PERILAKU KOMUNIKASI APARAT PEMDA KABUPATEN … · PUG dan jenis kelamin, 2005 ..... 64 11 Uji chi square (χ2) antara karakteristik jenis kelamin dengan perilaku komunikasi, persepsi

PERILAKU KOMUNIKASI APARAT PEMDA KABUPATEN

DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DI ERA OTONOMI DAERAH

(Kasus pada Kabupaten Lampung Timur)

ABDUL KHALIQ

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2006

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah (Kasus pada Kabupaten Lampung Timur) adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juni 2006

Abdul Khaliq NRP P054030181

ABSTRAK

ABDUL KHALIQ. Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah: Kasus pada Kabupaten Lampung Timur. Di bawah bimbingan AIDA VITAYALA dan MINTARTI.

Penelit ian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji hubungan antara karakteristik individu dengan persepsi dan partisipasi aparat Pemda dalam Pengarusutamaan Gender di era Otonomi Daerah. (2) Mengkaji hubungan antara karakteristik individu aparat Pemda dengan perilaku komunikasi mereka dalam Pengarusutamaan Gender di era Otonomi Daerah. (3) Mengkaji hubungan antara perilaku komunikasi dengan persepsi dan partisipasi aparat Pemda dalam Pengarusutamaan Gender di era Otonomi Daerah. Penelitian ini didesain sebagai penelitian survai deskriptif korelasional, dilaksanakan di Pemda Kabupaten Lampung Timur, pada bulan Oktober sampai November 2005. Populasi penelitian adalah seluruh pejabat struktural di lingkungan Kabupaten Lampung Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Responden penelitian berjumlah 68 orang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian menggunakan analisis Chi-Kuadrat (?²) dan analisis korelasi Rank Spearman (rs) untuk melihat hubungan antar variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Karakteristik individu aparat Pemda kabupaten di era otonomi daerah yang berhubungan nyata dengan persepsi dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Pemda Kabupaten Lampung Timur adalah variabel jenis kelamin. Variabel golongan hanya berhubungan nyata dengan partisipasi dan tidak dengan persepsi mereka dalam pelaksanaan PUG di era otonomi daerah. Sedang variabel usia, pendidikan, dan jabatan responden tidak berhubungan nyata dengan persepsi dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan PUG di era otonomi daerah. (2) Perilaku komunikasi aparat Pemda kabupaten ternyata memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi dan partisipasi dalam pelaksanaan PUG di era otonomi daerah. Rendahnya akses aparat Pemda terhadap informasi PUG baik melalui media interpersonal maupun media massa, menyebabkan rendahnya tingkat persepsi aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur terhadap PUG (3) Jenis kelamin, jabatan dan golongan aparat Pemda kabupaten di era otonomi daerah ternyata berhubungan nyata dengan perilaku komunikasi aparat Pemda kabupaten dalam PUG, karena perbedaan persepsi perempuan dan laki-laki tentang PUG, perbedaan yang signifikan dari jumlah aparat laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan struktural dan terkait dengan fungsi dan kebijakan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur tentang pelaksanaan PUG.

Sosialisasi tentang program pengarusutamaan gender di Pemda Kabupaten Lampung Timur perlu ditingkatkan baik melalui pelatihan maupun media massa lokal khususnya. Rendahnya persepsi pegawai Pemda Kabupaten Lampung Timur perlu diatasi dengan penyelenggaraan pelatihan khusus tentang PUG bagi Pejabat Struktural Kabupaten Lampung Timur. Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang PUG dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Timur harus segera direalisasikan oleh Pemda sebagai dasar pelaksanaan program PUG di Kabupaten Lmpung Timur.

PERILAKU KOMUNIKASI APARAT PEMDA KABUPATEN

DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DI ERA OTONOMI DAERAH

(Kasus pada Kabupaten Lampung Timur)

ABDUL KHALIQ

Tesis Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Magister Sains pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan


2006

Judul Penelitian : Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam

Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah (Kasus pada Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Abdul Khaliq NRP : P054030181 Program Studi : Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr.Ir.Aida Vitayala S.Hubeis Ir. Mintarti. M.Si

Ketua Anggota

Diketahui Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dr.Ir. Sumardjo. MS Dr.Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS Tanggal Ujian : 23 Juni 2006 Tanggal Lulus : 14 AUG 2006

PRAKATA

Puji syukur atas kehadirat Illahi Rabbi, Allah SWT, yang atas rahmat dan

karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salahsatu syarat dalam

menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam bidang

Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Institut Pertanian Bogor

(IPB).

Selama penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dari

berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Ir. Aida Vitayala S.Hubeis dan Ir. Mintarti, M.Si, selaku pembimbing

yang telah banyak memberikan saran dan masukan sejak persiapan penelitian

hingga tersusunnya tesis ini.

2. Ibu Dra. Winati Wigna, MDS selaku Penguji yang telah menguji serta

menambah masukan demi perbaikan penulisan tesis ini.

3. Dr. Ir. Sumardjo, MS, dan Ir. Hadiyanto, MS selaku Ketua dan fungsional

sekretaris program studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

dan seluruh staff pengajar yang telah membekali ilmu bagi penulis.

4. Bapak Usman Effendi. HM, S.E, Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah

Kabupaten Lampung Timur, yang membawahi Sub Bagian Kesehatan dan

Pemberdayaan Perempuan selaku penanggungjawab terhadap kegiatan yang

berhubungan dengan strategi Pengarusutaman Gender (PUG), atas informasi

serta masukannya.

5. Ibu Azna Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan

Bagian Sosial, yang telah banyak membantu penulis dalam menggali

informasi secara mendalam, menyampaikan secara terbuka kondisi

sebenarnya dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Lampung Timur.

6. Bapak Jarot Suseno, SH atas nama Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah

memberikan Izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

7. Teman-teman di Sekolah Pascasarjana KMP angkatan 2003, khususnya Mas

Bekti dan Kang Asep teman satu kosan atas dukungan dan motivasinya

selama menjalani perkuliahan.

8. Bapak Jimo Direktur Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Surya Dharma

Bandar Lampung, atas izin dan rekomendasinya sehingga penulis dapat

melanjutkan pendidikan pada program Pasca Sarjana IPB.

9. Bapak Ir. Tonih Usmana, M.Si Direktur Utama PT. PPA Consultants beserta

rekan-rekan sekerja pada PPA Group, yang telah banyak membantu terutama

pada saat proses penyelesaian studi, atas dukungan dan motivasinya sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada

Ibunda tercinta atas doa-doanya, istri dan anak-anakku (Fathia, Efi, Alif dan Hani)

terima kasih atas keceriaan dan pengertiannya. Semoga segala kebaikan yang

telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Bogor, Juni 2006

Abdul Khaliq

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 6 Mei 1964. Penulis adalah

putera ke dua dari tujuh bersaudara, pasangan ayah Zainal Fattah Abidin (Alm)

dan ibunda Hj. Siti Fathimah.

Jenjang pendid ikan penulis dimulai dari SD Negeri Mataram Marga,

Sukadana Lampung Tengah lulus tahun 1977, SMP Negeri Sukadana lulus tahun

1980 dan pada tahun 1983 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Tanjungkarang. Pada

tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada Ju rusan Sosial Ekonomi

Pertanian Fakultas Pertanian Unversitas Lampung (UNILA) dan lulus pada tahun

1988. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian

Bogor (IPB) pada tahun 2003 pada program studi Komunikasi Pembangunan

Pertanian dan Pedesaan.

Pengalaman kerja penulis dimulai pada tahun 1985 sebagai asisten dosen

Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Tenaga Konsultan Lapangan pada Pusat

Pengembangan Agribisnis Jakarta (1991-2000). Dosen tetap Yayasan pada

Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Surya Dharma Bandar Lampung sejak tahun

2000. Sejak tahun 2002 - sekarang menjadi staf Professional pada PT. PPA

Consultants Jakarta.

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL ……………………………………………………... xi

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………….. xii

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………… xiii

PENDAHULUAN

Latar Belakang ……………………………………………………... 1 Perumusan Masalah ……………………………………………......... 5

Tujuan Penelitian ……………………………..................................... 7 Kegunaan Penelitian ………………………………………................ 7

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Aparat Pemda dan Perilaku Komunikasi ……………... 8 Konsep Gender ……………………………………………………… 11 Kondisi Perempuan Indonesia ………………………………………. 13 Upaya Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan ………………… 15 Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2006 ................... 17

Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming ) ………………... 19 Pengertian Persepsi ……………………………………….…………. 24

Pengertian Partisipasi ……………………………………………….. 26 Pengertian Otonomi Daerah ………………………………………… 27

KERANGKA PIKIR, HIPOTESIS DAN DEFINISI OPERASIONAL

Kerangka Pikir …………………………………………………... 30 Hipotesis ……………………………………………………………. 34 Definisi Operasional ………………………………………………… 34

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian ……………………………………………………. 38 Lokasi dan Waktu Penelitian ………………………………………... 38 Populasi dan Sampel Penelitian …………………………………….. 38 Data dan Instrumentasi .……………………………………………... 39 Validitas dan Reliabilitas Instrumen ………….…………………….. 39 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis …………………….. 41

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Era Otonomi Daerah ...........................................................

43

Struktur Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur .............................................................................................. Perencanaan Startegik Program Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Timur ........................................................... Pelaksanaan Program PUG di Kabupaten Lampung Timur ........... Kondisi Sumberdaya Perempuan dalam Bidang Pendidikan .......... Kondisi Sumberdaya Perempuan d i Sektor Publik/Pemerintahan ..

43

46 48 52 53

Karakteristik Responden 54 Usia …………………………………………………….………...

Jenis Kelamin ………………………………………….………… Pendidikan ………………………………………….……………. Jabatan ………………………………………………….………... Golongan ………………………………………….………….......

54 55 56 57 58

Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) d i era otonomi daerah …....

59

Persepsi dan Partisipasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) d i era otonomi daerah ..….....…....

61

Pengujian Hipotesis ……………………………………….……….. 64 Hipotesis 1 ……………………………………….…………..…...

Hipotesis 2 ……………………………………….…………..…... Hipotesis 3 ……………………………………….…………..…...

64 67 68

Hubungan Antara Variabel Penelitian ............... ……….…………... 69 Hubungan Karakteristik Individu dan Persepsi serta Partisipasi

Aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di Era Otonomi Daerah .....

69

Hubungan usia dan persepsi serta partisipasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah ......................... Hubungan tingkat pendidikan formal dan persepsi serta partisipasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah ......................................................................... Hubungan jabatan dan persepsi serta partisipasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah ......................... Hubungan golongan dan persepsi serta partisipasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah .............

71

72

72

73

Hubungan antara Karakteristik Individu dan Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di Era Otonomi Daerah .....

74

Hubungan usia dan perilaku komunikasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah ........................ Hubungan pendidikan formal dan perilaku komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah ............. Hubungan jabatan dan perilaku komunikasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah ........................ Hubungan golongan dan perilaku komunikasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah ........................

75

75

76

76

Hubungan antara Perilaku Komunikasi dan Persepsi serta Partisipasi Aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di Era Otonomi Daerah …........................................................................................

77

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan ............................................................................................. 79 Saran ................................................................................................... 80 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan

tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur, tahun 2004 .................................................................................

53

2 Jumlah kepala daerah menurut wilayah pemerintahan dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur, tahun 2005 ................................

53

3 Jumlah dan persentase pejabat yang menduduki jabatan struktural menurut eselon dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur, 2005 ........................................................................................................

54 4 Jumlah dan persentase responden Aparat pemerintah daerah

Kabupaten Lampung Timur berdasar usia dan jenis kelamin, tahun 2005.....................................................................................................


Kabupaten Lampung Timur berdasar pendidikan dan jenis kelamin, 2005 .......................................................................................................


Kabupaten Lampung Timur berdasarkan jabatan dan jenis kelamin, 2005 .......................................................................................................


Kabupaten Lampung Timur berdasarkan golongan dan jenis kelamin, 2005 ........................................................................................................

58 8 Jumlah dan persentase responden Aparat pemerintah daerah Kabupaten

Lampung Timur berdasarkan perilaku komunikasi dan jenis kelamin, 2005 ...........................................................................................


Kabupaten Lampung Timur berdasarkan persepsi tentang program PUG dan jenis kelamin, 2005 .................................................................


Kabupaten Lampung Timur berdasarkan partisipasi dalam kegiatan PUG dan jenis kelamin, 2005 ................................................................

64 11 Uji chi square (χ2) antara karakteristik jenis kelamin dengan perilaku

komunikasi, persepsi dan partisipasi ....................................................

65 12 Uji korelasi antara karakteristik individu dengan persepsi dan

partisipasi ................................................................................................

66 13 Pedoman untuk memberikan interpretasi dengan koefisien korelasi .... 67

14 Hasil perhitungan perilaku komunikasi dengan persepsi dan partisipasi 67

15 Hasil perhitungan korelasi antara karakteristik individu dan perilaku komunikasi .............................................................................................

68

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Aliran Informasi Hasil Evaluasi PP Dan KPA .…………………...... 31

2 Model Komunikasi dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2005 .…….....

32

3 Kerangka pikir hubungan antara karakteristik, perilaku komunikasi serta persepsi dan partisipasi aparat Pemda Kabupaten dalam pengarusutamaan gender di era otonomi daerah ...............................

33

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Kuesioner Penelitian Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah (Kasus pada Kabupaten Lampung Timur) ..........................................

84

2 Bagan Struktur Orgnisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pemda Kabupaten Lampung Timur ................................................................

97

3 Susunan Personalia Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Timur, 2003 ...........

98

4 Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Timur

100

5 Karakteristik responden penelitian 102

6 Jawaban responden pada variabel perilaku komunikasi .................... 104

7 Jawaban responden pada variabel persepsi ......................................... 106

8 Jawaban responden pada variabel partisipasi ...................................... 108

9 Uji Validitas ................................................................ ...................... 110

10 Perhitungan korelasi untuk input uji reliabilitas ................................. 118

11 Uji reliabilitas spearman brown ......................................................... 119

12 Distribusi variabel penelitian ............................................................. 120

13 Uji Chi Square ......................... .......................................................... 125

14 Uji korelasi rank spearman ................................................................. 127

15 Perhitungan t-hitung untuk korelasi rank spearman …........................ 132

16 Distribusi karakteristik responden ....................................................... 142

17 Surat Izin Penelitian/Survei/KKN ....................................................... 143

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada Konferensi Wanita Sedunia keempat yang diselenggarakan di Beijing

tahun 1995, istilah pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) tercantum

di Beijing Platform of Action¸ yang berbunyi: Gender mainstreaming is a strategy

for integrating gender concerns in the analysis formulation and monitoring

policies, programs and projects. Semua negara-negara peserta termasuk

Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi itu, secara eksplisit

menerima mandat untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender di

negara dan tempat masing-masing (Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI,

BKKBN, UNFA, 2003).

Mengacu pada konsep gender yang diakomodasi PBB dan perjuangan

perempuan internasional setelah Konferensi Beijing 1995, secara formal,

pemerintah Indonesia sejak 1978 telah membentuk institusi Menteri Muda

Peranan Perempuan sampai menjadi Menteri Negara Peningkatan Peranan

Perempuan tahun 1998. Fokus lembaga tersebut pada peningkatan peranan

perempuan dalam pembangunan (women role) seperti prinsip-prinsip WID yang

membuat perjuangan perempuan menjadi dua arah, di domestik dan di publik atau

sebatas terkait pada aspek peningkatan kualitas perempuan (Hubeis, 2004). Dalam

era reformasi nomanklatur institusi ini berubah menjadi Menteri Neg ara

Pemberdayaan Perempuan dengan titik berat pada pemberdayaan perempuan agar

mampu berperan aktif dalam pembangunan yang merupakan aktualisasi dari

konsep WAD.

Untuk menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki

menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan dan upaya-upaya

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka Pemerintah Indonesia

melalui GBHN 1999 menyatakan bahwa pengarusutamaan gender (PUG)

merupakan kebijakan nasional yang harus diemban oleh lembaga yang mampu

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun begitu usaha untuk

mencapai kesetaraan dan keadilan gender ternyata masih mengalami hambatan

dan masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya

2

dan khususnya oleh perempuan. Data Biro Pusat Statistik mengilustrasikan

bahwa: (a) tingkat buta huruf perempuan usia 10 tahun ke atas berkisar 2-3 kali

lipat di banding laki-laki, (b) dari setiap 25 pejabat eselon I & II di birokrasi

pemerintah hanya satu perempuan, (c) mayoritas (sekitar 54 persen) guru SD

adalah perempuan, tetapi yang menjadi kepala sekolah SD kurang dari 15 persen,

(d) lebih dari 57 persen pemilih dalam Pemilu 1999 adalah perempuan, namun

yang duduk di DPR dan DPRD rata-rata kurang dari sembilan persen. Bahkan di

beberapa DPRD kabupaten/kota ada yang tidak memiliki wakil perempuan

(Hubeis, 2004), meskipun dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2003 memberikan

kuota 30 persen pada perempuan.

Menurut Andarus (2004), ada lima faktor yang menyebabkan kondisi

ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang, yaitu: (1)

pengaruh tata nilai sosial budaya yang masih menganut paham patriarkhi; (2)

produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender; (3)

kebijakan dan program pembangunan yang masih bias gender; (4) penafsiran

terhadap aktualisasi ajaran agama yang kurang tepat; (5) kelemahan, kurang

percaya diri, dan inkonsistensi serta tekad kaum perempuan dalam

memperjuangkan nasib kaumnya.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan,

serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan

berkeluarga/bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pemerintah Indonesia

melalui INPRES No. 9 tahun 2000, melakukan strategi pengarusutamaan gender

(PUG) ke dalam seluruh proses Pembangunan Nasional yang terintegrasi ke

dalam kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat

pusat dan daerah. PUG bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan

dan program pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam rangka

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat.

Sampai saat ini para pembuat kebijakan dan kaum perempuan sendiri

belum sensitif melihat pentingnya perubahan menuju kesetaraan dan keadilan

3

gender. Walaupun Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah

merumuskan visinya yang berbunyi “Terwujudnya keadilan dan kesetaraan

gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dalam pelaksanaannya di era otonomi

daerah masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas sumber

daya manusia (SDM) pegawai negeri sipil khususnya SDM perempuan di tingkat

kabupaten. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh 43,5 persen tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK) perempuan yang lebih rendah dibanding 72,6 persen

TPAK laki-laki (BPS, 2003).

Otonomi daerah pada hakikatnya berkeinginan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya di daerah guna pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, PUG yang dicanangkan oleh

pemerintah harus dapat menjadi strategi untuk pencapaian tujuan otonomi daerah

tersebut. Pemberdayaan perempuan, promosi kesetaraan gender dan perlindungan

anak merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan manusia Indonesia

yang berkualitas. Oleh sebab itu, PUG atau gender mainstreaming sebagai satu

strategi, pada dasarnya merupakan rangkaian kebijakan pemerintah untuk

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga,

masyarakat, bangsa dan negara.

Kesetaraan gender yang dimaksud diartikan sebagai kondisi yang

mencerminkan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam

memperoleh kesempatan dan hak -haknya sebagai manusia agar mampu berperan

dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan

keamanan sosial dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Adapun

keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan

perempuan (Subhan, 2002).

Sejalan dengan paradigma otonomi daerah dan sejalan pula dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah bersama

DPRD baik pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat bersikap

pro-aktif dan mengambil prakarsa agar kebijakan pembangunan daerah betul-betul

mempertimbangkan laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses,

4

kontrol, partisipasi serta manfaat dari seluruh investasi pembangunan di masing-

masing daerah.

Di Propinsi Lampung dasar hukum pelaksanaan PUG melalui Instruksi

Gubernur Lampung No: INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan Daerah. Pedoman PUG dalam pembangunan daerah

dilaksanakan dengan menggunakan analisis gender dan upaya komunikasi,

informasi dan edukasi tentang PUG pada dinas/instansi/badan lembaga

pemerintah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat propinsi

kegiatan pemberdayaan perempuan dikoordinasikan oleh Biro Bina

Pemberdayaan Perempuan yang ditetapkan dalam Perda Nomor: 15 tahun 2000,

tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dimana dalam

struktur tersebut dibentuk Biro Bina Pemberdayaan Perempuan (Esselon II).

Demikian juga pada tingkat Kabupaten, telah dibentuk bagian/sub bagian

pemberdayaan perempuan melalui Perda Kabupaten Kota masing-masing.

Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung dalam setiap

melakukan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan Dinas/Instansi Pemerintah,

organisasi perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat. Rapat koordinasi

program/kegiatan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung dilaksanakan per

Triwulan ( 3 bulan sekali) dengan melibatkan Dinas/Instansi tingkat propinsi dan

Kabag/Kasubbag Pemberdayaan Perempuan Bappeda Kabupaten/Kota, organisasi

perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Untuk melakukan Koordinasi

telah dibentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP) Propinsi

Lampung dengan SK Gubernur Nomor: G/039/B.VIII/HK/2002, dan melalui SK

TKPP Propinsi Lampung Nomor 188/1836/08/2002 terbentuk Gender Focal Point

Pemberdayaan Perempuan di Propinsi Lampung, dengan personalia terdiri dari

unsur: Biro Bina Pemberdayaan Perempuan; Kanwil BKKBN; Dinas Kesehatan;

Kanwil Departemen Agama; BAPPEDA; BPS; PSW Unila dan PKBI.

Gender Focal Point bertugas yaitu: untuk membantu Biro Bina

Pemberdayaan Perempuan untuk mensosialisasikan PUG pada beberapa sektor,

minimal pada sektor dimana Focal Point bekerja, memberikan masukan dan saran

pada Biro Pemberdayaan Perempuan dan sektor-sektor berbagai upaya

pembangunan pemberdayaan perempuan yang dapat dan perlu dilakukan untuk

5

mencapai kesetaraan dan keadilan gender, membuat kesepakatan dalam

pengembangan metode dan teknik-teknik PUG dalam pembangunan daerah,

meningkatkan pemahaman diantara mitra sejajar tentang upaya pemberdayaan

perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan menyelenggarakan PUG di era otonomi daerah, maka dapat

diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan telah memperoleh akses yang sama

kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses

pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang

sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari

hasil pembangunan. Dengan demikian, melalui strategi PUG tersebut dapat

dikembangkan kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang

responsive gender, sehingga dapat mengurangi kesenjangan gender dan

mengantar pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender khususnya ditingkat

aparat Pemda Kabubapaten.

Perumusan Masalah

Pemahaman tentang gender di semua lapisan masyarakat masih kurang

tepat, secara umum gender masih diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin

antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman bahwa gender adalah suatu kerangka

budaya tentang peran sosial dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan

masih sangat kecil dan terbatas pada kalangan tertentu saja. Akibatnya terjadi

kesenjangan peran sosial dan tanggungjawab yang mengakibatkan diskriminasi

terhadap perempuan. Rendahnya partisipasi, akses, dan kontrol serta manfaat

pembangunan yang dinikmati perempuan menimbulkan kesenjangan gender.

Kesenjangan gender terjad i di berbagai bidang pembangunan, salah satunya

ditandai oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja

dan berusaha termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini antara lain

ditunjukkan oleh lebih rendahnya kualitas dan jumlah PNS wanita di Pemda

Kabupaten Lampung Timur yang hanya 3902 jiwa (41,5 persen) yang sebagian

besar bekerja sebagai staf, sedangkan laki-laki 5497 jiwa (58,5 persen) yang

sebagian besar menduduki posisi jabatan yang tinggi mulai dari Eselon IV-a

sampai dengan II-a dari 9399 jumlah pegawai di Pemda Lampung Timur.

6

Keadaan ini menyebabkan perempuan yang jumlahnya tidak berbeda jauh dengan

laki-laki tidak mampu secara maksimal memberikan sumbangan yang positif

terhadap pembangunan, hal ini dapat dibuktikan dari isi Rencana Strategis

Kabupaten Lampung Timur yang masih belum mencerminkan upaya strategis

pengarusutamaan gender. Terlihat pada matrik Renstra Lampung Timur dari 48

Program hanya satu program yang mencerminkan upaya PUG yaitu program

memperkuat kelembagaan sosial dengan bentuk kegiatan mendorong partisipasi

masyarakat dalam pembangunan (pemuda, wanita, LSM dll).

Aparat Pemda Kabupaten dalam era otonomi daerah merupakan kunci

keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan di daerah, khususnya

dalam mendiseminasikan konsep gender. Dalam penyebarluasan konsep gender

Bupati/Walikota melalui Inpres nomor 9 Tahun 2000, diinstruksikan oleh

Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan

dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan

bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Oleh karena itu

kualitas SDM aparat Pemda sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PUG di

daerah, termasuk perilaku komunikasi aparat dalam era Otda.

Perilaku komunikasi aparat pemerintah kabupaten mempunyai peranan

penting dalam melaksanakan PUG yang merupakan strategi untuk pencapaian

tujuan otonomi daerah. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi aktivitas

mereka dalam PUG, diantaranya adalah karakteristik individu. Perilaku

komunikasi dan karakteristik individu aparat menentukan tingkat partisipasi

dalam terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender sebagai indikator keberhasilan

aparat Pemda dalam PUG ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara

perempuan dengan laik-laki, memiliki akses, kesempatan berbartisipasi, dan

kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari

pembangunan. Peran aktif dan tindakan -tindakan proaktif yang tercermin dalam

perilaku komunikasi aparat Pemda sangat menunjang upaya mewujudkan PUG.

7

Berdasarkan uraian tersebut, masalah penelitian ini disusun sebagai

berikut:

1. Bagaimana hubungan antara karakteristik individu dengan persepsi dan

partisipasi aparat Pemda dalam PUG di era Otonomi Daerah?.

2. Bagaimana hubungan antara karakteristik individu dengan perilaku

komunikasi aparat Pemda dalam PUG di era Otonomi Daerah?

3. Bagaimana hubungan antara perilaku komunikasi dengan persepsi dan

partisipasi aparat Pemda dalam PUG di era Otonomi Daerah?

Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji hubungan antara karakteristik individu dengan persepsi dan

partisipasi aparat Pemda dalam PUG di era Otonomi Daerah.

2. Mengkaji hubungan antara karakteristik individu aparat Pemda dengan

perilaku komunikasi mereka dalam PUG di era Otonomi Daerah.

3. Mengkaji hubungan antara perilaku komunikasi dengan persepsi dan

partisipasi aparat Pemda dalam PUG di era Otonomi Daerah.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan berguna bagi

berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai masukan bagi pemerintah pusat

khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemda Kabupaten Lampung

Timur, serta untuk kepentingan penelitian lanjutan berupa hasil analisis

pengukuran pengaruh karakteristik dan perilaku komunikasi terhadap upaya

mewujudkan PUGdi era Otonomi Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Aparat Pemda dan Perilaku Komunikasi

Lionberger dan Gwin (1982) mengemukakan bahwa peubah-peubah yang

penting dalam mengkaji suatu komunitas antara lain adalah peubah personal,

karena karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berbeda antarorang, dan kadang-

kadang perbedaan tersebut sangat bervariasi. Dalam hubungannya dengan

perilaku komunikasi, terdapat beberapa peubah karakteristik sosial ekonomi yang

penting antara lain umur, pendidikan, dan pendapatan (Bettinghaus, 1973). Rogers

(1983) mengungkapkan beberapa peubah karakteristik sosial ekonomi yang

banyak digunakan dalam penyerapan suatu program baru, antara lain: umur,

pendidikan, kemampuan baca tulis, status sosial (pendapatan, kesehatan, dan lain -

lain), mobilitas ke atas, orientasi ekonomi, dan sikap terhadap hibah.

Hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pemerintah daerah

dibahas oleh Biryanto (2003) bahwa proses komunikasi aparat pemerintah daerah

(PNS) dipengaruhi oleh karakteristik individu PNS yang berkaitan dengan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan PNS dalam berkomunikasi. Faktor-faktor

individu yang mempunyai pengaruh besar terhadap keefektifan komunikasi adalah

usia, jenis kelamin, pendidikan formal, diklat, jabatan, dan masa kerja.

Selanjutnya hasil penelitian Halim (1999) dalam Biryanto (2003)

menyebutkan efektifitas komunikasi dengan atasan, bawahan, sesama level

jabatan, dan pegawai lain yang berbeda unit kerja dipengaruhi oleh pola dasar

karir pegawai, yaitu usia, pangkat/golongan, masa kerja, pendidikan, dan

pengembangan. Perilaku komunikasi pegawai tidak terlepas dari karakteristik

pegawai itu sendiri, di samping pengaruh organisasi dan lingkungan. Hal itu

menunjukkan bahwa perilaku komunikasi merupakan peubah yang berhubungan

dengan persepsi dan sikap terhadap penerimaan informasi.

Prilaku komunikasi adalah segala aktifitas yang bertujuan untuk mencari

atau memperoleh informasi dari berbagai sumber dan untuk menyebarluaskan

informasi kepada pihak manapun yang memerlukannya. Dharma (1982)

berpendapat bahwa perilaku seseorang pada umumnya dimotivasi oleh keinginan

memperoleh tujuan tertentu. Satuan perilaku adalah aktivitas, dimana semua

9

perilaku merupakan rangkaian aktivitas. Sementara itu, Siagian (1982)

mengungkapkan pendapat lain bahwa dalam suatu organisasi, perilaku seseorang

dibentuk oleh watak, temperamen, ciri-ciri, pembawaan, cita-cita, keinginan dan

harapan orang tersebut. Perilaku tadi pada mulanya berorientasi pada diri sendiri

kemudian berkembang menjadi perilaku organisasi.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi secara lisan dan bukan

lisan sehingga orang-orang yang berperan sebagai pengirim dan penerima

informasi tersebut akan memperoleh makna yang sama. Secara umum, terdapat

dua model komunikasi yaitu model linear dan model konvergen. Model

komunikasi linear sebagaimana dijelaskan oleh Laswell (1948) adalah “siapa

mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dan dengan efek apa”.

Sementara model komunikasi konvergen menurut Kincaid dan Schramm (1975)

adalah suatu proses pemberian makna dari informasi yang dipertukarkan oleh dua

individu atau lebih menuju suatu titik kesepahaman yaitu saling pengertian.

Perilaku komunikasi adalah aktivitas seseorang dalam membuka diri dan

mencari informasi melalui saluran komunikasi yang tersedia. Aktivitas tersebut

meliputi komunikasi interpersonal, dan keterdedahan pada media massa.

Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian pesan secara langsung dari

komunikator kepada komunikan yang biasa disebut dengan tatap muka atau face-

to-face communication (Rogers dan Shoemaker, 1971). Komunikasi interpersonal

efektif dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat persuasif karena

komunikator dapat melihat secara langsung tanggapan dari komunikan berupa

kata-kata maupun isyarat gerak-gerik tubuh dan mimik wajah sehingga

komunikator dapat segera mengambil langkah -langkah lebih lanjut dalam

merespon pesan-pesan yang disampaikan agar komunikasi berjalan efektif.

Seseorang untuk meyakinkan informasi yang diperolehnya, akan

melakukan kontak interpersonal dengan tokoh maupun dengan agen pembaharu.

Pada tahap ini akan memerlukan pendapat dan nasehat dari orang yang dipercayai

atau diseganinya. Sastropoetro (1988) mengemukakan bahwa kepemimpinan

tokoh masyarakat sekitarnya atau orang yang memiliki kompetensi teknis dapat

memberikan fungsi legitimasi terhadap keputusan yang akan dibuatnya. Hal

tersebut selaras dengan Havelock at.all (1971) yang berpendapat bahwa tokoh

10

masyarakat memiliki peranan di dalamnya sebagai pendorong dan legitimato r

(pengukuhan) dari tahap adopsi proses difusi sosial.

Meningkatnya pengaruh pada seseorang untuk mengadopsi atau menolak

inovasi, merupakan suatu hasil aktifitasnya dalam jaringan komunikasi dengan

individu lain yang dianggap dekat dan akrab serta memilik i pengaruh terhadap

dirinya. Individu lain yang dianggap memiliki pengaruh dalam sistem jaringan

komunikasi tersebut adalah tokoh masyarakat, namun demikian hal ini tergantung

sebagian pada norma-norma yang berlaku, apakah mendukung atau menolak

perubahan (Roger, 1983).

Seseorang akan lebih cepat mengadopsi inovasi, apabila ia lebih banyak

melakukan kontak komunikasi interpersonal dengan agen pembaharu dan tokoh

masyarakat (Roger dan Shoemaker,1983). Di sisi lain Kincaid dan Schramm

(1984), berpendapat bahwa proses mengetahui (kognitif), memahami (afektif)

sampai dengan perilaku (konatif) pada diri seseorang sangat dipengaruhi oleh

hubungan interpersonal.

Keterdedahan pada media massa adalah aktivitas komunikasi seseorang

dalam memperoleh informasi melalui media massa, baik media cetak (surat kabar,

buku, brosur) maupun media elektronik (TV, radio, internet). Berbeda dari

komunikasi interpersonal, komunikasi massa kurang memanfaatkan tanggapan

dari komunikan. Komunikasi ini memanfaatkan kekuatan media massa dalam hal

cakupan khalayak yang luas, serentak, dan pesan yang relatif seragam (Rogers &

Shoemaker, 1971). Soekartawi (1988) menyebutkan bahwa sumber informasi

sangat berpengaruh terhadap proses adopsi inovasi, sumber yang dimaksud dapat

berasal dari media massa maupun media interpersonal, petugas penyuluh, aparat

desa dan lain sebagainya.

Masing-masing media mempunyai kelebihan dan kelemahan. Media

komunikasi massa dapat menyampaikan informasi dalam jumlah banyak dan

dalam waktu yang singkat serta memberikan efek kognitif yang meliputi

peningkatan kesadaran untuk belajar dan menambah pengetahuan. Media

komunikasi personal dapat menimbulkan efek perubahan perilaku.

Media massa memiliki peranan memberikan informasi untuk memperluas

cakrawala, memusatkan perhatian, menumbuhkan aspirasi dan sebagainya

11

(Schramm, 1984), tetapi tergantung pada keterdedahan khalayaknya di media

massa. Menurut Jahi (1988) keterdedahan pada media massa akan memberikan

kontribusi terhadap perbedaan perilaku.

Sejalan dengan hal tersebut, perubahan perilaku khalayak tidak saja

dipengaruhi oleh keterdedahannya pada satu saluran media massa, tetapi juga

memerlukan lebih dari satu saluran komunikasi massa lainnya seperti tv, radio,

film, dan bahan-bahan cetakan (Kincaid dan Schramm, 1984).

Konsep Gender

Konsep gender berbeda dari konsep jenis kelamin (sex) . Jenis kelamin

adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis, sementara

gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki secara sosial budaya.

Perbedaan atribut sosial budaya yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki

mengakibatkan timpangnya relasi kekuasaan di antara keduanya. Kata gender

bukanlah merupakan istilah yang baru, kata ini telah dipakai oleh para ahli bahasa

untuk menggambarkan kata benda yang merujuk pada jenis kelamin laki-laki

(male) dan perempuan (female) (Raharjo, 1997). Lebih lanjut Raharjo

menjelaskan bahwa para antropolog dan ahli ilmu sosial menggunakan istilah

gender untuk menggambarkan ciri-ciri atau karakter pria dan perempuan yang

terbentuk karena faktor budaya, dan bukan ciri-ciri yang diakibatkan oleh

perbedaan fisik biologis. Dalam penelitian ini istilah wanita tidak dibedakan dari

istilah perempuan dan pria dari istilah laki-laki kecuali dinyatakan secara khusus

berbeda yaitu merujuk pada fungsi-fungsi biologis. Gender, dengan demikian

adalah konstruksi sosial budaya yang membedakan wanita dari pria.

Definisi-definisi lain yang merujuk pada pengertian yang kurang lebih

sama dikemukakan oleh berbagai ahli berikut.

“…..process by which individuals who are born into biological categories of male or female become the sosial categories of women and men through the acquisition of lokally defined attributes of masculinity and feminity” (Naila Kabeer,1992) (“….proses melalui mana orang yang dilahirkan dalam kategori biologis sebagai perempuan dan laki-laki berubah menjadi kategori sosial perempuan dan pria melalui proses pembentukan ciri-ciri maskulinitas dan feminitas berdasar istilah setempat/lokal”).

12

“….people are born female or male, but learn to be girls and boys who grow into women and men. They are taugh what the appropriate behavior and attitudes, roles and activities are for them, and how they should relate to other people. This learned behavior is what makes up gender identity, and determined gender roles”. (Suzanne Williams, Janet Seed and Adelina Mwau, 1994) (“….orang dilahirkan dalam kategori anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian tumbuh menjadi perempuan dan pria. Mereka diajari tentang sikap dan tingkah laku yang sesuai untuk masing-masing, dan bagaimana mereka harus berhubungan dengan orang lain. Perilaku yang dipelajari dari keluarga dan masyarakat inilah yang kemudian menentukan identitas gender dan peran gender…”).

Kategori jenis kelamin dan sifat-sifat biologis perempuan dan laki-laki

(seperti perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, sedang

laki-laki memiliki sperma dan dapat membuahi) dibawa orang sejak ia dilahirkan.

Sedangkan kategori gender (seperti perempuan itu lembut, keibuan, emosional,

sopan, pemelihara rumahtangga, sedangkan laki-laki itu gagah, cerdas, tegas,

kasar, obyektif, kepala rumah tangga) diperoleh lewat proses sosialisasi dalam

keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakatlah yang menyebabkan

perempuan dan pria memiliki sifat-sifat gender seperti harapan keluarga dan

masyarakat, seperti disebutkan di muka. Kategori biologis tidak dapat

dipertukarkan (kecuali dalam beberapa kasus dimana orang berganti jenis

kelamin meski fungsi menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui sampai

sekarang tetap belum dapat dipertukarkan) sementara kategori gender dapat

dipertukarkan.

Status gender ditentukan secara sosio-kultural. Hanya karena seseorang

dilahirkan menjadi perempuan atau laki-laki, dia kemudian diberi peran dan tugas

yang berbeda. Karena itu, berbeda dengan ciri-ciri biologis, peran gender berbeda

dari satu konteks budaya ke budaya lainnya. Umur, ras, dan kondisi ekonomi

adalah variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan dan peran gender.

Gender itu dipelajari dan berubah dari waktu ke waktu. Gender merujuk pada

hubungan kekuasaan antara perempuan dan pria, yang pada umumnya

menguntungkan pria. Hubungan kekuasaan yang tidak imbang telah menyebabkan

subordinasi status perempuan. Subordinasi status perempuan kemudian dipelihara

dan dilanggengkan melalui pembagian gender yang tidak adil atas akses dan

kontrol sumberdaya (Raharjo, 1997).

13

Fadhil (2002) menyebutkan bahwa gender adalah pembagian peran dan

tanggungjawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang

dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya dijelaskan bahwa

gender bukanlah kodrat dan ketentuan Tuhan. Oleh karena itu, gender berkaitan

dengan keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan

bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya

ditempat mereka berada. Hubeis (2004) menjelaskan bahwa pemahaman gender

dalam konteks Gender and Development (GAD) adalah “pencapaian kesetaraan

dan kesederajatan atau kesederajatan dan keadilan, dalam tatanan kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara”. Selanjutnya disebutkan bahwa secara

teoritis, pembicaraan tentang gender berarti kita bicara tentang relasi sosial antara

lelaki dan perempuan, wujud relasi sosial ini berbeda antar-negara, antar-wilayah,

antar-suku, dan perseorangan sebagai hasil pembelajaran sosial. Dengan kata lain

gender adalah pembedaan peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-

laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat.

Kondisi Perempuan Indonesia

Secara keseluruhan indeks kualitas hidup manusia digambarkan melalui

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (HDI) yang berada

pada peringkat ke-96 pada tahun 1995 yang kemudian menurun ke peringkat 109

pada tahun 1998 dari 174 negara. Tahun 1999 berada pada peringkat 102 dari 162

negara dan tahun 2002, 110 dari 173 negara. Berdasarkan Human Development

Report 2003, HDI Indonesia menempati urutan ke-112 dari 175 negara,

dibandingkan Negara-negara ASEAN lainnya seperti HDI Malaysia, Thailand,

Philippina yang menempati urutan 59, 70 dan 77.

Sedangkan Gender related Development Index (GDI) berada pada

peringkat ke-88 pada tahun 1995, kemudian menurun ke peringkat 90 (1998) dan

peringkat 92 (1999 dari 146 negara). Kemudian pada tahun 2002 pada peringkat

91 dari 144 negara GDI inipun masih tertinggal dibandingkan dengan negara-

negara di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Philippina yang masing-masing

berada pada peringkat 54, 60, 63. (BPS&UNDFW, 2000).

14

Berdasarkan hasil Survey Penduduk (BPS, 2000) diketahui jumlah

penduduk Indonesia sebesar 206.264.595 orang. Jumlah laki-laki sedikit lebih

banyak dibandingkan perempuan, (50,1 persen diantaranya laki-laki dan 49,9

persen perempuan).

Menurut Laporan Jurnal Perempuan (2004), Indeks pembangunan manusia

skala internasional dan nasional dilihat dari tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan

dan ekonomi. Kondisi dan posisi perempuan meliputi 3 (tiga) aspek tersebut di

atas sebagai berikut:

(1) Pendidikan

Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan

laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat

yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan

daripada perempuan.

Ketertinggalan perempuan dalam bidang pendidikan tercermin dari

peresentase perempuan buta huruf (14,54 persen tahun 2001) lebih besar

dibandingkan laki-laki (6,87 persen), dengan kecenderungan meningkat selama

tahun 1999-2000. Tetapi pada tahun 2002 terjadi penurunan angka buta huruf

yang cukup signifikan. Namun angka buta huruf perempuan tetap lebih besar dari

laki-laki, khususnya perempuan kepala rumah tangga. Angka buta huruf

perempuan pada kelompok 10 tahun ke atas secara nasional (2002) sebesar 9,29

persen dengan komposisi laki-laki 5,85 persen dan perempuan 12,69 persen

(Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2002). Menurut Statistik

Kesejahteraan Rakyat 2003. Angka buta huruf perempuan 12,28 persen

sedangkan laki-laki 5,84 persen.

(2). Kesehatan

Menurut Gender Statistics and indicators 2000 (BPS), kemajuan di bidang

kesehatan ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi (dari 49 bayi per

1000 kelahiran pada tahun 1998 menjadi 36 tahun 2000, (Sumber: BPS, Statistik

Kesejahteraan Rakyat 1999-2001). Menurunnya angka kematian anak serta

meningkatnya angka harapan hidup dari 64,8 tahun (1998) menjadi 67,9 tahun

(2000). Berdasarkan estimasi parameter demografi 1998 yang dikeluarkan BPS,

angka harapan hidup pada periode 1998-2000 cenderung meningkat. Usia harapan

15

hidup (life expectancy rate) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu

69,7 tahun berbanding 65,9 tahun (Sumber: BPS, Estimasi Parameter Demografi,

1998).

Di bidang kesehatan, selama periode 1998-2000 ada penurunan angka

kematian bayi, Infant Mortality Rate (IMR), namun angka kematian bayi laki-laki

lebih tinggi dibandingkan angka kematian bayi perempuan. Laki-laki 41,

perempuan 31 (Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2001).

Sejalan dengan semakin meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat,

angka kematian anak, Child Mortality Rate (CMR) periode ini juga menunjukkan

penurunan, namun demikian angka kematian anak laki-laki lebih tinggi

dibandingkan kematian anak perempuan, laki-laki 9,8 sedangkan perempuan 7,9.

(Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2001). Di bidang kesehatan

dan status gizi perempuan masih merupakan masalah utama, yang ditunjukkan

dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) 390/100.000 (SDKI 1994),

337/100.000 (SDKI 1997), dan menurun 307/100.000 (SDKI 2002).

(3). Ekonomi

Di bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih rendah,

kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah,

demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini ditunjukkan

dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih jauh lebih rendah

dibandingkan laki-laki, yaitu 45 persen (2002) sedangkan laki-laki 75,34 persen,

(Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2002). Ditahun 2003 TPAK

laki-laki lebih besar dibanding TPAK perempuan yakni 76,12 persen berbanding

44,81 persen (BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2003).

Upaya Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan

Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta

kesejahteraan dan perlindungan anak dilakukan secara lintasbidang dan

lintasprogram. Pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan hingga tahun

2004 dari berbagai bidang pembangunan adalah sebagai berikut. Di bidang

pendidikan, keberhasilan ditandai oleh menurunnya persentase penduduk

perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dan penduduk

16

perempuan yang buta huruf (masing-masing 11,56 persen dan 12,28 persen pada

tahun 2003). Di bidang kesehatan, angka kematian ibu melahirkan berhasil

diturunkan meskipun masih yang tertinggi di ASEAN, yaitu 307 per 100.000

kelahiran hidup (SDKI 2002–2003). Prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil,

juga dapat diturunkan meskipun angkanya masih tinggi (45 persen pada tahun

2003). Selanjutnya, partisipasi perempuan yag diukur melalui tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK) juga menunjukkan peningkatan (sekitar 45 persen pada

tahun 2003). Guna meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

ekonomi, juga telah dilakukan beberapa kegiatan afirmasi, seperti pengintegrasian

kepentingan perempuan ke dalam beberapa program pembangunan, seperti:

Program Pemberdayaan Keluarga (PPK), Pemberdayaan Perempuan Kepala

Keluarga (PEKKA), Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PPMP), dan

Program Kelompok Usaha Bersama (KUB). Di samping itu, juga telah dibentuk

unit kerja yang khusus menangani kredit kepada usaha mikro, kec il, dan

menengah (UMKM) perempuan, pemetaan potensi usaha perempuan pengusaha,

dan pemberian pendampingan dan fasilitasi manajemen keuangan dengan pihak

perbankan. Dalam pembangunan politik, hasil yang dicapai adalah telah

disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang mengamanatkan

keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga legislatif (DPR dan DPD).

Meskipun hasil yang dicapai belum sesuai dengan amanat UU tersebut, namun

keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik menunjukkan peningkatan,

terutama di daerah perdesaan. Di bidang hukum, hingga tahun 2004 telah

dihasilkan lima usulan naskah akademis dalam upaya penyempurnaan produk-

produk hukum yang bias gender dan atau diskriminatif terhadap perempuan, serta

belum peduli anak. Telah pula disusun tiga usulan naskah RUU dan RPP yang

berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak.

Keberhasilan dari berbagai bidang pembangunan, khususnya pendidikan,

kesehatan, ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan selanjutnya turut

menurunkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-

laki yang ditandai oleh meningkatnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG)

atau Gender-related Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender

(Gender Empowerment Measurement, GEM). Berdasarkan Human Development

17

Report 2004, angka GDI sebesar 59,2 dan angka GEM sebesar 54,6. Angka-angka

tersebut masih terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Meskipun banyak hasil pembangunan yang telah dicapai hingga tahun 2005, beberapa permasalahan masih akan dihadapi pada tahun 2006. Permasalahan tersebut, antara lain adalah masih rendahnya nilai indeks pembangunan gender (Gender-Related Development Index, GDI), yang berarti

ketidaksetaraan gender di berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang dih adapi di masa mendatang; masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan tidak peduli anak; masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan

perlindungan anak, serta kebutuhan tumbuh kembang anak belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan masih rendahnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk

kapasitas kelembagaan di tingkat nas ional dan daerah. Masalah lain yang belum teratasi adalah masalah perdagangan perempuan dan anak, serta kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi sejalan dengan era desentralisasi,

yaitu timbulnya masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (propinsi dan

kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan

perempuan dan anak. Program-program pembangunan pemberdayaan perempuan

dan anak merupakan program lintasbidang dan lintasprogram, sehin gga

diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Di samping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis

kelamin, mengakibatkan kesulitan dalam menemukenali masalah-masalah gender

yang ada.

Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2006

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2006 dalam rangka

peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan

perlindungan anak adalah: (1) terumuskannya kebijakan aksi afirmasi peningkatan

kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,

politik, dan ekonomi di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota; (2)

terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan; (3) tersusunnya

18

kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak; (4) tersusunnya materi dan

terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang peningkatan

kualitas hidup dan perlindungan perempuan (KPP) serta kualitas hidup dan

perlindungan anak (KPA) di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota; (5)

menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak

(PUA) di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota; (6) tersedianya data dan

statistik gender dan anak; (7) tersusunnya kebijakan dan program pembangunan

daerah yang responsif gender dan yang peduli anak di tingkat propinsi dan

kabupaten/kota; dan (8) terintegrasinya masalah dan upaya peningkatan kualitas

anak dan perempuan ke dalam kebijakan nasional, propinsi dan kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi

pada tahun 2006, serta mengupayakan pencapain sasaran pembangunan tersebut

di atas, maka arah kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2006 adalah: (1)

meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan di bidang politik; (2)

meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat

propinsi dan kabupaten/kota; (3) menyempurnakan perangkat hukum yang

melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan

diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; (4) meningkatkan

kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan,

dan hukum; (5) memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan

pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan di tingkat

propinsi dan kabupaten/kota; dan (6) melanjutkan penyusunan data dan statistik

gender di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming)

Menurut Corner dalam Fadhil (2002) istilah pengarusutamaan gender

(gender mainstreaming) masuk ke dalam khasanah pembangunan di Indonesia

hanya baru belakangan ini. Selanjutnya dikatakan bahwa kurang lebih satu

setengah dasawarsa yang lalu yaitu pada waktu Konferensi Perempuan Sedunia

di Nairobi tahun 1985, istilah itu masuk ke dalam diskusi-diskusi yang

membicarakan “Perempuan dan Pembangunan (WAD)”, meskipun demikian

19

penggunaannya tidak sampai meluas. Satu dasawarsa kemudian pada bulan Juni

1994, diadopsi oleh Konferensi Tingkat Menteri Asia Fasific Kedua Mengenai

Perempuan Dalam Pembangunan, istilah pengarusutamaan gender (gender

mainstreaming ) muncul dalam Program Aksi, dalam kata-kata yang menekankan

’Mainstreaming Gender concern in public policies and programes’. Satu tahun

kemudian, di Konferensi Perempuan Sedunia yang diselenggarakan di Beijing

1995, istilah gender mainstreaming muncul lagi di Beijing Platform of Action.

Kali ini semua negara peserta (termasuk Indonesia) dan agen -agen pembangunan

yang hadir pada konferensi itu, secara eksplisit menerima mandat untuk

mengimplementasikan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) di

negara masing-masing.

Sebagai Negara Peserta Kongres Wanita Sedunia ke-empat yang

diselenggarakan di Beijing Tahun 1995, secara eksplisit Indonesia menerima

mandat untuk mengimplementasikan gender ke dalam pembangunan, berarti

menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi

dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian

kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan dan upaya-upaya untuk

mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), maka pemerintah Indonesia

melalui GBHN 1999 menyatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan

kebijakan nasional yang harus diemban oleh lembaga yang mampu mewujudkan

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan nasional

guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dalam rangka

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, artinya semua kebijakan dan

program memperhatikan secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan -

perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dan mengupayakan

untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural dalam mencapai kesetaraan

dan keadilan gender (Sahala, 2001). Dalam suatu program biasanya terdiri dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Roudabought mengemukakan

bahwa pengembangan program mencakup lima tahap kegiatan, yaitu (1)

identifikasi masalah, (2) penentuan tujuan, (3) pengembangan rencana kerja, (4)

pelaksanaan rencana kerja, (5) penetapan kemajuan. Model ini membagi program

20

ke dalam dua bagian kegiatan utama, yaitu kegiatan penentuan program yang

mencakup tahap identifikasi masalah dan penetapan tujuan, dan kegiatan

pelaksanaan program yang mencakup pengembangan rencana kerja, pelaksanaan

rencana kerja, dan penetapan kemajuan (Mugniensyah dalam Riza, 2001).

Kegiatan yang dilakukan dalam PUG yaitu: (1) meningkatkan kesadaran

dan kepekaan gender dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan

dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat pada jajaran sektor bidang PUG; (2)

menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan PUG dalam program

semua bidang PUG kepada pejabat sektor bidang PUG di pusat dan daerah; (3)

menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan PUG pada sektor

bidang PUG di pusat dan daerah; (4) menyelenggarakan pelatihan PUG pada

sektor bidang PUG di pusat dan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah

turunan dari program-program dalam 12 bidang PUG yaitu: (1) bidang

pendidikan dan pelatihan; (2) bidang kesehatan; (3) bidang Keluarga Berencana;

(4) bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; (5) bidang politik; (6) bidang hukum;

(7) bidang kesejahteraan sosial; (8) bidang agama; (9) bidang hankam; (10)

bidang lingkungan hidup; (11) bidang informasi dan komunikasi; dan (12) bidang

kelembagaan (RIPNAS PP, 2000-2004).

Dalam rangka memberikan arah bagi penyusunan program dan indikator

keberhasilan pemberdayaan perempuan, maka dirumuskan sejumlah Kebijakan

dan Program Pemberdayaan Perempuan1 sebagai berikut: (1) pengembangan

kelompok-kelompok masyarakat yang sadar gender dan peduli terhadap hak-hak

anak; (2) peningkatan kondisi dan posisi perempuan di bidang pendidikan,

kesehatan, ekonomi/pekerjaan dan pengambilan keputusan; (3) penyelenggaraan

perlindungan hak-hak anak dan kesempatan partisipasi anak; (4) penegakan

supremasi hukum untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak; (5)

penumbuhan dan pembinaan terhadap lembaga/organisasi sosial peduli

perempuan dan anak; (6) pengembangan dan peningkatan kerjasama nasional,

regional dan internasional di bidang kesetaraan gender dan perlindungan anak.

