Upload
vudan
View
238
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI DI DESA CIKEAS UDIK BOGOR
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
SAHRUL RAMDANINIM: 1112044200010
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGAFAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA1438 H / 2017 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar Strata satu (S1) di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidyatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan hasil plagiat/jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Ciputat, 16 Januari 2017
Sahrul Ramdani
iv
ABSTRAK
Sahrul Ramdani, NIM 1112044200010, Perlindungan Hak-Hak Anakdalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik Bogor. KonsentrasiAdministrasi Keperdataan Islam, Program Studi Hukum Keluarga, FakultasSyariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438H/2017 M. x + (68) halaman + (20) lampiran.
Skripsi ini mengkaji tentang masalah perlindungan hak-hak anak dalamperkawinan poligami yang terjadi di Desa Cikeas Udik. Dalam hal ini seoranganak dan istri terkadang sangat dirugikan. Untuk dapat melakukan perkawinanpoligami tentunya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama disertaidengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundangan-undangan yaituizin dari istri pertama. Akan tetapi yang terjadi pada masyarakat Desa CikeasUdik yang melakukan perkawinan poligami dilakukan tanpa seizing istripertamanya dan tanpa seizing Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk mengetahui bagaimana kehidupan keluarga pasangan poligami tidaktercatat, terutama dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak dandampak terhadap keluarga.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan(field research), adapun jenis penelitiannya yaitu menggunakan pendekatankualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi yangdigunakan untuk menggali data terhadap kehidupan keluarga pasangan poligamidan wawancara kepada pelaku poligami yang dilakukan secara sistematis.Penelitian ini dilakukan di Desa Cikeas Udik Bogor yaitu terhadap pelakupoligami tidak tercatat yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 TentangPerlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan poligami yangdilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Cikeas Udik hanya berlandaskan hawanafsunya saja dan menghindarkan dari berbuat zina. Alasan tersebut jelas tidaksejalan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4.
Perlindungan hak-hak anak dari aspek pendidikan, hak untuk hidup, hakuntuk beribadah sesuai keyakinannya, hak untuk diasuh, hak memperolehpelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak atasperlindungan dari perlakuan diskriminasi, hak memperoleh kebebasan telahterpenuhi. Namun dari sebagian orangtua yang melakukan perkawinan poligamikurang memperhatikan hal-hal berikut ini, seperti hak atas suatu identitas diri danstatus kewarganegaraan dari perkawinan yang sah, hak untuk mengetahuiorangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, dan hak untukmendapatkan bantuan hukum.
Kata Kunci : Perkawinan Poligami, Perlindungan Hak Anak, DesaCikeas Udik Bogor.
Pembimbing : Dr. Moch. Ali Wafa, SH., M.AgDaftar Pustaka : Tahun 1976-2013
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Illahi Robbi Allah SWT Tuhan semesta alam yang
mana telah memberikan nikmatnya tidak ada batasan. Tidak ada kuasa dan
kehendak melainkan hanya Allah yang mampu menggerakan semua mahluk. Dan
tidak ada kata untuk_Nya melainkan hanya puji dan rasa syukur kita kepada Allah
sebagai bentuk pengabdian kita sebagai mahluk, oleh karenanya kita tidak pantas
untuk tidak mematuhi segala apa yang di perintahkan_Nya, serta sebisa mungkin
untuk menjauhi apa yang menjadi larangan_Nya. Kepadanya pula hamba
memohon pertolongan dan perlindungan, sehingga dalam penulisan karya tulis
ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.
Sholawat serta salam tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam,
Ashabu Syafa’at, yang mana dalam kehidupannya selalu membawa kedamaian
bagi umat manusia karena sikap yang baik namun tegas jika ada kemaksiatan.
Semoga sholawat serta salamnya dapat mengantarkan hamba menuju gerbang
Pengadilan yang sesungguhnya.
Tidak lupa juga, penulis sampaikan rasa terimakasih kepada orang-orang
yang turut membantu serta mendoakan penulis dalam penulisan skripsi ini, kepada
yang terhormat:
1. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta;
2. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
vi
3. Dr. H. Abdul Halim, MA. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak
Arif Furqon, MA. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Dr. Moh. Ali Wafa, SH., S.Ag., M.Ag sebagai dosen pembimbing, yang telah
begitu bijaksana dalam memberikan ilmunya kepada penulis ditengah
kesibukan yang padat, serta membimbing penulis dengan ikhlas dan sabar agar
penulis selesai dengan baik dan juga bermanfaat;
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga teruntuk kedua orangtua tercinta,
Ayahanda Wahab Sahroni dan Ibunda Nana Maryana yang selalu memberikan
nasihat, motivasi, serta do’anya dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Semoga
apa yang telah beliau berikan dibalas oleh Allah SWT yang jauh lebih baik
dan semua perlindungan semoga selalu ada kepada beliau berdua;
6. Adik penulis Sifa Fauziah yang selalu memberikan semangat dan motivasi
serta mendoakan dalam menyelesaikan kuliah;
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu dan ahlak
yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
diFakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
8. Segenap staff akademik dan staff perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
dan staff Perpustakaan Umum Universitas Islam Negri Syarif Hidatullah
Jakarta, yang telah memfasilitasi guna mencari referensi-referensi dalam
penulisan skripsi;
vii
9. Sahabat terdekat penulis, Eko Saputra, Rahmat Abdullah, Hardian Siddiq,
Muhammad Sulaiman, Wawan Kurniawan, Ali Firdaus, Fathi Tayibun,
Rynaldi Dzulkaidt, M. Hafiz Naufal, Sigit Maulana dkk, yang selalu
memberikan bantuan dan motivasi, semoga sukses selalu kawan.
10. Para senior dan teman-teman Keluarga Besar Islamic Family Law (IFL)/
Administrasi Keperdataan Islam dan Hukum Keluarga Angkatan 2012, Para
Alumni Pon-pes Awwaliyah Al-Asiyah Cibinong, Sahabat-sahabati PMII,
para senior yang telah memberikan banyak ilmu dan dukungan baik itu materil
maupun moril kepada penulis setiap harinya;
11. Tidak terlewatkan juga terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam
membantu penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu,
namun tidak mengurangi rasa takzim penulis kepada semuanya.
Akhirnya, hanya pada Allah SWT, penulis memohon semoga bagi mereka
semua dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah
diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi_Nya, dan penulis berharap
semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan
pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan
cahaya pengetahuan lainnya.
Jakarta, 16 Januari 2017
Sahrul Ramdani
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………..i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………..iiSURAT PENGESAHAN PANITIA UJIAN…………………………………...iiiLEMBAR PERNYATAAN............................................................................................. iii
ABSTRAK ........................................................................................................................ iv
KATA PENGANTAR....................................................................................................... v
DAFTAR ISI………………………...…………………………………………...ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah................................................................... 1B. Indentifikasi Masalah ...................................................................... 8C. Pembatasan Masalah ....................................................................... 8D. Rumusan Masalah ........................................................................... 9E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.......................................................... 9F. Metode Penelitian ......................................................................... 10G. Review Studi Terdahulu................................................................. 12H. Sistematika Penulisan .................................................................... 13
BAB II POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN ANAK
A. Poligami Menurut Hukum Islam ..................................................... 161. Pengertian Poligami................................................................. 162. Syarat-syarat Poligami Menurut Para Ulama............................... 173. Dasar Hukum Poligami ............................................................ 18
B. Poligami Menurut Hukum Positif.................................................... 231. Pengertian Poligami................................................................. 232. Syarat-syarat Poligami ............................................................. 233. Dasar Hukum.......................................................................... 25
C. Hak-hak Anak Dalam Undang-Undang............................................ 271. Hak-hak Anak......................................................................... 272. Hubungan Anak dengan Orang Tua ........................................... 31
D. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang ..................................... 34
ix
1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak............................... 342. Perlindungan Hukum Terhadap Anak ........................................ 373. Batas Akhir Perlindungan Hukum Terhadap Anak....................... 39
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA CIKEAS UDIK
BOGOR
A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Cikeas Udik ....................... 411. Gambaran Umum Desa ............................................................ 412. Gambaran Umum Masyarakat................................................... 42
B. Praktik Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik............................ 46BAB IV PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI
DESA CIKEAS UDIK BOGOR
A. Praktik Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik ditinjau dari Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia. .................................................. 49B. Perlindungan Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik
ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia................... 52BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 61B. Saran ........................................................................................... 63
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan salah satu pokok kehidupan yang paling utama
untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sesuai dengan
Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” 1 Dengan kata lain perkawinan itu
sebagai jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat lahiriyah
maupun bathiniyah agar kebutuhan tersebut menjadi satu kesatuan yang terjalin
dengan baik.
Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan
batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir
tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling
mencintai dari kedua belah pihak.
Agama Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan
termasuk poligami, akan tetapi jarang sekali orang melakukan poligami sesuai
dengan ketentuan agama. Kebanyakan orang yang melakukan poligami hanya
berdasarkan kepada hawa nafsunya saja. Hal demikian sering terjadi khususnya di
Indonesia.
1 Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam LingkunganPeradilan Agama, (Jakarta: Depag, 2001), h. 131.
2
Disebutkan dalam surat An-Nisa (4): 3 yang berbunyi sebagai berikut:
وإن خفتم أال تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث
ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدنى أال تعولوا
(٣ : (النساء /٤
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tigaatau empat. Kemudian jika kamu takut akan tidak dapat berbuatadil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamumiliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuataniaya”.
Tentang masalah poligami, bahwa seorang suami boleh mempunyai istri
lebih dari satu. Syarat utama dalam poligami adalah harus adil terhadap istri, baik
dalam nafkah lahir dan bathin, perhatian terhadap keluarga, rasa kasih sayang,
perlindungan, dan alokasi waktu dengan baik agar terciptanya keharmonisan
keluarga. Jangan sampai salah satunya tidak diperlakukan dengan baik. Apalagi
kesemuanya tidak diberikan kecukupan nafkah, maka hal itu adalah kezaliman.
Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap
perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan
daya fisik atau mental akan banyak menyeret kepada terjadinya perceraian dari
pada poligami. Sudah sepatutnya isteri yang demikian merelakan suaminya
sebagai bukti tangjungjawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga
dan memakmurkan bumi.2
2 Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer,(Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996), h.108-109.
3
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, diketahui bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas
monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita. Hanya apabila dikehendaki
oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan
mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun
demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun
hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan,
apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh Pengadilan. Hal
ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan
(2).3
Kendatipun Undang-undang perkawinan menganut asas monogami seperti
yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang
suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu
poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami didalam Undang-undang
perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk Pasal-pasalnya
mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.4
Walaupun demikian dalam keadaan-keadaan tertentu lembaga perkawinan
yang berasaskan monogami dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan
bahwa:
3 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: PT TokoGunung Agung, 1997), h. 11.
4 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2004). h. 161.
4
1) Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami.
2) Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.5
Dalam hal poligami sulit dihindari, karena berbagai macam sebab, antara
lain adanya kekurangan pada pihak isteri yaitu isteri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai isteri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat
memberikan keturunan. sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya
karena berbagai alasan, maka poligami dapat saja dilakukan.
Hanya saja, anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligami tersebut
perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka
adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah
penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepadanyalah digantungkan segala harapan
bangsa di masa yang akan datang. Karena itu perhatian yang besar sudah
sepantasnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik.
Mereka perlu diberikan pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang
disamping kebutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat
mengembangkan pribadinya secara benar.
Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab
semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua) adalah
pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak,
5 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun1974, BAB I Pasal 3.
5
yang tersebut dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan
Anak.
Dalam Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menyebutkan tiga alas an yang dapat dijadikan sebagai alas an untuk berpoligami.
Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan
beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik.
b. Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.6
Akibat hukum dari perkawinan poligami tidak tercatat, meski secara
agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar
pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah (PPN) tidak memiliki
kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum negara.
Hukum perkawinan tersebut berdampak besar terhadap anaknya baik
secara hukum maupun sosial. Anak merupakan amanah dari Tuhan YME yang
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
Masyarakat di Desa Cikeas Udik misalnya, ada sebagian yang melakukan
perkawinan poligami dengan alasan suka sama suka, biasanya hal tersebut bisa
terjadi karena faktor ekonomi, status sosial atau menghindarkan dari perbuatan
zina. Alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Pasal 4. Pandangan masyarakat Desa Cikeas Udik
terhadap praktik poligami pada umumnya ada yang tidak bisa menerima dan ada
6 Undang-undang No. 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, BAB I Pasal 4.
6
pula yang dapat menerima praktik poligami tersebut, pengetahuan masyarakat
pada umumnya masih kurang terhadap masalah poligami, kebanyakan mereka
melakukan poligami tidak tercatat.7
Secara hukum, anak hasil perkawinan poligami tidak tercatat berupa tidak
tercantumnya nama si ayah, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan
psikologis bagi anak. Bisa jadi, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak
tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas-jelas sangat dirugikan adalah anak
tidak berhak atas biaya kehidupan dan biaya pendidikan, nafkah dan warisan dari
ayahnya.
Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak Pasal 1 ayat (2):
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin danmelindungi anak dan hak-haknya agar dpat hidup, tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengar harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi”.8
Dalam Pasal 26 ayat (1) dijelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap
hak-hak anak nya yang harus dipenuhi sebagai berikut:
1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
7 Wawancara dengan bapak Tata Supriadi, di Desa Cikeas Udik, 01 November 2016.Pukul 19.30 WIB.
8 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.
7
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
pada anak.9
Dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) dijelaskan juga tentang identitas anak
sebagai berikut:
1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta
kelahiran.10
Dengan demikian anak mempunyai hak-hak untuk hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai seorang
manusia. Namun hak-hak anak kadang hilang akibat dari perbuatan orang tua
yang melakukan perkawinan poligami tidak tercatat.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis sangat
tertarik untuk mengetahui kehidupan keluarga pasangan poligami tidak tercatat,
terutama dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak dan dampak
yang diakibatkan dari praktek poligami tersebut. Untuk meneliti kasus tersebut
penulis mengambil dengan judul ”Perlindungan Hak-Hak Anak dalam
Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik Bogor”.
9 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.
10 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 27.
8
B. Indentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasikan
permasalahan sebagai berikut:
1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Cikeas Udik dalam melakukan
praktek poligami.
2. Bagaimana dampak sosiologis terhadap kehidupan keluarga dan anak-anaknya.
3. Bagaimana perlidungan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Desa
Cikeas Udik.
4. Apakah perlindungan hak-hak anak nya telah sejalan dengan Undang-undang
perkawinan dan Undang-undang perlindungan anak.
C. Pembatasan Masalah
Untuk mempermudah pembahasan dan agar penelitian ini lebih akurat dan
terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru serta meluas, maka penulis
membatasi pembahasan ini pada ruang lingkup kehidupan pasangan poligami
dibawah tangan (tidak tercatat) terutama dalam hak dan kewajiban orang tua
terhadap hak-hak anak dan dampak yang diakibatkan dari praktek poligami
tersebut di Desa Cikeas Udik Kabupaten BogorJawa Barat, baik menurut Hukum
Islam ataupun Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-
undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Kompilasi Hukum
Islam.
9
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis
merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini diantaranya
adalah:
1. Bagaimana Praktek Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik dalam
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa
Cikeas Udik dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sesuai dengan rumusan diatas, tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui praktek perkawinan poligami di Desa Cikeas Udik dalam
perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan anak dalam perkawinan poligami di
Desa Cikeas terhadap perundang-undangan di Indonesia.
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Mengaplikasikan disiplin ilmu sesuai dengan program studi penulis.
2. Memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat terhadap konsep
poligami yang ideal dan perlindungan anak menurut Hukum Islam dan
perundang-undangan di Indonesia.
10
F. Metode Penelitian
Dalam upaya mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan
skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa jenis penelitian
sebagai upaya penulis untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif
diantaranya penelitian itu adalah:
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan terjun
kelapangan untuk menggali dan meneliti bagaimana kehidupan keluarga pasangan
poligami dan perlindungan hak-hak anak nya di Desa Cikeas Udik Bogor.
b. Penelitian Kualitatif
Penelitian Kualitatif, yaitu lingkungan alamiah sebagai sumber data,
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial merupakan kajian utama
penelitian kualitatif. Tekanan pada penelitian kualitatif ada pada proses bukan
pada hasil dan peneliti sebagai instrument kunci.11
2. Sumber Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis
melakukan pengumpulan data, berupa data primer dan data sekunder.
