PROFILPERSATUAN INSINYUR INDONESIA

INama

Persatuan Insinyur Indonesia PII (The Institution of Engineers Indonesia IEI)

IIPendirian

Berdiri tanggal :23 Mei 1952 di Bandung Pendiri :1. Ir. Djuanda Kartawidjaja2. Dr. Rooseno Soeryohadikoesoemo

IIIPerangkat Organisasi

1. Dewan Penasehat2. Dewan Insinyur3. Pengurus Pusat4. Majelis Kehormatan Insinyur5. Dewan Pakar6. Badan Pengkajian7. BK dan atau BKT8. Pengurus Wilayah9. Pengurus Cabang10. Badan Usaha dan Yayasan11. Forum Anggota Muda (FAM-PII)

IVMitra Organisasi

1. Perguruan Tinggi Teknik2. Asosiasi Profesi3. Industri/Perusahaan

VKeanggotaan Internasional

1. WFEO, World Federation of Engineering Organizations)2. AFEO (ASEAN Federation of Engineering Organizations)3. FEISEAP (Federation of Engineering Institute South East Asia and Pacific)4. AEESEAP (Association of Engineering Education South East Asia and Pacific)

VIKetua Umum PII, 1952-2009

1. Ir. Djuanda Kartawidjaja (1952-1954)2. Ir. Kaslan Tohir (1954- 1859)3. Ir. Ukar Bratakusuma (1959-1961)4. Ir. Suratman D. (1965-1969)5. Dr. Ir. GM. Tampubolon (1969-1984)6. Ir. Sumantri (1984-1989)7. Ir. Aburizal Bakrie (1989-1994)8. Ir. Arifin Panigoro (1994-1999)9. Ir. Qoyum Tjandranegara (1999- 2002)10. Ir. Pandri Prabono, IPM (2002-2004)11. Ir. Rauf Purnama (2004-2006)12. Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA (2006-2009)13. Dr. Ir. Muhammad Said Didu (2009-2012

VIIAnggota PII

Anggota Biasaa. Anggota terdaftar aktif : 20.000b. Anggota lama : 7.500 Anggota yang tersertifikasi1. Insinyur Profesional Pratama : 10842. Insinyur Profesional Madya : 6193. Asean Engineer Register : 1524. APEC Engineer Register : 80

VIIIAgenda & Program PII

Kegiatan Tetap 1. Kongres Nasional2. Rapat Pimpinan Nasional3. Rapat Anggota Cabang/Wilayah4. Konvensi Nasional BK/BKT5. Temu NasionalKegiatan Rutin 1. Kursus Pembinaan Profesi2. Diskusi berkala & pengkajian3. Seminar / Workshop / Lokakarya4. Training Kompetensi & Profesi5. Sertifikasi Profesi

ABET Criteria 2000 Engineering is the profession in which knowledge of the mathematical and natural sciences gained by study, experience, and practice is applied with judgment to develop ways to utilize, economically,the material and forces of nature for the benefit of mankind.

Bakuan Kompetensi PII (Competency Standards)

Badan Kejuruan/ Badan Kejuruan Teknologi (BK/BKT) PII

1. Badan Kejuruan Sipil2. Badan Kejuruan Elektro3. Badan Kejuruan Kimia4. Badan Kejuruan Mesin5. Badan Kejuruan Fisika6. Badan Kejuruan Industri7. Badan Kejuruan Geodesi8. Badan Kejuruan Lingkungan9. Badan Kejuruan Teknologi Pertambangan10. Badan Kejuruan Teknologi Pertanian11. Badan Kejuruan Teknologi Kedirgantaraan12. Badan Kejuruan Teknologi Kelautan13. Badan Kejuruan Teknologi Perminyakan

KODE ETIK INSINYUR INDONESIA CATUR KARSA SAPTA DHARMA INSINYUR INDONESIA

PERTAMA, PRINSIP-PRINSIP DASAR

1. Mengutamakan keluhuran budi.2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.

KEDUA, TUJUH TUNTUNAN SIKAP

1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kempetensinya.3. Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan.4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi.7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya.

ANGGARAN DASARPERSATUAN INSINYUR INDONESIA

MUKADIMAH

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1INSINYUR

BAB IINAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2Pasal 3Pasal 4NAMAWAKTUTEMPAT KEDUDUKAN

BAB IIIAZAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK

Pasal 5Pasal 6Pasal 7AZASTUJUANFUNGSI & TUGAS POKOK

BAB IVKODE ETIK

Pasal 8KODE ETIK

BAB VWARGA DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9Pasal 10Pasal 11WARGA DAN KEANGGOTAANHAK ANGGOTA & KEWAJIBAN ANGGOTABERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