1 http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=fix&id=kebijakan

21

Program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan 2005-2009

mencakup bidang-bidang: (1) kelembagaan dan pembudayaan norma kesetaraan

gender, yaitu: (a) melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi (KIE) kesetaraan

gender dan perlindungan anak; (b) membangun/membina kelompok masyarakat

sadar gender dan peduli hak-hak anak, (2) peningkatan peran serta masyarakat,

yaitu: (a) memberdayakan LSM, dunia usaha/swasta, organisasi profesi dan

organisasi sosial yang peduli gender dan anak; (b) membina kemampuan dan

kemadirian lembaga/organisasi sosial yang peduli perempuan dan anak, (3)

harmonisasi peraturan perundang-undangan, yaitu: (a) melakukan kajian,

mengusulkan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan anak; (b) melakukan

kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya menegakkan hukum untuk

menlindungi hak-hak perempuan dan anak, (4) pendidikan dan pelatihan, yaitu:

(a) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga (pengelola dan pelaksana)

untuk mewujudkan kesetaraan gender dan anak (untuk semua segmen); (b)

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam proses

pengambilan keputusan (dalam rangka affirmative action ), (5) penelitian dan

pengembangan, yaitu: (a) pengkajian dan pengembangan tentang kebijakan dan

program kesetaraan gender perlindungan anak; (b) membina kerjasama dengan

berbagai lembaga penelitian dan pengkajian tentang kesetaraan gender dan

perlindungan anak, (6) pembinaan kerjasama, yaitu: (a) membangun dan

memantapkan komitmen kerjasama di bidang kesetaraan gender dan perlindungan

anak ditingkat daerah dan nasional; (b) membina jejaring kerjasama yang saling

menguntungkan ditingkat regional dan internasional di bidang kesetaraan gender

dan perlindungan anak, (7) pengawasan, pengadilan dan evaluasi, yaitu: (a)

mengembangkan indikator, prosedur dan mekanisme dalam pengumpulan dan

pengolahan serta penyebarluasan data dan info rmasi kesetaraan gender dan

perlindungan anak; (b) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kesetaraan gender dan perlindungan anak

Perencanaan adalah suatu upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya,

ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, untuk mencapai tujuan yang

22

telah ditetapkan, melalui pemilihan alternatif tindakan yang rasional2. Jika

mengacu pada teori Raudabought di atas, maka perencanaan program disebut

dengan istilah penetapan program yang terdiri dari kegiatan identifikasi masalah

dan penentuan tujuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan program yang responsif

gender adalah perencanaan yang dilakukan oleh seluruh lembaga pemerintah,

organisasi profesi, organisasi masyarakat yang disusun dengan

mempertimbangkan perb edaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan

permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan sampai

pelaksanaannya. Hal ini berarti perencanaan tersebut mempertimbangkan empat

aspek yakni partisipasi, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan setara antara

perempuan dan laki-laki.

Oleh karena itu, proses identifikasi masalah harus mengikutsertakan

keterlibatan perempuan agar mereka dapat mengungkapkan masalah yang

dialaminya yang tentunya berbeda dengan permasalahan yang dihadapi laki-laki.

Mengenai tujuan program, Casley (1991), menyebutkan ada dua tujuan program,

yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek

secara khusus menentukan apa yang akan dicapai oleh program, sedangkan tujuan

jangka panjang ditentukan dalam konteks yang lebih luas yang dilakukan melalui

pencapaian tujuan -tujuan jangka pendek. Selain itu, Casley (1991) juga

mengemukakan bahwa tujuan program dapat dikelompokkan dalam empat

kategori hierarki, yakni masukan (Input), keluartan (Output), efek (effect) dan

dampak (impact). Dalam kerangka kerja logis, keempat hirarki tujuan program

tersebut serupa dengan istilah masukan, keluaran, tujuan dan sasaran.

Perencanaan yang responsif gender harus dilakukan untuk menjamin

pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap, berkesinambungan, dan

mencapai tingkat kemungkinan keberhasilan yang tinggi, dengan

mempertimbangkan dan memasukkan perbedaan -perbedaan pengalaman, aspirasi,

kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses

perencanaan. Dalam rangka menyelenggarakan perencanaan yang responsif

gender, perlu diperhatikan perilaku komunikasi aparat pemda dalam

2 http://www.menegpp.go.id/perencanaan.html

23

pengarusutamaan gender dengan melakukan analisis gender pada semua

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Tahapan program yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan

pembangunan yang responsif gender merupakan tahap pelaksanaan dari

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah

direncanakan dalam tahap perencanaan program. Pelaksanaan kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender tersebut perlu

didukung oleh ketersediaan anggaran (budget).

Karakteristik anggaran responsif gender3 adalah sebagai berikut: (1)

anggaran responsif gender bukan merupakan anggaran yang terpis ah bagi laki-laki

ataupun perempuan; (2) fokus pada kesetaraan gender dan pengarusutamaan

gender dalam semua aspek penganggaran baik ditingkat nasional maupun di

tingkat lokal; (3) meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi stakeholder

perempuan; (4) monitoring dan evaluasi belanja dan penerimaan pemerintah

dilakukan dengan responsif gender; (5) meningkatkan efektifitas penggunaan

sumber-sumber untuk mencapai kesetaraan gender dan pengembangan

sumberdaya manusia; (6) menekankan pada reprioritas daripada meningkatkan

keseluruhan belanja pemerintah; (7) melakukan reorientasi dari program-program

dalam sektor-sektor daripada menambah angka pada sektor-sektor khusus.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang tidak

terpisahkan dalam suatu penyelenggaraan program. Kegiatan ini dilakukan

setelah proses perencanaan dan pelaksanaan program diselenggarakan. Evaluasi3

adalah salah satu komponen yang secara sistematis mengumpulkan dan

menganalisis data dan informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian

sasaran dan tujuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif

gender baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.

Menurut Casley (1991), evaluasi adalah suatu penilaian berkala terhadap

relevansi, prestasi, efisiensi dan dampak proyek dalam konteks tujuan yang telah

disepakati. Evaluasi diantaranya mencoba untuk membandingkan hasil-hasil

nyata yang dicapai dengan target yang telah ditentukan dan mengidentifikasi

alasan -alasan terjadinya kekurangan dan kelebihan. Selain itu, juga mencoba

3 http://www.menegpp.go.id/Evaluasi

24

untuk menilai efisiensi tata cara pelaksanaan program dan menentukan pengaruh

serta dampak program.

Proses evaluasi memfokus pada tiga hal, yakni prestasi, keluaran, efek dan

dampak. Adapun prestasi didefinisikan Casley (1991) meliputi suatu tinjauan

umum terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan program untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap prestasi biasanya meliputi persiapan

program, kekhususan program, waktu dimulai dan pelaksanaan program, masukan

yang disediakan, respon pemanfaat, dan sebagainya.

Jenis evaluasi yang disebutkan Casley (1991) terdiri dari evaluasi

pertengahan, evaluasi akhir, dan pasca evaluasi. Evaluasi pertengahan difokuskan

pada prestasi proyek. Pada tahap ini belum dapat dilakukan penilaian terhadap

efek dan dampak program. Evaluasi akhir dilakukan setelah program berakhir

dan dapat menilai keluaran dan efek. Adapun pasca evaluasi dilakukan setelah

beberapa tahun program berakhir. Seringkali disebut evaluasi dampak, karena

pasca evaluasi dapat menilai dampak dari suatu program yang tidak terlihat pada

saat evaluasi akhir dilakukan.

Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih,

mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan

gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi adalah pengalaman tentang objek,

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2002). Secara mudah, persepsi dapat

dikatakan sebagai proses individu dalam melakukan kontak/hubungan dengan

dunia sekelilingnya. Orang dapat mengenal dan sadar mengenai apa yang terjadi

diluar diri kita. Apa yang terjadi sebenarnya ialah bahwa seseorang menciptakan

bayangan–bayangan internal tentang objek–objek fisik dan sosial serta peristiwa–

peristiwa yang dihadapi dalam lingkungan pengembangan ini, yang pada dasarnya

mencangkup kegiatan–kegiatan internal yaitu melalui system syaraf ke otak, serta

mengubahnya lagi kedalam pengalaman–pengalaman bermakna. Efek (dalam hal

ini persepsi) yang diharapkan oleh sumber akan berbeda–beda didalam

25

penerimaannya, karena komunikan mempunyai pola pilihan tertentu dalam

menerima pesan–pesan komunikasi (Rakhmat, 2002).

Menurut Lavidge dan Steiner dalam Effendy (2004) persepsi masih berada

dalam tahap kognitif yaitu tahap dimana respon terhadap stimuli belum terwujud

dalam sikap atau tindakan. Disini stimuli akan menimbulkan perhatian yang

menyebabkan seseorang mempunyai kesadaran (awareness) dan pengetahuan

(knowledge) terhadap stimuli tersebut. Efek kognitif berhubungan dengan pikiran

atau penalaran, sehingga khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak

mengerti, dan yang tadinya bingung menjadi merasa lebih jelas. Suatu tindakan

persepsi mensyaratkan kehadiran objek eksternal untuk dapat ditangkap oleh

indera kita.

Persepsi itu sendiri berakar dari beberapa faktor yaitu (Rosady, 1998): (1)

Latar belakang budaya, kebahasaan, dan adat istiadat yang dianut masyarakat; (2)

Pengalaman masa lalu seseorang atau kelompok tertentu menjadi landasan atas

pandangannya; (3) Nilai–nilai yang dianut (moral, etika, dan keagamaan yang

dianut, atau nilai–nilai yang berlaku dalam masyarakat); (4) Berita dan pendapat–

pendapat yang berkembang dan kemudian mempunyai pengaruh terhadap

pandangan seseorang.

Ada tiga dimensi yang terkait dengan persepsi, menurut Osgood tentang

konsep diferensial semantik menjelaskan tiga dimensi dasar yang terkait dengan

persepsi, yakni evaluasi (baik-buruk), potensi (kuat-lemah), dan aktivitas (aktif-

pasif). Menurutnya evaluasi merupakan dimensi utama yang mendasari persepsi,

disamping potensi dan aktivitas (David O Sears, et. al, 1994).

Hubungannya dengan persepsi aparat pemda kabupaten dalam tulisan ini,

adalah persepsinya terhadap Pengarusutamaan Gender di era Otonomi Daerah.

Persepsi diartikan sebagai pandangan aparat pemda terhadap 11 (sebelas)

rumusan Pengarusutamaan Gender yang telah penulis susun, yaitu Tentang: (1)

PUG dalam pembangunan nasional yang dilakukan melalui Kebijakan Satu Pintu

(KSP) atau ”One Door Policy”; (2) kegiatan yang dilakukan dalam PUG; (3)

program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan 2005-2009 mencakup 7

macam; (4) pentingnya tujuh program pokok pembangunan pemberdayaan

perempuan di era otonomi daerah ini; (5) kegiatan PUG dalam pembangunan

26

Diklat; (6) kegiatan PUG dalam pembangunan kesehatan; (7) kegiatan PUG

dalam pembangunan KB; (8) kegiatan PUG dalam pembangunan ekonomi dan

ketenagakerjaan; (9) kegiatan PUG dalam pembangunan politik dan hukum; (10)

kegiatan PUG dalam pembangunan Kesos dan agama; dan (11) kegiatan PUG

dalam pembangunan Hankam.

Persepsi atau pandangan positif aparat Pemda kabupaten terhadap konsep

pengarusutaman gender, diharapkan akan mendukung kebijakan dan program

Kementerian Pemberdayaan Perempuan di daerah. Hal ini mengingat otonomi

daerah memberikan peluang aparat Pemda untuk melaksanakan fungsi dan peran

dalam merumuskan dan menentukan kebijakan pembangunan di daerah, termasuk

didalamnya pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pengertian Partisipasi

Banyak para ahli telah mengemukakan pendapat tentang masalah

partisipasi dengan berbagai implikasi pengertiannya. Kadang-kadang terdapat

perbedaan tertentu yang menyangkut terminologi yang digunakan, namun pada

dasarnya terdapat kesamaan dalam pengertiannya yang diajukan oleh mereka.

Beberapa diantara para ahli tersebut adalah Bhattacharyya (1972, 20)

dalam Muliawati (1993) mengartikan partisipasi sebagai pengambil bagian dalam

kegiatan bersama (taking part in joint action). Keith Davis (1967, 128) dalam

Muliawati (1993) menyatakan bahwa “participation is defined as individuals

mental and emotional involvement in a group situation that encourages him to

contribute to group goals and to share responsibility for them”.

Berdasarkan pengertian partisipasi tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa: (1) partisipasi itu sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan

perasaan lebih daripada keterlibatan jasmaniah; (2) partisipasi berarti adanya

kesediaan memberikan kontribusi pada usaha mencapai tujuan kelompok; (3)

partisipasi berarti adanya perasaan bertanggung jawab terhadap usaha-usaha yang

dapat diwujudkan. Ada sence of belonging terhadap kelompok dan tujuan.

Menurut Raharjo (1985, 79) partisipasi dapat diartikan sebagai

keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan pemerintah.

Joan Nelson dalam Bryant dan White (1987, 206) menyebutkan dua macam

27

partisipasi, yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan

yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi kliens dan patron antara

masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama

partisipasi vertikal.

Partisipasi sebagai suatu elemen pembangunan desa pada dasarnya juga

merupakan proses adaptasi terhadap perubahan yang sedang berjalan. Hal ini

sebagaimana dikemukakan oleh Robert E. Lene (1968, 194) menyatakan bahwa

partisipasi merupakan kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan

masyarakat sekitarnya meskipun penyesuaian diri seperti itu mempunyai

keistimewaan arti dan kegunaan yang bervariasi bagi orang-orang.

Dilihat dari tingkatannya partisipasi menurut Noeng Muhajir (1980, 107)

ada empat jenis yakni: (1) keterlibatan orang di dalam proses pembuatan

keputusan; (2) keterlibatan orang dalam pelaksanaan program dan pengambilan

keputusan; (3) keterlibatan orang dalam menikmati hasil dari kegiatan; (4)

keterlibatan di dalam evaluasi suatu hasil dari program yang sudah terlaksana.

Ulasan lebih lanjut tentang partisipasi dikemukakan oleh Tjokrowinoto

(1977, 24) yang pada pokoknya mengatakan bahwa partisipasi sebagai proses

intelektual dan emosional di dalam dinamika organisasi dan hal ini hanya dapat

berlangsung dalam konteks pengambilan keputusan. Jadi dengan demikian

partisipasi merupakan pengertian di dalam proses pengambilan keputusan di

dalam suatu organisasi serta dimana mereka ikut menentukan pula apa yang

merupakan tujuan dari pada organisasi serta bagaimana kebijaksanaan yang perlu

diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengertian Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyebut

kan bahwa Otonomi Daerah 4 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masih dalam Penjelasan UU terseburt bahwa daerah otonom, adalah kesatuan

4 http://www.depdagri.go.id/data/doc/UU%20No.%2032%20thn%202004.doc

28

masyarakat hukum yang mempunyai batas -batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Dari revisi UU tentang otonomi daerah memberikan penjelasan kepada

kita bahwa ada perubahan prinsip dalam pelaksanaan pemerintahan daerah

menjadi asas otonomi dan pembantuan. Sementara dalam UU No. 22 Thn 1999

rumusan asas pemerintahan daerah adalah dekonsentrasi, desentralisasi, dan asas

pembantuan. Artinya Pemda diberi hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena

untuk melaksanakan kewenangan pemda, pemerintah mengalokasikan dana

perimbangan. Jadi, daerah diberi hak untuk melaksanakan tugas dan kewenangan

daerah, dan mendapat sumber keuangan, daerah juga tetap berkewajiban untuk

menjaga negara kesatuan, memajukan kesejahteraan rakyatnya, menjaga

kerukunan, dan melakukan pelayanan untuk rakyat 5. Sehingga perilaku

komunikasi aparat pemda memegang peranan penting dalam implementasi

program pembangunan, termasuk dalam penerapan pengarustutamaan gender di

era otonomi daerah.

Menurut Widjaya (1992) sesuai UU no 5 tahun 1974 pengertian otonomi

daerah bagi suatu daerah bermakna: (1) berinisiatif sendiri (menyusun

kebijaksanaan daerah dan menyusun rencana dan pelaksanaanya); (2) memiliki

alat pelaksanan sendiri yang qualified ; (3) membuat pengaturan sendiri; (4)

menggali sumber-sumber keuangan sendiri, menetapkan pajak, restribusi dan lain-

lain usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan syarat-syarat

di atas otonomi daerah dapat dijelaskan sebagai cara untuk mewujudkan secara

5 http://www.ditjen-otda.go.id/index.php?option=content&task=view&id=192&Itemid=

29

nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa guna

mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraan otonomi daerah, juga merupakan keterikatan yang kuat antara

daerah yang satu dengan yang lainnya, di samping menumbuhkembangkan

semangat kebersamaan dalam simpul negara kesatuan Republik Indonesia.

Ada lima variabel untuk mengukur kemampuan suatu daerah mampu

berotonomi menurut Marzuki Nyakman dan Ryaas Rasjid: (1) kemampuan

keuangan daerah, ditentukan oleh berapa besar peranan pendapatan asli daerah

terhadap jumlah total pembiayaan daerah; (2) menyangkut kemampuan aparatur

berapa ratio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai,

golongan kepegawaian, pendidikan formal dan pendidikan fungsional aparat; (3)

partisipasi masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan

desa yang menyangkut kesehatan dan pelayanan sosial; (4) variabel ekonomi di

daerah dengan mengukur indikator seperti nilai rata-rata pendapatan per kapita

dalam lima tahun terakhir, berapa persentase (%) sektor-sektor pertanian,

pertambangan dan pemerintahan terhadap PDRB; (5) variabel demografi,

indikasinya berapa jumlah pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah

penduduk yang buta aksara, ratio ketergantungan, tempat pendidikan penduduk,

usia muda, pendidikan yang diutamakan dan kemungkinan tersedianya lapangan

kerja.

KERANGKA PIKIR, HIPOTESIS DAN DEFINISI OPERASIONAL

Kerangka Pikir

Pengarusutamaan gender dalam era otonomi daerah, telah

dikomunikasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Pemberdayaan

Perempuan Republik Indonesia kepada pemerintah daerah. Saluran komunikasi

yang digunakan yaitu saluran komunikasi interpersonal melalui petugas Biro

Pemberdayaan Perempuan serta saluran komunikasi media massa (buku pedoman,

TV, radio, dan internet). Pesan yang disampaikan dimulai dari panduan

pelaksanan Inpres No. 9 Tahun 2000, Rencana Induk Pembangunan Nasional

Pemberdayaan Perempuan 2000-2004 sampai pada program pokok pembangunan

pemberdayaan perempuan 2005-2009 yang mencakup bidang-bidang: (1)

Kelembagaan dan pembudayaan norma kesetaraan gender, (2) peningkatan peran

serta masyarakat, (3) harmonisasi peraturan perundang-undangan, (4) pendidikan

dan pelatihan, (5) penelitian dan pengembangan, (6) pembinaan kerjasama, (7)

pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan dalam program

pokok pembangunan perempuan tersebut diantaranya yaitu dengan melakukan

sosialisasi kepada aparat, advokasi dengan melibatkan LSM dan pelatihan melalui

strategi PUG, untuk itu Meneg Pemberdayaan Perempuan telah mengeluarkan

Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan gender mulai dari para pimpinan

Departemen sampai kepada para Bupati di daerah, dilanjutkan dengan Surat

Mendagri dan Otonomi Daerah kepada seluruh Bupati tentang Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender. Untuk Propinsi Lampung telah dikeluarkan Instruksi

Gubernur Lampung No: INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat

memperkuat mandat Pemda Kabupaten dalam upaya mewujudkan kesetaraan

gender melalui Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Untuk lebih memahami

proses komunikasi dalam PUG, dapat dilihat pada Gambar 1. Aliran Informasi

Hasil Evaluasi PP dan KPA dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat nasional

(Deputi Bid.Pengembangan dan Informasi KPP, 2003)

31

Gambar 1. Aliran Informasi Hasil Evaluasi PP Dan KPA

Sumber: Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi KPP, 2003

Keterangan : Alur Informasi Laporan Hasil Evaluasi Alur Informasi Sebagai Umpan Balik Tembusan Laporan

NASIONAL

PROPINSI

KABUPATEN/KOTA

MENTERI PP

DEPUTI I

GUBERNUR

BIRO PP/ UNITT PP

BUPATI/ WALIKOTA

BAG. PP/ UNIT PP

CAMAT

SEKTOR, LSM TERKAIT

SEKTOR, LSM TERKAIT

SEKTOR, LSM TERKAIT

32

Penilaian atas pengarusutamaan gender diukur melalui persepsi dan

partisipasi (kemampuan kognitif, afektif dan konatif dari aparat) dalam

pengarusutamaan gender di era otonomi daerah. Terwujudnya kesetaraan dan

keadilan gender yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara

perempuan dengan laki-laki, mereka juga memiliki akses, kesempatan

berpartisipasi, dan kontrol serta memperoleh manfaat yang setara dan adil atas

pembangunan. Persepsi dan partisipasi sebagai efek komunikasi merupakan

dorongan pikiran dan perasaan (kemampuan kognitif) untuk melakukan tindakan

tertentu (kemampuan afektif dan konatif). Pendekatan komunikasi linear, Model

Komunikasi dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah disajikan

pada Gambar 2.

Gambar 2. Model Komunikasi dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2005

Komunikasi Media Massa (Media Cetak & Media Elektronik)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (KPP-RI).

Sumber

Komunikasi Interpersonal

Perilaku Komunikasi Aparat

Pemda

Karakteristik Aparat Pemda

Pemda Kabupaten/Aparat

Penerima/Masyarakat

Persepsi dan Partisipasi dalam Pengarusutamaan

Gender

11 (sebelas) rumusan Pengarusutamaan Gender: PUG dalam pembangunan nasional yang dilakukan melalui Kebijakan Satu Pintu (KSP) atau ”One Door Policy”; kegiatan yang dilakukan dalam PUG; program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan 2005-2009 mencakup 7 macam; pentingnya tujuh program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan di era otonomi daerah ini; kegiatan PUG dalam pembangunan Diklat; kegiatan PUG dalam pembangunan kesehatan; kegiatan PUG dalam pembangunan KB; kegiatan PUG dalam pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan; kegiatan PUG dalam pembangunan politik dan hukum; kegiatan PUG dalam pembangunan Kesos dan agama; dan kegiatan PUG dalam pembangunan Hankam.

33

Perbedaan karakteristik individu dan perilaku komunikasi personil aparat

pemerintah daerah akan mempengaruhi persepsi dan partisipasi personil aparat

dalam memahami dan melaksanakan program Pengarusutamaan Gender. Lebih

jelasnya, diagram alur pikir ini disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Kerangka pikir hubungan antara karakteristik, perilaku komunikasi serta persepsi dan partisipasi aparat Pemda Kabupaten dalam pengarusutamaan gender di era otonomi daerah.

Efek / Pengaruh

Persepsi dan Partisipasi Aparat Pemda dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah

Karakteristik Individu

§ Usia § Jenis Kelamin § Pendidikan formal § Jabatan § Golongan

Perilaku Komunikasi

§ Keterdedahan pada saluran komunikasi interpersonal

§ Keterdedahan pada saluran komunikasi media massa

34

Hipotesis

Sejalan dengan kerangka pikir dan untuk menjawab tujuan penelitian,

dirumuskan hipotesis pokok sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan persepsi dan

partisipasi aparat Pemda kabupaten dalam pengarusutamaan gender di era

otonomi daerah.

2. Terdapat hubungan antara perilaku komunikasi dengan persepsi dan

partisipasi aparat Pemda kabupaten dalam pengarusutamaan gender di era

otonomi daerah.

3. Terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan perilaku komunikasi

aparat Pemda kabupaten dalam pengarusutamaan gender di era otonomi

daerah.

Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel dalam

penelitian, berikut ini dijelaskan definisi operasional dari variabel yang digunakan

sebagai berikut:

1. Karakteristik Individu/Personel

Karakteristik individu responden adalah ciri yang melekat pada pribadi

seseorang dalam hal ini pejabat Pemda yang meliputi: usia, jenis kelamin,

pendidikan formal, golongan, dan jabatan. Karakteristik individu pejabat

struktural ini terdiri dari lima variabel yang meliputi:

• Usia adalah umur responden yang diukur dari saat kelahiran hingga saat

penelitian dilaksanakan. Pengukuran berdasarkan pembulatan ke ulang tahun

terdekat, dan dinyatakan dalam satuan tahun. Usia responden dibagi dalam tiga

kelas dengan kategori muda (20–30 tahun); dewasa (31-40 tahun) dan tua (41

tahun ke atas).

• Jenis kelamin adalah jenis kelamin responden yang dikategorikan 1 = pria dan

2 = wanita. Diukur dengan skala nominal.

• Pendidikan formal adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang dapat

diselesaikan oleh responden. Pendidikan formal responden dikategorikan atas

35

lima kelas, yaitu: SD/SMP = sangat rendah; SMA/SMU = rendah; Diploma =

sedang; S1 = tinggi; S2 = sangat tinggi.

• Jabatan adalah kedudukan atau posisi responden di Dinas/Lembaga/Sekretariat

/Kantor di lingkungan Kabupaten Lampung Timur pada saat penelitian

dilaksanakan. Jabatan responden dikategorikan sebagai berikut: Sekcam/Kaur

= rendah; Kasubbag = sedang; Kabag - Kepala Dinas/Badan/Kantor-Sekda =

tinggi.

• Golongan adalah jenjang kepangkatan terakhir responden saat penelitian

dilaksanakan. Golongan responden dikategorikan atas dua kelas, yaitu

Golongan III = sedang; Golongan IV = tinggi.

2. Perilaku komunikasi aparat Pemda.

Perilaku komunikasi aparat Pemda adalah aktivitas responden dalam

membuka diri dan upaya mencari informasi yang bersifat inovatif melalui saluran

komunikasi yang tersedia. Aktivitas tersebut meliputi keterdedahan pada saluran

komunikasi interpersonal, dan keterdedahan pada media komunikasi. Secara rinci

penjelasan variabel perilaku komunikasi diuraikan sebagai berikut:

• Keterdedahan pada saluran komunikasi interpersonal, adalah aktivitas

responden dalam bertatap muka dan berdiskusi tentang PUG melalui

komunikasi interpersonal dengan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan

Propinsi, tokoh LSM dan staf pemberdayaan perempuan yang berkaitan

dengan PUG. Indikatornya yaitu mencari dan menerima informasi tentang

PUG maupun personal lain yang erat kaitannya dengan PUG dari sesama

aparat dan Pembina (Staf Biro Bina Pemberdayan Perempuan dan tokoh LSM),

selama satu tahun terakhir dan dinyatakan dalam jumlah pertemuan.

Dikategorikan menjadi tiga kategori: rendah ( < 1 kali pertemuan), sedang ( 2-

5 kali pertemuan), tinggi (> 5 kali pertemuan).

• Keterdedahan pada media komunikasi massa, adalah aktivitas komunikasi

responden dalam memperoleh informasi tentang pengarusutamaan gender

melalui media massa, baik media cetak (surat kabar, buku, brosur) maupun

media elektronik (TV, radio, internet). Diukur berdasarkan lamanya dan

frekuensi responden terdedah pada media tersebut, yaitu frekuensi responden

36

membaca media cetak, menonton TV dan mendengar radio tentang PUG.

Indikatornya yaitu mencari dan menerima informasi tentang PUG dari media

komunikasi massa. Dikategorikan menjadi tiga kategori: rendah (< 1 kali

membaca, menonton TV dan mendengar radio), sedang ( 2- 5 kali membaca,

menonton TV dan mendengar radio), tinggi (> 5 kali membaca, menonton TV

dan mendengar radio).

3. Persepsi dan Partisipasi Aparat Pemda dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah.

• Persepsi dalam pengarusutamaan gender bagi aparat Pemda di era otonomi

daerah adalah penilaian dan pernyataan responden tentang pengarusutamaan

gender, yang diukur dengan menggunakan Tujuh Program Pokok

pembangunan pemberdayaan perempuan di era otonomi daerah (KPP, 2004)

(1) kelembagaan dan pembudayaan norma kesetaraan gender, (2) peningkatan

peranserta masyarakat, (3) harmonisasi peraturan perundang-undangan, (4)

pendidikan dan pelatihan), (5) penelitian dan pengembangan, (6) pembinaan

kerjasama, (7) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap indikator

dikembangkan menjadi beberapa pernyataan yang akan dinilai responden.

Penilaian menggunakan skala berjenjang, dengan ketentuan 1 = tidak setuju; 2

= ragu-ragu/tidak tahu; 3 = setuju.

