-
0
BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2014
-
1
BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor
6 Tahun 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud haruf a
perlu dibuat penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur yang diatur dengan Peraturan Bupati
Kolaka Timur
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.
74, Tambahan Lembaga Negara No. 1822);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Sulawesi
Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
2687);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
-
2
Menetapkan
:
Negara Repubilk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedu atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka
Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 821 TLNRI Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
M E M U T U S K A N
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
-
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Didalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan: 1. Pemerintah
Daerah adalah Penyelenggara Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip
Otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan
dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka
Timur.
8. Tenaga Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk
membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya yang berasal dari Non Pegawai Negeri
Sipil yang pengadaannya sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN KEWENANGAN
-
4
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2
(1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris
Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan
serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan
administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c.
penyelenggaraan rapat-rapat/sidang-sidang DPRD; d. penyediaan dan
Pengkoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD.
Bagian Keempat Kewenangan
Pasal 5
Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan sebagai berikut: a.
Pengkoordinasikan mengatur dan membina kerjasama,
mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan
tugas Sekretariat DPRD;
b. Penyiapan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan
perumusan kebijakan Pimpinan DPRD;
c. Penyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang
diselenggarakan oleh DPRD;
-
5
d. Perumusan pedoman Tata Tertib DPRD;
e. Perumusan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6
Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris
Dewan; b. Bagian Umum;
c. Bagian Risalah dan Persidangan; d. Bagian Keuangan;
e. Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Protokoler
Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Sekretaris Dewan
Pasal 7
Sekretaris Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan,
pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-
rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai
dengan keuangan daerah.
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7,
Sekretaris Dewan mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian, perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
administrasi Sekretariat DPRD;
b. Pengelolaan sumber daya aparatur, prasarana dan
sarana Sekretariat DPRD; c. Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD
dan Anggota
DPRD;
d. Pengkoordinasian dan perumusan pedoman tata tertib DPRD, dan
pedoman Kedudukan Protokoler dan
Keuangan DPRD; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-
6
Paragraf 2
Bagian Umum
Pasal 9
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan merencanakan,
mengatur dan mengendalikan serta
melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan,
kepegawaian pada lingkungan Sekretariat
DPRD.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Bagian
Umum mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kegiatan Bagian Umum; b. pengendalian
kegiatan bawahan dalam pelaksanaan
ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian serta
kearsipan;
c. penyiapan rencana kebutuhan sarana kerja untuk
keperluan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; d. pengaturan
pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam kegiatan persidangan, Rapat Kerja, Kunjungan Kerja atau
kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD;
e. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan; f. pelaksanaan
pembinaan staf; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris
Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 11 Bagian Umum terdiri dari :
a. Sub Bagian Tatausaha; b. Sub Bagian Perlengkapan;
c. Sub.Bagian Rumah Tangga.
Pasal 12
(1) Sub Bagian Tatausaha mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur, menyelenggarakan
ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat dan
pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat
(1) tersebut di atas, Sub Bagian Tatausaha mempunyai
fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan. b.
Pengendalian dan pengaturan pelaksasnaan kegiatan
ketatausahaan.
-
7
c. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan yang
meliputi kegiatan surat menyurat dan kearsifan. d. Pelayanan
administrasi kepada Pimpinan dan anggota
DPRD. e. Penilaian kegiatan ketatausahaan. f. Pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 13
(1) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pada Sub Bagian
Perlengkapan yang meliputi pengadaan
kelengkapan rumah dinas, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang
inventaris kantor.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1) tersebut di atas, Sub Bagian Tatausaha mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan perlengkapan. b. Pengendalian dan
pengaturan pelaksasnaan kegiatan
perlengkapan.
c. Penyelenggaraan kegiatan perlengkapan yang meliputi kegiatan
pengadaan kelengkapan rumah dinas,
gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris kantor dan
pelayanan urusan dalam.
d. Pengadministrasian dan perawatan aset dan barang
inventaris kantor. e. Penilaian kegiatan perlengkapan. f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 14
(1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas
memimpin, merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pada
Sub Bagian Rumah Tangga yang meliputi pemeliharaan dan perawatan
kelengkapan rumah dinas,
gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris kantor dan
pelayanan urusan dalam.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
tersebut di atas, Sub Bagian Rumah Tangga
mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan rumah
tangga.
b. Pengendalian dan pengaturan pelaksasnaan kegiatan rumah
tangga.
c. Penyelenggaraan kegiatan rumah tangga yang
meliputi pemeliharaan dan perawatan kelengkapan rumah dinas,
gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris kantor dan
pelayanan urusan
dalam.
