Perubahan AD Koperasi & Draft ART

Materi Perubahan Anggaran DasarKoperasi JIEP Sejahtera Tahun 1996

1. SIMPAN PINJAM UANG (menyangkut revisi redaksional pada Usaha Koperasi).

Semula berbunyi : Menyelenggarakan kegiatan Simpan Pinjam Uang kepada Anggota / Calon Anggota.

Sekarang berbunyi : Menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk Anggota Koperasi dan Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Dasar Hukum

Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 :

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :

a. anggota Koperasi yang bersangkutan;b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 :

Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antar koperasi yang bersangkutan.

2. JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA SECARA OUTSOURCING (merupakan hal baru pada Usaha Koperasi).

3. PENYERTAAN MODAL PADA PIHAK LAIN (merupakan hal baru pada Usaha Koperasi).

Dasar Hukum


Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.


Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat, dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

4. MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN PADA UMUMNYA DALAM ARTI SELUAS-LUASNYA (merupakan hal baru pada Usaha Koperasi).

5. Penambahan ayat baru yang berada dalam Bab III Pasal 3 ayat (5) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, yang berbunyi :

(5). Dalam menjalankan usaha, Koperasi dapat melakukan kerja sama dengan Anggota dan/atau pihak lain (perorangan maupun badan usaha), baik didalam negeri maupun diluar negeri sesuai kebutuhan.

6. Sistimatika BAB KEANGGOTAAN dijabarkan lebih lanjut :

Semula : hanya memuat 1 (satu) pasal, yang meliputi hal-hal :

-. Syarat keanggotaan;

Materi Perubahan AD Koperasi, Desember 2003, Hal.1

-. Sifat keanggotaan;-. Kedudukan anggota;-. Hak dan Kewajiban anggota;-. Masa berlakunya keanggotaan;-. Cara menjadi anggota;-. Berakhirnya keanggotaan;-. Berhenti / diberhentikan keanggotaan;-. Anggota Luar Biasa.

Sekarang : memuat 3 (tiga) pasal, yang meliputi hal-hal :

1. Umum : -. Sifat keanggotaan;-. Kedudukan anggota;-. Masa berlaku keanggotaan;-. Cara menjadi anggota;-. Berakhirnya keanggotaan;-. Berhenti / diberhentikan keanggotaan.

2. Anggota Biasa : -. Syarat keanggotaan;-. Hak & kewajiban anggota.

3. Anggota Luar Biasa : -. Syarat keanggotaan;-. Hak & kewajiban anggota.

Dasar Hukum


Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.


Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

-. Penambahan ayat baru yang berada dalam Bab V Pasal 7 ayat (3) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar :

(3). Rapat Anggota menetapkan :

a. Anggaran Dasar;b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha Koperasi;c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan

laporan keuangan;e. Pengesahan laporan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;f. Pembagian Sisa Hasil Usaha;g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

-. Menyangkut revisi redaksional Pasal 6 ayat (3) Anggaran Dasar ( sekarang menjadi dan berada dalam Pasal 7 ayat (4) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar ) :

Rapat Anggota Tahunan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.


8. RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

-. Penambahan ayat baru yang berada dalam Bab V Pasal 8 ayat (3), (4), dan (5) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar :

(3). Rapat anggota luar biasa atas permintaan Anggota diadakan apabila Anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi.

(4). Rapat anggota luar biasa atas kehendak Pengurus diadakan untuk kepentingan pengembangan / kemajuan Koperasi, atau hal lain yang mengancam kelangsungan usaha Koperasi.

(5). Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota (tahunan).

9. BAB PENASEHAT

-. Menyangkut perubahan letak dalam Anggaran Dasar yang semula berada dalam Bab IX Pasal 24, yang sekarang berada dalam Bab VI Pasal 13 Rancangan Perubahan Anggaran Dasar.

-. Perubahan istilah menjadi : “ Penasehat “.

-. Penunjukkan atau pembentukan Penasehat dilakukan melalui Rapat Pengurus, tidak lagi melalui Rapat Anggota.

10. BAB PERWAKILAN ANGGOTA (menambah bab baru yang berada dalam Bab VII Rancangan Perubahan Anggaran Dasar) :

- Tata cara dan mekanisme pembentukan Perwakilan Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

11. BAB PENGURUS (menyangkut penambahan hal baru) :

- Hal baru (berada dalam Bab VII Pasal 15 Rancangan Perubahan Anggaran Dasar) :

(1). Koperasi diurus dan dipimpin oleh suatu Pengurus yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Pengurus, dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua;b. Sekretaris; danc. Bendahara.