BAB VIORGANISASI

Pasal 12Pasal 13Pasal 14Pasal 15Pasal 16Pasal 17Pasal 18Pasal 19Pasal 20Pasal 21Pasal 22Pasal 23Pasal 24Pasal 25Pasal 26Pasal 27Pasal 28BENTUKSIFATPERANGKAT DAN KEPENGURUSANBADAN PENASEHATDEWAN INSINYURPENGURUS PUSATMAJELIS KEHORMATAN INSINYURDEWAN PAKAR INSINYURBADAN PENGKAJIANBADAN KEJURUAN DAN BADAN KEJURUAN TEKNOLOGICABANGKOORDINATOR WILAYAHYAYASAN DAN BADAN USAHAKOMITE, PANITIA, DAN TIMFORUM ANGGOTA MUDABADAN PELAKSANA DAN DIREKSI EKSEKUTIFBADAN TETAP / BIRO

BAB VIIKONGRES, KONGRES LUAR BIASA, KONVENSI DAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 29Pasal 30Pasal 31Pasal 32Pasal 33Pasal 34Pasal 35Pasal 36KEKUASAAN, MUSYAWARAH DAN FORUMKONGRES PIIKONGRES LUAR BIASARAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS) INSINYURRAPAT PENGURUS PUSATKONVENSI NASIONAL BK/BKTRAPAT ANGGOTA CABANGPENGAMBILAN KEPUTUSAN

BAB VIIIKEUANGAN

Pasal 37Pasal 38KEUANGANPENGELOLAAN KEKAYAAN

BAB IXANGGARAN RUMAH TANGGA, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PEMBUBARAN

Pasal 39Pasal 40Pasal 41PERUBAHAN ANGGARAN DASARPERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGAPEMBUBARAN ORGANISASI

BAB XPENUTUP

Pasal 42Pasal 43ATURAN PERALIHANPENUTUP

MUKADIMAH

Bahwa berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi telah dapat dikembangkan melalui upaya terus menerus baik secara perorangan, kelompok, kerja sama antar kelompok, ataupun antar bangsa. Bahwa sesungguhnya pembangunan nasional adalah upaya segenap bangsa Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan, dan berkelanjutan, serta terus menerus meningkat. menuju tercapainya masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Bahwa Insinyur Indonesia sebagai insan dunia ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar tangguh, handal dan dapat dipercaya. Bahwa Insinyur Indonesia sebagai insan bangsa Indonesia, bertanggung jawab untuk mengambil peran strategis yang menentukan arah pembangunan nasional melalui peningkatan kemampuan profesional insinyur dalam memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi, aneka matra keterampilan, kesantunan dan ketaatan etika serta etos kerja, dalam melaksanakan kewajiban pekerjaan keinsinyuran untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.Bahwa para insinyur Indonesia merasa perlu untuk menghimpun diri dalam suatu organisasi profesi, agar dapat meningkatkan darma baktinya kepada bangsa dan negara secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Maka dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan aspirasi profesi maka didirikanlah Persatuan Insinyur Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1InsinyurYang dimaksud dengan Insinyur adalah Sebutan/Gelar Profesi bagi seorang yang telah memiliki gelar akademik sebagai sarjana teknik, sarjana pertanian dan atau sarjana teknik terapan, lulusan Program Studi Teknik terkait yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi perguruan tinggi yang berwenang, dan telah terdaftar sebagai Anggota Persatuan Insinyur Indonesia.

BAB IINAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2NamaOrganisasi ini dinamakan PERSATUAN INSINYUR INDONESIA, yang disingkat PII, dan dalam bahasa Inggris adalah The Institution of Engineers, Indonesia.

Pasal 3WaktuPII didirikan pada tanggal 23 Mei 1952 di Bandung, untuk masa waktu yang tidak ditentukan, dan telah disahkan sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JA5/33/15 tanggal 11 Juni 1952.

Pasal 4Tempat KedudukanTempat kedudukan PII adalah:1. Pengurus Pusat berkedudukan di ibukota Republik Indonesia2. Pengurus Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi3. Pengurus Cabang berkedudukan di kota yang terdapat konsentrasi anggota PII dalam jumlah yang cukup, baik di dalam atau di luar negeri; dan4. Pengurus Badan Kejuruan, selanjutnya disingkat BK, dan atau Badan Kejuruan Teknologi, selanjutnya disingkat BKT, tingkat nasional berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.

BAB III AZAS, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 5AzasAzas PII adalah profesionalisme dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berpegang pada iman dan takwa serta tidak bertentangan dengan ideologi dan dasar negara.

Pasal 6TujuanTujuan PII adalah:1. Menjadi organisasi profesi keinsinyuran secara nasional yang memiliki kesetaraan dan diakui internasional.2. Memupuk profesionalisme korsa Insinyur Indonesia, meningkatkan jiwa serta semangat persatuan nasional dalam mendarma baktikan kompetensinya kepada kepentingan bangsa dan negara melalui peningkatan nilai tambah perwujudan cita-cita bangsa3. Meningkatkan kepedulian dan tanggap profesional terhadap permasalahan, tantangan, serta peluang pembangunan daerah/nasional melalui optimasi pemberdayaan kompetensi professional secara integratif.4. Mendorong profesionalisme dalam penguasaan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan khususnya rakyat Indonesia.

