Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
_
_
KjuoIb
WALIKOTA BANJARMASIN
PROV1NSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJABADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
Menimbang
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannyaPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KotaBanjarmasin, maka perlu mengatur danmerumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerjaBadan Perencanaan, Penelitian dan PengembanganDaerah Kota Banjarmasin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkanPeraturan Walikota Banjarmasin tentang TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan Daerah KotaBanjarmasin.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan
KepniaSJCPD
If
<J
4
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RebublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun2010 Tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan FungsionalPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
^ Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentangPerubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),
J'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia:ri)
<J
<J
Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah KotaBanjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANGTUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADANPERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH KOTA BANJARMASIN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah KotaBanjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaBanjarmasin,
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian DanPengembangan Daerah Kota Banjarmasin,
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah KotaBanjarmasin,
VT W! ^
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris BadanPerencanaan, Penelitian dan Pengembangan DaerahKota Banjarmasin,
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub BidangBadan adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian danSub Bidang Badan Perencanaan, Penelitian danPengembangan Daerah Kota Banjarmasin,
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana TeknisBadan Perencanaan, Penelitian dan PengembanganDaerah Kota Banjarmasin,
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNSBadan Perencanaan, Penelitian Dan PengembanganDaerah Kota Banjarmasin yang diberi hak danwewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenangsesuai bidang keahliannya masing-masing,
11. Perencanaan adalah suatu proses penyusunan>—^ tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan di dalamnya, gunapemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yangada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialdalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangkawaktu tertentu,
12. Penelitian adalah proses pengkajian secara ilmiah yangdilakukan untuk menunjang perencanaanpembangunan Daerah,
13. Pengembangan adalah pengkajian ilmiah lanjutanberdasarkan hasil penelitian yang sudah ada terhadapbidang-bidang kajian ekonomi, sosial budaya, sertafisik dan prasarana, untuk menunjang perumusankebijakan pembangunan Daerah,
u
•Pernc^npsn j
4 i
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah yang selanjutnya disingkat KUA adalahdokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,belanja, dan pembiyaan serta asumsi yangmendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,
15. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPAadalah dokumen yang memuat perubahan asumsidasar kebijakan bidang pendapatan, belanja, danpembiyaan serta asumsi yang mendasarinya untukperiode tahun berjalan,
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yangselanjutnya disingkat PPAS adalah dokumenrancangan program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada PerangkatDaerah untuk setiap program sebagai acuanPgBg^g1811 RKA Perangkat Daerah sebelum
{ K.; '̂/NVjjl J
disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahanyang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah dokumenyang mengakomodasi perubahan asumsi dasarkebijakan APBD yang berdampak pada programprioritas dan patokan batas maksimal anggaran yangdiberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiapprogram sebagai acuan penyusunan RKA PerubahanPerangkat Daerah sebelum disepakati dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah,
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yangselanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalahdokumen perencanaan dan penganggaran yang berisirencana pendapatan, rencana belanja program dankegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaansebagai dasar penyusunan APBD,
19. Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah yang^ selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja danpembiayaan yang digunakan sebagai dasarpelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran,
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yangselanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumenperencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)tahun,
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahyang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumenperencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun,
22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnyadisingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
n-^ untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut denganrencana pembangunan tahunan daerah,
23. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstraadalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)tahun,
24. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renjaadalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)tahun,
25. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PKadalah lembar/dokumen yang berisikan penugasandari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepadapimpinan instansi yang lebih rendah untukmelaksanakan program/kegiatan yang disertai denganindikator kinerja,
4
26. Rencana Kinerja Tahunan ang selanjutnya disingkatRKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang
<J
tingkat atau target kinerja berupa output dan atauoutcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasiuntuk periode 1 (satu) tahun,
27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnyadisingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruangpada wilayah yang merupakan kesatuan geografisbeserta segenap unsur terkait yang batas dansistemnya ditentukan berdasarkan aspekadministratif,
28. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnyadisingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruangWilayah Kawasan secara terperinci yang disusununtuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangkapelaksanaan program-program pembangunan Kota,
29. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yangselanjutnya disingkat RTRKS adalah rencana tataruang Kota yang penataan ruang kawasannyadiprioritaskan karena mempunyai pengaruh yangsangat penting dalam lingkup kota terhadapkepentingan ekonomi, sosial budaya, dan/ataulingkungan,
30. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnyadisingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulisyang dibakukan mengenai berbagai prosespenyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dankapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapadilakukan.