-
8
d. Penilaian kegiatan rumah tangga.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Bagian Risalah dan Persidangan
Pasal 15
(1) Bagian Risalah dan Perundang-undangan mempunyai tugas
memimpin, merencanakan, mengatur dan
mengendalikan kegiatan Bagian Risalah dan Perundang-undangan
dalam pelayanan memberikan informasi kegiatan rapat dan persidangan
kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD, Komisi, Fraksi yang dilakukan DPRD. (2) Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai
fungsi : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Risalah dan
Perundang-undangan; b. menelaah hasil analisa terhadap materi
Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati;
c. menyiapkan Materi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan
usul inisiatif DPRD;
d. mengoreksi dan menyempurnakan konsep rancangan keputusan DPRD
hasil pembahasan Panitia Khusus, Panitia Anggaran, Panitia
Musyawarah serta hasil
Rapat Pimpinan DPRD sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan
Pimpinan DPRD;
e. perumusan program pelaksanaan risalah dan
persidangan sebagai bahan kebijaksanaan Pimpinan DPRD;
f. mengarahkan bawahan dalam kegiatan notulis, pendataan dan
pelaksanaan kegiatan persidangan dan pembuatan risalah rapat sesuai
dengan
kebutuhan; g. menelaah dan merumuskan bahan produk hukum
DPRD;
h. pengaturan dan penyelenggaraan layanan administrasi yang
berkaitan dengan tugas Bagian
Risalah dan Perundang-undangan; i. pelaksanaan pembinaan staf;
j. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan
sesuai dengan tugas dan fungsinya,
Pasal 16
Bagian Risalah dan Perundang-undangan terdiri dari : a. Sub
Bagian Persidangan;
b. Sub Bagian Risalah; c. Sub Bagian Perundang-undangan.
-
9
Pasal 17
(1) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan
kegiatan Sub bagian Risalah dalam pembuatan risalah DPRD.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sub Bagian Risalah mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan
Sub Bagian Risalah;
b. Pengendalian dan pengaturan pelaksasnaan kegiatan Sub Bagian
Risalah;
c. Pelaksanaan kegiatan notulis, pendataan dan
pelaksanaan kegiatan persidangan dan pembuatan risalah rapat
sesuai dengan kebutuhan;
d. Pengaturan dan penyelenggaraan layanan administrasi dan
kearsipan yang berkaitan dengan tugas Bagian Risalah;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan; f. Pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Risalah dan Persidangan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 18
(1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pada Sub Bagian Persidangan dalam pelayanan memberikan informasi
aktifitas sidang
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bagian Persidangan mempunyai fungsi: a. Penyusunan
rencana kegiatan Sub Bagian
Persidangan;
b. Pengendalian dan pengaturan pelaksasnaan kegiatan Sub Bagian
Persidangan;
c. Pelaksanaan kegiatan persidangan sesuai dengan
kebutuhan; d. Pengaturan dan penyelenggaraan layanan
administrasi dan kearsipan yang berkaitan dengan tugas Bagian
Persidangan;
e. Pelayanan informasi aktifitas sidang kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD. f. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan
laporan;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Risalah dan Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-
10
Pasal 19
(1) Sub Bagian Perundangan-undangan mempunyai tugas
mengkoordinasikan, memimpin, merencanakan,
mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian
Perundang-Undangan dalam perencanaan Peraturan
Perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sub Bagian Perundang Undangan mempunyai
fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perundang
Undangan;
b. Pengendalian dan pengaturan pelaksasnaan kegiatan Sub Bagian
Perundang Undangan;
c. Menelaah hasil analisa terhadap materi Rancangan Peraturan
Daerah yang berasal dari Bupati;
d. Menyiapkan Materi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan
usul inisiatif DPRD;
e. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep rancangan keputusan DPRD
hasil pembahasan Panitia Khusus, Panitia Anggaran, Panitia
Musyawarah serta hasil
Rapat Pimpinan DPRD sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan
Pimpinan DPRD;
f. Menelaah dan merumuskan bahan produk hukum DPRD;
g. Pengaturan dan penyelenggaraan layanan administrasi yang
berkaitan dengan tugas Sub
Bagian Perundang-undangan; h. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan
laporan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Risalah dan Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Bagian Keuangan
Pasal 20
(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengatur dan mengendalikan kegiatan Bagian Keuangan yang meliputi
penyusunan anggaran,
pelaksanaan pembukuan dan verfikasi serta
pengadministrasiannya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana
kegiatan Bagian Keuangan;
b. pengkoreksian dan penyempurnaan konsep usulan anggaran,
perubahan anggaran, daftar honorarium, uang insentif, uang
kehormatan dan lain-lain yang
menyangkut hak financial pegawai maupun Pimpinan dan Anggota
DPRD;
-
11
c. pengkoreksian dan penyempurnaan konsep Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD) pada
Sekretariat DPRD;
d. pengaturan dan pengawasan kegiatan pemberian layanan
administrasi keuangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta
Pegawai Sekretariat DPRD;
e. pelaksanaan pembinaan staf; f. pelaksanaan evaluasi dan
pembuatan laporan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 21
Bagian Keuangan terdiri dari : a. Sub Bagian Anggaran.
