Upload
yuoky-surinda
View
857
Download
10
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Penjelasan Perbedaan Produk Perbankan Syariah Al Ijarah dengan Leasing
Citation preview
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perbankan sebagai suatu lembaga pembiayaan telah mengalami
keberhasilan dan kegagalan. Perbankan telah berperan sangat besar dalam
pengembangan dan pertumbuhan masyarakat yang membutuhkan modal bagi;
produksi berskala besar dan besarnya modal yang dilibatkan tidak mungkin
dicapai tanpa bantuan Bank.
Oleh karena tujuan utama Bank adalah memperoleh keuntungan, mereka
selalu cenderung memperoleh keuntungan dengan bunga yang pasti dan dengan
jangka yang pendek, tetapi memberikan hasil yang besar, tanpa memperdulikan
kepentingan seseorang maupun kebutuhan orang – orang tertentu saja.
Pendekatan yang tepat, untuk mengkaji perbankan modern terlepas dari
baiknya suatu okum1dan menemukan jalan serta sarana yang bermanfaat tanpa
adanya pungutan bunga. Sekarang masyarakat sudah tumbuh dengan perbankan
Barat serta mempunyai keyakinan dan kepercayaan sepenuhnya akan
kelangsungan kehebatan lembaga tersebut.
Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas Bank
Islam, yang mutlak dibutuhkan untuk mencapai keberhasilannya, setiap
pemerintah 1okum1 Islam harus memberikan dukungan sepenuhnya.1
Apabila kita mempertanyakan tugas dan tujuan bank - bank Islam secara
singkat dapat dijawab bahwa tugas dan tujuan pokok bank - bank Islam ini adalah
memberikan alternatif Islami sebagai ganti dari hukum perbankan konvensional
yang berdasarkan atas bunga rente. Ini bukan saja berarti bahwa tugas bank - bank
Islam adalah semata-mata mencegah adanya interaksi rente. Akan tetapi, karena
1okum1 perbankan Islam adalah merupakan bagian dari 1okum1 ekonomi Islam,
malah salah satu sarananya, maka untuk mengenal tugas bank-bank Islam ini
perlu mengenal secara jelas dan konprehensif prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Ekonomi Islam, prinsip dasarnya terambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hlm 337&341-342.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 1
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Maka proses wujudnya bersifat dinamisme. Artinya, tidak memiliki hukum statis,
memuat semua perincian hukumnya.2
Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem2perbankan
yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan
2okum2 ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun
meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi
untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal2: usaha yang berkaitan
dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll),
dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem2perbankan konvensional.3
Latar belakang didirikannya Bank Islam dilatar belakangi oleh keinginan
umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa
perbankan yang dirasakannya lebih sesuai.4
Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank - bank Islam mengeluarkan
produk - produk yang beraneka ragam. Itu semua didasarkan pada perjanjian
dengan nasabahnya. Untuk itu, mengenai konsep perjanjian Islam ini memegang
peran yang penting.5
Dasar utama pendirian Bank Islam di Indonesia adalah untuk berusaha
sebisa mungkin untuk beroperasi sebagai sebuah bank perniagaan yang
berlandaskan kepada hukum - hukum Islam, untuk memberikan kemudahan-
kemudahan dan jasa - jasa bank kepada semua umat Islam dan rakyat di negeri ini,
dengan mencapai keteguhan dan upaya untuk berkembang maju dari waktu ke
waktu.6
Dasar2hukum bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
2 Mahmoud al-Anshari, Ismail Hasan, Samir Mutawalli, Perbankan Islam Sejarah, Prinsip & Operasional, Minaret, Jakarta, 1993, hlm 41.
3 http://xa.yimg.com/kq/groups/3902414/911599260/name/_2__Perbankan_syariah.doc diunduh tanggal 13 April 2011
4 Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm 1-6.
5 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm 5-6.
