Upload
vohuong
View
224
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
© DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SOSIALISASI SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN MIGASPERLINDUNGAN KONSUMEN MIGAS
JAKARTA, 27 Juli 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
(Agenda No. 9 dalam Rencana Umum Perminyakan dan Pergasbumian Nasional)
www.migas.esdm.go.id
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
2
1. Pendahuluan2. Alur pikir 3. Pola pikir4. Kondisi perlindungan konsumen migas saat ini5. Kondisi perlindungan konsumen migas yang diharapkan6. Kebijakan dan strategi7. Langkah-langkah kebijakan8. Instrumen kebijakan9. Program
DAFTAR ISI
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
3
Pelayanan publik wajib dilakukan oleh negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau hak-hak dasar warga negara(publik). Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan hal tersebut. Ketiadaan atau kurang memadainya pelayanan publikakan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak asasi manusia oleh penyelenggara negara. Pelayanan publik harusdiberikan pada setiap warga negara, baik yang kaya maupun miskin, baik yang berada di pusat kemajuan maupun didaerah-daerah terbelakang, baik yang mendatangkan keuntungan atau membutuhkan subsidi. Karena itu negara harusmengambil peranan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Salah satu bentuk dari perlindungan tersebut adalah memberi ruang dan perhatian pada konsumen untukmenyampaikan keluhannya. Keluhan atau komplain dari konsumen merupakan bentuk respon dari konsumen ataspelayanan yang diterimanya. Respon tersebut dapat menggambarkan bagaimana pemenuhan hak masyarakat ataspelayanan pubilk terjadi. Pemberian ruang dan perhatian yang memadai pada keluahan yang ada merupakan bentukperlindungan hak konsumen atas pelayanan publik yang efektif, efiesien dan tepat sasaran oleh pemerintah.
Untuk itu pemerintah dapat memberikan sosialisasi pada izin usaha, standar dan mutu suatu produk dihasilkan yang telah diatur oleh kebijakan serta disampaikan pula mekanisme pengaduan atau layanan publik yang digunakan untukperlindungan konsumen. Permasalahan yang dihadapi konsumen yang meliputi konsumen besar dan konsumen kecil(ekonomi mampu dan tidak mampu) apabila menemukan layanan publik yang tidak sesuai, dapat meresponnya dengancara “Exit Mechanism” yaitu keluar dan menggantikan atau meninggalkan produk tersebut meski dengan biaya yang setara atau lebih mahal. Tetapi untuk produk yang masih dimonopoli dan disubsidi dari pemerintah atau Badan Usahacara “Exit Mechanism” tidak dapat digunakan.
1. PENDAHULUAN
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
4
Saat ini konsumen lebih sering melakukan langkah memberitakan di surat kabar dalam mengungkapkan ketidakpuasnya pada layanan jasa atau suatu produk ketimbang pengaduan melalui instansi berwenang. Hal ini karenasosialisasi yang dilakukan pemerintah sangat minim yaitu pembuatan kotak pengaduan (PO BOX), Talk Show, Iklanlayanan, pembinaan dan pengawasan produk yang beredar, koordinasi dengan instansi terkait. Pemerintah juga dapatmensosialisasikan mekanisme tatacara layanan publik atau pengaduan meliputi prosedur pengajuan, perangkatorganisasi, mekanisme transparansi pengelolaan pengaduan, media partisipasi konsumen dan perangkatpemberdayaan konsumen, agar tidak disalahgunakan yang pada akhirnya dapat merugikan produsen akibatpersaingan usaha tersebut.
UU Perlindungan Konsumen adalah peraturan yang mengatur hubungan antara konsumen dengan produsen.UU ini memberikan perhatian yang cukup besar terhadap keluhan konsumen pada suatu produk / jasa yang dihasilkanoleh produsen.
Sehubungan dengan adanya deregulasi Migas melalui UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pemerintahmemberikan kesempatan dan peranan yang lebih luas kepada Badan Usaha Swasta dalam penyediaan danpelayanan di sektor migas untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Di samping itu juga untuk memenuhiserta melindungi kepentingan masyarakat akan kebutuhan produk migas baik dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang memadai.
Dengan deregulasi tersebut maka dalam penyediaan dan pelayanan akan timbul persaingan usaha di dalam negeri, baik dari impor atau ekspor, untuk itu pemerintah akan berupaya mengutamakan perlindungan masyarakat ataukonsumen dan produsen dengan melakukan kegiatan berupa penetapan standar mutu, jaminan penyediaan bahanbaku maupun produk.