(2). Ketua Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota, yang selanjutnya dengan suatu Surat Keputusan menunjuk seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan Anggota Pengurus lainnya.

- Hal baru (berada dalam Bab VII Pasal 16 Rancangan Perubahan Anggaran Dasar) :

(1). Apabila karena sesuatu hal, Ketua berhalangan tetap atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka Sekretaris bertindak untuk dan atas nama Koperasi selaku Pejabat Ketua hingga berakhirnya masa jabatan Pengurus.

(2). Apabila terdapat seorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Ketua dapat menunjuk penggantinya hingga berakhirnya masa jabatan Pengurus, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Surat Keputusan.

-. Tugas dan wewenang Pengurus dijabarkan lengkap seperti halnya bunyi Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berada dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar.


- Hal baru (berada dalam Pasal 17 ayat (3) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar) :

(3). Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota.

-. Hal baru perihal penyusunan laporan tahunan yang berada dalam Pasal 18 Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, merupakan penjabaran lengkap seperti halnya bunyi Pasal 35, 36, dan 37 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

-. Hal baru perihal pengangkatan Pengelola yang berada dalam Pasal 19 Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, merupakan penjabaran lengkap seperti halnya bunyi Pasal 32 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

-. Revisi redaksional tanggung jawab Pengurus dimuka Hukum, yang berada dalam Pasal 23 Rancangan Perubahan Anggaran Dasar.

- Tata cara dan mekanisme pemilihan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

12. BAB PENGAWAS (menyangkut revisi redaksional) :

- Sekarang berbunyi (berada dalam Bab IX Pasal 25 Rancangan Perubahan Anggaran Dasar) :

(1). Pengawasan kegiatan pengurusan Koperasi dilakukan oleh suatu Pengawas yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas, yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, selanjutnya dituangkan dalam suatu Surat Keputusan.

(2). Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota atau Perwakilan Anggota.

- Hal baru (berada dalam Pasal 26 Rancangan Perubahan Anggaran Dasar) :

(1). Apabila karena sesuatu hal, Pengawas berhalangan tetap atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka Perwakilan Anggota bertindak selaku Pejabat Pengawas hingga berakhirnya masa jabatan Pengawas.

(2). Apabila terdapat seorang Anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pengawas lainnya hingga berakhirnya masa jabatan Pengawas.

- Tata cara dan mekanisme pemilihan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

13. BAB SIMPANAN ANGGOTA (menyangkut perubahan redaksional) :

- Perubahan mekanisme penetapan besarnya Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela, yang berada dalam Pasal 35 ayat (1) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar :

(1). Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela, yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus dalam suatu Surat Keputusan, setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Anggota atau Dewan Perwakilan Anggota. 00)

- Perubahan mekanisme pengambilan simpanan selain Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, yang berada dalam Pasal 36 ayat (2) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar :

(2). Uang simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya selain Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat diminta kembali sesuai dengan keputusan Rapat Pengurus.


14. BAB PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (menambah ayat baru) :

- Bunyi ayat baru (berada dalam Pasal 36 ayat (8) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar) :

Tata cara dan mekanisme perubahan Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- Tata cara dan mekanisme perubahan Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

15. BAB PEMBUBARAN KOPERASI (menyangkut penambahan mekanisme).

- Semula hanya melalui 2 mekanisme (Pasal 35 Anggaran Dasar) :

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :a. Keputusan Rapat Anggota.b. Keputusan Pemerintah.

Sekarang menjadi (berada dalam Pasal 37 Rancangan Perubahan Anggaran Dasar) :

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :a. Keputusan Rapat Anggota.b. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa.c. Keputusan Pemerintah.

- Pertanggungjawaban Penyelesai (Pasal 39 ayat (2) Anggaran Dasar) :

Semula berbunyi : Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, penyelesai ditunjuk oleh Ra[at Anggota, dan bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota

Sekarang berbunyi (berada dalam Pasal 41 ayat (2) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar) :

Penunjukan Penyelesai dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa, dan bertanggung jawab kepada Perwakilan Anggota.

