BAB 2

PERBEDAAN POLITIK, EKONOMI, DAN

HUKUM DALAM BISNIS INTERNASIONAL

ANDRI HELMI M, SE., MM.

Ilustrasi Dimensi Lingkungan Eksternal

� Elemen lingkungan politik yang relevan adalah perananpemerintah dalam perekonomian, ideologi ekonomi danpolitik, hubungan internasional, dan hubungan antarapemerintah dan bisnis pada umumnya.

� Para ahli politik biasanya melihat pada variabel lainyakarena mereka berminat terhadap perilaku politik danorganisasi menurut pengertian harfiahnya, bukannyabagaimana kaitan semua faktor itu dengan kegiatanbisnis.

� Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor pentingdalam banyak keputusan bisnis internasional. Studimenunjukkan bahawa nasionalisme dan perundangandengan pemerintah dianggap sebagai masalah pokokbagi manajemen internasional. Selanjutnya, Hendrickdan Struggles memperkirakan bahwa lebih dari 60% perusahaan Amerika Serikat yang melakukan bisnis diluar negeri mengalami kerugian akibat politik dalamperiode 1975 sampai 1980

� Permasalahan politik merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perusahaan internasional bahkanbayak sekali perusahaan yang melakukan analisipolitik sebelum menanamkan modalnya. Kehadiranperusahaan multinasional juga sering dicurigaiakanmendominasi perekonomian suatu Negara. Dengandemikian, perusahaan asing dalam kegiataninternasionalnya tidak bisa mengabaikan begitu sajaaspek-aspek politik dalam negeri suatu Negara, sebabaspek tersebut variable penting dalam penentuanstrategi dalam perumusan kebijaksanaan perusahaan.

� Aspek politik tergolong kritis dalam perlusan operasiperusahaan internasional. Perusahaan multinasionalbiasanya melakukan analisis resiko politik terhadapnegara yang menjadi wilayah operasinya tidakmengherankan bagi suatu perusahaan untuk tidakmelakukan investasi di negara yang mengalamipeperangan atau instabilitas politik dalam negerisikap ini didasari akan kekhawatiran akan perubahansituasi politik yang bisa merugikan operasi perusahanmultinasional.

SISTEM POLITIK MERUPAKAN SISTEM PEMERINTAHAN DI SUATU NEGARA ADA YANG BERSIFAT:

1. KOLEKTIF, 2. DEMOKRASI,3. TOTALITER,4. INDIVIDUALIS.

� Perdagangan internasional dipengaruhi sistemekonomi yang berdampak pada industrialisasi negara, kemajuan transportasi, globalisasi dan kehadiranperusahaan multinasional.

� Di banyak negara, perdagangan internasional menjadisalah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Dengan adanya perdagangan internasional, setiapnegara mampu memenuhi kebutuhan yang tidakdiproduksi sendiri sehingga permasalahan ekonomiatas tersedianya bahan kebutuhan dalam negeridapat terpenuhi. Perdagangan internasional mampumeningkatkan kondisi ekonomi suatu negara. Sistemekonomi berjalan dengan baik terutama dalammemperoleh peningkatan kas negara melalui imporbarang dalam perdagangan internasional

� Pendekatan yang dilakukan aktor – aktor internasionalterlibat dalam sistem ekonomi internasional, yaitukemampuan ekonomi internal dari suatu aktor yang akanmenentukan seberapa kuat aktor tersebut dalampersaingan internasional yang akhirnya akan menentukanseberapa jauh aktor tersebut terlibat dalam sistemekonomi internasional,

� Perdagangan internasional yang semakin mengarah padaperdagangan bebas dengan teori comparativeadvantages oleh David Ricardo dan segala bentuk resistensiberkaitan dengan perdagangan bebas tersebut, kebijakanmoneter internasional mengenai nilai pertukaran matauang antar negara (fixed exchange rate maupun floatingexchange rate), ranah finansial internasional mengenaimobilitas uang antar negara untuk tujuan investasi,perdagangan, dan akumulasi kapital (modal) di manakebanyakan bagian dunia sudah menjadi satu pasarfinansial yang terintegrasi, dan ketiga subsistem ekonomiglobal (subsistem fungsi antar negara – negara maju,antara negara – negara maju dan negara – negaraberkembang, dan antar negara berkembang).

Beberapa poin yang harus diamati mengenaiperdagangan bebas dan interdependensi, yaitu :� Interdependensi merupakan ketergantungan yangtimbal balik, A membutuhkan B, dan Bmembutuhkan A. Dalam ekonomi internasional,interdependensi ini mudah dilihat dariketergantungan suatu negara terhadap produkatau resource dari negara lain untuk kegiatanperekonomiannya sendiri.

� Suatu kondisi di mana perdagangan dapat denganbebas dilakukan akan memperkuat integrasiekonomi antar negara tersebut menjadi suatupasar yang besar. Perdagangan bebas ini, hanyadapat dilakukan dengan meminimalisir intervensinegara pada pasar, yang biasa dilakukan denganberbagai kebijakan proteksionis dan tarif.

SISTEM HUKUM; ATURAN YANG MENGUKUR PERILAKU.CONTOHNYA DALAM BI;HKI; Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas

kemampuan intelektual manusia baik melalui curahantenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanyasudah sewajarnya diamankan denganmenumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum ataskekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem HakKekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan caramelindungi kekayaan intelektual dengan menggunakaninstrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta,Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang,Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu danPerlindungan Varietas Tanaman.

Instrumen hukum melindungi HAKI (proteksi); patent, copyright’s, trade mark.

