Perbup No. 23 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi & Kewenangan Sekretariat Daerah

BUPATI NGAWI

PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah

Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Sekretariat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389) ;

2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3547) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4194) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,


10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

Tahun 2008 Nomor 03) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN

KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.

4

4. Bupati, adalah Bupati Ngawi.

5. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.

6. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

7. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan

pada Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

dan Kepala Sub Bagian.

8. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai

Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

9. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri

Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian

dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati

dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah.

5

Pasal 4

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga

teknis daerah ;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan

daerah ;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan :

a. koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi

pemerintahan ;

b. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data,

merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan ;

c. pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta

memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh

Perangkat Daerah ;

d. koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang

menyangkut tugas pokok Pemerintahan Daerah ; dan

e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

6

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris ;

b. Asisten Pemerintahan ;

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ; dan

d. Asisten Administrasi Umum.

(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan

Pasal 7

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah

dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan

dibidang administrasi pemerintahan, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis

serta pemantauan penyelenggaraan bidang administrasi

pemerintahan, hukum dan hubungan masyarakat ;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Dinas Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugasnya.

7


daerah bidang administrasi pemerintahan, hukum dan hubungan

masyarakat ;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian Administrasi

Pemerintahan, Hukum dan Hubungan Masyarakat ; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

membawahkan :

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ;

b. Bagian Hukum ; dan

c. Bagian Hubungan Masyarakat.

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan

tugasnya bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Pasal 10

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan,

penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan, kerjasama daerah

dan pertanahan.

Pasal 11


Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman

penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi bidang

pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban,

kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat,

penanggulangan bencana, pemerintahan desa, kependudukan,

pertanahan, dan kerjasama ;

8

b. perumusan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi

daerah, kerjasama daerah dan pertanahan ;

c. penginventarisasian dan penyiapan kegiatan penerimaan kunjungan

eksekutif dan legislatif ;

d. pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman tata cara

pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati

dan Wakil Bupati ;

e. pengumpulan bahan dan penyiapan materi dalam rangka rapat

paripurna DPRD ;

f. pengumpulan bahan dan penyiapan pelaksanaan LKPJ Kepala

Daerah, LPPD dan ILLPD ; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahkan :

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan ;

b. Sub Bagian Kerjasama Daerah ; dan

c. Sub Bagian Agraria.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan Umum.

Pasal 13

Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan dan

mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan umum.

Pasal 14


Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan bidang pemerintahan umum, dan

otonomi daerah ;

b. pengumpulan bahan dan penyiapan pelaksanaan LKPJ Kepala

Daerah, LPPD dan ILLPD ;

9

c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pengawasan,

tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa

dan politik, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana,

pemerintahan desa dan kependudukan ;

d. penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pencalonan,

pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil

Bupati ;

e. penyiapan dan pengolahan bahan tentang penyelenggaraan

koordinasi instansi vertikal ;

f. penerimaan dan pengevaluasian laporan tentang penyelenggaraan

pemerintahan Kecamatan ;

g. penyusunan pedoman dan pembinaan penyelenggaraan register

administrasi Kecamatan ; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bagian Kerjasama Daerah mempunyai tugas mengumpulkan,,


penyelenggaraan kerjasama daerah dan penataan perkotaan.

Pasal 16


Sub Bagian Kerjasama Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan bidang kerjasama daerah yaitu

kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga ;

b. penyiapan bahan koordinasi fasiitasi pelaksanaan dan pembinaan

kerjasama daerah serta penataan perkotaan dan pemantauan

wilayah perbatasan ;

c. penyusunan, pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan

kerjasama daerah ;

d. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penerimaan

kunjungan dan kegiatan eksekutif dan legislatif ;

e. pengumpulan dan pengolahan data pembinaan segala usaha dan

kegiatan yang bersangkutan dengan masalah pengembangan,

perubahan batas, nama dan ibukota ;

f. penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk dalam rangka

pemecahan masalah fisik kota maupun perbatasan daerah ; dan

10

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


Pasal 17

Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan dan


penyelenggaraan pertanahan.