PENDAHULUAN (lanjutan)
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
5
2. ALUR PIKIR
TERLINDUNGINYA KONSUMEN MIGAS
* Dalam/Luar Negeri
AMANAT UU No. 22 / 2001 tentang MIGASPasal 40, 41, dan 42
serta
UU No. 8 / 1999 tentang PerlindunganKonsumen
- Barang- Jasa- Infrastruktur- Fasilitas- Tenaga Kerja
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
KonsumenKecil
PelakuUsaha*
KonsumenBesar
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
6
Subyek(“Who”)
Obyek(“is doing what”)
Metode(“How”)
• Departemen ESDM cq. DJ Migas
• Penyidik PNS Migas
• Konsumen Migas (termasuk masyarakat)
• YLKI• Produsen/Pelaku
Usaha Migas• Badan Pengatur• LSM• Badan Perlindungan
Konsumen Nasional• Lembaga Penelitian• Badan Metrologi
• Standar mutu• Indikator pelayanan
• Standar mutu & pelayanan
• Standar pelayanan
• Standar pelayanan• Standar Pelayanan
•Pengawasan Pendistribusian •Kepedulian• Perlindungan & Pengawasan
• Kalibrasi/sertifikasi
• Regulasi• Sosialisasi• PO BOX MIGAS• Pemeriksaan dan
penyidikan• Pembentukan matriks
konsumen migas• Pengaduan• Sosialisasi• Penerapan ISO
• Verifikasi• Pengaduan• Saran & pertimbangan• Pengawasan
• Pembinaan & pengawasan
PARADIGMA NASIONAL
• UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS
NASIONAL REGIONAL GLOBAL• Otonomi Daerah• Debirokratisasi
• AFTA• APEC
• WTO• OPEC
KONDISIKONSUMEN
MIGAS YANGDIHARAPKAN
TUJUANNASIONAL
Konsumen Migas belum terlindungiantara lain
• Tekanan gas rendah• BBM & Hasil Olahan
tercampur/ dioplos(jaminan mutu)
• Kelangkaan(jaminan pasokan & distribusi)
• Takaran tidak sesuai
Konsumen Migas terlindungi, al:
• Tekanan gas tinggi• BBM & Hasil Olahan
tidaktercampur/dioplos
• Adanya jaminanpasokan & distribusi
• Takaran sesuai
3. POLA PIKIR
KONDISIKONSUMEN
MIGASSAAT INI
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
7
4. KONDISI PERLINDUNGAN KONSUMEN MIGAS SAAT INI
Ada spesifikasi Produk Migas dan Hasil Olahan tidak sesuai denganstandar yang berlaku, misalnya dicampur atau dioplosTerjadi kelangkaan di beberapa daerah akibat kurang lengkapnyasarana dan prasarana distribusiDi beberapa SPBU dijumpai kecurangan dalam hal takaran (volume)Belum maksimalnya pengawasan terhadap mutu kemasan produkmigas dan Hasil OlahanTekanan gas rendah/tinggi pada BBG dan LPG sehingga merugikandan/atau membahayakan konsumenTera/metrologi tidak seragam
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
8
KEPENTINGAN PRODUSEN versus KEPENTINGAN KONSUMEN
KONSUMENMIGAS
PRODUSENMIGAS
REGULATORUSAHA MIGAS
Kepastian hukumHarga yang wajar (paling tidaksesuai keekonomian)Ketersediaan bahan baku danpemasaranIklim investasi yang kondusifMenyediakan standar dan mutu produk yang sesuai
Kurangnya pemenuhan hak komsumendalam hal:Standar dan mutu produkPasokan & pendistribusian produkyang berkesinambunganHarga yang wajarUkuran/takaran/timbangan danjumlah yang sesuaiPelayanan prima
Struktur aturan pasarPerizinanWilayah usahaHarga jualPerlindungan konsumenFasilitasi hubungan komersialPenghargaan
KONDISI YANG DIHARAPKAN
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
9
5. KONDISI PERLINDUNGAN KONSUMEN MIGAS YANG DIHARAPKAN
Spesifikasi Produk Migas dan Hasil Olahan sesuai dengan standaryang berlakuMenjaga agar tidak terjadi kelangkaan (jaminan pasokan dandistribusi)Takaran (volume) sesuai dengan isinyaMutu kemasan Produk Migas dan Hasil Olahan sesuai standarTekanan gas sesuai permintaan (normal)
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
10
KONDISI YANG DIHARAPKAN
KONSUMENMIGAS
PRODUSENMIGAS
REGULATORUSAHA MIGAS
Terpenuhinya hak komsumen dalam hal:Standar dan mutu produkPasokan & pendistribusian produkyang berkesinambunganHarga yang wajarUkuran/takaran/timbangan dan jumlahyang sesuaiPelayanan prima
Kepastian hukumHarga yang wajar (paling tidaksesuai keekonomian)Ketersediaan bahan baku danpemasaranIklim investasi yang kondusifMenyediakan produk sesuaistandar dan mutu
TERJADI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN ANTARA KONSUMEN DAN PRODUSEN
Menjaga terjaminnya:Struktur aturan pasarPerizinanWilayah usahaHarga jualPerlindungan konsumenFasilitasi hubungan komersialPenghargaan
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
11
6. KEBIJAKAN DAN STRATEGIKEBIJAKAN
Menerapkan peraturan perlindungan konsumen di sektor migas secara adil dan benardengan mengikutsertakan instansi terkait.