b. Sub Bagian Pembukuan. c. Sub Bagian Perbendaharaan
Pasal 22
(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Anggaran yang meliputi
penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. (2) Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Anggaran; b.
Pengaturan dan pengawasan kegiatan pengkoreksian
dan penyempurnaan konsep usulan anggaran,
perubahan anggaran, daftar honorarium, uang insentif, uang
kehormatan dan lain-lain yang
menyangkut hak finansial pegawai maupun Pimpinan dan Anggota
DPRD;
c. Pengaturan dan pengawasan pengkoreksian dan
penyempurnaan konsep Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat daerah (RKA-SKPD) pada
Sekretariat DPRD; d. Pelaksanaan pembinaan staf; e. Pelaksanaan
evaluasi dan pembuatan laporan;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 23
(1) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengatur dan mengawasi kegiatan Sub Bagian Pembukuan yang meliputi
menghimpun dan
pengadministrasian keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bagian Pembukuan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Anggaran;
-
12
b. Pengaturan dan pengawasan kegiatan menghimpun
dan pengadministrasian keuangan c. Pengaturan dan pengawasan
kegiatan pemberian
layanan administrasi keuangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
serta Pegawai Sekretariat DPRD;
d. Pelaksanaan pembinaan staf;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan Keuangan;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 24
(1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas
memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Sub
Bagian Perbendaharaan yang meliputi
menghimpun dan melaksanakan verifikasi pengeluaran keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi: a.
Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian
Perbendaharaan;
b. Pengaturan dan pengawasan kegiatan menghimpun dan verifikasi
pengeluaran keuangan
c. Pelaksanaan pembinaan staf; d. Pelaksanaan evaluasi dan
pembuatan laporan
Keuangan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 5 Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Protokoler
Pasal 25
(1) Bagian Hubungan Kemasyarakatan (Humas) dan Protokoler
mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan
kegiatan Bagian Humas
dan Protokoler dalam pelayanan memberikan informasi kegiatan
rapat dan persidangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Komisi,
Fraksi yang dilakukan DPRD.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bagian Humas dan Protokoler mempunyai
fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan Humas dan Protokoler b.
Pengkajian bahan dan data untuk penyempurnaan
dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar penyajian
informasi penyelenggaraan urusan protokoler, hubungan antara
lembaga pelayanan dan
aspirasi masyarakat, serta penyelenggaraan perpustakaan dan
dokumentasi.
-
13
c. Penyiapan penyelenggaraan penyebaran infomasi,
penyelenggaraan urusan protokoler hubungan antara lembaga,
pelayanan dan penyaluran aspirasi
masyarakat serta penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi
sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
d. Pemberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris DPRD sesuai
bidang tugasnya.
e. Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan persidangan/rapat DPRD
yang meliputi pengaturan rapat dan membuat dokumentasi hasil
persidangan/rapat DPRD dan bahan referensi kepustakaan lainnya
sebagai bahan publikasi;
f. Melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsinya kepada Sekretaris DPRD. g. Melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris DPRD.
