PERBENDAHARAAN NEGARA

Pengertian Perbendaharaan NegaraPengertian Perbendaharaan Negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien [1].Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi:1. perencanaan kas yang baik;2. pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan;3. pencarian sumber pembiayaan yang paling murah; dan4. pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

I.Ruang Lingkup Dan Pejabat Perbendaharaan

Perbendaharaan negara meliputi :1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara.2. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.3. Pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran negara.4. Pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran daerah.5. Pengelolaan kas.6. Pengelolaan utang piutang negara / daerah.7. Pengelolaan investasi dan barang milik negara / daerah.8. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara / daerah.9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD.10. Penyelesaian kerugian negara / daerah.11. Pengelolaan badan layanan umum.12. Perumusan standar, kebijakan serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD.

Beberapa pihak yang ditunjuk sebagai pejabat perbendaharaan, baik ditingkat pusat maupun daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yaitu :A. Pengguna Anggaran atau Barang Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerahPejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu:1. Bendahara Umum Negara (BUN), dan2. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN)Sedangkan Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga yaitu:1. Pengguna Anggaran (PA),2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan5. Bendahara (Pengeluaran, Penerimaan, dan Pengeluaran Pembantu)

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. 1. Menteri atau Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran/Barang Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna anggaran/barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Selaku pengguna anggaran/barang tersebut berwenang: a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran b. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang c. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelolaan utang dan piutang e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran

B. Bendaharawan Umum/Daerah Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas-tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara 1. Bendaharawan Umum Negara Menteri keuangan adalah bendahara umum negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan Bendahara Umum Negara berwenang : Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara Mengesahkan dokumen pelaksaan anggaran Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara Menunjuk bank/lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara Menyimpan uang negara Menempatkan uang negara dan mengelola /menatausahakan investasi Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah Memberikan pinjaman atas nama pemerintah Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan Melakukan penagihan piutang negara Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara Menyajikan informasi keuangan negara Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak Menunjuk pejabat kuasa Bendahara Umum Negara

2. Bendahara Umum Daerah Bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Pada tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang ditunjuk sebagai bendahara umum daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada daerah yang bersangkutan. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mempunyai kewenangan untuk : a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah e. Melaksanakan pemungutan pajak daerahf. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD h. Menyimpan uang daerah i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah m. Melakukan pengelolaan utang piutang daerahn. Melakukan penagihan piutang daerah o. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah p. Menyajikan informasi keuangan daerah q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

C. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Yang dimaksud bendahara penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.2. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawbkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.Untuk memperlancar penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah harus ditunjuk Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

II.PELAKSANAAN APBN

1. Dokumen Pelaksanaan AnggaranBerdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 7 ayat (2), yang berwenang untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran adalah Mentri Keuangan dan kewenengan tersebut akan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) atas nama Menteri Keuangan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA).Untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan SP DIPA di daerah, kewenangan DJPb tersebut didelegasi kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb). Penerbitan SP DIPA oleh Kanwil DJPb didasarkan atas Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) yang merupakan rincian alokasi anggaran untuk masing-masing satuan kerja di daerah. SRAA dibuat berdasarkan Keppres Rincian APBN dan data RKA-KL yang diterima dari DJAPK. DIPA merupakan salah satu dokumen pelaksanaan anggaran, selain DIPA terdapat dokumen pelaksanaan anggaran lain yang dipersamakan dengan DIPA.

2. Pengajuan Surat Permintaan PembayaranSetiap tahap penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan pemeriksa dengan membuat suatu dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan (BA HP3). Pembuatan BA HP3 minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut : Identitas pekerjaan. Tahap penyelesaian pekerjaan. Pernyataan kesaksian atas prestasi kerja yang telah diselesaikan. Rekomendasi pembayaran hak / tagihan atas penyelesaian pekerjaan.Berdasarkan BA HP3, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan segera membuat dan menyampaikan SPP kepada PA / Kuasa PA untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penerbit SPM berkenaan.SPP dilengkapi dengan dokumen asli kontrak, kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta dan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

3. Penerbitan Surat Perintah MembayarPetugas menerima SPP dan akan memeriksa kelengkapan berkas SPP mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP, kemudian menyerahkan tanda terima SPP. Selanjutnya petugas menerima SPP, menyampaikan SPP yang dimaksud kepada Pejabat Penguji SPP untuk melakukan. Setelah melakukan pengujian SPP, SPM diterbitkan sekurang-kurangnya 3 rangkap dengan ketentuan :a. Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar.b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada kantor / satuan kerja yang bersangkutan.SPM yang diterbitkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan. Instansi penerbit SPM yang harus menyampaikan kepada KPPN: nama, spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk menendatangani SPM dan cap dinas instansi penerbit SPM.