• Partisipasi dalam pengarusutamaan gender bagi aparat pemerintah daerah di

era otonomi daerah adalah keterlibatan secara fisik dan emosional responden

yang mendorongnya untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan strategi

pengarusutamaan gender serta ikut bertanggung jawab dalam aktifitas tersebut.

Dalam hal ini responden diminta untuk memberikan pernyataan atas

pertanyaan yang tersedia, yaitu: (1) Perencanaan: apakah dalam penetapan

program di masing-masing bidang telah dilakukan hal-hal yang meliputi (a)

Identifikasi masalah mengikutsertakan keterlibatan perempuan; (b) Penentuan

tujuan terdiri dari masukan (input) , keluaran (output), efek (effect) dan dampak

(impact) sudah mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi,

kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses

penyusunan; (c) Sudah mempertimbangkan empat aspek yakni partisipasi,

akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan setara antara perempuan dan laki-

37

laki dalam perencanaan. (2) Pelaksanaan: apakah dalam pelaksanaan telah

didukung oleh ketersediaan anggaran (budget), karakteristik anggaran

responsif gender (KPP, 2004) adalah: (a) anggaran responsif gender bukan

merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau perempuan; (b) fokus

pada kesetaraan dan pengarusutamaan gender dalam semua aspek

penganggaran; (c) meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi stakeholder

perempuan; (d) monitoring dan evaluasi belanja dan penerimaan pemerintah

dilakukan dengan responsif gender; (e) meningkatkan efektifitas penggunaan

sumber-sumber untuk mencapai kesetaraan gender dan pengembangan SDM

perempuan. (3) Pemantauan dan Evaluasi: apakah telah dilakukan

pengumpulan dan penganalisis an data dan informasi untuk menilai kelayakan

serta pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang responsif gender baik pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan. penilaian menggunakan skala

berjenjang, dengan ketentuan Tidak Pernah (< 1 kali), Kadang-kadang (1-3

kali) dan Selalu (> 3 kali). Pengukuran peubah ini dilakukan dengan cara

memberi skor kepada bentuk partisipasi responden. Skor dari setiap bentuk

partisipasi dijumlahkan untuk mendapat skor total.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini didesain dengan metode survai (Singarimbun dan Effendy,

1995). Penelitian menekankan pada upaya melakukan kajian mendalam terhadap

program pengintegrasian isu gender ke dalam program menurut bidang

pembangunan di lingkungan Pemda Lampung Timur dalam rangka otonomi

daerah. Menurut Atherton dan Klemmack dalam Soehartono (1998) penelitian

dengan desain ini akan memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau

suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan

antara dua gejala atau lebih.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Lingkungan Pemda Kabupaten Lampung

Timur yang sesuai dengan berbagai bidang pembangunan dalam strategi PUG

yaitu: Kesehatan, Pertanian, KB, Hukum, Politik dan Pemerintahan, Ekonomi dan

Ketenagakerjaan, Pendidikan, Sosial dan Agama. Bidang-bidang pembangunan

tersebut tersebar di Dinas-dinas, Kantor-kantor, Badan -badan, Sekretariat dan

Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung

Timur (16 Dinas, 5 Kantor, 4 Badan, 2 Sekretariat dan 23 kecamatan).

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan

Oktober sampai dengan bulan November 2005. Data dianalisis setelah semua

terkumpul dan diselesaikan akhir bulan Desember 2005.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural pada 16 Dinas, 5

Kantor, 4 Badan, 2 Sekretariat dan juga pejabat kecamatan di lingkungan Pemda

Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah kurang lebih 676 jabatan terisi dari

total 717 jabatan atau masih ada 41 jabatan yang lowong/belum terisi (Sumber:

Data Kepegawaian Kabupaten Lampung Timur Oktober 2005). Populasi

distratifikasi berdasar eselon yang dimiliki oleh PNS sesuai dengan jabatannya di

Pemda Kabupaten Lampung Timur. Populasi dimaksud merupakan pelaksana

program pembangunan menurut bidangnya masing-masing yang mengharuskan

39

Pengarusutamaan Gender masuk kedalam setiap program pembangunan pada

masing-masing sektor. Populasi penelitian tidak homogen berdasarkan golongan,

tetapi masih dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang relatif

homogen. Menurut Arikunto (1993) bahwa berdasarkan tingkat homogenitas

populasi maka sampel penelitian dapat diambil sebesar 10 -15 persen. Karena itu

penelitian ini mengambil sampel sebesar 67,6 dibulatkan menjadi 68 orang dari

676 orang yang menduduki jabatan struktural di Pemda Lampung Timur. Teknik

pengambilan sampel menggunakan simple random sampling (sampel acak

sederhana) dengan kriteria responden adalah (1) menjadi PNS dan memegang

jabatan struktural di Pemda Lampung Timur minimal eselon-4 atau golongan III,

(2) mengerti tentang gender atau telah mendapatkan informasi tentang gender.

Data dan Instrumentasi

Data yang dikumpul dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara:

1. Menggunakan kuesioner terstruktur sebagai instrumen. Kuesioner terdiri dari

tiga bagian, yaitu (a) berhubungan dengan karakteristik aparat pemda, (b)

berhubungan dengan perilaku komunikasi aparat pemda, (c) berhubungan

dengan persepsi dan partisipasi aparat pemda dalam pengarusutamaan gender.

2. Melakukan wawancara terbuka berdasarkan kuesioner untuk memperoleh

keterangan lanjut yang tidak terungkap dari hasil kuesioner.

3. Observasi, mengadakan pengamatan langsung pada responden untuk menguji

kebenaran jawaban pada kuesioner.

Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan

melalui pencatatan data pada arsip kantor di Kabupaten Lampung Timur, BPS dan

literatur penunjang lainnya.

Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas instrumen dilakukan dengan menyesuaikan isi kuesioner

terhadap: (1) penelitian yang berkaitan dengan perilaku komunikasi aparat pemda

dan pengarusutamaan gender dalam otonomi daerah; (2) memperhatikan saran

dari para ahli, terutama komisi pembimbing; (3) memperhatikan pandangan -

40

pandangan dari dinas-d inas serta lembaga terkait dengan pengarusutamaan gender

dalam semua sektor pembangunan; (4) literatur terkait yang mencakup berbagai

teori yang relevan, dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Reliabilitas instrumen yang digunakan dilakukan dengan cara: (1)

memberikan keterangan tentang pengisian kuesioner kepada responden; (2)

melakukan uji coba kuesioner pada 20 orang PNS yang memiliki karakteristik

yang relatif sama dengan responden penelitian. Uji coba kuesioner tersebut

dilakukan kepada PNS yang bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lampung Timur. Hal ini untuk mengetahui “kemampuan” kuesioner, sehingga

tidak menimbulkan bias jawaban.

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua

(split half). Skor total dua belahan dikorelasikan dengan teknik korelasi Rank

Spearman (rs) dengan rumus:

dimana: N = Total pengamatan di = beda antara dua pengamatan

Sumber: Spearman dalam Siegel (1988)

Nilai korelasi yang diperoleh ( r ) dikorelasikan kembali untuk mencari nilai

korelasi keseluruhan (R) dengan menggunakan rumus:

dimana: R = angka reliabilitas keseluruhan item r = angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua

Sumber: Singarimbun dan Effendi (1989)

Kriteria pernyataan dikatakan valid bila skor pernyataan tersebut

berkorelasi positif dan nyata dengan skor jawaban (r hit > r tab dengan db = n –2

dan a = 0.05. Variabel reliable jika koefisien reliabilitas ( R ) positif dan nyata,

dimana R hit > r hit dari masing-masing pernyataan. Pengujian validitas dan

reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan Program SPSS 13.0 for

Windows.

N 6 S di 2

i = 1 rs = 1 N3 - N

2 X r R = 1 + r

41

Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis frekuensi untuk mengetahui distribusi dan sebaran dari kategori

variabel yang diamati.

2. Analisis deskriptif untuk menjelaskan data secara umum, sehingga data yang

terdapat pada tabel frekuensi dapat diintepretasikan dengan cermat.

3. Analisis Chi-Kuadrat (?²) untuk mengetahui hubungan antar variabel nominal

pada variabel karakteristik individu (jenis kelamin) dengan ordinal pada

variabel pengarusutamaan gender di era otonomi daerah. Prosedur Uji yang

digunakan adalah sebagai berikut:

• Hipotesis statistik yang diuji

H0: Tidak terdapat hubungan antara variabel yang digunakan

H1: Terdapat hubungan antara variabel yang digunakan

• Statistik Uji yang digunakan adalah rumus ?² untuk dua sample

independen (Siegel, 1988) adalah :

r k ?² = S S (Oij Eij)² i = 1 j = 1 Eij

dimana:

Oij = Jumlah observasi untuk kasus-kasus yang dikategorikan dalam baris ke-I pada kolom ke-j.

Eij = Banyak kasus yang diharapkan di bawah Ho untuk kategori dalam baris ke-i pada kolom ke-j.

r k S S = jumlah semua baris ( r ) dan semua kolom ( k ) i=1 j=1

• Untuk menguji keeratan hubungan dari kedua variabel yang diuji

digunakan Koefisien Kontingensi © dengan rumus (Siegel, 1988):

C = v ?² dimana: N + ?² N = Total pengamatan di = beda antara dua pengamatan

4. Analisis korelasi Rank Spearman (rs) untuk mengetahui hubungan antar

variabel ordinal pada karakteristik individu (kecuali jenis kelamin) dengan

42

variabel perilaku komunikasi, karakteristik individu dengan persepsi dan

partisipasi aparat dalam pengarusutamaan gender, dan perilaku komunikasi

dengan persepsi dan partisipasi aparat dalam pengarusutamaan gender. Rumus

Uji Korelasi Rank Spearman (rs) (Siegel, 1988) yang digunakan adalah:

N

6 Σ di2

1=1

rs = 1 - (N3 – N)

dimana :

rs = koefisien korelasi rank Spearman N = Total pengamatan di = beda antara dua pengamatan

• Hipotesis statistik yang diuji

Ho: Tidak terdapat hubungan antara variabel yang digunakan

H1: Terdapat hubungan antara variabel yang digunakan

• Statistik Uji yang digunakan:

t = rs √ N – 2

1- rs

dimana:

rs = koefisien korelasi rank Spearman N = Jumlah Sampel t = thit yang selanjutnya dibandingkan dengan ttabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Era Otonomi Daerah

Struktur Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 setiap

kabupaten/kota telah membangun struktur administrasi pemerintah yang sesuai

dengan kebutuhan masing-masing. Secara umum, pemerintah kabupaten

dipimpin oleh seorang Bupati. Di bawah Bupati ada Wakil Bupati dan di bawah

Wakil Bupati ada Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris

Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa asisten dan di bawah para

asisten adalah kepala-kepala bagian yang membawahi beberapa kepala sub-bagian

dan staf. Variasi akan struktur pemerintah daerah akan dijumpai pada tingkat

asisten ke bawah. Jumlah asisten, bagian, dan sub-bagian di setiap

kabupaten/kota berbeda-beda dan unik untuk setiap kabupaten/kota.

Di Kabupaten Lampung Timur, Sekretaris Daerah membawahi empat

Asisten, yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan, Asisten II Bidang Ekonomi

Pembangunan, Asisten III Bidang Administrasi, dan Asisten IV Bidang Umum.

Di bawah Asisten I dan III masing-masing terdapat dua bagian, sedangkan

Asisten II dan IV masing-masing membawahi tiga bagian. Pelayanan mengenai

pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh Sub-Bagian Pemberdayaan

Perempuan di bawah Bagian Sosial, Asisten II Bidang Ekonomi (Bagan Struktur

Organisasi Pemda Kabupaten Lampung Timur terlampir).

Dalam struktur paralel yang juga bertanggungjawab kepada bupati adalah

dinas-dinas sektoral. Jumlah dan nama dinas -dinas sektoral juga unik untuk setiap

kabupaten. Di Lampung Timur terdapat 25 instansi sektoral yang terdiri dari 16

dinas, 4 badan dan 5 kantor. Selain itu juga terdapat sekelompok instansi

fungsional yang disebut Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang terdiri

dari Kepolisian, Militer, Kejaksaan Negeri dan DPRD. Muspida bersama bupati

memimpin kabupaten.

Di antara instansi tersebut di atas, Bappeda mempunyai peranan penting

dalam hal pengambilan keputusan di bidang perencanaan pembangunan dan

44

alokasi anggaran pembangunan (APBD) yang diajukan oleh seluruh sektor.

Sementara itu DPRD berperan memberikan persetujuan atas anggaran

pembangunan yang diajukan oleh Bappeda. DPRD juga berperan dalam

menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Bupati.

Secara administratif, wilayah kabupaten dibagi lagi ke dalam wilayah

kecamatan yang dikepalai oleh camat. Setiap kecamatan juga membawahi

beberapa desa/kelurahan (kampung). Desa/kelurahan/kampung adalah unit

administrasi terkecil dalam sistem pemerintahan daerah di era otonomi.

Desa/kelurahan/kampung dipimpin oleh seorang kepala desa/kampung atau lurah.

Di kecamatan juga ditempatkan petugas lapangan dari beberapa instansi, misalnya

pertanian, peternakan, keluarga berencana, kesehatan, kehutanan, perkebunan, dan

pendidikan. Mereka bertanggungjawab langsung menyampaikan dan

melaksanakan program dan proyek yang telah ditentukan oleh instansi masing-

masing.

Di dalam struktur pemerintahan kabupaten di era otonomi daerah, terdapat

tiga lapisan tanggungjawab dan pembagian kerja. Pemahaman atas mekanisme

pemerintahan kabupaten di era otonomi daerah adalah penting untuk menetapkan

strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Bupati dan wakil bupati adalah

penunjukkan politis, dan mereka adalah pembuat kebijakan yang utama di

kabupaten dibantu oleh para pejabat eselon II. Dalam administrasi kabupaten,

eselon II terdiri dari sekretaris daerah, para asisten, dan para kepala

dinas/badan/kantor. Masing-masing pejabat eselon II adalah juga pengambil

kebijakan yang utama dikantornya. Strategi PUG untuk para pejabat eselon II ini

harus difokuskan dalam bentuk advokasi, sehingga mereka memahami prinsip dan

manfaat PUG untuk perencanaan kebijakan dan program. Dukungan politik dari

bupati dengan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pelaksanaan PUG di

Kabupaten Lampung Timur akan membuat advokasi kepada pejabat eselon II

sehingga mendapat efek optimal.

Advokasi juga harus ditargetkan bagi anggota DPRD dengan tujuan agar

mereka memahami manfaat PUG. DPRD mempunyai peran penting untuk

menyetujui atau menolak rencana dan anggaran pembangunan yang diajukan oleh

pemerintah daerah.

45

Lapisan kedua struktur menejemen dalam administrasi kabupaten terdiri

dari Kepala Sub-Dinas atau Kepala Bagian dan tingkat kecamatan. Kelompok ini

merupakan pegawai pemerintah dengan jabatan eselon III. Para pejabat ini adalah

pembuat keputusan yang menganalisis, menilai dan melapor kepada pejabat

eselon II. Mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi kegiatan

sehari-hari para pegawai yang lebih rendah untuk urusan administrasi dan

menejemen di kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, para

pejabat ini harus memiliki suatu pemahaman mengenai aspek teknis PUG sangat

penting untuk diberikan kepada para pejabat menengah ini, karena mereka berada

dalam posisi untuk menyusun program pembangunan sehingga mereka harus

mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi yang berkaitan dengan

masalah-masalah gender.

Kelompok pegawai yang paling rendah dalam administrasi kabupaten

adalah para pelaksana yang tidak memiliki tanggungj awab pengambilan

keputusan atau analisis. Mereka adalah pegawai yang termasuk pada eselon IV

dan staf biasa (tanpa eselon). Fungsi kelompok staf ini utamanya adalah

melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh pejabat menengah atau

pejabat lain yang lebih tinggi eselonnya. Eselon IV b iasanya masih memiliki

fungsi sebagai pengambil keputusan dalam strategi pelaksanaan proyek.

Kelompok ini harus diberikan pelatihan untuk mendapat pemahaman mengenai

aspek teknis PUG oleh karena mereka adalah para pegawai yang

bertanggungjawab atas operasionalisasi proyek ditempat kerjanya, khususnya

mereka yang menangani data dan informasi.

Di tingkat kecamatan dan lapangan, para petugas lapangan, misalnya para

penyuluh, berperan penting dalam pelaksanaan PUG karena mereka secara

langsung berinteraksi dengan penduduk laki-laki dan perempuan dalam komunitas

dan juga pelaporannya mengenai masalah gender yang terjadi di lapangan.

Namun demikian kelompok pegawai ini hanya bekerja sesuai buku panduan yang

disediakan oleh atasan mereka, sehingga selama buku petunjuk pelaksanaan yang

diberikan kepadanya tidak mengatakan kepada mereka untuk melakukan

pendekatan responsif gender, maka mereka tidak akan melakukannya.

46

Perencanaan Strategik Program Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Timur

Program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lampung Timur sudah

dilaksanakan sejak terbentuknya Kabupaten Lampung Timur secara definitif

melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Lampung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan lembaran

Negara Nomor 3825). Struktur organisasi yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, yaitu Sub Bagian Kesehatan dan

Pemberdayaan Perempuan di Bagian Sosial Pemda Lampung Timur yang

merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati Lampung Timur melalui Sekretaris Kabupaten. Organisasi dan tata kerja

Bagian Sosial Setdakab Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 tahun 2000 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah

Kecamatan Kabupaten Lampung Timur. Bagian Sosial mempunyai tugas

menyiapkan koordinasi kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan dan

kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan generasi muda, olahraga dan peranan

wanita.

Di dalam Perencanaan Strategik (Renstra) Tahun 2001 – 2005 Bagian

Sosial Setda Kabupaten Lampung Timur, mencantumkan 6 (enam) kebijakan

yang dilakukan, yaitu: (1) memantapkan koordinasi d inas/instansi di wilayah

Kabupaten Lampung Timur, (2) orientasi peningkatan sumberdaya manusia

melalui pelatihan, (3) memantapkan pendidikan yang religius, (4)

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, (5) mendorong

upaya tindakan preventif daripada kuratif, dan (6) mendorong partisipasi

perempuan dalam pembangunan.

Program Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dengan sasaran

terwujudnya peran aktif perempuan dalam pembangunan melalui kebijaksanaan

mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan, dilaksanakan melalui

program peningkatan peran masyarakat dan kemampuan kelembagaan PUG.

Kegiatan yang dilakukan yaitu: (1) membentuk kelembagaan/organisasi

perempuan di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur, (2)

47

melakukan pelatihan menejemen organisasi perempuan, (3) pembinaan

peningkatan peranan wanita dan kesetaraan gender, (4) membina desa-desa binaan

peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera, (5) melakukan

pendataan statistik gender, (6) membentuk tim pengelola program peningkatan

peranan wanita/P2W di tingkat kabupaten, (7) melaksanakan semiloka kesetaraan

gender, (8) melakukan studi banding pengarusutamaan gender, (9) melaksanakan

penataran P2W, dan (10) revitalisasi program P2W tingkat kabupaten (Renstra

Bagian Sosial Kabupaten Lampung Timur, 2001-2005).

Jika dibandingkan dengan sepuluh kabupaten/kota yang berada di wilayah

Propinsi Lampung maka hanya di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten

Tanggamus, kegiatan Pemberdayaan Perempuan masih ditangani oleh Sub Bagian

dengan golongan eselon IV. Di Kota Bandar Lampung organisasi dan tata kerja

yang mengatur urusan pemberdayaan perempuan berada di bawah Dinas Sosial

dan Pemberdayan Perempuan, begitu juga di tujuh kabupaten/kota lain telah

ditangani oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan di bawah Sekretariat

Kabupaten/Kota (eselon III). Belum terbentuknya organisasi dan tata kerja khusus

yang menangani pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lampung Timur

menyebabkan konstribusi pemerintah daerah terhadap kegiatan pemberdayaan

perempuan relatif masih rendah. Contohnya dalam proses penerbitan SK Bupati

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Lampung

Timur, sampai saat ini belum ada Surat Keputusan Bupati, yang merupakan

payung hukum pelaksanaaan PUG di Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut

menyebabkan proses sosialisasi PUG belum berjalan sesuai dengan harapan,

sedangkan secara nasional PUG dalam pembangunan sudah diinstruksikan oleh

Presiden sejak Tahun 2000. Contoh lainnya adalah yaitu belum ditempatkannya

program pemberdayaan perempuan sebagai program prioritas dalam Rencana

Strategis Daerah yang menyebabkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

ditempatkan dalam urutan terakhir dalam enam kebijakan renstra Bagian Sosial

Kabupaten Lampung Timur.

48

Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lampung Timur

Pelaksanaan PUG di Kabupaten Lampung Timur secara teknis

dilaksanakan oleh Sub Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan pada

Bagian Sosial Sekretariat Derah Kabupaten Lampung Timur. Bupati adalah

sebagai penanggung jawab operasional di tingkat kabupaten. Dasar pelaksanaan

kegiatan PUG di Kabupaten Lampung Timur masih berpedoman pada Keputusan

Bupati Lampung Timur Nomor: B.157a/05/UK/2002, tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002.

Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Timur tersebut

merupakan unsur koordinasi dari semua kegiatan dinas/instansi terkait dan

kegiatan-kegiatan lembaga non pemerintah dalam upaya pemberdayaan

perempuan. Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan ini terdiri dari bupati

sebagai pembina, tim pengarah, tim pengelola teknis, kelompok kerja dan

sekretariat tim yang berkedudukan di Kasubbag Kesehatan dan Pemberdayaan

Perempuan Sekretariat Kabupaten Lampung Timur dengan susunan keanggotaan

tim dan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 dan 4.

Tugas Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Sekretariat Tetap

Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut: (1) Tim Pengarah,

menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

program/proyek dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka Pemberdayaan

Perempuan di Kabupaten Lampung Timur; (2) Tim Pengelola Teknis

Pemberdayaan Perempuan melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/proyek dan kegiatan

pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan

Kabupaten Lampung Timur; (3) Sekretariat Tetap, melaksanakan pelayanan

administrasi untuk membantu pelaksanaan tugas tim pengarah dan tim pengelola

teknis pemberdayaan perempuan; (4) Pokja Pengarusutamaan Gender,

memfasilitasi badan, dinas, kantor, lembaga teknis dan unit organisasi lainnya

untuk mengintegrasikan PUG dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi kebijakan program/proyek dan kegiatan pembangunan daerah

Kabupaten Lampung Timur; (5) Pokja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

49

(PKHP), memfasilitasi badan, dinas, kantor, lembaga teknis dan unit organisasi

lainnya untuk mengintegrasikan program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

(PKHP) dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

kebijakan program/proyek dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten

Lampung Timur; (6) Pokja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

(PKPA), memfasilitasi badan, dinas, kantor, lembaga teknis dan unit organisasi

lainnya untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam

aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan

program/proyek dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur.

Anggaran PUG untuk Kabupaten Lampung Timur diperoleh dari APBD

Kabupaten Lampung Timur, APBD Propinsi Lampung dan APBN melalui Biro

Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung.

Sektor-sektor yang menjadi bidang garapan program PUG yaitu bidang

kesehatan, hukum, politik dan pemerintahan, ekonomi dan ketenagakerjaan,

pendidikan, sosial dan agama, dan demografi. Sampai penelitian berlangsung

Program Pemberdayaan Perempuan dan KPA Kabupaten Lampung Timur

berdasarkan bidang-bidang yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

(1) Bidang Kesehatan:

Kegiatan PUG yang telah dilakukan:

a). Mengadakan Pelatihan Kader Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB),

dengan jumlah peserta 100 orang kader perempuan, hasil yang diperoleh

yaitu tersedianya perangkat kader Posyandu dan BKB yang efektif dan

berkesinambungan dan tersedianya fasilitas untuk peningkatan mutu

kader Posyandu dan BKB di Kabupaten Lampung Timur;

b). Mengadakan Pembinaan dan Pemantauan Pengelolaan Kelompok Bina

Keluarga Balita (BKB) di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

dengan jumlah peserta 57 Ibu Balita, hasil yang diperoleh yaitu terjadinya

peningkatan kemampuan kader Posyandu dan BKB di Desa;

c). Mengikuti Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) ke tingkat Propinsi pada

hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2005 dengan melibatkan 57 Ibu Balita dan

mendapat Juara Harapan I;

50

d). Memberikan pelayanan kepada Bayi dengan jumlah peserta bayi laki-laki

10.307 anak dan bayi perempuan 11.546 anak untuk peningkatan

kesehatan bayi, memberikan pelayanan kepada 43.707 orang ibu

menyusui untuk peningkatan kesehatan ibu menyusui dan anak,

memberikan pelayanan kepada 24.039 orang ibu hamil untuk memberi

kesadaran agar memeriksakan diri minimal 4 kali selama masa

kehamilannya, memberikan pelayanan kepada 22.496 orang ibu bersalin

dalam rangka penurunan kematian ibu melahirkan, dan memberi

pelayanan imunisasi kepada 21.853 orang bayi untuk meningkatkan

kesehatannya.

e). Mengadakan pembinaan kepada 200 KK di Desa Sri Gading dan Desa

Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai dalam rangka kegiatan

Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

(P3KSS), Desa Karanganyar mendapat Juara I dan berhak mengikuti

lomba serupa di Tingkat Propinsi;

f). Mengadakan pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Desa Gondang

Rejo Kecamatan Pekalongan dan Mengikuti lomba GSI ke tingkat

Propinsi Lampung dengan mendapat hasil sebagai Juara Harapan I.

(2) Bidang Hukum:

Kegiatan PUG yang telah dilakukan:

a). Penyuluhan hukum terpadu dan pembentukan kelompok Kadarkum kepada

1.080 peserta laki-laki dan 1.020 perempuan untuk meningkatkan

kesadaran hukum masyarakat;

b). Mengadakan sosialisasi Undang-Undang no.23 tahun 2004 tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah peserta 10

orang laki-laki dan 173 orang perempuan.

(3) Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan:

Kegiatan PUG yang telah dilakukan yaitu:

a). Pelatihan kepada 160 orang peserta perempuan tentang pemberdayaan

singkong menjadi makanan bermutu, untuk usulan ekonomi produktif

dalam meningkatkan penghasilan keluarga;

51

b). Melaksanakan Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) dalam

rangka meningkatkan jiwa kemitrausahaan dengan jumlah peserta 69 orang

laki-laki dan 40 orang peserta perempuan; Tindak lanjut dari kegiatan ini

yaitu dengan memberikan Fasilitas Pinjaman dengan kredit murah kepada

4 UKM.

c). Pelatihan Menejemen Keuangan dan Akuntansi Koperasi untuk

meningkatkan keterampilan pengurus koperasi dalam bidang akuntansi

yang diikuti oleh 35 orang peserta laki-laki dan 15 orang peserta

perempuan.

(4) Bidang Pendidikan:

Kegiatan PUG yang telah dilakukan adalah:

a). Memberikan bantuan Alat Permainan Education (APE) di 23 Kecamatan

untuk menumbuhkembangkan imajinasi dan kreatifitas anak-anak.

b). Keaksaraan Fungsional dengan kegiatan baca, tulis, hitung dan

keterampilan usaha untuk pemberantasan buta huruf ekonomi produktif

dengan jumlah peserta laki-laki 10 orang dan 212 orang wanita

(5) Bidang Sosial dan Agama:

Kegiatan yang dilakukan berupa Pemberdayaan dan Peningkatan Sumberdaya

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dengan jumlah peserta sebanyak 88

orang perempuan, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan

teknis kaum perempuan perdesaaan dalam rangka menampilkan peranan sosial

mereka dalam keluarga, baik secara individual atau secara

kelompok/organisasi secara efektif dan harmonis. Kegiatan ini sudah

dilaksanakan sejak tahun 2001, hingga saat ini sebanyak 88 orang telah

berhasil menjadi motivator lokal untuk menggerakkan usaha kecil di

perdesaan.

