3

Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) · 2019. 1. 10. · Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Download PDF Report

Upload
others
View
21
Download
0

Embed Size (px)

CONTOH AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

CONTOH AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

Documents

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA … · 2019. 3. 14. · perkumpulan kelompok kerja pemulihan keadilan dalam bahasa inggris disebut restorative justice working group

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA … · 2019. 3. 14. · perkumpulan kelompok kerja pemulihan keadilan dalam bahasa inggris disebut restorative justice working group

Documents

Pp Nomor 85 Tahun 2015 Tempat Penimbunan Berikat

Pp Nomor 85 Tahun 2015 Tempat Penimbunan Berikat

Documents

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI …

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI …

Documents

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · perundang-undangan di bidang usaha mikro, ... Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat ... Berikat untuk menimbun barang

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · perundang-undangan di bidang usaha mikro, ... Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat ... Berikat untuk menimbun barang

Documents

IT Inventory Kawasan Berikat

IT Inventory Kawasan Berikat

Software

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ......120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan. Ncmor 147 /PMK.04/ 2011 ten tang Kawasan Berikat; b. bahwa untuk

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ......120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan. Ncmor 147 /PMK.04/ 2011 ten tang Kawasan Berikat; b. bahwa untuk

Documents

2013_PER_35 Perubahan Ketiga PER_57_BC_2011 Kawasan Berikat (Lampiran)

2013_PER_35 Perubahan Ketiga PER_57_BC_2011 Kawasan Berikat (Lampiran)

Documents

PERKUMPULAN MASYARAKAT INDONESIA PECINTA …

PERKUMPULAN MASYARAKAT INDONESIA PECINTA …

Documents

Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) · 2019. 1. 8. · Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI)

Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) · 2019. 1. 8. · Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI)

Documents

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR …€¦ · Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai acuan bagi petugas . 2012, No.1357 6 yang melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR …€¦ · Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai acuan bagi petugas . 2012, No.1357 6 yang melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan

Documents

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · 7 PA-07 Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) atau Pengusaha Kawasan Berikat merangkap PDKB 8 PA-08 Pengusaha pada Gudang Berikat (PPGB)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · 7 PA-07 Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) atau Pengusaha Kawasan Berikat merangkap PDKB 8 PA-08 Pengusaha pada Gudang Berikat (PPGB)

Documents

PERSEKUTUAN PERKUMPULAN WANITA SARAWAK

PERSEKUTUAN PERKUMPULAN WANITA SARAWAK

Documents

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA … · Indonesia, berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal ... Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA … · Indonesia, berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal ... Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri

Documents

Kawasan berikat

Kawasan berikat

Documents

Perkumpulan Petani Pemakai Air

Perkumpulan Petani Pemakai Air

Documents

14 e stock kb-v1.1 -proposal penawaran software aplikasi sistem informasi manajemen persediaan kawasan berikat-aplikasi inventory kawasan berikat

14 e stock kb-v1.1 -proposal penawaran software aplikasi sistem informasi manajemen persediaan kawasan berikat-aplikasi inventory kawasan berikat

Software

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN - PT. Kawasan Berikat …kbn.co.id/assets/report/2016/10/1_LAI_19.pdfPT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (“The Company”), which comprise the statement

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN - PT. Kawasan Berikat …kbn.co.id/assets/report/2016/10/1_LAI_19.pdfPT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (“The Company”), which comprise the statement

Documents

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN …kopertis3.or.id/v5/wp-content/uploads/Permenristekdikti-No-16-2018.pdf · yayasan, perkumpulan ... Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN …kopertis3.or.id/v5/wp-content/uploads/Permenristekdikti-No-16-2018.pdf · yayasan, perkumpulan ... Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,

Documents

Penetapan Hutan Adat - Kwarto · Peneliti dari Perkumpulan HuMa, JKMA Aceh, KKI Warsi, AMAN Sulawesi Selatan, Akar Foundation, Perkumpulan Qbar, RMI, LBBT, Perkumpulan Serumpun,

Penetapan Hutan Adat - Kwarto · Peneliti dari Perkumpulan HuMa, JKMA Aceh, KKI Warsi, AMAN Sulawesi Selatan, Akar Foundation, Perkumpulan Qbar, RMI, LBBT, Perkumpulan Serumpun,

Documents

PENGEMBANGAN KAWASAN BERIKAT HORTIKULTURA

PENGEMBANGAN KAWASAN BERIKAT HORTIKULTURA

Documents

ikpi.or.id...2020/11/01 · Serah terima jabatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya meliputi: Keuangan Perkumpulan; Inventaris Perkumpulan; Kegiatan Perkumpulan

ikpi.or.id...2020/11/01 · Serah terima jabatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya meliputi: Keuangan Perkumpulan; Inventaris Perkumpulan; Kegiatan Perkumpulan

Documents

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN … · Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN … · Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan

Documents

Peraturan Daerah No. 14 Tabun 2004 · penimbunan berikat dan Surat Keputusan Menteri ... Free Shop ), Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol termasuk hotel, restoran, bar,

Peraturan Daerah No. 14 Tabun 2004 · penimbunan berikat dan Surat Keputusan Menteri ... Free Shop ), Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol termasuk hotel, restoran, bar,

Documents

· PERKUMPULAN PRAJANITI HINDU INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA . a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NI WOMAN RAI SUMAWATI, SH., M.KN , sesuai

· PERKUMPULAN PRAJANITI HINDU INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA . a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NI WOMAN RAI SUMAWATI, SH., M.KN , sesuai

Documents

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK …PMK.010~2018Per.pdfMengingat Menetapkan -2 - Logistik Berikat, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK …PMK.010~2018Per.pdfMengingat Menetapkan -2 - Logistik Berikat, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014

Documents

4. 5. Keputusan Menteri Pendidikan clan Kebudayaan Nomor 291/ … · 2019. 6. 25. · 291/ P/ 2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes; Peraturan Pengurus Perkumpulan

4. 5. Keputusan Menteri Pendidikan clan Kebudayaan Nomor 291/ … · 2019. 6. 25. · 291/ P/ 2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes; Peraturan Pengurus Perkumpulan

Documents

PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Documents

Yayasan Dan Perkumpulan Point

Yayasan Dan Perkumpulan Point

Documents

PERKUMPULAN...Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-101.AH.01.07.Tahun 2012 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM

PERKUMPULAN...Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-101.AH.01.07.Tahun 2012 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM

Documents