- Penambahan kewajiban dari Penyelesai (berada dalam Pasal 42 butir g Rancangan Perubahan Anggaran Dasar) :

Melakukan pengumuman atau pemberitahuan secara tertulis kepada seluruh Anggota, Kreditur dan/atau Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan akibat hukum pembubaran Koperasi guna dapat dilakukan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- Mekanisme pembubaran dan penyelesaiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

16. BAB SANKSI (menyangkut penyederhanaan jenis sanksi, tindak pidana, dan revisi redaksional).

- Sanksi terhadap Anggota (Pasal 42 ayat (1) Anggaran Dasar), semula berbunyi :

a. Tidak membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua, dan ketiga, skorsing, dan pemberhentian dengan hormat.

b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha selama satu tahun buku, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing, dan pemberhentian dengan tidak hormat.


Sekarang menjadi :

a. Tidak membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan/atau Simpanan Sukarela selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis;

b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha selama satu tahun buku berturut-turut, dikenakan sanksi berupa peringatan secara tertulis;

c. Tidak melaksanakan / mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat Anggota, atau Keputusan Pengurus, dikenakan sanksi berupa pemberhentian selaku anggota;

d. Melakukan tindak pidana dalam arti luas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik di lingkungan tempat bekerja pada khususnya maupun di lingkungan Kawasan Industri Pulogadung pada umumnya, dikenakan sanksi berupa pemberhentian selaku anggota;

- Sanksi terhadap Pengurus dan Pengawas (menyangkut revisi redaksional).- Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

17. BAB PENUTUP (menyangkut revisi redaksional).

Semula berbunyi (Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar) :

Akte ini ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota khusus merubah Anggaran Dasar pada tanggal 9 Juli 1996 di Jakarta.

Sekarang berbunyi (berada dalam Pasal 45 ayat (2) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar)

Anggaran Dasar ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang nama-namanya disebut pada bagian akhir, yang diberi mandat untuk mengubah Anggaran Dasar oleh Rapat Anggota yang diselenggarakan pada tanggal ………...…………. dan telah dilakukan pembahasan bersama dengan Perwakilan Anggota.


Rancangan

Anggaran Rumah Tangga Koperasi KaryawanPT. Persero Jakarta Industrial Estate Pulogadung

Bab IUsaha Koperasi

Pasal 1Simpan Pinjam Uang

(1). Koperasi menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam uang kepada Anggota, Bukan Anggota, atau kepada Koperasi lainnya dan anggotanya. ----------------------------------------------------------------------

(2). Seorang Anggota yang akan mengajukan pinjaman uang harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Minimal masa keanggotaan selama 12 (dua belas) bulan;b. Pengenaan suku bunga 2% (dua persen) dari jumlah tagihan pinjaman jatuh tempo;c. Masa pengembalian maksimal 12 (dua belas) bulan;d. Mengajukan permohonan secara tertulis;e. Mengisi formulir yang telah disediakan;f. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk dilakukan pemotongan secara langsung terhadap

gaji setiap bulannya dan/atau bonus yang diterima.

(3). Seorang Bukan Anggota yang akan mengajukan pinjaman uang harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------

a. Memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan di Perusahaan yang berada didalam Kawasan Industri Pulogadung (KIP) dan Perusahaan tersebut telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi;

b. Minimal masa kerja selama 12 (dua belas) bulan dan telah berstatus karyawan tetap;c. Pengenaan suku bunga 2% (dua persen) dari jumlah tagihan pinjaman jatuh tempo;d. Masa pengembalian maksimal 12 (dua belas) bulan;e. Mengajukan permohonan secara tertulis;f. Melampirkan surat keterangan gaji dari perusahaan tempat bekerja yang ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang/personalia;g. Mengisi formulir yang telah disediakan;h. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk dilakukan pemotongan secara langsung terhadap

gaji setiap bulannya dan/atau bonus yang diterima.

