12

perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Download PDF Report

Upload
others
View
12
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 2: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 3: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 4: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 5: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 6: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 7: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 8: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 9: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 10: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 11: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Page 12: perber diundangkan · Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

Documents

Documents

perber diundangkan · 2014-11-20 · pb.3/menhut-1 1/2014 nomor : 17/prr/m/2014 nomor nomor : 8/skb/x/2014 tentang tata cara penyelesa/an penguasaan tanah yang di dai-am kawasan hutan

perber diundangkan · 2014-11-20 · pb.3/menhut-1 1/2014 nomor : 17/prr/m/2014 nomor nomor : 8/skb/x/2014 tentang tata cara penyelesa/an penguasaan tanah yang di dai-am kawasan hutan

Documents

Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi

Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi

Documents

Disahkan tgl 17 Oktober 2014 Diundangkan tgl 17 Oktober ...distanbun.jatengprov.go.id/dinbunjateng/assets/upload/files/materi/...Disahkan tgl 17 Oktober 2014 Diundangkan tgl 17 Oktober

Disahkan tgl 17 Oktober 2014 Diundangkan tgl 17 Oktober ...distanbun.jatengprov.go.id/dinbunjateng/assets/upload/files/materi/...Disahkan tgl 17 Oktober 2014 Diundangkan tgl 17 Oktober

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn140-2011.pdfZULKIFLI HASAN Diundangkan di ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn140-2011.pdfZULKIFLI HASAN Diundangkan di ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Documents

HAK-HAK KONSUMEN

HAK-HAK KONSUMEN

Documents

JDIH Kota Padang · Rumah Sederhana Sehat pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka kepada pengembang diberlakukan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Walikota Ini diundangkan,

JDIH Kota Padang · Rumah Sederhana Sehat pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka kepada pengembang diberlakukan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Walikota Ini diundangkan,

Documents

perber mahkejapol, kemenkumham, kemensos, kemenkes dan bnn

perber mahkejapol, kemenkumham, kemensos, kemenkes dan bnn

Documents

Documents

perber diundangkan - aman.or.id...melakukan data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; menerbitkan hasil analigis berupa rekomendasi dengan

perber diundangkan - aman.or.id...melakukan data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; menerbitkan hasil analigis berupa rekomendasi dengan

Documents

Hak-Hak Seksual :

Hak-Hak Seksual :

Documents

Perber No. 27 Tahun 2014

Perber No. 27 Tahun 2014

Documents

Hak Hak Penjamin

Hak Hak Penjamin

Documents

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA · ttd. E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA · ttd. E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Documents

Documents

SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 101 ttd. 2020

SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 101 ttd. 2020

Documents

1.perber hd kuala cenaku

1.perber hd kuala cenaku

Government & Nonprofit

Hak-Hak Yang Sesuai Fitrah - ebooks-islam.fuwafuwa.infoIslam House/Hak-hak yang Sesuai...Hak keenam : Hak suami istri Hak ketujuh : Hak pemimpin dan rakyatnya Hak kedelapan : Hak tetangga

Hak-Hak Yang Sesuai Fitrah - ebooks-islam.fuwafuwa.infoIslam House/Hak-hak yang Sesuai...Hak keenam : Hak suami istri Hak ketujuh : Hak pemimpin dan rakyatnya Hak kedelapan : Hak tetangga

Documents

Documents

perber diundangkan - BRWA · melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan

perber diundangkan - BRWA · melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan

Documents

perber diundangkanbpkh15gorontalo.info/wp...penguasaan-tanah-hutan.pdf · penguasaan/hak-hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan karena menyangkut kewenangan beberapa Kementerian

perber diundangkanbpkh15gorontalo.info/wp...penguasaan-tanah-hutan.pdf · penguasaan/hak-hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan karena menyangkut kewenangan beberapa Kementerian

Documents

perber diundangkan - tataruangpertanahan.comtataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/permen/pupr/PermenPU_17_20… · sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang

perber diundangkan - tataruangpertanahan.comtataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/permen/pupr/PermenPU_17_20… · sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Documents

HAK HAK Magazine

HAK HAK Magazine

Documents

No. 146... · 2021. 1. 6. · SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

No. 146... · 2021. 1. 6. · SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

Documents

perber diundangkan - ppid.menlhk.go.idppid.menlhk.go.id/files/info_kemenhut/perber_penguasaan_tanah_hutan... · 14. pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pernastian

perber diundangkan - ppid.menlhk.go.idppid.menlhk.go.id/files/info_kemenhut/perber_penguasaan_tanah_hutan... · 14. pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pernastian

Documents

123 tahun... · pada tanggal 19 Juli 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

123 tahun... · pada tanggal 19 Juli 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

Documents

MENEMUKAN HAK ATAS TANAH PADA STANDAR HAK-HAK … · 2016. 11. 9. · Hak Atas Tanah dan Pengakuan Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Hak-Hak Keluarga ... Perampasan Hak-Hak Rakyat Adat

MENEMUKAN HAK ATAS TANAH PADA STANDAR HAK-HAK … · 2016. 11. 9. · Hak Atas Tanah dan Pengakuan Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Hak-Hak Keluarga ... Perampasan Hak-Hak Rakyat Adat

Documents

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN · PDF fileIndonesia Nomor 4496) ... Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ... ini mewajibkan kurikulum memiliki

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN · PDF fileIndonesia Nomor 4496) ... Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ... ini mewajibkan kurikulum memiliki

Documents

Ref. - PERBER Menristek dan Mendagri ttg Penguatan SIDa.pptx

Ref. - PERBER Menristek dan Mendagri ttg Penguatan SIDa.pptx

Documents