4

Click here to load reader

Perpres No 97 Tahun 2012 Rumpun Jabatan Fungsional

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rumpun Jabatan Fungsional

Citation preview

Page 1: Perpres No 97 Tahun 2012 Rumpun Jabatan Fungsional

mREPUJLIF.' lS55r.r,o

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2072

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999

TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan presiden Nomor g7

Tahun 7999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri sipil, telah diatur batasan besaran

tunjangan jabatan fungsional keahlian; -

b. bahwa hasil penelitian peneriti sangat diperlukan

dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan nasional;

c. bahwa besaran tunjangan jabatan fungsional peneliti

saat ini masih belum memberikan insentif bagi peneliti

sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian

sesuai beban kerS'a dan tanggung jawab pekerjaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurufa, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untukmenetapkan Peraturan presiden tentang perubei,han

Atas Keputusan presiden Nomor BT Tahun |gggtentang Rumpun Jabatan Fungsional pegawai NegeriSipil;

Mengingat : 1. Pasar 4 ayat (1) Undang-und.ang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. undang-Undang Nomor B Tahun rg74 tentang pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubiikindonesia Tahun rgr4 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara . . .

Page 2: Perpres No 97 Tahun 2012 Rumpun Jabatan Fungsional

P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A

- 2 -

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ".brg^i-u..r^

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

3' Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun rg77 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Ig77 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 309g)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2072

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or2

Nomor 32) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun rgg4 renrang

Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun rgg4 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia

Nomor 3547) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 40 rahun 2010(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndones ia Nomor 5121) ;

5' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang pengangkatan, pemindahan danPemberhentian pegawai Negeri sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Republik indonesia Nomor 4263)

;ebaSaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah ...

Page 3: Perpres No 97 Tahun 2012 Rumpun Jabatan Fungsional

mP R E S I D E N

R E P U B L I K I N D O N E S I A

- J -

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I6a);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun lggg tentang

Rumpun Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN lgggTENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAINEGERI SIPIL.

Pasal I

Di antara Pasal B dan pasar 9 Keputusan presiden

Nomor 87 Tahun lggg tentang Rumpun JabatanFungsional Pegawai Negeri sipil disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut: "

"Pasal 8A

(1)Ketentuan besaran tunjangan jabatan fungsional

sebagaimana dimaksud daiam pasal g ayat (2) tidakberlaku bagi jabatan fungsional peneliti.

(2)Ketentuan besaran tunjangan jabatan fungsionalPeneliti diatur dengan peraturan presiden tersendiri.,,

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

A g a r . . .

Page 4: Perpres No 97 Tahun 2012 Rumpun Jabatan Fungsional

R E P U B L I K I N D O N E S I A

- t _

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2OI2

PRESIDtrN REPUBLiK lNDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI2 NOMOR 235

siinya

NtrT RI

raan Rakyat,

linan sesuai dengan a

SE}R.ETfRIAT KABIpqti .Bidang I{esej ahte

l , i , " t c', ! '! Wh."\, ' / \r

Sa

De

A g u s S u m a r t o n o , S . H . , M . H .