Upload
maria-yohana-kristyadewi
View
833
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi pembangunan nasional
Indonesia. Tanpa adanya tenaga kerja maka pembangunan nasional tidak
mungkin akan dapat terlaksana. Masalah utama dalam bidang ketenagakerjaan,
adalah adanya kesenjangan posisi antara pengusaha dan pekerja. Kedudukan
pengusaha sebagai yang mempekerjakan buruh rawan menimbulkan konflik
antara pengusaha dan pekerja.
Adanya jurang terjal antara posisi pengusaha dan buruh ini menimbulkan
berbagai ekses terutama bagi para pekerja. Posisi salah satu pihak yang lebih
tinggi membuat pihak yang lebih lemah termarjinalkan. Banyak para pekerja
yang terdiskriminasi atas ulah oknum pengusaha nakal yang mencari
keuntungan. Akibatnya banyak hak-hak dasar para pekerja yang tidak diberikan
walau pekerja sudah melakukan kewajibannya.
Kaum pekerja sebenarnya mempunyai hak-hak yang dapat
diperjuangkan. Pekerja berhak atas upah yang layak bagi kehidupannya, selain
itu para buruh dapat menuntut para pengusaha atas jaminan-jaminan sosial bagi
dirinya. Namun yang terjadi, Para pengusaha malah tidak memberikan jaminan-
jaminan kehidupan bagi pekerjanya tersebut karena mereka menganggap
pemberian jaminan bagi kaum buruh hanya akan mengurangi keuntungan
mereka.
Hal itu diperkuat dengan keengganan para buruh untuk menuntut haknya
tersebut, hanya karena tidak ingin kehilangan pekerjaan. Martabat pekerja
adalah tentang hak – yaitu hak-hak sebagai pekerja/hak asasi manusia. Hak-hak
inilah yang sering diselewengkan oleh tindakan semena-mena pengusaha.
Untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak
pengusaha yang mempekerjakan buruh, maka telah ada suatu payung hukum
yang berisi berbagai peraturan untuk melindungi hak-hak para pekerja, salah
1
satunya adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
dan masih banyak peraturan lain yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan
hubungan industrial.
Hubungan kerja melalui kontrak, baik kontrak langsung maupun melalui
pihak ketiga yang dikenal sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
adalah hubungan kerja yang sudah lama ada di lingkungan ketenagakerjaan di
Indonesia. Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dan
pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha.
Di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk menerima upah dan
pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan
membayar upah1. Di dalam Pasal 50 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
dijelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dengan pekerja.
PKWT ‘aturan main’ nya sudah lama diatur secara legal, melalui Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Karena PKWT merupakan hubungan kerja yang berpotensi konflik dalam
bidang ketenagakerjaan, maka perlu diketahui dengan jelas batasan dan rambu-
rambu yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Memahami
peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hukum
bilamana terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan, adalah mutlak perlu
untuk pekerja yang sehari-hari-nya menangani atau bertanggung jawab atas
pelaksanaan PKWT , agar konflik hubungan industrial dapat dihindari.
Dalam makalah ini penulis akan menelaah praktek PKWT yang ada di
masyarakat. Penulis akan menganalisis secara yuridis PKWT PT. Suksesindo,
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pekerja bagi
perusahaan lain. PT Suksesindo mengadakan perjanjian kerja untuk waktu
tertentu dengan saudari Swastika Ariestarini yang akan dipekerjakan pada
PT .AJBS, swalayan bahan bangunan di Jawa Timur.
1 Imam Soepomo,1999. Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan,hal.88.
2
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang dapat di
tarik sebagai rumusan masalah, antara lain:
1. Bagaimana analisis terhadap isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
PT.Suksesindo?
2. Bagaimana ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam PKWT
PT.Suksesindo?
3. Bagaimana ketentuan Jamsostek dan asuransi dalam PKWT PT.Suksesindo?
C. TUJUAN PENELITIAN
1. Mengetahui analisis terhadap isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
PT.Suksesindo.
2. Mengetahui ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam PKWT
PT.Suksesindo.