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
^-^ Bagian KesatuBadan
Pasal 2
?.. Ptnji-i
4
Badan mempunyai tugas membantu WaliKota dalammelaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahanpada bidang perencanaan serta penelitian danpengembangan.
Pasal 3
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Badan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaanserta penelitian dan pengembangan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pelaksanaan....I£2K5™LJ^ bidang perencanaan serta penelitian dan
W
<J
pengembangan daerah;
c. penyiapan dan penyusunan KUA, KUPA, PPAS, danPPAS Perubahan;
d. penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
e. penyiapan dan penyusunan RTRW dan RDTRK;
f. penyusunan program dan perumusan kebijakanoperasional penelitian dan pengembangan;
g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
h. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitianlainnya;
i. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasilpenelitian dan pengembangannya;
j. pemeliharaan hasil-hasil penelitian danpengembangannya serta penyusunan statistikperkembangan penelitian dan pengembangannya;
k. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan danpengendalian pembangunan;
1. pelaksanaan kerja sama perencanaan serta penelitiandan pengembangan antar daerah dan antara daerahdengan swasta dalam dan luar negeri;
m. pelaksanaan pengelolaan data dan informasipembangunan;
n. pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renjaw' Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD;
o. Pelaksanaan penyusunan Sistem Inovasi Daerah
p. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaantugas pokok dan fungsi;
q. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsipenunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidangperencanaan serta penelitian dan pengembangan.
r. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan
-;• I'ffl^J.'.-.>:.:. !
4
Pasal 4
Unsur-Unsur Organisasi Badan adalah :
.a. JSeJ^tariatj^'••'•"-''•'-.J I K.p.ii.SKPU
w
b. Bidang Perencanaan Ekonomi:c. Bidang Perencanaan Sosial budaya:d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah :e. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan
Daerah :
f. Bidang Penelitian dan Pengembangang. Kelompok Jabatan fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis.
Bagian KeduaSekretariat
Pasal 5
Sekretariat mempunyai sebagaimana dimaksud dalampasal 4 huruf a tugas pokok mengoordinasikan, membina,
^J mengatur dan mengendalikan penyusunan program.pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaanketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan sertaadministrasi kepegawaian.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,pengaturan, dan pengendalian penyusunan programdan rencana kegiatan Badan;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,[^j pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana
anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunanlaporan pertanggungjawaban keuangan.
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan suratmenyurat, ekspedisi dan kearsipan;
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,pengaturan dan pengendalian urusan rumah tanggadan perlengkapan; dan
e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan,pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasikepegawaian;
k.:7*i, ^?r:
<J
o
Pasal 7
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan;c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Pasal 8
(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksuddalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan program dan rencana,evaluasi serta penyusunan laporan Badan.
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalampasal 7 huruf b mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan rencana anggaran,pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporanpertanggungjawaban keuangan.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimanadimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugaspokok melaksanakan urusan surat menyurat,ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga danperlengkapan serta menyelenggarakan adrninistrasikepegawaian.
