Upload
vudang
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan
fungsi Dinas Pertanian;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Dinas Pertanian Kota Semarang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,
Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 2 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
18);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).
MEMUTUSKAN :
Menetapan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Semarang.
b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
c. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
d. Walikota adalah Walikota Semarang.
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Semarang.
g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pertanian Kota Semarang.
i. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan
dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah.
- 3 -
k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.
l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung
kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.
BAB II
ORGANISASI
Pasal 2
Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
Kepala Dinas ;
Sekretariat, terdiri dari :
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
Sub Bagian Keuangan; dan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
Bidang Peternakan, terdiri dari :
Seksi Produksi Peternakan;
Seksi Agroindustri Peternakan; dan
Seksi Kesehatan Hewan.
Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan; dan
Seksi Pelestarian dan Konservasi.
Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya, terdiri dari :
Seksi Tata Penyuluhan;
Seksi Kelembagaan; dan
Seksi Pengembangan Sumber Daya.
Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
UPTD Balai Benih Pertanian; dan
UPTD Klinik Hewan.
Kelompok Jabatan Fungsional
- 4 -
BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 3
Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian
mempunyai fungsi :
perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang
Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan
Pengembangnan Sumber Daya;
penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pertanian;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pertanian;
pelaksanaan kebijakan operasional dan kajian teknis pemberian perijinan di bidang
pertanian;
pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau
non perijinan di bidang pertanian;
pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terhadap UPTD;
penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pertanian;
pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian; dan
penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5
Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasian,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang
Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya.
- 5 -
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai
fungsi :
penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang
keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian;
penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan
evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian;
pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Kesekretariat, Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan
Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya;
pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariat, Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan
Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya;
penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Pertanian;
penyusunan laporan kinerja program Dinas Pertanian;
pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja program di bidang
Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang
Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber
Daya;
pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang
Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang
Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber
Daya;
pengkoordinasasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
penghimpunan data dan informasi Dinas Pertanian;
pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
Kesekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang
Perkebunan dan Kehutanan serta Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber
Daya;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariat, Bidang Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan serta
Bidang Penyuluhan dan Pengembangnan Sumber Daya;
penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 8
Sekretariat, terdiri dari :
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
Sub Bagian Keuangan; dan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
- 6 -
Pasal 9
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
perencanaan dan evaluasi;
c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan
evaluasi;
d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Dinas Pertanian;
e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Dinas Pertanian;
f. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Dinas Pertanian;
g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pertanian;
h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi;
i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
perencanaan dan evaluasi;
j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan
evaluasi;
k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan
Evaluasi;
l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan
Evaluasi; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
keuangan;
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran Dinas Pertanian;
menyiapkan bahan verifikasi laporan anggaran Dinas Pertanian;
menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran;
menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran Dinas Pertanian;
menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi di bidang keuangan;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
keuangan;
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11
- 7 -
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
umum dan kepegawaian;
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas,
dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana
kantor;
menyiapkan bahan dan penghimpunan peraturan perundangan bidang Pertanian;
menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Dinas Pertanian;
menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
umum dan kepegawaian;
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 12
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di
bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan
hortikultura serta bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Bidang Tanaman Pangan dan
Holtikultura mempunyai fungsi :
penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan dan
hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang
perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang produksi tanaman
pangan dan hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta
bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura,
bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perlindungan tanaman
pangan dan hortikultura;
pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan peningkatan di bidang produksi tanaman
pangan dan hortikultura, agroindustri tanaman pangan dan hortikultura, perlindungan
tanaman pangan dan hortikultura;
- 8 -
pelaksanaan kajian tehnis perijinan atau rekomendasi di bidang produksi tanaman pangan
dan hortikultura, agroindustri tanaman pangan dan hortikultura, perlindungan tanaman
pangan dan hortikultura;
pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang produksi tanaman pangan dan
hortikultura, agroindustri tanaman pangan dan hortikultura, perlindungan tanaman
pangan dan hortikultura di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang
agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perlindungan tanaman
pangan dan hortikultura;
pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang produksi
tanaman pangan dan hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura
serta bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi tanaman pangan dan
hortikultura, bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura serta bidang
perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
penyusunan laporan kinerja program Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 14
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Tanaman Pangan dan Holtikultura.