3. Mengetahui ketentuan Jamsostek dan asuransi dalam PKWT PT.Suksesindo.
3
BAB II
TINJAUAN NORMATIF TENTANG PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT)
A. PENGERTIAN PERJANJIAN KERJA
Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan
disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerjaan/buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja,hak,
dan kewajiban para pihak. Kemudian dalam pasal 1 nomor 15 UU
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai
unsur pekerjaan,upah dan perintah. Dapat disebutkan bahwa perjanjin kerja
harus memenuhi 3 (tiga) unsur , yaitu sebagai berikut:
1. Ada orang di bawah pimpinan orang lain.
2. Penunaian kerja
3. Adanya upah.2
Sebagai suatu Undang-undang yang tujuannya antara lain untuk
memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan
dan, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, Undang-undang No. 13
tahun 2003 memberikan panduan mengenai perjanjian kerja. Menurut Undang-
undang ini perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Apabila
perjanjian kerja dibuat secara tertulis, maka harus memuat sebagai berikut:
1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. tempat pekerjaan;
2 F.X Djumialdji, 2005, Perjanjian Kerja, Jakarta:Sinar Grafika, hal.7-8
4
5. besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. syarat -syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh;
7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diatas pada
angka 5 dan 6, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa suatu
perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, maka dalam hukum
ketenagakerjaan secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003
bahwa kesahan suatu perjanjian kerja harus memenuhi adanya 4 persyaratan
sebagai berikut:
1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Suatu perjanjian kerja tentu saja dapat meliputi berbagai jenis pekerjaan,
sepanjang pekerjaan tersebut memang diperlukan oleh pemberi kerja. Sedangkan
ditinjau dari jangka waktu perjanjian kerja, pemberi kerja dapat saja membuat
perjanjian kerja untuk suatu jangka waktu yang ditetapkan lebih awal atau tidak.
Semua ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan
diatur berdasarkan isi Perjanjian Kerja. Isi perjanjian itu bisa saja mengabaikan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan sepanjang perusahaan
dan karyawan menyepakatinya.
5
Namun demikian, dalam rangka memberi kepastian hukum kepada
pekerja dan pemberi kerja, perjanjian kerja yang dikaitkan dengan jangka
waktunya dibagi menjadi 2 (dua) jenis perjanjian kerja.
Kedua jenis perjanjian kerja yang diperbolehkan oleh Undang-undang
tersebut terdiri atas:
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) yaitu perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam
waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) yaitu perjanjian kerja
antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja
tetap.
B. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
1. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Pengertian perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu tersebut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. 100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
disebutkan sebagai berikut:
“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja yang bersifat tetap.”
PKWT memiliki dasar batasan bahwa jangka waktu perjanjian kerja sudah
ditetapkan dari awal, dibatasi oleh suatu dasar khusus. Dalam Undang-
undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa PKWT didasarkan atas jangka
waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu3.
3 Syarief Bachsir,Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,Newsletter KAP, Edisi XII/Desember/2009,hal.3
6
Jika dibandingkan dengan PKWTT, maka PKWT memiliki keterbatasan,
hal ini karena PKWT tersebut tidak bersifat berkelanjutan, sehingga jangka
waktu perlindungan kepada pekerja terbatas pada waktu tertentu tersebut.
Salah satu upaya agar PKWT tidak diterapkan kepada setiap jenis pekerjaan,
Undang-undang memberikan perlindungan dengan pembatasan agar PKWT
diterapkan pada situasi-situasi khusus. Hal ini berarti bahwa diluar situasi-
situasi tersebut, PKWT tidak diperbolehkan. Adapun batasan situasi tersebut,
dinyataka dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yan berhubungan
dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih
dalam percobaan atau penjajakan.
d. perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap.
2. Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berbeda dengan
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Bagi PKWT harus dibuat secara
tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin serta harus
memuat sekurang-kurangnya:
a. Nama,alamat perusahaan dan jenis usaha;
b. Nama, jenis kelamin,umur,dan alamat pekerja/buruh;
c. Jabatan/jenis pekerjaan;
d. Tempat pekerjaan;
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha
dan pekerja/buruh;
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
7
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) yang
mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha
masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. 1 (satu) eksemplar perjanjian
kerja waktu tertentu dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatangan.4
3. Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Waktu Tertentu
Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu
dapat diadakan untuk paling 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1
(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun . Untuk memperpanjang
perjanjian kerja waktu tertentu, pengusaha paling lama 7 (tujuh) hari sebelum
perjanjian kerja waktu tertentu yang berlaku belum berakhir, telah
memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang diperpanjang telah berakhir dapat
ditiadakan pembaharuan. Pembaharuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu
hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh
hari) berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama sekali, paling lama 2
(dua) tahun.
b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Pekerjaan Tertentu
1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau
sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling
lama 3 (tiga) tahun.
