Click here to load reader
Upload
hari-soesanto
View
385
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Rumpun Jabatan Fungsional
Citation preview
mREPUJLIF.' lS55r.r,o
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2072
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999
TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan presiden Nomor g7
Tahun 7999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri sipil, telah diatur batasan besaran
tunjangan jabatan fungsional keahlian; -
b. bahwa hasil penelitian peneriti sangat diperlukan
dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan nasional;
c. bahwa besaran tunjangan jabatan fungsional peneliti
saat ini masih belum memberikan insentif bagi peneliti
sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian
sesuai beban kerS'a dan tanggung jawab pekerjaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurufa, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untukmenetapkan Peraturan presiden tentang perubei,han
Atas Keputusan presiden Nomor BT Tahun |gggtentang Rumpun Jabatan Fungsional pegawai NegeriSipil;
Mengingat : 1. Pasar 4 ayat (1) Undang-und.ang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. undang-Undang Nomor B Tahun rg74 tentang pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubiikindonesia Tahun rgr4 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara . . .
P R E S I D E NR E P U B L I K I N D O N E S I A
- 2 -
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ".brg^i-u..r^
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
3' Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun rg77 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Ig77 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 309g)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2072
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or2
Nomor 32) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun rgg4 renrang
Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun rgg4 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 40 rahun 2010(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndones ia Nomor 5121) ;
5' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang pengangkatan, pemindahan danPemberhentian pegawai Negeri sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Republik indonesia Nomor 4263)
;ebaSaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah ...
mP R E S I D E N
R E P U B L I K I N D O N E S I A
- J -
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I6a);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun lggg tentang
Rumpun Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN lgggTENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAINEGERI SIPIL.
Pasal I
Di antara Pasal B dan pasar 9 Keputusan presiden
Nomor 87 Tahun lggg tentang Rumpun JabatanFungsional Pegawai Negeri sipil disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut: "
"Pasal 8A
(1)Ketentuan besaran tunjangan jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud daiam pasal g ayat (2) tidakberlaku bagi jabatan fungsional peneliti.
(2)Ketentuan besaran tunjangan jabatan fungsionalPeneliti diatur dengan peraturan presiden tersendiri.,,
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
A g a r . . .
R E P U B L I K I N D O N E S I A
- t _
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2OI2
PRESIDtrN REPUBLiK lNDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI2 NOMOR 235
siinya
NtrT RI
raan Rakyat,
linan sesuai dengan a
SE}R.ETfRIAT KABIpqti .Bidang I{esej ahte
l , i , " t c', ! '! Wh."\, ' / \r
Sa
De
A g u s S u m a r t o n o , S . H . , M . H .