Upload
sadam-ariga
View
256
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
1/39
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PRAKTIK KEDOKTERAN (ADVOKASI)
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
2/39
Pendahuluan
Akhir-akhir ini tuntutan hukum terhadap dokterdengan dakwaan melakukan malpraktik makinmeningkat di mana-mana, termasuk di negara kita.Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran
hukum masyarakat, di mana masyarakat lebihmenyadari akan haknya. Di sisi lain para dokterdituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugasprofesinya dengan hati-hati dan penuh tanggungjawab. Seorang dokter hendaknya dapat menegakkandiagnosis dengan benar sesuai dengan prosedur,memberikan terapi dan melakukan tindakan mediksesuai standar pelayanan medik, dan tindakan itumemang wajar dan diperlukan.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
3/39
Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteranyang sudah diberlakukan sejak 2005dinilai merugikan profesi mediskarena memberikan dampak takterduga kepada profesi ini, terutama
para dokter.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
4/39
Pendahuluan
Pasal 66 UU Praktik Kedokteran (UUPK)menyebutkan, seeseorang pasien atau bukan pasienyang mengetahui suatu dugaan malpraktikdiperbolehkan mengadukan ke Majelis Kode Etik
Kedokteran (MKEK), Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia (MKDKI), kepolisian, lembagaperlindungan konsumen, dan lembaga lainnya. Dalampraktiknya, pengadu juga bisa melaporkan kepadasatu atau lebih institusi itu sehingga sangatmembebani profesi medis selaku pihak yang
diadukan. Padahal setelah proses peradilanberlangsung bisa saja tuduhan tidak dapat dibuktikan,sementara pihak yang diadukan telah mengalamibanyak kerugian waktu, perasaan, dan harga diri.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
5/39
Pendahuluan
Beban tersebut bertambah berat manakala profesimedis dikenai ancaman pidana dan denda. Padahalantara profesi medis, masyarakat pengguna jasapelayanan kesehatan, dan aparat penegak hukum
diyakini masih terdapat perbedaan persepsi antaralogika medis, logika awam, dan logika hukum dalampelayanan medis. Menafsirkan ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan kepentingan sendirimerupakan hal manusiawi sehingga berkembanglahpenafsiran awam, profesi medis, yang keduanya
harus berhadapan dengan penafsiran hukum. Sebagaicontoh, bisa saja setelah pasien menjalani operasi lalumeninggal dunia dengan penyebab yang tidak selaluberasal dari tindakan dokter.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
6/39
Pengertian Hukum Kesehatan
Menurut H.J.J Leenen: hukum kesehatan adalahkeseluruhan aturan hukum yang mengatur tentanghubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan,yang berupa penerapan hukum perdata, hukum pidana,dan hukum administrasi negara dalam kaitan dengan
pemeliharaan kesehatan Hukum kesehatan berkaitan dengan etika medis yang
berisi kepedulian dan tanggung jawab secara moralhidup dan kehidupan manusia serta terhadap kelainandan gangguan padanya, dari sebelum lahir sampai akhirhidup itu serta sampai beberapa waktu sesudahnya.