Pasal 18


Sub Bagian Pertanahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan bidang pertanahan ;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan dibidang pertanahan ;

c. penyusunan dan pengolahan data pertanahan ;

d. penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan ;

e. penyiapan bahan penyelesaian masalah ganti kerugian dan

santunan tanah untuk pembangunan ;

f. penetapan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian

tanah kelebihan maksimum dan tanah absente ;

g. pemantauan dan penyelesaian tanah kosong ; dan



Bagian Keempat

Bagian Hukum

Pasal 19

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti

perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum,

memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan

mendokumentasikan produk hukum.

Pasal 20


Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a. penelitian perumusan produk hukum ;

11

b. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-

undangan ;

c. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pempublikasian

dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan ;

d. pemberian bahan pertimbangan, bantuan hukum dan perlindungan

hukum kepada semua unsur Pemerintah Kabupaten dalam

hubungannya dengan kedinasan ; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Bagian Hukum membawahkan :

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum ; dan

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.




Hukum.

Pasal 22

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas meneliti

perumusan rancangan produk hukum, menelaah dan mengevaluasi

pelaksanaannya.

Pasal 23


Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pemantauan perkembangan produk hukum yang

menyangkut tugas Pemerintah Kabupaten ;

b. penelitian, pengumpulan dan pengolahan data hukum yang

berhubungan dengan tugas Pemerintah Kabupaten ;

c. penelitian terhadap usulan produk hukum daerah dari instansi ;

d. penyusunan dan pemrosesan produk hukum darah ;

e. penelaahan dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan ; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

12

Pasal 24

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan

dalam menyelesaikan masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum.

Pasal 25


Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :

a. penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang

tugas Pemerintahan Kabupaten ;

b. pemberian bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada

pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten yang tersangkut

perkara dalam hubungan kedinasan ;

c. pengkajian dan pemrosesan terhadap usulan kontrak dan atau

perjanjian kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga ;

dan

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


Pasal 26

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan

dokumentasi dan pempublikasian produk-produk hukum, menerbitkan

Lembaran Daerah serta mengatur penyebaran dokumentasi hukum.

Pasal 27


Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai fungsi :

a. pengumpulan serta mendokumentasikan produk-produk hukum ;

b. penerbitan Lembaran Daerah ;

c. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan hukum ;

d. penginformasian, pempublikasian dan penyebarluasan produk

hukum kepada masyarakat ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


13

Bagian Kelima

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 28

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, kerjasama

informasi dengan mass media serta penyelenggaraan penyebarluasan

informasi melalui media interaktif dan media cetak dan elektronik guna

memperjelas kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 29


Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pengembangan komunikasi, informasi dan media massa ;

b. kerjasama informasi dengan mass media ;

c. pengumpulan dan pengolahan data dan berita ;

d. pelayanan kepada wartawan dan masyarakat yang membutuhkan

informasi ;

e. pelaksanaan penghimpunan, dokumentasi dan publikasi kegiatan-

kegiatan Pemerintah Kabupaten ;

f. penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi

melalui media informasi interaktif, radio, televisi dan film ;

g. pelaksanaan pemantauan berita dan penggunaan hak jawab dan

hak koreksi ;

h. penyelenggaraan kegiatan penerbitan ; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Bagian Hubungan Masyarakat membawahkan :

a. Sub Bagian Pengumpulan Data dan Dokumentasi ;

b. Sub Bagian Publikasi Berita ; dan

c. Sub Bagian Media Potensi Informasi.




Hubungan Masyarakat.

14

Pasal 31

Sub Bagian Pengumpulan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas

menghimpun, mengolah data dan dokumentasi.

