Upload
duongcong
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK
Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun
2000 temang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian
kekayaan Daerah perlu disesuaikan;
b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tirnur
(Berita Negara tahun 1950n No. 41);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara tahun 1981, No. 76, Tambahan
Lembaran Negara No. 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41.
Tambahan Lembaran Negara No. 3685);
4. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Lernbaran Negara tahun 2000 No. 246.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 No. 125. Tambahan
Lembaran Neuara No. 4437):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
tahun 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 lentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 No. 119. Tambahan
Lembaran Negara No.4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik
penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 No.
70).
Dengan Persetujuan
DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Gresik;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gresik;
7. Satuan Pemegang Kas adalah Unit yang dipimpin pemegang Kas
yang melaksanakan masing masing fungsi Keuangan Daerah;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun. Bentuk Usaha
Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
11. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnva dapat
pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Kekayaan Daerah adalah Kekavaan yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Gresik yang meliputi: Tanah, bangunan, tempat olah
raga, laboratorium, alat berat, kendaraan dan saluran;
13. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan
yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik;
14. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terhutang;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah Surat
yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau
ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan
atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat
SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah
kelebihan penibayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar dari pada Retnibusi yang terhutang atau tidak
seharusnya terhutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disin STRD adalah Surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan;
21. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Daerah dan Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah dan Retribusi;
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan
Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumnpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan Daerah dipungut
Retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan atau dikelola
Pemerintah Daerah.
Pasal 3
Obyek Retnibusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian
kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
a. pemakaian tanah;
b. pemakaian bangunan (gedung. rumah dinas, gedung olah raga);
c. tempat olah raga (Lapangan);
d. laboratorium;
e. kendaraan;
f. alat-alat berat dan
g. saluran
h. Kekayaan Daerah lainya.
Pasal 4
(1) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang
mendapatkan hak untuk menggunakan/memanfaatkan kekayaan
Daerah;
(2) Wajib Retribusi adalah Orang atau Badan yang
menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang diwajibkan
untuk membayar Retribusi.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Usaha.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jangka waktu dan
luas klasifikasi parameter pemakaian kekayaan Daerah.
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi pemakaian kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara
professional dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VII
RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 9
Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD, STRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dipungut di wilayah Daerah.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan;
(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau
kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) setiap buian dan besarnya Retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat
Tagihan Retribusi Daerah.
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
(3) Tata cara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi
disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
BAB XII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan. keringanan dan
pembebasan retribusi:
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan kernampuan wajib retribusi;
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
akan ditetapkan oleh Bupati;
(4) Permohonan Keringanan sewa rumah Dinas disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum.
BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
(1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SRD, SKRDKB,
SKRDKBT, SKRDLB, STRD. Surat Keputusan Pembetulan.
Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan
Surat Paksa;
(2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16
(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi;
(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan
terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga oleh Bupati;
(3) Apabila perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat sisa, kelebihan pembayaran tersebut dapat
diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
Pasal 17
(1) Dalam hal kelehihan pembayaran Retribusi yang rnasih tersisa
setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Dalam
Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 60 (Enam Puluh)
hari sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi;
(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikembalikan kepada wajih Retribusi paling lambat 60
(Enam Puluh) hari sejak diterbitkan SKRDLB;
(3) Pengembalian kelebihan pernbayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat waktu 60 (Enam Puluh) hari sejak diterbitkannva
SKRDLB. Bupati memberikan imbalan hungan 2 % (Dua
Perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
Retribusi.
Pasal 18
(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan
retribusi;
(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 17
diterbitkan bukti pemindabukuan yang berlaku juga sebagai bukti
pembayaran.
BAB XV
KADALUWARSA
Pasal 19
(1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi;
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
b. ada pengakuan hutang retribusi dan wajib pajak baik langsung
maupun tidak langsung.
BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 20
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
kadaluwarsa dapat dihapus;
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
BAB XVII
PENGAWASAN
Pasal 21
Bupati menunjuk Pejabat untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA Pasal 22
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini dapat diancam denda pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
retribusi terhutang;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 23
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud Dalam Undang undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana;
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi Daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta
melekukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan terlaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 06 tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 25
Hal-hal yang beluni cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di : Gresik Pada tanggal : 22 Mei 2004
BUPATI GRESIK
TTD
Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM
Diundangkan di Gresik
Pada tanggal 29 Mei 2004
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK
TTD
Drs. SUTARDJI, MSi Pembina Tk. I
NIP. 010 153 194
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI C
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
I. PENJELASAN UMUM
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001
tentang Retribusi Daerah. Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan lingkup Retribusi jasa
usaha yang dapat dipungut retribusinya.
Agar supaya tanah, bangunan, tempat olah raga, laboratorium, kendaraan, alat-alat berat
dan saluran yang merupakan kekayaan Daerah, yang dimanfaatkan dan dinikmati oleh
masyarakat dapat dipelihara kelangsungannya diperlukan pembiayaan yang memadahi.
Seiring dengan adanya kenaikan barang-barang kebutuhan guna pemeliharaan dan
adanya penyesuaian tarif listrik dan air, retribisi pemakain kekayaan Daerah perlu
disesuaikan untuk menutup biaya operasional.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d pasal 26 : Cukup jelas
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. GRESIK
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TANGGAL : 29 NOPEMBER 2004
--------------------------------------------------------------
JENIS DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
I. PEMAKAIAN TANAH DAN GEDUNG
A. Pemakaian Tanah
NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP
1 2 3 4
1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
Pemakaian tanah untuk rumah kediaman per tahun ;
Pemakaian tanah untuk kantor per tahun ;
Pemakaian tanah untuk usaha ekonomi per tahun ;
Toko, Kios ;
Warung/restoran ;
Perusahaan ;
Pompa bensin ;
Tambak ikan/garam ;
Pertanian/perkebunan ;
Usaha Ekonomi ;
Pemakaian tanah untuk tontonan per hari ;
Pemakaian tanah untuk hajat per hari ;
Pemakaian tanah untuk keperluan lain per hari ;
Pemakaian tanah untuk pemasangan kabel telepon/listrik
per tahun ;
Saluran dan/ atau di sepanjang jalan ;
Silangan di bawah tanah secara memotong ;
Silangan di bawah tanah secara boring ;
Silangan kabel di atas jalan ;
Manhole di bahu jalan ;
Manhole di perkerasan jalan ;
Penempatan kabel telepon/listrik dengan menggunakan
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Ha
Ha
M2
Meter
Silangan
Silangan
Silangan
Manhole
Manhole
Silangan
2.100,00
3.000,00
5.400,00
5.400,00
4.500,00
21.000,00
180.000,00
90.000,00
600,00
300.,00
240,00
600,00
1.000,00
75.000,00
50.000,00
5.000,00
25.000,00
75.000,00
75.000,00
8
a
b
c
pipa saluran ;
Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran di
bawah tanah atau urut sepanajang jalan per athun ;
0 sampai dengan 4 inci ;
lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci ;
lebih dari 10 inci, setiap kelipatan 10 inci ;
Meter
Meter
Meter
750,00
1.000,00
1.500,00
9
a
b
c
d
10
a
b
c
d
e
f
11
a
b
c
Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran yang di
bawah jalan per tahun ;
Secar boring
Secara memotong jalan sebesar 0 sampai dengan 4 inci
Secara memotong jalan sebesar lebih dari 4 inci sampai
dengan 10 inci
Lebih dari 10 inci, setiap kelipatan10 inci per tahun
Pemakaian tanah untuk lain-lain :
Penempatan utillitas untukjembatan per tahun
Pemakaian tanah untuk papan reklame per bulan
1) Wilayah Kota Surabaya
2) Wilayah kota lainnya
3) Wilayah Kabupaten
Pemakaian tanah untuk pemasangan kain
reklame/spanduk
Pemakaian tanah untuk terop dalam jangka waktu 5
(lima) hari :
1) Wilayah Kabupaten
2) Wilayah Surabaya
Penempatan utilitas yang berada di jembatan
Pemakaian tanah untuk keperluan jalan keluar masuk ke
perusahaan atau industri per bulan
Pemakaian tanah untuk tempat pompa bensin per bulan :
Biaya tetap untuk pompa dan tanki dengan
perlengkapannya ;
Biaya tambahan untuk kios
Pompa tambahan, tipa pompa
Silangan
Silangan
Silangan
Silangan
Meter
M2
M2
M2
Bulan
Meter
Meter
Meter
M2
Bulan
M2
Bulan
10.000,00
40.000,00
75.000,00
75.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
3.500,00
10.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
500,00
25.000,00
2.500,00
5.000,00
d
e
Tanki tambahan
Untuk jalan keluar masuk ke pompa bensin
Bulan
M2
15.000,00
500,00
B. Pemakaian Gedung
NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP
1 2 3 4
1
a
b
c
d
2
a
b
Gedung Nasional Indonesia
Besarnya tarif retribusi gedung
1) Pemakaian Siang hari (pukul 06.00 s/d 15.00
Wib)
a) Sosial
b) Perorangan
2) Penggunaan malam Hari
a) Sosial
b) Perorangan
3) Penggunaan sehari semalam (Pukul 01.00 s/d
24.00 Wib)
a) Sosial
b) Perorangan
4) Penggunaan mingguan ( 7 hari)
5) Penggunaan bulanan ( 31 hari)
Retribusi persampahan
Retribusi parkir
Jasa kebersihan gedung
Gedung Olah Raga (GOR)
Untuk keperluan rapat atau keperluan yang
diselenggarakan Instansi Pemerintah, Organisasi Sosial
atau Politik :
1) Pemakaian pagi hari (06.00 s/d 15.00 Wib)
2) Pemakaian malam hari (16.00 s/d 05.00 Wib)
Untuk keperluan resepsi atau pesta dan/atau pertunjukan
yang bersifat Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan
dan/atau Badan Hukum lain :
1) Pemakaian pagi hari (06.00 s/d 15.00 Wib)
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
300.000
400.000
400.000
500.000
600.000
700.000
4.200.000
17.400.000
0
6.000
40.000
100.000
100.000
150.000
200.000
c
3
a
b
c
d
e
f
g
4
a
b
5
a
b
c
6
a
2) Pemakaian malam hari (16.00 s/d 05.00 Wib)
Untuk keperluan Olah Raga :
1) Pemakaian pagi hari (05.00 s/d 11.00 Wib)
2) Pemakaian siang hari (12.00 s/d 18.00 Wib)
3) Pemakaian malam hari (19.00 s/d 23.00 Wib)
4) Pemakaian sehari semalam (01.00 s/d 24.00 Wib)
5) Pemakaian mingguan (7 hari)
6) Pemakaian bulanan (31 hari)
7) Pemakaian tahunan
Lapangan Tenis :
Penggunaan pagi hari (05.00 s/d 11.00 Wib)
Penggunaan siang hari (12.00 s/d 18.00 Wib)
Penggunaan malam hari (19.00 s/d 23.00 Wib)
Penggunaan sehari semalam (01.00 s/d 24.00 Wib)
Penggunaan mingguan (7 hari)
Penggunaan bulanan (31 hari)
Penggunaan tahunan per lapangan
Gedung Pusat Latihan Kerja (PLK) Bunder :
Untuk keperluan pelatihan atau rapat atau pertemuan
yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah,
Organisasi Sosial atau Politik dengan rincian sebagai
berikut :
1) Retribusi pemakaian ruang tidur per kamar
2) Retribusi pemakaian ruang kelas
3) Retribusi pemakaian ruang atau Balai Pertemuan
Untuk keperluan resepsi atau pesta atau pertunjukan yang
bersifat komersial yang dipergunakan untuk perorangan,
Ormas/Keagamaan dan/atau Badan Hukum lain.