6 Hamid Basyaib (Editor), Bank Tanpa Bunga, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 1993, hlm 1-30, dalam Muchammad Parmudi, Sejarah & Doktrin Bank Islam, Kutub, Yogyakarta, 2005, hlm 59-60.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 2
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Perbankan pasal 1 ayat 3 huruf menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank
adalah “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.7
Hubungan antara subyek hukum dalam Islam salah satunya tercipta
melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau akad.
Pokok-pokok dalam perjanjian Islam, banyak dipakai oleh setiap orang yang
menghendaki adanya transaksi yang bebas bunga, sebagai upaya menghindari
riba.
Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank
syariah tidak sama dengan produk - produk bank konvensional, yakni adanya
larangan memakai sistem bunga bank, yang dikategorikan sebagai riba, larangan
melakukan transaksi yang mengandung unsur maisyir (judi), gharar
(ketidakpastian), dan bathil.8
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, pada kesempatan ini,
maka makalah ini membahas tentang:
“Perbedaan Produk Al Ijarah dengan Leasing”
BAB II
7 Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm 152.
8 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm 64
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 3
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
ISI
I. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Berdirinya
A. Pengertian
Bank syariah terdiri atas dua kata yaitu bank dan syariah. Kata bank
bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan
dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.
Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian
berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain penyimpanan dana
dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum
Islam.
Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank
syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak
yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha
dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa
disebut Islamic banking atau interest fee banking, yaitu sistem perbankan dalam
pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi
(maisyir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).9
Menurut Karnen A Perwaaatmadja, bank syariah adalah bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan
operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang
harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung
unsur riba.
Sedangakan Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank
yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami,
yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadist. Dalam
operasionalnya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-
praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah, bentuk-bentuk yang sudah
ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha
baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan Muslim yang tidak
menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an dan hadist.
9 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 4
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Senada dengan perngertian diatas, Amin Azis juga berpendapat bahwa bank
Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi
berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syariah harus sesuai
dengan tuntunan Al Qur’an maupun hadist, yaitu menggunakan sistem bagi hasil
dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah Islam.10
Di dalam UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal
1 menjelaskan pengertian perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut
tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.11
Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama
yaitu:
1. Menghimpun dana
2. Menyalurkan dana
3. Memberikan jasa lainnya
Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga serta biaya-
biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan pada perbankan syariah
tidak beroperasi dengan mengandalkan pada bunga.
Bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah
Islam.12
Menurut Syafi’I Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, membedakan antara bank
Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam13yaitu :
1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan
Al Qur’an dan Hadits.
10 Muhammad Firdaus, Sofyaniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm 18-19
11 UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 112 http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/05/15/konsep-dasar-bank-syariah/ diunduh
tanggal 13 April 201113 Karnaen Perwataatmadja dan Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,PT Dana
Bhakti Wakaf,Yogyakarta,1997,hal 1
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 5
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Jadi antara bank syariah dengan bank konvensional terdapat beberapa
perbedaan yang mendasar selain beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip
syariah Islam yang sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan Hadist, bank syariah
juga dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba),
spekulasi (maisyir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar) dapat kita
lihat perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional
pada tabel di bawah ini:
Parameter Bank Syariah Bank KonvensionalLandasan hukum UU Perbankan dan
Landasan SyariahUU Perbankan
Return Bagi hasil, margin pendapatan sewa, komisi/fee
Bunga, komisi/fee
Hubungan dengan nasabah Kemitraan, Investor-investor, investor-pengusaha
Debitur-kreditur