Pasal 7Fungsi dan Tugas PokokFungsi PII adalah organisasi profesi yang merupakan wadah berhimpunnya para Insinyur Indonesia, untuk secara bersama meningkatkan kemanfaatannya bagi bangsa dan negara, serta penguasaan, pengembangan serta pemberdayaan iptek dan kompetensi, untuk nilai tambah kesejahteraan umat manusia pada umumnya, khususnya rakyat Indonesia dengan tugas pokok :1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional profesi Insinyur Indonesia dalam pembangunan daerah, nasional, regional dan internasional.2. Meningkatkan kompetensi professional Insinyur Indonesia berdaya saing internasional yang mampu menjawab tantangan dalam kancah lokal, nasional, regional dan internasional.3. Menyelenggarakan kegiatan advokasi dan edukasi profesi keinsinyuran.4. Membina dan mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong terciptanya iklim untuk tumbuh dan berkembangnya profesi insinyur Indonesia.5. Membangun wahana pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Profesi Keinsinyuran Indonesia yang diakui dunia internasional dengan menyelenggarakan Program Pengembangan kompetensi Profesi Insinyur secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 8Kode EtikPII memiliki Kode Etik yang menjadi landasan dasar bagi sikap dan tata-laku setiap insinyur Indonesia, sebagaimana terlampir.

BAB V WARGA DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9Warga dan Keanggotaan1) Warga PII terdiri dari :1. Anggota, yaitu perorangan warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai anggota.2. Mitra Profesi, yaitu perorangan warganegara asing yang memenuhi persyaratan sebagai mitra profesi.3. Organisasi mitra, yaitu organisasi atau badan usaha yang berkaitan erat dengan profesi insinyur.4. Warga Kehormatan, yaitu perorangan warganegara Indonesia ataupun asing yang memenuhi persyaratan sebagai warga kehormatan.2) Anggota PII terdiri dari :1. Anggota Biasa.2. Anggota Luar Biasa.3. Anggota Mahasiswa

Pasal 10Hak dan Kewajiban Warga Setiap Warga PII :1. Berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan yang sah yang dikeluarkan oleh PII.2. Berkewajiban memelihara rasa kebersamaan dan solidaritas sesama anggota PII.3. Menjaga Nama baik PII dan menjunjung tinggi Kode Etik PII.4. Berhak untuk mengikuti semua program kegiatan PII, yang secara resmi diselenggarakan di lingkungan PII.5. Berhak untuk menyampaikan pendapat,usulan dan saran dalam musyawarah dan forum PII/pengurus PII.6. Berhak untuk mendapatkan Advokasi dalam mengembangkan kompetensi profesi.

Pasal 11Berakhirnya KeanggotaanKeanggotaan warga berakhir :1. Atas permintaan sendiri,2. Karena Meninggal dunia, dan3. Karena dipecat atau diberhentikan.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 12BentukPII organisasi profesi yang berbentuk perkumpulan yang terbuka dengan jaringan pusat dan cabang.

Pasal 13SifatPII adalah organisasi profesi bersifat nasional, independen, mandiri, non partai politik dan nirlaba.

Pasal 14Perangkat OrganisasiPerangkat organisasi PII adalah :1. Dewan Penasehat2. Dewan Insinyur3. Pengurus Pusat4. Majelis Kehormatan Insinyur5. Dewan Pakar6. Badan Pengkajian7. BK dan atau BKT8. Pengurus Wilayah9. Pengurus Cabang10. Badan Usaha dan Yayasan11. Forum Anggota Muda (FAM)

Pasal 15Dewan Penasehat1. Dewan Penasehat bertugas memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak untuk kemajuan PII.2. Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka yang mempunyai keteladanan dalam menjalankan profesinya serta mempunyai kepedulian terhadap profesi Keinsinyuran.3. Dewan Penasehat diangkat oleh Pengurus Pusat.4. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya beranggotakan 5(lima) orang dengan kepengurusan terdiri dari seorang Ketua merangkan Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan seorang Sekretaris merangkap Anggota.5. Sekretaris Dewan Penasehat adalah Mantan Ketua Umum.6. Masa bakti anggota Dewan Penasehat sesuai dengan periode masa bakti kepengurusan dan dan dapat dilakukan perpanjangan untuk periode berikutnya. Pergantian antar waktu anggota Dewan Penasehat dimungkinkan.7. Bilamana dipandang perlu Pengurus wilayah, Pengurus cabang, Pengurus BK/BKT dapat mengangkat penasehat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 16Dewan Insinyur1. Dewan Insinyur adalah forum Pemangku kepentingan untuk mengkaji kebijakan & strategi pembangunan nasional berkaitan dengan peran keinsinyuran.2. Dewan Insinyur terdiri dari : 1. Unsur BK/BKT2. Unsur Mantan Ketua Umum3. Unsur Yayasan Wali Amanah4. Perorangan yang diusulkan melalui Pengurus Pusat untuk ditetapkan oleh Kongres3. Jumlah anggota 23 (duapuluh tiga) orang yang diusulkan oleh Pengurus Pusat.4. Masa bakti anggota Dewan Insinyur adalah sesuai dengan masa periode Pengurus Pusat dan dapat dilakukan perpanjangan untuk periode berikutnya. Pergantian antar waktu anggota Dewan Insinyur dimungkinkan.5. Tugas dan wewenang Dewan Insinyur adalah : 1. Merumuskan kebijakan nasional guna mengembangkan profesi keinsinyuran, dan hal-hal lain yang diamanatkan oleh Kongres,2. Menyelenggarakan pertemuan Dewan Insinyur sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun.6. Pimpinan Dewan Insinyur terdiri dari Ketua yang dipilih oleh anggota Dewan Insinyur dengan Sekretaris dijabat oleh Ketua Umum PII.