2) Dalam hal pekerjann tertentu yang dikerjakan dalam
PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang
4F.X Djumialdji, Op.Cit. Hal.22.
8
diperjanjikan,maka PKWT tersebut putus demi hukum
pada saat selesainya pekerjaan.
3) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya
pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu
pekerjaan dinyatakan selesai.
4) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya
pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu
pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat
dilakukan pembaharuan PKWT.
5) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30
(tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
6) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, tidak ada
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.
7) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan di atas
yang dituangkan dalam perjanjian.
c. PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman.
1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang
pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.
a) PKWT hanya dapat dilakukan untuk satu jenis
pekerjaan pada musim tertentu.
b) PKWT tidak dapat dilakukan pembaharuan.
2) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi
pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT
sebagai pekerjaan musiman.
a) PKWT yang dilakukan hanya diberlakukan untuk
pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.
b) PKWT tidak dapat dilakukan pembaharuan.
d. PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru.
9
1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.
2) PKWT hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1
(satu) tahun.
3) PKWT tidak dapat dilakukan pembaharuan.
4) PKWT hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang
melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang
biasa dilakukan perusahaan.
BAB III
10
ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
ANTARA PT. SUKSESINDO DENGAN SWASTIKA ARIESTARINI
A. ANALISIS ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
PT.SUKSESINDO.
Menurut pasal 54 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.
Apabila perjanjian kerja dibuat secara tertulis, maka harus memuat sebagai
berikut:
1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. tempat pekerjaan;
5. besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. syarat -syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh;
7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Adapun isi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Suksesindo dan
saudari Swastika Ariestarini:
1. Komparisi PKWT : Tanggal perjanjian, Identitas para pihak.
2. Isi Perjanjian:
a. Pokok perjanjian
b. Hak dan kewajiban
c. Ketentuan gaji dan absensi
d. Jam kerja
e. Sanksi dan hal lain-lain
11
f. Jamsostek dan asuransi
g. Masa berlaku perjanjian
h. Pengakhiran perjanjian kerja
3. Penutup serta tanda tangan para pihak.
Di dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Suksesindo dan saudari
Swastika Ariestarini, poin 1 dan 2 sebagai identitas para pihak sudah terpenuhi.
PT.Suksesindo yang berkedudukan di Surabaya sebagai pihak pertama dan
saudari Swastika Ariestarini sebagai pihak kedua.
Adapun analisis terhadap muatan PKWT diatas:
1. Jenis Pekerjaan Dalam PKWT PT. Suksesindo
Untuk poin ketiga berisi jabatan atau jenis pekerjaan bagi saudari
Swastika sudah dicantumkan pada bagian komparisi PKWT ini yakni sebagai
customer advisor, custodian, cashier, packer dan SPG. Dalam PKWT PT
Suksesindo, memang tidak dispesifikkan terhadap satu pekerjaan saja. Hal ini
dikarenakan di dalam praktek (di lapangan) saat pekerja tersebut bekerja di PT.
AJBS (sebagai pihak ketiga yang memakai jasa pekerja), nantinya pekerjaan
yang telah disebut diatas adalah klasifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh
saudari Swastika.Dalam praktek pekerjaan sebagai customer advisor,
custodian, cashier, packer dan SPG akan di-rolling setiap harinya dengan jadwal
tertentu/ piket masing-masing pekerja.
Berdasarkan pada Pasal 59 (lima sembilan) UU Ketenagakerjaan No.13
tahun 2003,telah ditegaskan dengan rinci, baik dari jenis,sifat, dan kegiatan
pekerjaan. Pada pasal tersebut menjelaskan pekerjaan apa saja yang dapat
dijadikan objek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, seperti :
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
12
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Dalam hal ini PKWT PT. Suksesindo memenuhi PKWT yang pekerjaan
diperkirakan selesainya dalam waktu yang tidak lama dan paling lama 3
tahun. Dalam pasal 7 PKWT tentang masa berlakunya perjanjian, pekerjaan
Swastika Arietarini akan berakhir setahun setelah dimulainya pekerjaan.