STRATEGI
Membuat dan menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen di sektor migas dengan mengacu kepada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan UU No 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen.Memberikan pemahaman terhadap peraturan perlindungan konsumen mengenai hakdan kewajibannya pelaku usaha dan konsumen migas.Melakukan pembinaan dan pengawasan yang proporsional baik pada pelaku usahamaupun konsumen.Menerapkan aturan (Law Enforcement) yang jelas, tepat dan benar.Menerima atau meminta masukan dari instansi terkait dan lembaga swadayamasyarakat.Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
12
7. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN
Menyiapkan aturan berupa Peraturan Menteri dalam rangkaperlindungan konsumenMemberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungankonsumen di sektor migasMenerapkan peraturan perlindungan konsumen secara adil, benar, dan tepat.Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaranperlindungan konsumenMembuka layanan publik pada pengaduan konsumen migas melalui : 1. PO BOX 115 JKTM 127002. Email : [email protected]. SMS : 0813 99 888 1154. Faximile : 021 – 52690465. Hunting : 021 – 5268910 ext. 129, 1406. Website : www.migas.esdm.go.id
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
13
Regulasi- Perangkat hukum di bawah UU (PP, Perpres, Permen)
~ PP No. 35/2004 tentang kegiatan usaha hulu migas~ PP No. 36/2004 tentang kegiatan usaha hilir migas~ PP No. 71/2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian
Jenis BBM Tertentu~ Rancangan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Konsumen Hilir Migas
Kelembagaan- Penyidik PNS- YLKI- Badan Perlindungan Konsumen Nasional- Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen- Hiswana Migas
Sosialisasi melalui:- Media cetak (ILM di koran, leaflet, stiker, booklet)- Media elektronik (talkshow, ILM)- Seminar dan konferensi pers- Billboard- Studi banding
8. INSTRUMEN KEBIJAKAN
© DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Indikator Pelayanan KonsumenNO MAKSUD DAN TUJUAN INDIKATOR PELAYANAN
1. Menjamin kelangsungan pendistribusian produk
• Stok di depot• Stok di lembaga penyalur• Safety Stock (besar dan lama)
2. Standar dan mutu (spesifikasi) produksesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
• Pemeriksaan mutu harian• Sampling rutin • Standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar
Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain danHasil Olahan yang diniagakan di dalam negeritelah memenuhi spesifikasi dan mutu yang ditetapkan oleh Menteri ESDM atau SNI.
3. Keselamatan, keamanan dankenyamanan
• Memenuhi standard keselamatan, keamanan, dankenyamanan (pemadam kebakaran, rambu-rambuyang jelas, dll)
• Peralatan yang digunakan telah memenuhi standarsesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
• Adanya Standar Teknis Operasi yang digunakan.
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
15
4. harga pada tingkat yang wajar •Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan•Informasi tentang perubahan harga di sales point
5. Kesesuaian takaran/volume/timbangan •Sesuai ketentuan Badan Metrologi
6. Jadwal waktu pelayanan •Sesuai kebutuhan ( 24 jam, 12 jam, dll)•Informasi tentang jadwal pelayanan di sales point
7. prosedur dan mekanisme pengaduanyang mudah, sederhana dandiinformasikan secara luas
•Contact Center Badan Usaha•Telepon Layanan Pengaduan, PO BOX, SMS, email, dsb.