Hukum kesehatan dan hukum medis adalah rambu-rambu yang mengatur etika dan hukum yang sama-sama berakar pada moral saling mengisi. Dokter punyatanggung jawab etis dan tanggung jawab hukum dalammenjalankan profesinya.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
7/39
Implikasi Pemberlakuan UU No. 29/2004
Pemberlakuan UU No.29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran tentunya membawa implikasi yang signifikanbagi tenaga medis. UU ini untuk memberikanperlindungan hukum bagi dokter sebagai pemberi jasakesehatan dan pasien sebagai penerima layanan
kesehatan. Dalam Undang-undang ini juga mengatur hak dan
kewajiban dokter/dokter gigi untuk melaksanakanpraktik kedokterannya seperti dalam pasal 50 disebutkan bahwa haknya meliputi: memperolehperlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugassesuai dengan standar profesi dan standar proseduroperasional, memberikan pelayanan medis menurutstandar profesi dan standar prosedur operasional,memperoleh informasi yang lengkap dan jujur daripasien atau keluarganya; dan menerima imbalan jasa.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
8/39
Implikasi Pemberlakuan UU No. 29/2004
Pelanggaran terhadap sebagian dari item-itemkewajiban dokter merupakan sifat melawan hukum(malpraktik). Kondisi tersebut dapat menjadimalpraktik hukum kedokteran apabila dari praktikkedokteran itu menimbulkan kerugian pada pasien
penderitaan, berupa rasa sakit, luka-luka, maupunkematian. Apa yang oleh hukum telah ditentukan secara
normatif tentang hak dan kewajiban dokter danpasien tersebut mengikat kedua belah pihak harusditaati, walaupun dalam kontrak terapeutik tidak di
tentukan secara eksplisit sebagi prestasi masing-masing pihak, namun melaksanakan kewajiban doktermaupun pasien merupakan prestasi yang telah ditetapkan UU.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
9/39
Implikasi Pemberlakuan UU No. 29/2004
Pemberlakuan UU No. 29/2004t entang PraktikKedokteran (UUPK) diharapkan dapat mengatasipermasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraanpraktik kedokteran.
Dua permasalahan yang mendasaripenyusunanpenyusunan Undang-undang tersebut, yangpertamaadalah memberikan perlindungan bagimasyarakat terhadap praktik kedokteran yangeksploitatif dan tidak memenuhi etika kedokteransehingga mengakibatkan penurunan kepercayaan
masyarakat terhadap profesi medik, yang kedua,memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagiprofesi dokter dan gugatan masyarakat yang berlebihan.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
10/39
Malpraktik Medik
Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokteruntuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmupengetahuan yang lazim di pergunakan dalammengobati pasien atau orang yang terluka menurut
ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian di sini adalah sikap
kekurang hati-hatian, yaitu tidak melakukan apa yangseseorang dengan sikap hati-hati melakukannyadengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yangseseorang dengan sikap hati-hati tidak akanmelakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaiandiartikan pula dengan melakukan tindakan kedokterandi bawah standar pelayanan medik.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
11/39
Malpraktik Medik
Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukumatau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampaimembawa kerugian atau cedera kepada oranglain dan orang itu dapat menerimanya. Ini
berdasarkan prinsip hukum De minimisnoncurat lex,yang berarti hukum tidakmencampuri hal-hal yang dianggap sepele.Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkankerugian materi, mencelakakan bahkan
merenggut nyawa orang lain, maka inidiklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpalata), serius dan kriminil.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
12/39
Malpraktik Medik
Tolak ukur culpa lataadalah:1. Bertentangan dengan hukum2. Akibatnya dapat dibayangkan
3. Akibatnya dapat dihindarkan4. Perbuatannya dapat dipersalahkan
Aspek hukum yang mengatur tentangmalpraktik di Indonesia adalah;
UU RI No.29 thn. 2004 tentang praktikKedokteran:1. KUHP2. UUD 1945
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
13/39
Malpraktik Medik
Malpraktik medik merupakan kelalaian yang berat danpelayanan kedokteran di bawah standar. Malpraktikmedik murni (criminal malpractice) sebenarnya tidakbanyak dijumpai. Misalnya melakukan pembedahandengan niat membunuh pasiennya atau adanyadokter yang sengaja melakukan pembedahan padapasiennya tanpa indikasi medik, (appendektomi,histerektomi dan sebagainya), yang sebenarnya tidakperlu dilakukan, jadi semata-mata untuk mengerukkeuntungan pribadi. Memang dalam masyarakat yangmenjadi materialistis, hedonistis dan konsumtif, di
mana kalangan dokter turut terimbas, malpraktik diatas dapat meluas.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
14/39
Malpraktik Medik
Untuk dapat menuntut penggantian kerugian karenakelalaian, maka penggugat harus dapat membuktikanadanya 4 unsur berikut:1. Adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap
pasien2. Dokter telah melanggar standar pelayanan medikyang lazim dipergunakan3. Penggugat telah menderita kerugian yang dapatdimintakan ganti ruginya4. Secara faktual kerugian itu disebabkan olehtindakan di bawah standar
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
15/39
Malpraktik Medik
Kadang-kadang penggugat tidak perlu membuktikanadanya kelalaian pada tergugat. Dalam hukum terdapatsuatu kaidah yang berbunyi Res Ipsa Loquitur,yangberarti faktanya telah berbicara, misalnya terdapatnyakain kasa yang tertinggal di rongga perut pasien,
sehingga menimbulkan komplikasi pasca bedah. Dalamhal ini maka dokterlah yang harus membuktikan tidakadanya kelalaian pada dirinya.