Pasal 17Pengurus Pusat1. Pengurus Pusat terdiri dari :2. Masa bakti Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan untuk lembaga-lembaga yang terkait dengan masa bakti Pengurus Pusat mempunyai masa bakti yang sama.3. Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat adalah : 1. Melaksanakan segala ketetapan Kongres2. Memperhatikan keputusan Dewan Penasehat, Dewan Insinyur, dan Majelis Kehormatan Insinyur yang merupakan penjabaran dari ketetapan Kongres3. Melaksanakan tugas-tugas organisasi lainnya4. Mengelola tata usaha serta kekayaan organisasi5. Mewakili PII secara hukum, didalam maupun diluar pengadilan4. Pengurus Pusat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah terbentuk, harus sudah menyusun dan mensahkan berlakunya Tata Kerja Kepengurusan yang berisikan : 1. Uraian tugas dan tanggung jawab setiap Anggota Pengurus2. Mekanisme organisasi dan tata tertib rapat Pengurus5. Pengurus Harian terdiri dari : 1. Seorang Ketua Umum2. Seorang Wakil Ketua Umum yang secara otomatis akan menjadi Ketua Umum masa bakti kepengurusan berikutnya3. Seorang Mantan Ketua Umum satu masa bakti sebelumnya4. Sekurang-kurangnya seorang Ketua Bidang5. Seorang Wakil Sekretaris Jenderal6. Seorang Bendahara7. Seorang Wakil Bendahara, dan8. Sekurang-kurangnya seorang Anggota Pengurus6. Ketua Umum bertanggung jawab kepada Kongres7. Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali8. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Badan Pelaksana9. Komite, Biro /Badan Tetap lainnya, serta Tim dan kepanitiaan lainnya dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas pengurus Pusat

Pasal 18Majelis Kehormatan Insinyur1. Majelis Kehormatan Insinyur merupakan perangkat organinsasi PII yang berfungsi secara aktif menegakkan kode etik dan tata laku keprofesian (Code of Conduct) Insinyur Indonesia dalam menjalankan profesinya.2. Majelis Kehormatan Insinyur bertugas untuk memberikan nasehat dan pertimbangan pada Pengurus Pusat, baik diminta maupun tidak dalam masalah masalah yang berkaitan dengan etika profesi serta tata laku anggota.3. Majelis Kehormatan Insinyur mempunyai wewenang untuk mengusulkan pada Pengurus Pusat, tindakan yang perlu diambil Pengurus Pusat dalam masalah pelaksanaan Etika Profesi bagi anggota dalam menjalankan profesinya.4. Majelis Kehormatan Insinyur bertugas memberikan saran pada Pengurus Pusat, dalam memberikan advokasi bagi anggota PII yang menghadapi masalah dalam menjalankan profesinya.5. Majelis Kehormatan Insinyur bertugas memberikan saran pada Pengurus Pusat, untuk menyelesaikan masalah-masalah Sertifikasi , pelanggaran kode etik dan tata laku profesi.6. Anggota Majelis Kehormatan Insinyur ditunjuk berdasarkan kemampuan, integritas, dan etika profesionalnya serta mempunyai perhatian dan pengertian terhadap profesi Insinyur, yang ditetapkan dalam kongres PII.7. Anggota Majelis Insinyur diangkat oleh Kongres atas usulan dari Dewan Insinyur.8. Majelis Kehormatan Insinyur di pimpin oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota yang ada.9. Sidang Majelis Kehormatan Insinyur bersifat tertutup dan rahasia, kecuali bilamana ditentukan atau diputuskan lain oleh sidang tersebut.10. Semua Pembiayaan untuk kegiatan Majelis Kehormatan Insinyur dibebankan kepada Pengurus Pusat.11. Masa bakti anggota Majelis Kehormatan Insinyur adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan untuk periode berikutnya. Pergantian antar waktu anggota memungkinkan untuk dilakukan.

Pasal 19Dewan Pakar1. Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, perimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan , kompetensi keinsinyuran serta menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat umum yang berkaitan dengan pengembangan keinsinyuran kepada pengurus PII.2. Dewan pakar beranggotakan para tokoh insinyur Indonesia yang memiliki kemampuan yang dalam penguasaan teknologi dan keinsinyuran yang diakui dan dihormati dilingkungan profesi Insinyur.