Pasal 32


Sub Bagian Pengumpulan Data dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah ;

b. pengumpulan data dan dokumentasi baik internal maupun eksternal;

c. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi

kegiatan pemerintahan dan pembangunan ;

d. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi/kerjasama dengan

lembaga/organisasi kewartawanan ;

e. melaksanakan pemantauan berita dan penggunaan hak jawab dan

hak koreksi ; dan


Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Sub Bagian Publikasi Berita mempunyai tugas melaksanakan publikasi,

mengevaluasi berita dan pendapat umum masyarakat.

Pasal 34


Sub Bagian Publikasi Berita mempunyai fungsi :

a. penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat ;

b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan publikasi melalui media

interaktif ;

c. melakukan observasi, mempelajari dan mendalami serta menilai

pendapat umum ;

d. pelaksanaan usaha pemberitaan kegiatan yang dilakukan

pemerintah maupun masyarakat ; dan



15

Pasal 35

Sub Bagian Media Potensi Informasi mempunyai tugas melakukan

pemantauan dan peningkatan penyelenggaraan informasi melalui

media interaktif, pemantauan perkembangan dan peningkatan

penerbitan.

Pasal 36


Sub Bagian Media Potensi Informasi mempunyai fungsi :

a. penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

b. penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi

melalui media radio, televisi dan film ;

c. penyelenggaraan kegiatan penerbitan ; dan



Bagian Keenam

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 37

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan administrasi pembangunan, perekonomian dan

kesejahteraan rakyat.

Pasal 38


Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk

teknis serta pemantauan penyelenggaraan bidang administrasi

pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat ;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Dinas Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugasnya.

16


daerah bidang administrasi pembangunan, perekonomian dan

kesejahteraan rakyat ;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian Administrasi

Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat ; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah


Pasal 39

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :

a. Bagian Administrasi Pembangunan ;

b. Bagian Administrasi Perekonomian ; dan

c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.



tugasnya bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan

Pembangunan.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 40

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan, penyelenggaraan

administrasi dibidang prasarana fisik, perhubungan dan potensi wisata,

serta bina program pembangunan dan pelaporan.

Pasal 41


Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan bidang prasarana fisik, perhubungan

dan potensi wisata, serta bina program pembangunan dan

pelaporan;

b. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman

penyelenggaraan administrasi pembangunan yang meliputi bidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata ;

17

c. pengumpulan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan pelaksanaan program tahunan pembangunan

daerah ;

d. pelaksanan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan

dan dana pembangunan lainnya ;

e. pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Propinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga ;

f. pelaksanaan fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa (vocal

point) ;

g. pelaksanaan penilaian, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan

pembangunan baik yang dilakukan secara swakelola maupun yang

dikerjakan oleh pihak lain/rekanan ; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

(3) Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan :

a. Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan ;

b. Sub Bagian Perhubungan dan Potensi Wisata ; dan

c. Sub Bagian Prasarana Fisik.




Administrasi Pembangunan.

Pasal 43

Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan mempunyai tugas

mengumpulkan dan mengolah bahan yang dipergunakan untuk

penyusunan pedoman/petunjuk teknis, pengendalian, pembinaan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 44


Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman/petunjuk

teknis pembinaan pelaksanaan program tahunan pembangunan

daerah ;

18

b. penghimpunan bahan-bahan untuk pelaksanaan pengendalian

administrasi pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Propinsi, Pemerintah Pusat, bantuan pihak

ketiga, maupun dana pembangunan lainnya ;

c. pelaksanaan fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa (vocal

point) ;

d. pemantauan perkembangan pelaksanaan program pembangunan

daerah ;

e. penyiapan bahan penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan

terhadap pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan

secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh pihak lain/

rekanan ; dan


Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 45

Sub Bagian Perhubungan dan Potensi Wisata mempunyai tugas

mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan di bidang perhubungan dan potensi wisata.