Fungsi dan kegiatan Bank Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan
Intermediasi, jasa keuangan
Prinsip dasar operasi Anti riba dan anti maysir Tidak anti riba dan maysir
Prioritas pelayanan 1. Tidakbebas nilai (prinsip syariah Islam)
2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi
3. Bagi hasil, jual beli, sewa
1. Bebas nilai (prinsip materialis)
2. Uang sebagai komoditi
3. Bunga
Orientasi Kepentingan publik Kepentingan pribadiBentuk usaha Tujuan social-ekonomi
Islam, keuntunganKeuntungan
Evaluasi nasabah Bank komersial, bank pembangunan, bank universal, atau multi purpose
Bank komersial
Hubungan nasabah Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Kepastian pengembalian pokok dan bunga
Suber likuiditas jangka pendek
Erat sebagai mitra usaha Terbatas debitur-kreditur
Pinjaman yang diberikan Terbatas Pasar uang, bank sentralPrinsip usaha Komersial dan
nonkomersial, berorentasi Komersial dan nonkomersial,
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 6
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
laba dan nirlaba berorientasi labaPengelolaan dana Pasiva ke Aktiva Aktiva ke PasivaLembaga penyelesaian sengketa
Pengadilan, arbitrase Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Investasi 1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran
2. Tidak mungkin terjadi negative spread
1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank
2. Kemungkinan terjadi negative spread
Monitoring pembiayaan/Kredit
Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah
Terbatas pada administrasi
Struktur Organisasi Pengawas
Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Dewan komisaris
Criteria pembiayaan Bankable, Halal Bankable, Halal atau haram
Sumber: Veitzal Rifai
Dari tabel diatas terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional
dan bank syariah:
Pertama, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang praktikkan dalam bank
syariah memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, karena
akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau syari’at Islam. Jika terjadi
perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat merujuk kepada
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya dilakukan
berdasarkan hukum Islam.
Kedua, dari sisi struktur organisasi, bank syariah dapat memiliki struktur yang
sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah
bahwa bank syariah harus memilki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas
mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-
ketentuan syari’ah Islam. Eksistensi Dewan Syariah di dalm struktur organisasi
bank syariah adalah wajib, bahkan bagi setiap bank yang berskala kecil sekalipun,
seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Mal Wat Tamwil
(BMT) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 7
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Ketiga, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis dan
usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syari’at Islam. Kehalalan bisnis
dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal untuk
dibiayai oleh perbankan syariah. Karena itulah, secara langsung atau tidak
langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata merupakan institusi ekonomi,
tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan
akhlak masyarakat.
Keempat, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan perbankan
(Corporate culture). Dalam hal etika, sifat shiddiq (jujur), amanah (dapat
dipercaya), fathanah (cerdas, professional) dan tabligh (komunikatif, ramah,
keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan syariah.
Dalam hal reward and punishment yang berlaku dalam perbankan syariah
dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan syari’ah.
Dengan demikian, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi
atas dasar prinsip-prinsip syari’ah. Prinsip syari’ah merupakan aturan dasar atau
pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan dan acuan
dalam mengatur hubungan antara perbankan dan pihak-pihak lain serta di dalam
usaha menghimpun dan menyalurkan dana dan aktivitas perbankan syariah
lainnya. Selain itu, dalam operasional perbankan syariah pada prinsipnya dapat
melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk dan
ketentuan syari’ah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persetujuan
Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
B. Dasar Hukum
Pemerintah terhadap legalitas perbankan syari’ah muncul jauh setelah
bergulirnya wacana bank syari’ah di luar negeri. Eksistensi Bank Syari’ah secara
hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-
undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta
penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank
Syariah. UU tersebut hanya menyebutkan: “menyediakan pembiayaan bagi
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 8
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah."
Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun
hanya disebutkan frasa kemudian ditegaskan lagi dalam penjelasanya “Bank
berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71
Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank
Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi
hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang
berdasarkan bagi hasil”.
Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan
istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal
1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip
bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan
kegiatan usaha bank.
Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992,
keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam
terbuka luas, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan.