Kelalaian dalam arti perdata berbeda dengan arti pidana.Dalam arti pidana (kriminil), kelalaian menunjukkan
kepada adanya suatu sikap yang sifatnya lebih serius,yaitu sikap yang sangat sembarangan atau sikap sangattidak hati-hati terhadap kemungkinan timbulnya risikoyang bisa menyebabkan orang lain terluka atau mati,sehingga harus bertanggungjawab terhadap tuntutankriminal oleh Negara.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
16/39
Antara Etika dan Hukum
Etika kedokteran sangat berhubungan erat denganhukum. Hampir di semua negara ada hukum yangsecara khusus mengatur bagaimana dokter harusbertindak berhubungan dengan masalah etika dalamperawatan pasien.
Badan yang mengatur dan memberikan ijin praktekmedis di setiap negara bisa memberi hukuman kepadadokter yang melanggar etika. Namun etika dan hukumtidaklah sama. Sangat sering bahkan etika membuatstandar perilaku yang lebih tinggi di banding hukum, dankadang etika memungkinkan dokter perlu untukmelanggar hukum yang menyuruh melakukan tindakanyang tidak etis. Hukum juga berbeda untuk tiap-tiapnegara sedangkan etika dapat di terapkan tanpa melihatbatas negara.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
17/39
Antara Etika dan Hukum
Kewajiban dokter yang hendak dijalankan harusdipertimbangkan sebagai hal; yang melanggar standarprofesi dan standar prosedur atau tidak. Karena sebagaiseorang profesional tidak dibenarkan memiliki sikapbatin yang ceroboh mengenai standar profesinya sendiri,
sikap batin seperti ini sangat berbahaya. Sementara itu, sikap batin pada akibat yang merugikankesehatan atau nyawa pasien pada umumnya malpraktikkedokteran tidak dituju atau tidak dikehendaki.Walaupun sangat jarang terjadi, namun tidak tertutupkemungkinan kehendak memang ditujukan pada akibatburuk bagi kesehatan dan nyawa pasien. Misalnya,euthanasia pasal 344 KUHP) atau aborsi di luar indikasimedis (pasal 347, 348 KUHP).
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
18/39
BEBERAPA PRINSIP ETIK
AUTONOMY: HAK UNTUK MENENTUKAN ATAUMEMILIH SESUATU YANG TERBAIK BAGI DIRINYA
BENEFICIENCE: PRINSIP MEMBERI BANTUAN ATAUBERBUAT SESUATU YANG BERMANFAAT BAGI ORANG
LAIN NONMALEEFICENCE: TIDAK MENIMBULKAN BAHAYA
ATAU SAKIT FISIK MAUPUN EMOSIONAL
JUSTICE: PERLAKUAN YANG ADIL
VERACITY: JUJUR ATAU TIDAK BERBOHONG
FIDELITY: KOMITMENT TERHADAP PELAYANANSEHINGGA MENIMBULKAN RASA PERCAYA.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
19/39
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
20/39
Contoh Kasus 1
Seorang dokter memberi cuti sakit berulang-ulangkepada seorang tahanan, padahal orang tersebutmampu menghadiri sidang pengadilan perkaranya.Dalam hal ini dokter terkena pelanggaran Kode Etik
Kedokteran (KODEKI) Bab-I pasal 7 dan KUHP pasal267. KODEKI Bab I pasal 7; Seorang dokter hanyamemberi keterangan atau pendapat yang dapatdibuktikan kebenarannya.KUHP pasal 267: Dokteryang dengan sengaja memberikan surat keteranganpalsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit,
kelemahan atau cacat, dihukum dengan hukumanpenjara selama 4 tahun.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
21/39
Contoh Kasus 2
Seorang penderita gawat darurat dirawat di suaturumah sakit dan ternyata memerlukan pembedahansegera. Ternyata pembedahan tertunda-tunda,sehingga penderita meninggal dunia. Pelanggaran etikdan hukum kasus ini ada 2 kemungkinan:Jika tertundanya penbedahan tersebut disebabkankelalaian dokter, maka sikap dokter tersebutbertentangan dengan lafal sumpah dokter, KODEKIBab II pasal 10 dan KUHP pasal 304 dan 306. Lafalsumpah dokter:Saya akan senantiasa
mengutamakan kesehatan penderita. KODEKI Bab IIpasal 10: Seorang dokter wajib melakukanpertolongan darurat sebagai suatu tugaskemanusiaan.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
22/39
Contoh Kasus 2
KUHP pasal 304: Barang siapa yang dengan sengajamenyebabkan atau membiarkan seseorang dalamkesengsaraan, sedangkan ia wajib memberikehidupan, perawatan dan pemeliharaan berdasarkanhukum yang berlaku baginya atau karena suatu