2. Tempat dan Waktu Kerja
Untuk poin keempat yakni tempat bekerja, telah disebut dalam pasal 1
tentang pokok perjanjian PKWT PT. Sukesindo yakni pekerja akan bekerja pada
PT. AJBS untuk melakukan penjagaan pada counter/toko serta cabang-cabang
PT. AJBS. Kelemahan PKWT ini adalah tidak jelasnya lokasi tempat pekerja
akan bekerja. PT. AJBS memiliki banyak cabang dan toko, intinya pekerja harus
mau ditempatkan di cabang PT AJBS yang mana saja.
Selain itu mengenai waktu kerja dalam pasal 4 tentang jam kerja hanya
disebutkan bahwa “ Jam Kerja untuk pihak kedua adalah jam kerja sesuai
dengan ketentuan pihak PT.AJBS”. Tidak ada kejelasan lama waktu kerja atau
jam kerja serta waktu mulai kerja. Bahkan jam kerja ditentukan pihak ketiga (PT.
AJBS). Walaupun memang pihak ketigalah yang menggunakan jasa
pekerja,namun seharusnya dijelaskan secara rinci mengenai waktu kerja serta
perhitungan jam kerja dan waktu istirahat pekerja sehingga tidak terjadi sengketa
karena tidak jelasnya waktu.
3. Besarnya Gaji dan Cara Pembayarannya
Dalam pasal 3 PKWT PT. Suksesindo mengenai ketentuan gaji dan
absensi menyebutkan bahwa pihak kedua akan menerima gaji sesuai dengan
ketentuan pemerintah yakni Upah Minimum Regional (UMR). Namun disini tidak
disebutkan secara jelas berapakah ketentuan UMR tersebut, bahkan juga tidak
13
disebutkan secara jelas UMR daerah manakah yang digunakan untuk
menentukan gaji para pekerja. Hal ini sangat merugikan para pekerja tentunya.
Seharusnya gaji dijelaskan secara rinci besarannya dan juga jika ada
perubahan-perubahan gaji seharusnya disebutkan.
Gaji adalah bentuk pelaksanaan hak pekerja, sehingga klausula yang
tidak seimbang seperti ini merugikan pekerja dengan adanya ketimpangan hak
dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Kepastian hukum bagi pekerja
kurang diperhatikan. Untuk mekanisme pembayaran gaji pekerja juga tidak
dijelaskan di dalam perjanjian ini apakah diambil secara langsung atau ditransfer
ke rekening pekerja.
Selain itu dalam pasal 3 poin 3 PKWT, terdapat suatu klausula yang
kurang jelas yakni “ Apabila Pihak kedua tidak dapat melaksanakan tugas tanpa
alasan yang jelas atau mangkir selama 1 (satu) hari, maka secara otomatis
Pihak kedua menyatakan mengundurkan diri dan Pihak pertama akan
memotong upahnya untuk setiap hari kemangkirannya tersebut.”
Ketidak jelasan klausula terdapat pada bagian “…Pihak kedua
menyatakan mengundurkan diri.” Hak para pekerja diselewengkan dengan
ketentuan sepihak perusahaan tersebut. Walau dengan alasan melindunggi hak
pengusaha namun seharusnya tidak secara sepihak mengasumsikan pihak
kedua mengundurkan diri.
4. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja/buruh
Dalam pasal 2 PKWT PT. Suksesindo ditentukan hak dan kewajiban para
pihak. Namun dari enam poin dalam pasal mengenai hak dan kewajiban para
pihak tersebut semuanya berisi kewajiban pihak kedua (pekerja) saja. Hanya
poin pertama yang menyatakan bahwa ada pemberian gaji sebagai hak pihak
kedua, selain itu tidak diatur mengenai kewajiban pihak pertama
(PT.Suksesindo) serta tidak disebut hak-hak lain bagi pihak pekerja.
5. Mulai dan Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja
14
Dalam pasal 7 PKWT PT. Suksesindo dijelaskan mengenai masa berlaku
perjanjian yakni perjanjian dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung
mulai 13 April 2009 sampai 13 April 2010. Namun kekurangan dari pasal ini
adalah tidak dijelaskan klausula perpanjangan PKWT.