Pasal 46


Sub Bagian Perhubungan dan Potensi Wisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan

kegiatan di bidang perhubungan, budaya dan pariwisata ;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan

bidang perhubungan, budaya dan pariwisata ;

c. pengumpulan dan pengolahan data segala usaha dan kegiatan

yang berkaitan dengan masalah pengembangan perhubungan,

budaya dan pariwisata ;

d. penyiapan bahan pertimbangan kebijakan dibidang perhubungan,

budaya dan pariwisata ; dan



19

Pasal 47

Sub Bagian Prasarana Fisik mempunyai tugas mengumpulkan dan


penyelenggaraan program prasarana fisik.

Pasal 48


Sub Bagian Prasarana Fisik mempunyai fungsi :


kegiatan prasarana fisik yang mencakup bidang pekerjaan umum

bina marga, cipta karya, kebersihan, dan pengairan ;


prasarana fisik yang mencakup bidang pekerjaan umum bina

marga, cipta karya, kebersihan, dan pengairan ;

c. pengumpulan dan pengolahan data segala usaha dan kegiatan yang

berkaitan dengan pengembangan prasarana fisik yang mencakup

bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya, kebersihan, dan

pengairan ;

d. penyiapan bahan pertimbangan kebijakan tentang prasarana fisik

yang mencakup bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya,

kebersihan, dan pengairan ; dan



Bagian Kedelapan

Bagian Administrasi Perekonomian

Pasal 49

Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan program dan petunjuk teknis, pembinaan,

penyelenggaraan administrasi perekonomian meliputi sarana, produksi

dan pemasaran, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta

investasi daerah.

20

Pasal 50


Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :


penyelenggaraan administrasi perekonomian yang meliputi bidang

pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan,

pertambangan dan energi, lingkungan hidup, koperasi dan UKM,

penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha

daerah, perbankan dan lembaga perkreditan rakyat ;

b. pegumpulan, pengolahan data, evaluasi dan laporan di bidang


pertambangan dan energi, lingkungan hidup, koperasi dan UKM,

penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha

daerah, perbankan dan lembaga perkreditan rakyat ;

c. perumusan bahan kebijakan bidang pertanian, peternakan,

perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi,

lingkungan hidup, koperasi dan UKM, penanaman modal,

perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah, perbankan

dan lembaga perkreditan rakyat ;

d. pengumpulan bahan pemberian pertimbangan terhadap penerbitan

ijin lingkup bidang perekonomian ; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten


Pasal 51

a. Bagian Administrasi Perekonomian membawahkan :

a. Sub Bagian Sarana, Produksi dan Pemasaran ;

b. Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ; dan

c. Sub Bagian Investasi Daerah.

b. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Administrasi Perekonomian.

Pasal 52

Sub Bagian Sarana, Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas


petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan sarana, produksi dan

pemasaran.

21

Pasal 53


Sub Bagian Sarana, Produksi dan Pemasaran mempunyai fungsi :


kegiatan sarana, produksi dan pemasaran yang mencakup bidang

koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan ;


sarana, produksi dan pemasaran yang mencakup bidang koperasi,

UKM, perindustrian dan perdagangan ;

c. pengumpulan dan pengolahan data segala usaha dan kegiatan yang

berkaitan dengan pengembangan sarana, produksi dan pemasaran

yang mencakup bidang koperasi, UKM, perindustrian dan

perdagangan ;

d. penyiapan bahan pertimbangan kebijakan dan/atau pertimbangan

terhadap penerbitan ijin tentang sarana, produksi dan pemasaran

yang mencakup bidang koperasi, UKM, perindustrian dan

perdagangan ;


Administrasi Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 54

Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Pasal 55


Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai

fungsi :


kegiatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mencakup

bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan,

pertambangan dan energi, lingkungan hidup ;


sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mencakup bidang


pertambangan dan energi, lingkungan hidup ;

22


yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang mencakup bidang pertanian, peternakan,

perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi,

lingkungan hidup ;


terhadap penerbitan ijin tentang sumber daya alam dan lingkungan

hidup yang mencakup bidang pertanian, peternakan, perikanan,

perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan

hidup ; dan



Pasal 56

Sub Bagian Investasi Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan


penyelenggaraan investasi daerah.

Pasal 57


Sub Bagian Investasi Daerah mempunyai fungsi :


kegiatan investasi daerah yang mencakup bidang penanaman

modal, badan usaha daerah, perbankan dan lembaga perkreditan

rakyat ;


investasi daerah yang mencakup bidang penanaman modal, badan

usaha daerah, perbankan dan lembaga perkreditan rakyat ;


yang berkaitan dengan pengembangan investasi daerah yang

mencakup bidang penanaman modal, badan usaha daerah,

perbankan dan lembaga perkreditan rakyat ;


terhadap penerbitan ijin tentang investasi daerah yang mencakup

bidang penanaman modal, badan usaha daerah, perbankan dan

lembaga perkreditan rakyat ; dan



23

Bagian Kesembilan

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 58

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan

penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat.

Pasal 59


Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :


penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat yang meliputi

bidang sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan

transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana,

agama, pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olah raga ;

b. pegumpulan, pengolahan data, evaluasi dan laporan di bidang

sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi,

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, agama,

pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olah raga ;

c. perumusan bahan kebijakan bidang sosial, pendidikan, kesehatan,

tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga

berencana, agama, pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olah

raga ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten


Pasal 60

(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

a. Sub Bagian Sosial ;

b. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan ; dan

c. Sub Bagian Generasi Muda.




Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

24

Pasal 61

Sub Bagian Sosial mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah

bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

penyelenggaraan sosial.

Pasal 62


Sub Bagian Sosial mempunyai fungsi :


kegiatan yang mencakup bidang sosial, tenaga kerja dan


agama, dan pemberdayaan masyarakat;


yang mencakup bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, agama, dan

pemberdayaan masyarakat;

c. Pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan bahan

pertimbangan kebijakan dibidang sosial, tenaga kerja dan


agama, dan pemberdayaan masyarakat;

d. penginventarisasian, penganalisaan, penyaluran, evaluasi dan

pelaporan bantuan kegiatan keagamaan ;

e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

peringatan hari-hari besar nasional, hari jadi kabupaten dan

peringatan hari-hari besar keagamaan ; dan


Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang

tugasnya.

Pasal 63

Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas


petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan

kesehatan.

25

Pasal 64


Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi :


kegiatan yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan ;


yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan ;

c. pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan bahan

pertimbangan kebijakan dibidang pendidikan dan kesehatan ;


Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 65

Sub Bagian Generasi Muda mempunyai tugas mengumpulkan dan


penyelenggaraan generasi muda.

Pasal 66


Sub Bagian Generasi Muda mempunyai fungsi :


kegiatan yang mencakup bidang pemuda dan olah raga ;


yang mencakup bidang pemuda dan olah raga ;

c. pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan bahan pertimbangan

kebijakan dibidang pemuda dan olah raga ;


Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh

Asisten Administrasi Umum

Pasal 67

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan organisasi, umum, protokol, kepegawaian dan

keuangan.

26

Pasal 68


Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk

teknis organisasi, umum, protokol, ketatalaksanaan, kepegawaian

dan keuangan ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman organisasi, umum,

protokol, ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan ;

c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan organisasi, umum, protokol,

ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan ; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah


Pasal 69

(1) Asisten Administrasi Umum, membawahkan :

a. Bagian Organisasi ;

b. Bagian Umum dan Protokol ; dan

c. Bagian Keuangan.



tugasnya bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Kesebelas

Bagian Organisasi

Pasal 70

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan,

ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur negara, analisis dan formasi

pegawai, pengolahan data, akuntabilitas kinerja instansi serta

pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah.