Bagian KetigaBidang Perencanaan Ekonomi
Pasal 9
Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 huruf b melaksanakan tugas pokokmenyelenggarakan perumusan kebijakan danpengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunandi bidang Ekonomi.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 9, Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD,RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi;
b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra PerangkatDaerah Bidang Ekonomi;
c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD,RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi;
VT ''*t v% J
u
<J
.aubt a«. Perr
4
d. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD BidangEkonomi;
e. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan denganDPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi;
f. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan denganDPRD terkait APBD Bidang Ekonomi;
g. pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi KegiatanPerangkat Daerah Bidang Ekonomi;
h. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Kegiatan Bidang ekonomi dengan K/L danProv;
i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaankepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
j. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunandaerah Bidang Ekonomi;
k. pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi;
1. pelaksanaan pengelolaan data dan informasiperencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi;
Pasal 11
Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari
a. Sub Bidang Ekonomi Hulu;b. Sub Bidang Ekonomi Hilir.
Pasal 12
(1) Sub Bidang Ekonomi Hulu sebagaimana dimaksuddalam pasal 11 huruf a melaksanakan tugas pokokmelakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusankebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untukurusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,Sumber Daya Alam;
(2) Sub Bidang Ekonomi Hilir sebagaimana dimaksuddalam pasal 11 huruf b melaksanakan tugas pokokmelakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusankebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untukurusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
^
U
u
AASUlT t-\ iV: i'i:'" in
4
Bagian KeempatBidang Perencanaan Sosial Budaya
Pasal 13
Bidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 huruf c melaksanakan tugas pokokmenyelenggarakan perumusan kebijakan danpengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunandi bidang Sosial Budaya.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 13, Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyaifungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD,RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial Budaya;
b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra PerangkatDaerah Bidang Sosial Budaya;
c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD,RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya;
d. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang SosialBudaya;
e. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan denganDPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang SosialBudaya;
f. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan denganDPRD terkait APBD Bidang Sosial Budaya;
g. pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi KegiatanPerangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;
h. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Kegiatan Bidang Sosial Budaya denganK/L dan Prov;
i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaankepada Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;
j. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunandaerah Bidang Sosial Budaya;
k. pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah Bidang SosialBudaya;
M J
<J
u
i K-..tt:l,.'.
4
1. pelaksanaan pengelolaan data dan informasiperencanaan pembangunan daerah Bidang SosialBudaya;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah Bidang SosialBudaya;
Pasal 15
Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari:
a. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;b. Sub Bidang Politik dan Pemerintahan;
c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
Pasal 16
(1) Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kependudukansebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf amelaksanakan tugas pokok melakukan penyiapanbahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan koordinasi untuk urusan Sosial,Kebudayaan, Transmigrasi, Pengendalian Pendudukdan KB, dan Administrasi Kependudukan danPencatatan sipil.
(2) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan sebagaimanadimaksud dalam pasal 16 huruf b melaksanakan tugaspokok melakukan penyiapan bahan perencanaan,perumusan kebijakan teknis, pembinaan dankoordinasi untuk urusan Trantibum Linmas,Persandian, Kecamatan, Pemberdayaan Masyarakat,Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan.
(3) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakatsebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf cmelaksanakan tugas pokok melakukan penyiapanbahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan koordinasi untuk urusan Kesehatan,Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Tenaga Kerja,Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
n
O
U
Bagian KelimaBidang Perencanaan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
Pasal 17
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan PengembanganWilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf dmelaksanakan tugas pokok menyelenggarakan perumusankebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaanpembangunan di Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah.
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 17, Bidang Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD,RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah;
b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra PerangkatDaerah Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD,RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
d. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
e. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan denganDPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
f. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan denganDPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah;
g. pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi KegiatanPerangkat Daerah Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah;
h. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Kegiatan Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah dengan K/L dan Prov;
i. pengkoordinasian Pembinaan teknis perencanaankepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah;
i/*r
u
j. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunandaerah Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
k. pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
1. pelaksanaan pengelolaan data dan informasiperencanaan pembangunan daerah BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
Pasal 19
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan PengembanganWilayah terdiri dari:
a. Sub Bidang Infrastruktur, Tata Ruang danPerhubungan;
b. Sub Bidang Perumahan, Pemukiman, LingkunganHidup dan Pertanahan.