Pasal 20Badan Pengkajian1. Badan Pengkajian yang dibentuk Pengurus Pusat PII adalah Center for Engineering and Industrial Policy Studies (CEIPS), yang merupakan wadah pemikir (Think Tank) untuk hal-hal yang berhubungan dengan strategi dan kebijakan dalam bidang riset dan industri.2. CEIPS adalah wadah (organ) otonom, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat PII.3. Direktur CEIPS berhak menyusun perangkat-perangkat organisasi sepanjang diperlukan dan dengan sistem pengelolaan keuangan yang mandiri.

Pasal 21Badan Kejuruan (BK) dan Badan Kejuruan Teknologi (BKT) 1. BK adalah wahana berhimpunnya para insinyur yang didirikan berdasarkan kesamaan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.2. BKT adalah wahana berhimpunnya para insinyur yang didirikan berdasarkan multi disiplin kejuruan pada suatu bidang teknologi yang sama.3. Pengurus BK dan atau BKT di tingkat nasional sekurang-kurangnya terdiri dari :1. Ketua,2. Wakil Ketua,3. Sekretaris,4. Bendahara, dan5. Anggota.4. Pembentukan Cabang BK/BKT di daerah dimungkinkan, apabila di daerah tersebut sudah terbentuk cabang PII.5. Cabang BK/BKT di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan sub ordinat dari pengurus cabang didaerah tersebut.6. Masa bakti Pengurus BK dan atau BKT , tingkat Pusat maupun Cabang, adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 22Pengurus Cabang1. PII Cabang, sebagai perangkat organisasi di tingkat daerah, adalah wahana tempat seluruh warga PII dan Mitra Profesi PII mengembangkan aktivitas kegiatan organisasi dan profesinya di daerah.2. Nama dari PII Cabang disesuaikan dengan nama dari kota tempat PII Cabang itu berdomisili.3. Pengurus Cabang adalah perangkat kepengurusan di tingkat daerah dengan kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari :1. Ketua2. Sekretaris3. Bendahara4. Masa bakti Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun5. Pengurus Cabang dipilih, diangkat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota PII Cabang yang bersangkutan, serta mendapat pengesahan dari Pengurus Pusat.

Pasal 23Pengurus Wilayah1. Di setiap Propinsi yang mempunyai lebih dari 1 (satu) cabang, dapat membentuk pengurus wilayah yang berkedudukan di ibukota propinsi untuk bertindak sebagai koordinator wilayah dengan persetujuan pengurus pusat.2. Pengurus Wilayah adalah perangkat kepengurusan di tingkat propinsi dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengurus cabang di wilayah yang dibentuk .3. Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari :1. Ketua,2. Sekretaris3. Bendahara4. Tugas utama dari Pengurus Wilayah adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengurus cabang yang ada di wilayah tersebut supaya dapat berjalan lebih efektif dan optimal, terutama yang berkaitan dengan administratif, koordinasi, kerjasama dan komunikasi ditingkat propinsi, yang yang tidak berkaitan dengan pelayanan keanggotaan.5. Semua Pembiayaan untuk kegiatan Pengurus Wilayah dibebankan kepada Pengurus cabang yang ada dipropinsi tersebut.

Pasal 24Pengurus Wilayah1. Persatuan Insinyur Indonesia, dalam melaksanakan kegiatannya, untuk mencapai tujuan organisasi, dapat membentuk yayasan dan badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, Pengurus BK dan atau Pengurus BKT sesuai dengan perangkat yang berlaku.2. Pengurus Yayasan dan Badan Usaha harus terdiri sekurangnya :3. Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Badan Pengawas,2. Pengelola.4. Seluruh aktivitas kegiatan dari yayasan dan Badan Usaha yang dibentuk harus dipertanggung jawabkan secara periodik kepada pengurus yang membentuknya dengan tembusan kepada Dewan Insinyur.

Pasal 25Komite/Panitia/Tim 1. Dalam rangka penanganan hal-hal yang belum ditangani oleh fungsi kepengurusan yang ada, baik di tingkat Pusat, di tingkat Cabang, maupun di tingkat BK dan atau BKT, dapat dibentuk suatu panitia/komite/tim yang bertanggung jawab kepada pengurus yang membentuknya.2. Tim dapat dibentuk untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian atau IPTEK yang membutuhkan jangka waktu penanganan pendek.

Pasal 26Forum Anggota Muda (FAM)1. Forum Anggota Muda (FAM) adalah forum yang dibentuk untuk mewadahi warga baru PII (kategori Anggota Biasa), berusia maksimum 35 tahun untuk kepentingan pembinaan dan kaderisasi anggota baru.2. Pengesahan kepengurusan Forum Anggota Muda (FAM) dilakukan sebagai berikut :1. FAM tingkat Pusat disahkan oleh Pengurus Pusat,2. FAM tingkat Cabang disahkan oleh Pengurus Cabang,3. FAM di lingkungan BK/BKT disahkan oleh Pengurus BK/BKT.3. Forum Anggota Muda (FAM) memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan/aktivitas sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pengurus setempat.4. Semua kegiatan Forum Anggota Muda harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan ke Pengurus yang mengesahkannya.