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Oleh KPPNPA / Kuasa PA akan menyampaikan SPM melalui loket penerimaan SPM, dan setelah lengkap akan diserahkan kepada seksi perbendaharaan oleh petugas. Pengujian atas SPM yang dilakukan oleh petugas berupa :a. Pengujian Substansib. Pengujian FormalAtas dasar pengujian tersebut, Seksi Perbendaharaan :a. Mengembalikan SPM yang tidak memenuhi syarat.b. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kecuali atas SPM-GU pada akhir tahun.c. Menerbitkan SP2D dan Surat Perintah Pembebanan (SPB) atas SPM-GU yang membebani rekening khusus bagi KPPN non-KBI.

5. Jenis PembayaranAda dua jenis pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN, yaitu: a. Pembayaran Langsung (LS)Pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak / rekanan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA / Kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan / pihak ketiga dan / atau pembayaran dalam rangka pengadaan barang / jasa yang bernilai di atas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).b. Pembayaran Uang Persediaan (UP).Sejumlah uang yang dibayarkan oleh KPPN kepada bendahara untuk dikelola dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

III.PELAKSANAAN APBD

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPDDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran Rancangan DPA berisi sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD, serta pendapatan yang diperkirakan. DPA SKPD terdiri atas : DPA SKPD 1Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan. DPA SKPD 2.1Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan. DPA SKPD 2.2.1Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. DPA SKPD 2.2 Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir DPA SKPD 2.2.1. DPA SKPD 3.1Digunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan. DPA SKPD 3.2Digunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Ringkasan DPA SKPDMerupakan kompilasi dari seluruh DPA SKPD.

2. Penyusunan Anggaran KasPenyusunan anggaran kas pemda dilakukan untuk mengatur ketersediaan dana untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana dalam DPA SKPD yang telah disahkan. Dalam proses penatausahaan, anggaran kas mempunyai peran penting karena anggaran ini digunakan sebagai alat kontrol dan pengendalian.Kepala SKPD menyusun Rancangan Anggaran kas berdasarkan Rancangan DPA SKPD dan menyerahkannya kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA SKPD paling lambat enam hari kerja setelah adanya pemberitahuan. TAPD bersama dengan kepala SKPD memverifikasi rancangan DPA SKPD dan RAK SKPD berdasarkan per KDH penjabaran. TAPD menyerahkan Rancangan Anggaran Kas SKPD yang lolos verifikasi kepada PPKD untuk disahkan menjadi Anggaran Kas Pemerintah Daerah. 3. Surat Penyediaan DanaSurat Penyediaan Dana dibuat oleh BUD untuk memanajemen kas daerah. Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD untuk memenuhi setiap kebutuhan pemda, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD.SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalamperiode waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan tapi tidak harus dibuat SPD untuk setiap kegiatan secara tersendiri.

4. Surat Permintaan PembayaranBerdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SPKD.SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibayarkan kepada SKPD. SPP memiliki 4 jenis, yaitu :a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP), digunakan untuk mengisi UP tiap-tiap SKPD.b. SPP-GU, dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai.c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya.d. SPP Langsung (SPP-LS) dipergunakan untuk Pembayaran LS kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi :1. SPP-LS Gaji dan Tunjangan.2. SPP-LS Barang dan Jasa.3. SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan tak Terduga.

5.Surat Perintah MembayarSPM dapat dibedakan menjadi 4 sesuai dengan jenis SPP-nya, yaitu SPM UP, GU, TU, dan LS. Untuk SPM GU, pengujian juga dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh bendahara. Begitu juga untuk SPM TU jika sebelumnya telah pernah dilakukan.Secara legal, penerbitan SPM adalah otoritas Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Dengan demikian, tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh PPA yang bersangkutan sebagai sebuah pernyataan penggunaan anggaran dilingkup SKPD-nya. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana.SPM dapat diterbitkan jika :a.Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.b.didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.Waktu pelaksanaan penerbitan SPM :a.Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima.b.Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPP diterima.

6. Surat Perintah Pencairan DanaSP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D sifatnya spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM.Syarat agar SP2D dapat diterbitkan sama dengan ketentuan yang ada pada Surat Perintah Membayar (SPM), begitu juga dengan waktu pelaksanaannya.

7. Pelaksanaan BelanjaPPTK bertanggung jawab secara tepat waktu atas pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan wajib. Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja tersebut, PPTK wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait. Dokumen penggunaan anggaran diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar bagi Bendahara Pengeluaran untuk membuat SPJ Bendahara berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK, mencatat pelaksanaan belanja dalam :a. Buku kas umum pengeluaran.b.Buku pembantu pengeluaran per rincian objek.c.Buku pembantu kas tunai.d.Buku pembantu simpanan / bank.e.Buku pembantu panjar.f.Buku pembantu pajak.

8. Surat Pertanggungjawaban PengeluaranDalam mempertanggungjawabkan pengelolaan UP, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup : Buku kas umum pengeluaran. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian objek dimaksud. Bukti atas penyetoran PPN / PPh ke kas negara. Registrasi penutupan kas.

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :a.Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.b.Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek.c.Menghitung pengenaan PPN / PPh atas beban pengeluaran per rincian objek.d.Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.