Jika jangka waktu perjanjiannya habis, PKWT dapat diperpanjang dan
diperbaharui kembali. PKWT yang berdasarkan pada jangka waktu tertentu
dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun, dan setelahnya hanya boleh
diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
Pembaharuan sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. Selama tenggang waktu 30 (tiga
puluh) hari sebagaimana dimaksud diatas tidak ada hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan pengusaha.
Dalam PKWT tidak dikenal adanya masa percobaan kerja. Jika dalam
PKWT disyaratkan adanya masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja
itu batal demi hukum. Sejak PKWT tersebut didaftarkan pada instansi dinas
ketenagakerjaan terkait, hukum tidak mengakui adanya masa percobaan kerja
dan karenanya sejak awal masa percobaan tersebut dianggap tidak ada.
6. Pengakhiran PKWT
Dalam pasal 8 disebutkan mengenai pengakhiran perjanjian kerja.
Dimana disebutkan ketentuan “ Bahwa pihak kedua tidak akan mengajukan
tuntutan/klaim/gugatan berupa apapun dan melepas haknya atas semua hal
yang timbul dari hubungan kerja yang ada, seperti uang pesangon,uang jasa
atau ganti rugi apapun dari pihak pertama.”
Hal ini menunjukkan timpangnya kedudukan antara pengusaha dan
pekerja, dimana pekerja dibatasi tidak boleh menuntut haknya lagi. Sungguh
15
ironis, padahal pekerja sudah melaksanakan kewajibannya namun malah hak
mereka dinomor duakan.
Dalam pasal 8 PKWT PT. Suksesindo juga dinyatakan bahwa
penyelesaian perjanjian ini para pihak sepakat untuk melepaskan/
mengesampingkan pemberlakuan pasal 1266 dan atau 1267 KUHPerdata.
Bunyi pasal 1266 KUH Perdata adalah sebagai berikut:
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal
balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Sedangkan Bunyi pasal 1267 KUH Perdata adalah sebagai berikut:
“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika
hal itu masih dapat dilakukan, akan memasa pihak yang lain untuk memenuhi
perjanjian ataukah akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian
biaya, kerugian, dan bunga,”
Dalam hal Pihak Kedua (pekerja) mengundurkan diri, dicantumkan dalam
pasal 5 poin 3 tentang sanksi dan lain-lain. Dimana dinyatakan bahwa “ Apabila
pihak kedua ingin mengundurkan diri/berhenti bekerja sebelum berakhirnya
masa berlaku perjanjian, maka pihak kedua wajib mengajukan surat
pengunduran diri kepada pihak pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sebelum tanggal efektif berhenti bekerja.”
Namun tidak dijelaskan konsekuensi bagi pekerja terhadap pengunduran diri
tersebut. Dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, apabila salah satu pihak mengakhiri
hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), pihak yang
mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak
lainnya sebesar upah pekerja/ buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka
waktu perjanjian kerja.
16
B. ANALISIS MENGENAI KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(PHK) DALAM PKWT PT.SUKSESINDO.
Sehubungan dengan dampak dari PHK yang demikian besar maka perlu
adanya mekanisme dan prosedur yang tepat agar kelangsungan hidup buruh
tetap terlindungi. Dalam pasal 168 UU Ketenagakerjaan telah diatur :
“ 1. Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-
turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah
dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat
diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri .
2. Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya
dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.“
Sedangkan mengenai adanya uang pesangon untuk pekerja, dalam pasal
156 UU Ketenagakerjaan, disebut antara lain :
1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian
hak yang seharusnya diterima.
2. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling
sedikit , sebagai berikut :
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua)
bulan upah;
c. masa kerja 2 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4
(empat) bulan upah;
17
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5
(lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6
(enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh)
bulan upah;
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang darai 8 (delapan) tahun, 8
(delapan) bulan upah.
Jika dilihat dari segi PKWT, maka untuk pemberian uang pesangon paling
lama untuk masa kerja selama 3 (tiga) tahun. Dari PKWT PT Suksesindo sendiri,
alasan PHK ada dalam pasal 5 mengenai sanksi dan hal lain. Namun dalam
pasal tersebut dinyatakan bahwa pihak pertama berhak sewaktu-waktu
mengakhiri perjanjian dengan pihak kedua (pekerja) secara langsung dengan
tidak memberikan ganti kerugian apabila pihak kedua melakukan kesalahan-
kesalahan tertentu (pasal 2 poin a sampai poin m). Namun alasan PHK menurut
pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yakni alasan mangkir kerja malah tidak
dimasukan dalam perjanjian kerja.