Pasal 27Badan Pelaksana Organisasi dan Direksi Eksekutif1. Guna menjamin konsistensi pengelolaan tugas organisasi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Pengurus Pusat dan mengelola kegiatan organisasi secara keseluruhan, Pengurus Pusat dapat mengangkat suatu Badan Pelaksana yang dipimpin oleh suatu Direksi Eksekutif sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan PII.2. Badan Pelaksana adalah organisasi atau perorangan diluar struktur keorganisasian PII yang bekerja dengan penuh waktu dan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus pusat berdasarkan kontrak perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.3. Direktur Eksekutif haruslah seorang sarjana, yang memiliki kemampuan manajemen dan komunikasi, serta mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai profesi insinyur, yang mempunyai dedikasi tinggi, memiliki kemampuan komunikasi luas, bekerja penuh, dan diangkat dan diberhentikan oleh oleh Pengurus Pusat.4. Pembiayaan semua kegiatan Badan Pelaksana dibebankan ke pengurus pusat.

Pasal 28Biro Tetap1. Badan Tetap terdiri dari biro-biro sebagai unit organisasi yang dibentuk Pengurus Pusat untuk membantu pelaksanaan tugas Pengurus Pusat, khususnya untuk membantu pelaksanaan kegiatan Komite-Komite yang telah dibentuk oleh Pengurus Pusat.2. Rincian tugas, kewenangan dan tanggung jawab Biro ditetapkan oleh komite.3. Perangkat Biro diangkat dan diberhentikan oleh pengurus pusat atas usulan Komite.4. Personil perangkat biro adalah personil Badan Pelasana yang ditempatkan di Biro, yang karena itu personil biro berada dibawah koordinasi Badan Pelaksana Pengurus Pusat.5. Biro dipimpin oleh Kepala biro dengan sekurang-kurangnya 1(satu) orang staf.6. Pembiayaan semua kegiatan biro dibebankan ke pengurus pusat.

BAB VII KONGRES, KONGRES LUAR BIASA, KONVENSI, DAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 29Kekuasaan, Musyawarah, dan ForumKekuasaan di lingkungan PII adalah :1. Kekuasaan di Pengurus Pusat: : 1. Kongres dan atau Kongres Luar Biasa2. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Insinyur3. Rapat Pengurus Pusat.2. Musyawarah di lingkungan BK/BKT : 1. Konvensi Nasional BK/BKT2. Rapat anggota BK/BKT3. Rapat pengurus BK/BKT3. Musyawarah di lingkungan Cabang : 1. Rapat Pengurus Cabang2. Rapat Anggota Cabang4. Disamping tersebut diatas, terdapat pula Sidang Majelis Kehormatan Insinyur, yang secara rinci diatur dalam peraturan dan ketentuan dari Majelis Kehormatan Insinyur.5. Forum pertemuan tahunan di lingkungan PII : 1. Konferensi Insinyur Indonesia :Konferensi Insinyur Indonesia adalah Forum pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh PII sekurang-kurangnya dua tahun sekali yang pesertanya terdiri dari cabang-cabang, BK/BKT beserta perorangan yang ditetapkan Kongres PII dan Organisasi Mitra.2. Konvensi Insinyur Nasional:Konvensi Insinyur Nasional adalah Forum pertemuan antara stakeholder PII sekurang-kurangnya dua tahun sekali untuk saling bertukar informasi yang menyangkut masalah-masalah kebijakan nasional dan dunia usaha.

Pasal 30Kongres1. Kongres adalah lembaga musyawarah tertinggi organisasi PII yang dihadiri oleh : 1. Peserta Kongres, yang terdiri dari : 1. Pengurus Pusat2. Utusan Cabang3. Utusan Wilayah, dan4. Utusan BK dan atau BKT.2. Peninjau Kongres yang terdiri dari undangan Pengurus Pusat, Anggota Dewan Insinyur, Anggota Majelis Insinyur, Anggota Pengurus Pusat, dan Anggota PII.2. Kongres diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pengurus Pusat.3. Kongres memiliki kewenangan dan kewajiban: : 1. Menetapkan perubahan AD dan ART PII2. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat3. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja PII4. Memberhentikan dan mengangkat Ketua Umum5. Memilih dan mengangkat seorang Wakil Ketua Umum , yang akan menjadi Ketua Umum pada masa bakti 3 (tiga) tahun mendatang6. Mengangkat Anggota Majelis Kehormatan Insinyur7. Memilih dan mengangkat Anggota Dewan Insinyur8. Mengubah dan Menetapkan pedoman pokok dan kebijakan organisasi9. Menetapkan tempat penyelenggaraan kongres berikutnya.4. Ketentuan mengenai hak suara dalam pemilihan adalah sebagai berikut : 1. Pengurus pusat sebagai peserta kongres memiliki 5 (lima) suara2. Setiap Cabang, masing-masing memiliki 1(satu) suara3. Setiap BK dan BKT masing-masing memiliki 1(satu) suara4. Peninjau Kongres tidak memiliki hak suara.5. Setiap Peserta dan Peninjau dalam kongres mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/usulan dan tanggapan.6. Tata cara pelaksanan kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31Kongres Luar Biasa1. Kongres Luar Biasa hanya dapat diadakan atas penetapan Sidang Dewan Insinyur berdasarkan permohonan tertulis dari :1. Pengurus Pusat, atau2. Pengurus Cabang atau Pengurus BK/BKT dan masing-masing didukung oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah Cabang atau BK / BKT.2. Kongres Luar Biasa dianggap sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah perwakilan yang sah dari Cabang dan BK / BKT.3. Ketetapan-ketetapan lain yang berlaku untuk Kongres juga berlaku untuk Kongres Luar Biasa.