Indikator Pelayanan Konsumen
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
16
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
17
TERIMA KASIH
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
18
LAMPIRAN
© DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TATARAN PENGATURAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI
PERANGKAT PENGATURAN PROGRAM KEBIJAKAN
UUD 1945(Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3)
UU 22 TAHUN 2001TENTANG MIGAS
PERATURAN PEMERINTAH• PERPRES• PERMEN (yang diamanatkan PP)
PLATFORM POLITIKPRESIDEN
KEBIJAKANMIGAS NASIONAL
KONSTITUSI
LEGISLASI M IGAS
REGULASIMIGAS
PROGRAM KABINETINDONESIA BERSATU
PemerintahNasional
DPR dan Pemerintah
Negara(MPR)
TATARAN(Domain)
Usulan Amandemen(bila ada)
RUU
RPP
(Pelaksanaan Platform)
PUBLIK
• Menyiapkan Legislasi
• Menyiapkan dan menetapkanRegulasi
• Melaksanakan Legislasi danRegulasi
PROGRAM SUB-SEKTOR MIGAS
Binding
Non-Binding
Lampiran I
© DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
UU MIGAS vs UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
Departemen Perdagangan
UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen
Dep. ESDM
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas(Pasal 40, 41, dan 42)
PP No. 35/2004 tentang KegiatanUsaha Hulu Migas
PP No. 36/2004 tentang KegiatanUsaha Hilir Migas
PP No. 71/2005 tentang Penyediaandan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu
UU
PP
Rencana Perpres/Permen tentangPerlindungan Konsumen Migas
SOP mengenai perlindungan konsumenmigas
Pembentukan Asosiasi PerlindunganKonsumen Migas
“Domain”PP No. 57/2001 tentangBadan PerlindunganKonsumen Nasional
PP No. 58/2001 tentangPembinaan danPengawasanPenyelenggaraanPerlindungan Konsumen
PP No. 59/2001 tentangLembaga PerlindunganKonsumen SwadayaMasyarakat
Keppres No. 90/2001 tentangPembentukan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Pada PemerintahKota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar
Keppres No. 80/2003 tentangPedoman Pelaksanaan Barang/JasaPemerintah
Keppres No. 61/2004 tentangPerubahan terhadap Keppres No. 80/2003
Lampiran II
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
21
DASAR PERLINDUNGAN KONSUMEN MIGAS
PASAL 2Asas manfaat
Bahwa segala upaya dalam perlindungankonsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen.
Asas keadilanAgar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkansecara nasional dan memberikan kesempatankepada konsumen dan pelaku usaha untukmemperoleh haknya serta melaksanakankewajiban secara adil.
Asas keseimbanganUntuk memberikan keseimbangan antarakepentingan konsumen, pelaku usaha, danPemerintah dalam arti materiil dan spirituil.
Asas keamanan dan keselamatanUntuk memberikan jaminan atas keamanan dankeselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi/digunakan.
Asas kepastian hukumAgar pelaku usaha maupun konsumen menaatihukum dan memperoleh keadilan dalampenyelenggaraan perlindungan konsumen sertanegara menjamin kepastian hukum.
Pasal 40Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjaminStandar dan Mutu yang berlaku sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baikPasal 41Tanggung jawab kegiatan pengawasan ataspekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha minyakdan gas bumi terhadap ditaatinya ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlakuberada pada departemen yang bidangkewenangannya meliputi kegiatan usaha minyakdan gas bumi dan departemen lain yang terkaitPasal 42Pengawasan pada pasal 41 meliputi :d) Jenis dan mutu hasil olahan minyak & gas bumi;e) Alokasi dan distribusi BBM dan bahan baku;m) Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usahaminyak dan gas bumi sepanjang menyangkutkepentingan umum
UU No. 22/2001 tentang Migas UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
Lampiran III
© DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
PERLINDUNGAN KONSUMEN MIGASBerdasarkan UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas
Sesuai Pasal 40, 41Pembinaan dan Pengawasan dilakukan sesuai Pasal 42 butir d, e, dan m
PRODUSEN MIGAS KONSUMEN MIGAS
BADAN USAHA / BENTUK USAHA
TETAP
BADAN USAHA
HULU
HILIR
KONSUMEN HULU
KONSUMEN HULU
(Badan Usaha Hilir Migas)
KONSUMEN HILIR• Listrik • Industri• Transportasi• Rumah Tangga• Komersial
Badan Usahadi luar Migas
Crude
Gas
Crude
Gas
BBM
BBG
BBL
Hasil Olahan
PEM
BIN
AA
N D
AN
PEN
GA
WA
SAN
Lampiran IV
28/09/2007 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
23
PROSES KE ARAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN PENANGANAN KELUHAN KONSUMEN SECARA KOLEKTIF (PKKK)
MeningkatkanPartisipasi
Publik MelauiMedia
PenangananKeluhan
KonsumensecaraKolektif
Kontrol publikyang teratur
Kualitas danpelayanan yang
lebih baik
Meninjau ulangkebijakan &
regulasiberdasarkan
hak-hakkonsumen
Pendidikanbagi penyediamelalui forum
dialog langsung
Kewaspadaan&
PembangunanPergerakanKonsumen
Kegagalansistemik /
kasus-kasuskasuistik
berdasarkankeluhan
konsumen
Pencapaian kearah good corporate
governance
Lampiran VI
© DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Akademi/ Universitas
Konsumen Produsen
PenangananKeluhan
Konsumen
Kebijakan yang Adil
PerubahanKebijakan
Proses Demokrasi (Partisipasi dan Perwakilan)
Good Governance/Good Corporate Governance
(Transparansi dan Akuntabilitas)
Forum Konsumen –Produsen
YLKI/LSM sebagai Fasilitator
Masalah SistemikMasalah Non-Sistemik
Lampiran VII