perjanjian, dihukum dengan hukuman penjaraselama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau dendasebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-KUHP pasal 306(2)jika salah satu perbuatan tersebut berakibatkematian, maka bersalah dihukum dengan hukumanperjara selama-lamanya 9 tahun.
Jika tertundanya pembedahan tersebut disebabkankeluarga penderita belum membayar uang panjaruntuk rumah sakit, maka rumah sakitlah yang terkenapasal-pasal KUHP 304 dan 306, sedang dokterterkena pelanggaran KODEKI.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
23/39
UU No 29/ 2004
Pendidikan
Kompetensi
Registrasi
Kewenangan
Lisensi
Praktik Kedokteran
Layanan Medik
Pembinaan
(Quality Assurance)
Quality ControleEtik
Disiplin
Hukum
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
24/39
Aspek Hukum Administrasi
dalam Praktik Kedokteran
Setiap dokter yang telah menyelesaikan pendidikan daningin menjalankan praktik kedokteran dipersyaratkanmemiliki izin.Izin menjalankan praktik memiliki dua makna, yaitu: (1) izindalam arti pemberian kewenangan secara formil (formeelebevoegdheid), dan (2) izin dalam arti pemberiankewenangan secara materiil (materieele bevoegdheid).
Secara teoritis, izin merupakan pembolehan (khusus) untukmelakukan sesuatu yang secara umum, dilarang. Sebagaicontoh: dokter boleh melakukan pemeriksaan (bagian tubuh
yang harus dilihat), serta melakukan sesuatu (terhadapbagian tubuh yang memerlukan tindakan denganpersetujuan) di mana izin semacam itu tidak diberikankepada profesi lain.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
25/39
Globalisasi & Desentralisasi
PendidikanIjazah (Sekolah)
Sertifikat (Profesi)
RegistrasiKompetensiKewenangan
Lisensi (Izin Praktek)(Pemerintah Daerah & Profesi)
Masyarakat
Regulasi& Standarisasi
(Pemerintah & Profesi)
Dr/Spesialis
2. Standar
PendidikanProfesi
Praktek Dokter
Profesi
Litbang Iptek
4. Standar
Pelayanan
Medik
Masalah Disiplin
MajelisKehormatan
Disiplin
1. Standar Etik
3. Standar Performance
Masalah Etik
Masalah Hukum
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
26/39
Pendidikan
Sistem Pendidikan Kedokteran
Standar Pendidikan Profesi
Standar Kompetensi
Kompetensi:Etik
Profesi
Inputdan ProsesOutput
Registrasi
Sistem Registrasi Kedokteran
Pengesahan kompetensi
menjadi kewenangan
Inputdan Proses
KewenanganOutput
Cont
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
27/39
Aspek Hukum Administrasidalam Praktik Kedokteran
Pada hakikatnya, perangkat izin (formil atau materiil)menurut hukum administrasi adalah:1. Mengarahkan aktivitas, artinya pemberian izin(formil atau materiil) dapat memberi kontribusiditegakkannya penerapan standar profesi dan standar
pelayanan yang harus dipenuhi oleh para dokterdalam pelaksanaan praktiknya2. Melakukan proses seleksi, yakni penilaianadministratif, serta kemampuan teknis yang harusdipenuhi oleh setiap dokter dan dokter gigi3. Mencegah bahaya yang mungkin timbul dalam
rangka penyelenggaraan praktik kedokteran, danmencegah penyelenggaraan praktik kedokteran olehorang yang tidak berhak (yang bersangkutan tidakmemiliki kewenangan secara formil maupun materiil)
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
28/39
Aspek Hukum Administrasidalam Praktik Kedokteran
4. Memberikan perlindungan kepada warga masyarakatterhadap praktik yang tidak dilakukan oleh orang yangmemiliki kompetensi tertentu (yang bersangkutan tidakmemberikan pelayanan sesuai standar kompetensi)5. Mendistribusikan kelangkaan tenaga dokter yangdikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah ataspembatasan tempat praktik dan penataan Surat IzinPraktik (SIP).Izin diberikan dalam bentuk tertulis,berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan.Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin jugadidasarkan pada kemampuan untuk melakukan penilaianadministratif dan teknis kedokteran.