Lapangan Tlogo Dendo
Pemakaian harian
Pemakaian mingguan
Pemakaian bulanan
Pemakaian Rumah Dinas Pemda
Ibu Kota Kabupaten :
1) Type 100
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Bulan
Tahun
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Minggu
Bulan
250.000
25.000
25.000
30.000
80.000
520.000
2.400.000
28.000.000
25.000
25.000
35.000
85.000
520.000
2.400.000
28.000.000
50.000
50.000
100.000
200.000
500.000
3.400.000
14.500.000
b
c
2) Type 70
3) Type 54
4) Type 45
5) Type 36
6) Type 21
Ibu Kota Kecamatan/Desa :
1) Type 100
2) Type 70
3) Type 54
4) Type 45
5) Type 36
6) Type 21
Tempat Terpencil :
1) Type 100
2) Type 70
3) Type 54
4) Type 45
5) Type 36
6) Type 21
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
75.000
60.000
45.000
37.500
22.500
18.500
52.500
35.000
26.000
22.500
15.000
11.500
45.000
26.000
22.500
18.500
11.500
7.500
II. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT
NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP
1 2 3 4
A
1
2
3
4
5
B
1
2
TARIF UMUM
Buldozer, Kapasitas 110 Hp
Whell Loader, Kapasitas 1 M 3
Exavator On Whwll, Kapasitas 30 ton
Exavator On Track, Kapasitas 30 ton
Pedestrian Roller, Kapasitas 05 – 2 ton
TARIF KEPENTINGAN UMUM
Buldozer, Kapasitas 110 Hp
Whell Loader, Kapasitas 1 M 3
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
319.000,00
235.000,00
235.000,00
488.850,00
35.000,00
159.500,00
117.500,00
3
4
5
Exavator On Whwll, Kapasitas 30 ton
Exavator On Track, Kapasitas 30 ton
Pedestrian Roller, Kapasitas 05 – 2 ton
Hari
Hari
Hari
117.500,00
244.425,00
17.500,00
Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat :
1. Retribusi untuk pemakaian per hari (pukul 07.00 s/d 15.00 Wib)
a. Mesin Gilas
NO TAHUNN PEMBUATAN
RETRIBUSI DALAM RUPIAH
6 – 8 ton 8 – 10 ton 12 – 14 ton
1
2
3
4
5
6
7
8
Sampai dengan tahun 1976
Tahun 1977 s/d 1980
Tahun 1981 s/d 1984
Tahun 1985 s/d 1988
Tahun 1989 s/d 1992
Tahun 1993 s/d 1996
Tahun 1997 s/d 2000
Di atas tahun 2000
40.000,00
45.000,00
50.000,00
55.000,00
65.000,00
70.000,00
90.000,00
115.000,00
45.000,00
50.000,00
55.000,00
60.000,00
70.000,00
75.000,00
100.000,00
125.000,00
55.000,00
60.000,00
65.000,00
70.000,00
80.000,00
85.000,00
110.000,00
135.000,00
b. Pemakaian peralatan Jalan
No Tahun
Pembuatan
Vibrator
Roller
Aspalt
Spayer
Aspalt
Paver
Finisher
Air
Compresor
Tyrre
Roller
1
2
3
s/d 1988
1989 s/d 1992
1993 s/d 1996
60.000
70.000
75.000
45.000
50.000
55.000
70.000
75.000
80.000
55.000
65.000
75.000
65.000
75.000
75.000
III. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM JALAN
NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP
1 2 3 4
1
a
b
c
d
e
f
g
h
i
2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
3
a
b
c
d
4
a
b
Pekerjaan Jalan :
Penyodiran ringan
DPC
Benklemen beam
Tes pit (CBR) lapangan
Kepadatan lapangan
Pemboran mesin tanah
Pemboran mesin batu
CBR lapangan
Kadar air dengan karbit (alat spedy)
Pengujian aspal keras :
Penetrasi
Titik lembek
Dektalitas
Titik nyala
Berat jenis
Kelekatan aspal terhadap agrekat
Kehilangan berat
Penetrasi setelah kehilangan berat
Viskositas
Kelarutan
Pengujian aspal beton :
Ekstrasi
Core drill