Pasal 71


Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan

pembinaan dan penataan kelembagaan ;

27

b. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja,

budaya kerja, metode kerja, prosedur kerja dan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah ;

c. Penyusunan pedoman penggunaan pakaian dinas ;

d. Pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan analisis dan

formasi jabatan ;

e. Pengumpulan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian lingkup

Sekretariat Daerah ;

f. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan penyajian data ; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 72

(1) Bagian Organisasi, membawahkan :

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana ;

b. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian ; dan

c. Sub Bagian Pengolah Data.




Organisasi.

Pasal 73

Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana mempunyai tugas


petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan kelembagaan dan

tatalaksana.

Pasal 74


Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk

menyempurnakan, pemantapan, dan pengembangan organiasi

satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah ;

b. penganalisaan dan evaluasi tugas dan fungsi serta susunan

organisasi satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah ;

28

c. penusunan konsep penyempurnaan, pengembangan serta

pemantapan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Daerah ;

d. pemberian bantuan teknis ketatalaksanaan kepada seluruh

perangkat daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas dan

fungsi ;

e. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan hasil pengawasan melekat ;

f. pegumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman da

petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja,

budaya erja, metode dan prosedur kerja ;

g. penyusunan pedoman penggunaan pakaian dinas dan tanda

jabatan ; dan


Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 75

Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian mempunyai tugas


petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan analisa jabatan dan

kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah.

Pasal 76


Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan penyusunan

hasil analisis dan formasi jabatan dan analisis beban kerja ;

b. pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan penusunan

standart kompetensi jabatan ;

c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis formasi jabatan, standat

kompetensi jabatan dan analisis beban kerja pada lembaga

perangkat daerah ;

d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten ;

e. pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk pembinaan

pendayagunaan aparatur negara ; dan



29

Pasal 77

Sub Bagian Pengolah Data mempunyai tugas mengumpulkan dan


penyelenggaraan pengolahan data elektronik.

Pasal 78


Sub Bagian Pengolah Data mempunyai fungsi :

a. penyusunan progra kerja bidang pengolahan data ;

b. pembinaan sistem informasi elektronik berdasar kebijakan daerah ;

c. pengawasan bidang pengolahan data secara elektronik ;

d. penyelenggaraan bimbingan teknis pengolahan data elektronik ;

e. pengelolaan jaringan integrasi pengolahan data ; dan



Bagian Kedua Belas

Bagian Umum dan Protokol

Pasal 79

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan

administrasi umum dan protokol.

Pasal 80


Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan umum ;

b. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan

Sekretaris Daerah ;

c. pelaksanaan urusan protokoler ;

d. pelaksanaan urusan sandi dan telekomunikasi ;

e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan materiil di

lingkungan Sekretariat Daerah, rumah jabatan Bupati dan Wakil

Bupati ; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

30

Pasal 81

(1) Bagian Umum dan Protokol, membawahkan :

a. Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga ;

b. Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi ; dan

c. Sub Bagian Perlengkapan.




Umum dan Protokol.

Pasal 82

Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai tugas


petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan protokol dan rumah

tangga.

Pasal 83


Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan protokoler ;

b. pengurusan perlengkapan dan pemeliharaan materiil rumah jabatan

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ;

c. penyediaan tempat rapat dan pertemuan dinas lainnya ;

d. pengaturan penggunaan kendaraan dinas dilingkup Sekretariat

Daerah dan kebutuhan bahan bakarnya ; dan


Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 84

Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas


petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata usaha, sandi dan

telekomunikasi.

31

Pasal 85


Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan penyusunan, pengetikan, penggandaan, penataan

dan proses pengiriman surat-surat yang diperintahkan langsung oleh

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten ;

b. pengarahan, penataan, penyediaan dan pendistribusian surat yang

diturunkan dari pimpinan ;

c. penyusunan petunjuk tentang pengamanan informasi dan materiil ;

d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan informasi dan

materiil ;

e. pengiriman, penerimaan dan penyampaian berta sandi dan berita-

berita lainnya ;

f. pembinaan dan pemeliharaan alat-alat sandi dan telekomunikasi ;

g. pengaturan jaringan hubungan telekomunikasi ; dan



Pasal 86

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengumpulkan dan


penyelenggaraan perlengkapan.