Pasal 15
Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas .:
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan dan
hortikultura;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
produksi tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang produksi tanaman
pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis Lahan Pertanian, Air Irigasi, Pemakaian
pupuk, benih, Teknis budidaya, usaha tani produksi;
menyiapkan bahan dan menghimpun bahan inventarisasi dan pengkajian data peta
pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi produksi dan pengendalian lahan
pertanian;
menyiapkan bahan penyebarluasan data dan informasi peta pengembangan, rehabilitasi,
konservasi, optimasi produksi dan pengendalian lahan pertanian;
menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Tata Ruang dan Tata Guna
Lahan, Pengaturan Kawasan Pertanian terpadu, Sentra komoditas Pertanian,Sasaran
areal tanam, luas baku lahan pertanian, pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi,
konservasi air irigasi, benih, teknis budidaya, usaha tani produksi;
menyiapkan bahan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- 9 -
menyiapkan bahan penetapan kebijakan alat dan mesin pertanian dibidang produksi
tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian
dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian dibidang produksi
tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian dibidang produksi
tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian sesuai
standar dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin pengadaan dan peredaran alat dan mesin
pertanian dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian
sesuai kebutuhan lokalita dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian
dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin
pertanian dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat
usaha tani;
menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan
irigasi Tersier dan Kwarter;
menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air
irigasi;
menyiapkan bahan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi Tersier dan Kwarter;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk
usaha tani;
menyiapkan bahan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk;
menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
menyiapkan bahan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
menyiapkan bahan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang produksi tanaman pangan dan
hortikultura;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
produksi tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi tanaman pangan
dan hortikultura;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Produksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang
tugasnya.
Pasal 16
- 10 -
Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang agroindustri tanaman
pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
agroindustri tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang agroindustri tanaman
pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan penetapan kebijakan alat dan mesin pertanian di bidang agroindustri
tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di
bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian dibidang agroindustri
tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian di bidang
agroindustri tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian sesuai
standar dibidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin pengadaan dan peredaran alat dan mesin
pertanian di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian
sesuai kebutuhan lokalita di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian di
bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin
pertanian di bidang agroindustri tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber
pembiayaan/kredit agribisnis;
menyiapkan bahan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
menyiapkan bahan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit;
menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan
hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil
tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan
hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit
penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan;
menyiapkan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca
panen dan dan pengolahan hasil;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan
hasil wilayah kota;
menyiapkan bahan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- 11 -
menyiapkan bahan penyebarluasan informasi pasar (komoditas tanaman pangan dan
hortikultura);
menyiapkan bahan pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan pengembangan sarana usaha;
menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan)
penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil
tanaman pangan wilayah kota;
bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan
hortikultura;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang agroindustri tanaman pangan
dan holtikultura;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
agroindustri tanaman pangan dan holtikultura;
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang agroindustri tanaman
pangan dan holtikultura;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Agroindustri Tanaman
Pangan dan Holtikultura;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Agroindustri Tanaman
Pangan dan Holtikultura; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 17
Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan
dan hortikultura;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan tanaman
pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penggunaan pestisida;
menyiapkan bahan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
menyiapkan bahan bimbingan penyediaan , penyaluran dan penggunaan pestisida;
menyiapkan bahan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar mutu pestisida;
menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak
kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim;
menyiapkan bahan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim;
menyiapkan bahan penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) dan fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
menyiapkan bahan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim;
- 12 -
menyiapkan bahan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian
tanaman;
menyiapkan bahan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan fenomena iklim;
menyiapkan bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit
tanaman;
menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi
lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan
dan hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi
(pemusnahan total) dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program
pemerintah;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan tanaman pangan
dan hortikultura;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman
pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima
Bidang Peternakan
Pasal 18
Bidang Peternakan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang produksi peternakan, bidang
agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan.
Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Peternakan
mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan, bidang
agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan;
b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang produksi
peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang produksi peternakan, bidang agroindustri
peternakan, serta bidang kesehatan hewan;
d. pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan peningkatan di bidang produksi peternakan,
bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan;
e. pelaksanaan kajian teknis perijinan/rekomendasi di bidang produksi peternakan, bidang
agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan;
- 13 -
f. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang produksi peternakan, bidang
agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan;
g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang produksi
peternakan, bidang agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan, bidang
agroindustri peternakan, serta bidang kesehatan hewan;
i. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Peternakan;
j. penyusunan laporan kinerja program Bidang Peternakan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
Pasal 20
Bidang Peternakan, terdiri dari :
Seksi Produksi Peternakan;
Seksi Agroindustri Peternakan; dan
Seksi Kesehatan Hewan.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Peternakan.