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian,
yakni dari hasil wawancara langsung dengan pelaku poligami di Desa
Cikeas Udik Kabupaten Bogor, Al-Quran, Hadits, Undang-undang No. 1
11 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5
11
Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak , dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
b. Data sekunder yaitu literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang
penelitian yang penulis dapatkan dari buku-buku, artikel, atau tulisan yang
terkait dengan penelitian dari media cetak maupun elektronik.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam menganalisis data atau permasalahan yang diangkat dalam skripsi
ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:
a. Observasi
Metode observasi ini digunankan penulis untuk menggali data dengan
jalan pengamatan problem yang terjadi dalam kehidupan keluarga pasangan
poligami di Desa Cikeas Udik Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan untuk
mengamati perilaku manusia yang disusun berdasarkan item-item tentang
kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.12
b. Wawancara (Interview)
Wawancara dilakukan terhadap responden-responden yang telah dipilih
sebelumnya, yaitu pelaku poligami di Desa Cikeas Udik Bogor.
4. Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data atau pengkategorian data
dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dalam menganalisa
data, dan yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan
pendekatan induktif. Metode ini digunakan untuk menganalisa data para pelaku
12 Suharsimi Arikunto, Posedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), cet, Ke-15,(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.272
12
poligami yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh
penulis.
5. Teknik Penulisan
Dalam penulisan teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini
mengacu kepada “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012.
G. Review Studi Terdahulu
Sebelum penentuan judul bahasan dalam skripsi ini, penulis melakukan
review kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas. Review
kajian terdahulu yang berkaitan dengan penulis diantaranya:
No. NamaPenulis/Judul/Tahun
Substansi Perbedaan
1 Skripsi Ahmad Fauzi
Jurusan Peradilan Agama
Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Tahun
2010, “Pengaruh
Poligami Terhadap
Ketidakharmonisan
Rumah Tangga
(Pandangan Isteri yang
di Poligami di
Skripsi ini membahas
tentang pandangan
seorang isteri yang di
poligami oleh suami
nya, yang merasa
kehidupan
keluarganya tidak
harmonis lagi karena
suami nya poligami
yang terjadi di daerah
Karang Tengah.
Skripsi yang penulis
bahas tentang
Perlindungan Hak-
Hak Anak dalam
Perkawinan Poligami
di Desa Cikeas Udik
Bogor, yang mana
pada pembahasan ini
penulis ingin
mengetahui
bagaimana kehidupan
13
Kecamatan Karang
Tengah)”.
keluarga dan
perlindungan hak-hak
anaknya yang terjadi
setelah suami nya
berpoligami.
2 Skripsi Sri Rahayu
Jurusan Peradilan Agama
Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Tahun
2010. “Praktek Poligami
Tanpa Seizin Isteri di
Kecamatan Ciputat
Timur”.
Skripsi ini membahas
tentang praktek
poligami yang
dilakukan di daerah
kecamatan Ciputat
Timur tanpa seizin
isteri nya.
H. Sistematika Penulisan
Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak mengambang,
penulis membuat sistematika penulisan yang disusun per bab. Dalam skripsi ini
terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki sub bab yang menjadi penjelasan
dari masing-masing bab tersebut. Skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka yang
menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini dan lampiran-lampiran. Adapun
sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut :
Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode
penelitian, review studi terdahulu, dan sistematika penulisan.
14
Bab kedua, menjelaskan tentang poligami dan perlidungan anak yang
pertama meliputi dari: poligami menurut Islam, poligami menurut hukum positif,
hak-hak anak dalam undang-undang, dan perlindungan anak dalam undang-
undang.
Bab ketiga, menjelaskan tentang perkawinan poligami di Desa Cikeas
Udik Bogor yang meliputi dari: kondisi geografis dan demografis Desa Cikeas
Udik Bogor, praktik perkawinan poligami di Desa Cikeas Udik Bogor.
Bab keempat, diuraikan tentang perlindungan anak dalam perkawinan
poligami di Desa Cikeas Udik Bogor yang meliputi dari: praktik perkawinan
poligami di Desa Cikeas Udik Bogor ditinjau dari peraturan perundang-undang di
Indonesia, perlindungan anak dalam perkawinan poligami di Desa Cikeas Udik
Bogor ditinjau dari peraturan perundang-undang di Indonesia.
Bab kelima, merupakan sub bab terakhir yang berisikan dari kesimpulan,
saran-saran dan sekaligus memuat daftar pustaka.
16
BAB II
POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN ANAK
A. Poligami Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Poligami
Poligami dalam istilah bahasa arab disebut dengan تعدد الزوجات yang
diambil dari lafadz تعدد yang artinya terbilang atau banyak dan lafadz الزوجات
yang artinya istri-istri.1
Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami)
mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat
ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami
berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada
jangka waktu tertentu.2
Menurut ulama’ fiqh adalah seorang laki-laki yang mempunyai beberapa
istri dalam waktu yang bersamaan. Istilah lain dari poligami adalah permaduan
yang di jawa dikenal istilah wayuh, suami yang berpoligami disebut bermadu dan
istri yang dipoligami disebut madu atau maru dalam bahasa jawa, kebalikan dari
poligami adalah monogami yang berarti seorang laki-laki mempunyai seorang
istri.3
1 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Pon-pes Al-Munawwir,1984), h. 5922 dan 904.
2 Al-qamar Hamid, Hukum Islam Alternativ Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer,(Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19.
3 Bibit Soprapto, Liku-liku Poligami, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h.73.
17
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah suatu
perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.
Dengan kata lain, poligami berarti kebolehan yang diberikan oleh Islam kepada
seorang laki-laki muslim untuk mengawini dua, tiga atau empat perempuan dalam
satu waktu.
2. Syarat-syarat Poligami Menurut Para Ulama
Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin
Nasution, Islam memang memperbolehkan poligami, akan tetapi seorang suami
dituntut harus berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya.4
Syarat ini menurut Muhammad Abduh, dapat dikategorikan menjadi tiga
kondisi yaitu:
Pertama, kebolehan untuk poligami sesuai dengan kondisi tertentu dan
tuntutan zaman, seperti kemampuan istri untuk melahirkan keturunan.
Kedua, syarat dapat berlaku adil merupakan syarat yang sangat berat,
khususnya dalam pembagian cinta dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan
bathin. Disini tidak disebutkan konsep keadilan itu harus adil yang berkaitan
dengan cinta, karena dikhawatirkan ketidak adilan dalam hal cinta menyebabkan
ketidak adilan dalam hal pembagian materi.
Ketiga, bahwa suami yang tidak dapat melaksanakan syarat adil dalam
berpoligami, hanya boleh melakukan monogami. Melihat betapa beratnya dalam
melaksanakan syarat adil, Muhammad Abduh menyimpulkan bahwa prinsip
perkawinan dalam Islam adalah monogami.
4 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, cet. Ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), h. 102-104
18
Meskipun pada prinsipnya Muhammad Abduh melarang poligami, tetapi
tetap membolehkan dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak (darurat),
seperti karena istrinya mandul. Sebaliknya ia sangat mencela orang yang
melakukan poligami hanya karena memenuhi hawa nafsu birahinya. Ia mengakui
memang poligami pada zaman Nabi karena kondisi yang menghendaki demikian.
Menurut Quraish Shihab bahwa poligami merupakan pintu darurat kecil
yang hanya dilakukan dalam kondisi amat diperlukan dengan syarat yang tidak
ringan. Menurutnya dalam QS. An-nisa (4): 3 tidak membuat suatu peraturan
tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari’at
agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan dan
menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang kebolehan berpoligami, dan itu
pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan
dengan syarat yang tidak ringan.5
3. Dasar Hukum Poligami
Adapun dasar hukum yang mengatur tentang poligami adalah QS. An-nisa
(4): 3 sebagai berikut:
وإن خفتم أال تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث
ورب اع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدنى أالتعولوا.
(النساء /٣:٤)
5 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai PersoalanUmat, (Bandung: Mizan, 1999), h. 200-201
19
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tigaatau empat. Kemudian jika kamu takut akan tidak dapat berbuatadil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamumiliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuataniaya”.
Ayat ini yang menjadi sumber hukum atas terbukanya legitimasi poligami
dalam sistem perkawinan yang merupakan satu-satunya ayat yang memberikan
izin seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, ayat ini juga didukung oleh
perilaku kehidupan rumah tangga Rasulullah dan para sahabatnya. Ayat yang jelas
dan sempurna menerapkan secara khusus tentang poligami memang tidak ada,
akan tetapi jika dihubungkan dengan peristiwa pada saat ayat itu diturunkan, maka
setidaknya akan didapat keterangan yang lebih jelas.
Sejak masa Rasulullah SAW, Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan
setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat Ahkam itu sebagai
berikut:6
1. Perintah Allah SWT, “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib.
Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau
berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas
pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.
2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan,
sebagaimana dalam firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
6 Fada Abdul Razak Al-Qoshir, Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan BudayaBarat, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004) h. 42-45
20
kamu senangi; dua, tiga atau empat”. Menurut Al-Qurtubi, pendapat yang
memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas,
adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami
gaya bahasa dalam Al-Qur`an dan retorika bahasa arab.
3. Poligami harus berlandaskan azas keadilan, sebagaimana firman
Allah,“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.“ (QS. An-nisa (4): 3)
seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka
merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah
maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.
4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “dan kamu sekali-kali
tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat
ingin berbuat demikian”. adil dalam cinta diantara istri-istri adalah suatu hal
yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia.
Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzalim terhadap istri-istri yang lain
karena kecintaannya terhadap istrinya.
5. Sebagian ulama penganut madzhab Syafi`i mensyaratkan mampu memberi
nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan
pemahaman Imam Syafi`i terhadap teks Al-Qur`an, “yang demikian itu
adalah lebih dekat kepada tindak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak
memperbanyak anggota keluarga. Didalam kitab“Ahkam Al-Qur`an”, Imam
Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat
yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi`i jaminan yang mensyaratkan
21
kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diniyah
(agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak
mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.
Disebutkan dalam QS. An-nisa (4): 129 sebagai berikut:
ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فال تمیلوا كل المیل فتذروھا
كان غفورا رحیما. (النساء /١٢٩:٤) قوا فإن ا كالمعلقة وإن تصلحوا وتت
Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantaraistri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamucintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Danjika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (darikecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagimaha penyayang”.
Dalam hal ini Allah Swt menjelaskan ada hal yang tidak mungkin manusia
memperlakukan adil, yaitu masalah cinta, ini merupakan petunjuk bahwa Allah
maha mengetahui tabiat manusia. Allah maha tahu bahwa manusia dalam masalah
cinta tidak mungkin berlaku adil terhadap istri pertama, kedua dan seterusnya,
karena masalah cinta diluar kemampuan manusia, Allah tidak memerintahkan
sesuatu diluar kemampuan manusia.7
Pembahasan poligami didalam Al-Qur’an hendaknya ditinjau dari segi
ideal atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan
hukum, dalam aneka situasi dan kondisi yang mungkin terjadi. Dicontohkan
7 Mustafa Hasan M. Sibay, Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan,Alih Bahasa Chodijah Nasution, cet. Ke-I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 140.
22
dengan kemungkinan mandulnya dan terjangkitnya penyakit parah seorang istri
merupakan suatu kemungkinan yang tidak aneh.
Dalam Shahih Bukhari diriwayatkan bahwa ‘Urwah bertanya kepada
Aisyah, istri Nabi Saw, tentang ayat tersebut, maka jawaban Aisyah, wahai anak
saudara perempuanku, yatim disini maksudnya anak perempuan yatim yang ada
dibawah asuhan wali serta kecantikannya membuat pengasuh atau wali anak
yatim tersebut senang kepadanya, kemudian dia ingin menjadikan perempuan ini
sebagai istrinya, tapi tidak memberikan maskawin atau mahar kepadanya dengan
adil, yaitu memberikan mahar yang sama dengan yang diberika kepada
perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim dilarang untuk mengawini
mereka kecuali akan berbuat adil kepadanya dan memberikan yang lebih tinggi
dari biasanya kalau tidak dapat berbuat adil, maka lebih baik mengawini
perempuan-perempuan lain yang ia senangi.8
Dari peristiwa disaat ayat tersebut diturunkan, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa masalah utama bukanlah pada persyaratan poligami, namun
masalah anak yatim yang pada waktu itu kurang terjaga hak-haknya sebagai
kebiasaan adat jahiliyah yang melakukan poligami tanpa batas. Kebiasaan ini
diarahkan oleh Allah Swt.
8 Penjelasan Selengkapnya dalam Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, “Kitab an-Nikahbab at-Targib fi an-Nikah” (Kairo: Dar at-Tabu’ah, 1981) VI: 116. Hadits dari Urwah.
23
Dengan kata lain pembolehan poligami dalam sistem perkawinan Islam
bukan tujuan utama dalam ayat tersebut, tetapi hanya menjawab terhadap kondisi
pada waktu itu.9
Adapun mengenai pembatasan poligami dalam ayat tersebut adalah suami
hanya dibolehkan memiliki istri sebanyak-banyaknya empat orang istri, sebab
empat itu sudah cukup dan melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan
yang disyari’atkan oleh Allah Swt bagi kemashlahatan suami istri.10
B. Poligami Menurut Hukum Positif
1. Pengertian Poligami
Pada dasarnya, asas perkawinan di Indonesia berdasarkan Pasal 3 Undang-
undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami yang berlaku
bagi suami dan istri. Hanya pada kondisi tertentu, ketentuan tersebut tidak
berlaku. Orang yang ingin menikah lebih dari seorang istri harus memenuhi
syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh pengadilan agama.11
2. Syarat-syarat Poligami
Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dinyatakan seorang suami yang akan beristri lebih seorang apabila:
a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.
9 Abdul Natsir Taufiq al-Attar, Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial danPerundang-undangan. Alih Bahasa Chodijah Nasution, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).h.106
10 As-Syyaid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf (Bandung: Al-Ma’arif,1978), II, h. 95.
11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB I Pasal 3.
24
b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin
melakukan poligami adalah:
1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-
istri dan anak-anak mareka.
3) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak
mareka.
Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 adalah, pada
Pasal 4 disebut dengan persyaratan arternatif yang artinya salah satu harus ada
untuk dapat mengajukan permohonan poligami. 12 Sedangkan dalam Pasal 5
adalah kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan
melakukan poligami.
Dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang
syarat-syarat dalam melakukan poligami sebagai berikut:
1) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil
terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.13
Dalam Pasal 56 juga disebutkan tentang prosedur permohonan izin
poligami kepada Pengadilan Agama sebagai berikut :
12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB I Pasal 4 dan 5.
13 Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB IX Pasal 55.
25
1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari
Pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut
pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah
No. 9 Tahun 1975.
3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua,ketiga atau keempat tanpa
izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengadilan Agama hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang
apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.14
Dalam Pasal 59 hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan
permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu
alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat
menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri
yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini
isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.15
3. Dasar Hukum
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan adalah, bahwasanya seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai
14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB IX Pasal 57.
15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB IX Pasal 59.
26
satu orang istri saja, begitupun sebaliknya seorang istri hanya diperbolehkan
mempunyai satu orang suami saja, asas monogami sangat ditekankan kepada
setiap pria maupun wanita.16
Akan tetapi jika seorang suami tetap ingin melakukan poligami maka
Pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan, dengan alasan-alasan yang membolehkan seorang
suami diperbolehkannya melakukan poligami.
a. Menurut KUHPerdata (BW)
Dalam Pasal 27 KUHPerdata disebutkan bahwa:
Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan
mempunyai satu perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu
orang laki-laki sebagai suaminya.17
Artinya, KUHPerdata menganut asas monogami, yaitu melarang seorang
laki-laki atau perempuan mempunyai lebih dari satu pasangan sebagai istri atau
suaminya. KUHPerdata mengesampingkan peraturan agama. Asas Monogami ini
termasuk ketertiban umum, artinya apabila seseorang melanggar maka akan
diancam dengan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan tersebut.