(6) Bidang Demografi:

Kegiatan yang telah dilakukan adalah:

a). Kesertaan ber KB (Pembinaan peserta KB aktif) terhadap 3.287 akseptor

laki-laki dan 123.703 akseptor perempuan, sehingga diperoleh binaan

sejumlah 129.990 akseptor KB atau 69,95 persen dari Pasangan Usia

Subur (PUS) sebanyak 181.534 pasangan. Jenis akseptor yang digunakan

52

yaitu: KB Suntik (59,34 persen), pil KB (26,92 persen), susuk KB (6,48

persen), AKDR/IUD (4,78 persen), MOW/Tubektomi ( 1,57 persen).

b). Melakukan pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), hasil yang diperoleh

yaitu terbinanya 46 kelompok BKB di 23 Kecamatan dan terjadi

peningkatan pengetahuan kader terhadap pelaksanaan BKB. Tindak lanjut

dari pembinaan ini yaitu kegiatan POSYANDU yang dilakukan oleh

masing-masing kelompok dengan agenda berupa pemberian makanan

tambahan, penimbangan, penggunaan KMS dan imunisasi rutin untuk

balita.

Kondisi Sumberdaya Perempuan dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salahsatu penentu kualitas sumber daya manusia.

Salah satu peran pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan

semakin tinggi tingkat kualitas kehidupan masyarakat.

Hasil Susenas Tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah penduduk

Lampung Timur yang berumur 10 tahun ke atas yang tergolong buta huruf

mencapai angka 7,95 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan pada tahun

2002 dan tahun 2003 yang mencapai angka 18,52 persen dan 10,94 persen atau

ada peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf (dapat baca tulis). Persentas e

jumlah penduduk yang tergolong buta huruf tersebut terdiri dari perempuan

sebanyak 51.318 Jiwa, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 20.672 Jiwa.

Dari jumlah penduduk sekitar 909 ribu jiwa, 79,68 persen diantaranya

adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan penduduk

Kabupaten Lampung Timur secara kualitas masih perlu ditingkatkan, terbukti dari

masih tingginya Persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD sebesar 36,35

persen dan dan sebagian besar yang tidak/belum tamat SD adalah perempuan

sebesar 40,80 persen. Tabel 1 menunjukkan bahwa untuk seluruh jenjang

pendidikan, jumlah perempuan yang bersekolah lebih sedikit jika dibandingkan

dengan laki-laki.

53

Tabel 1 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur, tahun 2004

Pendidikan Perempuan Laki-laki Total

Tdk/Belum Tamat SD 40,80 32,21 36,35

SD/Sederajat 31,77 33,46 32,64

SLTP/Sederajat 17,73 20,55 19,19

SLTA/Sederajat 9,12 12,66 10,96

D1 Ke atas 0,58 1,12 0,86

Jumlah 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2004

Kondisi Sumberdaya Perempuan di Sektor Publik/Pemerintahan

Kedudukan dan peran perempuan dalam sektor publik/pemerintahan masih

rendah. Sampai dengan tahun 2005 hanya terdapat satu orang camat perempuan di

Lampung Timur yaitu di kecamatan Sukadana. Bahkan dari lima kelurahan di

kecamatan Sukadana tidak satupun ada lurah yang perempuan. Sedangkan dari

233 Kepala Desa hanya 7 (tujuh) kepala desa yang dijabat oleh perempuan (lihat

Tabel 2).

Tabel 2 Jumlah kepala daerah menurut wilayah pemerintahan dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur, tahun 2005

Kepala Daerah Wilayah Pemerintahan Perempuan Laki-laki Total

Desa 7 226 233

Kelurahan 0 5 5

Kecamatan 1 22 23

Kabupaten 0 1 1

Sumber: BKD Pemda Kabupaten Lampung Timur, 2005

Di kalangan birokrasi Kabupaten Lampung Timur bahkan terjadi

penurunan partisipasi perempuan. Pada masa Bupati sebelumnya, tahun 2000-

2003 ada 1 (satu) orang perempuan menjabat sebagai kepala Kantor

Kependudukan dan Catatan Sipil, eselon II, tetapi pada saat ini (tahun 2005) tidak

ada satupun kepala Badan/Dinas/Kantor yang dijabat perempuan (lihat Tabel 3).

54

Tabel 3 Jumlah dan persentas e pejabat yang menduduki jabatan struktural menurut eselon dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur, 2005

Eselon Perempuan Laki-laki Total

II - 24 (100%) 24

III 6 (4,69%) 122 (95,31%) 128

IV 58 (11,07%) 466 (88,93%) 524

Jumlah 64 (9,47%) 612 (90.53%) 676

Sumber: BKD Pemda Kabupaten Lampung Timur, 2005

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun perempuan yang

menduduki jabatan eselon II, untuk eselon III Persentase pejabat wanita hanya

4,69 persen, dan eselon IV hanya 11,07 persen. Secara keseluruhan perempuan

yang menduduki jabatan pada eselon III dan IV hanya 9,47 persen , sedangkan

laki-laki yang menduduki jabatan eselon II, III dan IV sebesar 90,53 persen.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung

Timur yang diamati dan diduga berhubungan nyata secara statistik dengan

persepsi dan partisipasi aparat dalam pelaksanaan program PUG, meliputi (1)

usia, (2) jenis kelamin, (3) pendidikan, (4) jabatan, (5) golongan (Tabel 6).

Usia

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebaran usia responden bervariasi dari 20

tahun sampai lebih dari 41 tahun. Responden dalam penelitian ini berjumlah

sebanyak 68 orang yang terdiri dari 48 orang laki-laki (70,6%) dan 20 orang

(29,4%) perempuan. Usia perempuan terbanyak adalah pada kelompok usia 31-40

tahun yaitu pada kategori dewasa. Akan tetapi untuk laki-laki terbanyak pada

kelompok usia di atas 41 tahun yaitu pada kategori tua. Hal ini disebabkan antara

lain, pada awal pembentukan Kabupaten Lampung Timur (Pemekaran Kabupaten

Lampung Tengah) pada Tahun 1999, jumlah pegawai yang berminat pindah ke

Lampung Timur dari Lampung Tengah terbanyak adalah laki-laki. Baru pada

tahun 2002, ada penerimaan pegawai baru sehingga terjadi penambahan jumlah

pegawai perempuan yang sekaligus diterima sebagai CPNS.

55

Tabel 4 Jumlah dan persentase responden aparat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur berdasar usia dan jenis kelamin, tahun 2005

Jenis Kelamin Kategori Usia Laki-laki Perempuan

Jumlah Persentase (%)

20-30 tahun 31-40 tahun > 41 tahun

0 16 32

4 12 4

4 28 38

5,9 41,2 52,9

48 20 68 100

Menurut informasi yang diperoleh, pada awal pemekaran Kabupaten

Lampung Timur minat aparat perempuan untuk pindah dari Kabupaten Lampung

Tengah (kabupaten induk sebelum pemekaran) ke Kabupaten Lampung Timur

sangat kecil, khususnya para aparat yang bukan penduduk asli Lampung Timur.

Pertimbangan keluarga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak berminat pindah

ke Lampung Timur, antara lain karena tidak direstui oleh suami bagi mereka yang

sudah berkeluarga dan tidak diizinkan oleh orang tua bagi mereka yang masih

belum berkeluarga.

Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden terpilih yang menduduki

jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berjenis

kelamin laki-laki, yakni sebanyak 48 orang (70,6%) dan responden perempuan

sebanyak 20 orang (29,4%). Jumlah responden laki-laki yang lebih banyak ini

terjadi karena pada saat penarikan sampel peluang laki-laki lebih besar untuk

dipilih dimana populasi jabatan struktural yang diduduki oleh laki-laki adalah

sebanyak 612 (90,53%) dari 676 jabatan struktural. Untuk penyebaran data

berdasar perbedaan gender maka hanya terdapat empat (4) responden pejabat

struktural perempuan yang berusia kurang dari 30 tahun. Sementara tidak ad a

pejabat struktural laki-laki yang berusia di bawah 30 tahun. Kondisi tersebut

berbeda pada responden yang berusia lebih dari 41 tahun. Data yang diperoleh

menunjukkan bahwa jumlah responden pejabat struktural laki-laki berjumlah 32

responden atau sebesar 47,1 persen dibanding dengan hanya 4 responden atau

sebesar 5,9 persen pejabat struktural perempuan. Hal tersebut menunjukkan

bahwa mayoritas responden pejabat struktural di pemda Kabupaten Lampung

Timur masih lebih banyak dijabat oleh laki-laki dengan kategori tua yaitu telah

56

berusia di atas 41 tahun. Selanjutnya dari data yang diperoleh maka jumlah

responden pejabat struktural yang berusia antara 30 tahun-40 tahun dengan

kategori dewasa berjumlah 16 pejabat struktural laki-laki atau sebesar 23,53

persen dan 12 pejabat struktural perempuan atau sebesar 17,65 persen.

Berdasarkan observasi dan perbandingan data sekunder yang diperoleh di

lapangan, pejabat struktural di Pemda Kabupaten Lampung Timur memang

didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Data kepegawaian per Oktober 2005 (data

sekunder) menunjukkan bahwa dari total jumlah 676 jabatan struktural yang ada,

tercatat sebanyak 612 jabatan struktural dijabat oleh laki-laki dan hanya sebanyak

64 jabatan struktural dipegang oleh perempuan.

Pendidikan

Pendidikan responden aparat di Kabupaten Lampung Timur terbanyak

adalah sarjana (S1) pada kategori tinggi, dan ini berlaku sama baik pada aparat

perempuan maupun laki-laki. Bahkan aparat perempuan ada yang berpendidikan

S2 (kategori sangat tinggi) sedangkan laki-laki tidak ada (Tabel 5.).

Tabel 5. Jumlah dan persentase responden aparat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur berdasar pendidikan dan jenis kelamin, 2005

Jenis Kelamin Persentase ( % ) Total Kategori Pendidikan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Jumlah % SMA Diploma S 1 S 2

6 9 33 0

4 1 11 4

12,50 18,75 68,75 0,00

20,00 5,00 55,00 20,00

10 10 44 4

14,7 14,7 64,7 5,9

48 20 100,00

100,00

68 100,0

Untuk tingkat pendidikan strata satu (S1) jumlah responden laki-laki yang

berpendidikan S1 secara kumulatif dibandingkan dengan responden perempuan

cukup berbeda, yaitu 33 orang dari 48 responden (68,75%) sedangkan perempuan

11 orang dari 20 responden (55.0%). Secara umum pejabat-pejabat struktural di

Pemda Kabupaten Lampung Timur telah berpendidikan S1 dengan kategori

tinggi, sedangkan tingkat pendidikan terendah SMA dengan kategori rendah.

57

Jabatan

Tabel 6 menunjukkan bahwa berdasar tingkat jabatan sebagian besar

jabatan responden adalah Kasubbag atau eselon IV-A, yaitu sebanyak 36 orang

atau sebesar 52,9 persen. Sementara itu, 22 responden atau sebesar 32,5 persen

mempunyai jabatan sebagai Kepala Seksi (Kasi) atau setara dengan eselon IV-A,

dan sebagai kepala bagian atau eselon III-A berjumlah 6 responden atau sebesar

8,8 persen. Untuk jabatan kepala sub-dinas dan camat masing-masing berjumlah 2

responden atau sebesar 2,9 persen. Data ini menunjukkan bahwa level struktural

menengah merupakan mayoritas jabatan responden, untuk laki-laki terbanyak

pada jabatan Kassubbag 27 orang dari 48 respond en laki-laki dan perempuan

terbanyak pada jabatan Kasi 10 orang dari 20 orang responden perempuan.

Penyebaran jabatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin menunjukkan

bahwa untuk jabatan Kepala Bagian yang merupakan jabatan level tinggi dalam

struktur pemerintahan daerah, tidak ada satupun responden perempuan yang

menduduki jabatan tersebut.

Tabel 6. Jumlah dan persentase responden aparat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan jabatan dan jenis kelamin, 2005

Jenis Kelamin Persentase (%) Total Kategori Jabatan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Jumlah %

Kasi Kasubbag Kasubdin

Camat Kabag

12 27 2 1 6

10 9 0 1 0

25,00 56,25 4,17 2,08

12,50

50,00 45,00

0,00 5,00 0,00

22 36

2 2 6

32,5 52,9 2,9 2,9 8,8

48 20 100,00 100,00 68 100,0

Untuk jabatan Kasubbag tercatat sebanyak 27 orang laki-laki dari 48

responden atau sebesar 56,25 persen dan perempuan sebanyak sembilan orang

dari 20 responden atau sebesar 45,00 persen. Sedang untuk jabatan kepala seksi

yang merupakan jabatan struktur level rendah jumlah pejabat struktural laki-laki

sebanyak 12 orang dari 48 responden atau sebesar 25 persen sedangkan

perempuan sebanyak 10 orang dari 20 responden atau sebesar 50 persen.

58

Golongan

Sebanyak 58 responden aparat (85.3%) yang menjadi responden

penelitian lebih banyak berasal dari golongan III (baik golongan III/a sampai

III/d), atau jabatan struktural tingkat sedang. Sebanyak 10 orang responden atau

14,7 persen telah menduduki jabatan struktural tingkat tinggi, yaitu golongan IV

(Tabel 7).

Tabel 7. Jumlah dan persentase responden aparat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan golongan dan jenis kelamin, 2005

Jenis Kelamin Persentase (%) Total Kategori Golongan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Jumlah %

Golongan III Golongan IV

40 8

18 2

83,33 16,67

90,00 10,00

58 10

85,3 14,7

48 20 100,00 100,00 68 100

Berdasar perbedaan jenis kelamin, sebanyak 40 orang laki-laki dari 48

responden atau sebesar 83,33 persen dan sejumlah 18 orang perempuan dari 20

responden atau sebesar 90,00 persen termasuk dalam kategori pejabat struktural

golongan III. Sementara pada responden bergolongan IV diperoleh data bahwa

pejabat struktural laki-laki berjumlah 8 orang dari 48 responden atau sebesar

16,77 persen sedangkan pejabat struktural perempuan sebanyak 2 orang dari 20

responden atau sebesar 10,00 persen. Secara proporsional golongan III di

dominasi oleh responden perempuan (90%), sedangkan golongan IV didominasi

oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki (16,67%).

Dari hasil wawancara mendalam dengan responden dan setelah

dibandingkan dengan data lapangan yang diperoleh maka dapat disimpulkan

bahwa peran perempuan di sektor pemerintahan masih relatif kecil. Hal ini antara

lain disebabkan oleh berbagai kendala seperti nilai dan norma masyarakat

setempat yang masih mempersepsikan peran utama perempuan hanya di sektor

domestik. Misalnya, norma di masyarakat yang menyatakan bahwa anak

perempuan lebih diperlukan dalam membantu orang tua menyelesaikan tugas

sehari-hari di rumah, sedang anak laki-laki bertanggungjawab dalam membantu

menambah pendapatan rumahtangga yang akhirnya merupakan alasan kuat untuk

menempatkan laki-laki di sektor publik..

59

Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) di Era Otonomi Daerah

Faktor yang berhubungan dengan perilaku komunikasi Aparat Pemda

Kabupaten Lampung Timur yang diamati dalam PUG adalah keterdedahan pada

saluran komunikasi interpersonal dan keterdedahan pada saluran komunikasi

massa. Gambaran perilaku komunikasi Aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur

dalam PUG dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah dan persentase responden aparat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan perilaku komunikasi dan jenis kelamin, 2005

Jenis Kelamin Persentase (%) Total No Perilaku Komunikasi

Kategori Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Jumlah %

1 Keterdedahan pada saluran komunikasi interpersonal

Tinggi Sedang Rendah

10 10 28

4 4

12

20,83 20,83 58,33

20,00 20,00 60,00

14 14 40

20,59 20,59 58,82

Total 48 20 100,00 100,00 68 100 2 Keterdedahan

pada saluran komunikasi massa

Tinggi Sedang Rendah

4 28 16

2 11 7

8,33 58,33 33,33

10,00 55,00 35,00

6 39 23

8,82 57,35 33,82

Total 48 20 100,00 100,00 68 100 Tabel 8 memperlihatkan bahwa sebanyak 58,82 persen dari aparat

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengalami keterdedahan pada

saluran komunikasi interpersonal dalam PUG, seperti diskusi, seminar-seminar,

rapat-rapat dinas, maupun obrolan tergolong pada ketegori rendah, terdiri dari 28

orang laki-laki (58,33%) dari 48 responden dan 12 orang perempuan (60%) dari

20 responden. Rendahnya keterdedahan responden terhadap informasi PUG

diakibatkan oleh kurangnya penerimaan informasi mengenai hal tersebut. Selama

ini kegiatan sosialisasi tentang gender dan PUG hampir tidak pernah dilaksanakan

kecuali pada awal dibentuknya bagian pemberdayaan perempuan dalam struktur

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Kegiatan sosialisasi PUG lebih banyak dilaksanakan langsung oleh Biro

Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung dengan mengundang peserta dari

kabupaten/kota. Kegiatan sosialisasi PUG yang selama ini dilakukan lebih banyak

berupa sosialisasi dengan dana stimulan dari KPP-RI yang disalurkan melalui

60

Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung yang berada di bawah Bagian

Sosial yaitu Sub Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan. Sedang

pelatihan teknis, seperti Pelatihan Kader Posyandu dan BKB yang berbasis gender

lebih banyak ditujukan kepada aparat perempuan dari Dinas/Instansi yang

berwenang mensosialisasikan PUG di lingkup aparat Pemda Kabupaten Lampung

Timur. Kemudian kegiatan ini diturunkan ke tiap unit kerja melalui atasan

masing-masing unit kerja. Padahal menurut responden yang berwenang

menginformasikan permasalahan gender seharusnya adalah dari bagian

pemberdayaan perempuan dan bukan dari atasan langsung unit kerja karena

atasan langsung mereka tidak menguasai persoalan gender. Dampak yang terjadi

yaitu sebagian besar aparat laki-laki belum mengerti tentang makna gender, dari

48 responden laki-laki hanya 10 responden yang mempersepsikan gender dengan

benar yaitu bisa menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang

bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentukan

budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan, sisanya 10

responden menyatakan ragu-ragu dan 28 responden memaknai gender sebagai

jenis kelamin perempuan.

Akan tetapi keterdedahan aparat di Pemerintahan Daerah Kabupaten

Lampung Timur pada saluran komunikasi massa sebagian besar tergolong pada

kategori sedang, yaitu ditemukan pada 39 responden (57,35%), yang terdiri dari

28 orang laki-laki dari 48 responden (58,33%) dan 11 orang perempuan dari 20

responden (55%). Media massa yang dapat diakses oleh mereka adalah surat

kabar, televisi, radio, leaflet, spanduk, dan selebaran. Informasi yang mereka

peroleh dari media tersebut umumnya adalah tentang pemberdayaan perempuan

secara umum dan bukan tentang PUG. Sebanyak 39 responden terdiri dari 28

laki-laki dan 15 perempuan atau sekitar 57,35 persen menyatakan kadang-kadang

terdedah terhadap seluran komunikasi massa dalam mencari informasi tentang

PUG. Hal ini menggambarkan bahwa informasi tentang PUG melalui saluran

komunikasi massa jarang menerpa para aparat d i Pemerintahan Daerah Lampung

Timur. Hal ini antara lain disebabkan oleh lokasi Kabupaten Lampung Timur

yang terletak di ujung kota Lampung dan jauh dari pusat kota sehingga akses

aparat terhadap informasi gender dari pusat kota menjadi relatif sulit. Media

61

massa yang dapat lebih mudah diakses, seperti televisi dan radio ternyata lebih

banyak dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang bersifat hiburan.

Sedangkan untuk tayangan tentang gender hanya enam orang responden (4 laki-

laki dan 2 perempuan) dari 68 responden yang menyatakan sering menyaksikan

siaran tentang Pemberdayaan Perempuan melalui media massa elektronik, yaitu

dari Lampung TV. Demikian pula halnya dengan keterdedahan terhadap media

komunikasi cetak. Koran lokal “Radar Lampung” yang paling sering dibaca oleh

responden ternyata hanya rubrik yang bersifat hiburan dan berita ringan lainnya,

dan tidak pernah ada rubrik khusus tentang gender atau PUG dalam media

tersebut. Sebanyak 23 dari 68 responden (33,82%) menyatakan bahwa mereka

tidak pernah membaca informasi tentang gender dari media cetak (koran lokal)

dan media spanduk.

Persepsi dan Partisipasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) di Era Otonomi Daerah

Persepsi dan partisipasi merupakan salahsatu faktor yang diduga

berhubungan dalam PUG di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Persepsi merupakan penilaian dan pernyataan Aparat Pemda Kabupaten

Lampung Timur tentang PUG yang antara lain diukur dengan menggunakan

Tujuh Program Pokok pembangunan pemberdayaan perempuan di era Otda serta

kegiatan PUG dalam berbagai bidang pembangunan. Sedangkan partisipasi

adalah keterlibatan fisik dan emosional responden yang mendorongnya untuk

berkontribusi dalam pelaksanaan strategi PUG serta ikut bertanggungjawab dalam

aktifitas tersebut (KPP, 2004).

Tabel 9 menunjukkan bahwa Aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur

menyatakan setuju terhadap program PUG. Lebih dari 50 persen responden setuju

dan sepakat dengan program-program PUG karena secara normatif konsep PUG

dapat mereka terima, selain sudah merupakan program yang sudah ditetapkan dari

pusat untuk dilaksanakan di daerah. Mereka yang menyatakan tidak setuju

karena umumnya masih ragu-ragu dalam melaksanakannya karena minimnya

informasi yang mereka terima tentang PUG. Penyebab lain adalah ketiadaan

petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tentang PUG dari Sub

Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan. Namun sebagian kecil aparat

62

laki-laki masih ada yang tidak setuju dengan dengan program PUG, sedangkan

aparat perempuan hampir tidak ada yang menyatakan tidak setuju dalam program

PUG.

Tabel 9. Jumlah dan persentase responden aparat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan persepsi tentang program PUG dan jenis kelamin, 2005

Jenis Kelamin Persentase (%) Total No Program PUG Persepsi Laki-laki

Perempuan Laki-laki

Perempuan Jumlah %

1. Tentang PUG dalam pembangunan nasional yang dilakukan melalui Kebijakan Satu Pintu (KSP) atau ”One Door Policy”

Setuju Ragu-ragu Tidak setuju

32 10 6

16 4 0

66,67 20,83 12,50

80 20 0

48 14 6

70,58 20,59 8,83

2. Tentang Kegiatan yang dilakukan dalam PUG


31 13 4

15 5 0

64,58 27,08 8,33

75 25 0

46 18 4

67,65 26,47 5,88

3. Tentang Program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan 2005-2009 mencakup 7 macam.


35 11 2

17 3 0

72,92 22,92 4,17

85 15 0

52 14 2

76,47 20,59 2,94

4. Tentang Pentingnya Tujuh Program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan di era Otonomi Daerah ini.


37 9 2

15 5 0

77,08 18,75 4,17

75 25 0

52 14 2

76,47 20,59 2,94

5 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Diklat


35 9 4

15 5 0

72,92 18,75 8,33

75 25 0

50 14 4

73,53 20,59 5,88

6 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Kesehatan


37 7 4

17 3 0

77,08 14,58 8,33

85 15 0

54 10 4

79,41 14,71 5,88

7 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan KB


34 12 2

16 4 0

70,83 25,00 4,17

80 20 0

50 16 2

73,53 23,53 2,94

8 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan


37 7 4

15 5 0

77,08 14,58 8,33

75 25 0

52 12 4

76,47 17,65 5,88

9 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Politik dan Hukum


33 13 2

13 7 0

68,75 27,08 4,17

65 35 0

46 20 2

67,65 29,41 2,94

10 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Kesos dan Agama


33 10 5

15 4 1

68,75 20,83 10,42

75 20 5

48 14 6

70,59 20,59 8,82

11 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Hankam


32 14 2

12 8 0

66,67 29,17 4,17

60 40 0

44 22 2

64,71 32,35 2,94

63

Tabel 10 menunjukkan bahwa sebanyak 70,58 persen responden

menyatakan kadang-kadang berpartisipasi dalam perencanaan program PUG di

masing-masing unit kerja. Hal ini disebabkan mereka belum memahami strategi

PUG yang sudah menjadi program pemerintah pusat. Selain itu, kegiatan yang

dilakukan oleh Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan juga masih terpisah

dari masing-masing unit kerja, dan lebih banyak bersifat formalitas. Apalagi,

belum adanya SK Bupati tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

di Kabupaten Lampung Timur menyebabkan rendahnya partisipasi aparat dalam

perencanaan program PUG karena payung hukum yang menjadi dasar

pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan PUG dalam setiap kegiatan di

masing-masing lembaga/instansi secara tertulis tidak ada. Begitu juga dengan

petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis tentang PUG sebagai dasar

operasionalisasi program juga tidak ada. Hal ini diperkuat dengan sebanyak

67,65 persen responden yang menyatakan bahwa mereka kadang-kadang

berpartisipasi dalam pelaksanaan program PUG, bahkan 50.00 persen responden

menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi dari

kegiatan tersebut dengan alasan seperti yang dikemukakan tentang ketiadaan

aspek legalitas.

Rendahnya partisipasi responden dalam pelaksanaan PUG selain

disebabkan oleh oleh unsur ketidaktahuan, juga karena mereka tidak dilibatkan

dalam kegiatan yang responsif gender. Kurangnya pemahaman aparat tentang

keharusan dari Inpres No.9 tentang PUG yang mengharuskan tiap unit kerja

memasukkan komponen gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

program, menyebabkan tingkat partisipasi responden rendah. Hal ini diperkuat

dengan adanya pemahaman parsial yang beranggapan bahwa yang berwenang

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program yang responsif

gender hanya Sub Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan. Dan tugas

merekalah untuk menyosialisasikan PUG kepada masing-masing unit kerja

melalui atasan langsung. Walaupun Inpres No. 9 sudah mewajibkan setiap daerah

melaksanakan strategi PUG, karena di era Otda dikembalikan kepada kebijakan

64

daerah untuk melaksanakannya, sehingga Surat Keputusan Bupati yang akan bisa

mengadvokasi aparat untuk melaksanakan kegiatan PUG dengan baik.

Tabel 10. Jumlah dan persentase responden aparat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan partisipasi dalam kegiatan PUG dan jenis kelamin, 2005

Jenis Kelamin No Kegiatan Partisipasi Laki- laki Perempuan Jumlah

%

1. Perencanaan Selalu Kadang-kadang Tidak Pernah

8 33 7

2 15 3

10 48 10

14,71 70,58 14,71

2. Pelaksanaan Selalu Kadang-kadang Tidak Pernah

0 30 18

0 16 4

0 46 22

0 67,65 32,35

3. Pemantauan dan Evaluasi

Selalu Kadang-kadang Tidak Pernah

0 25 23

2 7 11

2 32 34

2,94 47,06 50,00

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian kuantitatif, dimana instrumen yang digunakan lebih

bersifat statistikal umumnya lebih mengarah pada pembuktian hipotesis.

