Permenkes 75 Th 2014 Tetang Puskesmas

PERMENKES NO.75 TAHUN 2014PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PONTIANAK, 17 NOP 2014

1

LATAR BELAKANG

1


SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN

MasyarakatMasyarakat

Yankes PrimerYankes Primer

Yankes Sekunder

Yankes Sekunder

Yankes TersierYankes Tersier

SKN 2012 PERPRES 72 TAHUN 2012

UKM UKP

Sistem Rujukan dan Rujuk Balik

2


4

PEMERATAAN UPAYA

KESEHATAN

PENEKANAN PADA UPAYA

PREVENTIF

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TEPAT

GUNA

MELIBATKAN PERAN

MASYARAKAT

MELIBATKAN KERJASAMA LS

PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER


MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?

4

1.Tulang punggung pelayanan kesehatan 2.Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan3.Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk.4.Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif 5.Pelaksanana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung Pembangunan kesehatan Nasional

Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : 1. Kondisi geografis dan demografis 2. Kemampuan fiskal daerah dan individu3. Status kesehatan masyarakat4. Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya


5

1

2

3

PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER


JENIS FASKES TINGKAT PERTAMA

• PUSKESMAS;• PRAKTIK DOKTER;• PRAKTIK DOKTER GIGI; DAN• KLINIK PRATAMA

6


7

1

2

3

STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER


8

Puskesmas merupakan FKTP milik pemerintah yang ada di setiap kecamatan.

Puskesmas FKTP istimewa yang menyelenggarakan UKM dan UKP dan memiliki wilayah kerja.

Harmonisasi dengan peraturan perundangan yang baru ditetapkan (Kebijakan Otonomi Daerah, JKN).

Puskesmas diharapkan:1. Gate Keeper yang berkualitas di tingkat pelayanan kesehatan

primer 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

HARUS MEMENUHI SYARAT MINIMAL, SEHINGGA PERLU DASAR HUKUM PENGATURAN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

MENGAPA PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS MENJADI SANGAT PENTING ?

Untuk melaksanakan peran tersebut maka

Puskesmas

KONSEP DASAR PENYELENGGARAAN YANKES DI PUSKESMAS

• STANDAR PELAYANAN MINIMAL• STANDAR SDM KESEHATAN MINIMAL• STANDAR ALKES – OBAT MINIMAL• STANDAR SARPRAS MINIMAL

9

TIDAK ADA PERBEDAAN

KAWASAN T/ST

KAWASAN PERKOTAAN

KAWASAN PEDESAAN

P asal 17

(1) D aerah berh ak m en etapk an k ebijak an D aerah u n tu k m en yelen ggarak an U ru san Pem er in tah an yan g m en jad i kewenangan D aerah .

(2) D aerah dalam menetapkan kebijakan D aerah sebagaimana dim ak su d pada ayat (1), wajib berpedom an pada n orm a, standar, prosedu r, dan k riteria yang telah ditetapk an oleh Pemerin tah Pu sat.

(3) D alam h al k ebijak an D aerah yan g dibu at dalam ran gk a pen yelen ggaraan U ru san P em er in tah an yan g m en jad i k ewenangan D aerah tidak mempedoman i norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P em er i n ta h P u s a t m em b a ta l k a n k eb i j a k a n D a er a h sebagaimana dimak su d pada ayat (1).

(4) Apabila dalam jan gk a wak tu 2 (du a) tah u n sebagaim an a dimaksu d dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerin tah Pu sat belu m m en etapk an n orm a, stan dar , p rosedu r , dan k r iter ia, penyelenggara Pemerintahan D aerah melaksanakan U rusan Pemerin tahan yang men jadi kewenangan D aerah .