Disebutkan juga dalam Pasal 28 KUHPerdata bahwa salah satu syarat sah
suatu perkawinan adalah harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Hal
ini berarti bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak pria maupun wanita dalam
16 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB I Pasal 3.
17 Subekti. R dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: cetke-37 PT. Pradnya Paramita, 2013), h. 8
27
melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata
sepakat antara kedua belah pihak baik istri maupun suami.
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dalam Pasal 55 Kompilsai Hukum Islam (KHI) seorang suami
diperbolehkan melakukan poligami, akan tetapi terbatas hanya boleh mempunyai
empat orang istri.18
Seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Apabila tidak dapat berlaku adil, maka seorang suami dilarang melakukan
poligami, karena hanya akan menimbulkan permasalahan baru terhadap keutuhan
kehidupan rumah tangga.
C. Hak-hak Anak dalam Undang-Undang
1. Hak-hak Anak
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu
bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal baik fisik, mental, maupun sosial.
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak
asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan
Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB IX Pasal 55.
28
dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat
nasional maupun yang bersifat internasional.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak sebagai berikut:19
1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.
2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam Pasal 2 disebutkan juga bahwa penyelenggaraan perlindungan anak
berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:
a. Non diskriminasi
b. Kepentingan terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Dalam Pasal 21 disebutkan juga beberapa point penting tentang
perlindungan hak-hak anak sebagai berikut:
1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung
jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama,
19 Hadi Setia Tunggal, Undang-undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,(Jakarta: Harvarindo, 2003), h. 5
29
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan
kelahiran, dan kondisi fisik dan mental.20
2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak
Anak.
3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional
dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui
upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45
diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya.
20 Hadi Setia Tunggal, Undang-undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,(Jakarta: Harvarindo, 2003), h. 15
30
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.21
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan
perlindungan hak-hak anak harus berdasarkan pada falsafah Pancasila. Disamping
itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan Nasional yaitu melahirkan
manusia seutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak.
Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan
memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya
yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali
kepentingan anak itu menghendakinya”.
Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup
dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya di masa depan.
Hak-hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat
umum dan yang bersifat khusus. Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah
hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang
bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak
yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani.
Kepentingan anak harus didahulukan dari kepentingan orang dewasa dan
ini merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan Negara. Karena dalam
upaya mensejahterakan anak tidak mungkin dipikul sendiri oleh orang tuanya,
21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X, Pasal 45.
31
akan tetapi diharapkan adanya kerja sama yang baik di antara pihak-pihak
tersebut.
Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak disamping
peranan Pemerintah, maka peranan keluarga (orang tua) sekolah dan masyarakat
sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan
keluarga dan masyarakat.22
Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil
guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi:
a. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak.
b. Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak.
c. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.23
2. Hubungan Anak dengan Orang Tua
Anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap
kehidupan masyarakat. Oleh karena orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus
generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya
kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, demikian pula dipandang sebagai
pelindung orang tuanya kelak bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik
untuk mencari nafkah sendiri.24
22 Yusuf Thaib, Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif, (Jakarta:BPHN, 1984), h. 132.
23 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, ( Jakarta: Bumi Aksara,1990), h. 21.
24 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, ( Jakarta: cet ke 6 PT. PradnyaParamita, 1995), h. 5.
32
Oleh karena itu maka sejak anak masih dalam kandungan hingga ia
dilahirkan, bahkan dalam pertumbuhan selanjutnya sering dilakukan acara adat
yang bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya dan si anak senantiasa akan
mendapatkan perlindungan serta berkah dari Tuham YME. Perhatian yang begitu
besar tersebut diberikan oleh orang tuanya dengan alasan yaitu anak merupakan
penegak dan penerus generasinya, kerabatnya dan sukunya. Anak merupakan
harapan orang tua di kemudian hari.25
Bahkan semua itu untuk melindungi anak beserta ibu yang mengandung
menyadari segala bahaya dan gangguan-gangguan serta kelak setelah anak
dilahirkan, supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang
dapat memenuhi harapan orang tuanya.
Demikian perhatian orang tua terhadap anaknya, serta kesemuanya itu
hanya dengan tujuan satu, yaitu supaya si anak dimaksud senantiasa mendapat
perlindungan dan berkah dari Yang Maha Kuasa dan leluhurnya serta memperoleh
bantuan dari segala kekuatan gaib di sekelilingnya.
Dalam Pasal 104 KUHPerdata disebutkan bahwa “suami isteri, dengan
mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan karena itupun terikatlah anak dalam
suatu perjanjian timbal balik, akan memelihara dan mendidik anak mereka”.
Ketentuan ini menjelaskan bahwa hubungan antara orang tua dengan anak mulai
terjadi semenjak lahirnya anak ataupun pada saat pengesahannya.26
25 Soerojo Wigjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: CV. HajiMasagung, 1987), h. 111-112.
26 Subekti. R dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: cetke-37 PT. Pradnya Paramita, 2013), h. 26.
33
Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
disebutkan bahwa “anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka yang
baik”. Dari Pasal tersebut terlihat hubungan anak dengan orang tua tidak hanya
dilihat dari segi kewajiban orang tua terhadap anak, melainkan juga kewajiban
anak terhadap orang tuanya. Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa “jika
anak telah dewasa ia memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan
keluarganya dalam garis ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.27
Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini sangat tergantung dari
keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, khususnya tergantung dari
sistem keturunan. Seperti telah diketahui, di Indonesia ini terdapat persekutuan-
persekutuan yang susunannya berlandaskan tiga macam garis keturunan, yaitu
garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak dan ibu.
Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan bapak ibu, maka
hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak ataupun dengan keluarga dari
pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeluargaan
yang bilateral demikian itu, maka masalah tentang larangan kawin, warisan,
kewajiban memelihara dan lain-lain, hubungan hukum terhadap kedua keluarga
adalah sama kuat. Berbeda halnya dalam persekutuan yang sifat susunan
kekeluargaan adalah unilateral yaitu patrilineal (menurut garis keturunan bapak)
atau matrilineal (menurut garis keturunan ibu). Dalam persekutuan-persekutuan
yang demikian ini, maka hubungan antara anak dengan keluarga dari kedua belah
pihak adalah tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya.
27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X, Pasal 46.
34
D. Perlindungan Anak dalam Undang- Undang
1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak
Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas
terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.
Sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 ini, bahwa orang tua bertanggung jawab dan
wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat
tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang
tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita Bangsa berdasarkan
Pancasila.
Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung semenjak
anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun
perkawinan kedua orang tua putus.28
Agar anak menjadi anak yang baik sebagai idaman kedua orang tua
masyarakat dan bangsa, maka kedua orang tua dituntut untuk memberikan
pengawasan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak. Untuk memenuhi
kebutuhan hidup si anak yang mencukupi tidak boleh terhenti, melainkan harus
dilakukan secara terus menerus dan teratur sampai anak itu dewasa atau dapat
berdiri sendiri.
Anak yang masih dibawah umur tujuh tahun belum dapat dipisahkan dari
ibunya, karena rasa kasih sayang dengan ibu begitu melekat. Bila anak yang
28 Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, danSegi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarat: In-Hilco, 1986), h. 47.
35
masih di bawah umur tujuh tahun dipisahkan dengan ibunya akan mempengaruhi
pertumbuhan fisik dan mental dari anak yang bersangkutan. Meskipun anak
berada dalam pangkuan ibu, baik dalam perkawinan monogami maupun poligami
si ayah tetap tidak lepas dari tanggung jawabnya, menanggung nafkah untuk
kelangsungan hidup dari anak tersebut, karena kewajiban memberi nafkah tetap
berada pada si ayah.
Suami selaku kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar
dalam perkawinan poligami untuk kelangsungan hidup anaka-naknya, ia
mempunyai peranan yang besar dalam memberikan arahan dan petunjuk serta
pendidikan kepada anak-anak agar diantara anak yang lahir dari masing-masing
isteri dapat membina hubungan yang harmonis dan tidak saling mencurigai antara
satu dengan yang lainnya.
Dalam Pasal 298 KUHPerdata disebutkan bahwa ”kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak
untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang,
tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang
dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan
anak”.29
Ketentuan tersebut menekankan kepada kedua orang tua diwajibkan
memelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur. Kewajiban tersebut
tidak dapat hilang, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua tidak
dapat mengabaikan kewajibannya terhadap anak sampai anak itu dewasa. Menurut
29 Subekti. R dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: cetke-37 PT. Pradnya Paramita, 2013), h. 73.
36
ketentuan hukum perdata anak dinyatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai
umur 21 tahun, ini berarti di bawah 21 tahun belum dewasa dan masih menjadi
tanggung jawab kedua orang tuanya dalam melakukan pemeliharaan dan
pendidikannya.
Meskipun pengadilan dengan putusannya, menetapkan bahwa yang berhak
menguasai anak adalah mantan isterinya, namun tidaklah berarti mantan suami
terlepas dari tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan, pendidikan dan nafkah
hidupnya, melainkan tanggung jawab tersebut tidak terlepas.
Kewajiban selanjutnya dari orang tua terhadap anak sebagai tanggung
jawabnya mewakili anak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 47 ayat
(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa anak yang belum
mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di
bawah kekuasaan orang tua selam mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada
ayat (2) di tegaskan orang tua mewakili anak tersebut meliputi segala perbuatan
hukum di dalam dan di luar pengadilan.30
Oleh karena itu dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan si
anak dipertanggungjawabkan kepada orang tua anak itu. Apabila orang tua
menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan anak, kekuasaan orang tua dapat
dicabut, dengan demikian orang tua tidak dapat mewakili kepentingan si anak
baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, tapi sudah melangsungkan
perkawinan, anak itu sudah di anggap dewasa dan dapat bertindak sendiri dalam
30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X, Pasal 46.
37
melakukan suatu perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Sebaliknya anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin
dianggap belum mampu bertindak untuk sendiri, oleh karena itu untuk
kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuannya
selama kekuasaan orang tua tidak dicabut.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak baik secara
rohani, jasmani maupun sosial. Apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun
1979 Tentang Kesejahteraan Anak, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan
dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai
orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai
wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua
yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan,
pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh
orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-
Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.31
Selanjutnya ketentuan ini juga dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974, yaitu:
1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua
yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang
31 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bab III, Pasal 10.
38
telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan
dalam hal-hal:
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, mereka
masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak
tersebut.32
Dalam Pasal ini ditetapkan untuk mencegah agar seorang anak tidak
diperlakukan secara sewenang-wenang termasuk oleh orang tuanya sendiri. Demi
untuk kepentingan anak, perlu ada pihak yang melindunginya apabila orang tua
nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah
pihak lain baik karena kehendaknya sendiri, maupun kerena ketentua hukum,
diserahi hak dan kewajiban untuk mengasuh anak.
Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bapak
harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak. Oleh karena itu seorang anak dapat menuntut pemenuhan
kewajiban bapak yang harus dipenuhi selama si anak belum dewasa. Hal itu
dikenal sebagai nafkah terhutang. Karena itu tetap dapat dituntut pelunasannya
pada orang yang berhutang atau kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban
hukumnya. Bahkan terhadap pelaku penelantaran anak atau isteri tersebut bisa
dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana ( KUHP ) yang pada dasarnya menyatakan:
32 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X, Pasal 49.
39
”Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorangdalam keadaan sengsara, pada hal menurut hukum yang berlaku baginyaatau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan ataupemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara palinglama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratusrupiah”.33
Dalam Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap orang tua yang melalaikan
tanggung jawabnya terhadap anak, karena secara hukum orang tua harus
bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak.
3. Batas Akhir Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan
pengertian dewasa. Apabila dilihat Pasal 45 Undang-undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 dikatakan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik
anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
Sebaliknya menurut Pasal 46 Undang-undang disebutkan, jika anak
tersebut telah dewasa, orang tuanya memelihara menurut kekuatannya apabila
mereka memerlukan bantuan. Disini terlihat bahwa dewasa dikaitkan dengan
kemampuan untuk membantu memelihara orang lain, dan hal ini hanya mungkin
dilakukan jika orang yang disebut dewasa itu ialah orang yang sudah sanggup
memelihara diri sendiri atau dapat berdiri sendiri yaitu hidupnya tidak lagi
tergantung kepada orang tuanya.34
Anak laki-laki yang kawin haruslah seseorang yang sanggup berdiri
sendiri dan karena itu sanggup menuntun serta melindungi istri dan memenuhi
keperluan hidupnya seperti disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang
33 Hamzah Andi, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: cet ke-15 Rineka Cipta, 2007), h. 123.
34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X, Pasal 49.
40
Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 47 memberikan pengertian dewasa
sebagai telah sanggup berdiri sendiri atau telah terlepas dari pemeliharaan orang
tua.
Prinsip di atas dikatakan bersifat relatif adalah tidak ada suatu kepastian
atau ketetapan batas umur seseorang yang sudah dapat berdiri sendiri. Mungkin
saja anak di bawah umur 17 tahun sudah berdiri sendiri. Dengan demikian orang
tua sudah dapat melepaskan kewajibannya terhadap anak tersebut, namun dilain
pihak bisa saja seorang anak yang telah berusia 23 tahun tetapi kenyataannya ia
belum dapat berdiri sendiri dan atau belum kawin. Dengan sendirinya orang tua
masih terikat dari kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak.
Dalam KUHPerdata Pasal 330 yang mana telah ditegaskan bahwa anak
yang telah berumur 21 tahun atau sudah kawin dianggap telah dewasa dan sudah
dapat berdiri sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa relatif kecil anak yang telah
berusia 21 tahun dapat berdiri sendiri.35
35 Subekti. R dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: cetke-37 PT. Pradnya Paramita, 2013), h. 90.
41
BAB III
PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA CIKEAS UDIK BOGOR
A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Cikeas Udik
Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor memiliki
visi dalam melaksanakan pembangunan Desa yaitu: "Terwujudnya Desa Cikeas
Udik yang Mandiri dan Termaju untuk mencapai masyarakat yang Sehat, Cerdas
dan Sejahtera." Serta misinya yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur
dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi.
1. Gambaran Umum Desa
Desa Cikeas Udik merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 651,686 (enam ratus lima
puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam) ha, terdiri pembagian wilayah
kerja yaitu: 6 (enam) Kepala Dusun, 25 (dua puluh lima) wilayah Rukun Warga,
dan 84 (delapan puluh empat ) Rukun Tetangga.
Desa Cikeas Udik memiliki letak yang sangat strategis karena berbatasan
langsung dengan dua kabupaten/kota sekaligus menjadi daerah penyangga ibu
kota Negara dan mempunyai batas-batas wilayah Desa sebagai berikut: Sebelah
Utara berbatasan dengan Desa Nagrak, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa
Wanaherang, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bojong Nangka/Desa
Cicadas, Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Depok/Bekasi.1
1 Wawancara dengan Sekretaris Desa Cikeas Udik bapak Sopianto, di Kantor DesaCikeas Udik, 01 Desember 2016. Pukul 10.00 WIB.
42
Table I. Daerah yang Berbatasan dengan Desa Cikeas Udik.
Letak Batas Daerah Batas
Sebelah Utara Desa Nagrak
Sebelah Timur Desa Wanaherang
Sebelah Selatan Desa Bojong Nangka/Cicadas
Sebelah Barat Kota Depok/Bekasi
Sumber: Profil dan Data Desa Cikeas Udik, Tahun 2016.
Adapun jarak antara kantor Desa Cikeas Udik dengan beberapa kantor
pemerintahan yang lain sebagai berikut: jarak dengan Kecamatan Gunung Putri
2,5 (dua koma lima) km, jarak dengan Kabupaten Bogor 24 (dua puluh empat)
km, jarak dengan Provinsi Jawa Barat 136 (seratus tiga puluh enam) km, jarak
dengan Ibu Kota Negara Republik Indonesia 40 (empat puluh) km.