(4). Pengurus berkewajiban untuk memeriksa dan meneliti setiap permohonan pinjaman uang yang diajukan oleh Anggota maupun Bukan Anggota guna memperoleh keyakinan atas jaminan pengembalian pinjaman uang tersebut. -------------------------------------------------------------------------

(5). Dengan memperhatikan kemampuan / kondisi keuangan Koperasi dan setelah memperoleh persetujuan Pengawas, Pengurus dapat mengabulkan atau menolak setiap permohonan pinjaman uang yang diajukan oleh Anggota maupun Bukan Anggota dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan. ---------------

(6). Keputusan penolakan atas permohonan pinjaman uang adalah hak pengurus dan tidak dapat diganggu gugat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------


(7). Koperasi akan memperhatikan pula aspek pemerataan dalam penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam uang kepada Anggota dan Bukan Anggota, sehingga Pengurus dapat melakukan penundaan pemberian pinjaman uang selama kurun waktu tertentu yang akan diberitahukan secara tertulis. -----

(8). Dalam menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam uang kepada Anggota Koperasi lain dan/atau Karyawan Perusahaan di KIP, Koperasi terlebih dahulu harus mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang simpan pinjam uang dengan Koperasi lain atau Perusahaan tersebut. ----------------------------

Pasal 2Penjualan Barang Primer / Sekunder

(1). Koperasi menyelenggarakan kegiatan penjualan barang primer / sekunder kepada Anggota, Bukan Anggota, Koperasi Lain dan anggotanya, atau Perusahaan di KIP dan karyawannya.--------------------

(2). Penjualan kebutuhan barang primer / sekunder dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. --

(3). Penjualan secara tunai dikenakan tambahan dari harga barang primer / sekunder sebagai keuntungan koperasi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4). Penjualan secara kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : --------------------

a. Diberlakukan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diatas; -----b. Bagi Karyawan Perusahaan di KIP atau Anggota Koperasi lainnya, maka terlebih dahulu

harus dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan / Koperasi yang bersangkutan dengan Koperasi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 3Jasa Penyediaan Tenaga Kerja (Outsourcing)

(1). Koperasi dapat mengadakan jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing) bagi Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tertentu, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku. ------------------------------------------------------------------------

(2). Koperasi dan Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tersebut membuat surat perjanjian jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing) yang ditandatangani oleh pejabat kedua belah pihak yang berwenang untuk mewakili Koperasi / Perusahaan tersebut. ------------------------------------------------

(3). Jangka waktu pengikatan kontrak jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing) tersebut paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun. Kontrak yang telah berakhir jangka waktu setelah diperpanjang dapat dilakukan pembaruan kontrak sebanyak 1 (satu) kali untuk `jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. ----------------------------------------------------------------------

(4). Hak dan kewajiban antara Koperasi dan Perusahaan, ataupun antara Koperasi / Perusahaan dan Tenaga Kerja, tunduk dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5). Komponen nilai / harga borongan yang tercantum dalam kontrak outsourcing tersebut meliputi antara lain : Upah (ALL IN) minimal sebesar Upah Minimum Propinsi (UMP), Tunjangan Hari Raya (THR), seragam / pakaian dinas beserta atributnya, keuntungan Koperasi, dan pajak. -----------

Bab IIKeanggotaan

Pasal 4Tata Cara Pendaftaran


(1). Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota Koperasi menyampaikan secara tertulis maksud / kehendak untuk menjadi Anggota, atau mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan Pengurus. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2). Apabila permohonan keanggotaan disetujui, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan / formulir keanggotaan, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Calon Anggota. --------------------------------------------------------------------------

(3). Atas pertimbangan tertentu, Pengurus dapat menolak permohonan keanggotaan dan menyampaikannya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan / formulir keanggotaan. ---------------------------------------------------------------------------

(4). Keanggotaan Koperasi mulai berlaku sejak yang bersangkutan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah ditentukan, dan keanggotaan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar anggota. ------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 5Tata Cara Pengakhiran

(1). Keanggotaan berakhir apabila Anggota : -----------------------------------------------------------------------

a. Meninggal dunia;b. Minta berhenti atas permintaan sendiri;c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan;d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai Anggota,

atau melakukan sesuatu yang merugikan Koperasi.

(2). Anggota yang akan mengakhiri keanggotaan Koperasi menyampaikan secara tertulis maksud / kehendak tersebut kepada Pengurus. -----------------------------------------------------------------------------

(3). Apabila pengakhiran keanggotaan disetujui, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan tersebut, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Calon Anggota. -------------------------------------------------------------------------------------------

(4). Atas pertimbangan tertentu, Pengurus dapat menolak permohonan pengakhiran keanggotaan dan menyampaikannya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan tersebut. ----------------------------------------------------------------------------------------------

(5). Pengakhiran keanggotaan tidak menghilangkan atau meniadakan kewajiban-kewajiban Anggota terhadap Koperasi yang belum dilunasi. ------------------------------------------------------------------------