Pembuktian hipotesis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat

hubungan antarvariabel yang terdiri dari karakteristik individu aparat, perilaku

komunikasi, persepsi dan partisipasi. Pengujian hipotesis ini menggunakan dua

alat yaitu analisis chi square (χ2) untuk uji yang salah satunya adalah berdasarkan

skala nominal yaitu jenis kelamin, dan alat analisis lainnya adalah korelasi rank

spearman (rs). Kedua analisis ini sebenarnya digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya hubungan antar variabel yang diujikan. Hasil pembahasan selengkapnya

akan dipilah menjadi tiga bagian yang disesuaikan dengan hipotesis yang ada,

yaitu:

1. Hipotesis 1

Untuk melihat hubungan karakteristik individu dengan persepsi dan juga

dengan partisipasi dilihat dengan teknik chi square dan korelasi rank spearman.

Penggunaan teknik korelasi telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono

(2001: 210) bahwa untuk mencari hubungan antara dua atau lebih dilakukan

dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya.

Korelasi itu sendiri merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya

65

hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan

positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya

koefisien korelasi.

Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan positif, bila nilai suatu

variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya

bila satu variabel diturunkan maka akan menurunkan variabel yang lain.

Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan negatif, bila nilai satu variabel

dinaikkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain, dan sebaliknya bila

nilai satu variabel diturunkan, maka akan menaikkan nilai variabel yang lain.

Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi.

Koefisien korelasi positif sebesar = 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar

adalah =-1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel

atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi = 1 atau -1, maka hubungan tersebut

adalah sempurna. Dalam arti kejadian-kejadian pada variabel yang satu akan dapat

dijelaskan atau diprediksikan oleh variabel yang lain tanpa terjadi kesalahan.

Semakin kecil koefisien korelasi maka akan semakin besar kesalahan untuk

membuat prediksi.

Hasil perhitungan hubungan antara karakteristik individu berdasar jenis

kelamin dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Uji chi square (χ2) antara karakteristik jenis kelamin dengan perilaku komunikasi, persepsi dan partisipasi

Korelasi Koef. Kontingensi (χ2) hitung (χ2) Tabel Keterangan

Jenis kelamin – perilaku komunikasi

0,562 31,393 26,296 Signifikan

Jenis kelamin – persepsi

0,488 21,204 18,307 Signifikan

Jenis kelamin – partisipasi

0,646 48,733 35,172 Signifikan

Untuk hasil korelasi antara karakteristik individu dengan persepsi dan

partisipasi dapat dilihat pada Tabel 12.

66

Tabel 12. Uji korelasi antara karakteristik individu dengan persepsi dan partisipasi

Korelasi Koefisien korelasi

t hitung t Tabel Keterangan

Usia – persepsi -0,050 -0,396 1,9966 Tidak signifikan

Pendidikan – persepsi 0,076 0,642 1,9966 Tidak signifikan

Jabatan – persepsi 0,126 1,095 1,9966 Tidak signifikan

Golongan – persepsi -0,015 -0,121 1,9966 Tidak signifikan

Usia – partisipasi 0,055 0,460 1,9966 Tidak signifikan

Pendidikan – partisipasi 0,108 0,929 1,9966 Tidak signifikan

Jabatan – partisipasi 0,150 1,322 1,9966 Tidak signifikan

Golongan – partisipasi 0,239 2,226 1,9966 Signifikan

Pada Tabel 11 dan 12 diperlihatkan nilai dan hasil korelasi dari dua

variabel yaitu karakteristik individu dengan variabel perilaku komunikasi,

persepsi dan partisipasi. Hubungan antara karakteristik individu dengan perilaku

komunikasi, persepsi dan partisipasi ternyata menunjukkan bahwa karakteristik

jenis kelamin mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku komunikasi,

persepsi dan partisipasi. Kesimpulan ini diperoleh dari perbandingan chi

square(χ2) maupun nilai uji t, yaitu nilai chi square (χ2) hitung dan juga t hitung

lebih besar dari chi square (χ2) Tabel dan t Tabel. Sementara itu untuk

karakteristik individu berdasarkan usia, pendidikan, jabatan dan golongan ternyata

tidak mempunyai hubungan signifikan dengan persepsi dan partisipasi.

Untuk dapat memberikan penafsiran dengan koefisien korelasi yang

ditemukan tersebut apakah hubungannya lemah atau tidak maka dapat

berpedoman pada ketentuan yang tertera pada Tabel 13 (Sugiyono, 2001: 216):

Berpedoman pada Tabel 13 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan

antara karakteristik jenis kelamin dan persepsi adalah pada tingkat hubungan

yang sedang, karena koefisien korelasinya 0,488 yang berada pada interval 0,40–

0,59. Dengan demikian, tidak semua karakteristik individu berhubungan dengan

perilaku komunikasi.

67

Tabel 13. Pedoman untuk memberikan interpretasi dengan koefisien korelasi

Interval koefisien Tingkat hubungan 0,00 – 0,19 Sangat lemah 0,20 – 0,39 Lemah 0,40 – 0,59 Sedang 0,60 – 0,79 Kuat 0,80 – 1,00 Sangat kuat

Tabel 11 dan 12 juga menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik

individu dengan partisipasi hanya ditemukan pada karakteristik jenis kelamin dan

golongan dengan koefisien korelasi sebesar 0,646 dan 0,239 atau dalam

hubungan tingkat lemah dan sedang. Sementara itu untuk karakter usia,

pendidikan dan jabatan hasilnya tidak signifikan, yang berarti tidak ada hubungan

diantara keduanya.

Melihat hasil korelasi antara karakteristik individu dengan persepsi dan

partisipasi maka hanya variabel jenis kelamin yang mempunyai hubungan dengan

dua variabel tersebut secara nyata atau dalam kategori sedang. Untuk karakteristik

individu lainnya lebih banyak yang tidak signifikan atau tidak ada hubungan.

Adanya dua hasil yang berbeda dan tidak cukup kuat untuk menerima hipotesis

yang diajukan maka hipotesis pertama yang menyatakan terdapat hubungan antara

karakteristik individu dengan persepsi dan partisipasi dapat dinyatakan ditolak.

2. Hipotesis 2

Hasil perhitungan hubungan antara perilaku komunikasi dengan persepsi

dan partisipasi dapat dilihat dalam Tabel 14. .

Tabel 14. Hasil perhitungan perilaku komunikasi dengan persepsi dan partisipasi

Pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antara perilaku

komunikas i dengan persepsi dan partisipasi adalah signifikan. Hasil ini



Perilaku komunikasi– persepsi 0,219 2,013 1,9966 Signifikan

Perilaku komunikasi– partisipasi 0,457 5,038 1,9966 Signifikan

68

disimpulkan berdasarkan perbandingan uji t dimana nilai t hitung lebih kecil dari

t Tabel. Hal ini berarti bahwa perilaku komunikasi dengan persepsi dan partisipasi

berhubungan nyata. Diantara hubungan yang terjadi, ternyata hubungan antara

perilaku komunikasi dan partisipasi mempunyai hubungan yang tergolong dalam

kategori sedang, sedangkan hubungan antara perilaku komunikasi dan persepsi

dalam kategori lemah. Hasil perhitungan korelasi yang signifikan menunjukkan

adanya bukti yang kuat bahwa hipotesis kedua yang menyatakan terdapat

hubungan antara perilaku komunikasi dengan persepsi dan partisipasi dapat

dinyatakan diterima.

3. Hipotesis 3

Pada pembahasan ketiga ini akan dilihat hasil secara statistik hubungan

antara karakteristik individu dengan perilaku komunikasi. Hasil perhitungan

keduanya dapat dilihat dalam Tabel 15.

Tabel 15. Hasil perhitungan korelasi antara karakteristik individu dengan perilaku komunikasi



Usia–perilaku komunikasi -0,003 -0,024 1,9966 Tidak signifikan

Pendidikan–perilaku komunikasi 0,139 1,217 1,9966 Tidak signifikan

Jabatan–perilaku komunikasi 0,267 2,534 1,9966 Signifikan

Golongan–perilaku komunikasi 0,247 2,312 1,9966 Signifikan

Tabel 15 menunjukkan bahwa berdasarkan perbandingan uji t ternyata

tidak semua karakteristik individu berhubungan dengan perilaku komunikasi.

Karakteristik individu yang mempunyai hubungan dengan perilaku adalah jenis

kelamin dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,562, karena nilai chi square (χ2)

hitung lebih besar dari chi square (χ2) Tabel (lihat Tabel 11). Untuk hasil yang

sama juga terjadi pada hasil korelasi antara karakteristik jabatan dan golongan

dengan perilaku komunikasi, dengan hasil korelasi sebesar 0,267 dan 0,247.

69

Hubungan dengan jenis kelamin dan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,562

menunjukkan adanya hubungan dengan kategori sedang, serta hubungan antara

jabatan dan golongan dengan perilaku komunikasi dalam kategori hubungan yang

lemah (lihat Tabel 12).

Adanya hubungan korelasi antara perilaku komunikasi dengan jenis

kelamin, jabatan dan golongan ternyata tidak ditemukan pada karakteristik usia

dan pendidikan. Dua karakteristik tersebut menunjukan koefisien korelasi yang

sangat kecil sekali atau tidak signifikan, sehingga dapat dikatakan tidak ada

hubungan diantara keduanya. Jadi, tidak semua karakteristik individu mempunyai

hubungan nyata dengan perilaku komunikasi. Dengan demikian, hipotesis ketiga

yang menyatakan terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan perilaku

komunikasi dapat disimpulkan bahwa dari 5 karakteristik individu yang diuji

hanya 3 yang menunjukkan hubungan yang nyata dengan perilaku komunikasi,

yaitu jenis kelamin, jabatan dan golongan.

Hubungan Antar Variabel Penelitian

Pembahasan hubungan antar—variabel, dan dengan mengacu pada hasil

pengujian hipotesis akan diuraikan secara statistikal dan kualitatif.

Hubungan karakteristik individu dan persepsi serta partisipasi aparat Pemda kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah

Hubungan karakteristik individu (variabel jenis kelamin) aparat Pemda

Kabupaten Lampung Timur dan persepsi serta partisipasi dalam PUG diuji dengan

chi square (χ2) dan uji korelasi rank spearman (rs). Untuk hubungan antara

karakteristik individu (variabel usia, pendidikan, jabatan dan golongan) aparat

Pemda Kabupaten Lampung Timur dan persepsi serta partisipasi aparat dalam

PUG. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 11 dan Tabel 12.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin mempunyai

hubungan yang signifikan dengan persepsi dan partisipasi responden terhadap

pegarusutamaan gender di era otonomi daerah. Artinya terdapat perbedaan yang

signifikan antara aparat struktural laki-laki dan aparat struktural perempuan dalam

mempersepsi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program PUG. Sebagian besar

aparat struktural laki-laki di Pemda Kabupaten Lampung Timur mempersepsikan

70

gender sama dengan jenis kelamin perempuan. Mereka tidak memahami program

PUG, baik tentang konsep maupun mekanisme pelaksanaannya. Selain itu,

kegiatan sosialisasi gender selama ini lebih banyak diikuti oleh aparat perempuan

dalam tiap pertemuan yang berkaitan dengan gender sehingga mereka lebih

memahami konsep gender dibanding dengan aparat laki-laki. Hal ini diperkuat

dengan jawaban responden ketika kepada mereka diajukan pertanyaan tentang apa

yang dimaksud dengan konsep gender.

Jawaban terhadap pertanyaan tentang konsep gender menunjukkan adanya

perbedaan yang sangat nyata antara jawaban responden laki-laki dan perempuan.

Semua responden perempuan menyatakan bahwa gender adalah sebagai

perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi

oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman,

sedangkan sex adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis,

yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan

perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan,

sehingga sifatnya permanen dan universal. Sementara itu sebagian besar

responden laki-laki memaknai gender sama dengan jenis kelamin perempuan,

gender adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kewanitaan, gender

adalah kegiatan ibu-ibu dharmawanita persatuan dan atribut lain yang selalu

dikaitkan dengan kegiatan kewanitaan. Dari 48 responden laki-laki hanya

beberapa responden saja yang hampir benar menjelaskan tentang gender, sedikit

yang bisa menjelaskan bahwa gender adalah jenis kelamin baik perempuan

maupun laki-laki, yang mempunyai peran dan fungsi sesuai dengan kondisi

budaya.

Aparat perempuan memahami PUG sebagai suatu strategi untuk

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek

gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang

dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Sedangkan sebagian besar responden laki-laki berpendapat bahwa PUG

merupakan ideologi barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budaya di

Lampung Timur. Dan bahkan cenderung seolah dipaksakan untuk diterapkan

dalam keseluruhan pembangunan di era otonomi daerah.

71

Jadi persepsi aparat perempuan tentang gender dan PUG berbeda dengan

persepsi aparat laki-laki. Karena itu, aparat perempuan lebih banyak

berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Lampung Timur yang antara

lain disebabkan oleh persepsi yang keliru dari para aparat laki-laki tentang

konsep gender dan PUG.

Masing-masing dari hubungan karakteristik individu responden dengan

persepsi dan partisipasi dalam PUG dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1). Hubungan usia dan persepsi serta partisipasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah

Hasil penelitian setelah dilakukan perhitungan uji t-hitung=-0,396 untuk

hubungan usia dan persepsi serta uji t-hitung=0,460 untuk hubungan usia dan

partisipasi dan dibandingkan dengan t-tabel=1,9966 ternyata keduanya lebih

kecil yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata antara usia

responden dengan persepsi dan partisipasi mereka dalam PUG. Hal ini berarti

bahwa tinggi-rendahnya usia aparat tidak mempengaruhi cara mereka

mempersepsikan program-program yang berwawasan gender dan atau kehendak

mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kenyataan ini menandakan

bahwa faktor usia dari para Aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur, baik tua

atau muda tidak ada hubungannya dalam cara mereka mempersepsikan dan

berpartisipasi dalam program PUG. Dari sebaran usia pada responden penelitian

untuk aparat laki-laki terbanyak pada kelompok usia di atas 41 tahun yaitu pada

kategori tua, sedangkan pada responden perempuan terbanyak pada kelompok

usia 31-40 tahun yaitu pada kategori dewasa. Kurang meratanya sebaran usia dan

perbedaan kategori antara usia responden laki-laki dan perempuan pada penelitian

ini juga menyebabkan hubungan antara usia responden dengan persepsi dan

partisipasi tidak berhubungan nyata. Aparat laki-laki yang berusia tua lebih

banyak bersifat apriori terhadap konsep gender, sehingga meningkatnya usia tidak

akan membuat pengaruh signifikan terhadap persepsi dan partisipasi aparat

Pemda Kabupaten dalam PUG.

72

(2). Hubungan tingkat pendidikan formal dan persepsi serta partisipasi aparat

Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal responden

tidak berhubungan nyata dengan persepsi dan partisipasi dalam PUG, dengan

hasil uji t-hitung 0,642 untuk pendidikan-persepsi dan 0,929 untuk pendidikan-

partisipasi, nilai keduanya lebih kecil dari t-tabel 1,9966. Hal ini menunjukkan

bahwa meningkatnya tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh

aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur tidak meningkatkan persepsi dan

partisipasi mereka dalam PUG. Sebaran responden berdasarkan tingkat

pendidikan formal baik aparat laki-laki maupun perempuan terbanyak pada

tingkat pendidikan S1 (kategori tinggi) di atas 50 %. Kurang meratanya sebaran

pendidikan pada penelitian ini juga menyebabkan antara tingkat pendidikan

formal responden dengan persepsi dan partisipasi tidak berhubungan nyata.

Aparat laki-laki yang berpendidikan sama dengan aparat perempuan memiliki

persepsi dan partisipasi yang berbeda dalam PUG, sehingga meningkatnya tingkat

pendidikan responden tidak akan membuat pengaruh signifikan terhadap persepsi

dan partisipasi aparat Pemda dalam PUG.

(3). Hubungan jabatan dan persepsi serta partisipasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah

Dari hasil penelitian, setelah dilakukan perhitungan uji t-hitung=1,095

untuk jabatan-persepsi dan t-hitung = 1,332 untuk jabatan -partisipasi

dibandingkan dengan t-tabel=1,9966 ternyata keduanya lebih kecil, hal ini

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata antara Jabatan

responden dengan persepsi dan partisipasi mereka dalam PUG. Hal ini

menunjukkan bahwa aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur kurang dapat

memposisikan dirinya dan menggunakan jabatannya untuk dapat mempersepsikan

dan berpartisipasi dalam program PUG. Dari hasil wawancara mendalam dengan

responden mereka selalu menggunakan staf perempuan dalam setiap pelaksanaan

program sosialisasi dan pelatihan gender di unit kerjanya. sehingga jabatan yang

mereka duduki tidak berpengaruh nyata terhadap persepsi dan partisipasi dalam

PUG. Dari sebaran jabatan pada responden penelitian untuk aparat laki-laki

73

terbanyak pada kelompok Jabatan Kasubbag yaitu pada kategori sedang, pada

responden perempuan terbanyak pada kelompok Jabatan Kasi yaitu pada kategori

rendah. Sebaran kategori jabatan yang tidak menyebar rata pada responden

penelitian, juga menyebabkan hubungan yang tidak nyata antara jabatan dan

persepsi serta partisipasi. Kurang meratanya sebaran jabatan dan perbedaan

kategori antara jabatan responden laki-laki dan perempuan pada penelitian ini

juga menyebabkan antara jabatan responden dan persepsi serta partisipasi tidak

berhubungan nyata. Sebagian besar aparat laki-laki yang berada pada kelompok

jabatan kasubbag lebih banyak menyerahkan urusan yang berkaitan dengan PUG

kepada staf yang perempuan, sehingga tingginya jabatan tidak akan membuat

pengaruh signifikan terhadap persepsi dan partisipasi aparat Pemda dalam PUG.

(4). Hubungan golongan dan persepsi serta partisipasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah

Dari hasil penelitian, setelah dilakukan perhitungan uji t-hitung=-0,121

untuk hubungan golongan dan persepsi sedangkan hasil perhitungan hubungan

golongan dan partisipasi hasil uji t-hitung = 2,226. Jika keduanya dibandingkan

dengan t-tabel=1,9966 ternyata tidak terdapat hubungan antara golongan

responden dengan persepsi dalam PUG, tetapi dalam partisipasi terdapat

hubungan yang signifikan. Artinya tinggi maupun rendah golongan yang dimiliki

aparat tidak berpengaruh terhadap persepsi aparat dalam PUG.

Tidak adanya hubungan antara golongan responden dan persepsi

disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai program PUG,

juga berakibat pada adanya persepsi yang negatif mengenai PUG, seperti sifat

acuh tak acuh dari pribadi aparat yang memiliki golongan lebih tinggi terhadap

konsep gender dan PUG. Mereka menyatakan tidak setuju jika setiap kegiatan

harus melibatkan perempuan karena mobilitas aparat perempuan di Kabupaten

Lampung Timur agak terbatas mengingat luasnya Kabupaten Lampung Timur

dan sulitnya transportasi umum. Sikap tidak peduli dari pejabat struktural Pemda

Kabupaten Lampung Timur dibuktikan dari hasil wawancara bahwa setiap ada

acara sosialisasi gender yang dikirim untuk mengikuti acara tersebut adalah

aparat dengan golongan yang lebih rendah atau bahkan asal perempuan.

74

Adanya hubungan antara golongan responden dan partisipasi artinya

terdapat suatu kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat golongan yang

dimiliki aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur semakin tinggi pula tingkat

partisipasi aparat dalam program PUG. Walaupun hanya dengan mengutus staf

perempuan yang lebih rendah golongannya, sesungguhnya hal ini dapat

digolongkan sebagai partisipasi pejabat struktural Pemda Kabupaten Lampung

Timur dalam sosialisasi gender. Hanya saja partisipasi ini tidak bersifat langsung

melibatkan pejabat yang bersangkutan. Sementara para aparat yang lebih rendah

yang menerima tugas terlibat dalam kegiatan gender lebih menilai tugas tersebut

sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi bawahan kepada atasan. Kondisi ini

dapat dimengerti karena partisipasi yang dilakukan aparat seringkali terkait

dengan jabatan yang melekat pada pribadi aparat, yang mengharuskan aparat

untuk ikut berpartisipasi dalam semua program kegiatan di unit kerjanya.

Hubungan antara Karakteristik Individu dan Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di Era Otonomi Daerah

Hubungan antara karakteristik individu dan perilaku komunikasi aparat

Pemda Kabupaten Lampung Timur dalam PUG dianalisis dengan menggunakan

uji chi square (χ2 ) untuk variabel jenis kelamin dan korelasi rank spearman (rs)

untuk karakteristik pendidikan, jabatan dan golongan. Berdasarkan hasil uji

tersebut diperoleh gambaran mengenai hubungan karekteristik aparat Pemda

Kabupaten Lampung Timur dengan perilaku komunikasi dalam PUG, seperti

tercantum pada Tabel 11 dan Tabel 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin mempunyai hubungan

yang signifikan dengan perilaku komunikasi, dengan hasil uji χ2 hitung 31,393

lebih besar dari χ2 tabel 26,296. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara

aparat struktural laki-laki dan aparat struktural perempuan dalam perilaku

komunikasi pada pelaksanaan PUG.

Jadi perilaku komunikasi aparat perempuan tentang gender dan PUG

berbeda dengan perilaku komunikasi aparat laki-laki. Dari hasil wawancara yang

mendalam diperoleh informasi bahwa jumlah responden laki-laki sedikit sekali

yang mengakses informasi tentang gender baik melalui media Lampung TV

maupun Koran Lokal. Dari 48 responden laki-laki hanya 4 responden yang

75

tertarik untuk menonton acara dan membaca rubrik tentang gender dan PUG.

Sedangkan 44 responden lainnya lebih tertarik dengan tontonan dan rubrik yang

bersifat hiburan.

Masing-masing dari hubungan karakteristik individu responden dengan

perilaku komunikasi dalam PUG dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1). Hubungan usia dan perilaku komunikasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah

Dari hasil penelitian, setelah dilakukan perhitungan uji t-hitung=-0,024 untuk

hubungan usia dan perilaku komunikasi setelah dibandingkan dengan t-

tabel=1,9966 ternyata lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat

hubungan yang nyata antara usia responden dan perilaku komunikasi mereka

dalam PUG. Tinggi-rendahnya usia aparat tidak mempengaruhi cara mereka

mengakses dan atau menerima informasi yang berwawasan gender atau PUG.

Kenyataan ini menandakan bahwa faktor usia dari para Aparat Pemda Kabupaten

Lampung Timur, baik tua atau muda tidak ada hubungannya dalam cara mereka

terdedah informasi dalam program PUG. Sebaran usia pada responden penelitian

untuk aparat laki-laki terbanyak pada kategori tua, sedangkan pada responden

perempuan terbanyak pada kategori dewasa. Kurang meratanya sebaran usia dan

perbedaan kategori antara usia responden laki-laki dan perempuan pada penelitian

ini juga menyebabkan antara usia responden dan perilaku komunikasi tidak

berhubungan nyata. Aparat laki-laki yang berusia tua lebih banyak bersifat

apriori terhadap konsep gender, sehingga meningkatnya usia tidak akan membuat

pengaruh signifikan terhadap perilaku komunikasi aparat Pemda dalam PUG.

(2). Hubungan pendidikan formal dan perilaku komunikasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah

Hasil penelitian setelah dilakukan perhitungan uji t-hitung=1,217 lebih

kecil dibandingkan dengan t-tabel=1,9966, menunjukkan bahwa tid ak terdapat

hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan responden dan perilaku

komunikasi mereka dalam PUG. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya

tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh aparat Pemda Kabupaten

Lampung Timur tidak meningkatkan kemampuan mengakses informasi dalam

PUG. Aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur yang telah menyelesaikan

76

pendidikan formal, seharusnya akan lebih proaktif dalam mencari informasi

tentang PUG tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Semakin tinggi tingkat

pendidikan diharapkan tingkat pengetahuan umum juga lebih tinggi sehingga

diharapkan mereka akan mampu mengakses informasi gender dan PUG.

Berdasar hasil wawancara terdapat kecenderungan rendahnya perilaku

komunikasi dihubungkan dengan pendidikan terutama disebabkan karena

rendahnya keterdedahan saluran komunikasi massa khususnya yang berisi

informasi tentang gender dan PUG. Rendahnya keterdedahan pada saluran

komunikasi massa ini disebabkan oleh sedikitnya pemberitaan-pemberitaan di

media massa yang memberitakan tentang kegiatan-kegiatan yang berwawasan

gender. Selain itu, di Kabupaten Lampung Timur hanya media lokal misalnya

Radar Lampung yang sering dibaca oleh para Aparat Pemda Kabupaten Lampung

Timur padahal dalam media lokal jarang sekali membuat berita tentang PUG.

(3). Hubungan jabatan dan perilaku komunikasi aparat Pemda Kabupaten dalam

PUG di era otonomi daerah Dari hasil penelitian diperoleh angka uji t-hitung=2,534 lebih besar

dibandingkan dengan t-tabel=1,9966. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang nyata antara jabatan responden dan perilaku komunikasi mereka

dalam PUG. Artinya, semakin tinggi jabatan yang dimiliki oleh aparat Pemda

Kabupaten Lampung Timur akan semakin tinggi perilaku komunikasi mereka

dalam PUG. Hal ini menandakan bahwa jabatan yang dimiliki oleh Aparat Pemda

Kabupaten Lampung Timur mempengaruhi perilaku komunikasi, baik itu melalui

saluran komunikasi interpersonal maupun saluran komunikasi dengan media

massa. Aparat yang menduduki jabatan lebih tinggi, kecenderungan untuk

mengakses informasi lebih besar dibanding jabatan di bawahnya karena tuntutan

kapasitas yang dimiliki oleh aparat yang menduduki jabatan tertentu, terutama di

era otonomi daerah, sehingga tinggi rendahnya jabatan aparat akan berhubungan

nyata dengan perilaku komunikasi mereka.

77

(4). Hubungan golongan dan perilaku komunikasi aparat Pemda Kabupaten dalam PUG di era otonomi daerah

Setelah dilakukan perhitungan uji t-hitung=2,312 dan dibandingkan

dengan t-tabel=1,9966 ternyata t-hitung lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa

terdapat hubungan yang nyata antara Golongan responden dengan perilaku

komunikasi mereka dalam PUG. Artinya, semakin tinggi golongan yang dimiliki

oleh aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur akan semakin tinggi perilaku

komunikasi mereka dalam PUG. Hal ini menandakan bahwa golongan yang

dimiliki oleh Aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur mempengaruhi perilaku

komunikasi, baik itu melalui saluran komunikasi interpersonal maupun saluran

komunikasi dengan media massa. Golongan dengan jabatan merupakan variabel

yang hubugannya kecenderungan berbanding lurus, artinya semakin tinggi

golongan selalu diikuti oleh semakin tinggi jabatan aparat. Karena jabatan dan

perilaku komunikasi aparat berhubungan nyata, maka golongan aparat Pemda

Kabupaten Lampung Timur dan perilaku komunikasi juga berhubungan nyata.

Aparat yang golongannya lebih tinggi, kecenderungan untuk mengakses

informasi lebih besar dibanding golongan di bawahnya karena tuntutan kapasitas

yang dimiliki oleh aparat yang menduduki golongan tertentu, terutama di era

otonomi daerah.

Hubungan antara Perilaku Komunikasi dan Persepsi serta Partisipasi Aparat Pemda Kabupaten dalam PUGdi Era Otonomi Daerah.

