Upload
phungkhue
View
243
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KONDISI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
Sumber: BPS, Sakernas – Agustus 2015
Jenis Kegiatan Laki-laki Perempuan Jumlah
Penduduk Berumur 0+Tahun 128,638,707 127,361,600 256,000,307
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas 92,864,014 93,236,903 186,100,917
Angkatan Kerja 76,810,592 45,569,429 122,380,021
Bekerja 72,150,588 42,668,611 114,819,199
Pengangguran 4,660,004 2,900,818 7,560,822
Bukan Angkatan Kerja 16,053,422 47,667,474 63,720,896
Sekolah 8,367,903 8,367,060 16,734,963
Mengurus Rumah Tangga 2,030,154 36,173,547 38,203,701
Lainnya 5,655,365 3,126,867 8,782,232
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 82.71 48.87 65.76
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) 6.07 6.37 6.18
Pekerja Tidak Penuh 17,082,691 17,230,207 34,312,898
Setengah Penganggur 6,083,019 3,656,178 9,739,197
Paruh Waktu 10,999,672 13,574,029 24,573,701
Sumber: BPS, Sakernas, Agustus 2011 – 2015
6,65
5,76 6,02
5,75 6,07
8,86
6,73 6,40
6,26 6,37
7,48
6,13 6,17 5,94 6,18
2011 2012 2013 2014 2015
Laki-laki
Perempuan
Total
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2015
PERMASALAHAN DALAM KETENAGAKERJAAN
• Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja.
• Peran dan partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan masih rendah
• Masih adanya diskriminasi dalam ketenagakerjaan, mulai dari penerimaan, saat kerja, dan purna kerja
• Lemahnya pengawasan dalam hubungan kerja.
• Masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja, terutama perempuan.
• Minimnya ketersediaan data pelanggaran hak pekerja.
• Belum adanya perpu yang melindungi pekerja informal.
1. Melakukan sosialisasi tentang Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan ke daerah (termasuk di dalamnya ttg GP2SP. Tahun 2015 (Riau, Kaltim, Bali, Sumbar), tahun 2016 (Sumut, Malut, Sumsel, Kab. Berau)
2. Permen PP dan PA No.7 Tahun 2014 tentang Panduan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan
3. Permen PP No.5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak.
4. Nota Kesepahaman Bersama 4 menteri (Kemnakertrans, Kemdagri, KPP-PA, Bappenas) tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi Dalam Pekerjaan, yang ditandatangani pada Bulan Agustus 2014
BERBAGAI UPAYA YANG DILAKUKAN
PERMEN PP DAN PA NO. 5 TAHUN 2015
TENTANG PENYEDIAAN SARANA KERJA YANG
RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK
Latar Belakang
Saat ini perempuan bekerja hampir di semua
bidang pembangunan.
Sesuai kodratnya, perempuan mengalami haid,
kehamilan, melahirkan dan menyusui.
Oleh sebab itu, perempuan pekerja memerlukan
pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang
baik, terutama terkait kesehatan reproduksinya,
agar generasi penerus terjamin kesehatannya.
MENGAPA PERLU ?
Meningkatkan produktivitas kerja perempuan
serta melindungi haknya.
Pengasuhan dan perlindungan anak tidak hanya
menjadi tugas dan tanggungjawab perempuan.
Tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab
seluruh keluarga dan kepedulian dari setiap
orang di lingkungannya, termasuk lingkungan
kerja, karena sebagian besar waktu digunakan di
tempat kerja.
Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan
bagi perempuan dan anak
TUJUAN PERMEN PPPA NO.5
TAHUN 2015
Sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah maupun
swasta, dalam rangka penyediaan sarana kerja
yang responsif gender dan peduli anak di tempat
kerja.
Apa yang harus disediakan ?
1. Ruang ASI, termasuk pemberian waktu
untuk memerah ASI atau memberikan ASI
eksklusif
2. Ruang pengasuhan anak
3. Fasilitas pelayanan kesehatan
4. Sarana lain yang menunjang
5. Termasuk sumber daya manusia sebagai
pengelolanya
APA YANG HARUS DILAKUKAN ?
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Swasta wajib membuat kebijakan
operasional dan kebijakan daerah yang
mendukung keberhasilan peningkatan
produktivitas kerja.
Penyediaan sarana kerja yang responsif
gender dan peduli anak harus didukung
semua pihak terkait, baik pengusaha
maupun pekerja sendiri.
REKOMENDASI
Sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya
pemenuhan hak perempuan dalam
ketenagakerjaan secara terus menerus dan
berkesinambungan.
Fasilitasi penyediaan sarana kerja yang
responsif terhadap kebutuhan perempuan dan
anak.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
dalam kegiatan GP2SP mulai dari
perencanaan, pelaksanaan serta monitoring
dan evaluasinya.
TERIMA
KASIH