1

Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal : 28 November 2008

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG.

Dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan dan/atau tanah, dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pada pemerintah provinsi, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup. Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah provinsi yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di daerah kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan pengawasan, jenis pelayanan bidang lingkungan hidup daerah provinsi lebih ditekankan pada penyampaian informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah provinsi diprioritaskan pada: 1. Informasi status mutu air. 2. Informasi status mutu udara ambien. 3. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.

B. TUJUAN.

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah provinsi dalam penerapan pencapaian standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah provinsi secara bertahap.

2

C. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup standar pelayanan minimal daerah provinsi meliputi: 1. Pelayanan informasi status mutu air. 2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien. 3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Masing-masing jenis pelayanan tersebut dijabarkan secara rinci yang meliputi: 1. Gambaran umum. 2. Pengertian. 3. Indikator dan cara perhitungan. 4. Sumber data. 5. Batas waktu pencapaian. 6. Langkah kegiatan. 7. Rujukan/referensi.

II. PELAYANAN INFORMASI STATUS MUTU AIR

A. GAMBARAN UMUM.

Penetapan status mutu air merupakan tahapan yang penting dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, karena akan menjadi titik tolak untuk pelaksanaan suatu program/kegiatan selanjutnya. Status mutu air juga merupakan hak masyarakat yang harus diakomodir, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air. Penentuan status mutu air dan rencana tindak lanjutnya disajikan pada Gambar 1.

Dari Gambar 1, diilustrasikan secara sederhana, bahwa penentuan status mutu air pada suatu sumber air dilakukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan kualitas air dengan baku mutu air (BMA) yang diterapkan pada sumber air tersebut. Baik atau buruknya kualitas air diindikasikan oleh parameter-parameter, antara lain parameter kadar polutan yang dikandungnya. Jika kadar polutan melebihi kadar maksimum yang dibakukan dalam BMA, air tersebut dinyatakan sebagai air yang cemar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa air dinyatakan dalam kondisi cemar, jika mutu airnya tidak memenuhi BMA dan air dinyatakan dalam kondisi baik, jika mutu airnya memenuhi BMA. Selanjutnya Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dinyatakan bahwa jika status mutu air dalam kondisi baik atau tidak tercemar, upaya

3

untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air perlu dilakukan, dan jika status mutu air berada dalam kondisi cemar, dibutuhkan upaya penanggulangan dan pemulihan dengan menetapkan mutu air sasaran.

Penetapan status mutu air pada suatu sumber air dapat dilakukan jika tahapan-tahapan sebelumnya telah dilaksanakan yaitu penetapan kelas air dan BMA, penetapan titik pantau dan pemantauan kualitas air. Kegiatan pemantauan kualitas air di titik-titik pengambilan contoh merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Contoh hasil kegiatan pemantauan kualitas air disajikan pada Tabel 1. Secara sederhana, penentuan status mutu air dilakukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan kualitas air dengan BMA yang diterapkan pada sumber air tersebut, namun mengingat jumlah parameter dalam BMA tidak sedikit (lihat Tabel 1), sehingga dengan hanya membandingkan masing-masing hasil pemantauan dengan BMA akan menghasilkan status mutu yang berbeda-beda untuk tiap parameter kualitas air. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu metode yang dapat memberikan status mutu yang merupakan gabungan dari semua parameter yang dipantau sehingga menjadi satu nilai yang menggambarkan status mutu air secara keseluruhan.

Gambar 1. Status mutu air dan tindak lanjutnya

4

Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air telah diatur 2 (dua) metode untuk menentukan status mutu air yaitu metode storet dan metode indeks pencemaran. Pada metode storet, status mutu air, dengan menggunakan sistem klasifikasi US-EPA, dinyatakan sebagai berikut:

1. Kelas A : baik sekali, skor = 0 memenuhi baku mutu).

2. Kelas B : baik, skor antara -1 sampai dengan -10 cemar ringan).

3. Kelas C : sedang, skor antara -11 sampai dengan -30 cemar sedang).

4. Kelas D : buruk, skor -31 cemar berat).

Sedangkan metode indeks pencemaran dinyatakan bahwa nilai :

1. 0 PIj 1,0 : memenuhi baku mutu. 2. 1,0 < PIj 5,0 : cemar ringan. 3. 5,0 < PIj 10 : cemar sedang. 4. PIj > 10 : cemar berat. Contoh hasil penetapan status mutu air yang menggunakan kedua metode tersebut disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.

STATUS PENCEMARAN SUNGAI CISADANE TAHUN 2007

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

SebelumIntakePDAM

Cihuni JembatanGadingSerpong

JembatanCikokol

JembatanRobinson

BendungPasarBaru

Bayur Kali Baru

SK

OR

ST

OR

ET

CEMAR RINGAN

CEMAR SEDANG

CEMAR BERAT

Gambar 2. Contoh status mutu air menggunakan metode soret