Upload
muhammad-suko-adi-pratama
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
1/12
MEKANISME DAN TATA CARA PROSES PENETAPAN
PERDA RENCANA TATA RUANG DAERAH PASCA
DITERBITKANNYA UU NO.23 TAHUN 2014
Disampaikan pada:
FGD Percepatan Sinkronisasi dan Integrasi Kebijakan
Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Strategis
dalam RPJMN 2015
2019 Melalui Rencana TataRuang Wilayah
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
Jakarta, 7 September 2015
Oleh :
Ir. Tavip Rubiyanto, MT
Kasubdit Pertanahan dan PenataanRuang
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
2/12
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENDAGRI
URUSAN WAJIB &
PILIHAN (Psl 11)
OTONOMI DAERAH
DESENTRALISASI
UU NO. 23 TAHUN
2014
URUSAN WAJIB terkait PD (psl 12 ayat1 )a) Pendidikanb) Kesehatan
c) Pekerjaan Umum & Penataan Ruangd) Perumahan Rakyat &kawasan pemukimane) Ketentraman, ketertiaban & perlindungan
Masyarakat dan
f) sosialURUSAN WAJIB tdk terkait PD (psl 12 ayat 2 )
a) Tenaga Kerjab)Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak
c) Pangand)Pertanahan
e) Lingkungan Hidupf) Administrasi kependudukan & catatan sipil
g) Pemberdayaan masysrakat & Desa
h) Pengendalian penduduk & keluarga berencanai) Perhubungan
j) Komunikasi & Informatikak) Koperasi, usaha kecil & menengah
l) Penanaman Modalm) Kepemudaan & Olah raga
n) Statistiko) Persandian
p) Kebudayaan
q) Perpustakaan danr) Kearsipan
URUSAN PILIHAN ( psl 12 ayat 3 )a) Pertanian
b) Kehutananc) Energi dan Sumberdaya Mineral
d) Pariwisatae) Kelautan dan Perikanan
f) Perdagangan
g) Perindustrianh) Transmigrasi
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
2
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
3/12
KEBERADAAN PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG RPJMN TAHUN 2015 - 2019DITJEN BINA
BANGDA
KEMENDAGRI
AMANAT PERPRES 2 /2015
RPJMN 2015 - 2019
PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR NASIONAL Sinkronisasidan Integrasi
Kebijakan
Perlu dipastikan kesesuaian rencana pembangunan program strategis nasional denganRencana Tata Ruang (RTR) Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait ketersediaan lahan danizin pemanfaatan ruang untuk menjamin kepastian lokasi Proyek.
Daerah yang belum menetapkanPerda RTR
3 TIPOLOGI
Daerah yang sudah menetapkanPerda RTR namun belummengakomodir program strategisnasional
Daerah yang akan melakukanrevisiatas Perda RTRW
Segera menetapkan Perda RTR dgmengakomodir kebijakan dan programpembangunan dalam RPJMN 2015 2019
Segera merevisiPerdanya melalui mekanismepeninjauan ulang sebagaimana diatur dalamUU Nomor 26 Tahun 2007
Proses percepatan penyelesaian dan revisiatas Perda RTRW harus dapat memastikan
bahwa antara program sektor satu dan lainnyatidak saling tumpang tindih
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
4/12
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
RENCANA TATARUANG
Pasal 16 UU No. 26 Th 2007berlaku sesuai dengan
masa berlakunya
DAPAT DITINJAU KEMBALI
rencana tata ruang yang
ada perlu direvisi
REKOMENDASI
1 (SATU) KALI DALAM 5 (LIMA) TAHUN
- Pasal 23 ayat 5, Pasal 26 ayat 6, UU No. 26 Th 2007
- SE Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN No. S-163/M.EKON/07/2015 tanggal 14 Juli 2015
PK RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan
lingkungan strategis berupa (Pasal 82 ayat 2, PP No. 15 Th 2010):
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
PENINJAUAN KEMBALI rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaianantara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan
perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan
pemanfaatan ruang UU No. 26 Th 2007
4
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
5/12
REVISI RTRW ?DITJEN BINABANGDA
KEMENDAGRI
PP NO. 15 TAHUN 2010
Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan danprosedur penetapan rencana tata ruang sebagaimana penyusunan dan penetapan RTRWbaru
PERMENDAGRI NO. 28 THN 2008
Tata cara evaluasi terhadap perubahan Perda tentang RTRW mutatis mutandis berdasarkanpada Peraturan Menteri ini.