Pasal 32Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Insinyur1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) adalah musyawarah untuk menyusun, membahas dan mengevaluasi ketetapan operasional organisasi ,pelaksanaan program PII, baik pusat, cabang maupun BK/BKT yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali diantara dua kongres.2. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dihadiri oleh unsur-unsur Dewan Penasehat, Majelis Kehormatan Insinyur, Dewan Insinyur, Pengurus pusat, Koordinator wilayah, Pengurus cabang, pengurus BK/BKT, Lembaga yang berada di lingkungan PII serta anggota PII yang berminat sebagai peninjau.3. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) diselenggarakan oleh Pengurus pusat.4. Keputusan yang diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) tidak boleh bertentangan dengan keputusan Kongres dan anggaran Dasar serta anggaran rumah tangga PII.

Pasal 33Rapat Pengurus PusatRapat pengurus Pusat terdiri dari : 1. Rapat Pengurus lengkap/Rapat Pleno Pengurus : 1. Rapat pengurus lengkap/Rapat Pleno Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 2(bulan) sekali dan dihadiri oleh : 1. Pengurus harian,2. Ketua-ketua Komite,3. Ketua-Ketua Bidang,4. Dewan Pakar.2. Rapat pengurus lengkap berwenang untuk : 1. Mengadakan evaluasi kegiatan-kegiatan dan menetapkan tindak lanjut program organisasi,2. Menetapkan kebijaksanan yang bersifat strategis untuk menjalankan fungsi dan peran organisasi,3. Membahas masalah-masalah aktual dalam pembangunan nasional yang berkaitan dengan fungsi dan peran Insinyur,4. Mengambil keputusan dalam rangka menangapi permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab profesi keinsinyuran baik yang berskala Nasional, regional dan internasional,5. Menetapkan bentuk-bentuk kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan program.3. Rapat pengurus lengkap dipimpin oleh Ketua Umum dan atau wakil yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Umum didampingi oleh Sekretaris Jenderal.2. Rapat pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya 1(Satu) bulan sekali dan dihadiri oleh : 1. Rapat pengurus lengkap/Rapat Pleno Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 2(bulan) sekali dan dihadiri oleh : 1. Ketua Umum2. Wakil Ketua Umum3. Sekretaris Jenderal4. Wakil sekertaris jenderal5. Bendahara Umum6. Wakil Bendahara Umum7. Ketua-Ketua Bidang2. Rapat pengurus Harian berwenang untuk : 1. Menetapkan kebijaksanaan, langkah-langkah /tindakan yang akan dijalankan serta cara untuk mencapainya,2. Mengadakan penilaian dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang/seksi,3. Menyiapkan konsep-konsep yang diperlukan dalam mendukung percepatan pencapaian visi & misi organisasi3. Rapat pengurus lengkap dipimpin oleh Ketua Umum dan atau wakil yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Umum didampingi oleh Sekretaris Jenderal.4. Rapat koodinasi.5. Rapat Tim.

Pasal 34Konvensi Nasional BK/BKT1. Konvensi nasional BK/BKT adalah lembaga musyawarah tertinggi organisasi BK/BKT yang dihadiri oleh :1. Peserta Konvensi Nasional BK/BKT yang terdiri dari anggota yang terdaftar dalam BK/BKT tersebut, dan2. Peninjau Konvensi Nasional BK/BKT yang terdiri dari undangan Pengurus BK/BKT dan Anggota Pengurus BK/BKT.2. Konvensi Nasional BK/BKT diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun dan diselenggarakan oleh Pengurus BK/BKT.3. Konvensi Nasional BK/BKT memiliki kewenangan dan kewajiban :1. Menilai pertanggung jawaban Pengurus BK/BKT2. Menetapkan Garis-garis Besar program BK/BKT3. Memberhentikan dan mengangkat Ketua BK/BKT, dan4. Memilih dan mengangkat Tim Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari 3 (tiga) orng untuk memeriksa laporan keuangan dari Pengurus BK/BKT, dan bilamana dipandang perlu maka laporan keuangan dapat diserahkan kepada akuntan publik untuk diteliti.4. Ketentuan mengenai hak suara adalah sebagai berikut :1. Peserta Konvensi Nasionakl BK/BKT masing-masing memiliki 1 (satu) suara, dan2. Peninjau Konvensi Nasional BK/BKT tidak memiliki hak suara.