Berat isi campuran
Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang
dipadatkan
Pengujian Test Benda Uji Beton :
Kuat tekan kubus
Kuat tekan cylinder
Titik
Titik
Titik
Titik
Titik
Titik
Meter
Titik
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Titik
200.000,00
30.000,00
15.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
45.000,00
35.000,00
25.000,00
15.000,00
12.500,00
15 .000,00
15 .000,00
10 .000,00
10 .000,00
15 .000,00
15 .000,00
15 .000,00
12.500,00
30 .000,00
35 .000,00
10 .000,00
25 .000,00
20 .000,00
15 .000,00
c
d
5
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
6
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
Kuat tekan dengan hammer test
Core boring beton
Pengujian Agrerat :
Abrasi Test
Gradasi
Berat jenis penyerapan aggregat kasar
Berat jenis penyerapan aggregat halus
Berat isi
Kadar lumpur
Sound Nest Test Aggregate kasar
Sound Nest Test Aggregate halus
Mix design (aggregat A, B, C)
Stand Equivalent
Impact Test
Pengujian Tanah Bahan Jalan :
Kadar air
Berat jenis
Atterberg LL/PL/PI
Analisa saringan
Pemadatan standart
Pemadatan modified
CBR standart
CBR modified
Kuat geser langsung
Kuat tekan bebas
Kelulusan air (tekan konstan)
Konsolidasi tanah satu dimensi
Sumur uji/parit uji
Klasifikasi tanah dan tanah mengandung agregate untuk
konstruksi jalan raya.
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Uji
Meter
Uji
2.500,00
150 .000,00
15 .000,00
15 .000,00
15 .000,00
15 .000,00
10 .000,00
10 .000,00
80 .000,00
80 .000,00
95 .000,00
25 .000,00
10 .000,00
10 .000,00
10 .000,00
15 .000,00
10.000,00
30 .000,00
37 .500,00
37 .500,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
35.000,00
175.000,00
10.000,00
IV. RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE
A. JENAZAH
NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dalam Kota Gresik
Cerme (2 x )
Menganti (2 x 20)
Kedamean (2 x 25)
Benjeng (2 x 20)
Balongpanggang (2 x 25)
Wringinanow (2 x 34)
Driyorejo (2 x 34)
Manyar (2 x 10)
Bungah (2 x 20)
Sidayu (2 x 26)
Dukun (2 x 28)
Panceng (2 x 32)
Ujungpangkah (2 x 34)
Duduksampeyan (2 x 17)
Surabaya (2 x 25)
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
30.000
56.000
80.000
100.000
80.000
100.000
136.000
136.000
40.000
80.000
104.000
112.000
128.000
136.000
68.000
80.000
B. PASIEN
NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dalam Kota Gresik
Cerme (2 x )
Menganti (2 x 20)
Kedamean (2 x 25)
Benjeng (2 x 20)
Balongpanggang (2 x 25)
Wringinanow (2 x 34)
Driyorejo (2 x 34)
Manyar (2 x 10)
Bungah (2 x 20)
Sidayu (2 x 26)
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
20.000
36 .000
50 .000
62 .000
50 .000
62 .000
85 .000
85 .000
25 .000
50 .000
65 .000
12
13
14
15
16
17
Dukun (2 x 28)
Panceng (2 x 32)
Ujungpangkah (2 x 34)
Duduksampeyan (2 x 17)
Surabaya (2 x 25)
RSUD Dr. Soetomo (2 x 20)
Km
Km
Km
Km
Km
Km
70 .000
80 .000
85 .000
42 .000
62 .000
50 .000
BUPATI GRESIK
TTD
Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM
Diundangkan di Gresik
Pada tanggal 29 Mei 2004
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK
TTD
Drs. SUTARDJI, MSi Pembina Tk. I
NIP. 010 153 194