Namun demikian, dalam UU tersebut masih ada ketidak leluasaan bagi bank
konvensional yang ingin membuka cabang syari’ah. Pasal 6 PP No 72/1992
menyebutkan:
1. Bank Umum atau bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya
semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan
melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak
berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan
usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
Pasal ini menegaskan bahwa bank yang sudah terlanjur berpraktek secara
konvensional tidak diberi peluang untuk membuka cabang syari’ah. Sementara
itu, cukup disadari oleh banyak kalangan bahwa, keberadaan bank syari’ah cukup
mendominasi dari aspek infra strukturnya.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 9
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Market share sudah banyak dikuasi oleh perbankan jenis ini. Jika
perbankan konvensional menginginkan untuk berpraktek secara syar’i, maka
menurut UU tidak bisa membuka cabang syari’ah, dan harus mendirikan lembaga
baru. Maka, dari aspek kebutuhan infra struktur, UU tersebut masih mengandung
kelemahan.
Baru melalui perubahan dengan UU 10/1998 secara terang-terangan
dinyatakan bahwa dua sistem perbankan di Indonesia ini adalah: Konvensional
dan Syariah.14
Di dalam Al Qu’ran dapat kita lihat dalam surat:
1. Al-baqarah ayat 275
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
14 http://kaffahrevolt.multiply.com/journal/item/19 diunduh pada tanggal 13 April 2011
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 10
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
2. Ar-Rum ayat 39 yang artinya:
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan
Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).”15
Oleh karena di Indonesia sistem perbankan syariah masih terdengar asing
bagi masyarakat maka di Indonesia khusunya mengenai perbankan menganut dual
banking system. Dual banking System maksudnya adalah terselenggaranya dua
sistem perbankan (knovensional dan syariah secara berdampingan) yang
pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri secara
mandiri yang membuat operasionalisasinya masih menginduk kepada bank
konvensional.16
C. Tujuan Berdiri
Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah ini
adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan
ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.17
Tujuan bank syariah secara umum adalah mendorong dan mempercepat
kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan,
finansial, komersial dan investasi sesuai dengan kaidah syariah. Hal inilah yang
membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian
keuntungan setinggi-tingginya (profit maximization).18
Ada 5 (lima) tujuan didirikannya bank syariah adalah:
1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan
kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
15 http://xa.yimg.com/kq/groups/3902414/466683724/name/Perbankan+Syariah.doc diunduh tanggal 11 April 2011
16 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm 33-34
17 Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 200118 Abdul Ghofur Anshori,.......op.cit,hlm 34
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 11
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan,
terutama dalam bidang ekonomi.
3. Menyediakan perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam, yang
pada awalnya enggan behubungan dengan bank. Karena mereka
menganggap bahwa bank konvensional adalah bank yang berdasarkan
bunga dan itu sama dengan riba yang dilarang.
4. Berkembang lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan
efisiensi dan keadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi
masyarakat.
5. Untuk mendidik masyarakat agar berpikir secara ekonomis, berperilaku
bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.19
D. Prinsip Perbankan Syariah
Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar pekonomiannya, bahkan
banyak sekali istilah-istilah bisnis yang dipakai dalam bahasa Quran dan Hadits
seperti kredit (alqard), jual beli (albae), gadai (arrahn) dan lainnya.
Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Syariat yang selama ini kita kenal
melalui Bank Syariah adalah nilai-nilai etika dan norma ekonomi yang universal
dan komprehensif. Keuniversalan itu sengaja diberikan pada umat untuk
memberikan kesempatan padanya agar berinovasi (ijtihad) dan berkreasi (jihad)
dalam mengatur sistem ekonominya dengan syarat tidak keluar dari kerangka
umumnya. Dengan begitu sistem ekonomi Islam akan senantiasa valid dan cocok
untuk setiap perubahan waktu dan perbedaan tempat dan mampu memerankan
fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini.
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan
usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.
Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara
lain :
19 Muhammad Firdaus, Sofyaniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm 27
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 12
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai
pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat
hasil usaha institusi yang meminjam dana.
Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya
merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki
nilai intrinsik.
Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua
belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh
dari sebuah transaksi.
Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan
dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh
perbankan syariah.
II. Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan Leasing
Perbedaan antara ijarah dan murabahah terletak pada objek transaksi yang
diperjual belikan yaitu dalam pembiayaan murabahah yang menjadi objek
transaksi adalah barang, seperti tanah, rumah, mobil dan sebagainya, sedangkan
dalam pembiayan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang
maupun manfaat atas tenaga kerja, sehingga dengan skim ijarah, bank syari’ah
dan lembaga keuangan syari’ah lainnya dapat melayani nasabah yang
membutuhkan jasa.20
A. Pengertian Al-Ijarah
Undang-undang Sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab (UAE)
mendefenisikan Ijarah sebagai berikut: “Ijarah atau sewa yaitu memberi penyewa
kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka
waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama”.21
20 http://www.pa-tanahgrogot.net/pdf/01-Ijarah.pdf, diakses 12 Desember 2009.21 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta,
2000, hlm 34.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 13
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui
pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (Ownership) atas
barang itu sendiri. Dalam perkembangannya kontrak Al-Ijarah dapat pula
dipadukan dengan kontrak jual-beli yang dikenal dengan istilah “sewa-beli” yang
artinya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa pada
akhir periode penyewaan.
Dalam aplikasi, Al Ijarah dapat dioperasikan dalam bentuk operating lease
maupun financial lease, namun pada umumnya Lembaga Keuangan biasanya
menggunakan Al Ijarah dalam bentuk sewa-beli karena lebih sederhana dari sisi
pembukuan, dan Lembaga Keuangan tidak direpotkan untuk pemeliharaan asset,
baik saat leasing ataupun sesudahnya.22
Akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh
manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga
keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa) dengan cicilan sewa yang
sudah termasuk cicilan pokok harga barang sehingga pada akhir masa perjanjian
penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau
diberikan saja oleh bank. Karena itu biasanya Ijarah ini dinamai dengan “al Ijarah
waliqtina” atau “al Ijarah alMuntahia Bittamliik”.23
Al ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al 'iwadhu (ganti). Oleh
karena itu, al-tsawab (pahala) dinamai al ajru (upah). Menurut pengertian syara',
al ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian.
Karena itu, menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah
sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Begitu juga dengan menyewakan dua
jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat
ditakar dan ditimbang. Karena jenis barang-barang ini tidak dapat dimanfaatkan
kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Akad ijarah menghendaki
manfaat bukan barangnya itu sendiri.
22http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Rubrik:ViewDetailPageDetail&id=1, diakses 12 Desember 2009.
23http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/16564550-3006-45B7-AB35-99C006334BF5/1488/IstilahPopulerPerbankanSyariah.pdf, diakses 12 Desember 2009.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 14
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang seperti rumah untuk
ditempati, mobil untuk dikendarai atau terkadang dalam bentuk karya seperti
karya seorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit,
dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi
seseorang yang mencurahkan tenaga seperti khadam (pembantu). Pemilik yang
menyewakan manfaat disebut mu'ajjir sedang orang yang menyewa yang
mengambil manfaat disebut musta'jir.
B. Landasan Hukum Al-Ijarah
Landasan hukum dari al ijarah adalah firman Allah SWT dalam surat Al
Baqarah ayat 233: ''Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan.'' Sedang hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu
Majah berbunyi: ''Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya
kering.''
Hikmah disyariatkannya al ijarah karena manusia membutuhkannya.
Mereka butuh rumah sebagai sarana tempat tinggal, mereka butuh kendaraan
mobil sebagai alat transportasi. Begitu juga mereka butuh binatang yang bisa
dijadikan alat kendaraan dan angkutan. Mereka membutuhkan berbagai alat berat
yang dapat digunakan untuk bercocok tanam.24
C. Akad Al-Ijarah
Akad ialah ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni
pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan
ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan,
misalnya akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan.