Hubungan perilaku komunikasi aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur

dan persepsi serta partisipasi dalam PUG dihitung dengan menggunakan rumus

korelasi rank spearman (rs) dilanjutkan dengan Uji t,. Hasil uji tersebut dapat

dilihat pada Tabel 14. Hasil perhitungan Uji t menunjukkan, koefisien korelasi

antara perilaku komunikasi responden dan persepsi serta partisipasi mereka

terhadap PUG adalah signifikan. Sebaran jumlah dan persentase responden

berdasarkan perilaku komunikasi dan jenis kelamin baik aparat laki-laki maupun

perempuan tersebar merata dalam kategori rendah, sedang dan tinggi. Sebaran

yang merata dari variabel perilaku komunikasi pada penelitian ini menyebabkan

antara perilaku komunikasi dan persepsi serta partisipasi responden berhubungan

nyata.

78

Korelasi antara perilaku komunikasi responden dan partisipasi mereka

mempunyai hubungan yang sedang dengan nilai rs=0,457. Sedang korelasi antara

perilaku komunikasi dan persepsi termasuk kategori rendah dengan nilai rs=0,219.

Hal ini menjadi petunjuk bahwa keterdedahan pada media interpersonal dan

media massa bagi aparat pemda di Kabupaten Lampung Timur adalah karena

mereka memang benar-benar membutuhkan informasi tentang PUG sehingga

persepsi tentang PUG memang merupakan cerminan pikiran mereka. Perilaku

komunikasi interpersonal yang berkorelasi tinggi pada keikutsertaan dalam

kegiatan PUG yang lebih bersifat seremonial, formal lebih banyak dikarenakan

faktor jabatan dan kedudukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Karakteristik individu aparat Pemda kabupaten di era otonomi daerah yang

berhubungan nyata dengan persepsi dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan

pengarusutamaan gender (PUG) di Pemda Kabupaten Lampung Timur adalah

variabel jenis kelamin. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman

tentang konsep gender dan PUG oleh aparat Pemda perempuan dan laki-laki.

Aparat Pemda perempuan lebih memahami konsep gender dan PUG secara benar

karena mereka lebih banyak mengikuti kegiatan sosialisasi tentang gender dan

PUG. Variabel golongan berhubungan nyata dengan partisipasi aparat Pemda

kabupaten dalam pelaksanaan PUG di era otonomi daerah. Semakin tinggi

golongan, partisipasi aparat dalam pelaksanaan PUG juga semakin meningkat

sebagai konsekuensi dari golongan dan jabatan yang lebih tinggi di struktur

formal pemerintahan. Sedangkan variabel usia, pendidikan, dan jabatan aparat

Pemda Kabupaten di era otonomi daerah tidak berhubungan nyata dengan

persepsi dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan PUG karena tidak dimilikinya

pemahaman yang benar tentang konsep gender dan PUG sebagai akibat dari tidak

berjalannya proses sosialisasi kedua konsep tersebut secara tepat ke seluruh

aparat. Faktor penyebab lain adalah belum diterbitkannya Surat Keputusan Bupati

sebagai payung hukum pelaksanaan PUG dalam pembangunan Kabupaten

Lampung Timur.

Jenis kelamin, jabatan dan golongan aparat Pemda kabupaten di era

otonomi daerah berhubungan nyata dengan perilaku komunikasi aparat Pemda

kabupaten dalam PUG. Hubungan ini terjadi karena beberapa hal yaitu: (1)

adanya perbedaan persepsi aparat perempuan dan laki-laki tentang PUG, (2)

perbedaan yang signifikan dari jumlah aparat laki-laki dan perempuan yang

menduduki jabatan struktural, dan (3) terkait dengan fungsi dan kebijakan

pemerintah Kabupaten lampung Timur tentang pelaksanaan PUG.

Perilaku komunikasi aparat Pemda kabupaten memiliki hubungan yang

signifikan dengan persepsi dan partisipasi dalam pelaksanaan PUG di era otonomi

80

daerah. Rendahnya akses aparat Pemda terhadap informasi PUG baik melalui

media interpersonal maupun media massa, menyebabkan rendahnya tingkat

persepsi aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur terhadap PUG. Perilaku

komunikasi interpersonal yang berkorelasi tinggi pada tingkat partisipasi kegiatan

PUG lebih banyak disebabkan oleh faktor jabatan dan kedudukan.

Saran

Sosialisasi tentang program pengarusutamaan gender di Pemda Kabupaten

Lampung Timur perlu ditingkatkan baik melalui pelatihan maupun media massa

lokal khususnya. Rendahnya persepsi pegawai Pemda Kabupaten Lampung Timur

terhadap PUG perlu diatasi dengan penyelenggaraan pelatihan khusus tentang

PUG bagi Pejabat Struktural Kabupaten Lampung Timur. Penerbitan Surat

Keputusan Bupati tentang PUG dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

harus segera direalisasikan oleh Pemda sebagai dasar pelaksanaan program PUG

di Kabupaten Lmpung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1993. Metode Penelitian. Ghalia, Jakarta.

Bettinghaus, E. P. 1973. Persuasive Communication. Holt, Rinchart, and Winston, New York.

Biryanto. 2003. Hubungan Karakteristik dan Keterampilan Berkomunikasi Pegawai Negeri Sipil dengan Upaya Pengembangan Karir Individual di Sekretariat Daerah Kota Bogor. Tesis. Bogor: IPB.

BPS & United Nations Developmen Fund for Women. 2000. Gender Statistics and Indicators, Jakarta

BPS. 2003. Statistik Kesejahteraan Rakyat (Welfare Statistic) 2003, BPS Jakarta.

BPS. 2004. Lampung Timur Dalam Angka. Pemda Kabupaten Lampung Timur. BPS Kabupaten Lampung Timur. Sukadana.

Bryant, C, dan White, L.G. 1987. Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.

Casley, Dennis J. 1991. Pemantauan dan Evaluasi Proyek Pertanian. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Darahim, Andarus. 2004. Kendala Upaya Pemberdayaan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender. Artikel Majalah Jurnal Perempuan. Jakarta.

David O., Sears, et. al. 1994. Psikologi Sosial, Jilid 1, Alih bahasa oleh Micahael Adriayanto dan Savitri Soekrisno. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Departemen Dalam Negeri. 2004. Produk Hukum, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. http:// www. depdagri.go.id /produk_hukum.php? kat=Undang-Undang.

Dharma, A. 1982. Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumberdaya Manusia. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. http://www.ditjen-otda.go.id/otonomi/uu.php

Fakih, Mansour. 2004. Analisis Gender Dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Jakarta.

Hanafi, A. 1986. Memasyarakatkan Ide-ide Baru. Usaha Nasional. Jakarta.

Haveloock, Ronald G, Guskin, Alan; Frohman, Mark; Havelock, Marry; Huber, Janet; and Hill, Marjorie. 1971. Planning for Innovation, through Diessemination and Utilization of Knowledge. Ann Arbor: The University of Michigan.

82

Hubeis, A.V. 2004. Analisis Gender dalam Pembangunan. Makalah “Rapat Konsinyasi Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Bidang KIMPRASWIL 76yang Responsif Gender”, 28-29 April 2004, Jakarta.

Jahi, A. 1988. Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Kabeer, Naila. 1992. Triples roles, gender roles, sosial relations: the political sub-text of gender training. Brighton: Institut of Development Studies. PPT-LIPI.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2002, Apa Itu Gender, Buku 1-4, Bahan Informasi Pengarusutamaan Gender, Edisi ke-2.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2005. Kebijakan Dan Program Pemberdayaan Perempuan. http://www.menegpp.go.id/menegpp. php?cat=fix&id=kebijakan.

Kincaid, D. L. and W. Schramm. 1975. Fundamental Human Communication. East-West Communication Institute, Honolulu.

Laswell, H. 1948. The Structure and Function of Commnunixcation in Society in The Communication of Ideas. 1964. Edited by Lyman Byrson. Harper, New York.

Lene, R.E. 1968. Power Participation and Ideology: Reading in the Sociology of American Political Life, David MC Key Co. Inc, New York.

Lionberger, H. F. & P. H. Gwin. 1982. Communication Strategies: A Guide for Agricultural Change Agents. The Interstate Orienters and Publisher, Inc, Illinois.

Marzuki Nyakman dan Ryaas Rasyid. 1992. Masalah dan Prospek Otonom Dati II. Kompas. Jakarta.

Muhadjir, Noeng. 1980. Pendidikan dan Pembangunan Pedesaan di Indonesia. Liberty. Yogyakarta.

Muliawati, N.K. 1993. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Mulyaningsih, H dan Darmastuti, A. 2001. Profil Sumberdaya Perempuan di Kabupaten Lampung Timur. Pemda Kabupaten Lampung Timur dan Pusat Studi Wanita Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 2002. Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2001 – 2005. Bagian Sosial SETDAKAB LAMTIM. Sukadana..

Rahardjo, D. 1985. Model-model Partisipasi Sosial Masyarakat, termuat dalam Pembinaan Partisipasi Sosial, Ditjen Bina Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta.

Raharjo, Yulfita. 1997. Gender, Population and Development Concepts and Issues dalam Gender, Population and Development Staff Training Manual. PPT-LIPI and UNFPA.

83

Rakhmat, Jalaludin. 2002. Psikologi Komunikasi Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Reed H. Blake, Edwin O. Haroldsen. 1979. A Taxonomy of Concepts in Communication. Hasting House Publisher Inc. Second Printing.

Riza, Tata Haidar. 2001. Analisis Gender dalam Program Jaring Pengaman Sosial. Skripsi. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rogers, E.M. 1983. Diffusion of Innovations. The Free Press, Advision of Macmillan Publishing Co, Inc. New York.

Rogers, E. M. and F. Shoemaker. 1971. Communication of Innovation: A Cross Cultural Approach. Collier MacMillan Publisher, London.

Ruslan, Rosady. 1998. Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi (Konsepsi & Aplikasi). Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sahala, Sumijati. 2001. Mainstream Gander dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Saleh S. 1986. Statistik Nonparametrik. Edisi pertama, Yogyakarta: BPFE.

Sastropoetro, S. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Alumni.

Schramm, W & D. Lawrence Kincaid . 1984. Asas-Asas Komunikasi Antar Manusia. LP3ES. Jakarta.

Siagian, S. 1982. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. PT. Gunung Agung, Jakarta.

Sidney Siegel. 1988. Statistik Nonparametrik. Gramedia. Jakarta.

Singarimbun M, Effendy. S. 1995. Metode Penelitian Survei. LP3ES, edisi revisi cetakan kedua, Jakarta.

Soekartawi. 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. UI Press. Jakarta.

Subhan, Zaitunnah. 2002. Peningkatan Kesetaraan & Keadilan Jender dalam Membangun Good Governance. El-Kahfi. Jakarta.

Sugiyono. 2001. Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.

Tjokrowinoto, M. 1977. Peranan Kebudayaan Politik dan Kebudayaan Administrasi di Dalam Pembangunan Masyarakat. BPA-UGM. Yogyakarta.

Widjaya, AW. 1992. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. Rajawali Pers, Jakarta.

Williams, Susanne with Janet and Adeline Mwau. 1994. The Oxfam Gender Training Manual. Oxford. Oxfam (UK and Ireland).

LAMPIRAN

No. Responden

KUESIONER PENELITIAN

PERILAKU KOMUNIKASI APARAT PEMDA KABUPATEN DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

DI ERA OTONOMI DAERAH (Kasus pada Kabupaten Lampung Timur)

Responden

Nama : ……………………………………………

Jabatan : ……………………………………………

Alamat : ……………………………………………

Pewawancara

Tanggal wawancara:…………… …………………………

Nama :…………… …………………………

Tanda tangan :…………… …………………………

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN


2005

Lampiran 1.

Kuesioner Penelitian S2 – Abdul Khaliq P054030181 KMP -IPB

85

PETUNJUK BAGI PEWAWANCARA

• Daftar pertanyaan terdiri dari empat bagian, bagian pertama tentang karakteristik

individu, bagian kedua tentang perilaku komunikasi, bagian ketiga tentang

persepsi, dan bagian keempat tentang partisipasi dalam pengarusutamaan gender di

era otonomi daerah.

• Nomor diisi berdasarkan nomor urut responden yang diwawancarai.

• Alamat diisi dengan nama tempat tinggal responden yang diwawancarai.

• Pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab dengan cara:.

(1) Mengisi jawaban pada tempat yang disediakan.

(2) Melingkari salah satu angka jawaban dari pernyataan-pernyataan yang

diungkapkan.

(3) Mencantumkan tanda silang (x) pada kolom jawaban yang disediakan


86

I. KARAKTERISTIK INDIVIDU

Diisi oleh peneliti

1 Nama Lengkap :

2 Berapa Usia Bapak/Ibu sekarang? : ………Tahun

3 Jenis kelamin : Pria/Wanita *)

4 Tingkat pendidikan terakhir : SD/SMP/SMA/Diploma/S1/S2/S3*)

5 Apakah Bapak/ibu mempunyai jabatan di Pemda Kab. Lampung Timur?

1. ya 2. tidak Jika ya, apa jabatan Bapak/Ibu saat ini: ……………………………………

6 Berapa pangkat/golongan Bpk/Ibu sat ini? ……………….

*) coret yang tidak perlu.


87

II. PERILAKU KOMUNIKASI APARAT PEMDA 1. Keterdedahan pada saluran komunikasi interpersonal 1. a. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang istilah Gender?

(a) ya (b) tidak b. Jika ya, Bapak/ibu mendengar dari mana

(a) Petugas dari Biro PP Provinsi (b) Atasan (c) Teman Sejawat (d) Keluarga dan luar Instansi

(e) Lainnya........................................................................................................ c. Jawaban 10 b berapa kali ?

(a) 1 kali (b) 2 kali (c) 3 kali (d) 4 kali (e) > 5 kali

2.a. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang istilah Pengarusutamaan Gender (PUG)? (a) ya (b) tidak

b. Jika ya, Bapak/ibu mendengar dari mana

(a) Petugas dari Biro PP Provinsi .......kali. (b) Atasan .............kali. (c) Teman Sejawat .........kali. (d) Keluarga dan luar Instansi.......kali.

(e) Lainnya......................................................................................................... c. Jawaban 11 b berapa kali ?

(a) 1 kali (b) 2 kali (c) 3 kali (d) 4 kali (e) > 5 kali

3. a. Dalam satu tahun terakhir ini sudah berapa kali Bapak/Ib u mendengar

tentang PUG dari pertemuan yang bersifat formal? (a) Tidak Pernah (b) 1-3 kali (c) 4-6 kali (d) 7-9 kali (e) > 10 kali

b. Berapa kali mendengar tentang PUG dari pertemuan yang bersifat informal?

(a) Tidak Pernah (b) 1-3 kali (c) 4-6 kali (d) 7-9 kali (e) > 10 kali


88

4. Berapa kali dalam sebulan Staf/Tim dari Biro Pemberdayaan Perempuan (PP) Provinsi

melakukan kontak dengan Bapak/Ibu dalam sosialisasi PUG ini? (a) Tidak Pernah (b) 1-3 kali (c) 4-6 kali (d) 7-9 kali (e) > 10 kali

5. Berapa kali dalam sebulan diadakan pertemuan formal untuk sosialisasi dari Biro PP

dalam mewujudkan PUG, dimana Bapak/Ibu ikut dalam pertemuan ini? (a) Tidak Pernah (b) 1-3 kali (c) 4-6 kali (d) 7-9 kali (e) > 10 kali

6. Berapa kali dalam sebulan diadakan pertemuan formal di kantor Bapak/Ibu sendiri

untuk membicarakan PUG ini setelah ada informasi dari petugas sosialisasi?


7. a. Apakah Bapak/Ibu mencari sendiri informasi yang lebih lengkap tentang PUG?

(a) Ya (b). Tidak

b. Jika ya, dari mana/ke mana Bapak/Ibu mencari informasi?................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................

c. Apakah memperoleh seperti yang diharapkan (a) Ya (b). Tidak

d. Berapa kali bapak mencarai informasi dalam sebulan?


8. Apakah dalam setiap rapat koordinasi bulanan Kabupaten LamTim, PUG

masih selalu dibahas? (a) Ya (b) Tidak

9. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui bidang-bidang yang menjadi sasaran

strategi PUG? (a) Ya (b) Tidak

10. Berapa jumlah Informasi yang Bapak/Ibu dapatkan tentang Bidang PUG dari obrolan dan pertemuan dengan petugas dari Biro PP Provinsi? (a) Tidak tahu sama sekali (b) 1- 4 bidang (c) 5 - 7 bidang (d) 8 –11 bidang (e) Seluruh Bidang PUG


89

11. Berapa jumlah Informasi yang Bapak/Ibu dapatkan tentang PUG dari obrolan dan pertemuan dengan atasan saudara? (a) Tidak tahu sama sekali (b) 1- 4 bidang (c) 5 - 7 bidang (d) 8 –11 bidang (e) Seluruh Bidang PUG

12. Berapa jumlah informasi yang Bapak/Ibu dapatkan tentang PUG dari obrolan dan pertemuan dengan teman sejawat (a) Tidak tahu sama sekali (b) 1- 4 bidang (c) 5 - 7 bidang (d) 8 –11 bidang (e) Seluruh Bidang PUG

13. Berapa jumlah in formasi yang Bapak/Ibu dapatkan tentang PUG dari obrolan dan pertemuan dengan rekan diluar lingkungan instansi? (a) Tidak tahu sama sekali (b) 1- 4 bidang (c) 5 - 7 bidang (d) 8 –11 bidang (e) Seluruh Bidang PUG

2. Keterdedahan terhadap media massa 14. Informasi terbanyak tentang ”peningkatan kesadaran dan kepekaan gender serta

terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat semua sektor di Pemda Kabupaten Lam Tim”, yang Bapak/Ibu peroleh dari media massa? (a)TV (b) Radio (b) Surat Kabar (d) Brosur/Spanduk (e) Internet

15. Informasi terbanyak tentang ”penyelenggaraan advokasi yang berhubungan dengan PUG dalam program semua bidang kepada semua pejabat di Kab. LamTim” yang Bapak/Ibu peroleh dari media massa? (a)TV (b) Radio (b) Surat Kabar (d) Brosur/Spanduk (e) Internet

16. Informasi terbanyak tentang ”penyelenggaraan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan PUG pada semua sektor di Kabupaten Lampung Timur” yang Bapak/Ibu peroleh dari media massa? (a)TV (b) Radio (b) Surat Kabar (d) Brosur/Spanduk (e) Internet

17. Informasi terbanyak tentang penyelenggaraan pelatihan PUG pada semua sektor di Kabupaten Lampung Timur yang Bapak/Ibu peroleh dari media massa? (a)TV (b) Radio (b) Surat Kabar (d) Brosur/Spanduk (e) Internet

18. Berapa kali dalam sebulan Bapak/Ibu menerima informasi dari televisi tentang PUG? (a) Tidak Pernah (b) 1-3 kali (c) 4-6 kali (d) 7-9 kali (e) > 10 kali


90

19. Berapa kali dalam sebulan Bapak/Ibu menerima informasi dari Radio tentang PUG? (a) Tidak Pernah (b) 1-3 kali (c) 4-6 kali (d) 7-9 kali (e) > 10 kali

20. Berapa kali dalam sebulan Bapak/Ibu menerima informasi dari Surat Kabar tentang

PUG? (a) Tidak Pernah (b) 1-3 kali (c) 4-6 kali (d) 7-9 kali (e) > 10 kali

21. Berapa kali dalam sebulan Bapak/Ibu menerima informasi dari brosur/selebaran/ leaflet

tentang PUG? (a) Tidak Pernah (b) 1-3 kali (c) 4-6 kali (d) 7-9 kali (e) > 10 kali

22. Apakah Bapak/Ibu dalam setahun terakhir menerima informasi dari baliho/spanduk

tentang PUG? (a) Tidak Pernah (b) 1-3 kali (c) 4-6 kali (d) 7-9 kali (e) > 10 kali

23. Apakah Bapak/Ibu meluangkan waktu khusus ketika informasi itu

ditayangkan/diinformasikan? (a) Ya (b) Tidak

24. Apakah Bapak/Ibu berusaha mencari informasi PUG lewat media massa (TV, Radio, Surat Kabar dan Brosur) khususnya media massa lokal di lampung Timur? (a) Ya (b) Tidak pernah

25. Apakah media massa tersebut menjelaskan secara detail pengimplementasian PUG

pada era Otonomi Daerah Kab. Lampung Timur? (a) Ya (b) Tidak pernah

26. Apakah media massa yang ada menurut penilaian Bapak/Ibu sudah sensitif gender dalam menyebarluaskan informasi PUG ini? (a) Ya, (b) Tidak pernah


91

III. PERSEPSI

Jawaban NO

Pernyataan 1.Tidak

setuju 2. Ragu-

ragu/Tdk Tahu 3. Setuju

1 Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional yang dilakukan melalui Kebijakan Satu Pintu (KSP) atau ”One Door Policy” adalah suatu kebijakan antara yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan pengarusutamaan gender pada semua bidang pembangunan, dalam rangka memberikan dasar-dasar guna mendorong semua sektor dan pemerintah daerah di semua tingkatan dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

2 Kegiatan yang dilakukan dalam PUG yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat Pemda pada semua sektor; (2) Menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan PUG dalam program semua bidang kepada semua pejabat di Kab. LamTim; (3) Menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan PUG pada semua sektor di Kabupaten Lampung Timur; (4) Menyelenggarakan pelatihan PUG pada semua sektor di Kabupaten Lampung Timur.

3 Program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan 2005-2009 mencakup bidang-bidang : (1) Kelembagaan dan pembudayaan norma kesetaraan gender; (2) Peningkatan peran serta masyarakat; (3) Harmonisasi peraturan perundang-undangan; (4) Pendidikan dan pelatihan; (5) Penelitian dan pengembangan; (6) Pembinaan kerjasama; (7)Pengawasan, pengadilan dan evaluasi.

4 Tujuh Program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan di era Otonomi Daerah ini sangat penting untuk peningkatan kualitas perempuan di Kab. Lampung Timur.

5 Kegiatan PUG dalam pembangunan Diklat yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender, dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor Diklat; (2) Menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan PUG dalam program Diklat, kepada pejabat sektor Diklat di pusat dan daerah; (3) Menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk


92

Jawaban NO

Pernyataan 1.Tidak

setuju 2. Ragu-


penyebarluasan PUG pada sektor Diklat di pusat dan di daerah; (4) Menyelenggarakanh pelatihan PUG pada sektor Diklat di pusat dan daerah.

6 Kegiatan PUG dalam pembangunan Kesehatan yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender, dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor Kesehatan; (2) Menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan PUG dalam program Kesehatan, kepada pejabat dan pengelola sektor Kesehatan di pusat dan daerah; (3) Menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan PUG pada sektor Kesehatan di pusat dan di daerah; (4) Menyelenggarakanh pelatihan PUG pada sektor Kesehatan di pusat dan daerah.

7 Kegiatan PUG dalam pembangunan KB yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender, dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor KB; (2) Menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan PUG dalam program KB, kepada pejabat dan pengelola sektor KB di pusat dan daerah; (3) Menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan PUG pada sektor KB di pusat dan di daerah; (4) Menyelenggarakanh pelatihan PUG pada sektor KB di pusat dan daerah.

8 Kegiatan PUG dalam pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender, dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan; (2) Menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan PUG dalam program Ekonomi dan Ketenagakerjaan, kepada pejabat dan pengelola sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan di pusat dan daerah; (3) Menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan PUG pada sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan di pusat dan di daerah; (4) Menyelenggarakanh pelatihan PUG pada sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan di pusat dan daerah.

9 Kegiatan PUG dalam pembangunan Politik dan Hukum yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender, dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh instansi/lembaga Politik dan Hukum; (2) Menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan PUG dalam program Politik dan Hukum, kepada pejabat instansi/lembaga Politik dan Hukum di pusat dan daerah; (3) Menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan PUG pada instansi/lembaga Politik dan Hukum di pusat dan di daerah; (4) Menyelenggarakanh pelatihan PUG pada instansi/lembaga Politik dan Hukum di pusat dan


93

Jawaban NO

Pernyataan 1.Tidak

setuju 2. Ragu-


daerah. 10 Kegiatan PUG dalam pembangunan Kesos dan

Agama yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender, dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor Kesos dan Agama; (2) Menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan PUG dalam program Kesos dan Agama, kepada pejabat sektor Kesos dan Agama di pusat dan daerah; (3) Menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan PUG pada sektor Kesos dan Agama di pusat dan di daerah; (4) Menyelenggarakanh pelatihan PUG pada sektor Kesos dan Agama di pusat dan daerah.

11 Kegiatan PUG dalam pembangunan Hankam yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender, dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor Hankam; (2) Menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan PUG dalam program Hankam, kepada pejabat dan pengelola sektor Hankam di pusat dan daerah; (3) Menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan PUG pada sektor Hankam di pusat dan di daerah; (4) Menyelenggarakanh pelatihan PUG pada sektor Hankam di pusat dan daerah.


94

IV. PARTISIPASI

Jawaban No

Pertanyaan Tidak Pernah

(< 1 kali ) Kadang-Kadang (1-3 kali)

Selalu (> 3 kali)

(1) Perencanaan

1 Apakah Bapak/ibu menjadi tim perumus dalam program-program yang berbasis PUG tanpa melihat status jenis kelamin Bapak/ibu?

2 Apakah bapak/Ibu ikut serta dalam perencanaan program yang merumuskan/ mengikut serta-kan keterlibatan perempuan?

3 Apakah bapak/Ibu memberi-kan ide-ide dan usul-usul yang menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan program tersebut?

4 Apakah semua usul dan ide dari Bapak/Ibu menempati skala prioritas untuk dipertim-bangkan dalam keputusan?

5 Dalam memberikan ide dan usul apakah Bapak/Ibu memunculkannya berdasarkan pengalaman

6 Dalam memberikan ide dan usul apakah Bapak/Ibu melihatnya dari kebutuhan pribadi

7 Dalam memberikan ide dan usul apakah Bapak/Ibu melihatnya dari kebutuhan masyarakat lokal di Kab. Lampung Timur

8 Apakah Bapak/Ibu dalam perencanaan setiap program selalu memprediksi efek dan dampak yang akan ditimbulkan?

9 Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan output yang terbaik dari ide-ide yang dimunculkan?

10 Apakah Bapak/Ibu menyaring aspirasi dari luar dan lingkungan serta memunculkannya dalam rapat perencanaan?

11 Apakah saran Bapak/ibu dalam mengeluarkan ide diterima tanpa melihat status jenis kelamin Bapak/Ibu?


95

Jawaban No



Selalu (> 3 kali)

12 Apakah Bapak/ibu diberikan kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapat dalam rapat dan pertemuan perencanaan program tanpa melihat status jenis kelamin Bapak/ibu?

(2) Pelaksanaan

13 Apakah semua pelaksanaan program berbasis PUG di sektor Bapak/ibu selalu diberikan anggaran yang cukup dalam realisasinya?.

14 Apakah ada perbedaan dalam pemberian anggaran pada pelaksanaan program yang berbasis PUG di sektor Bapak/ibu? (a). Ya, mengapa? .............................................................. (b) Tidak, mengapa?.....................................................................................................................

15 Apakah ada pembedaan jenis kelamin Bapak/ibu dalam terlibat langsung pada pelaksanaan program berbasis PUG di sektor Bapak ibu?

16 Apakah Bapak/ibu dipercaya untuk menjadi penanggung-jawab beberapa program PUG tanpa melihat status jenis kelamin?

(3) Monitoring dan Evaluasi

17a.