Pengeluaran izin dilandaskan pada asas-asasketerbukaan, ketertiban, ketelitian, keputusan yangbaik, persamaan hak, kepercayaan, kepatutan dankeadilan. Selanjutnya apabila syarat-syarat tersebuttidak terpenuhi (lagi) maka izin dapat ditarik kembali.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
29/39
Aspek Hukum Administrasidalam Praktik Kedokteran
Beberapa perubahan mendasar yang berkaitan denganperizinan di dalam UUPK, yaitu:1. Digunakan terminologi Surat Tanda Registrasi (STR)yang diterbitkan oleh KKI, sebagai pengganti terminologiSurat Penugasan (SP)2. Untuk mendapatkan STR pertama kali dilakukan ujikompetensi oleh organisasi profesi3. Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan oleh KK/KKGdan berlaku selama lima tahun serta dapat diperpanjangmelalui uji kompetensi lagi4. Masa berlaku SIP sesuai STR, bila masa berlaku STRsudah habis maka SIP juga habis.
Sebagai implementasi dari UUPK, telah dikeluarkanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor1419/MENKES/PER/X/2005 tentang PenyelenggaraanPraktik Dokter untuk menata lebih lanjut perizinan.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
30/39
Aspek Hukum Perdatadalam Praktik Kedokteran
Setelah seorang dokter memiliki izin untukmenjalankan praktik, muncullah hubungan hukumdalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran dimana masing-masing pihak (pasien dan dokter)
memiliki otonomi (kebebasan, hak dan kewajiban)dalam menjalin komunikasi dan interaksi dua arah.Hukum memberikan perlindungan kepada keduabelah pihak melalui perangkat hukum yang disebutinformed consent. Objek dalam hubungan hukum
tersebut adalah pelayanan kesehatan kepada pasien.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
31/39
PASAL 45: INFORMED CONSENT
1. DENGAN PERNYATAAN (EXPRESS)
-SECARA LISAN (ORAL)
-SECARA TERTULIS (WRITTEN)
2. TERSIRAT, DIANGGAP DIBERIKAN
(IMPLIED OR TACIT CONSENT)
-DALAM KEADAAN BIASA (NORMAL)-DALAM KEADAAN GAWAT-DARURAT
(EMERGENCY)
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
32/39
Aspek Hukum Perdatadalam Praktik Kedokteran
Dikaitkan dengan UUPK, perangkat hukum informedconsent tersebut diarahkan untuk:1. Menghormati harkat dan martabat pasien melaluipemberian informasi dan persetujuan atas tindakan
yang akan dilakukan2. Meningkatkan kesadaran, kemauan dankemampuan hidup sehat3. Menumbuhkan sikap positif dan iktikad baik sertaprofesionalisme pada peran dokter mengingatpentingnya harkat dan martabat pasien
4. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanansesuai standar dan persyaratan yang berlaku.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
33/39
Aspek Hukum Perdatadalam Praktik Kedokteran
Suatu hubungan hukum dianggap sah apabilamemenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitukesepakatan untuk saling mengikatkan diri (vandegeenen die zich verbinden), dan kecakapan untuksaling memberikan prestasi (dengan berbuat atau
tidak berbuat) mengenai suatu hal atau suatu sebabyang diperbolehkan (bekwaamheid om eeneverbintenis aan te gaan).Dari sudut kecakapan (bekwaam),ketidakseimbanganpengetahuan dan kemampuan (different of knowledgeand ability)mungkin akan menempatkan pasien padaposisi yang lemah, oleh sebab itu, yang harusdiutamakan dalam hubungan ini adalah terbentuknyasaling percaya dalam usaha membangunkesederajatan di antara kedua belah pihak.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