Pasal 21
Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi
peternakan;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di
bidang produksi peternakan;
c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang produksi
peternakan;
d. menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan;
e. menyiapkan bahan penetapan peta potensi peternakan;
f. menyiapkan bahan pengembangan lahan hijauan pakan ternak;
g. menyiapkan bahan usulan penetapan padang penggembalaan ternak;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin peternakan;
i. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin
peternakan;
j. menyiapkan bahan pengawasan dan penerapan standar mutu alat dan mesin
peternakan;
k. menyiapkan bahan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat
dan mesin peternakan;
l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin
peternakan;
m. menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin
peternakan;
n. menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin
peternakan;
- 14 -
o. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin
peternakan;
p. menyiapkan bahan pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan;
q. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi
tepat guna bidang peternakan;
r. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi
peternakan;
s. menyiapkan bahan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakanan, kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet);
t. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan
pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
u. menyiapkan bahan penerapan kebijakan pakan ternak;
v. menyiapkan bahan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
w. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
x. menyiapkan bahan bimbingan standar mutu pakan ternak;
y. menyiapkan bahan pengawasan mutu pakan ternak;
z. menyiapkan bahan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
menyiapkan bahan penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
menyiapkan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi;
menyiapkan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat;
menyiapkan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan
pelengkap pengganti (additive and supplement);
menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi;
menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat;
menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and
supplement);
menyiapkan bahan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;
menyiapkan bahan bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak;
menyiapkan bahan bimbingan seleksi ternak bibit;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah;
menyiapkan bahan bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit;
menyiapkan bahan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
menyiapkan bahan pengawasan peredaran bibit/benih ternak;
menyiapkan bahan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak;
menyiapkan bahan penetapan penggunaan bibit unggul;
menyiapkan bahan bimbingan pelestarian plasma nutfah;
menyiapkan bahan pengadaan /produksi dan pengawasan semen beku;
menyiapkan bahan pelaksanaan inseminasi buatan;
menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh
masyarakat;
menyiapkan bahan produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik);
menyiapkan bahan bimbingan produksi semen beku lokal (lokal spesifik);
- 15 -
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar-standar teknis sertifikasi perbibitan
meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metoda;
menyiapkan bahan bimbingan peredaran mutu bibit;
menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh
swasta;
menyiapkan bahan pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan;
menyiapkan bahan bimbingan kastrasi ternak non bibit;
menyiapkan bahan bimbingan perijinan produksi ternak bibit;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih
mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah;
menyiapkan bahan pengadaan dan pengawasan bibit ternak;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta;
menyiapkan bahan bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek;
menyiapkan bahan bimbingan pemantauan produkai semen beku ternak lokal (lokal
spesifik) negeri;
menyiapkan bahan bimbingan pengadaan produksi semen beku ternak produksi dalam
negeri;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi
(definisikan);
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak
betina produktif;
menyiapkan bahan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan;
menyiapkan bahan pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
menyiapkan bahan pemantauan lalu lintas ternak;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan
peternakan;
menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan
redistribusi ternak;
menyiapkan bahan Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak;
menyiapkan bahan Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi calon penggaduh;
menyiapkan bahan Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
menyiapkan bahan Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
menyiapkan bahan Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
menyiapkan bahan Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan
pengembangan ternak;
menyiapkan bahan Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang produksi peternakan;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
produksi peternakan;
- 16 -
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Produksi Peternakan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Produksi Peternakan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Pasal 22
Seksi Agroindustri Peternakan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang agroindustri
peternakan;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
Agroindustri Peternakan;
c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Agroindustri
Peternakan;
d. menyiapkan bahan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
e. menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga
keuangan perbankan dan non perbankan;
f. menyiapkan bahan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber
pembiayaan/kredit agribisnis;
g. menyiapkan bahan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
h. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan
pengendalian kredit;
i. menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal
hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
j. menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan
produk hewani non pangan;
k. menyiapkan bahan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk;
l. menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi usaha budidaya peternakan;
m. menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi rumah sakit hewan/pasar
hewan;
n. menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi praktek dokter hewan;
o. menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi laboratorium keswan dan
laboratorium kesmavet;
p. menyiapkan bahan pendaftaran usaha peternakan;
q. menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi usaha RPH/RPU;
r. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha peternakan;
s. menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi pengadaan dan peredaran alat
dan mesin peternakan dan keswan;
t. menyiapkan bahan pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai
standar;
u. menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi usaha obat hewan di tingkat
depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop;
v. menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin usaha budidaya hewan kesayangan kota;
w. menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin usaha alat angkutan/transportasi produk
peternakan;
- 17 -
x. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama usaha
peternakan;
y. menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar standar teknis, standar mutu dan
pengolahan hasil peternakan;
z. menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu
produk peternakan dan hasil bahan asal hewan;
menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan bahan asal hewan;
menyiapkan bahan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit
penyimpanan hasil bahan asal hewan;
menyiapkan bahan promosi komoditas peternakan;
menyiapkan bahan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan
pencapaian pola kerjasama usaha tani;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan
mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
menyiapkan bahan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan
keswan;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan
hasil peternakan;
menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha;
menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan)
penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil
peternakan;
menyiapkan bahan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil
peternakan;
menyiapkan bahan penghitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit
penyimpanan dan kemasan hasil peternakan;
menyiapkan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca
panen dan pengolahan hasil peternakan;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan
hasil peternakan wilayah Kota;
menyiapkan bahan bimbingan pemasaran hasil peternakan;
menyiapkan bahan promosi komoditas peternakan;
menyiapkan bahan penyebarluasam informasi pasar;
menyiapkan bahan bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) Menyiapkan
bahan penyajian data dan informasi di bidang Agroindustri Peternakan;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
agroindustri peternakan;
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang agroindustri peternakan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Agroindustri Peternakan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Agroindustri Peternakan;
dan
- 18 -
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Pasal 23
Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
kesehatan hewan;
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin kesehatan hewan dan kesmavet;
menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan hewan
dan kesmavet;
menyiapkan bahan pengawasan dan penerapan standar mutu alat dan mesin kesehatan
hewan dan kesmavet;
menyiapkan bahan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan
mesin kesehatan hewan dan kesmavet;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin kesehatan
hewan dan kesmavet;
menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin kesehatan
hewan dan kesmavet;
menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin kesehatan
hewan dan kesmavet;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin
kesehatan hewan dan kesmavet;
menyiapkan bahan penerapan teknologi baru dibidang kesehatan hewan dan kesmavet;
menyiapkan bahan pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna
bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi kesehatan
hewan dan kesmavet;
menyiapkan bahan penerapan kebijakan obat hewan;
menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
menyiapkan bahan penerapan standar mutu obat hewan;
menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan
tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
menyiapkan bahan bimbingan pemakaian obat hewan ditingkat peternak;
menyiapkan bahan pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat
hewan;
menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah atas pengujian
mutu dan sertifikasi obat hewan;
menyiapkan bahan bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan perijinan bidang obat hewan;
menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat
hewan;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari
residu obat hewan (daging, telur, dan susu);
- 19 -
menyiapkan bahan bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera
dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan;
menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan / Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI);
menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan
hewan;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada produsen
dan tempat penjajaan Pangan Asal Hewan (PAH);
menyiapkan bahan monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha
PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan kesejahteraan hewan;
menyiapkan bahan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit unit
pelayanan keswan;
menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional
pasar hewan dan unit unit pelayanan keswan;
menyiapkan bahan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
menyiapkan bahan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan,
kesmavet serta kesejahteraan hewan;
menyiapkan bahan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
menyiapkan bahan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan
laboratorium kesmavet;
menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan, pencegahan dan penanggulangan wabah dan
penyakit hewan menular;
menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota;
menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan,
bahan asal hewan dari /ke wilayah Indonesia antar provinsi;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan
dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelaksana peternakan
terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanaan keswan;
menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek
dokter hewan mandiri, klinik hewan);
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan
penanggulangan penyakit hewan;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
menyiapkan bahan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga lembaga maupun
perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;
menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH
tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha
susu;
menyiapkan bahan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata
niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
- 20 -
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP);
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit
individual/menular yang mewabah;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang
menular yang mewabah;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
menyiapkan bahan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan
parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular
skala kota;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan,
kesmavet serta kesejahteraan hewan;
menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
menyiapkan bahan sertifikasi keswan yang keluar/masuk di wilayah kota;
menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan medik dan paramedik veteriner di kota;
menyiapkan bahan pelaporan pelayanan medik dan paramedik veteriner dalam pencegahan
dan penanggulangan penyakit hewan menular maupun non menular , penyakit
individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan
reproduksi;
menyiapkan bahan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan
parasit, bakteri, virus, dan penyakit hewan lainnya;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan
hewan;
menyiapkan bahan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
menyiapkan bahan pemberian surat keterangan asal dan kesehatan bahan asal ternak serta
hasil bahan asal ternak;
menyiapkan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
menyiapkan bahan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan;
menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi
lingkungan usaha peternakan;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan hewan;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
kesehatan hewan;
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kesehatan Hewan; dan
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Perkebunan dan Kehutanan
Pasal 24
- 21 -
Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang produksi
perkebunan dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang
pelestarian dan konservasi.
