1

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan tindak lanjut

pelaksanaan ketentuan pasal 81 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk memperoleh manfaat

ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan

Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Berita Negara Tahun 1962 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2387) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969);

2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4756);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4812);

3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4855);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6

Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun 1983 Seri C Nomor

9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2003

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Tambang

Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun

2003 Seri C Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

KEPADA PIHAK KETIGA.

4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang

semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk

diperhitungkan sebagai modal/saham negara/daerah pada badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

8. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar

organisasi pemerintah daerah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha koperasi dan swasta nasional.

9. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah

Air Minum Kabupaten Tuban yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban.

10. Perusahaan Daerah Aneka Tambang yang selanjutnya disingkat PDAT adalah Perusahaan

Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka

Tambang Kabupaten Tuban.

11. Perseroan Terbatas Bank Jatim yang selanjutnya disebut PT. Bank Jatim adalah perseroan

terbatas yang dibentuk dengan dasar hukum Akte Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, antara lain :

a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

b. Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PDAT); dan

c. PT. Bank Jawa Timur.

5

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan

menambah pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penyertaan modal daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) atau usaha lainnya.

b. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada :

- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

- Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PDAT); dan

- PT. Bank Jawa Timur.

BAB IV

TATA CARA DAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah berupa penyerahan

barang/uang pada saat pendirian maupun penyerahan-penyerahan yang dilaksanakan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

Pasal 6

(1) Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 terdiri dari :

a. Jumlah Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar

Rp. 28.844.407.619,35 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta

empat ratus tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah tiga puluh lima sen);

- Sampai dengan Tahun Anggaran 2011 jumlah Penyertaan Modal kepada Perusahaan

Daerah Air Minum yang telah diserahkan sebesar Rp.13.995.932.481,85 (tiga belas

miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat

ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh lima sen);

6

- Jumlah Sisa Penyertaan Modal yang belum diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air

Minum sebesar Rp. 14.848.475.137,50 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh

delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh

sen) dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah

Kabupaten Tuban.

b. Jumlah Penyertaan Modal yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Aneka

Tambang dengan nilai sebesar Rp. 408.245.000,00 (empat ratus delapan juta dua ratus

empat puluh lima ribu rupiah).

c. Jumlah Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jawa Timur sebesar Rp. 94.298.000.000,00

(sembilan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Sampai dengan Tahun Anggaran 2011 jumlah Penyertaan Modal kepada PT. Bank

Jatim sebesar Rp. 31.298.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh

delapan juta rupiah); dan

- Jumlah Sisa Penyertaan Modal yang belum diserahkan kepada PT. Bank Jatim sebesar

Rp. 63.000.000.000,00 (enam puluh tiga miliar rupiah) dilaksanakan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban.

(2) Daftar rincian Penyertaan Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan b tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah kepada

Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu

oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 8

(1) Besarnya hak Pemerintah Daerah atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Laba Bersih Setelah dipotong Pajak sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

(2) Besarnya deviden dan/atau hak Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada PT. Bank

Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

7

(3) Besarnya hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke

Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jangka waktu penyertaan modal daerah berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak Peraturan

Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03

Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jatim Tahun 2009 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 2009 Seri A Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI TUBAN,

ttd.

FATHUL HUDA

8

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 22 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HERI SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 SERI A NOMOR 02.

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban

ttd.

ARIF HANDOYO, SH

Pembina

NIP. 19661102 199603 1 003

9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Dalam rangka ikut serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan guna

mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah, maka diperlukan struktur permodalan yang

kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, untuk itu Pemertintah

Daerah perlu mengambil prakarsa dengan melakukan penyertaan modal daerah pada pihak

ketiga dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tuban sehingga peran dan fungsi lembaga-lembaga dimaksud lebih

berdayaguna dan berhasil guna.

Melalui penyertaan modal daerah pada pihak ketiga tersebut dimaksudkan sebagai

upaya mengelola kekayaan daerah yang diinvestasikan pada pihak ketiga, sehingga

Pemerintah Daerah memperoleh manfaat secara ekonomis dalam jangka pendek maupun

jangka panjang.

Pemerintahan di Daerah pada hakekatnya Kepala Daerah diberikan kemungkinan

untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha untuk menambah sumber pendapatan

daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah, pada kenyataannya sudah banyak kegiatan-

kegiatan usaha penyertaan modal pada pihak ketiga, akan tetapi tata cara pelaksanaannya

masih beraneka ragam.

Untuk tertibnya penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud perlu diatur

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang materi pokoknya memuat tentang tata cara

penyertaan modal, pembinaan pengawasan serta hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada

pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

10

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

- 2 -