- --BMKG

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLiMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG

PEMANFAATAN LAHAN UNTUK LAYANAN INFORMASI CUACA DAN IKLlMDI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor : KS.3021 0191 KPUI VI 12015Nomor : 0283 I BID-III BPBD I 2015

Pada hari ini Senin Tanggal 7 (Tujuh) Bulan April tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas)

bertempat di Badan Penaggulangan Beneana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,

yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo, M.Se, selaku Kepala Pusat MeteorologiPublik, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi,dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Sofyan Wahidoen, SH, S. Sos, M.Si, selaku Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, SumateraSelatan berkedudukan di Jalan Baru, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu,Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, selanjutnya disebutsebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA seeara bersama - sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan

Lahan Untuk Layanan Informasi Cuaea dan Iklim di Kabupaten Musi Banyuasin,

Sumatera Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1DASAR HUKUM

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan

Geofisika, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 139.

(2) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika.

(3) Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.

03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika.

(4) Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15

tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

(5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

(7) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun

2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana

(PUSDALOP-PB).

(8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2011 Tentang

Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin.

Pasal2MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan data dan

informasi iklim di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyediaan dan pelayanan

informasi iklim secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi sesuai tugas,

pokok, dan fungsi PARA PIHAK.

1

Pasal3RUANG LlNGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan lahan milik PIHAK

KEDUA terletak di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin, Sumatera Selatan, seluas 10m x 10m digunakan untuk menempatkan

peralatan berupa 1 (satu) set system Automatic Weather Station (AWS) Mesonet

milik PIHAK PERTAMA yang terdiri dari 5 (lima) unit sensor AWS, 1 (satu) unit data

logger, 1 (satu) set tiang anemometer, 1 (satu) unit antena DVB, 1 (satu) unit

communication box, 1 (satu) unit modem dan 1 (satu) unit swtch.

Pasal4HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:

a. Memanfaatkan lahan milik PIHAK KEDUA seluas 10m x 10m yang terletak

di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin, Sumatera Selatan untuk menempatkan peralatan berupa 1 (satu)

set system AWS Mesonet;

b. Mendapatkan ruangan untuk menempatkan komputer, modem, peralatan

sarana komunikasi, dan UPS;

c. Menggunakan listrik untuk mengoperasikan peralatan sebagaimana dimaksudayat (1) butir a tanpa dipungut biaya;

d. Mendapatkan akses untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap

peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara berkala dan apabila

terjadi kerusakan;

e. Menyediakan peralatan berupa 1 (satu) set system AWS Mesonet;

f. Menyediakan komputer untuk mengakses data hasil pengamatan peralatan

AWS Mesonet sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

a. Menyediakan lahan seluas 10m x 10m yang terletak di Kantor Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi

Banyuasin, Sumatera Selatan untuk penempatan peralatan milik PIHAK

KESATU berupa 1 (satu) set system AWS Mesonet;

b. Dapat mengakses data hasil pengamatan AWS Mesonet sebagaimana

2

dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui komputer yang disediakan oleh

PIHAK KESATU;

c. Menyediakan ruangan untuk menempatkan komputer, modem, peralatan

sarana komunikasi, UPS, dan tidak bisa di pidah-pindahkan.

d. Menyediakan aliran listrik untuk mengoperasikan peralatan AWS Mesonet

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tanpa dipungut biaya;

e. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan tempat peralatan AWS

Mesonet;

f. Memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk melakukan pemeliharaan

dan perbaikan terhadap peralatan AWS Mesonet sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a.

Pasal5PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK secara bersama-sama berkewajiban menjaga kesinambungan

operasional peralatan system AWS Mesonet.

(2) PIHAK KEDUA dilarang memberikan dan memanfaatkan data dan informasi

yang diperoleh kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK KESATU.

Pasal6PEMBIAYAAN

(1) PIHAK KESATU menanggung biaya yang menjadi beban/tanggung jawab

PIHAK KESATU;

(2) PIHAK KEDUA menanggung biaya yang menjadi beban/tanggung jawab

PIHAK KEDUA;

Pasal7JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung

sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan

PARA PIHAK.

3

Pasal8PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan

atau penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan

menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai

kesepahaman, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan kepada

mediator yang disepakati.

Pasal9PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat

perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian ini

dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan

tanpa adanya tuntutan dari masing-masing PIHAK;

(2) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh

PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku

sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK;

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal

1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran

perjanjian ini dapat dilakukan tanpa keputusan dari Hakim.

Pasal 10ADDENDUM/AMANDEMEN

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja

Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk

Addendum/Amandemen.

(2) Addendum/Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

4

Pasal11PENUTUP

Perjanjjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan materai cukup

dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani oleh PARA PIHAK.

5