Adapun pemanfaatan lahan atau penggunaan tanah wilayah Desa Cikeas
Udik meliputi dari:2 Perumahan/Pemukiman dan pekarangan ± (kurang lebih) 90
(Sembilan puluh) ha, Persawahan (kurang lebih) ± 6 (enam) ha, Ladang ± (kurang
lebih) 8,5 (delapan koma lima) ha, Lapangan Olah Raga nihil (tidak ada),
Pertanian ± (kurang lebih) 109 (seratus sembilan) ha, Pengunaan lain-lain ±
(kurang lebih) 437,586 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh
enam) ha.
2. Gambaran Umum Masyarakat
Penduduk Desa Cikeas Udik secara umum mayoritas masih warga pribumi
etnis Sunda dengan Bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Namun
2 Wawancara dengan Sekretaris Desa Cikeas Udik bapak Sopianto, di Kantor DesaCikeas Udik, 01 Desember 2016. Pukul 10.00 WIB.
43
demikian dalam perkembangan seiring dengan arus urbanisasi dan pengembangan
wilayah semakin banyak warga pendatang dan berdomisili di Desa Cikeas Udik.
Adapun jumlah Penduduk berdasarkan gender dan Data Desa Cikeas Udik
Tahun 2014 sebagai berikut: Laki-laki 8.422 (delapan ribu empat ratus dua puluh
dua), Perempuan 8.124 (delapan ribu seratus dua puluh empat), dan Jumlah KK
(Kepala Keluarga) 4.611 (empat ribu enam ratus sebelas).3
Tabel II. Jumlah Penduduk.
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 8.468
Perempuan 8.189
Jumlah Penduduk 16.657
Sumber: Profil dan Data Desa Cikeas Udik, Tahun 2016.
Mata pencaharian masyarakat Desa Cikeas Udik meliputi dari: Petani,
Buruh Tani, Buruh Pabrik, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta,
Wiraswasta/Pedagang, dan Lainnya dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari
table sebagai berikut:4
Tabel III. Mata Pencaharian Penduduk.
Mata Pencaharian Jumlah
Petani 525
Buruh Tani 56
3 Wawancara dengan Sekretaris Desa Cikeas Udik bapak Sopianto, di Kantor DesaCikeas Udik, 01 Desember 2016. Pukul 10.00 WIB.
4 Wawancara dengan Sekretaris Desa Cikeas Udik bapak Sopianto, di Kantor DesaCikeas Udik, 01 Desember 2016. Pukul 10.00 WIB.
44
Buruh Pabrik 3.968
Pegawai Negeri 88
Pegawai Swasta 172
Wiraswasta/Pedagang 3.210
Lainnya/macam-macam 8.527
Sumber: Profil dan Data Desa Cikeas Udik, Tahun 2016.
Dilihat dari latar belakang masyarakat Desa Cikeas Udik sesuai dengan
hasil wawancara yang penulis lakukan dengan aparat Desa Cikeas Udik
bahwasannya pendidikan sebagian besar hanya sampai tingkat SD sebagian
lainnya adalah tamat SLTP dan SLTA, bahkan masih banyak juga yang tidak
tamat SD, berikut dibawah ini disebutkan tabel pendidikan penduduk Des Cikeas
Udik5
Tabel IV. Tingkat Pendidikan Penduduk.
Pendidikan Jumlah
Tidak Tamat SD 3.546
Tamat SD 5.820
Tamat SLTP 3.646
Tamat SLTA 3.136
Tamat D-1 24
Tamat D-3 115
Tamat S-1 341
5 Wawancara dengan Sekretaris Desa Cikeas Udik bapak Sopianto, di Kantor DesaCikeas Udik, 01 Desember 2016. Pukul 10.00 WIB.
45
Tamat S-2 27
Tamat S-3 2
Sumber: Profil dan Data Desa Cikeas Udik, Tahun 2016.
Perkembangan wilayah yang sangat pesat di Timur Jakarta berdampak
pula terhadap Desa Cikeas Udik. Sebagai daerah penyangga ibu kota Cikeas Udik
mulai banyak disinggahi oleh warga dari luar baik dari kalangan pegawai,
pebisnis sampai para petinggi negeri. Maka mulailah muncul kompleks
pemukiman-pemukiman dari yang sederhana sampai perumahan mewah seperti
berikut ini: Kompleks Perwira Tinggi TNI Wira Bakti 56 Unit, Perumahan
Cibubur Country 2.426 Unit, Perumahan Cikeas Gardenia 1.768 Unit, Perumahan
Cikeas Permai 143 Unit, Town House Griya Saka 39 Unit, Asrama Dinas Multi
Fungsi POLRI 40 Unit, Asrama Dinas 40 Unit, dan Pemukiman Tradisional 4.108
Unit.6
Masyarakat Desa Cikeas Udik mayoritas beragama Islam dengan tetap erat
mempertahankan tradisi dan norma-norma religius yang kuat. Namun disamping
itu terdapat pula penganut agama lain yang hidup berdampingan secara damai.
Adapun Agama/kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Cikeas Udik
melupti dari: Islam 15.670 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh) jiwa, Kristen
Protestan 319 (tiga ratus Sembilan belas) jiwa, Kristen Katolik 503 (lima ratus
tiga) jiwa, Hindu 37 tiga puluh tujuh) jiwa, dan Budha17 (tujuh belas) jiwa.
6 Wawancara dengan Sekretaris Desa Cikeas Udik bapak Sopianto, di Kantor DesaCikeas Udik, 01 Desember 2016. Pukul 10.00 WIB.
46
B. Praktik Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik
Seseorang yang akan melakukan praktik perkawinan poligami harus
memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proses perkawinanya,
disamping itu perlu juga mempertimbangkan bagaimana sikap istrinya bagaimana
menanggapi masalah poligami tersebut. Apakah istri mau menerima dan
memahami keinginan seorang suami untuk melakukan poligami, atau istri
termasuk orang yang menentang dan tidak mengizinkan suaminya untuk
melakukan poligami. Oleh karena itu seorang suami perlu mempersiapkan
persyaratan pokok yang menyangkut masalah pribadinya baik itu berkenaan
dengan kemampuan fisik maupun psikologis terhadap kehidupan keluarganya,
sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang didalamnya mengatur tentang prosedur perkawinan poligami.
Seorang suami harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan
Agama dan untuk melakukan izin tersebut suami harus mendapatkan persetujuan
dari istri baik secara lisan maupun tulisan, hal tersebut diatur dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5, setelah
mendapatkan izin dari pengadilan barulah seorang suami dapat melakukan
perkawinan poligami.
Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pelaku
poligami dapat diketahui bahwa perkawinan poligami yang dilakukan oleh
sebagian masyarakat Desa Cikeas Udik, yaitu hampir semua melakukannya
dibawah tangan (tidak tercatat), diantaranya Bapak Tata, Bapak Asep, Bapak
Jumroh, Bapak Panda, Bapak Acep, Bapak Deni, Bapak Jaelani.
47
Dari beberapa Kepala Keluarga yang telah disebutkan diatas hanya ada
dua Kepala Keluarga yang mau memberikan informasi tentang masalah
kehidupan keluarga pasangan poligami, yaitu bapak Asep dan bapak Tata.
Pertama, yang melatar belakangi bapak asep melakukan poligami adalah
kebutuhan biologis atau hanya berdasarkan kepada hawa nafsunya saja yang
belum terpenuhi secara maksimal dari istri pertamanya, serta ingin mencari
pendamping hidup yang bisa membimbing kepada kehidupan yang lebih baik
sebelumnya. Alasan tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 4 ayat 2. Selanjutnya
mengenai hak-hak anak dari istri pertama ibu Sarnanih seperti dalam hal
pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan nafkah sudah terpenuhi, kecuali dalam hal
kasih sayang orangtua kepada anaknya karena bapak Asep lebih memetingkan
anak dari istri kedua, ia beranggapan bahwa anak dari istri kedua masih kecil dan
membutuhkan kasih sayang yang lebih dari saudara-saudaranya yang lain, yang
akhirnya rasa kasih sayang lebih fokus terhadap anak dari istri kedua, dan terjadi
kecemburuan dari pihak istri pertama dan anak-anaknya.7
Kedua, yang melatar belakangi bapak Tata melakukan poligami adalah
seperti bapak Asep yang hanya berdasarkan kebutuhan biologis atau kebutuhan
hawa nafsu saja dan ingin mencari kepuasan tersendiri sebagai seorang laki-laki.
Menurut bapak Tata dari pada kita melakukan perbutan zina lebih baik melakukan
poligami yang jelas-jelas diperbolehkan dalam Islam. Alasan tersebut jelas tidak
sejalan dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
7 Wawancara dengan bapak Asep Mulyana, di Desa Cikeas Udik, 30 november 2016.Pukul 19.30 WIB.
48
dalam Pasal 4 ayat 2. Dalam hal masalah perlindungan hak anak dari segi
pendidikan, kesahatan, kebutuhan nafkah dan kasih sayang orang tua telah
terpenuhi. Namun dalam hal indetitas diri, suatu kewarganegaraan yang sah, hak
untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuan sendiri,
dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak terpenuhi, karena ia melakukan
poligami dibawah tangan (tidak tercatat). Dalam hal ini bapak Tata
mencantumkan akta kelahiran anak dari istri kedua ke dalam Kartu Keluarga
(KK) istri pertama. Akibat dari perbuatan tersebut anak dari istri kedua itu telah
kehilangan identitasnya sebagai anak dari istri kedua disebabkan keadaan tersebut,
karena ia telah kehilangan pangakuan secara hukum dari ibu kandungnya yang
seharusnya kenal, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya dari perkawinan yang
sah.8
8 Wawancara dengan bapak Tata Supriadi, di Desa Cikeas Udik, 01 November 2016.Pukul 19.30 WIB.
49
BAB IV
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA
CIKEAS UDIK BOGOR
A. Praktik Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik ditinjau dari Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia.
Islam memperbolehkan seseorang untuk berpoligami, tetapi hanya di
bolehkan berpoligami sampai empat (4) orang istri tetapi dengan syarat bagi
pelaku poligami adalah mampu bersikap adil dari segala hal, seperti mampu
berlaku adil dalam memenuhi semua kebutuhan istri-istri dan anak-anak dengan
sama rata, dan tidak ada yang berat sebelah. Apabila tidak mampu adil dan sama
rata dalam pemenuhan kebutuhan hidup maupun kesejahteraan keluarga tidak
diperbolehkan melakukan poligami dan biasanya akan berdampak buruk terhadap
kelangsungan rumah tangganya.1
Seorang yang akan melakukan poligami memerlukan waktu yang cukup
untuk mempersiapkan proses bagaimana ia mengajukan permohonan poligami ke
pengadilan Agama, disamping itu suami perlu mempertimbangkan apakah istrinya
menerima atau tidak keinginan untuk melakukan poligami, selain itu suami perlu
mempersiapkan persyaratan pokok yang menyangkut psikologis terhadap
keluarga, khususnya anak. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 4 dan 5, keadaan seperti ini
mengakibatkan seorang laki-laki merasa keberatan dengan prosedur yang bertele-
1Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan HukumKewarisan, (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja’ Ulumuddin Indonesia,1971, Cet. Pertama), h. 83.
50
tele tersebut, oleh karena itu banyak poligami yang dilakukan dengan jalan pintas
melalui prosedur agama.
Dalam menguraikan faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami di
Desa Cikeas Udik sangatlah berkaitan erat dengan faktor pendorong seseorang
melakukan poligami, dan juga berkaitan dengan kondisi sosial, kultur masyarakat
sekitar. Dalam kenyataannya poligami merupakan masalah yang cukup rumit
untuk diselesaikan, hal ini menyebabkan adanya dua sikap pandang masyarakat
terhadap poligami, ada yang pro dan ada yang kontra, perbedaan pandangan ini
kemudian mengakibatkan perbedaan pola pikir dalam praktik poligami.
Praktik perkawinan poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat
Desa Cikeas Udik dilakukan dengan cara perkawinan di bawah tangan (tidak
tercatat), mereka lebih mengedepankan ajaran Agama Islam yang
memperbolehkan seorang laki-laki dalam melakukan poligami, dan tidak terlalu
mementingkan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Dari hasil pengamatan yang penulis dapatkan, alasan seseorang ingin
melakukan poligami, yaitu dari faktor kebutuhan biologis yang sangat
berpengaruh besar terhadap kaum laki-laki, hal ini memang sering kita jumpai
dalam kehidupan masyarakat. Satu istri saja kadang kurang cukup, memiliki dua
istri kadang masih kurang juga, dan seterusnya. Hal ini Nampak jelas dari
beberapa orang yang melakukan perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan
yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Diantaranya bapak Tata yang melakukan perkawinan dibawah tangan
(tidak tercatat), perkawinan poligami yang dilakukan bapak Tata tanpa seizin istri
51
pertamanya atau diluar prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-
undangan. Ibu Garni selaku istri pertamanya baru mengetahui bahwa suaminya
menikah lagi setelah mendengar isue dari tetangganya kalau suaminya itu
poligami, pada awalnya ia tidak percaya, namun setelah ia konfismasi langsung
kepada suaminya dan akhirnya bapak Tata mengakui kalau memang ia telah
menikah lagi dengan wanita lain. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 4.2
Perkawinan yang dilakukan oleh Bapak Asep dengan istri kedua memang
di KUA, namun dalam kenyatannya ia memalsukan identitas dirinya menjadi
perjaka, yang akhirnya KUA tersebut memberikan izin untuk melakukan
perkawinan tersebut, jadi perkawinan yang dilakukan oleh bapak Asep bukan
perkawinan poligami, karena ia tidak mengakui identitas sebenarnya bahwa status
ia sudah menikah. Pada awalnya bapak Asep meminta izin kepada istri
pertamanya yaitu ibu Sarnanih bahwa ia akan menikah lagi, namun pada awalnya
tidak diizinkan, dan seiring berjalannya waktu akhirnya mengizinkannya dengan
keadaan terpaksa menerima keadaan tersebut karena lebih mementingan
kehidupan anak.3
Alasan tersebut jelas tidak sejalan dengan Undang-undang Perkawinan
No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 4 ayat 2, yang menjadi alasan seorang untuk
melakukan poligami adalah:
2 Wawancara dengan bapak Tata Supriadi, di Desa Cikeas Udik, Kamis 01 November2016. Pukul 19.30 WIB.
3 Wawancara dengan bapak Asep Mulyana, di Desa Cikeas Udik, hari rabu, tanggal 30november 2016. Pukul 19.30 WIB.
52
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
B. Perlindungan Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik
ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan YME, yang senantiasa
harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak
sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa
dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa,
sehingga setiap anak berhak atas kelansungan hidup, tumbuh dan berkembang,
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.4
Anak secara alamiah adalah makhluk yang masih dalam tanggungjawab
orang tuanya secara langsung. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi
khususnya bagi orang tuanya. Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh
dalam keluarga lengkap kedua orang tuanya, dan bertanggungjawab penuh
memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut
akan terpenuhi. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak
tidak terpenuhi misalnya kelalaian orang tua, meninggalkan orang tua, kurangnya
4 Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002), (Jakarta: SinarGrafika, 2009), h. 34.
53
pengetahuan dan pendidikan orang tua, persoalan ekonomi dan sebagainya.
