Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Dalam Penetapan Upah Minum

8/17/2019 Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Dalam Penetapan Upah Minum

1/6

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA DALAM PENETAPAN UPAH

MINUM (UMP)

BAB I PENDAHULUAN

A.PENDAHULUAN

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain karena adanya pekerjaan

yang harus dilakukan diana ada unsur perintah! upah dan "aktu. Hubungan kerja ini terjadi

antara pekerja/buruh dengan peberi kerja yang si#atnya indi$idual. Para pekerja/buruh

epunyai hak untuk ebentuk suatu organisasi pekerja bagi kepentingan para

pekerja/buruh tersebut sebagaiana diatur dala Undang%Undang Noor &' (ahun &)))

tentang *erikat Pekerja/*erikat Buruh.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan huku atau tidak! ilik orang

perorangan! persekutuan! atau badan huku! baik ilik s"asta aupun ilik negara yang

epekerjakan pekerja/buruh dengan eberi upah atau ibalan dala bentuk lain.

Antara pekerja/buruh dan pengusaha epunyai persaaan kepentingan ialah kelangsungan

hidup dan keajuan perusahaan! tetapi di sisi lain hubungan antar keduanya juga eiliki

perbedaan dan bahkan potensi kon#lik! terutaa apabila berkaitan dengan persepsi atau

interpretasi yang tidak saa tentang kepentingan asing%asing pihak yang pada dasarnya

eang ada perbedaan.

Upah erupakan hak pekerja/buruh yang seharusnya dapat eenuhi kebutuhan

ereka dan keluarganya. *iste pengupahan perlu dikebangkan dengan eperhatikan

keseibangan antara prestasi atau produkti$itas kerja! kebutuhan pekerja dan keapuan

perusahaan.*ebagaiana telah diaanatkan dala Undang%Undang Noor + ', (ahun&)),

tentang -etenagakerjaan Pasal ayat &0!bah"a untuk e"ujudkanpenghasilan yang


2/6

eenuhi penghidupan yang layak bagi keanusiaan! Peerintahenetapkan kebijakan

pengupahan yang elindungi pekerja/buruh. Dalapenetapannya Peerintah elibatkan

para pekerja/buruh elalui *erikatPekerja/Buruh dan Pengusaha elalui Asosiasi Pengusaha

Indonesia APIND10

2enurut penelitian yang dilakukan A-A(I3A! konsep upah layak un4ul untuk

enjebatani perdebatan yang selalu un4ul terkait persoalan upah iniu buruh di

Indonesia! jika dari buruh! perasalahannya adalah upah iniu tidak 4ukup untuk

eenuhi kebutuhan hidup sedangkan dari pengusaha enyatakan bah"a kenaikan upah

iniu setiap tahun 4ukup eberatkan. De#enisi upah layak enga4u pada upah untuk

seorang pekerja dengan ja kerja standar yang dapat eenuhi kebutuhan hidup layak dan

eberikan keapuan enabung. Untuk Indonesia! ja kerja standar adalah 5) ja per

inggu.

*edangkan de#enisi kebutuhan hidup layak $ersi Perenaker '6/7III/&))8 adalah

standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup

layak! baik se4ara #isik! non #isik! dan sosial untuk kebutuhan ' satu0 bulan. 7ersi sebuah

penelitian yang dilakukan A-A(I3A! de#enisi kebutuhan hidup layak enga4u pada

kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup

layak dan apu ereproduksi kebali tenaganya sehingga enjadi lebih produkti#.

(unjangan tidak tetap plus lebur enyubang rata%rata &5!'9 terhadap rata%rata

upah total. Penelitian ini juga enyebutkan bah"a pengeluaran rill buruh di kabupaten selalu

lebih tinggi bagi buruh dengan atau tanpa tanggungan dibandingkan dengan upah riil dan

U2- Upah 2iniu -abupaten0. :ata%rata upah total hanya apu ebayar 65!,9

rata%rata pengeluaran riil dan U2- hanya apu ebayar ;&!59 rata%rata pengeluaran riil

buruh.:ata%rata upah pokok yang diteria buruh lebih rendah dari U2-. U2- terpenuhi


3/6

setelah ditabah dengan berbagai tunjangan dan lebur. *ekalipun deikian! nilai rata%rata

upah total yang diteria oleh buruh asih lebih rendah daripada nilai rata%rata pengeluaran

riil perbulan! yakni sebesar :p. '.5;6.


4/6

endorong pelaksanaan undang%undang yang e#ekti#. -edua peraturan tersebut dapat saling

elengkapi untuk dijadikan dasar dala e"ujudkan konsep upah layak.

2eskipun kenaikan upah diberikan setiap tahun! naun besarnya kenaikan tidak

sepadan dengan kenaikan harga barang%barang kebutuhan pokok! sehingga tidak terlalu

berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja. Naun se4ara uu kondisi sosial ekonoi

para pekerja pada uunya ditingkat enengah ke ba"ah. Hal ini disebabkan karena

pendapatan yang ereka peroleh tidak sepenuhnya apu untuk eenuhi kebutuhan hidup

sehari%hari! diana harga%harga barang seakin ahal. -etidak4ukupan upah/gaji yang

diteria guna eenuhi kebutuhan hidup sehari%hari diatasi dengan en4ari penghasilan

tabahan seperti ojek0! en4ari pinjaan uang ke perusahaan tepat bekerja atau dibantu

oleh anggota ruah tangga yang lain yang bekerja seperti istri enjadi buruh 4u4i%setrika0.

. Tabel 5.1 Kebutuhan Hidu La!a" #e$%i Pe$&ena"e$ dan 'u$#ei

N

Kebutuhan Hidu La!a" #e$%i Pe$&ena"e$

N. 1 tahun *++5

Kebutuhan Hidu La!a" #e$%i 'u$#ei

dan ,GD

' 2akanan dan 2inuan '' koponen! '; jenis 2akanan dan 2inuan

'' koponen!

&6 jenis

& *andang < koponen! '& jenis *andang

&) koponen!

&< jenis

, Peruahan '< koponen! &, jenis Peruahan

5 koponen!

85 jenis

5 Pendidikan ' koponen! ' jenis Pendidikan

6 koponen!

') jenis

8 -esehatan , koponen! < jenis -esehatan &' koponen!


5/6

&& jenis

; (ransportasi ' koponen! ' jenis (ransportasi

8 koponen!

jenis

6 > > Aneka -ebutuhan

6 koponen!

') jenis

:ekreasi dan (abungan & koponen! & jenis :ekreasi dan (abungan

, koponen! ,

jenis

*uber+ (abloid Lebur! edisi *epteber &))


6/6

B. PE:2A*ALAHAN

Adapn perasalahan yaang 4oba diangkat oleh penulis yaitu +

'.Bagaiana perlindungan huku pada pekerja dala penetapan upah iniu pekerja

&.Akibat huku pada perusahaan yang tak elaksanakan upah iniu pekerja

,.Apa penyebab sehingga upah iniu pekerja yang ditetapkan oleh peerintah tak

apu eenuhi kebutuhan pekerja

Documents

Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Dalam Penetapan Upah Minum