaya air

IZIN PEMANFAATAN PRASARANA PENGATURAN TATA AIR

Persetujuan diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya, berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumberdaya air

Kewajiban Pemegang Izin(Pasal 61)

a. Melindungi dan memelihara fungsi rawa sebagai sumber daya air

b. Meminimalkan dampak negatif

c. Mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi rawa dari pencemaran

d. Mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada rawa

e. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemerikasaan

(Ketentuan lebih lanjut ttg tata cara pemberian izin diatur dengan Permen )

KEWENANGAN PERIZINAN (Pasal 62)

(1) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumberdaya air, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi tentang perizinan .

(2) Tata cara pengawasan, pemantauan, dan evaluasi tentangperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukansesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(Bab VI/Pasal 63 – Pasal 66)

PemberdayaanMasyarakat

Sosialisasi Konsultasi Publik Partisipasi Masyarakat

MenteriGubernurBupati/

Walikota

PusatInformasi

Pengenalan lingkungan rawa

Kunjungan lapangan Identifikasi masalah Pendampingan &

pelatihan

Utk mendapatkan masukan pada tahap studi kelayakan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, O&P

Dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja & kerjasama pengelolaan rawa

PENDEKATAN DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN RAWA

TURUNAN PERMEN

PERMEN 29/2015 tentang RAWA

PERMENTata cara penetapan rawa

(Pasal 13)

PERMENTata cara penetapansempadan rawa dan

pengendalian pemanfaatan sempadan rawa

(Pasal 27)

PERMENTata cara pengawetan air pada rawa dengan fungsi budi daya

(Pasal 31)

PERMENTata cara audit kesiapan operasi

dan pemeliharaan(Pasal 34)

PERMENTata cara operasi dan

pemeliharaan prasaranapengaturan tata air rawa

(Pasal 487)

PERMENPengawasan, pemantauan,

dan evaluasi perizinan(Pasal 62)

PEDOMANPenyelenggaraan sistem

informasi rawa(Pasal 53)

PERMENTata cara pengenaan sanksi

administratif(Pasal 70)

TURUNAN PP RAWA (KEPMEN)

PP NO. 73 TAHUN 2013 TENTANG RAWA

KEPMENPenyelenggaraan sistem

Informasi Rawa(Pasal 53)

KEPMENPenetapan Rawa

(Pasal 11)

KEPMENPerubahan Fungsi Rawa

(Pasal 12)

KEPMENPenetapan Sempadan Rawa

(Pasal 25 )

KEPMENPenyusunan dan penetapan

program untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Pasal 40 )

KEPMENPenetapan rencana kegiatan interim untuk pengelolaan

rawa lebak (Pasal 44)

KEPMENPerubahan fungsi rawa

(Pasal 12)

KEPMENPenyusunan rencana

pengelolaan rawa pasang surut (Pasal 43 )

Terima Kasih