Al ijarah menjadi sah dengan adanya ijab kabul lafal sewa atau kuli dan
yang berhubungan dengannya serta lafal (ungkapan) apa saja yang dapat
menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad
disyaratkan berkemampuan yakni keduanya harus berakal dan dapat
membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu dalam kondisi gila atau anak
24http://www.republika.co.id/berita/8245/Al_Ijarah, diakses 12 Desember 2009.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 15
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Mazhab
Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi yakni baligh. Menurut
mereka, akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak
sah. disarikan dari buku fikih sunnah karya sayyid sabiq/dam.25
D. Jenis-jenis Al-Ijarah
Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu:26
a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang
mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah
yang dibayarkan disebut ujrah.
b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada
orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan
leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee)
disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu’jir/muajir
dan biaya sewa disebut ujrah.
Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan
syari’ah, sementara ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi
atau pembiayaan di perbankan syari’ah.
E. Rukun dan Syarat Al-Ijarah
1. Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah :
a. Pelaku akad, yaitu mustajir (penyewa), adalah pihak yang menyewa
aset dan mu’jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang
menyewakan aset.
b. Objek akad, yaitu ma’jur (aset yang disewakan) dan ujrah (harga sewa).
c. Sighat yaitu ijab dan qabul.
2. Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum
Islam, sebagai berikut :
25http://www.republika.co.id/berita/8245/Al_Ijarah, diakses 12 Desember 2009.26Ascarya, Akad dan Produk Syari’ah, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2007, hal.99.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 16
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan
tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah
pihak.
b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung
jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi
manfaat kepada penyewa.
c. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti
memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam
periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.
d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan
sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan dijual
harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV2000
tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayan Ijarah ditetapkan:
1. Rukun dan Syarat Ijarah
a. Pernyataan ijab dan qabul.
b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa
(lessor, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa
(Lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset,
nasabah).
c. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
d. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang
harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari
sewa dan bukan aset itu sendiri.
e. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang
berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent,
dengan cara penawaran dari pemilik aset (lembaga keuangan syariah)
dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).
2. Ketentuan Objek Ijarah:
a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 17
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak.
c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syariah.
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.
f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada
lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam
ijarah.
h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang
sama dengan obyek kontrak.
i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan
dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
3. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam
Pembiayaan Ijarah:
Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi sewa:
a. Menyediakan aset yang disewakan.
b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
c. Penjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan
aset yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan kontrak.
b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan
(materiil).
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 18
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dan penggunaan
yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya,
ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
F. Perbedaan Ijarah dengan Leasing
Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi
pemindahan kepemilikan.27 Sedangkan Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan
kepada perusahaan (badan hukum) atau perorangan dalam bentuk pembiayaan
barang modal. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri
Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI No. Kep-122/MK/IV/2/1974,
32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Febuari 1974, pengertian leasing di
Indonesia didefinisikan sebagai berikut:
”Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan
barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka
waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai
dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal
yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai
sisa yang telah disepakati bersama.”28
Sehingga banyak yang menyamakan ijarah dengan leasing. Hal ini terjadi
karena kedua istilah itu sama-sama mengacu hal ihwal sewa menyewa. Akan
tetapi walaupun ada persamaan antara ijarah dengan leasing, terdapat beberapa
karakteristik yang membedakannya, antara lain:
a. Objek
Objek yang disewakan dalam leasing hanya berlaku untuk sewa menyewa
barang saja, terbatas pada manfaat barang saja, tidak berlaku untuk
manfaat tenaga kerja. Sedangkan objek yang disewakan dalam ijarah bisa
berupa barang dan jasa/tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk
mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa dan untuk
mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah. Objek
yang disewakan dalam ijarah adalah manfaat barang dan manfaat tenaga27 http://www.pa-tanahgrogot.net/pdf/01-Ijarah.pdf, diakses 12 Desember 2009.28 Subagyo, Sri Fatmawati, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Ke 2, STIE
YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm 223.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 19
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
kerja. Dengan demikian, bila dilihat dari segi objeknya, ijarah mempunyai
cakupan yang lebih luas dari pada leasing.
b. Metode Pembayaran
Dari segi metode pembayaran, leasing hanya memiliki satu metode
pembayaran yaitu yang bersifat not contingent to formance artinya
pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa.
