Upload
others
View
21
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG -
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
(Studi di Kepolisian Resor Kota Denpasar)
Oleh :
I GUSTI PUTU ARY SEPTIAWAN
NIM: 101 605 1117
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2016
ii
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PENCABULAN MENURUT UNDANG -
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
(Studi di Kepolisian Resor Kota Denpasar)
Skripsi ini di buat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
I GUSTI PUTU ARY SEPTIAWAN
NIM: 101 605 1117
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2016
v
KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur kami saya panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widhi
Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas asung kertha wara nugrahanya-
Nya skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” dapat di
selesaikan tepat pada waktunya.
Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat bagi setiap mahasiswa,
khususnya bagi yang akan menempuh ujian sarjana lengkap, dan skripsi ini akan di
ajukan kepada Panitia Ujian Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
Di dalam skripsi ini mungkin terdapat kekurangan-kekurangan yang di
sebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengalaman, tetapi berkat bantuan dan
dukungan dari banyak pihak, skripsi ini dapat di selesaikan tepat pada pada
waktunya. Dalam kesempatan ini, ingin menyampaikan terimakasi yang sedalam-
dalamnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H, M.H selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
2. Bapak I Ketut Sudiarta, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
vi
3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan II
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
4. Bapak I Wayan Suardana, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
5. Bapak Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, S.H, M.H selaku Ketua Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
6. Bapak I Dewa Nyoman Sekar,S.H., MM., M.H selaku Pembimbing
Akademi
7. Bapak A.A.Ngurah Wirasila, S.H., MH selaku Pembimbing I
8. Bapak I Made Walesa Putra, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II
9. Seluruh Bapak-bapak dan Ibu Dosen, Yang telah memberikan ilmu
kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
10. Semua Staf Pegawai, baik itu pegawai Tata Usaha maupun Pegawai
Perpustakaan yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan
administrasi serta kepustakaan kepada penulis selama ini mengikuti
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
11. Kepada Ajik dan Ibu yang selalu memberi semangat dan selalu sabar
tanpa henti memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat saya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
yang selalu menyemangati saya di dalam penyelesaian skripsi ini.
vii
13. Kepada semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
Semoga Ida Sang Yang Widi Wasa Membalas segala kebaikan dan ketulusan
hati semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, besar
harapan agar skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada
khususnya dan juga bagi pembaca pada umumnya. Saran ataupun kritik yang
membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan sekripsi ini
Denpasar, 22 Desember 2015
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... I
HALAMAN PRASYARATAN GELAR SARJANA HUKUM.................. II
HALAMAN GENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ............................ III
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ..................... IV
KATA PENGANTAR .................................................................................... V
DAFTAR ISI ................................................................................................... VIII
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ................................... XI
ABSTRAK ...................................................................................................... XII
ABSTRACT .................................................................................................... XIII
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah .................................................................... 7
1.3. Ruang Lingkup Masalah ........................................................... 8
1.4 Orisinalitas Penelitian ................................................................ 8
1.5. Tujuan Penelitian ...................................................................... 10
ix
1.5.1. Tujuan Umum ................................................................. 10
1.5.2. Tujuan Khusus ................................................................ 10
1.6. Manfaat Penelitian .................................................................... 10
1.6.1. Manfaat Teoritis .............................................................. 11
1.6.2. Manfaat Praktis ............................................................... 11
1.7. Landasan Teoritis ..................................................................... 11
1.7.1. Teori Pemidanaan ........................................................... 12
1.7.2 Teori Perlindungan Hukum ............................................. 18
1.7.3 Teori-teori Efektivitas Hukum ........................................ 23
1.8. Metode Penelitian ..................................................................... 24
1.8.1. Jenis Penelitian ................................................................ 24
1.8.2. Jenis Pendekatan .............................................................. 24
1.8.3. Jenis Pengumpulan Data .................................................. 25
1.8.4. Teknik Analisis Data ....................................................... 26
BAB II TINJAUAN UMUM
2.1 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum ..................................... 27
2.2 Tinjauan Tentang Anak ............................................................. 29
2.3 Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 .......................... 31
x
2.4 Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang
Perkawinan) .............................................................................. 31
2.5 Tinjauan tentang Perlindungan Anak ........................................ 32
2.6 Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan ......................................... 35
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUIM TERHADAP ANAK
KORBAN PENCABULAN
3.1 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum di Polresta Denpasar ..... 40
3.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum di Lembaga Perlindungan
Anak ......................................................................................... 48
BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN
4.1 Hambatan Dalam Pelaksaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Korban Pencabulan di Polresta Denpasar dan Lembaga Perlindungan
Anak ......................................................................................... 51
4.2 Upaya Penggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di
Polresta Denpasar dan Lembaga Perlindungan Anak .............. 54
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan ................................................................................... 59
5.2 Saran .......................................................................................... 60
DAFTAR BACAAN ....................................................................................... 61
LAMPIRAN
xii
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PECABULAN
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002.
( STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR)
Masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang
melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan mendorong
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Pemberlakuan Undang-Undang ini dalam rangka pemenuhan hak-hak anak
dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak
untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban
pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai
dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk lebih memahami mengenai perlindungan hukum terhadap anak
korban pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dengan studi kasus di Kota Denpasar.
Dalam penulisan ilmiah ini digunakan pendekatan empiris sosiologis dengan
menggunakan pendekatan masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi
lapangan yaitu dengan wawancara kepada informan yaitu kepada polisi di Polresta
Denpasar yang berkompeten dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
anak korban kekerasan pencabulan dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Denpasar
serta dengan melakukan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan yang dihadapi oleh
pihak Polresta Denpasar dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Denpasar dalam
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, yaitu korban
(saksi) tidak berani memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak
tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak.Upaya penanggulangan
tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Polresta Denpasar dilakukan melalui 2
(dua) cara, yaitu dengan menggunakan sarana spenal (melalui jalur hukum pidana)
dan non penal (di luar jalur hukum pidana), sedangkan upaya yang dilakukan oleh
Lembaga Perlindungan Anak Kota Denpasar yaitu dengan mendorong penguatan di
pemerintahan untuk mendorong perubahan kebijakan dalam melaksanakan upaya-
upaya perlindungan bagi korban pencabulan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang diberikan yaitu agar
aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Anak dapat bersinergi dan
menguatkan perannya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban
pencabulan, sehingga korban (saksi) dan keluarga merasa terlindungi sehingga berani
melaporkan dan memberikan kesaksian.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Pencabulan.
xiii
ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF ABUSED CHILDREN VICTIMS ACCORDING TO
CONSTITUTION NUMBER 23 YEAR 2002
(A STUDY IN THE POLICE RESORT OF THE CITY DENPASAR)
Frequent occurred various form of adult behavior which are violate the
Indonesian children’s right in many aspects, encourages the enactment of Constitution number 23 year 2002 on children protection. Enforcement of this
constitutuion in order to meet the childrren’s right in legal form which are including the right to survive, the right to grow, the right to be protected and the right to
participate in community without discrimination. Every abused children victims has
the right to be protected by the law as their human right. Based on those fenomena,
the aim of this research is to understand the Legal protection of abused children
victims according to the constitution number 23 year 2002 case study in Denpasar
City.
This research used an empirical approach using sociological approach to
the problem. Data was collected by field studies, interviewing informants of
Denpasar Police whose competent in terms of the implementation of legal protection
for abused children victims, interviewing the officer of sexual abuse Child Protection
Institution of Denpasar and by conducting a literature study.
The results showed that there were barriers faced by the Denpasar Police
Department and Child Protection Institution of Denpasar in the implementation of
legal protection for child victims of sexual abuse, the victim (witness) did not dare to
testify because of threats from certain parties or scared her shame known to the
public. Countermeasures to the crime of sexual abuse of children by the Denpasar
Police carried out through two (2) ways, namely by means spenal (through criminal
law) and non-penal (criminal law outside lane), while the efforts made by the
Children Protection Agency Denpasar city is to encourage the strengthening of
government to encourage policy changes in implementing protection measures for
victims of abuse.
Based on these results, the advice given is that law enforcement and Children
Protective Services can synergize and strengthen its role in the implementation of
legal protection for child victims of abuse, so that victims (witnesses) and family feel
protected so courageous report and testified.
Keywords: Legal Protection, Children, Abused Victims.