Belum lagi penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan,
perzinaan, dan sebagainya memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan
keterlantaran anak. Untuk itu tanggungjawab terhadap anak sebagai generasi
penerus bangsa tidak hanya tanggungjawab orang tua saja namun merupakan
tanggungjawab publik termasuk pemerintah.5
Dalam masalah perkawinan poligami yang ada di desa cikeas udik, hal ini
akan bisa berdampak didalam kehidupan keluarga pasangan poligami secara
menyeluruh pada aspek-aspek kehidupannya, terutama akan berdampak terhadap
kehidupan anak. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang penulis temukan
dilapangan bahwasannya terdapat beberapa pelaku poligami yang ada di desa
cikeas udik, ada beberapa pelaku poligami yang tidak memenuhi kebutuhan
terhadap hak-hak anaknya diantara lain:
Pertama, Bapak Asep tentang masalah perlindungan hak-hak anak dalam
perkawinan poligami seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan
nafkah sudah terpenuhi, kecuali dalam nilai kedekatan emosional ayah pada anak
dari istri pertamanya, karena bapak Asep lebih memetingkan anak dari istri
keduanya, ia beranggapan bahwa anak dari istri kedua masih kecil dan
membutuhkan kasih sayang yang lebih dari anak-anak dari istri pertama, yang
5 Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, Jurnal Perempuan dan Anak, PemenuhanHak Anak dalam Keluarga Poligami, h. 1, diakses dari http://jpa.umm.ac.id/files/file/Pemenuhanhak anak dalam keluarga poligami.pdf, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, Pukul 20: 05 WIB
54
akhirnya rasa kedekatan emosional lebih fokus terhadap anak dari istri kedua, dan
terjadi kecemburuan pada pihak istri pertama dan anak-anaknya.6
Kedua, Bapak Tata dari semua pemenuhan kebutuhan anak seperti
pendidikan, kesahatan, nafkah dan kasih sayang orang tua kepada anaknya telah
terpenuhi secara keseluruhan. Namun terdapat suatu masalah dari segi
penempatan indetitas diri anak dari istri keduanya. Dalam hal ini bapak Tata
mencantumkan akta kelahiran anak dari istri kedua kedalam Kartu Keluarga (KK)
istri pertama. Akibatnya anak dari istri kedua itu diakui sebagai anak sah dari istri
pertama dalam sisi identisas kewarganegaraan, karena bapak Tata dengan istri
keduanya melakukan poligami dibawah tangan (tidak tercatat). Hal itu bisa
berdampak serius pada pihak istri kedua dengan kehilangan identitas diri anaknya
sebagai anak sah dari istri kedua dalam segi kewarganegaraan dan juga pangakuan
secara hukum dari ibu kandungnya yang seharusnya ia kenal disebabkan hal
tersebut, karena ia dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya dari perkawinan yang
sah (istri pertama).7
Upaya perlindungan anak di Indonesia telah banyak dilakukan oleh
pemerintah melalui beberapa Undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan
pertimbangan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya dan termasuk
anak didalamya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak
dapat tumbuh secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial serta berakhlak
6 Wawancara dengan bapak Asep Mulyana, di Desa Cikeas Udik, hari rabu, tanggal 30november 2016. Pukul 19.30 WIB.
7 Wawancara dengan bapak Tata Supriadi, di Desa Cikeas Udik, Kamis 01 November2016. Pukul 19.30 WIB.
55
mulia. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta upaya mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya
serta perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah
mengelurkan kebijakan tentang upaya perlindungan anak, salah satunya adalah
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 3 (tiga) dari Undang-undang
tersebut dikatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia
yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.8
Salah satu akar penyebab munculnya persoalan anak yang salah satunya
tidak terpenuhi hak-haknya adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam
membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam keluarga
normal, kedua orangtua lengkap punya kesadaran penuh terhadap
tanggungjawabnya sebagai orang tua, hak anak terpenuhi. Yang menjadi
pertanyaan bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami.
Sebagaimana diketahui perkawinan poligami sendiri dalam konteks kehidupan
masyarakat di indonesia sudah menimbulkan masalah. Tidak semua masyarakat
menerima sebagai sebuah kenyataan dan kebolehan dalam agama. Begitu pula
secara yuridis, untuk berpoligami harus melalui tahap-tahap yang lebih panjang
dari pada pernikahan biasa. Seperti izin poligami melalui Pengadilan, izin istri
8 Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, Jurnal Perempuan dan Anak, PemenuhanHak Anak dalam Keluarga Poligami, h. 2, diakses dari http://jpa.umm.ac.id/files/file/Pemenuhanhak anak dalam keluarga poligami.pdf, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, Pukul 20: 05 WIB
56
pertama dan sebagainya. Dalam kehidupan berkeluarga dimana sang ayah yang
berpoligami harus membagi perhatian lebih dari satu keluarga, dua istri (atau
lebih), anak dari istri yang berbeda, beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan
perhatian dan pemenuhan hak anak juga lebih tinggi. Belum lagi ketika poligami
dilakukan dengan timbulnya masalah terlebih dulu. Bagaimana pemenuhan hak
anak-anaknya. Sebuah penelitian mengungkap bahwa poligami membawa dampak
buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan.9
Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi
anak-anak. Timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman
sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman
laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian
berdampak pula pada cara berpikirnya kelak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis
bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah
terserang berbagai penyakit.
Disisi lain Undang-undang Perkawinan maupun PP No. 45 Tahun 1990
mengenai poligami tidak mensyaratkan izin dari anak untuk melakukan poligami
izin hanya berlaku bagi istri pertamanya. Hal ini memperlihatkan bahwa anak
tidak menjadi aspek yang diperhatikan dalam peraturan poligami. Tampaknya
masih perlu dilakukan revisi peraturan terkait untuk memperketat peraturan
khususnya tentang hak anak, sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak
menjadi terlantar bisa ditindak Negara. Meskipun di sisi lain tidak tertutup
kemungkinan bahwa ada pula kasus-kasus poligami yang justru meningkatkan
9 Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, Jurnal Perempuan dan Anak, PemenuhanHak Anak dalam Keluarga Poligami, h. 1, diakses dari http://jpa.umm.ac.id/files/file/Pemenuhanhak anak dalam keluarga poligami.pdf, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, Pukul 20: 05 WIB
57
hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak, misalnya poligami dengan
tujuan melindungi anak-anak yatim dengan catatan tidak mengabaikan hak istri
pertama dan anak-anak kandungnya sendiri. Seorang laki-laki yang melakukan
poligami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai
seorang suami dan ayah yang baik pada para istri, anak kandung, maupun anak
tirinya.10
Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari
janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik
tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif,
Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak
berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelansungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.11
Asas non diskriminasi disini ialah setiap anak harus dilindungi dari segala
perlakuan diskriminasi baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik
dan mental. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua
tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,
10 Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, Jurnal Perempuan dan Anak PemenuhanHak Anak dalam Keluarga Poligami, h. 1, diakses dari http://jpa.umm.ac.id/files/file/Pemenuhanhak anak dalam keluarga poligami.pdf, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, Pukul 20: 05 WIB.
11 Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23Tahun 2002), (Jakarta: SinarGrafika, 2009), h. 35.
58
badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak
harus menjadi pertimbangan utama.
Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak
asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara,
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-
hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan
keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi
kehidupannya.12
Penulis melihat dari beberapa data yang penulis dapat dari hasil
wawancara, bahwa hak-hak anak dari aspek pendidikan, hak untuk hidup, hak
untuk beribadah sesuai keyakinannya,hak untuk diasuh, hak memperoleh
pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak atas
perlindungan dari perlakuan diskriminasi, hak memperoleh kebebasan telah
terpenuhi. Namun dari sebagian orangtua yang melakukan perkawinan poligami
kurang memperhatikan hal-hal berikut ini, seperti hak atas suatu identitas diri dan
status kewarganegaraan dari perkawinan yang sah, hak untuk mengetahui
orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, dan hak untuk
mendapatkan bantuan hukum. Dalam hal ini sebgaian orangtua memasukan akta
kelahiran anak dari istri kedua kedalam Kartu Keluarga (KK) istri pertama. Anak
dari istri kedua tersebut telah kehilangan identitasnya sebagai anak dari istri kedua
disebabkan keadaan tersebut, karena ia telah kehilangan pengakuan secara hukum
12 Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak
59
dari ibu kandungnya yang seharusnya ia kenal, dibesarkan dan diasuh oleh
orangtuanya dari perkawinan yang sah.13
Disamping perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi
kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-undang
Perlindungan Anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu
mendapatkan perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga Negara
lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan
khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi atau
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah gunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban
penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan
atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan
penelantaran.14
Pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia tidak mengenal batasan
atas subjek hukum, usia, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, status sosial,
ekonomi dan sebagainya. Tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam
pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berisi pokok-pokok pikiran
sebagai berikut:
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
13 Wawancara dengan bapak Tata Supriadi, di Desa Cikeas Udik, Kamis 01 November2016. Pukul 19.30 WIB.
14 Andi Syamsul Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 231.
60
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan abadi dan keadilan
sosial. ”Artinya, bahwa Negara berkewajiban melindungi seluruh bangsa
Indonesia dari segala bentuk ketidakmampuan maupun ancaman yang dapat
mengurangi hak-hak asasi yang melekat pada diri bangsa Indonesia tersebut.15
Perlindungan dapat diartikan sebagai usaha-usaha mempertahankan,
menjamin, atau menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat membawa
kerugian terhadap sesuatu. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapata perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.16
15 Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum danHAM RI, Pemenuhan Hak Atas Perlindungan Hukum Bagi Anak (Implementasi Pasal 58 UU No.39 Tahun 1999), (Jakarta: Tim Penelitian Pemenuhan Atas Perlindungan Hukum Bagi Anak,2006), h. 1.
16 Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur,(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 62-63.
61
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan dan pembahasan tentang Perlindungan Hak-hak
anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktek perkawinan poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa
Cikeas Udik adalah atas dasar hanya ingin memaksimalkan hasrat dan
kebutuhan biologisnya saja. Hal ini Nampak jelas dari beberapa orang yang
melakukan perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur
dalm perundang-undangan. Diantaranya ada yang melakukan perkawinan
secara sembunyi-sembunyi (nikah sirri), ada juga yang melakukan
perkawinan bawah tangan (tidak tercatat), dan ada juga yang melakukan
perkawinan di KUA namun melakukan perkawinannya di daerah yang
berbeda. Pelaku poligami yang tercatat di KUA tidak meminta izin terlebih
dahulu kepada istri pertamanya, namun izin dilakukan oleh suami setelah ia
melakukan poligami, dan menyebabkan istri pertamanya terpaksa menerima
keadaan tersebut yang lebih mementingkan persoalan anak. Masyarakat Desa
Cikeas Udik yang melakukan perkawinan poligami hanya berdasarkan kepada
kebutuhan biologisnya saja, mereka berpendapat bahwa dari pada berbuat zina
lebih baik melakukan perkawinan poligami yang telah jelas diperbolehkan
dalam Islam. Alasan tersebut tidak sejalan dengan Undang-undang
62
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 4 ayat (2), yang menjadi alasan
seorang untuk melakukan poligami adalah istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Perlindungan hak-hak anak dari aspek pendidikan, hak untuk hidup, hak untuk
beribadah sesuai keyakinannya, hak untuk diasuh, hak memperoleh pelayanan
kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak atas perlindungan
dari perlakuan diskriminasi, hak memperoleh kebebasan telah terpenuhi.
Namun dari sebagian orangtua yang melakukan perkawinan poligami kurang
memperhatikan hal-hal berikut ini, seperti hak atas suatu identitas diri dan
status kewarganegaraan dari perkawinan yang sah, hak untuk mengetahui
orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, dan hak untuk
mendapatkan bantuan hukum. Dalam hal ini sebgaian orangtua memasukan
akta kelahiran anak dari istri kedua kedalam Kartu Keluarga (KK) istri
pertama. Anak dari istri kedua tersebut telah kehilangan identitasnya sebagai
anak dari istri kedua disebabkan keadaan tersebut, karena ia telah kehilangan
pengakuan secara hukum dari ibu kandungnya yang seharusnya ia kenal,
dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya dari perkawinan yang sah. Dalam
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini diatur
dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18 dijelaskan tentang beberapa hak-hak
anak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya.
63
B. Saran
Akhir kata dari penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya
manfaat bagi kita semua dan penulis ingin memberikan saran-saran yang
berhubungan dengan perlindungan hak anak dalam perkawinan poligami kepada
pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:
1. Keinginan suami yang akan melakukan poligami hendaknya dibicarakan
terlebih dahulu dengan baik dan benar, pertimbangan menghilangkan
kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat agar tidak terjadi
kesalahpahaman yang akhirnya membawa kehancuran dalam kehidupan
keluarga.
2. Kepada masyarakat Desa Cikeas Udik apabila akan melakukan poligami
kehdaknya dipikirkan terlebih dahulu, agar perkawinannya mendapatkan
manfaat yang besar terhadap diri sendiri, anak-anak, istri dan masyarakat.
Khususnya terhadap perlindungan hak-hak anaknya harus diutamakan dalam
hal apapun, karena bagaimanapun anak adalah amanah dari Allah SWT yang
harus dijaga baik-baik agar kehidupannya terjamin.
3. Sebagai manusia biasa tentunya karya ini memiliki banyak kekurangan dan
jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan dengan besar
hati kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan
semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan
bagi pembaca umumnya.
Demikian hasil pembahasan dari penulisan skripsi ini, penulis
menyadari bahwa skripsi ini terdapat kekurangan dalam penyusunan dan jauh
64
dari kata sempurna, oleh karena itu dengan besar hati penulis menghrapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan
skripsi ini dan semoga dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan
umumnya bagi pembaca.
65
DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran dan Terjemah DEPAG.
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.
Kompilasi Hukum Islam.
Abdul al-Attar, Natsir Taufiq, Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan
Perundang-undangan. Alih Bahasa Chodijah Nasution, cet. Ke-1 Jakarta:
Bulan Bintang, 1976.
Arikunto, Suharsimi, Posedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:
Rineka Cipta, 2013.
Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
Alam, Syamsul Andi, Fauzan M., Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,
Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008
Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan
HAM RI, Pemenuhan Hak Atas Perlindungan Hukum Bagi Anak
Implementasi Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999, Jakarta: Tim Penelitian
Pemenuhan Atas Perlindungan Hukum Bagi Anak, 2006.
Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam
Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Depag, 2001.
Hamid, Al-Qamar, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh
Kontemporer, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
66
Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta: cet ke-15 Rineka Cipta, 2007.
Hosen, Ibrahim, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan
Hukum Kewarisan, Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam
Jajasan Ihja’ Ulumuddin Indonesia, 1971, Cet. Pertama.
Makmun Rodli, Muafiah Evi, Amalia, Lia, Poligami Dalam Tafsir Muhammad
Syahrur, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir Yogyakarta: Pon-pes Al-
Munawwir, 1984.
Mustafa, Hasan M. Sibay, Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-
undangan, Alih Bahasa Chodijah Nasution, cet. Ke-I, Jakarta: Bulan
Bintang, 1977.
Mulia, Siti Musdah, Islam Menggugat Poligami, cet. Ke-1 Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2004.
Muhammad, Abdillah Abu Al-Anshori Ibn Ahmad Al-Qurtubi, al jami’ li ahkam
al-Qur’an Semarang : Taha Putra, 1993.
Madani, Syaikh, Muhammad Al, Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat An-
Nisa, cet ke-1 Jakarta: Pustak Azam, 2002.
Muhammad, Bushar, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya
Paramita, 1995.
Nasution, Khoirudin, Riba dan Poligami Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Nuruddin Amiur, Akmal Azhari Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Jakarta: Kencana, 2004.
67
Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap, cet, Ke-43 Bandung: Sinar
Baru Algensindo, 2009.
Razak, Abdul Fada Al-Qoshir, Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan
Budaya Barat, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
Ramulyo, Idris Mohd, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun
1974, dan Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarat: In-Hilco, 1986.
Subekti. R, dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta:
cet ke-37 PT. Pradnya Paramita, 2013.
Soprapto, Bibit, Liku-liku Poligami, cet. Ke-7 Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
Shihab, M. Quraish, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai
Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1999.
Shahih al-Bukhari, “Kitab an-Nikah bab at-Targib fi an-Nikah” Kairo: Dar at-
Tabu’ah, 1981.
Sabiq, Al-Sayyid, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf Bandung: Al-
Ma’arif, 1978.
Soemitro, Setyowati Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi
Aksara, 1990.
Tunggal, Setia Hadi, Undang-undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, Jakarta: Harvarindo, 2003.
Thaib, Yusuf, Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif, Jakarta:
BPHN, 1984.
Wigjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: CV. Haji
Masagung, 1987.
68
Yanggo, T Huzaimah dan Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer,
Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996.