(6). Apabila terdapat alasan yang cukup, maka Pengurus dapat mewajibkan Anggota yang bermaksud mengakhiri keanggotaan atau yang diberhentikan keanggotaannya oleh Pengurus karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan d, untuk membuat Surat Pernyataan kesediaan untuk dipotong / diperhitungkan gaji dan/atau bonus yang diterimanya guna pelunasan kewajiban-kewajiban Anggota. ----------------------------------------------------------------------------------

(7). Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Lain, dan/atau Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah diperhitungkan dengan jumlah kewajiban-kewajiban Anggota yang belum dilunasi, akan diserahkan kepada Anggota / ahli warisnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat terjadinya pengakhiran keanggotaan tersebut. ------------------------------------------------------------------------------

(8). Khusus terhadap berakhirnya keanggotaan karena Anggota meninggal dunia, atas dasar kemanusiaan dan sebagai simpati belasungkawa, maka Pengurus membebaskan Anggota tersebut dari pelunasan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan terhadap Koperasi, dengan ketentuan bahwa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Lain, dan/atau Sisa Hasil Usaha (SHU) milik Anggota yang bersangkutan menjadi hak Koperasi sampai sebesar jumlah keseluruhan kewajiban Anggota tersebut.

(9). Anggota yang diberhentikan keanggotaannya oleh Pengurus, diberikan hak untuk mengajukan pertimbangan atas keputusan pemberhentian keanggotaan tersebut kepada Dewan Perwakilan Anggota atau Rapat Anggota berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal keputusan


pemberhentian, dan hasil pertimbangan tersebut merupakan keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat kedua belah pihak. --------------------

Pasal 6Daftar Anggota

Dalam daftar anggota sekurang-kurangnya memuat : ----------------------------------------------------------------a. nama dan alamat serta tanggal lahir anggota;b. tanggal masuk dalam keanggotaan koperasi;c. tanggal keluar dari keanggotaan koperasi;d. catatan menyangkut hutang/pinjaman, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela;e. catatan-catatan lain yang diperlukan;

Bab IIIRapat Anggota

Pasal 7Umum

(1). Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Pengurus, Pengawas, Pemilik Modal Penyertaan, dan Dewan Perwakilan Anggota. --------------------------------------------------------

(2). Rapat Anggota menetapkan : -------------------------------------------------------------------------------------

a. Anggaran Dasar;b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan

keuangan;e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;f. Pembagian sisa hasil usaha;g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

(3). Rapat Anggota Tahunan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, namun dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya. ------------------------------------------------------------------------

Pasal 8Tata Cara

(1). Pengurus melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan, dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat Anggota. -------------------------------------------------------------------------------

(2). Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh lebih separoh jumlah Anggota, dengan pengertian bahwa Anggota yang telah meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan keanggotaannya, tidak termasuk dalam jumlah Anggota tersebut. ---------------------------------------------------------------------------------

(3). Apabila jumlah Anggota yang hadir tidak sesuai dengan ketentuan ayat (2) diatas maka pelaksanaan Rapat Anggota ditunda untuk selama waktu tertentu, dan apabila dalam Rapat Anggota untuk yang kedua juga tidak memenuhi ketentuan ayat (2) diatas maka Rapat Anggota dilaksanakan dan sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Anggota. -----------------------

(4). Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. ----------------


(5). Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. ------------------------------------------------------------------------

(6). Dalam hal dilakukan pemungutan suara, maka setiap Anggota yang hadir dalam Rapat Anggota mempunyai hak satu suara. ---------------------------------------------------------------------------------------

(7). Pemilik modal penyertaan dalam Koperasi tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. -------------------------------------------

Pasal 9Rapat Anggota Luar Biasa

(1). Selain Rapat Anggota Tahunan, Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaannya mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2). Permintaan untuk diadakan Rapat Anggota Luar Biasa dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan, dengan menyebutkan dasar / alasan dan dibubuhi tanda tangan masing-masing pengusul penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut. -----------------------------------------------------------------------------

(3). Rapat Anggota Luar Biasa dapat dihadiri oleh Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Pengurus, Pengawas, Pemilik Modal Penyertaan, dan Dewan Perwakilan Anggota. ---------------------------------

(4). Tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa mengikuti tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 diatas. ---------------------------------------------------------

Bab ……Perubahan Anggaran Dasar

Pasal ……

Bab ……Pembubaran Koperasi dan Penyelesaian

Pasal ……Mekanisme Pembubaran

(1). Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : --------------------------------------------------------

a. Keputusan Rapat Anggota;b. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa;c. Keputusan Pemerintah.