Pasal 20
(1) Sub Bidang Infrastruktur, Tata Ruang danPerhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19huruf a melaksanakan tugas pokok melakukanpenyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakanteknis, pembinaan dan koordinasi untuk urusan
[^J Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan,Kominfo dan Statisuk.
(2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman LingkunganHidup dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalampasal 19 huruf b melaksanakan tugas pokokmelakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusankebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untukurusan Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidupdan Pertanahan.
Bagian KeenamBidang Analisis Data dan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pasal 21
Bidang Analisis Data dan Perencanaan PembangunanDaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf emelaksanakan tugas pokok mengoordinasikan,
.Peru,-
4 \Sft
^J
u
r
4
melaksanakan, melakukan pengumpulan, pengolahan,dan analisis data pembangunan serta pengendalian danevaluasi kebijakan perencanaan daerah.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 21, Bidang Analisis Data dan PerencanaanPembangunan Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang analisis data,pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunandaerah, pengendalian dan evaluasi kebijakanperencanaan, serta program pembangunan lainnya;
b. penyusunan rencana pembangunan, melakukanpengumpulan, pengolahan, dan analisis datapembangunan dalam rangka mengevaluasikeberhasilan program dan kegiata-kegiatanpembangunan.
c. penyusunan rencana Bidang Analisis Data danPerencanaan Pembangunan Daerah;
d. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJPD,RPJMD, dan RKPD
e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD,RPJMD, RKPD
f. penyiapan bahan pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD
g. penyiapan bahan pelaksanaan Kesepakatan denganDPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD
h. penyiapan bahan pelaksanaan Kesepakatan denganDPRD terkait APBD
i. penyiapan bahan pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga dan atauProvinsi di Kota;
j. pengoordinasian, pengelolaan, dan pelayanan data daninformasi perencanaan daerah;
k. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaanperencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD,RPJMD, RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah,dan Renja Organisasi Perangkat Daerah;
1. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisisdata hasil pelaksanaan pembangunan;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
- J
<J
rangka pengendalian dan evaluasi perencanaanpembangunan;
Pasal 23
Bidang Analisis Data dan Perencanaan PembangunanDaerah terdiri dari:
a. Sub Bidang Data dan Perencanaan;
b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
Pasal 24
(1) Sub Bidang Data dan Perencanaan sebagaimanadimaksud dalam pasal 23 huruf a melaksanakan tugaspokok melakukan penyiapan bahan perencanaan,perumusan kebijakan teknis, pembinaan dankoordinasi terkait Data dan Perencanaan Daerah.
(2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 23 huruf b melaksanakan tugaspokok melakukan penyiapan bahan perencanaan,perumusan kebijakan teknis, pembinaan dankoordinasi terkait Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan Daerah.
Bagian KetujuhBidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 25
Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimanaw' dimaksud dalam pasal 4 huruf f melaksanakan tugas
pokok penelitian dan pengembangan dalam rangkaperencanaan pembangunan daerah.
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25, Bidang Penelitian dan Pengembanganmempunyai fungsi:
-i..i.r. •>.
4
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencanadan program kelitbangan di daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan didaerah sesuai bidang tugasnya;
c. pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasidan kebijakan yang akan disampaikan kepada WaliKota dan Perangkat Daerah di lingkungan Kota
Hf
o
Banjarmasin;
d. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatanpenelitian dan pengembangan di daerah;
e. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan,penetapan tujuan dan pengembangan desain programdan kegiatan kelitbangan;
f. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasiprogram dan kegiatan kelitbangan;
g. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatankelitbangan pemerintah Daerah;
h. mengoordinasikan pemberian penguatan sistem inovasidaerah ;
i. pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan,ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasaranaserta sumber daya manusia kelitbangan;
j. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsionalpeneliti dan perekayasa;
k. pengoordinasian pendayagunaan pejabat fungsionalpeneliti dan perekayasa;
1. pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenagakelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi,pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengankebutuhan dan kemampuan organisasi;
m. pengoordinasian penyusunan laporan kegiatankelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan,pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian)
^w sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepadaWali Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan KotaBanjarmasin;
o. pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sisteminovasi daerah di Kota Banjarmasin;
p. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasidan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerahdi Kota Banjarmasin;
q. pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasidaerah;
r. pengoordinasian pemberdayaan organisasikemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatansistem inovasi daerah;
4•;.?d
^J
s. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau keijasamakegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian danpengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbangpemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta ;
t. pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasilkelitbangan di Daerah.