Sumber Internet:
Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, Jurnal Perempuan dan Anak,
Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami, diakses dari
http://jpa.umm.ac.id/files/file/Pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami.pdf,
Tanggal 14 Desember 2016, Pukul 20: 05 WIB.
69
LAMPIRAN-LAMPIRAN
72
PEDOMAN WAWANCARA
A. Wawancara untuk Suami
1. Kapan bapak melakukan perkawinan poligami dengan istri kedua? (Iraha
bapak ngalaksanakeun nikah poligami sareng istri anu kadua)?
2. Apa yang melatar belakangi bapak untuk melakukan perkawinan poligami?
(Kunaon bapak make hoyong poligami)?
3. Apakah istri bapak mengizinkan bapak untuk melakukan poligami? (Diizinan
kitu ku pamajikan bapak)?
4. Bagaimana kehidupan istri dan anak-anak, apakah semua kebutuhannya
terpenuhi secara adil? (Teras kumaha istri sareng anak-anak, kabutuhanana
terpenuhi teu)?
5. Hak-hak anak apa saja yang bapak ketahui dalam memenuhi kebutuhan
mereka? (Bapak teurang teu hak-hak anak naon wae)?
6. Bagaimana masalah pendidikan anak-anak, apakah semua anak-anak
disekolahkan dengan baik? (Teras kumaha pendidikanana, sadayana
disakolakeun teu)?
7. Bagaimana masalah identitas diri mereka seperti akte kelahiran anak, apakah
mereka mendapatkannya sejak ia lahir? (teras kumaha masalah akte
kalahiranana, sadayana ngagaduhan teu)?
73
B. Wawancara untuk Istri
1. Apakah ibu mengetahui kalau suami ibu melakukan poligami? (Ibu teurang
teu suami ibu poligami)?
2. Bagaimana pembagian nafkah terhadap keluarga, apakah semua kebutuhannya
terpenuhi secara adil? (Kuamaha nafkahna, kapenuhi teu ibu sadayana)?
3. Apakah semua anak mendapatkan kebutuhan pendidikan yang baik? (Kumaha
sakola barudak ibu leres wae)?
4. Bagaimana masalah identitas diri anak, apakah mereka mendapatkan akte
kelahirannya? (Teras kumaha, masalah identitasna, sadayana ngagaduhan
akte kalahiran anak teu)?
74
HASIL WAWANCARA
Informan : Asep Mulyana Hari/Tgl/Thn : Rabu, 30-11-2016
Tempat : Rumah Bpk Asep Pukul : 19.30 WIB
Usia : 35 Tahun Pekerjaan : Wiraswasta
1. Kapan bapak melakukan perkawinan poligami dengan istri kedua? (Iraha
bapak ngalaksanakeun nikah poligami sareng istri anu kadua)?
Saya melakukan poligami tepatnya pada tahun 2012. (Kinten-kinten abdi
nikah deui tahun 2012).
2. Apa yang melatar belakangi bapak untuk melakukan perkawinan poligami?
(Kunaon bapak make hoyong poligami)?
kebutuhan biologis atau hawa nafsu dan mencari pendamping yang bisa
membimbing kepada jalan yang lebih baik, itu yang melatar belakangi saya
melakukan poligami. (Kumargi abdi masih butuh keneh kebutuah biologis
abid, sareng hoyong gaduh pamajikan anu sae).
3. Apakah istri bapak mengizinkan bapak untuk melakukan poligami? (Diizinan
kitu ku pamajikan bapak)?
Pada awalnya istri saya tidak mengizinkan, tapi seiring berjalannya waktu
akhirnya istri saya mengizinkan juga, ia mencoba mengikhlaskan dan
mementingkan kehidupan anak-anak. (Kawitnamah teu diizinan, ngan kadieu-
kadieu namah diijinan ku anjeuna).
75
4. Bagaimana kehidupan istri dan anak-anak, apakah semua kebutuhannya
terpenuhi secara adil? (Teras kumaha istri sareng putra bapak, kabutuhanana
terpenuhi teu)?
Disini saya mencoba memaksimalkan pembagian nafkah secara adil, istri
pertama 60% karena mempunyai anak 2 (dua), sedangkan istri yang kedua
40% karena hanya mempunyai anak 1 (satu). (Abdi nyobian seutuhna na
maksimal, saadil-adilna, anu kahiji langkeung ageung, kumargi ngagaduhan
2 anak, nu hiji deui mah kur hiji).
5. Hak-hak anak apa saja yang bapak ketahui dalam memenuhi kebutuhan
mereka? (Bapak teurang teu hak-hak anak naon wae)?
yang saya ketahui yaitu: hak mendapatkan jaminan kehidupan yang layak,
pembagian nafkah, kesehatan, mendpatkan pendidikan yang baik, dan rasa
penuh kasih sayang terhadap mereka. (Anu abdi terang mah hak jaminan
kahidupan anu layak, nafkah, kesehatan pendidikan sareng rasa kasih
sayang).
6. Bagaimana masalah pendidikan anak-anak, apakah semua anak-anak
disekolahkan dengan baik? (Teras kumaha pendidikanana, sadayana
disakolakeun teu)?
Alhamdulillah semuanya saya sekolahkan dengan baik, karena bagaimanapun
pendidikan sangat penting bagi kehidupan mereka. (Alhamdulillah abdi
sakolakeun sadayana, kumargi pendidikan sangat penting pikeun
kahidupanana).
76
7. Bagaimana masalah identitas diri mereka seperti akte kelahiran anak, apakah
mereka mendapatkannya sejak ia lahir? (Teras kumaha masalah akte
kalahiranana, sadayana ngagaduhan teu)?
Semuanya telah mendapatkan akte kelahirannya dari masing-masing Ibu yang
melahirkannya. (Sadayana teras ngagaduhan akte kalahiran masing-masing
sareng ibu anu ngalahirkeunana).
Ttd
Informan
77
HASIL WAWANCARA
Informan : Sarnanih Hari/Tgl/Thn : Rabu, 30-11-2016
Tempat : Rumah Bpk Asep Pukul : 19.00
Usia : 30 Tahun Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
1. Apakah ibu mengetahui kalau suami ibu melakukan poligami? (Ibu teurang
teu suami ibu poligami)?
Iya, saya mengetahui tetapi pada awalnya saya tidak setuju, karena istri mana
sih yang rela dimadu, namun pada akhirnya saya mengizinkan karena
mungkin memang sudah takdir saya seperti ini. (Muhun teurang, kawitnamah
teu setuju, istri numana atuh nu hoyong dimadu, tapi akhirnamah nya
meureun eta tos takdir abdi).
2. Bagaimana pembagian nafkah terhadap keluarga, apakah semua kebutuhannya
terpenuhi secara adil? (Kuamaha nafkahna, kapenuhi teu ibu sadayana)?
Dalam masalah pembagian nafkah istri pertama 60% karena mempunyai anak
2 (dua), sedangkan istri kedua 40% hanya mempunyai anak 1 (satu)
(Nafkahmah abi kabagian rada ageun Solana gaduh putra dua, nya adil
sakitumah).
3. Apakah semua anak mendapatkan kebutuhan pendidikan yang baik? (Kumaha
sakola barudak ibu leres wae)?
Iya, alhamdulillah anak-anak saya semuanya mendapatkan pendidikan yang
baik dan disekolahkan semua. (Alhamdulilah sadayana tiasa sakola).
78
4. Bagaimana masalah identitas diri anak, apakah mereka mendapatkan akte
kelahirannya? (Teras kumaha, masalah identitasna, sadayana ngagaduhan
akte kalahiran anak teu)?
Iya, semua anak-anak mendapatkan akte kelahiran dari masing-masing ibu
yang melahirkannya. (Muhun, sadayana ngagaduhan akte kalahiran ti
masing-masing ibu anu ngalahirkeuna).
Ttd
Informan
79
HASIL WAWANCARA
Informan : Tata Supriadi Hari/Tgl/Thn : Kamis, 01-12-2016
Tempat : Rumah Bpk Tata Pukul : 19.30 WIB
Usia : 40 Tahun Pekerjaan : Wiraswasta
1. Kapan bapak melakukan perkawinan poligami dengan istri kedua? (Iraha
bapak ngalaksanakeun Poligami sareng istri anu kadua)?
Saya melakukan poligami pada tahun 2010. (Abdi poligami ti tahun 2010)?
2. Apa yang melatarbelakangi bapak untuk melakukan perkawinan poligami?
(Kunaon bapak make hoyong poligami)?
Kebutuhan biologis faktor yang paling dominan ketika saya melakukan
poligami (Kebutuhan biologis anu pastinamah).
3. Apakah istri bapak mengizinkan bapak untuk melakukan poligami? (Diizinan
kitu ku pamajikan bapak)?
Yah, namanya dia tidak tahu mau mngizinkan bagaimana! (Namina oge teu
apaleun, bade ngijinan kumaha!.
4. Bagaimana kehidupan istri dan anak-anak, apakah semua kebutuhan nya
terpenuhi secara adil? (Teras kumaha istri sareng anak-anak bapak,
kabutuhanana terpenuhi teu)?
Pembagian nafkah saya mengutamakan istri pertama 75%, karena semua anak
diasuh olehnya, istri kedua mendapatkan 25%. (Pembagian nafkah namah nu
istri kahiji langkung ageing 75%, nu kaduanamah kur saalit 25%).
80
5. Hak-hak anak apa saja yang bapak ketahui dalam memenuhi kebutuhan
mereka? (Bapak teurang teu hak-hak anak naon wae)?
Hak jaminan kehidupan yang baik, pendidikan, nafkah, kesehatan, dan rasa
penuh kasih sayang terhadap mereka. (Hak jaminan kahidupan anu layak,
pendidikan, nafkah, kesehatan sareng rasa kasih sayang).
6. Bagaimana masalah pendidikan anak-anak, apakah semua anak-anak
disekolahkan dengan baik? (Teras kumaha pendidikanana, sadayana
disakolakeun teu)?
Semua anak-anak saya sekolahkan, karena pendidikan adalah kebutuhan yang
utama bagi kehidupan mereka. (Sadayana disakolakeun, kumargi pendidikan
sangat penting pikeun kahidupanana).
7. Bagaimana masalah identitas diri mereka seperti akte kelahiran anak, apakah
mereka mendapatkannya sejak ia lahir? (teras kumaha masalah akte
kalahiranana, sadayana ngagaduhan teu)?
Semuanya telah mendapatkan akte kelahirannya, dan semua anak saya
cantumkan kepada Kartu Keluarga (KK) istri pertama, karena saya melakukan
poligami tidak tercatat. (Sadayana teras ngagaduhan akte kalahiran, teras
akte kalahiranana abdi cantumkeun ka Kartu Keluarga (KK) pamajikan anu
kahiji).
Ttd
Informan
81
HASIL WAWANCARA
Informan : Garni Nurhayati Hari/Tgl/Thn : Kamis, 01-12-2016
Tempat : Rumah Bpk Tata Pukul : 20.00 WIB
Usia : 36 Tahun Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
1. Apakah ibu mengetahui kalau suami ibu melakukan poligami? (Ibu teurang
teu suami ibu poligami)?
Saya benar-benar tidak mengetahui kali suami saya melakukan poligami.
(Abdi teu apal pisan)
2. Bagaimana pembagian nafkah terhadap keluarga, apakah semua kebutuhannya
terpenuhi secara adil? (Kuamaha nafkahna, kagaduahan teu ibu sadayana)?
Alhamdulillah saya selaku istri pertama lebih diutamakan, karena saya
mendapatkan bagian hampir 75% dari penghasilan suami saya, sedangkan istri
kedua hanya 25%, karena saya yang mengasuh semua anak-anaknya.
(Alhamdulilah abdi kabagian nafkah langkung ageng kumargi anak-anak di
asuh ku abdi sadayana).
3. Apakah semua anak mendapatkan kebutuhan pendidikan yang baik? (Kumaha
sakola barudak ibu leres wae)?
Alhamdulillah semua anak-anak disekolahkan dengan baik. (Alhamdulilah sae
sadayana).
82
4. Bagaimana masalah identitas diri anak, apakah mereka mendapatkan akte
kelahirannya? (Teras kumaha, masalah identitasna, sadayana ngagaduhan
akte kalahiran anak teu)?
Iya, semua anak-anak mendapatkan akte kelahiran, tetapi yang jadi masalah
anak dari istri kedua akte kelahirannya dicantumkan kepada saya, karena kan
suami saya poligaminya secara sirri. (Muhun sadayana ngagaduhan akte
kalahiran, anu jadi masalah akte kalahiran anak pamajikan anu kadua
dicantumkeun ka abdi).
Ttd
Informan
83
Foto peneliti dengan bapak Asep Mulyana dan ibu Sarnanih selaku istri
pertama pada saat wawancara di Rumah bapak Asep Cikeas Udik, yang dilakukan
pada hari rabu tanggal 30 november 2016, pukul 19.30
84
Foto peneliti dengan bapak Tata Supriadi dan ibu Garni Nurhayati selaku istri
pertama bapak Tata pada saat wawancara di rumah bapak Tata Cikeas Udik, yang
dilakukan pada hari kamis tanggal 01 desember 2016, pukul 19.30
1
PEMERINTAH DESA CIKEAS UDIK
KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KABUPATEN BOGOR
2
PROFILE DESA CIKEAS MUDIKKECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR
BAB IA. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yangselanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usuldan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam systempemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturanmengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan Desa Cikeas Udik yang telah dilaksanakan sejakmedio tahun 2013 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagaisegi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terjadinyapeningkatan dalam berbagai sisi yang tergambar dari beberapaindikator, namun demikian tentunya masih terdapat berbagai halyang masih perlu ditindaklanjuti terutama di dalam menghadapitantangan pada tahun-tahun berikutnya.
Pembangunan Desa dilakukan secara terpadu dan komprehensif,serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatifdengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagaipemangku kepentingan yang mengacu kepada Program JangkaMenengah Desa Tahun 2013-2019.
Jalannya roda pemerintahan Desa Cikeas Udik dipimpin oleh H.MOCH. HARIS, SE. Beliau melaksanakan tugas sebagai Kepala DesaCikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sejak tanggal24 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor No.
3
141/215/kpts/Per.uu Tahun 2013 setelah menang dalam prosesPemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara langsung padatanggal 23 Maret 2013.
B. VISI DAN MISI
Dalam melaksanakan pembangunan Desa Cikeas Udik pada periode5 (lima) tahun ke depan (tahun 2014-2019), disusun visi sebagaiberikut : "Terwujudnya Cikeas Udik sebagai Desa yang mandiri dantermaju untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dansejahtera."
Desa mandiri mengandung pengertian bahwa masyarakatDesa Cikeas Udik mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dansederajat dengan desa yang telah maju dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulanlokal di bidang pertanian, perdagangan dan industri .
Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalahmasyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dankuat.
Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdasadalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan danteknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dantepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan padakhususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
Yang dimaksud masyarakat yang sejahtera adalah bahwadiupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secaralahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan,kesehatan, rasa aman dan tentram).
Dalam mengimplementasikan visi yang merupakan cita-citabersama segenap masyarakat Desa Cikeas Udik tersebut, makadirumuskan misi atau sasaran kerja yang yang akan dilakukan adalahsebagai berikut :
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
4
perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastrukturstrategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untukmendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerjalebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untukmendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agarmemiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorongsemakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidangpertanian dalam arti luas, industri, dan perdagangan.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, danmengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta pengadaansarana dan prasarana untuk medukung jalannya pemerintahan.
6. Meningkatkan pembangunan Sarana Umum dan Peribadatanserta pembangunan sosial kemasyarakatan untuk mencapaikesalehan dan kesejahteraan lahir dan batin.
BAB IIGAMBARAN UMUM DESA
5
1. Kondisi GeografisDesa Cikeas Udik merupakan salah satu desa di wilayah
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ,dengan luas wilayah651,686 ha, terdiri pembagian wilayah kerja :
6 (enam) Kepala Dusun, 25 (dua puluh lima) wilayah Rukun Warga , dan 84 (delapan puluh empat ) Rukun Tetangga .
Desa Cikeas Udik memiliki letak yang sangat strategis karenaberbatasan langsung dengan dua kabupaten / kota sekaligus menjadidaerah penyangga ibu kota Negara.