Pasal 35Rapat Anggota Cabang1. Rapat Anggota Cabang PII adalah lembaga musyawarah tertinggi organisasi PII di tingkat Cabang yang dihadiri oleh:1. Anggota Cabang2. Undangan sebagai peninjau.2. Rapat Anggota Cabang diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.3. Rapat Anggota Cabang memiliki kewenangan dan kewajiban :1. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang,2. Menetapkan Garis-garis Besar Program Cabang,3. Memberhentikan dan mengangkat Ketua Cabang.4. Ketentuan mengenai hak suara adalah sebagai berikut:1. Peserta Rapat Anggota Cabang masing-masing memiliki 1 (satu) suara.2. Peninjau Rapat Anggota Cabang tidak memiliki hak suara.

Pasal 36Pengambilan Keputusan 1. Semua keputusan diambil atas dasar hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat.2. Bila melalui musyawarah tidak dicapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak.3. Keputusan melalui pemungutan suara terbanyak dinyatakan sah bilamana sekurang-kurangnya disetujui oleh 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) pemegang suara dalam suatu persidangan yang memenuhi kuorum.

BAB VIIIKEUANGAN

Pasal 37Keuangan1. Sumber Keuangan PII diperoleh dari: 1. Uang Pangkal Anggota2. Uang Iuran Anggota3. Biaya sertifikasi anggota4. Sumbangan dan usaha lain yang sah dan sesuai dengan azas serta tujuan PII.2. Proporsi distribusi dana untuk kegiatan cabang dan BK/BKT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PII.3. Pengelolaan keuangan pengurus pusat dan perangkatnya harus terpusat dibawah pengendalian pengurus pusat yang dilakukan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku.4. Laporan Keuangan Pengurus Pusat harus diaudit secara teratur setiap tahun oleh Akuntan Publik.

Pasal 38Pengelolaan Kekayaan1. Pengurus Pusat, Pengurus BK/BKT dan Pengurus cabang wajib mengelola seluruh harta kekayaan PII selama masa baktinya.2. Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak ataupun tidak bergerak milik organisasi, harus diputuskan dalam Rapat Pengurus Lengkap, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Anggota Pengurus dan dengan persetujuan Dewan Insinyur.

BAB IXPERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN PEMBUBARAN

Pasal 39Perubahan Anggaran Dasar1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Kongres atas usul yang diajukan oleh : 1. Dewan Insinyur, atau2. Sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah pemegang hak suara dalam Kongres2. Perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang hadir dalam kongres.

Pasal 40Perubahan Anggaran Rumah Tangga1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Dewan Insinyur apabila secara jelas diputuskan dalam Kongres untuk diamanatkan ke Dewan Insinyur atas usul yang diajukan oleh: 1. Pengurus Pusat, atau2. Pengurus Cabang atau pengurus BK/BKT yang didukung sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah Cabang atau BK/BKT .2. Pengusulan perubahan dilakukan dalam Kongres dan harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah pemegang hak suara yang hadir dalam Kongres.

Pasal 41Pembubaran Organisasi 1. Pembubaran PII hanya dapat diputuskan dalam Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan hanya untuk maksud tersebut dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pemegang hak suara.2. Sisa kekayaan sesudah diambil dahulu semua hutang-hutang dan ongkos-ongkos pembubaran harus diserahkan kepada suatu badan (perkumpulan) yang bertujuan sosial.

BAB XPENUTUP

Pasal 42Aturan Peralihan1. Bilamana diperlukan, Pengurus dapat mengeluarkan Peraturan Pengurus Pusat, Peraturan Tata Kerja, disamping Peraturan Tata Tertib Rapat, yang seluruhnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.2. Untuk pertama kalinya, Dewan Insinyur terdiri dari perorangan sesuai Pasal 17 Ayat (2), butir (g) disusun oleh Pengurus Pusat masa bakti 2006-2009 dan disahkan dalam Kongres Nasional XVII PII.3. Untuk masa dua tahun yang pertama pimpinan Sidang Dewan Insnyur ditentukan oleh Kongres Nasional XVII.

Pasal 43Penutup1. Penjelasan Anggaran Dasar merupakan pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini dimaksudkan untuk menghindarkan penafsiran dan interpretasi yang berbeda terhadap isi dan bunyi dari Bab, Pasal, Ayat dan Butir, maupun Sub-butir dari Anggaran Dasar ini.2. Setelah Anggaran Dasar yang lama mengalami perubahan-perubahan, maka Anggaran Dasar telah disahkan oleh Kongres Nasional XVII PII tahun 2006 di Jakarta.3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal 22 September 2006.

Ditetapkan di : JakartaTanggal : 22 September 2006

KONGRES NASIONAL XVIIPERSATUAN INSINYUR INDONESIA

Source : http://pii.or.id/i/