Selain itu juga ketentuan pemberian pesangon juga tidak dijelaskan secara
rinci, sehingga apabila dalam perjanjian kerja tidak diatur maka dapat
menggunakan ketentuan undang-undang serta peraturan perusahaan yang
berlaku.
C. ANALISIS MENGENAI PEMBERIAN JAMSOSTEK DAN ASURANSI PKWT
PT.SUKSESINDO.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja
Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengatur
kepesertaan maupun upah sebagai dasar penetapan iuran, sebagai berikut:
18
1. Bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu
tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam
program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, lebih dari 3
(tiga) bulan wajib diikutsertakan untuk seluruh program jaminan sosial
tenaga kerja.
2. Untuk tenaga kerja harian lepas dalam menetapkan upah sebulan adalah
upah sehari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender.
Apabila upah dibayar secara bulanan untuk menghitung upah sehari bagi
yang bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan
dibagi 25 (dua puluh lima) , sedangkan yang bekerja 5 (lima) hari dalam 1
(satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).
3. Untuk tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan
penetapan upah sebulan adalah 1 (satu) hari dikalikan jumlah hari kerja
dalam 1 (satu) bulan kalender. Bagi yang bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan,
upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 3 (tiga) bulan terakhir. Jika
pekerjaan tergantung cuaca upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 12
(dua) belas bulan terakhir.
4. Untuk tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu
tertentu, penetapan upah sebulan adalah sebesar upah sebulan yang
tercantum dalam perjanjian kerja.
Adapun jenis program dan dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja perjanjian
kerja waktu tertentu,yakni:
1. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perjanjian kerja waktu
tertentu selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih wajib
mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
19
2. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perjanjian kerja waktu
tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib
mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian.
3. Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu
sebagaimana dimaksu dapat di perpanjang sehingga bekerja selama 3
(tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, pengusaha wajib
mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan terhitung
mulai perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu.
4. Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi
tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu ditetapkan sebesar yang
tercantum dalam Perjanjian Kerja.
Dalam PKWT antara PT Suksesindo dan pekerjanya tersebut, ada
pengaturan mengenai program jamsostek dan asuransi yakni dalam pasal 6.
Namun dalam pasal tersebut hanya dijelaskan iuran jamsostek, tidak
dijelaskan mengenai mekanisme pengurusannya.Untuk asuransi juga tidak
ada kejelasan asuransi apa yang akan diberikan kepada pekerja.
20
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan atas analisis yang mengenai Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) antara PT Suksesindo dan Swastika Ariestarini, dapat
penulis simpulkan bahwa:
1. Dalam Perjanjian kerja tersebut masih terdapat hal-hal yang tidak
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam PKWT tersebut masih ada
klausula yang tidak jelas dan timpang terlebih mengenai hak dan
kewajiban para pihak, jam kerja bahkan ketentuan gaji yang tidak
disebutkan secara rinci.
2. Ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam
PKWT antara PT Suksesindo dan Swastika Ariestarini, hanya
mengatur alasan-alasan PHK saja, namun tidak mengatur
mekanisme pemberian pesangon serta bagian pesangon bagi
pekerja yang di PHK.
3. Dalam PKWT antara PT Suksesindo dan Swastika
Ariestarini,sudah diatur mengenai iuran Jamsostek. Namun belum
diatur mengenai mekanisme dan penjelasan mengenai asuransi
bagi para pekerja.
B. SARAN
1. Para pengusaha sudah seharusnya memperhatikan kepentingan
para pekerja dalam membuat perjanjian kerja. Perjanjian kerja
adalah kesepakatan bersama, maka seharusnya kedudukan kedua
21
belah pihak seimbang. Dalam praktek, para pengusaha lebih
mengutamakan kepentingannya sehingga terjadi ketimpangan
yang merugikan pihak pekerja. Pemerintah harus mengantisipasi
hal ini dengan membuat peraturan ketenagakerjaan yang
melindungi pihak pekerja dan pihak pengusaha secara seimbang.
22