Pembayaran ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang
pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to
formance) dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja
objek yang disewa (not contingent to formance). Ijarah yang
pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut ijarah,
gaji, sewa. Sedangkan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada
kinerja objek yang disewa disebut jualah atau success fee.
c. Pemindahan Kepemilikan (Transfer of Title)
Dari aspek perpindahan kepemilikan dalam leassing dikenal dua jenis
yaitu operating lease dimana tidak terjadi pemindahan kepemilikan baik di
awal maupun di akhir periode sewa dan financial lease. Ijarah sama
seperti operating lease yakni tidak ada transfer of title baik di awal
maupun di akhir periode, namun pada akhir sewa dapat dijual barang yang
disewakan kepada nasabah yang dalam perbankan syariah dikenal dengan
ijarah muntahia bi al-tamlik. Harga sewa dan harga jual disepakati pada
awal perjanjian. 29
G. Dasar Hukum Al-Ijarah dan Leasing
Al-Ijarah diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah30, Fatwa DSN-MUI
No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan Fatwa DSN-MUI
No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik.31
29 http://www.pa-tanahgrogot.net/pdf/01-Ijarah.pdf, diakses 12 Desember 2009.30http://www.bapepam.go.id/p3/regulasi_p3/peraturan_p3/Kegiatan%20PP%20Syariah.pdf ,
diakses 27 Januari 2010.31 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan,
Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia), UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 100-103.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 20
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Sedangkan Leasing diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), Pasal 1 ayat
(9), Pasal 8 ayat (1).32
Berdasarkan dasar hukum atau peraturan yang mengatur tentang Al-Ijarah dan
Leasing, maka terdapat perbedaan antara Al-Ijarah dan Leasing, Meski keduanya
merupakan kegiatan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan secara angsuran, tetapi
Al-Ijarah harus berdasarkan prinsip syariah dan ada akad.
BAB III
PENUTUP
32 http://www.ifsa.or.id/files/regulation/1169.pdf, diakses 27 Januari 2010.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 21
Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan LeasingYuoky Surinda, SH
24 April 2011
Kesimpulan
Produk Al Ijarah dengan Leasing bukanlah suatu produk yang sama
walaupun keduanya sama-sama mangacu dalam hal sewa menyewa. Kedua
produk ini sama-sama menawarkan jasanya dalam bidang pembiayaan keuangan
yang namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari kedua produk ini.
Perbedaan ini dapat kita dari beberapa sisi selain objek yang menjadi sewa
menyewa ini cara serta metode pembayaran yang dilakukan keduanya juga
berbeda leasing hanya memiliki satu metode pembayaran yaitu yang bersifat not
contingent to formance artinya pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek
yang disewa sedangkan dalam Ijarah dibedakan menjadi 2 metode pembayaran
yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa
(contingent to formance) dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada
kinerja objek yang disewa (not contingent to formance) selain itu pula perbedaan
yang lain dalam pemindahan kepemilikan leassing dikenal dua jenis yaitu
operating lease dimana tidak terjadi pemindahan kepemilikan baik di awal
maupun di akhir periode sewa dan financial lease sedangkan dalam Ijarah sama
dengan operating lease namun pada akhir sewa dapat dijual barang yang
disewakan kepada nasabah yang dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah
muntahia bi al-tamlik. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.
Inilah yang menjadi perbedaan yang mendasar dari kedua produk ini
walaupun kedua produk ini sama-sama menawarkan kegiatan pembiayaan yang
pembayarannya dilakukan secara angsuran, tetapi Al-Ijarah harus berdasarkan prinsip
syariah dan ada akad.
Copyright Tugas Paper Magister FH - UII, Yogyakarta, all right reserved Page 22