Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan (Bagian 1)

Menurut Kerry Soetjipto (1994), kegiatan pemerintah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu: 1.  yang kegiatannya tidak bertujuan mencari laba melainkan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, 2.  yang  kegiatannya  mirip  dengan  perusahaan,  walaupun  mencari  laba  bukan  tujuan  utamanya,  melainkan  untuk  mempertinggi  penyediaan  jasa  bagi masyarakat. Organisasi jenis ini memperoleh pendapatannya dari menjual jasa kepada masyarakat dan dikenal sebagai organisasi nirlaba.

Untuk golongan kedua ini, akuntansinya lebih mirip dengan akuntansi komersial, antara lain adanya basis akrual, terdapat Laporan Laba/Rugi (Income Statement) walaupun  bukan  tujuan  utamanya  mencari  keuntungan,  serta  berlakunya penandingan beban dengan pendapatan  (matching cost against revenue). Oleh karena itu, pembedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan terutama adalah membandingkan antara kegiatan pemerintah golongan pertama dengan akuntansi komersial.   

Perbedaan  antara  akuntansi  komersial  dengan  akuntansi  pemerintahan pertama-tama yang bersifat umum atau universal, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan perbedaan  yang lebih  spesifik  untuk  kasus  akuntansi  pemerintahan  di Indonesia.

1. Perbedaan Tujuan Perbedaan  ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan  tujuan,  yaitu  untuk pemerintah mempunyai tujuan nirlaba, sedangkan bagi perusahaan bisnis jelas tujuannya adalah mencari laba.  Perbedaan ini  menimbulkan perbedaan data akuntansinya, yaitu: 

a.  Tidak  adanya  perhitungan  laba-rugi  pada  pemerintahan,  sedangkan  pada perusahaan bisnis, bottom line (angka laba atau rugi) sangat penting. Pada umumnya, di  pemerintahan  terdapat perhitungan  anggaran-realisasi  dan perhitungan pendapatan-belanja, yang akan menghasilkan angka surplus atau  defisit. b.  Tidak adanya masalah penilaian kembali  (revaluasi) atas aktiva atau aset pada pemerintahan; dimana pada akuntansi komersial dimungkinkan adanya penilaian kembali aktiva dengan syarat-syarat tertentu. c.  Masalah penyusutan atau depresiasi  (maupun deplesi dan amortisasi) atas aktiva  tetap  tidak  penting pada akuntansi pemerintahan; sedangkan pada akuntansi komersial terdapat hal tersebut. d.  Prinsip  penandingan  beban  dengan  pendapatan    (matching  cost  against revenue)  pada  akuntansi  pemerintahan  tidak  ada;  yang  ada  adalah penandingan anggaran-realisasi dari pendapatan-belanja.  

2. Masalah Pendapatan

Pada  pemerintahan,  pendapatan  diperoleh  secara berulangkali (reflektif) untuk membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu, sedangkan untuk tahun berikutnya, pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan di sini tidak bersifat  revolusing,  yang  maksudnya  tidak  dapat  diputar  lagi  untuk  belanja tahun-tahun  yang akan datang. Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  perusahaan dengan  motif  laba,  dimana  pendapatan  tahun  ini  dapat “disimpan”  untuk digunakan pada tahun-tahun mendatang.

Pendapatan pada pemerintahan sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang bersifat pemaksaan (compulsory) dimana atas penerimaan tersebut, pemerintah tidak  mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal balik yang bersifat langsung kepada para wajib pajak. Sedangkan pada perusahaan bisnis, pendapatan diperoleh dari pihak-pihak yang secara sukarela memerlukan barang atau jasa, serta terdapat kewajiban yang langsung dari perusahaan kepada pihak pembeli barang atau jasa.