A. memberi kejelasan hukum (provide legal clarity) mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;

B. memberikan penghargaan (provide appreciation) atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;

C. mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;(promote the creation of publications in the form of documents)

D. merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten; (stimulate the creation of information and technology transfer)

E. memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. (provide protection and security is not imitated)

PROTEKSI TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL ANTAR NEGARA BERBEDA-BEDA, DIMANA NEGARA YANG SERING MELAKUKAN PELANGGARAN; CINA, THAILAND, INDONESIA.

OLEH KARENA ITU PERLU ADANYA;1. PRODUCT SAFETY

MEMUAT ATURAN HUKUM YANG BERISI STANDAR-STANDAR YANG HARUS DIMILIKI SEBUAH PRODUK.

2. PRODUCT LIABILITYTANGGUNG JAWAB YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

JIKA PRODUKNYA MENGAKIBATKAN EFEK NEGATIF KEPADA KONSUMENNYA, ATURAH HUKUMNYA PERDATA/ PIDANA.

KONTRAK YAITU DOKUMEN YANG MERINCI SYARAT-SYARAT TERJADINYA TRANSAKSI DAN PENJELASAN SECARA DETAIL HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK.

Kapan hukum kontrak internasional berlaku? Hukum kontrak internasional berlaku padasaat ditunjuk oleh para pihak, atau apabilapara pihak tidak menentukan hukum manayang akan berlaku, maka apabila kemudianterjadi sengketa, pada saat itu harusdimintakan persetujuan antara pihakbersengketa untuk menunjuk choice of law dan choice of forum-nya.

1. Konsep perjanjiannya, karena tiap-tiap bentuk/model perjanjian memiliki klausul tersendiri berdasarkan best practices of lawyang berlaku di dunia atau bagi negara tertentu;

2. Prinsip-prinsip hukum kontrak internasional;

3. Governing law/Choice of law adalah hukum yang berlaku dan mengikat pada perjanjian tersebut;

4. Choice of forum adalah lembaga penyelesaian sengketa mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa;

Perlu diketahui bahwa dalam kontrak internasional berlakuprinsip-prinsip umum yang selama ini diakui.

1. Prinsip freedom of contract, dimana para pihak berhakmenentukan isi perjanjian, di Indonesia terdapat dalamPasal 1338 KUH Perdata.

2. Prinsip good faith, dimana para pihak harus beritikadbaik dalam menangani kontrak. Apabila kita melakukanperjanjian dengan negara yang menganut sistemcommon law, maka perlu dipahami bahwa itikad baikdalam pengertian mereka ditempatkan setelahperjanjian ditandatangani, sehingga isi kontrak harusdipikirkan dengan baik sebelum ditandatangani.

3. Selain itu prinsip pacta sunt servanda, dimanaperjanjian harus ditepati dan dipatuhi oleh para pihak.

Ketiga prinsip ini harus diketahui selain prinsip-prinsiplainnya yang berlaku.

A. Hukum kontrak yang memuat masalah ganti rugi bila salahsatu pihak melakukan wanprestasi atau melanggar kontrakakan memberikan “an essential check on opportunism in non-simulataneous exchanges” dengan menjamin pihak yang satu. Dalam pelaksanaan kontrak, tidak berhadapan dengan resiko, daripada kerja sama dari pihak lainnya.

B. Fungsi ekonomi lainnya dari hukum kontrak adalah memakaipara pihak given categories of exchanges dengan seperangkatketentuan kontrak (di mana mereka bebas untuk menentukanbila mereka mau) sehingga akan mengurangi transaction costs.

C. Hukum kontrak berfungsi untuk mengurangi ketidakhati-hatianpara pihak dengan memberikan tanggung jawab kepada pihakyang mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya.

D. Fungsi hukum kontrak dari sudut pandangan ekonomi adalahmemformulasikan seperangkat ketentuan yang merupakanalasan yang memanfaatkan dalam pelaksanaan kontraksehingga dapat dilaksanakannya efficient exchanges, tetapitidak mendorong pelaksanaan inefficient exchanges yang tidak memenuhi kriteria efisiensi pareto.

1. Common LawDalam pembuatan kontrak di sistem common law, para pihak

memiliki kebebasan untuk menyepakati persyaratan yangdiinginkan, sepanjang persyaratan tersebut tidakmelanggar kebijakan publik ataupun melakukan tindakanyang melanggar hukum. Jika ada persyaratan tertentu yangtidak tercakup, hak dan kewajiban yang wajar akanditerapkan diambil dari ketetapan hukum yang ada ataupraktek bisnis yang biasa dijalankan oleh para pihak atauindustri.

2. Civil lawKebanyakan negara yang tidak menerapkan common law

memiliki sistem civil law. Civil law ditandai oleh kumpulanperundang-undangan yang menyeluruh dan sistematis, yangdikenal sebagai hukum yang mengatur hampir semua aspekkehidupan.

� berfokus pada pajak atas laba modal yangdidapat,

� adanya kuota (pembatasan jumlah produk yangdiimpor) dan subsidi ( pembayaran pemerintahuntuk membantu bisnis domestic bersaingdengan perusahaan asing)

� adanya kontrak bisnis internasional, yang berisi :perjanjian patungan (joint vventure), perjanjianwaralaba (franchise), perjanjian lihsensi(license), perjanjian keagenan (agence),memiliki formal dan substansi yang hampir samadiberbagai negara.

� Adanya hak paten terhadap merek dagang, namadagang, hak cipta, dan rahasia dagang kekayaan.