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
6/12
Perlu dilakukan percepatan penyelesaian regulasi sebagai dasar
hukum pelaksanaan program strategis nasional.
melalui
Penyederhanaan mekanisme penetapan Perda Perubahan RTRW
sebagai upaya untuk mengintegrasikan program strategis nasional ke
dalam RTRW Provinsi/kabupaten/kota.
DIPERLUKAN
Contoh: perlu dikaji kemungkinan
percepatan jangka waktu
penyusunan dan penetapan
RTRW paling lama 24 bulan
(peninjauan kembali PP 15 Tahun
2010 Pasal 24)
TEROBOSAN REGULASI YANG
DALAM RANGKA PERCEPATAN
SINKRONISASI DAN INTEGRASI
PROGRAM INFRASTRUKTUR
NASIONAL
DITJEN BINA
BANGDA
KEMENDAGRI
STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH
6
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
7/12
TEROBOSAN MEKANISME PENETAPAN PERDA PERUBAHANDALAM HAL INTEGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR NASIONAL
REVISI PEMENDAGRI
NO. 28 TAHUN 2008
TTG TATA CARA
EVALUASI RAPERDA
TTG RTR DAERAH
PENGATURAN
TERSENDIRI
1. Sekretariat Kabinet
2. Kemen. Hukum & HAM
3. Biro Hukum Kemendagri
PANDANGAN
7
Apakah diatur dalam Revisi
ATAU
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
8/12
EVALUASI RANCANGAN PERDA RTR PROVINSI
EVALUASI RTRW
DILAKUKAN ATAS DASAR
PERSETUJUAN SUBSTANSI(perlu kesepakatan
legalitasnya..???)
B.A. UJI PUBLIK/KESEPAKATAN DGN
MASYARAKAT (PP NO 68 Th 2010 TTGBTCRPMDPR & PERMENDAGRI
56/2014 )
KESEPAKATAN DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI YANG
BERBATASAN, DAN PEMERINTAHKAB/KOTA SE-PROVINSI
PERSETUJUAN BERSAMA DENGAN DPRD
8
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
9/12
TINDAK LANJUT UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
AMANAT UU NO. 23 TAHUN 2014
DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
JENIS DAN JUMLAH PRODUK HUKUM YANG DIAMANATKAN
LINGKUP
KEMENDAGRI
28 PP
3 PERPRES
10 PERMENDAGRI
DITJEN BINA
BANGDA
KEMENDAGRI
REVISI PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2008
TENTANG TATA CARA EVALUASI RAPERDATENTANG RTR DAERAH
EVALUASI RAPERDA
TENTANG RTRDAERAH
Pasal 400 ayat (2)
Perlu disusun
9
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
10/12
PENGATURAN SUBSTANSI BARU
DALAM REVISI PERMENDAGRI 28 TAHUN 2008
Pengaturan mengenai mekanisme evaluasi Raperda tentang RZWP3K
Pengaturan mengenai waktu penerbitan surat persetujuan bersama
DPRD
Pengaturan terkait Pasal 245 ayat (4) UU 23 Tahun 2014 Konsultasi Provinsi pada saat pelaksanaan evaluasi Raperda RTRKabupaten/Kota
Pengaturan mengenai Pendelegasian pemberian substansi RRTRKab/Kota dari Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi
Pengaturan mengenai mekanisme peninjauan kembali
10
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
11/12
PENUTUP
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENDAGRI
1. Perlu dilakukan percepatan penyelesaian regulasi sebagai dasar
hukum pelaksanaan program strategis nasional.
2. Perlu dipastikan kesesuaian rencana pembangunan program
strategis nasional dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi dan
Kabupaten/Kota terkait ketersediaan lahan dan izin pemanfaatanruang, untuk menjamin kepastian lokasi Proyek.
3. Seluruh program strategis nasional harus diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Perlunya dukungan kerjasama pemerintah daerah dalam
pelaksanaan program strategis nasional.5. Peninjauan Kembali RTR dilakukan dalam rangka melihat RTR dengan
kebutuhan pembangunan tetapi bukan merupakan upaya
pemutihan dalam penyimpangan pemanfaatan ruang.
11
7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)
12/12
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH