PERUBAHAN DOKTRIN PERTAHANAN UKRAINA · PDF filePERUBAHAN DOKTRIN PERTAHANAN PASCA KRISIS KRIMEA 2014 1 ... negara yang baru merdeka tersebut. Dengan kemerdekaan yang diraihnya,

PERUBAHAN DOKTRIN PERTAHANAN PASCA KRISIS KRIMEA 2014

1

PERUBAHAN DOKTRIN PERTAHANAN UKRAINA PASCA

KRISIS KRIMEA 2014 DAN KAITANNYA DENGAN

PERANAN NATO DI UKRAINA

Reyhan Ahmad Almer1

Abstract

Defence doctrine has been one important asset for independence country.

One of many formed because of the past events. On the other hand, Ukraine is

also one of East European country which is strategic as for the Russian gas

export to Europe. The Crimean Crisis has changed Ukraine‟s defence doctrine.

As one country who just has its independence in 1991, Ukraine need partner to

build deep cooperation in order to develop its own defence. Partners who could

give Ukraine a hand are NATO and European Union. With the adoption of non –

block status in Yanukovych leadership, Ukraine built cooperation with Russia. But

instead of deepening the cooperation, Russia annected Crimea and then later,

opened a chance to change its cooperation to NATO and European Union in

Poroshenko leadership. The changes of defence doctrine done by Ukraine as one

effort to defend its territory so that event such as Crimean Crisis would not be

likely to happen again for sure.

Crimean crisis has proved that Rusia is a threat to Ukraine. In order to

develop its defence, Ukraine changed its own doctrine direction officially to

cooperate with NATO and European Union. Then, both NATO and European

Union were stated directly in Ukraine‟s defence doctrine for Ukraine‟s future.

Keywords: Ukraine, Defence Doctrine, NATO, Crimean Crisis 2014, Russia,

European Union

Pendahuluan

Ukraina telah merdeka pada tahun 1991. Referendum yang pada bulan

Desember ditahun yang sama menunjukkan bahwa Ukraina telah secara resmi

memisahkan diri dengan Uni Soviet. Dengan total suara 90,32% rakyat Ukraina

memilih untuk berpisah dengan Uni Soviet karena keinginan untuk merasakan

demokrasi. Sedangkan 7,6% memilih untuk tetap bersama Uni Soviet dan 2,1%

menyatakan abstain dalam referendum tersebut.2 Setelah referendum, kemudian

langsung dilaksanakan pemilihan presiden untuk pertama kalinya bagi Ukraina

melalui Central Electoral Comissions. Presiden Leonid Kravchuk ditentukan

1 Reyhan Ahmad Almer adalah seorang mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2 Comission on Security and Cooperation in Europe, “The December 1, 1999:

Referendum/Presidential Election in Ukraine”, hal 7.


2

sebagai pemenang dengan total hasil suara sebesar 61,59%.3 Pemilihan presiden

pertama kali tersebut tentunya dilakukan di seluruh bagian wilayah Ukraina,

termasuk Krimea. Krimea hanya memiliki persentase sebesar 54% yang memilih

untuk berpisah dengan Uni Soviet.4 Persentase sebesar 54% tersebut dikarenakan

dominasi etnis Rusia di Krimea. Etnis Rusia di Krimea sebesar 58% hampir

setengah dari total populasi di Krimea.5 Sedangkan sisanya terdiri dari etnis

Ukraina sebesar 24,9% dan etnis Tatar Krimea 9,1%.6

Peristiwa kemerdekaan Ukraina merupakan peristiwa bersejarah bagi

negara yang baru merdeka tersebut. Dengan kemerdekaan yang diraihnya,

Ukraina mendapat banyak warisan, terutama dibidang militer untuk pasukan darat

dan udaranya.7 Di darat, Ukraina mendapatkan kontrol atas 5 pasukan, sebuah

korps tentara, 18 divisi (yang terdiri atas 12 kendaraan, 4 tank, dan 2 pesawat

udara), 3 brigade pesawat udara , 3 divisi artileri dan sejumlah unit dukungan

tempur dan unit dukungan layanan tempur. Serta 4 pasukan angkatan udara

lengkap dengan perlengkapannya yang kemudian menjadikan Ukraina sebagai

negara dengan pasukan udara terbesar ketiga di dunia. Termasuk juga dengan

adanya alat peledak jarak jauh, transportasi, pesawat tempur, pesawat pengintai,

pesawat perang elektronik dan petarung pertahanan udara dan taktis, dan pesawat

latihan. Sedangkan untuk pasukans strategisnya, Ukraina mendapatkan anggapan

sebagai negara dengan kekuatan nuklir terbesar ketiga di dunia, dengan 176 lahan

berbasis ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) dengan jumlah 1,240 kepala

peledak misil, 41 pembom strategis nuklir, senjata nuklir taktis. Semua warisan

tersebut kemudian dikembalikan ke Rusia pada 1993.8

Untuk mencegah perebutan kembali dan untuk menciptakan kontrol

dimiliternya, Ukraina mendorong bekas pasukan Uni Soviet untuk melakukan

sumpah sebagai rakyat Ukraina pada tahun 1992. Hal tersebut juga dilakukan oleh

Presiden Kravchuk agar kemerdekaan yang sudah dicapai, tidak jatuh ke tangan

Rusia. Dengan adanya kontrol terhadap militer Ukraina juga memudahkan

Ukraina dalam melakukan kompromi terhadap para rival politik.9

Sebagai negara yang baru memperoleh kemerdekaannya, Ukraina juga

baru memperoleh doktrin pertahanannya yang pertama pada tahun 1993, masih

pada masa kepemimpinan Leonid Kravchuk. Sebelumnya, Presiden Kravchuk

melakukan reformasi militer yang kemudian berlanjut hingga pembentukan

Kementrian Pertahanan Ukraina.10

Kebijakan pertahanan Ukraina juga

berfokuskan pada kerjasama militer dengan negara tetangga sehingga

menciptakan perdamaian regional. Polandia, Hungaria, dan Ceko adalah tiga dari

beberapa negara Eropa Timur yang mengadakan kerjasama militer dengan

3 Ibid, hal 8. 4 Loc. Cit. 5 Devindra Ramkas Oktaviano dan Yuli Fachri, “Kepentingan Rusia Me-Aneksasi Semenanjung Krimea Tahun 2014”, hal 1902. 6 Razumkov Centre. “Specificity of Socio-Cultural and Civil Identity Of The Dominant Ethnic

Groups In Crimea”, hal 3. 7 Stephen D. Olynyk, “Ukraine as a Post-Cold War Military Power”, hal 88. 8 Ibid, hal 89. 9 Oleg Strekal, “The Ukrainian Military: Instrument for Defense or Domestic Challenge?”, hal 12.

10 Loc. Cit.


3

Ukraina.11

Kerjasama militer tersebut membuktikan bahwa Ukraina berorientasi

ke Eropa dan mulai mengadakan hubungan dengan Eropa, walaupun tidak dapat

menyelesaikan permasalahan militer Ukraina.

Mengingat masi terdapat prediksi ancaman dari Rusia, Ukraina terus

mengembangkan kerjasamanya melalui penandatanganan perjanjian melalui

Menteri Pertahanannya dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman

dan Inggris.12

Ukraina juga berfokus pada pengembangan pasukannya yang

terbagi dalam pasukan Penjaga Perbatasan, Pasukan Nasional, pasukan

Pertahanan Sipil, dan pasukan Polisi Khusus. Pada kenyataannya, doktrin

pertahanan Ukraina mulai dirumuskan pada tahun 1992.13

Namun hal tersebut

tidak disetujui oleh oposisi karena tidak adanya istilah probable enemy, tidak

adanya pengaitan dengan status nuklir, atau pelarangan atas pembangunan

fasilitas militer negara lain di tanah Ukraina.14

Kepastian terjawab dengan fiksasi

secara resmi doktrin pertahanan Ukraina pada Oktober 1993, dimana

mendefinisikan prinsip utama dari kebijakan pertahanan Ukraina sebagai berikut.

War could not serve as a means for solving interstate disputes;

Reasons for military conflicts between states could be political,

territorial, ethnic, and religious;

Ukraine would have no territorial claims to another state;

Ukraine‟s probable enemy would be the state “whose consistent policy

constitutes a military danger for Ukraine, leads to interference in

internal matters, and encroaches on its territorial integrity or national

interests”; and

Ukraine would maintain non – block status and a keen interest in

creating the pan-European security system.15

Dengan begitu, permintaan Parlemen akan adanya kaitan doktrin

pertahanan Ukraina dengan probable enemy, status nuklir dan pelarangan

pembangunan fasilitas militer negara lain di tanah Ukraina sudah terpenuhi.

Pasukan Ukrania kemudian akan diisi oleh 450.000 personil, 0,8% dari total

populasi Ukraina.16

Permasalahan akan reformasi militer Ukraina juga

terselesaikan dan pasukan militer sudah lebih mampu untuk mempertahankan

negara dari agresi negara manapun.

NATO merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan pakta

pertahaan negara-negara Barat pada 4 April 1949 di Washington DC oleh 12

negara pertama yang diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Belanda,

Belgia, Inggris, Italia, Denmark, Islandia, Luxembourg, Norwegia, Prancis, dan

11 Ibid, hal 13. 12 Loc. Cit. 13

Ibid, hal 14. 14 Probable enemy yaitu dimana pemutusan kebijakan suatu negara memicu bahaya militer untuk Ukraina, berusaha memasuki urusan internal Ukraina, dan mengancam batas wilayah dan kepentingan nasional Ukraina. 15

Op. Cit. 16 Loc. Cit.


4

Portugal.17

NATO dibentuk karena keinginan Amerika Serikat untuk

membendung pengaruh komunis Uni Soviet ke daratan Eropa termasuk negara-

negara Eropa Barat. Mandatnya adalah menjaga kebebasan dan keamanan negara

anggota-anggotanya, menjaga stabilitas di area Euro-Atlantic, mencegah krisis

internasional, sebagai wadah konsultasi untuk isu keamanan Eropa, untuk

menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam prinsip Persatuan Bangsa-Bangsa

(PBB) dan mempromosikan demokrasi, haksasi manusia dan hukum

internaisonal.18

Bersamaan dengan selesainya reformasi militer pertamanya,

dikepemimpinan Presiden Leonid Kuchma, NATO pertama kali menjalin

hubungan kerjasama dibidang pertahanan dengan Ukraina melalui program

Partnership for Peace (PfP) pada tahun 1994.19

Dengan PfP, NATO

menginginkan Ukraina menjadi negara aliansi dan partisipan. PfP tersebut juga

pintu gerbang bagi Ukraina untuk mendapatkan keanggotaan resmi di NATO.

Kerjasama dalam kerangka PfP tidak hanya dalam bidang pertahanan melainkan

juga dalam bidang politik. Melalui Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC)

yang dibentuk pada tahun 1997, NATO memberikan kesempatan bagi negara-

negara yang tergabung dalam PfP untuk mengembangkan hubungan politik secara

individual maupun kelompok aliansi berdasarkan prinsip self-differenciation.2021

Dengan begitu, negara-negara partisipan dapat mengembangkan militernya lebih

jauh lagi sehingga dapat menyesuaikan dengan persyaratan keanggotaan NATO.

PfP di atas adalah salah satu instrument dimana NATO melakukan open door

policy, yang memperluas wilayah keanggotaan NATO. Open door policy tersebut

diambil dari pasal 10 Perjanjian Washington.22

Doktrin pertahanan Ukraina dirumuskan kembali pada tahun 2004, di

bawah rezim Presiden Viktor Yushchenko. Doktrin pertahanan pada rezim

Presiden Yushchenko menyatakan bahwa Ukraina berfokus pada keanggotaan

NATO di masa mendatang.23

Kemudian berlanjut disertai dengan pergantian

presiden di Ukraina pada tahun 2010. Presiden Yushchenko digantikan dengan

Presiden Yanukovych. Kebijakan luar negeri yang dicetuskan oleh Presiden

Yanukovych berubah termasuk komitmennya untuk tetap mengarah pada Barat.24

Hal tersebut juga terefleksikan dalam doktrin pertahanan Ukraina tahun 2012

yang memuat kebijakan non - blok sehingga kebijakan dan doktrin pertahanan

Ukraina pun tidak menyinggung atas integrasi dengan NATO dan Uni Eropa.

Ditambah lagi dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh Presiden

17 Khairunnisa, “Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Perluasan Keanggotaan NATO di Eropa Timur Tahun 2002-2010”, hal 15. 18 Ibid, hal 16. 19 North Atlantic Treaty Organization, “NATO-Ukraine Relations: Background”. 20 Hendra, “Penolakan Rusia Terhadap NATO’s Open Door Policy Atas Ukraina.” Tesis Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2009, hal 17. 21 Maksud istilah self-differenciation adalah setiap partner bebas untuk menentukan elemen-elemen yang sesuai dengan prioritas dan lingkup nasionalnya dalam kerjasama yang akan dikembangkan. (Hendra, “Penolakan Rusia Terhadap NATO’s Open Door Policy Atas Ukraina”, hal 17.) 22 North Atlantic Treaty Organization, “The North Atlantic Treaty”. 23 Razumkov Centre, “Almanac on Security Sector Governance in Ukraine 2012: New Military Doctrine: Principles of Ukraine’s Military Policy in the Condition of a Non – Bloc Status”, hal 51. 24 Olexiy Haran dan Maria Zolkina, “Ukraine’s Long Road to European Integration”.


5

Yanukovych atas penandatanganan AA (Association Agreement) yang kemudian

memicu terjadinya peristiwa Euromaidan. Euromaidan adalah peristiwa dimana

terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Ukraina pro-Barat yang

menuntut Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa.25

Euromaidan berakhir

dengan larinya Presiden Yanukovych ke Rusia yang menyebabkan kekosongan

kepemimpinan di Ukraina. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Rusia untuk mulai

melakukan aneksasi terhadap Krimea.26

Krisis Krimea dilakukan oleh Rusia pada 28 Februari 2014 dengan

serangan awal Rusia melalui Perekop Istmus di Ukraina bagian Timur.27

Dan

dengan cepat teraneksasi dengan adanya referendum pada Maret 2014.28

Adanya

krisis Krimea ini dikarenakan pasifnya doktrin pertahanan Ukraina yang

mengadopsi status non - blok sehingga militer Ukraina dalam menangani krisis ini

tidak bekerja dengan optimal. Teraneksasinya Krimea oleh Rusia juga memicu

perkembangan dan perubahan doktrin pertahanan Ukraina, melangsir isi dari

doktrin pertahanan sebelumnya dimana Ukraina melibatkan NATO dan Uni

Eropa.

Doktrin Pertahanan Ukraina Pra Krisis Krimea 2014

Melalui dekrit Presiden no. 390 tahun 2012, dibawah rezim Yanukovych,

Ukraina mencetuskan doktrin pertahanan pada tahun 2012, yang salah satunya

menyatakan: Military doctrine is based on an analysis of the military political

situation, forecast its development, defense sufficiency principles and the policy of

non – alignment, terlihat jelas bahwa Presiden Yanukovych menempatkan

Ukraina dalam status non - blok dan tidak berpihak pada siapapun.29

Selain itu

juga Ukraina dapat menjalin kerjasama tanpa keterikatan dari satu pihak.

Kemudian disampaikan juga dalam doktrin militer tersebut tujuan dari

penggunaan militer Ukraina di dalam status non - blok.

In the event of armed aggression - forcing the aggressor to abandon

further use of military force with full restoration of the territorial integrity and

sovereignty of Ukraine, as well as guarantees on redress; in the event of armed

conflict - an agreement between the parties to the conflict to waive the

requirements violated constitutional order and territorial integrity of Ukraine

from further use of military force, as well as the disarmament of illegal

paramilitary or armed groups.