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perkebunan dan
Kehutanan mempunyai fungsi :
penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi perkebunan dan
kehutanan, agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta pelestarian dan konserv di
bidang produksi perkebunan dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan
kehutanan, serta bidang pelestarian dan konservasi;
penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang produksi perkebunan
dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian
dan konservasi;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang produksi perkebunan dan kehutanan, bidang
agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian dan konservasi;
pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan peningkatan di bidang produksi perkebunan
dan kehutanan, agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta pelestarian dan konservasi;
pelaksanaan kajian teknis perijinan/rekomendasi di bidang produksi perkebunan dan
kehutanan, agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta pelestarian dan konservasi;
pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang produksi perkebunan dan kehutanan,
bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian dan konservasi;
pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang produksi
perkebunan dan kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang
pelestarian dan konservasi;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perkebunan dan
kehutanan, bidang agroindustri perkebunan dan kehutanan, serta bidang pelestarian dan
konservasi;
penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perkebunan dan Kehutanan;
penyusunan laporan kinerja program Bidang Perkebunan dan Kehutanan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan; dan
Seksi Pelestarian dan Konservasi.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perkebunan dan Kehutanan.
Pasal 27
Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas :
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perkebunan
dan kehutanan;
- 22 -
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
produksi perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang produksi perkebunan dan
kehutanan;
menyiapkan bahan penetapan kebutuhan dan pengembangan, rehabilitasi lahan perkebunan
tingkat kota;
menyiapkan bahan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan
pengendalian lahan perkebunan;
menyiapkan bahan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian
lahan perkebunan;
menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;
menyiapkan bahan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan;
menyiapkan bahan pengembangan lahan perkebunan;
menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu;
menyiapkan bahan penetapan sentra komoditas perkebunan;
menyiapkan bahan penetapan sasaran areal tanam;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan;
menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan;
menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
menyiapkan bahan pemantauan benih impor;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan;
menyiapkan bahan pengaturan penggunaan benih perkebunan;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan
benih perkebunan;
menyiapkan bahan bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana,
tenaga dan metode;
menyiapkan bahan pemberian ijin produksi benih perkebunan;
menyiapkan bahan pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
menyiapkan bahan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan;
menyiapkan bahan bimbingan dan distribusi pohon induk;
menyiapkan bahan penetapan sentra produksi benih perkebunan;
menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
menyiapkan bahan penyelenggaraan dan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung
dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS);
menyiapkan bahan pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, kawasan pelestarian
alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
- 23 -
menyiapkan bahan pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan
pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi
wilayah pengelolaan hutan;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang
unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah
unit KPHP;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek
unit KPHP;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja dua puluh tahunan unit
usaha pemanfaatan hutan produksi;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit usaha
pemanfaatan hutan produksi;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja tahunan (jangka pendek)
unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan
penataan batas luar areal unit pemanfaatan hutan produksi dalam kota;
menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya
genetik, pembinaan penggunaan benih / bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih
dan mutu benih / bibit tanaman hutan;
menyiapkan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat
kota dan pemberian perijinan penelitian pada hutan pruduksi serta hutan lindung yang
tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kota;
menyiapkan bahan penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
skala kota;
menyiapkan bahan pemanfaatan sumber sumber air untuk perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan dan
kehutanan;
menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan dan
kehutanan;
menyiapkan bahan pengembangan sumber sumber air untuk perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan
untuk perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan dan
kehutanan;
menyiapkan bahan bimbingan penggunaan pupuk;
menyiapkan bahan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk;
menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
menyiapkan bahan bimbingan Penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
menyiapkan bahan pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan
pupuk;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
menyiapkan bahan pengembangan sumber sumber air untuk perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang produksi perkebunan dan
kehutanan;
- 24 -
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
produksi perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Produksi Perkebunan dan
Kehutanan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Produksi Perkebunan dan
Kehutanan; dan
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 28
Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas :
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang agroindustri
perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
agroindustri perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang agroindustri perkebunan
dan kehutanan;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan;
menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan;
menyiapkan bahan pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar;
menyiapkan bahan penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
menyiapkan bahan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;
menyiapkan bahan pemberian ijin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
menyiapkan bahan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan
sesuai kebutuhan lokalita;
menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin
perkebunan;
menyiapkan bahan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber
pembiayaan/kredit perkebunan;
menyiapkan bahan bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan;
menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
menyiapkan bahan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit;
menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin usaha perkebunan;
menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan ijin usaha perkebunan;
menyiapkan bahan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil
perkebunan;
menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan;
menyiapkan bahan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit
penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah;
menyiapkan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca
panen dan dan pengolahan hasil;
- 25 -
menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan
hasil wilayah Kota;
menyiapkan bahan bimbingan pemasaran hasil perkebunan;
menyiapkan bahan promosi komoditas perkebunan;
menyiapkan bahan penyebarluasam informasi pasar;
menyiapkan bahan pengawasan harga komoditas;
menyiapkan bahan bimbingan pengembangan sarana usaha;
menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan)
penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil
perkebunan;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh
tahunan (jangka panjang) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan
(jangka menengah) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka
pendek) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh
tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha lima tahunan unit
usaha pemanfaatan hutan lindung;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha tahunan unit
usaha pemanfaatan hutan lindung;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha
pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan
perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian ijin usaha
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan
negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil
hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kota kecuali pada kawasan hutan negara
pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
menyiapkan bahan kajian teknis perijinan/rekomendasi usaha pemanfaatan kawasan hutan
dan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja
PERUM Perhutani;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pemberian ijin industri primer hasil hutan kayu;
menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan
hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran
(Appendix) CITES dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada
kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kota;
menyiapkan bahan bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta
kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka
usaha kehutanan;
menyiapkan bahan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan
dan pengamanan hutan kota;
- 26 -
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta
pemberian perijinan pengusahaan kebun buru skala kota;
menyiapkan bahan pemberian perijinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis ijin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun
binatang, taman safari) skala kota;
menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung
yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kota;
menyiapkan bahan pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan
perlindungan hutan pada hutan yang tidak dibebani hak dan hutan adat skala kota;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang agroindustri perkebunan dan
kehutanan;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
agroindustri perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Agroindustri Perkebunan
dan Kehutanan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Agroindustri Perkebunan
dan Kehutanan; dan
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 29
Seksi Pelestarian dan Konservasi mempunyai tugas :
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pelestarian dan
konservasi;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
pelestarian dan konservasi;
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pelestarian dan
Konservasi;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida;
menyiapkan bahan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
menyiapkan bahan pengembangan unit usaha pelayanan pestisida;
menyiapkan bahan bimbingan penyediaan , penyaluran dan penggunaan pestisida;
menyiapkan bahan pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan
pestisida;
menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar mutu pestisida;
menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak
kerugian OPT dan fenomena iklim;
menyiapkan bahan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT dan
fenomena iklim;
menyiapkan bahan penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan fenomena iklim dan
rekoemdasi pengendaliannya;
menyiapkan bahan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT
dan fenomena iklim;
menyiapkan bahan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian
tanaman;
- 27 -
menyiapkan bahan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekploisi
OPT dan fenomena iklim;
menyiapkan bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit
menular tanaman;
menyiapkan bahan penanganan gangguan usaha perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi
lingkungan usaha perkebunan dan kehutanan;
menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan dan
kehutanan;
menyiapkan bahan pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan
keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan gubernur;
menyiapkan bahan pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status
dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan
hutan;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka
panjang) unit Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka
menengah) unit Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit
Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang
(dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman
wisata alam dan taman buru skala kota;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah
untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman
buru skala kota;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek
untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman
buru skala kota;
menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian penata-usahaan hasil hutan skala kota;
menyiapkan bahan penetapan lahan kritis skala kota;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS / Sub
DAS;
menyiapkan bahan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan
rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kota;
menyiapkan bahan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan
rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani ijin
pemanfaatan / pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kota;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan
pengelolaan DAS skala kota;
menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan
pada taman hutan raya skala kota;
menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan
pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani ijin pemanfaatan / pengelolaan
hutan, dan di luar kawasan hutan skala kota;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan
reklamasi hutan;
- 28 -
menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal
bencana alam skala kota;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelestarian dan konservasi;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
pelestarian dan konservasi;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pelestarian dan
Konservasi;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pelestarian dan Konservasi;
dan
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan
sesuai dengan bidang tugasnya.
- 29 -
Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya
Pasal 30
Bidang Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di
bidang penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya.
Pasal 31
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penyuluhan
Pengembangan Sumber Daya mempunyai fungsi :
a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, bidang kelembagaan,
bidang pengembangan sumber daya;
b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyuluhan, bidang
kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang
pengembangan sumber daya;
d. pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan peningkatan di bidang penyuluhan, bidang
kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya;
e. pelaksanaan kajian teknis perijinan dan rekomendasi di bidang penyuluhan, bidang
kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya;
f. pelaksanaan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang penyuluhan, bidang
kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya;
g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang
penyuluhan, bidang kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya;
h. pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penyuluhan
Pengembangan Sumber Daya;
i. pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja program Bidang Penyuluhan
Pengembangan Sumber Daya; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya.
Pasal 32
(1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari :
Seksi Tata Penyuluhan;
Seksi Kelembagaan; dan
Seksi Pengembangan Sumber Daya.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya.
Pasal 33
Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang tata penyuluhan;
- 30 -
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang tata
penyuluhan;
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tata penyuluhan;
menyiapkan bahan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian;
menyiapkan bahan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan pertanian;
menyiapkan bahan bimbingan dan latihan bagi penyuluh pertanian;
menyiapkan bahan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian;
menyiapkan bahan penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh
pertanian;
menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang tata penyuluhan;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang tata
penyuluhan;
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata penyuluhan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Tata Penyuluhan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Tata Penyuluhan; dan
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya
Pasal 34
Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
kelembagaan;
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan;
menyiapkan bahan penerapan kelembagaan tani sesuai norma dan standar;
menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan
pencapaian pola kerjasama usaha tani dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan
pencapaian pola kerjasama usaha tani dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan
pencapaian pola kerjasama usaha tani dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola
kerjasama usaha tani dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
menyiapkan bahan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani
pemakai air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi kelompok tani;
menyiapkan bahan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dalam pembinaan dan
pengembangan kelembagaan tani;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kelembagaan;
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan;
- 31 -
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
kelembagaan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kelembagaan;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kelembagaan; dan
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 35
Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas .:
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
sumber daya;
menyiapkan bahan penyusunan rencana dan rencana kerja anggaran di bidang
pengembangan sumber daya;
menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber
daya;
menyiapkan bahan pelaksanaan Identifikasi data SDM, SDA dan SDT;
Menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis SDM pertanian;
menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat
dan non rumpum ilmu hayat);
menyiapkan bahan pelaksanaan Penyiapan tenaga didik / peserta pendidikan keahlian dan
ketrampilan;
menyiapkan bahan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil
penelitian dan pengkajian;
menyiapkan bahan pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk
konservasi Sumber Daya Genetik (SDG) dan kesejahteraan masyarakat;
menyiapkan bahan pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian
keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya;
menyiapkan bahan rekomendasi usulan kebijakan standarisasi sektor pertanian di bidang
standarisasi sesuai pengalaman di daerah;
menyiapkan bahan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomis dalam penyusunan
rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah;
menyiapkan bahan koordinasi standarisasi sektor pertanian di kota;
menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan;
menyiapkan bahan rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana
pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI;
menyiapkan bahan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses
akrteditasi di kota;
menyiapkan bahan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor
pertanian di kota;
menyiapkan bahan pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inpeksi
sektor pertanian kota;
menyiapkan bahan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan
daya saing produk pertanian;
menyiapkan bahan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor
pertanian;
- 32 -
menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota;
menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan
standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota;
menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengembangan sumber daya;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
pengembangan sumber daya;
menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber
daya;
menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengembangan Sumber
Daya;
menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pengembangan Sumber
Daya; dan
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 36
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari
sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang
Nomor 061.1/ 174 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian
(Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2001 Seri D Nomor 15) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
- 33 -
Pasal 39
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2008
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd
H. SOEMARMO HS
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 36