Pengertian  pendapatan  pada  akuntansi  pemerintahan  sebagian  sama pengertiannya dengan yang berlaku pada akuntansi keuangan, yaitu “sebagai akibat dari  kegiatan operasi”. Namun pada akuntansi pemerintahan termasuk juga penerimaan pinjaman jangka panjang dan penjualan aktiva tetap. Pada akuntansi  keuangan,  dua  hal  tersebut  tidak  dapat  digolongkan  sebagai pendapatan (income). 

3. Masalah Beban Pada akuntansi keuangan terdapat pengertian expense (beban), sedangkan pada akuntansi  pemerintahan  tidak  menggunakan  istilah  expense  melainkan expenditure (kurang  lebih  berarti  pengeluaran  anggaran  atau  belanja).    

Pengertian expenditure di sini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian  expense,  yaitu  selain  mempunyai  pengertian  yang  sama  dengan expense,  juga  termasuk  didalamnya  adalah  pembayaran  angsuran  atau pelunasan hutang jangka panjang dan pembelian aset tetap.

4. Masalah Penganggaran

Pada pemerintahan  terdapat  akuntansi  anggaran    (budgetory  accounting), anggaran tersebut termasuk dalam sistem akuntansi serta terdapat akun atau rekening (account) “anggaran” dalam bagan rekening (chart of account).

Sedangkan dalam akuntansi keuangan, walaupun terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak termasuk dalam sistem akuntansi dan karenanya tidak terdapat rekening “anggaran” pada bagan atau klasifikasi rekening. Dalam hal ini, penandingan antara anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar akuntansi (extra comptabel).

5. Masalah Tanda Pemilikan Individual  Pada  perusahaan  bisnis,  terdapat  tanda  kepemilikan  individual  atas perusahaan  tersebut,  misalnya  adalah  saham.  Pemegang  tanda  kepemilikan tersebut  dapat  menjual,  menghibahkan, atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut  dengan  pihak  lain.  Pemilik  tanda  tersebut  dalam  akuntansi  dicatat sebagai “modal saham” atau nama lainnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik perusahaan.

Pada akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan individual seperti itu tidak ada, sehingga tidak ada pencatatan  “modal saham”. Pada hakekatnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dalam praktiknya diwakili oleh lembaga legislatif.

Selain perbedaan-perbedaan yang berlaku umum atau universal sebagaimana telah  dijelaskan  di  atas,  khusus  untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia jika dibandingkan dengan akuntansi keuangan terdapat perbedaan tambahan, yaitu: (Bersambung ke Bagian 2)

Tag yang terkait akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan 2011, sistem akuntansi pemerintahan daerah, pengertian akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintahan daerah, judul skripsi akuntansi pemerintahan, buku akuntansi pemerintahan, jurnal akuntansi pemerintah, akuntansi sektor publik, perusahaan akuntansi, akuntansi perusahaan manufaktur download, akuntansi perusahaan minyak download, perusahaan jasa, siklus akuntansi, dalam perusahaan, perusahaan dagang, akuntansi jasa, sistem akuntansi.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

PERANAN PELAPORAN KEUANGANLaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) AkuntabilitasMempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) ManajemenMembantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) TransparansiMemberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

(e) Evaluasi KinerjaMengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHPelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:(a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;(b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalanuntuk membiayai seluruh pengeluaran;(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;(e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset,kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

(a) Basis akuntansi;(b) Prinsip nilai historis;(c) Prinsip realisasi;(d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;(e) Prinsip periodisitas;(f) Prinsip konsistensi;(g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan(h) Prinsip penyajian wajar.

BASIS AKUNTANSIBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh

pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

REALISASI (REALIZATION)Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (SUBSTANCEOVER FORM)Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERIODISITAS (PERIODICITY)Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode

bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

KONSISTENSI (CONSISTENCY)Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Tags yang terkait dengan akuntansi pemerintahan: perusahaan akuntansi, akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintah, akuntan sektor publik, standar akuntansi pemerintahan, akuntan pemerintahan, standar laporan keuangan, skripsi akuntansi pemerintahan.