Pasal 26
Bagian Risalah dan Perundang-undangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Hubungan Kemasyarakatan; b. Sub Bagian Protokol;
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
Pasal 27
(1) Sub Bagian Hubungan Kemasyarakatan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian Hubungan
Kemasyarakatan dalam memberikan informasi kepada DPRD dan
Publik.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sub Bagian Hubungan Kemasyarakatan
mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian
Humas. b. Pengkajian bahan dan data untuk penyempurnaan
dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar penyajian
informasi dan hubungan antara lembaga pelayanan dan aspirasi
masyarakat
c. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Humas dan Protokoler.
Pasal 28
(1) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pada Sub Bagian Protokol dalam
pelayanan memberikan penataan sidang kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD.
-
14
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bagian Protokoler mempunyai fungsi: a. Penyusunan
rencana kegiatan Sub Bagian Protokoler.
b. Pengkajian bahan dan data untuk penyempurnaan dan penyusunan
kebijakan, ketentuan dan standar penyajian informasi
penyelenggaraan urusan
protokoler. c. Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan penataan
persidangan/rapat DPRD. h. Melaporkan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan
tugas dan fungsinya kepada Kepala Sub Bagian
Humas dan Protokoler. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh
Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler.
Pasal 29
(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai
tugas mengkoordinasikan memimpin, merencanakan,
mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian
Dokumentasi dan Publikasi dalam
membuat dokumentasi dan pubikasi tentang kegiatan DPRD.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian
Dokumentasi dan Publikasi. b. Pengkajian bahan dan data untuk
penyempurnaan
dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar penyajian
informasi penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi sesuai
dengan ketentuan dan
standar yang ditetapkan. c. Peliputan dan dokumentasi
kegiatan
persidangan/rapat DPRD sebagai bahan referensi kepustakaan dan
publikasi lainnya.
d. Publikasi kegiatan dan hasil persidangan/rapat
DPRD sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan melalui
berbagai media;
e. Pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsinya kepada Kepala Bagian Humas dan
Protokoler.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Humas dan Protokoler.
Paragraf 5 Tenaga Ahli
Pasal 30
Tenaga Ahli mempunyai tugas khusus untuk mendukung kegiatan DPRD
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
-
15
Pasal 31
(1) Kelompok Tenaga Ahli terdiri dari sejumlah orang dengan
keahlian yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan DPRD
dalam rangka membantu pelaksanaan
tugasnya. (2) Penugasan dan jumlah tenaga ahli ditentukan
berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja DPRD. (3) Penugasan tenaga ahli berada
di bawah dan
bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.
BAB IV KEPEGAWAIAN
Pasal 32
Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai pada
Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
TATA KERJA
Pasal 33
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan yang secara
teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretarias Daerah.
(2) Setiap Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dewan;
(3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian.
Pasal 34
Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pejabat Struktural
dalam lingkungan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar organisasi serta instansi
terkait sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan
diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-
16
Pasal 36
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kolaka Timur.
Ditetapkan di Tirawuta pada tanggal, 20 08 - 2014
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,
TTD
H. TONY HERBIANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 33
Diundangkan di Tirawuta pada tanggal, 20 08 - 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,
TTD
H. ANWAR SANUSI
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SURYA HATTA AMRAN, SH, LLM
Penata Tk.I Gol. III/d
19800317 200003 1 001
-
17
SEKRETARIAT DPRD
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TIMUR
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR : 6 TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN
2013, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.
BAGIAN
UMUM
BAGIAN
PERSIDANGAN & RISALAH
BAGIAN
KEUANGAN
BAGIAN
HUMAS & PROTOKOL
PEMUDA & OLAH
RAGA
SUBAG.
TATA USAHA
SUBAG.
PERLENGKAPAN
SUBAG.
RUMAH TANGGA
SUBAG.
PERSIDANGAN
SUBAG.
RISALAH
SUBAG.
PERUNDANG-UNDANGAN
SUBAG.
ANGGARAN
SUBAG.
PEMBUKUAN
SUBAG.
PERBENDAHARAAN
SUBAG.
HUB. MASYARAKAT
SUBAG.
PROTOKOL
SUBAG.
DOKUMENTASI & PUBLIKASI
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,
H. TONY HERBIANSYAH