Pasal 87


Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan,

perawatan, pemeliharaan, perlengkapan dan materiil di lingkup


b. pengadaan barang inventaris perbekalan, perlengkapan dan materiil

lingkup Sekretariat Daerah, kecuali yang bersifat teknis ;

c. penginventarisasian, perawatan, pengurusan dan pelaporan

kelengkapan administrasi barang di lingkup Sekretariat Daerah ;

d. pengawasan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ;

e. pelaksanaan pemeliharaan fisik meliputi gedung, taman dan

halaman lingkup Kantor Bupati ;

32

f. pengaturan dan pemeliharaan kebersihan ruang kantor dan

pekarangan lingkup Kantor Bupati ; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


Bagian Ketiga Belas

Bagian Keuangan

Pasal 88

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program dan petunjuk teknis pembinaan serta penyelenggaraan

keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten

Ngawi.

Pasal 89


Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan penyusunan rencara kebutuhan anggaran

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah ;

b. penyelenggaraan dan pemrosesan urusan keuangan dan perjalanan

dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah ;

c. pembinaan dan pengaturan urusan keuangan Bupati, Wakil Bupati

dan Sekretariat Daerah ;

d. pengumpulan bahan laporan keuangan dan kinerja Bupati, Wakil

Bupati dan Sekretariat Daerah ; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 90

(1) Bagian Keuangan, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah ;

b. Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah ; dan

c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Sekretariat Daerah.




Keuangan.

33

Pasal 91

Sub Bagian Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan

perencanaan dan perubahan penganggaran Keuangan Bupati, Wakil

Bupati dan Sekretariat Daerah.

Pasal 92


Sub Bagian Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah

mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dan pengumpulan bahan penyusunan rencana

dan perubahan anggaran keuangan Bupati, Wakil Bupati dan


b. persiapan petunjuk-petunjuk teknis rencana anggaran keuangan

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah ;

c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran keuangan

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah ; dan


Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 93

Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah mempunyai tugas


petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan perbendaharaan

keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah.

Pasal 94


Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a. penyiapan dan pembayaran gaji Bupati, Wakil Bupati dan pegawai


b. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan

Surat Pertanggungjawaban realisasi anggaran ;

c. penerbitan Surat Perintah Membayar ;

d. inventarisasi permasalahan dalam rangka pembinaan para

Bendahara Pengeluaran Pembantu Bupati, Wakil Bupati dan


34

e. pelaksanaan urusan perbendaharaan Bupati, Wakil Bupati dan

Sekretariat Daerah ; dan



Pasal 95

Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Sekretariat Daerah mempunyai

tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pembukuan

dan pelaporan keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah.

Pasal 96


Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Sekretariat Daerah mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan penatausahaan pembukuan keuangan Sekretariat

Daerah dalam buku kas umum, buku simpanan/bank, buku pajak,

buku panjar, buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek, buku

register SPP, buku register SPM dan buku register SP2D ;

b. penyusunan laporan administratif dan fungsional keuangan Bupati,

Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah ;

c. penyusunan laporan tahunan keuangan Bupati, Wakil Bupati dan


d. penyimpanan arsip SPP dan SPJ ; dan



BAB IV

TATA KERJA

Pasal 97

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi

pada Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah

maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah

serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang

tugasnya.

35

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin

dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing

serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk

memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,

tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi

lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi

dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada

bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati

Ngawi Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Sekretariat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

Tahun 2004 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

36

Pasal 99

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

Pada Tanggal

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR

Documents

Perbup No. 23 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi & Kewenangan Sekretariat Daerah