POKOK YANG DIATUR DALAM PERMENKES NO.75 TAHUN

2014 TENTANG PUSKESMAS

10


13

NO HAL YANG DIATUR

KEPMENKES 128/2004 TENTANG KEBIJAKAN DASAR

PUSKESMAS

PERMENKES 75/ 2014 TENTANG

PUSKESMAS

KETERANGAN

1. Tujuan + +

2. Prinsip +(dlm bentuk azas)

+

3. Tugas - +

4. Fungsi + +

5. Kewenangan - +

6. Persyaratan mendirikan - +

7. Peralatan kesehatan - + Tercantum dalam lampiran

8. SDM - +

9. Kategori Puskesmas - +

10. Perizinan dan registrasi - +

11. Kedudukan dan organisasi + +

12. Upaya kesehatan + + Tercantum dalam lampiran

13. Akreditasi - +

14. Jaringan dan Jejaring pelayanan + + Tercantum dalam lampiran

15. Sistem rujukan + +

16. Pendanaan + +

17. Sistem informasi - +

18. Pembinaan dan pengawasan - + Tercantum dalam lampiran

Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

DEFINISI PUSKESMAS

12


TUJUAN PUSKESMASPembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:a.Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;b.Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu;c.Hidup dalam lingkungan yang sehat;d.Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.

13


PRINSIP PENYELENGGARAAN1. PARADIGMA SEHAT2. PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH3. KEMANDIRIAN MASYARAKAT4. PEMERATAAN5. TEKNOLOGI TEPAT GUNA6. KETERPADUAN DAN KESINAMBUNGAN

14


PARADIGMA SEHAT :Mengutamakan promotif -preventif

Sehat (70%) Mengeluh Sakit (30%)

KIE, Self carePromosi Kesehatan

Self care (42%) Yankes (58%)

Sarana Kesehatan

Self care Nasional

Kualitas Yankes

UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes,

Desa Siaga, SBH, Dokter kecil, dll

Sumber : Susenas 2010 15

MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS

16

PENGUATAN UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF

SEHAT ADALAH HARTAKUYANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA

Rujukan UKM

UKBM

FASKES PRIMER

POSYANDU POSBI NDU POSKESDES

POS MAL DES

POS UKK

KlinikPratama

Apotik

Puskesmas

Labdr/drgmandiri

BPS

DinkesKab/Kota

Rumah Sakit

PustuPustu

Pembinaan/koordJejaring

Pencatatan-PelaporanRujukan UKP

FASKESRUJUKAN Klinik

Utama

PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTABERDASARKAN KONSEP WILAYAH

Karena : Puskesmas padat kepentingan, padat karya, padat modal

Maka Kepala Puskesmas harus berpengalaman kerja di Puskesmas dan terlatih Manajemen Puskesmas

PERAN PUSKESMAS

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS

Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI PENYELENGGARAAN UKM TINGKAT PERTAMA

• melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

• melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;• melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;• menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah

kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;

• melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan UKBM;• melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;• memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;• Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan

cakupan pelayanan kesehatan; dan• Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk

dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI PENYELENGGARAAN UKP TINGKAT PERTAMA

• menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komperhensif, berkesinambungan dan bermutu;

• menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

• menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

• menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;

• menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;

• melaksanakan rekam medis;• melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses yankes;• Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan• mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan FKTP di wilayah kerjanya, dan • melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

PERSYARATAN PENDIRIAN PUSKESMAS• Lokasi• Bangunan• Prasarana• Peralatan• Ketenagaan• Kefarmasian• Laboratorium

21


24

RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS NON RAWAT INAP

NO NAMA RUANG ALKES1. Ruangan pemeriksaan umum Set Pemeriksaan Umum

2. Ruangan tindakan Set Tindakan Medis/ Gawat Darurat

3. Ruangan KIA, KB, & Imunisasi a. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibub. Set Pemeriksaan Kesehatan Anakc. Set Pelayanan KBd. Set Imunisasi