Batas – batas wilayah Desa :
Sebelah Utara : Desa Nagrak Sebelah Timur : Desa Wanaherang Sebelah selatan : Desa Bojong Nangka / Desa Cicadas Sebelah Barat : Kota Depok / Bekasi
Jarak antara kantor Desa Cikeas Udik dengan :
Ibu kota kecamatan Gunung Putri : 2,5 km Ibu kota Kabupaten Bogor : 24 km Ibu kota Provinsi Jawa Barat : 136 km Ibu kota Negara Republik Indonesia : 40 km
Pemanfaatan lahan / penggunaan tanah :
Perumahan / Pemukiman dan pekarangan : ± 90 ha Persawahan : ± 6 ha Ladang / Huma : ± 8,5 ha Lapangan Olah Raga : ± nihil Pertanian : ± 109, ha Pengunaan lain-lain : ± 437,586 ha
6
Graik Pemanfaatan Lahandi Desa Cikeas Udik
Pemukiman
Pertanian
Ladang
Lain-Lain
7
2. Kondisi Penduduk
Penduduk Desa Cikeas Udik secara umum mayoritas masihwarga pribumi etnis Sunda dengan Bahasa Sunda sebagai bahasakomunikasi sehari-hari. Namun demikian dalam perkembangan seiringdengan arus urbanisasi dan pengembangan wilayah semakin banyakwarga pendatang dan berdomsili di Desa Cikeas Udik .
Jumlah Penduduk berdasarkan gender :
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Jumlah KK
2014 8.422 8.124 16.546 4.611
Perkembangan wilayah yang sangat pesat di Timur Jakartaberdampak pula terhadap Desa Cikeas Udik. Sebagai daerahpenyangga ibu kota Cikeas Udik mulai banyak disinggahi oleh wargadari luar baik dari kalangan pegawai, pebisnis sampai para petingginegeri. Maka mulailah muncul kompleks pemukiman-pemukiman dariyang sederhana sampai perumahan mewah.
No. Pemukiman Banyak Rumah1 Kompleks Perwira Tinggi TNI Wira Bakti 56 Unit2 Perumahan Cibubur Country 2.426 Unit3 Perumahan Cikeas Gardenia 1.768 Unit4 Perumahan Cikeas Permai 143 Unit5 Town House Griya Saka 39 Unit6 Asrama Dinas Multi Fungsi POLRI 40 Unit7 Asrama Dinas 40 Unit8 Pemukiman Tradisional 4.108 Unit
Masyarakat Desa Cikeas Udik mayoritas beragama Islam dengantetap erat mempertahankan tradisi dan norma-norma relgius yangkuat. Namun disamping itu terdapat pula penganut agama lain yanghidup berdampingan secara damai .
Agama / kepercayaan yang yang dianut oleh masyarakat DesaCikeas Udik melupti :
No. Agama Yang Dianut Banyaknya (jiwa)1 Islam 15.670
8
2 Kristen Protestan 3193 Kristen Katolik 5034 Hindu 375 Budha 176 Konghucu 0
3. Kondisi Pemerintahan
Jalannya roda pemerintahan Desa Cikeas Udik dipimpin oleh H.MOCH. HARIS SE. Beliau melaksanakan tugas sebagai Kepala DesaCikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sejak tanggal24 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor No.141/215/kpts/Per.uu Tahun 2013 setelah menang dalam prosesPemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara langsung padatanggal 24 Maret 2013.
Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Cikeas Udikberpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9tahun 2006 tentang Desa. Adapun susunan personilnya adalahsebagai berikut :
No. Nama Lengkap Tempat & Tanggal Lahir Pendidikan Jabatan
1 H. Moch. Haris Bogor, 7-7-1968 S-I Kepala Desa
2 Sopianto Pemalang, 10-3-1959 SLTA Sekretaris Desa
3 Apud Saepudin Bogor, 7-6-1971 S-I Kaur Umum
4 Wahyudin Bogor S-I Kaur Pemerintahan
5 Miptahul Palah Bogor, 08 – 10 - 1976 SLTA Kau Pembangunan
6 Angga Rustandi Bogor, 14 Agustu 1990 SLTA Kaur Kesra
7 Fitri sari Asih Bogor, SLTA Bendahara
8 Purwa Djaka Setia Ciamis, S-I Staf
9 Suhi Hermawan Bogor, 05 – 02 – 1973 SLTA Staf
10 Jalaludin Bogor, SLTA Staf
11 Ahmad Bogor, 28 – 11 - 1975 SLTA Staf
12 Samin Nurzeha Bogor, SLTA Staf
13 Mista AR Bogor, SLTA Staf
14 Ecep Aslim Bogor, SLTA Staf
15 M. Ali Sodikin SLTP Office boy
16 Ahmad Hunaedi Bogor, SLTP Office boy
17 Juman Bogor, SLTP Office boy
18 Alfajri Bogor, SLTP Office boy
9
Disamping itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa Pasal 55 dibentuk pula Badan PermusyawaratanDesa (BPD) yang berfungsi :
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersamaKepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; danc. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Adapun Susunan personalia BPD Desa Cikeas udik adalah sebagaiberikut :
No. Nama Lengkap Jabatan Pendidikan Keterwakilan Wilayah
1 Dedi Ketua SLTA Kp. Kadupugur
2 Dswi Basuki Wakil Ketua Anggota Kp. Kadupugur
3 Saca Sekretaris S-I Kp. Pabuaran
4 Jamat Anggota SLTA Kp. Cikeas Udik
5 Jujun Samsuri Anggota Anggota Kp. Cikeas udik
6 Suria Anggota Anggota Kp. Sentul
7 Haman H.S Anggota Anggota Kp. Sentul
8 H. Yuwono Anggota Anggota Kp. Talajung
9 Jaya Suhendar Anggota Anggota Kp. Pabuaran
10 Trubus Agus Anggota D-3 Perum Cikeas Permai
Untuk memudahkan dalam menjalankan pemerintahan wilayah DesaCikeas Udik terbagi menjadi 6 (enam) daerah kerja / kedusunan yangmasing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Dusun :
No. Dusun Nama Kepala Dusun Wilayah Kerja
1 I Yahya Subagya Kp. Pabuaran / Perum Cikeas Gardenia
2 II Junaedi Kp. Kadupugur
3 III Empong Kp. Sentul / Kp. Cikeas Udik
4 IV Alek Kp. Cikeas Udik / Perum Cibubur Country
5 V Sadun Kp. Tlajung / Perum Cikeas Permai
6 VI H. Hasan Sobari Kp. Tlajung / Kp. Pabuaran
10
Lembaga Kemasyarakatan
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan merupakan berdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 dengantujuan :
a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahDesa/Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan,menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal;dan
c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
Lembaga Kemasyarakatan di Desa Cikeas Udik terdiri dari :1) RT2) RW3) LPM4) Tim Penggerak PKK5) Karang Taruna6) BKM7) FKPM
1. RT / RW
No. Nama Lengkap Jabatan Wilayah Kerja
1 Abdul Kodir Ketua RW 01 Kp. Kadupugur2 Supena Ketua RT 01 Kp. Kadupugur RT 01/013 Rahmat Hidayat Ketua RT 02 Kp. Kadupugur RT 02/014 Niran Ketu RT 03 Kp. Kadupugur RT 03/015 Sigit Ketua RT 04 Kp. Kadupugur RT 04/016 Pahroji Ketua RW 02 Kp. Kadupugur7 Mahroji Ketua RT 01 Kp. Kadupugur RT 01/028 Wanta Ketua RT 02 Kp. Kadupugur RT 02/029 Wawan Ketua RT 03 Kp. Kadupugur RT 03/0210 Aswan Basuki Ketua RT 04 Kp. Kadupugur RT 04/0211 Isa Ketua RW 03 Kp. Kadupugur12 Asmat Ketua RT 01 Kp. Kadupugur RT 01/03
11
13 Taya Ketua RT 02 Kp. Kadupugur RT 02/0314 Supi Ketua RW 04 Kp. Cikeas Udik15 Atim Ketua RT 01 Kp. Cikeas Udik 01/0416 Rudin Ketua RT 02 Kp. Cikeas Udik 02/0417 Ibuk Ketua RW 05 Kp. Cikeas Udik18 Acep Ketua RT 01 Kp. Cikeas Udik RT 01/0519 Samit Kettua RT 02 Kp. Cikeas Udik RT 05/0520 Abdul Rohman Ketua RW 06 Kp. Cikeas Udik21 Aban Ketua RT 01 Kp. Cikeas Udik RT 01/0622 Ayub Ketua RT 02 Kp. Cikeas Udik RT 02/0623 Mamat Ketua RW 07 Kp.Cikeas Udik24 Edi Ketua RT 01 Kp.Cikeas Udik RT 01/0725 Mi’an Ketua RT 02 Kp.Cikeas Udik RT 02/0726 Salim Ketua RT 03 Kp.Cikeas Udik RT 03/0727 Emak Ketua RW 08 Kp. Sentul28 Ro’an Ketua RT 01 Kp. Sentul RT 01/0829 Ayub Ketua RT 02 Kp. Sentul RT 02/0830 Isrop Ketua RW 09 Kp. Sentul31 Suherman Ketua RT 01 Kp. Sentul RT 01/0932 Acep Sobari Ketua RT 02 Kp. Sentul RT 02/0933 Enap Ketua RT 03 Kp. Sentul RT 03/0934 Aceng M. Askar Ketua RT 10 Kp. Tlajung35 Samsunarto Ketua RT 01/10 Kp. Tlajung RT 01/1036 Rois Ketua RT 02/10 Kp. Tlajung RT 02/1037 Ade Suhendar Ketua RW 11 Kp. Tlajung38 Inan Ketua RT 01 Kp. Tlajung RT 01/1139 Tatang. S Ketua RT 02 Kp. Tlajung RT 02/1140 M. Yusup Ketua RT 03 Kp. Tlajung RT 03/1141 Sultan Mahmud Ketua RT 04 Kp. Tlajung RT 04/1142 Dulloh Ketua RW 12 Kp. Pabuaran43 Abdul Rojak Ketua RT 01 Kp. Pabuaran RT 01/1244 Aman Ketua RT 02 Kp. Pabuaran RT 02/1245 Dadang Ketua RT 03 Kp. Pabuaran RT 03/1246 Enjam Ketui RW 13 Kp. Pabuaran47 Saih Ketua RT 01/13 Kp. Pabuaran RT 01/13
12
48 Endin Ketua RT 02/13 Kp. Pabuaran RT 02/1349 Enjon Ketua RT 03/13 Kp. Pabuaran RT 03/1350 Tono Sartono, ST Ketua RW 14 Perum Cikeas PermaiT51 Ucu Supendi Ketua RT 01 Perum Cikeas PermaiT52 Prasetyo Utomo Ketua RT 02 Perum Cikeas PermaiT53 Sugino Ketua RT 03 Perum Cikeas PermaiT54 Sabarudin Akbar Ketua RW 15 Perum Cibubur Country55 Partono Ketua RT 01 Perum Cibubur Country56 Adrian Ketua RT 02 Perum Cibubur Country57 Andrianto Ketua`RT 03 Perum Cibubur Country58 Amri Donal Ketua RW 16 Perum Cibubur Country59 Ketua`RT 01 Perum Cibubur Country60 H. Erwin Ketua`RT 02 Perum Cibubur Country61 Aji Agus Darmawan Ketua RT 03 Perum Cibubur Country62 Fatur Ketua RT 04 Perum Cibubur Country63 Oky Imanuel Ketua`RW 17 Perum Cibubur Country64 Andri Faisal KetuaRT 01 Perum Cibubur Country65 Marjono Ketua RT 02 Perum Cibubur Country66 Anton Ariwibowo Ketua RT 03 Perum Cibubur Country67 Asdar Ansar Putra Ketua RW 18 Perum Cibubur Country68 H. Koko Komarsyah Ketua RT 01 Perum Cibubur Country69 DP. Rudianto Ketua RT 02 Perum Cibubur Country70 Untung Purwadi Ketua RW 19 Perum Cibubur Country71 Budi Ahmad Ketua RT 01 Perum Cibubur Country72 Sarjono Ketua RT 02 Perum Cibubur Country73 R.Dea Rinova Ketua RT 03 Perum Cibubur Country74 Nanang Muhamad Ketua`RT 04 Perum Cibubur Country75 Ramsawer . S Ketua`RT 05 Perum Cibubur Country76 Sutanto Utomo Ketua`RW 20 Perum Cibubur Country77 Johanes Wiwid Ketua RT 01 Perum Cibubur Country78 Hermawan. S Ketua RT 02 Perum Cibubur Country79 Deidtyo Yan Pradian Ketua RT 03 Perum Cibubur Country80 P. Akis Mulyana Ketua RT 04 Perum Cibubur Country81 Amir Rosidi Ketua RW 21 Perum Cikeas Gardenia82 Bekti Ketua RT 01 Perum Cikeas Gardenia
13
83 Yowono Saputro Ketua RT 02 Perum Cikeas Gardenia84 Suradinan Ketua RT 03 Perum Cikeas Gardenia85 Moh. Azis Wibowo Ketua RT 04 Perum Cikeas Gardenia86 Imam Sohirin Ketua RT 05 Perum Cikeas Gardenia87 Saepudin Ketua RT 06 Perum Cikeas Gardenia88 Wawan Sutanto Ketua RT 07 Perum Cikeas Gardenia89 Suparman Ketua RW 22 Perum Cikeas Gardenia90 Budiono Ketua RT 01 Perum Cikeas Gardenia91 Muhodir Ketua RT 02 Perum Cikeas Gardenia92 Odi Dinawa Ketua RT 03 Perum Cikeas Gardenia93 Yusup Ketua RT 04 Perum Cikeas Gardenia94 Heryanto Ketua RT 05 Perum Cikeas Gardenia95 Muhamad `Soleh Ketua RT 06 Perum Cikeas Gardenia96 Yogi Prasojo Ketua RT 07 Perum Cikeas Gardenia97 Hidayat Putra Utama Ketua RW 23 Perum Cibubur Country98 Agusta Indrayana Ketua RT01 Perum Cibubur Country99 Heru Ketua RT 02 Perum Cibubur Country100 Hendri Ketua RT 03 Perum Cibubur Country101 Salahudin Ketua RT 04 Perum Cibubur Country102 Erwan Ketua RT 05 Perum Cibubur Country103 Kanang Sulistyo Ketua RT 06 Perum Cibubur Country104 H. Yanuardi Ketua RW 24 Perum Cibubur Country105 Indra Ketua RT 01 Perum Cibubur Country106 Herjaky Mahendra Ketua RT 25 Perum Cibubur Country107 Tri Susilo Hendro Ketua RT 01 Perum Cibubur Country108 Jemon Hadiprayitno Ketua RT 02 Perum Cibubur Country
2. LPM
Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa Cikeas Udik,dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaiwadah partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yangmenyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan kemakmuran Desa yangmantap.
14
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD,berkedudukan di Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yangbersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri;Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyaitugas:- Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;- Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;- Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Susunan Pengurus LPM Desa Cikeas Udik adalah sebagai berikut :
No. Nama Pengurus Jabatan Alamat
1 H. SUNTA Ketua Kp. Sentul RT 03 RW 092 NAZARUDIN Wakil Ketua Kp. Pabuaran RT 02 RW 123
4. Karang TarunaKarang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan
generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadarandan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakatterutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitasadat sederajat dan terutama bergerak dibidang usahakesejahteraan sosial.
Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-samadengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untukmenanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutamayang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif,rehabilitative maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya, setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi
Susunan Kepengurusan Karang Taruna Desa Cikeas Udikadalah sebagai berikut :
15
No. Nama Pengurus Jabatan Alamat
1 SATIBI Ketua Kp. Kadupugur2 CIMAN Wakil Ketua Kp. Tlajung3 AGUS SAEPUDIN Sekretaris Kp. Kadupugur4 ALEXANDER NICO Wakil Sekretaris Kp. Sentul5 SOBUR Bendahara Kp. Kadupugur6 MADRAIS Seksi Pendidikan & Pelatihan Kp. Tlajung7 RUDI ISKANDAR Seksi Kesejahtraan Sosial Kp. Pabuaran8 JUNAEDI Seksi Pengabdian Masyarakat Kp. Sentul9 AZIS Seksi Usaha Ekonomi Produktif Kp. Sentul10 DEDI HIDAYAT Seksi Olah Raga Kp. Cikeas Udik11 ALFANDI SAPUTRA Kesenian Kp. Sentul12 AAJ NAJMUDIN, S.Pd Seksi Pembinaan Mental
KerohanianKp. Sentul
5. BKMBadan Keswadayaan Desa merupakan salah satu lembagakemasyarakatan yang ada di Desa Cikeas Udik. PembentukanBKM seiring dengan digulirkannya Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada eraPemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Susunan Kepengurusan BKM Desa Cikeas Udik adalah sebagaiberikut :
No. Nama Pengurus Jabatan Alamat
1 TEGUH SUHENDRO Koordinator Kp. Sentul2 JAJANG SOLEHUDIN Anggota Kp. Pabuaran3 ADI WINARTO Anggota Perum Cikeas Permai4 DIDI Anggota Kp. Tlajung5 ACEP SOBARI Anggota Kp. Tlajung6 ADE SUHENDAR Anggota Kp. Tlajung7 UCU SUGIWA Anggota Kp. Kadupugur8 DEDI Anggota Kp. Cikeas Udik9 ABDUL ROHMAN Anggota Kp. Tlajung
16
6. TIM PENGGERAK PKKGerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnyadisingkat PKK, adalah gerakan pembangunan nasional dalampembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yangpengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menujumasyarakat yang berimandan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat,sejahtera, mamju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan genderserta kesadaran hukum dan lingkungan.Tim Penggerak PKK adalah mitra pemerintah dan organisdasikemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana,pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masingjenjang untuk terlaksananya Program PKK.
Susunan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Cikeas Udikadalah sebagai berikut :
No. Nama Pengurus Jabatan Alamat
1 ZEENAT AMAN HARIS Ketua Kp. Pabuaran2 JUJU JUHAERIAH Wakil Ketua Kp. Cikeas Udik3 LILIS Sekretaris Kp. Sentul4 SANAH Bendahara Kp. Sentul5 SAROH Ketua POKJA I Kp. Tlajung6 AMIH HARYANI Sekretaris POKJA I Kp. Tlajung7 SITI MASITOH Anggota Kp. Cikeas Udik8 NACIH Anggota Kp. Sentul9 WIWIN Ketua POKJA II Kp. Kadupugur10 ETI NUWATI Sekretaris POKJA II Kp. Kadupugur11 ELI RATNA SUMINAR Anggota Kp. Tlajung12 BETI YULIA Anggota Kp. Kadupugur13 TRI MURTIJAH Ketua POKJA III Perum Cikeas Permai14 NURYANTI Sekretaris POKJA III Kp. Sentul15 EUIS Anggota Kp. Cikeas Udik16 YANTI Anggota Kp. Sentul17 ENOK MARTINI Ketua POKJA IV Kp. Tlajung18 MARWATI Sekretaris POKJA IV Kp. Pabuaran
17
19 NINIK RETNO P Anggota Perum Cikeas Gardenia20 ALIYAH Anggota Kp. Pabuaran
7. FKPMFKPM adalah singkatan dari Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat,yaitu sebuah organiasasi yang berbasis di desa dan berfungsi sebagaimitra kepolisian khususnya dalam ikut serta menciptakan danmemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Susunan Kepengurusan FKPM Desa Cikeas Udik adalahsebagai berikut :
No. Nama Pengurus Jabatan Alamat
1 AHMAD SOBARI Ketua Kp. Sentul2 H. SUNTA Wakil Ketua Kp. Sentul3 SUPE Sekretaris Kp. Cikeas Udik4 SAFRIUDIN Bendahara Kp. Cikeas Udik5 H. AINUL YAQIN Seksi Humas Kp. Cikeas Udik6 H. ABDUL HADI Anggota Kp. Kadupugur7 H. ABDUL KODIR Anggota Kp. Kadupugur8 ABDUL KOSIM Anggota Kp. Tlajung9 FATHURAHMAN Anggota Kp. Kadupugur10 H. MAKMUN Anggota Kp. Cikeas Udik11 H. NADA Anggota Kp. Kadupugur12 UCU SUGIWA Seksi Keamanan Kp. Kadupugur13 ADE Anggota Kp. Kadupugur14 ASDI Anggota Kp. Tlajung15 YAHYA SUBAGYA Anggota Kp. Pabuaran16 JUNAEDI Anggota Kp. Kadupugur17 ALEK ROHMAN Anggota Kp. Cikeas Udik18 EMPONG Anggota Kp. Sentul19 HASAN SOBARI Anggota Kp. Tlajung20 SADUN SAPUTRA Anggota Kp. Tlajung
18
8. Kondisi Kesehatan
Salah satu faktor yang menjadi penunjang keberhasilanpembangunan sebuah desa adalah dukungan dan peran serta darisegenap kalangan masyarakat yang bersatu-padu termasuk peranankaum perempuan . Dalam Bidang Kesehatan Pemberdayaan kaumperempuan lebih dimaksimalkan melalui berbagai kegiatan yangtergabung dalam wadah Posyandu.
Terdapat 20 (dua puluh) Posyandu yang tersebar di seluruh wilayahDesa Cikeas Udik dengan kader sebanyak 120 orang.
NO. NAMA POSYANDU ALAMAT NAMA KADER POSYANDU1 MEKAR INDAH Kp. Kadupugur RW 01 1 BETI YULIA
2 UTI BIN LATIP3 TIAH DAUD4 MISNA5 WIWIN6 ETTI NURWATI
2 SEDAP MALAM Kp. Kadupugur RW 02 1 YANTI087870322384 2 ROKIAH
3 SAMSIAH081387187331 4 MARYAM
5 MI’AH6 YULIANTI
3 POLRI Kp. Kadupugur RW 01 1 DWI SUPRAPTI2 RIKASARI3 NURHAYATI4 ISMIATI5 RIKA KARTIKA6 MARLIANA
4 MELATI Kp. Cikeas Udik RW 04 1 LILIS2 NANA3 NURHAYATI4 KOMARIAH5 SOPIAH6 ARSIH SUKAESIH
5 TERATAI Kp. Cikeas Udik RW 05 1 SAMIH2 IRIANI3 IDA4 ATIKAH5 MISNA
19
6 KENANGA Kp. Cikeas Udik RW 06 1 EUIS2 ENDEH3 ROMSAH4 ENAY5 HIROH ROHANI
7 SEROJA Kp. Cikeas Udik RW 07 1 JUHAERIYAH2 SITI MASITOH3 SUSILAWATI4 MAMAS5 HALIMAH
8 CEMPAKA Kp. Sentul RW 08 1 NURHAYANTI2 SAROH3 SANAH4 MANTI5 SRI PURWANINGSIH6 SRI JAYANTI
9 SAKURA Kp. Tlajung RW 09 1 LILIS2 HARTATI3 UUN WININGSIH4 DEVI SRI MULYANI5 MAESAROH6 HANIFAH
10 BOUGENVILE Kp. Tlajung RW 10 1 SENAH2 ELI RATNA SUMINAR3 MIMI4 SARNIJAH
11 MAWAR MERAH I Kp. Tlajung RW 11 1 ENOK MARTINI2 EDEH YUNINGSIH3 NENGSIH MULYAWATI4 SAROH BT SANUSI5 RATNA6 IYOS
12 MAWAR MERAH II Kp. Tlajung RW 11 1 SUGIANI2 SRI SETIATI3 LELA KOMALASARI4 NASIH5 RIZKA MURNI
13 LILY Kp. Pabuaran RW 12 1 ALIAH2 NUNUNG HASAN3 LILIS SUGIANTI4 ELI5 SITI MARWATI
14 ANYELIR Kp. Pabuaran RW 13 1 AMIH HARYANI2 YANIH
20
3 SEMAH4 NACIH5 IMI IRNAWATI6 YANTI
15 ANGGREK Perum Cikeas Permai RW 14 1 IDA2 TRI MURTIJAH3 TRIS MIATUN4 SAWIYAH5 SURTI ARYA LATIFAH
16 GARDENIA I Perum Cikeas Gardenia RW21
1. LIS SAUDAH. S.KOM2 NS. ANITA DEWI MK. S.Kep3 FITRA DEWI SIMARMATA4 DEWI YERMIA PUTRI5 NUNUK PURWATI6 CANY SUTRA DEWI7 IKAH8 SUMARMIATI9 SITI MUNIROH10 PURYANTI
17 GARDENIA II Perum Cikeas Gardenia RW21
1 SUSANTI2 RATU LISTRI3 JUWANTI4 DIYAH ARUM WWULANDARI5 HERLINA6 DESI ANGGRAINI
18 GARDENIA III Perum Cikeas Gardenia RW21
1 NINIK RETNO PALUPI2 JAMIATUL ZUROK3 YULIASTUTI4 TIURLAN BOANG MANALU5
19 GARDENIA IV Perum Cikeas Gardenia RW21
1 YUSI KURNIASARI2 NATINEM3 FERRY DESYANTI4 FAMELIARTI5 MA’MUROTUL ABADIYAH6 NI KETUT WIADNYANI, S.H,MKn7
20 SERUNI Perum Cibubur Country 12345
Jumlah posyandu 20Jumlah Kader Posyandu 111
21
Berdasarkan perkembangan, masing-masing Posyandu tergolongke dalam strata yang bervariasi mulai dari Pratama, Madya, Purnama,dan mandiri.
Berikut adalah Strata setiap Posyandu dan banyak balita yangmenjadi sasaran di wialayah posyandu berada.
No. Nama PosyanduStrata Posyandu Banyak
BalitaBangunan
SendiriPratama Madya Purnama Mandiri1 Mekar Indah - - - 1 105 1
2 POLRI - - - 1 22 1
3 Sedap malam - - 1 - 84 1
4 Melati - - - 1 58 1
5 Teratai - - - 1 76 1
6 Kenanga - - 1 - 55 -
7 Seroja - 1 - - 80 -
8 Cempaka - - 1 - 104 1
9 Sakura - - 1 - 133 -
10 Bougenvile - 1 - - 134 -
11 Mawar Merah I - - - 1 135 1
12 Mawar Merah II - - 1 - 124 1
13 Lily - - - 1 105 1
14 Anyelir - - - 1 90 1
15 Anggrek - - - 1 46 1
16 Gardenia I - - 1 - 334 1
17 Gardenia II - - 1 - 127 -
18 Gardenia III - - 1 - 119 -
19 Gardenia IV - - 1 - 108 -
20 Seruni - - - - 46 1
Jumlah 0 2 10 8 2.085 13
Selain Penangan pada balita juga digalakan program KeluargaBerencana khususnya kepada Pasangan Usia Subur (PUS). Datakeikutsertaan masyarakat dalam bidang keluarga berencana (KB) diDesa Cikeas Udik berdasarkan program Pendataan Keluarga Tahun2015 adalah sebagai berikut :
No WilayahRW
Banyak Jiwa Banyak Pasangan Usia SuburL P Jumlah Peserta KB Tidak KB
1 001 677 655 1332 211 72
22
2 002 495 463 958 157 613 003 225 220 445 78 264 004 542 544 1086 166 755 005 387 395 782 110 716 006 261 255 516 94 457 007 484 349 833 137 288 008 353 348 701 133 419 009 472 488 960 154 7710 010 294 285 579 95 4711 011 1047 996 2043 387 10612 012 532 555 1087 159 6013 013 548 525 1073 176 6614 014 271 283 554 95 4915 015 69 66 135 22 1016 016 89 94 183 31 1117 017 97 101 198 33 1518 018 92 82 174 29 1419 019 77 82 159 27 1120 020 95 99 194 32 1421 021 1028 1014 2042 372 13722 022 653 680 1333 249 12623 023 48 49 97 16 724 024 45 48 93 15 625 025 41 39 80 19 5
Jumlah 8.922 8.715 17.637 2.997 1.180
Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembangkhususnya dalam pelayanan kesehatan, atas inisiatif masyarakatsendiri mulai bermunculan tempat pelayanan kesehatan baik beruparumah persalinan, Praktek Dokter / Klinik dan sebagainya.
No. Nama PenyelenggaraJenis Pelayanan Banyak Tenaga Medis Alamat
PraktikPraktikDoktrer
PraktikBidan
Dokter Bidan Perawat
1 Klinik Dwipa x - 1 - - RW 102 Dr. Haris x - 1 - - RW 113 Dr. Agus x - 1 - - RW 114 Dr. Pegy Senjadiyan x - 1 - - RW 085 Dr. Ika x - 1 - - Rw 116 Bidan Laila HB - x x 1 1 RW 097 Bidan Megayani - x x 1 - RW 088 Bidan Zahrotul Uyun - x - 1 1 RW 10
23
Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan obat-obatan medis,berdiri pula beberapa Apotik.
NO. NAMA APOTIK ALAMAT1 K - 24 Perum Cibubur Country2 Century Perum Cibubur Country3
9. Kondisi Pendidikan
Pendidikan merupakan pilar terpenting dalam upaya membangunperadaban sebuah bangsa yang maju dan berkualitas. Pembangunanbidang pendidikan meliputi pembinaan dan peningkatan mutu SumberDaya Manusia serta penyediaan sarana fisik untuk mendukungkegiatan belajar-mengajar baik pada lembaga pendidikan formalmaupun pendidikan nonformal yang dikelola dan dilaksanakan olehmasyarakat secara swadaya.
Sarana Pendidikan yang ada di Desa Cikeas Udik adalah sebagaiberikut :
Sekolah Dasar (SD)
No. Nama SekolahBanyak Siswa Banyak Guru Luas(m2)
L P Jml L P Jml Tanah Bangunan1 SDN Cikeas Udik 01 74 80 154 1 7 82 SDN Cikeas Udik 02 110 93 203 3 6 93 SDN Cikeas Udik 03 165 181 346 5 5 104 SDN Cikeas Udik 04 90 91 181 4 4 85 SDN Cikeas Udik 05 127 98 225 2 5 7
Jumlah 566 543 1.109 18 27 45
Madrasah Ibtidaiyah (MI)
No. Nama SekolahBanyak Siswa Banyak Guru Luas(m2)
L P Jml L P Jml Tanah Bangunan1 Miftahul Falah 149 155 304 3 7 102 Nurul Huda 259 216 475 6 4 10
Jumlah 408 371 779 9 11 20
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
24
No. Nama SekolahBanyak Siswa Banyak Guru Luas(m2)
L P Jml L P Jml Tanah Bangunan1 SMP 02 Gunung Putri 522 545 1.067 23 27 502 SMP Bina Bangsa 429 290 719 13 16 29
Jumlah 951 835 1.786 36 43 79
Sekolah Menengah Atas (SMA / SMK)
No. Nama SekolahBanyak Siswa Banyak Guru Luas(m2)
L P Jml L P Jml Tanah Bangunan1 SMA Bina Bangsa 93 87 1802 SMK Bina Bangsa 233 370 603 15 34 39
Jumlah 782
TK / RA / PAUD
No. Nama SekolahBanyak Siswa Banyak Guru Luas(m2)
L P Jml L P Jml Tanah Bangunan
1 TK-I An-Najah 17 13 30 1 3 3 525 1252 TK Al-Maflah 5 11 16 - 3 3 - -3 TK Ma’nul Hakim 7 12 19 1 4 5 150 704 RA An – Nuur 23 17 40 - 4 4 - -5 TK Mutiara Ilmu 27 32 59 - 4 4 1206 Al-Maulidiyah 15 14 29 1 3 47 PAUD Pelita Cikeas 12 14 26 - 2 28 PAUD Rumah Bermain I 6 3 9 - 2 29 PAUD Rumah Bermain II 12 13 25 - 2 210
Jumlah
TPA / TPQ
No. Nama SekolahBanyak Siswa Banyak Guru Luas(m2)
L P Jml L P Jml Tanah Bangunan
1 TPQ Al-Ikhlas 3 28 42 70 - 5 52 TPA Al-Ikhlas 2 11 7 18 - 2 2345
Jumlah