34/39
Aspek Hukum Perdatadalam Praktik Kedokteran
Hak individu di bidang kesehatan bertumpu pada duaprinsip, yaitu 1) Hak atas pemeliharaan kesehatan (rightto health care)dan 2) Hak untuk menentukan (nasib)sendiri (right to self determination).Hak yang pertamaberorientasi pada nilai sosial dan hak yang keduaberorientasi pada ciri atau karakteristik individual.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
35/39
Aspek Hukum Perdatadalam Praktik Kedokteran
Hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan pasiendengan dokter meliputi 1) penyampaian informasi dan 2)penentuan tindakan. Pasien wajib memberikan informasiyang berkaitan dengan keluhannya dan berhakmenerima informasi yang cukup dari dokter (right toinformation)serta berhak mengambil keputusan untukdirinya sendiri (right to self determination). Di sisi laindokter berhak mendapatkan informasi yang cukup daripasien dan wajib memberikan informasi yang cukup pulasehubungan dengan kondisi serta akibat yang akanterjadi. Selanjutnya dokter berhak mengusulkan yangterbaik sesuai kemampuan dan penilaian profesionalnya
(ability and judgement)dan berhak menolak bilapermintaan pasien dirasa tidak sesuai dengan norma,etika serta kemampuan profesionalnya. Selain hal diatas, dokter wajib melakukan pencatatan (rekam medik)dengan baik dan benar.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
36/39
Aspek Hukum Pidanadalam Praktik Kedokteran
Penataan hukum pidana dibutuhkan dalam upayamelindungi masyarakat. Hakikat ketentuan pidanaadalah meminta pertanggungjawaban melalui tuntutanpidana untuk hal-hal yang telah ditentukan terlebihdahulu.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)telah disebutkan bahwa dasar penambahan ketentuanpidana harus dengan undang-undang. Bertolak daripengertian di atas maka sekalipun beberapa ketentuanpidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktikkedokteran telah diatur dalam KUHP, namun masihdibutuhkan beberapa penambahan sesuai dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangkedokteran. Oleh sebab itu, di dalam UUPK dicantumkanbeberapa perbuatan yang dapat dikenai tuntutan pidana.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
37/39
Penutup
Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) akan (danharus) ditindaklanjuti dengan berbagai peraturanpendukung, misalnya Peraturan Menteri Kesehatan danPeraturan KKI. Sebelum diterbitkan pengaturan lebih
lanjut, tetap digunakan peraturan perundang-undanganyang ada untuk mencegah kekosongan hukum.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
38/39
Penutup
Beberapa hal yang sudah dilaksanakan menyertaipelaksanaan UUPK adalah sebagai berikut:1. Telah dibentuk KKI melalui Keputusan Presiden,selanjutnya KKI dapat mengeluarkan peraturanpelaksanaan UUPK.2. Telah diatur mekanisme registrasi supaya pelayanandokter dan dokter gigi tetap dapat berjalan selama masaperalihan.3. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1419/ MENKES/PER/X/2005 tentang PenyelenggaraanPraktik Dokter, yang berkaitan dengan peralihan SPmenjadi STR, SIP yang lama menjadi SIP menurut
UUPK, serta kejelasan pengaturan tiga tempat praktik.4. Telah dibentuk Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia yang sangat penting untukpenegakan aturan dan ketentuan pelayanan oleh dokter.
8/12/2019 Perlindungan Hukum Kedokteran
39/39