Pasal 27
Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Sub Bidang inovasi dan Teknologi
Pasal 28
(1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimanadimaksud dalam pasal 27 huruf a melaksanakan tugaspokok melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaankegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosialdan budaya, meliputi aspek-aspek sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,dan pariwisata serta penyelenggaraan pemerintahan,meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah,pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan,aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasibirokrasi, ketertiban dan ketentraman umum danperlindungan masyarakat
\^ (2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimanadimaksud dalam pasal 27 huruf b melaksanakan tugaspokok melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaankegiatan penelitian dan pengembangan di bidangekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal,koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian,perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah sertapengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputiaspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan,perumahan dan kawasan permukiman, penataanruang, dan pertanahan, serta komunikasi daninformatika;
(3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimanadimaksud dalam pasal 27 huruf c melaksanakan tugaspokok melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaankegiatan penelitian dan pengembangan di bidangperekayasaan teknologi dan inovasi, kegiatan uji coba
iR i
VK
<J
o
dan penerapan rancang bangun/model replikasi daninvensi difusi inovasi dan penerapan teknologi sertametode penyelenggaraan pemerintahan daerah yangbersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasidan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasiHak Kekayaan Intelektual.
Bagian KedelapanKelompok Jabatan Fungsional
Pasal 29
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlahtenaga fungsional yang terbagi dalam berbagaikelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senioryang ditempatkan oleh Kepala Badan.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebankerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.
Bagian KesembilanUnit Pelaksana Teknis
Pasal 30
(1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkankebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai denganPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unitorganisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkunganBadan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dansinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupunantar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luarBadan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
^J
^J
Pasal 32
(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badanbertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikanbawahannya masing-masing dan memberi bimbinganserta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti danmematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepadaatasan masing-masing dan menyampaikan laporanberkala tepat pada waktunya.
(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasibawahannya masing-masing dan bila terjadipenyimpangan agar mengambil langkah-langkah yangdiperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unitorganisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakansebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut danuntuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
Pasal 33
Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Walikotasecara berkala melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 34
(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara,maka Sekretaris Badan sebagai pejabat yangmenjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) KepalaBadan.
(2) Jika Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangansementara, maka ditunjuk salah seorang KepalaBidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) denganmemperhatikan senioritas.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semuaketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsidan tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian DanPengembangan Daerah Kota Banjarmasin dinyatakandicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 36