Apakah Bapak/ibu diberi kesempatan memonitor setiap perkembangan pelaksanaan program yang berbasis PUG tanpa memandang status jenis kelamin Bapak/Ibu?

b.

Bagaimana cara memonitornya?..................................................................................................

18a.

Apakah Bapak/ibu selalu ikut serta dalam evaluasi anggaran bagi program yang berbasis PUG tanpa melihat status jenis kelamin Bapak/Ibu?

b. c.

Bagaimana cara mengevaluasinya?............................................................................................. Mengapa evaluasi ini perlu? ........................................................................................................

19 Apakah Bapak/Ibu merasa telah optimal mencurahkan tenaga dan perhatian untuk program-program PUG tanpa melihat status jenis kelamin Bapak/ibu? (a) Ya sudah, apa ukurannya..... ..................................................................................................................................................... (b) belum, mengapa? ..................................................................................................................


96

Jawaban No



Selalu (> 3 kali)

20 a.

Apakah Bapak/ibu berhati-hati dan waspada terhadap laporan dan pengumpulan data dari lapangan tanpa memandang status jenis kelamin petugas lapang?

b.

Mengapa Bapak/Ibu perlu hati-hati dan waspada?......................................................................

21 Apakah Bapak ibu menyempatkan diri untuk memonitor program PUG tanpa melihat status jenis kelamin Bapak /ibu?

22 Apakah Bapak/ibu ikut mencari informasi tambahan dilapangan berkaitan dengan program yang berjalan tanpa memandang status jenis kelamin Bapak/ibu?

23 Dalam melakukan monitoring Apakah Bapak/ibu melakukan revisi pelaksanaan dan tekhnis ketika ditemui penyimpangan pelaksanaan program tanpa memandang status jenis kelamin bapak/ibu?

24 Apakah Bapak/ibu ikut serta dalam evaluasi hasil program PUG yang telah dilaksanakan tanpa memandang status jenis kelamin Bapak/ibu?

25 Apakah Bapak/ibu banyak memberikan perbaikan pada evaluasi tanpa melihat status jenis kelamin Bapak/ibu?

26 Apakah Bapak/ibu selalu berharap dan berusaha agar monev berjalan dengan lancar tanpa memandang status jenis kelamin yang melaksanakan Monev?

27 Apakah kegiatan monev yang Bapak/ibu ikuti biasanya berhasil dengan lancar bukan karena status jenis kelamin Bapak/ibu?

28 Apakah Banyak peningkatan dan perubahan yang Bapak/ibu lihat pasca pelaksanaan program PUG?

ASISTENBIDANG PEMERINTAHAN

BAGIANTATA PEMERINTAHAN

SUBBAGTATA PEMERINTAHAN UMUM

SUBBAGPEMERINTAHAN DESA

SUBBAGOTONOMI DAERAH

BAGIANHUKUM DAN ORGANISASI

SUBBAG PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGBANTUAN HUKUM

SUBBAG KELEMBAGAAN DANTATA LAKSANA

SUBBAG PENGOLAHAN DATADAN PERPUSTAKAAN

BUPATIWAKIL BUPATI

DPRD

ASISTENBIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN

BAGIANPEREKONOMIAN

SUBBAGPENGEMBANGAN EKONOMI

SUBBAG PRODUKSI

BAGIAN PEMBANGUNAN

SUBBAGPENGENDALIAN DAN LAPORAN

BAGIAN SOSIAL

SUBBAG AGAMA

SUBBAG DIKBUD, PEMUDADAN OLAHRAGA

SUBBAG PROGRAM KERJA

SUBBAG KESEHATAN DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN

ASISTENBIDANG ADMINISTRASI

BAGIANKEPEGAWAIAN

SUBBAG UMUM

SUBBAG MUTASI

SUBBAGPENGEMBANGAN KARIER

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAG PERBENDAHARAAN

SUBBAG ANGGARAN

SUBBAG PEMBUKUAN

SUBBAG DIKLAT

SUBBAG BELANJA PEGAWAI

ASISTENBIDANG UMUM

BAGIAN UMUM

SUBBAG UMUM

SUBBAG PROTOKOL DANPERJALANAN DINAS

SUBBAG SANDI DANTELEKOMUNIKASI

BAGIAN PERLENGKAPAN

SUBBAG ANALISISKEBUTUHAN DAN PENGADAAN

SUBBAG PENYIMPANAN,DISTRIBUSI DAN

PEMELIHARAAN BARANG

BAGIANHUBUNGAN MASYARAKAT

SUBBAG RUMAH TANGGA

SUBBAG PENGUMPULANINFORMASI DAN KOMUNIKASI

SUBBAG DOKUMENTASI DANPEMBERITAAN

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN

Lampiran 2.

BAGAN SETRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT PEMDA KAB. LAMPUNG TIMUR

98

Lampiran 3. Susunan Personalia Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Timur

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 3 I

1.

1. 2. 3. 4. 5.

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PP LAMPUNG TIMUR

Bupati Lampung Timur

Sekda Kabupaten Lampung Timur Ketua Bappeda Lampung Timur Asisten Bid.Ekonomi Pembangunan Ketua PSW UNILA Ketua PSW IAIN

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Timur Ketua Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Kab.Lampung Timur Kabag Sosial Setdakab Lampung Timur Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Dikdas Kepala Dinas Dikmenjurti Kepala Dinas Sosnakertrans Kepala Dinas Perindagkop Kepala Dinas Pertanian TPH Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kepala Dinas Bunhut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepala Dinas Peternakan Kepala Bappeda Kepala BPID Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kepala Kantor BKKBN Kepala Kantor PMD Kepala Kantor Dep.Agama Kepala Kantor Statistik Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Dharma Wanita Persatuan Bhayangkari Ketua LSM KOAK Lam-T im

Pembina

Tim Pengarah Ketua

Wakil Ketua I Wakil Ketua II

Anggota Anggota

Tim Pengelola Teknis Pemberdayaan Perempuan

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris Wakil Sekretaris

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Anggota Anggota Anggota Anggota

99

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 3 26.

Ketua LSM Koalisi Lampung Timur Sehat

Anggota

II.

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PP Sekda Kabupaten Lampung Timur Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Timur Kabag Sosial Setdakab Lampung Timur Kasubbag Kesehatan dan PP Bagian Sosial Kasubbag Pemuda dan Olahraga Setdakab Lampung Timur Kabid Sosbud BAPPEDA Kasubbag Agama Setdakab Lampung Timur Kasubdin Kesgar dan Prokes Dinas Kesehatan Kasi Han Kantor BKKBN Kasi Pemerintahan Desa Kantor PMD Ketua Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Lampung Timur Staf Bagian Sosial Setdakab (2 Orang) Staf PKK Setdakab (2 Orang)

Pelindung Penasehat

Ketua

Wakil Ketua Sekretaris

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

100

Lampiran 4. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Timur

NO KELOMPOK KERJA/DINAS INSTANSI KEDUDUKAN

1 2 3 I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26.

POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) Kabid Sosbud BAPPEDA Kabag Sosial Setdakab Dinas Kesehatan Dinas Dikdas Dinas Dikmenjurti Dinas Sosnakertrans Dinas Prindagkop Dinas Pertanian dan TPH Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Peternakan Bappeda BPID Kantor Kesbang dan Linmas Kantor BKKBN Kantor PMD Kantor Departemen Agama Kantor Statistik Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kasubbag Kesehatan dan PP Bagian Sosial Ketua Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Lampung Timur Dharma Wanita Persatuan Lam-Tim Bhayangkari Ketua LSM KOAK Lam-T im Ketua LSM Koalisi Lampung Timur

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Anggota Anggota Anggota Anggota

II

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

POKJA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN (PKHP) Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Lampung Timur Kabag Sosial Setdakab Kasubbag Kesehatan dan PP Bagian Sosial Dinas Kesehatan Dinas Dikdas Dinas Dikmenjurti Dinas Peternakan Dinas Pertanian dan TPH

Ketua

Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Lampiran 5. Karakteristik responden penelitian

No.Usia Jenis kelamin Pendidikan Jabatan Pangkat

1 46 Pria SMA Kasi III/c2 48 Wanita SMA Kasubbag III/c3 30 Wanita S1 Kasi III/c4 44 Wanita S1 Kasi IV/d5 47 Pria S1 Kasubdin IV/a6 43 Pria Diploma Kasubbag III/b7 50 Pria S1 Kasubbag III/d8 37 Pria S1 Kasubbag III/c9 53 Pria SMA Kasubbag III/d

10 35 Pria S1 Kasubbag III/c11 32 Wanita S2 Kasubbag III/d12 39 Pria S1 Kasubbag III/c13 38 Wanita Diploma Camat III/d14 33 Pria S1 Kasubbag III/c15 43 Wanita SMA Kasubbag III/c16 44 Pria S1 Kasubbag III/d17 35 Pria S1 Kasubbag III/d18 41 Pria S1 Kabag IV/b19 30 Wanita S1 Kasi III/b20 35 Pria S1 Kasubbag III/c21 38 Pria S1 Kabag III/d22 42 Pria S1 Kasubbag III/d23 32 Pria S1 Kasi III/c24 44 Pria Diploma Kasi III/a25 40 Pria S1 Kasi IV/a26 35 Wanita S2 Kasi III/a27 31 Wanita S1 Kasi III/b28 50 Pria Diploma Kabag IV/a29 49 Pria Diploma Kasubbag III/d30 32 Wanita S1 Kasubbag III/c31 47 Pria SMA Kasi III/c32 41 Pria S1 Kasi III/b33 44 Pria S1 Kasubbag III/d34 42 Pria S1 Kasubbag III/d35 38 Pria S1 Kabag III/d36 39 Pria S1 Kasubbag III/c37 47 Pria S1 Kasubdin IV/a38 47 Pria SMA Kasi III/c39 41 Pria S1 Kasi III/b40 42 Pria S1 Kasubbag III/d41 42 Pria S1 Kasubbag III/d42 43 Pria Diploma Kasubbag III/b43 30 Wanita S1 Kasi III/b44 31 Wanita S1 Kasi III/b45 50 Pria S1 Kasubbag III/d46 50 Pria Diploma Kabag IV/a47 53 Pria SMA Kasubbag III/d

Karakteristik Individu

48 35 Pria S1 Kasubbag III/c49 35 Wanita S2 Kasi III/a50 37 Pria S1 Kasubbag III/c51 40 Pria S1 Kasi IV/a52 41 Pria S1 Kabag IV/b53 43 Wanita SMA Kasubbag III/c54 44 Wanita S1 Kasi IV/d55 33 Pria S1 Kasubbag III/c56 35 Pria S1 Kasubbag III/c57 44 Pria S1 Kasubbag III/d58 46 Pria SMA Kasi III/c59 48 Wanita SMA Kasubbag III/c60 49 Pria Diploma Kasubbag III/d61 30 Wanita S1 Kasi III/c62 44 Pria S1 Kasubbag III/d63 32 Wanita S2 Kasubbag III/d64 35 Pria S1 Kasubbag III/d65 32 Pria S1 Kasi III/c66 32 Wanita S1 Kasubbag III/c67 38 Wanita Diploma Camat III/d68 44 Pria Diploma Kasi III/a

101

NO KELOMPOK KERJA/DINAS INSTANSI KEDUDUKAN

1 2 3 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Dinas Sosnakertrans Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Prindagkop Bappedalda Kantor Kesbang dan Linmas BPID Kantor BKKBN Kantor PMD Kantor Departemen Agama Kantor Statistik Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Dharma Wanita Persatuan Lam-Tim Dharma Pertiwi Kabupaten Lam-Tim PSW UNILA Prop. Lampung PSW IAIN Raden Intan Lampung LSM KOAK Lam-T im LSM Koalisi Lampung Timur Sehat

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

III.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

12. 13.

POKJA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) Kabag Sosial Setdakab Kasubbag Kesehatan dan PP Bagian Sosial Dinas Sosnakertrans Dinas Kesehatan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor BKKBN Kantor Departemen Agama Kantor Statistik POLRES Kabupaten Lampung Timur Kejaksaan Kabupaten Lampung Timur Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Lampung Timur LSM KOAK Lam-T im LSM Koalisi Lampung Timur Sehat

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Anggota

Anggota Anggota

Lampiran 6. Jawaban responden pada variabel perilaku komunikasi

No.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 22 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 14 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 15 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1 3 1 1 1 1 16 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 17 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 18 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 19 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 110 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 111 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 2 1 2 1 2 2 1 112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 113 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 214 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 115 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 216 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 117 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 118 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 119 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 120 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 121 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 122 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 123 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 124 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 125 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 126 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 127 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 128 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 5 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 129 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 130 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 5 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 131 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 132 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 133 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 134 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 2 1 3 1 1 1 1 1

Perilaku Komunikasi

35 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 136 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 137 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 2 1 3 1 1 1 1 138 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 139 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 140 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 141 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 142 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 143 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 144 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 245 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 146 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1 3 1 1 1 1 147 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 148 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 5 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 149 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 150 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 151 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 152 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 2 1 2 1 2 2 1 153 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 154 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 155 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 156 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 157 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 158 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 5 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 159 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 160 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 161 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 162 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 163 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 264 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 165 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 166 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 167 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 168 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2

26 Jum2 441 351 331 461 411 401 411 441 421 461 452 391 421 382 381 511 411 491 371 351 371 341 431 371 351 361 441 461 351 471 351 411 411 41

1 411 341 411 381 461 371 411 371 442 381 461 411 351 461 421 372 391 451 431 351 351 411 331 471 411 351 361 441 421 351 491 401 512 44

Lampiran 7. Jawaban responden pada variabel persepsi

No.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jum

1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 312 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 333 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 304 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 285 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 326 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 237 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 339 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3310 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3212 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3313 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3014 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3215 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3216 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3217 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2918 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3319 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3220 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3221 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3322 2 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1723 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3324 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3325 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2226 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3327 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2228 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3329 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2230 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3331 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2232 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2733 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3334 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3335 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3236 2 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2937 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3338 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3239 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3341 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3342 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3243 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2244 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3245 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2846 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3247 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

Persepsi

48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3349 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3350 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3351 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3352 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3253 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3354 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3355 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2256 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1357 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3058 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3359 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2960 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3261 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3362 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3363 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3064 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2265 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3366 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2367 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3268 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31

Lampiran 8. Jawaban responden pada variabel partisipasi

No.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Jum

1 1 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 3 3 3 2 1 1 3 2 3 602 3 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 413 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 294 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 675 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 396 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 387 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 518 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 469 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 3 41

10 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4311 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 4012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3113 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 6314 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 6315 1 2 1 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4516 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 3 4617 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2 1 5218 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 6819 1 2 2 1 3 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4420 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2821 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 2 1 4622 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 4523 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3924 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5725 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4126 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 6427 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4828 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6429 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3530 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 6231 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3532 2 1 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4933 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 5534 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 55

Partisipasi

35 2 1 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4636 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 5237 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 6838 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 6339 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4340 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5741 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 5542 1 2 2 1 3 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4443 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4844 1 2 1 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4545 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 6746 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3947 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3548 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6449 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 3 4150 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 2 1 4651 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3152 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 4053 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3954 3 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4155 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3556 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 5157 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2958 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 6259 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2 1 5260 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2861 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 6462 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4663 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 6364 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4165 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 6866 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3867 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 3 4668 1 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 3 3 3 2 1 1 3 2 3 60

108

Lampiran 9. Uji validitas 9.1. Uji validitas variabel perilaku komunikasi Correlations

Correlations

1 ,279 ,099 ,243 ,210 ,518*, ,234 ,679 ,303 ,374 ,019

20 20 20 20 20 20

,279 1 ,453* ,424 ,367 ,494*,234 , ,045 ,063 ,112 ,027

20 20 20 20 20 20,099 ,453* 1 ,406 ,553* ,525*

,679 ,045 , ,076 ,011 ,01720 20 20 20 20 20

,243 ,424 ,406 1 ,577** ,535*

,303 ,063 ,076 , ,008 ,01520 20 20 20 20 20

,210 ,367 ,553* ,577** 1 ,611**,374 ,112 ,011 ,008 , ,004

20 20 20 20 20 20,518* ,494* ,525* ,535* ,611** 1,019 ,027 ,017 ,015 ,004 ,

20 20 20 20 20 20

Pearson CorrelationSig. (2-tailed)N


Pearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson Correlation

Sig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)

NPearson CorrelationSig. (2-tailed)

N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

JUM.X1

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 JUM.X1

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Correlations

Correlations

1 ,509* ,250 ,192 ,379 ,509*, ,022 ,288 ,416 ,100 ,022

20 20 20 20 20 20

,509* 1 ,491* ,630** ,553* ,545*,022 , ,028 ,003 ,011 ,013

20 20 20 20 20 20,250 ,491* 1 ,289 ,131 ,595**

,288 ,028 , ,217 ,582 ,00620 20 20 20 20 20

,192 ,630** ,289 1 ,656** ,478*

,416 ,003 ,217 , ,002 ,03320 20 20 20 20 20

,379 ,553* ,131 ,656** 1 ,586**,100 ,011 ,582 ,002 , ,007

20 20 20 20 20 20,509* ,545* ,595** ,478* ,586** 1,022 ,013 ,006 ,033 ,007 ,

20 20 20 20 20 20



Pearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson Correlation

Sig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)

NPearson CorrelationSig. (2-tailed)

N

X1.6

X1.7

X1.8

X1.9

X1.10

JUM.X1

X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 JUM.X1



109

Correlations Correlations

1 ,681** ,102 ,115 ,000 ,641**, ,001 ,669 ,630 1,000 ,002

20 20 20 20 20 20,681** 1 ,471* ,168 ,072 ,587**,001 , ,036 ,478 ,762 ,006

20 20 20 20 20 20,102 ,471* 1 ,281 ,375 ,559*,669 ,036 , ,230 ,104 ,010

20 20 20 20 20 20,115 ,168 ,281 1 ,789** ,672**,630 ,478 ,230 , ,000 ,001

20 20 20 20 20 20,000 ,072 ,375 ,789** 1 ,587**

1,000 ,762 ,104 ,000 , ,00620 20 20 20 20 20

,641** ,587** ,559* ,672** ,587** 1,002 ,006 ,010 ,001 ,006 ,

20 20 20 20 20 20

Pearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)N

X1.11

X1.12

X1.13

X1.14

X1.15

JUM.X1

X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 JUM.X1



Correlations

Correlations

1 ,747** ,120 ,208 ,087 ,573**, ,000 ,613 ,380 ,717 ,008

20 20 20 20 20 20,747** 1 ,123 ,019 ,077 ,493*,000 , ,605 ,937 ,748 ,027

20 20 20 20 20 20,120 ,123 1 ,608** ,499* ,508*,613 ,605 , ,004 ,025 ,022

20 20 20 20 20 20,208 ,019 ,608** 1 ,331 ,544*,380 ,937 ,004 , ,154 ,013

20 20 20 20 20 20,087 ,077 ,499* ,331 1 ,546*,717 ,748 ,025 ,154 , ,013

20 20 20 20 20 20,573** ,493* ,508* ,544* ,546* 1,008 ,027 ,022 ,013 ,013 ,

20 20 20 20 20 20


X1.16

X1.17

X1.18

X1.19

X1.20

JUM.X1

X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 JUM.X1



110


1 ,656** ,553* ,554*, ,002 ,011 ,011

20 20 20 20,656** 1 ,630** ,734**,002 , ,003 ,000

20 20 20 20,553* ,630** 1 ,532*,011 ,003 , ,016

20 20 20 20,554* ,734** ,532* 1,011 ,000 ,016 ,

20 20 20 20

Pearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)N

X1.21

X1.22

X1.23

JUM.X1

X1.21 X1.22 X1.23 JUM.X1



Correlations

Correlations

1 ,279 ,061 ,587**, ,234 ,800 ,006

20 20 20 20,279 1 ,404 ,513*,234 , ,077 ,021

20 20 20 20,061 ,404 1 ,478*,800 ,077 , ,033

20 20 20 20,587** ,513* ,478* 1,006 ,021 ,033 ,

20 20 20 20


X1.24

X1.25

X1.26

JUM.X1

X1.24 X1.25 X1.26 JUM.X1



111

9.2. Uji validitas variabel perilaku persepsi Correlations

Correlations

1 ,440 ,454* ,254 ,575**, ,052 ,045 ,280 ,008

20 20 20 20 20,440 1 ,669** ,419 ,751**,052 , ,001 ,066 ,000

20 20 20 20 20,454* ,669** 1 ,549* ,854**,045 ,001 , ,012 ,000

20 20 20 20 20,254 ,419 ,549* 1 ,592**,280 ,066 ,012 , ,006

20 20 20 20 20,575** ,751** ,854** ,592** 1,008 ,000 ,000 ,006 ,

20 20 20 20 20

Pearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)N

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

JUM.X2

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 JUM.X2




1 ,831** ,732** ,732** ,878**, ,000 ,000 ,000 ,000

20 20 20 20 20,831** 1 ,905** ,905** ,955**,000 , ,000 ,000 ,000

20 20 20 20 20,732** ,905** 1 ,808** ,940**,000 ,000 , ,000 ,000

20 20 20 20 20,732** ,905** ,808** 1 ,897**,000 ,000 ,000 , ,000

20 20 20 20 20,878** ,955** ,940** ,897** 1,000 ,000 ,000 ,000 ,

20 20 20 20 20


X2.5

X2.6

X2.7

X2.8

JUM.X2

X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 JUM.X2


112


1 ,812** ,882** ,708**, ,000 ,000 ,000

20 20 20 20,812** 1 ,716** ,807**,000 , ,000 ,000

20 20 20 20,882** ,716** 1 ,626**,000 ,000 , ,003

20 20 20 20,708** ,807** ,626** 1,000 ,000 ,003 ,

20 20 20 20


X2.9

X2.10

X2.11

JUM.X2

X2.9 X2.10 X2.11 JUM.X2


113

9.3. Uji validitas variabel perilaku partisipasi Correlations

Correlations

1 ,659** ,654** ,823** ,268 ,578**, ,002 ,002 ,000 ,252 ,008

20 20 20 20 20 20,659** 1 ,843** ,712** ,600** ,800**,002 , ,000 ,000 ,005 ,000

20 20 20 20 20 20,654** ,843** 1 ,634** ,584** ,823**,002 ,000 , ,003 ,007 ,000

20 20 20 20 20 20,823** ,712** ,634** 1 ,372 ,667**,000 ,000 ,003 , ,106 ,001

20 20 20 20 20 20,268 ,600** ,584** ,372 1 ,536*,252 ,005 ,007 ,106 , ,015

20 20 20 20 20 20,578** ,800** ,823** ,667** ,536* 1,008 ,000 ,000 ,001 ,015 ,

20 20 20 20 20 20


X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

X3.5

JUM.X3

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 JUM.X3




1 ,525* ,352 ,336 ,450* ,603**, ,017 ,128 ,147 ,046 ,005

20 20 20 20 20 20,525* 1 ,733** ,356 ,583** ,536*,017 , ,000 ,124 ,007 ,015

20 20 20 20 20 20,352 ,733** 1 ,604** ,815** ,719**,128 ,000 , ,005 ,000 ,000

20 20 20 20 20 20,336 ,356 ,604** 1 ,711** ,697**,147 ,124 ,005 , ,000 ,001

20 20 20 20 20 20,450* ,583** ,815** ,711** 1 ,809**,046 ,007 ,000 ,000 , ,000

20 20 20 20 20 20,603** ,536* ,719** ,697** ,809** 1,005 ,015 ,000 ,001 ,000 ,

20 20 20 20 20 20


X3.6

X3.7

X3.8

X3.9

X3.10

JUM.X3

X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 JUM.X3



114


1 ,309 ,283 ,434 ,431 ,785**

, ,185 ,226 ,056 ,058 ,00020 20 20 20 20 20

,309 1 ,405 ,155 ,268 ,484*,185 , ,077 ,514 ,253 ,031

20 20 20 20 20 20,283 ,405 1 ,151 ,402 ,531*,226 ,077 , ,526 ,079 ,016

20 20 20 20 20 20

,434 ,155 ,151 1 ,200 ,524*,056 ,514 ,526 , ,399 ,018

20 20 20 20 20 20,431 ,268 ,402 ,200 1 ,610**,058 ,253 ,079 ,399 , ,004

20 20 20 20 20 20,785** ,484* ,531* ,524* ,610** 1,000 ,031 ,016 ,018 ,004 ,

20 20 20 20 20 20

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)N

Pearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)

N

X3.11

X3.12

X3.13

X3.14

X3.15

JUM.X3

X3.11 X3.12 X3.13 X3.14 X3.15 JUM.X3




1 ,673** ,840** ,271 ,368 ,641**, ,001 ,000 ,248 ,110 ,002

20 20 20 20 20 20,673** 1 ,845** ,145 ,538* ,666**,001 , ,000 ,542 ,014 ,001

20 20 20 20 20 20,840** ,845** 1 ,268 ,434 ,643**,000 ,000 , ,253 ,056 ,002

20 20 20 20 20 20,271 ,145 ,268 1 -,008 ,475*,248 ,542 ,253 , ,973 ,034

20 20 20 20 20 20,368 ,538* ,434 -,008 1 ,735**,110 ,014 ,056 ,973 , ,000

20 20 20 20 20 20,641** ,666** ,643** ,475* ,735** 1,002 ,001 ,002 ,034 ,000 ,

20 20 20 20 20 20


X3.16

X3.17

X3.18

X3.19

X3.20

JUM.X3

X3.16 X3.17 X3.18 X3.19 X3.20 JUM.X3



115


1 ,904** ,742** ,410 ,813**, ,000 ,000 ,073 ,000

20 20 20 20 20,904** 1 ,692** ,353 ,724**,000 , ,001 ,127 ,000

20 20 20 20 20,742** ,692** 1 ,809** ,813**,000 ,001 , ,000 ,000

20 20 20 20 20,410 ,353 ,809** 1 ,636**,073 ,127 ,000 , ,003

20 20 20 20 20,813** ,724** ,813** ,636** 1,000 ,000 ,000 ,003 ,

20 20 20 20 20


X3.21

X3.22

X3.23

X3.24

JUM.X3

X3.21 X3.22 X3.23 X3.24 JUM.X3



1 ,507* ,342 ,320 ,723**, ,023 ,140 ,169 ,000

20 20 20 20 20,507* 1 ,635** ,638** ,676**,023 , ,003 ,002 ,001

20 20 20 20 20,342 ,635** 1 ,702** ,523*,140 ,003 , ,001 ,018

20 20 20 20 20,320 ,638** ,702** 1 ,595**,169 ,002 ,001 , ,006

20 20 20 20 20,723** ,676** ,523* ,595** 1,000 ,001 ,018 ,006 ,

20 20 20 20 20


X3.25

X3.26

X3.27

X3.28

JUM.X3

X3.25 X3.26 X3.27 X3.28 JUM.X3



116

Lampiran 10. Perhitungan korelasi untuk input uji reliabilitas Correlations

Correlations

1 ,873**, ,000

20 20,873** 1,000 ,

20 20

Pearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)N

X1.GJL

X1.GNP

X1.GJL X1.GNP

Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed).

**.

Correlations

Correlations

1 ,901**, ,000

20 20,901** 1,000 ,

20 20


X2.GJL

X2.GNP

X2.GJL X2.GNP


**.

Correlations

Correlations

1 ,939**, ,000

20 20,939** 1,000 ,

20 20


X3.GJL

X3.GNP

X3.GJL X3.GNP


**.

Documents

PERILAKU KOMUNIKASI APARAT PEMDA KABUPATEN … · PUG dan jenis kelamin, 2005 ..... 64 11 Uji chi square (χ2) antara karakteristik jenis kelamin dengan perilaku komunikasi, persepsi