(2). Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diatas dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Koperasi untuk tetap menjaga kelangsungan hidup guna menjalankan kegiatan usaha dan mencegah bertambahnya kerugian finansial yang mungkin timbul.--

(3). Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa untuk pembubaran Koperasi baru dapat dilaksanakan setelah ada laporan hasil audit keuangan yang menunjukkan / memberikan gambaran tentang kemampuan finansial Koperasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup guna menjalankan


operasional kegiatan usaha. ---------------------------------------------------------------------------------------

(4). Atas laporan hasil audit keuangan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) diatas, Pengurus melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota untuk pembubaran Koperasi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan, dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat Anggota. ------------------------------------------------------------

(5). Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh lebih separoh jumlah Anggota, dengan pengertian bahwa Anggota yang telah meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan keanggotaannya, tidak termasuk dalam jumlah Anggota tersebut. ---------------------------------------------------------------------------------

(6). Apabila jumlah Anggota yang hadir tidak sesuai dengan ketentuan ayat (5) diatas maka dibuat Berita Acara kehadiran Anggota peserta Rapat Anggota. -------------------------------------------------------------

(7). Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. ----------------

(8). Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. ------------------------------------------------------------------------

(9). Dalam hal dilakukan pemungutan suara, maka setiap Anggota yang hadir dalam Rapat Anggota mempunyai hak satu suara. ---------------------------------------------------------------------------------------

Pasal ……Penyelesaian Pembubaran

(1). Terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran, yang selanjutnya disebut penyelesaian. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2). Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran, yang selanjutnya disebut penyelesai. -----------

(3). Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota, dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Anggota. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4). Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tetap ada dengan sebutan “Koperasi dalam Penyelesaian“. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab ……

Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Sanksi

Pasal ……Teguran Tertulis

(1). Pengurus dapat memberikan sanksi berupa teguran secara tertulis kepada Anggota yang tidak membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan/atau Simpanan Sukarela selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2). Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan teguran tersebut Anggota tidak membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan/atau Simpanan Sukarela, maka keanggotaan dari Anggota dibekukan untuk selama 2 (dua) bulan. -------------------------------------------------------------------------

(3). Pembekuan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas menyebabkan tidak diberikannya fasilitas atau pelayanan oleh Koperasi kepada Anggota yang bersangkutan, seperti : fasilitas pinjaman uang, hak-hak selaku Anggota, dan sebagainya. ----------------------------------------

(4). Apabila sampai dengan lewatnya masa pengenaan pembekuan keanggotaan tersebut Anggota tidak membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan/atau Simpanan Sukarela, maka keanggotaan dari Anggota tersebut diakhiri oleh Pengurus. ----------------------------------------------------------------------


(5). Pengakhiran keanggotaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) diatas menyebabkan Anggota yang bersangkutan dicoret dalam Daftar Anggota Koperasi, dan terhadap Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan/atau Simpanan Sukarela yang pernah dibayarkan oleh Anggota kepada Koperasi akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban Anggota kepada Koperasi yang belum dilunasi, termasuk pinjaman uang (bila ada). ------------------------------

(6). Anggota yang keanggotannya dibekukan atau diakhiri setelah dibekukan, tetap berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun buku yang berjalan secara proporsional sampai dengan saat dibekukannya keanggotaan yang bersangkutan oleh Pengurus. ---------------------------------------------

(7). Anggota yang dikenakan teguran, pembekuan keanggotaan, ataupun pengakhiran keanggotaan oleh Pengurus diberikan hak untuk mengajukan pertimbangan kepada Rapat Anggota atau Dewan Perwakilan Anggota, dan keputusan tersebut merupakan keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. ------------------------------------

(8). Teguran atau pembekuan keanggotaan yang dilakukan oleh Pengurus terhadap Anggota akan berakhir dengan dilunasinya seluruh kewajiban Anggota untuk membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan/atau Simpanan Sukarela, dan untuk hal itu Pengurus akan memberitahukan secara tertulis kepada Anggota perihal berakhirnya pengenaan teguran atau pembekuan keanggotaan tersebut. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal ……Peringatan Tertulis

(1). Pengurus dapat memberikan sanksi berupa peringatan secara tertulis kepada Anggota yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut. -------------

(2). Apabila sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan peringatan tersebut Anggota tetap tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi, maka keanggotaan dari Anggota dibekukan untuk selama 6 (enam) bulan. ------------------------------------------------------------------------------------

(3). Pembekuan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas menyebabkan tidak diberikannya fasilitas atau pelayanan oleh Koperasi kepada Anggota yang bersangkutan, seperti : fasilitas pinjaman uang, hak-hak selaku Anggota, dan sebagainya. ----------------------------------------

(4). Apabila sampai dengan lewatnya masa pengenaan pembekuan keanggotaan tersebut Anggota tetap tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi, maka keanggotaan dari Anggota tersebut diakhiri oleh Pengurus. --------------------------------------------------------------------------------------------

(5). Pengakhiran keanggotaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) diatas menyebabkan Anggota yang bersangkutan dicoret dalam Daftar Anggota Koperasi, dan terhadap Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan/atau Simpanan Sukarela yang pernah dibayarkan oleh Anggota kepada Koperasi akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban Anggota kepada Koperasi yang belum dilunasi, termasuk pinjaman uang (bila ada). ------------------------------

(6). Anggota yang keanggotaannya diakhiri oleh Pengurus, tetap berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun buku yang berjalan secara proporsional sampai dengan saat dibekukannya keanggotaan yang bersangkutan oleh Pengurus. ------------------------------------------------------------------------------

(7). Anggota yang dikenakan peringatan secara tertulis oleh Pengurus diberikan hak untuk mengajukan pertimbangan kepada Rapat Anggota atau Dewan Perwakilan Anggota, dan keputusan tersebut merupakan keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. -------------------------------------------------------------------------------------------------

(8). Peringatan yang dikeluarkan oleh Pengurus akan berakhir apabila Anggota kembali ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi, dan untuk hal itu Pengurus akan memberitahukan secara tertulis kepada Anggota perihal berakhirnya pengenaan peringatan. -------------------------------

Pasal ……


Pemberhentian Selaku Anggota

(1). Pengurus dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian selaku Anggota, apabila : -------------------

a. Anggota tidak melaksanakan / mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, atau Keputusan Pengurus;

b. Anggota melakukan tindak pidana dalam arti luas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik dilingkungan tempat bekerja pada khususnya maupun dilingkungan Kawasan Industri Pulogadung pada umumnya.

(2). Pemberhentian selaku Anggota sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas menyebabkan tidak lagi dapat diberikannya fasilitas atau pelayanan oleh Koperasi kepada Anggota yang bersangkutan, seperti : fasilitas pinjaman uang atau hak-hak selaku Anggota, dan Anggota yang bersangkutan dicoret dalam Daftar Anggota Koperasi, serta terhadap Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan/atau Simpanan Sukarela yang pernah dibayarkan oleh Anggota kepada Koperasi akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban Anggota kepada Koperasi yang belum dilunasi, termasuk pinjaman uang (bila ada). ----------------------------------------

(3). Anggota yang diberhentikan keanggotaannya oleh Pengurus, tetap berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun buku yang berjalan secara proporsional sampai dengan saat keputusan pemberhentian keanggotaan dikeluarkan oleh Pengurus. ----------------------------------------------------

(4). Anggota yang dikenakan pemberhentian keanggotaan oleh Pengurus diberikan hak untuk mengajukan pertimbangan kepada Rapat Anggota atau Dewan Perwakilan Anggota, dan keputusan tersebut merupakan keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. -------------------------------------------------------------------------------------

Pasal ……Pemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas

(1). Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengurus dan/atau Pengawas sebelum berakhirnya masa kepengurusan karena tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. -------------------------------------------------------------------------------------------

(2). Permintaan untuk memberhentikan Pengurus dan/atau Pengawas tersebut diajukan dalam Rapat Anggota oleh minimal 10 (sepuluh) orang Anggota. ---------------------------------------------------------

(3). Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah Anggota, dengan pengertian bahwa Anggota yang telah meninggal dunia, berhenti, atau diberhentikan keanggotaannya tidak termasuk dalam jumlah Anggota tersebut. ---------------------------------------------------------------------

(4). Keputusan Rapat Anggota untuk memberhentikan Pengurus dan/atau Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila permufakatan tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -----------------------------------------------------------


Documents

Perubahan AD Koperasi & Draft ART