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasinpada tanggal
WALIKOTA BANJARMASIN,^
wo
i/?5 IBNU SINA
~
Diundangkan di Banjarmasinpada tanggal
\/§ SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
H. HAMLI KURSANI.
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR
Kjuii!a r\
L4i
KE
LO
MP
OK
JAB
AT
AN
FU
NG
SIO
NA
L
1
BID
AN
G
PE
RE
NC
AN
AA
N
EK
ON
OM
I
SU
BB
IDA
NG
EK
ON
OM
IHU
LU
SU
BB
IDA
NG
EK
ON
OM
IH
ILIR
"1
(I
BA
GA
NS
US
UN
AN
OR
GA
NIS
AS
IB
AD
AN
PE
RE
NC
AN
AA
N,
PE
NE
LIT
IAN
DA
NP
EN
GE
MB
AN
GA
ND
AE
RA
H
KO
TA
BA
NJA
RM
AS
IN
LA
MP
IRA
N
PE
RA
TU
RA
NW
AL
IKO
TA
BA
NJA
RM
AS
IN
NO
MO
R"
TA
HU
N2
01
6
TE
NT
AN
G
TU
GA
SP
OK
OK
,F
UN
GS
ID
AN
TA
TA
KE
RJA
BA
DA
NP
ER
EN
CA
NA
AN
,P
EN
EL
ITIA
ND
AN
PE
NG
EM
BA
NG
AN
DA
ER
AH
KO
TA
BA
NJA
RM
AS
IN
BA
DA
NP
ER
EN
CA
NA
AN
,P
EN
EL
ITIA
ND
AN
PE
NG
EM
BA
NG
AN
DA
ER
AH
SE
KR
ET
AR
IAT
SU
0B
AG
IAN
PE
RE
NC
AN
AA
NS
UB
BA
GIA
N
KE
UA
NG
AN
SU
BB
AG
IAN
UM
UM
DA
NK
EP
EG
AW
AIA
N
BID
AN
G
PE
RE
NC
AN
AA
N
SO
SIA
LD
AN
BU
DA
YA
SU
BB
IDA
NG
SO
SIA
L,
BU
DA
YA
DA
NK
EP
EN
DU
DU
KA
N
SU
BB
IDA
NG
PO
LIT
IKD
AN
PE
ME
RIN
TA
HA
N
SU
BB
IDA
NG
PEM
BA
NG
UN
AN
MA
NU
SIA
]D
AN
MA
SY
AR
AK
AT
BID
AN
GP
ER
EN
CA
NA
AN
INF
RA
ST
RU
KT
UR
DA
NP
EN
GE
MB
AN
GA
NW
ILA
YA
H
SU
BB
IDA
NG
INF
RA
ST
RU
KT
UR
TA
TA
RU
AG
DA
N
PE
RH
UB
UN
GA
N
gl'
HB
IDA
NO
PK
KU
MA
IIA
N,
PE
RM
UK
IMA
NU
NO
KU
NO
AN
HID
UP
DA
NI'
KN
TA
NA
IIA
N
Kep
::
pd
v%
BID
AN
GA
NA
US
ISD
AT
AD
AN
PE
RE
NC
AN
AA
NP
EM
BA
NG
UN
AN
DA
ER
AH
SU
BB
IDA
NG
DA
TA
DA
NP
ER
EN
CA
NA
AN
SU
BB
IDA
NG
PE
NG
EN
DA
LIA
ND
AN
EV
AL
UA
SI
BID
AN
GP
2N
EL
ITIA
ND
AN
PE
NG
EM
BA
NG
AN
SU
BB
IDA
NG
SO
SIA
LD
AN
PE
ME
RIN
TA
HA
N
SU
BB
IDA
NG
EK
ON
OM
ID
AN
PE
MB
AN
GU
NA
N
SU
BB
IDA
NG
INO
VA
SI
DA
NT
EK
NO
LO
GI
WA
LIK
OT
AB
AN
JAR
MA
SIN
,£
rf\I
BWU
SIN
A
~
«
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM
Nomor : 188. 45/^80 /KUM Banjarmasin, <2-'z- November 2016
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat
Kepada
Dari
Tentang
Catatan
Lampiran
Untuk mohon tanda tangan atas
op
IT
Disposisi Pimpinan :
Lfc
10 •
ASISTEN PEMERINTAHAN
J^Uc.J^ /St^^ZI
Bapak Walikota Banjarmasin
Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH KOTA BANJARMASIN
: Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi SetdakoBanjarmasin.
1 (satu) berkas
: PERATURAN WALIKOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MHPembina
NIP. 19691013 200003 1 004
SEKRETARIS DAERAHWALIKOTA/
WAKIL WALIKOTA
fct^,f#
A
dp:
JALAN RE. MARTADINATA NO. 1 TELEPON 52546,54934,68142-68145FACS (0511) 533933 KOTAK POS 79 BANJARMASIN 70111