4. Ruangan kesehatan gigi dan mulut Set Kesehatan Gigi & Mulut

5. Ruangan ASI Set ASI

6. Ruangan Promkes Set Promosi Kesehatan

7. Ruangan Farmasi Set Farmasi

8. Ruangan persalinan a. Set Obstetri dan Ginekologib. Set Insersi dan Ekstraksi AKDRc. Set Resusitasi Bayi

9. Ruangan rawat pasca persalinan Set Perawatan Pasca Persalinan

10. Laboratorium Set Laboratorium

11. Ruangan sterilisasi Set Sterilisasi

25

RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS RAWAT INAP

NO NAMA RUANG ALKES1. Ruangan pemeriksaan umum Set Pemeriksaan Umum

2. Ruangan gawat darurat Set Gawat Darurat

3. Ruangan kesehatan anak & imunisasi a. Set Pemeriksaan Kesehatan Anakb. Set Imunisasi

4. Ruangan kesehatan ibu & KB a. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibub. Set Pelayanan KB

5. Ruangan kesehatan gigi dan mulut Set Kesehatan Gigi & Mulut

6. Ruangan ASI Set ASI

7. Ruangan Promkes Set Promosi Kesehatan

8. Ruangan Farmasi Set Farmasi

9. Ruangan persalinan a. Set Obstetri dan Ginekologib. Set Insersi dan Ekstraksi AKDRc. Set Resusitasi Bayi

10. Ruangan rawat pasca persalinan Set Perawatan Pasca Persalinan

11. Ruangan tindakan Set Tindakan Medis

12. Ruangan rawat inap Set Rawat Inap

13. Laboratorium Set Laboratorium

14. Ruangan sterilisasi Set Sterilisasi

STANDAR TENAGA MINIMAL PUSKESMAS

No Jenis Tenaga Puskesmas kawasan

Perkotaan

Puskesmas kawasan Pedesaan

Puskesmas kawasan Terpencil

dan Sangat Terpencil

Non Rawat Inap

Rawat Inap

Non Rawat Inap

Rawat Inap

Non Rawat Inap

Rawat Inap

1. Dokter atau dokter layanan primer

1 2 1 2 1 2

2. Dokter gigi 1 1 1 1 1 13. Perawat 5 8 5 8 5 84. Bidan 4 7 4 7 4 75. Tenaga kesehatan

masyarakat2 2 1 1 1 1

6. Tenaga kesehatan lingkungan

1 1 1 1 1 1

7. Ahli teknologi laboratorium medik

1 1 1 1 1 1

8. Tenaga gizi 1 2 1 2 1 29. Tenaga Kefarmasian 1 2 1 1 1 110. Tenaga administrasi 3 3 2 2 2 211. Pekarya 2 2 1 1 1 1

Jumlah 22 31 19 27 19 27Keterangan: Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas: a. merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat

terselenggara dengan baik. b. belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.

KATEGORI PUSKESMAS

25


KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA

PUSKESMAS PERKOTAAN

Puskesmas yang wilayah

kerjanya meliputi kawasan

yang memenuhi paling sedikit

3 dari 4 kriteria kawasan

perkotaan sbb:

• Aktivitas penduduk > 50 % non agraris (terutama industri, perdagangan dan jasa)

• Memiliki fasilitas perkotaan a.l: sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, RS radius < 5 km, bioskop atau hotel.

• Rumah tangga dengan listrik ≥ 90 %

• Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas tersebut.

PUSKESMAS PEDESAAN

Puskesmas yang wilayahkerjanya meliputi kawasanyang memenuhi palingsedikit 3 dari 4 kriteria sbb:• Aktivitas penduduk > 50

% agraris.• Memiliki fasilitas a.l:

sekolah radius > 2,5 km, pasar dan perkotaan (radius > 2 km), RS (radius > 5 km), tidak memiliki fasilitas bioskop/hotel .

• Rumah tangga dengan listrik < 90 %

• Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas tsb.

28

PUSKESMAS T/STPuskesmas yang wilayah

kerjanya meliputi kawasan

dengan karakteristik sbb:• Berada di wilayah yg sulit

dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir

• Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, waktu tempuh PP dari ibukota Kab. memerlukan ≥ 6 jam, trasportasi yg ada sewaktu-waktu terhalang iklim/cuaca.

• Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan

Sumber : Penggabungan Kriteria Kemen PU (Ditjen Cipta Karya & Tata Kota) dan BPS

Tujuan Pembagian Puskesmas atas kategori karakteristik wilayah kerja

• Pendekatan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai karakteristik pola kehidupan masyarakat setempat.

• Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

• Pelayanan yang diberikan mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang biasanya dihadapi pada kawasan tersebut.

• Kebijakan dan dukungan pemerintah fokus berdasarkan priority setting.

27


Izin Penyelenggaraan Puskesmas

• Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

• Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

28


Alur Izin Penyelenggaraan Puskesmas

18

KETERANGAN:1.Kadinkes Kab/Kota mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan dokumen:a.FC sertifikat tanahb.FC IMBc.Dokumen pengelolaan lingkungand.SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmase.Studi kelayakan, untuk Puskesmas yang baru akan dibangun.f.Profil Puskesmasg.Syarat lain sesuai Perda2.Jika berkas permohonan lengkap, BPPT:a.Menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan telah lengkap, paling lama 6 hari kerja sejak permohonan diterima.b.Melaksanakan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan.3.Jika berkas permohonan belum lengkap, BPPT memberi informasi kepada Kadinkes Kab/Kota, paling lama 6 hari kerja sejak permohonan diterima. Pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada pemberi izin.4.Berdasarkan hasil penilaian dokumen dan peninjauan lapangan, BPPT menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin paling lama 14 hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan

Kadinkes Kab/Kota

Bupati/Walikota, melalui BPPT

Tidak Lengkap

Lengkap

Penilaian Dokumen & Peninjauan Lapangan

Izin Diterbitkan

Penolakan Izin

1

3 2

4

Registrasi Puskesmas

• Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi.

• Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri setelah memperoleh

rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.

• Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka

waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin Puskesmas ditetapkan.

30


Alur Registrasi Puskesmas

18

KETERANGAN:1.Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat permohonan rekomendasi registrasi Puskesmas, dengan melampirkan:a.Izin Puskesmasb.SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas2.Dinkes Provinsi melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan Puskesmas dalam jangka waktu 14 hari setelah surat permohonan diterima. Puskesmas yang memenuhi penilaian kelayakan akan diberikan surat rekomendasi registrasi Puskesmas.3.Dinkes Provinsi memberikan surat rekomendasi registrasi Puskesmas paling lambat 7 hari kerja setelah melakukan penilaian.4.Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat permohonan registrasi Puskesmas dengan melampirkan:a.FC Izin Puskesmas.b.Profil Puskesmas.c.Laporan kegiatan 3 bulan terakhir’d.SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmase.Rekomendasi dinkes provinsi5.Menteri menetapkan nomor registrasi berupa kode Puskesmas, paling lama 14 hari kerja sejak surat permohonan registrasi diterima.6.Kode Puskesmas diinformasikan kepada dinkes kab/kota dan dinkes provinsi

6

Kadinkes Kab/Kota

Dinas Kesehatan Provinsi

Rekomendasi tidak dikeluarkan

1

2

Surat rekomendasi

registrasi Puskesmas

Menteri Kesehatan

3

4

5

Kode Puskesmas 6

ORGANISASI PUSKESMAS• Puskesmas merupakan UPT Dinkes Kab/Kota• Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinkes Kab/Kota, berdasarkan

kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.• Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas:1. Kepala Puskesmas2. Kasubag TU3. Penanggungjawab UKM dan Perkesmas4. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorrium5. Penanggungjawab jaringan pelayanan dan jejaring fasyankes

32


KRITERIA KEPALA PUSKESMASKepala Puskesmas merupakan seorang nakes dengan kriteria:a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan punya

kompetensi manajemen kesmas;*b. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 tahun;c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas

Dalam hal di Puskesmas kawasan T dan ST tidak tersedia seorang nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, maka Kepala Puskesmas merupakan nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga.

33


Upaya Puskesmas

UKM Tingkat Pertama

UKP Tingkat Pertama

34

Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan:1. Manajemen (sumber daya, operasional, dan mutu);2. Pelayanan kefarmasian;3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan4. Pelayanan laboratorium.

Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan:1. Manajemen (sumber daya, operasional, dan mutu);2. Pelayanan kefarmasian;3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan4. Pelayanan laboratorium.

UKM Esensial UKM Pengembangan


UKM TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMASA. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL meliputi:•Pelayanan Promosi Kesehatan;•Pelayanan Kesehatan Lingkungan;•Pelayanan KIA-KB;•Pelayanan Gizi; dan•Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT esensial harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM kabupaten/kota bidang kesehatan.

B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas


UKP TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS

dilaksanakan dalam bentuk: rawat jalan; pelayanan gawat darurat; pelayanan satu hari (one day care); home care; dan atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan

pelayanan kesehatan

36


PUSKESMAS RAWAT INAP …..(1)

• Terletak strategis terhadap Puskesmas non rawat inap dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama disekitarnya

• Menangani kasus-kasus yang lama rawatnya paling lama 5 hari.

• Kawasan perkotaan jumlah tempat tidur paling banyak 5 (lima) tempat tidur.

• Kawasan perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil jumlah tempat tidur paling banyak 10 (sepuluh) tempat tidur.Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas, jumlah tempat tidur di Puskesmas di kawasan perdesaan, terpencil dan sangat terpencil dapat ditambah, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.

39

PUSKESMAS RAWAT INAP …..(2)

Hal-hal yang perlu diperhatikan pengadaan puskesmas rawat inap :a) Lokasi/distribusi Puskesmas yang akan dikembangkan menjadi

Puskesmas rawat inap mempertimbangkan area cakupannya dengan memperhatikan:

• Penyebaran penduduk• Akses penduduk terhadap Puskesmas• Sumber daya Puskesmas yang ada

b) Jarak dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di sekitarnya dan fasilitas kesehatan rujukan.

• Menyusun kebijakan di tingkat kabupaten/kota:• Sistem rujukan di daerah (regionalisasi pelayanan kesehatan)• Regulasi penempatan tenaga• Perlindungan hukum

40

Pasal 39 Permenkes No 75/ 2014 tentang Puskesmas

39

1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali.

2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan Menteri.

Pasal 6 (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi.

Permenkes 71/2013

Pasal 41

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama

dengan BPJ S Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan

b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJ S Kesehatan dikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6.

(2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

(3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

DASAR AKREDITASI PUSKESMAS

38

DESKRIPSI LAMBANG PUSKESMAS

41

44

Bentuk Hexagonal (segi enam), melambangkan: (1). keterpaduan & kesinambungan yg terintegrasi dari 6 prinsip Puskesmas; (2). pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat; (3). pergerakan & pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah kerjanya.

Irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, UKM dan UKP.

Stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan

Bidang segitiga mewakili tiga faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat (genetik, lingkungan, perilaku).

Bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif.

Warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas.

Warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas.

43


OPTIMALISASI PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014

TENTANG PUSKESMAS

NO DUKUNGAN KEGIATANWAKTU PELAKSANAAN

(THN) PJ

2014 2015

1. Sosialisasi Permenkes Puskesmas √ √ BUK, Biro Hukor

2. Sistem pencatatan & pelaporan (SP2TP) √ √ Pusdatin, BUK

3. Pedoman Kinerja Puskesmas berdasarkan kategori kawasan

√ BUKD

4. Akreditasi Puskesmas √ √ BUKD

5. Permenkes Puskesmas sebagai wahana pendidikan kesehatan

√ √ BUKD

6. Pedoman perencanaan tenaga kesehatan berdasarkan analisa beban kinerja

√ √ PPSDM

7. Standar kompetensi setiap jenis tenaga selanjutnya

√ PPSDM

PERATURAN PENDUKUNG

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2

tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permenkes No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Kedokteran.

Permenkes No. 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Yankes Dalam Penyelenggaraan Program JKN

Permenkes No. 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

Permenkes No. 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas.

45

46

Permenkes No. 75 tahun 2014 dapat diunduh melalui: http://buk.depkes.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=142

Documents

Permenkes 75 Th 2014 Tetang Puskesmas