Kemudian, dilanjutkan dengan pernyataan berikutnya:

While the use of military force of Ukraine is guided by the following

principles: non – use of military force first; the adequacy of the use of military

force scale armed aggression (armed conflict); respect for international law.

25 Ibid,. 26 Alexander Kratochvil & Carmen Scheide, “Euromaidan: Chronology of Events”, Center for Governance and Culture in Europe, 2013, dalam Carmen Scheide dan Ulrich Schmid, “The EuroMaidan in Ukraine November 2013 till February 2014”, hal 54. 27 Anton Bleber, “Crimea and Russian-Ukrainian Conflict”, hal 41. 28 Mega Chintia Gunadi, “Upaya Ukraina Menghadapi Rusia Atas Aneksasi Semenanjung Krimea Tahun 2014”, hal 7. 29 Ministry of Defence of Ukraine, “Science and Defence”, hal 4.


6

Ukraine does not terminate attempts to solve the military conflict by political and

diplomatic and other tools.

Dari kedua bagian dari doktrin pertahanan 2012, dapat dilihat bahwa

Ukraina sudah mempunyai pondasi yang cukup untuk menolak agresi yang

berkelanjutan dalam menjaga wilayah kedaulatannya dengan menyertakan

penggunaan militernya. Ukraina juga menyertakan penggunaan diplomasi dalam

menyelesaikan konflik internal yang meliputi pengadaan perjanjian antara negara

yang terlibat dalam konflik. Dengan begitu, menyesuai pada pernyataan kedua

diatas yang bermaksud tidak terlebih dahulu menggunakan militer dalam

menyelesaikan masalah.

Di sisi lain, status non - blok ini kemudian tidak dapat sepenuhnya dapat

mengeluarkan potensi militer yang dimiliki Ukraina karena bersifat defensif. Hal

ini ditunjukkan melalui pernyataan sebagai berikut:

“…. defense sufficient to deter other states from the use of military force

against Ukraine….”.

Terdapat kata deter yang merujuk pada kata deterrence yang berarti

doktrin pertahanan Ukraina status non - blok ini mendorong Ukraina untuk

melakukan deterrence atau penggertakan.

Pada faktanya, sampai pada rezim Yanukovych pada tahun 2012, Ukraina

hanya memiliki 139.000 personil militer.30

Alokasi anggaran dana Ukraina untuk

pertahanannya hanya 14 milliar UAH, tidak lebih dari 1%.31

Pada akhir 2013,

total personil Ukraina mengalami pengurangan dalam rangka mewujudkan

Strategic Defence Bulletin of Ukraine.32

Pada 2012 mencapai 184, kemudian

mengalami pengurangan menjadi 120.900 personil militer.33

Melihat dari jumlah

total personil militer yang aktif, Ukraina belum mampu untuk melakukan

penggertakan terhadap militer negara lain, terutama negara Rusia, dengan jumlah

total personil militer aktifnya sebanyak 845.000. Pada 19 Maret 2014, di tengah

terjadinya krisis Krimea, Ukraina hanya memiliki sekitar 130.000 personil militer,

itu pun tidak sepenuhnya aktif.34

Dengan status non - blok yang diadopsi, tidak menghentikan Ukraina

dalam menjalin kerjasama dengan NATO maupun Rusia. Presiden Yanukovych

mendekatkan Ukraina dengan Rusia melalui kerjasama melalui industri militer

yang diharapkan intensi untuk menganeksasi Krimea dapat hilang. Melihat adanya

kerjasama dengan Rusia tersebut, terdapat pernyataan yang berbunyi bahwa:

Ukraine does not consider any state (coalition of states) its military

enemy, but recognize a potential military enemy state (coalition of states), actions

or intentions which have signs of threats to use military force against Ukraine.

Hal tersebut membuktikan bahwa Ukraina tidak menganggap negara lain

sebagai musuh. Namun, akan menganggap demikian jika suatu negara, tidak

terkecuali negara aliansi, berpotensi sebagai ancaman yang menganggu keamanan

30 Ministry of Defense of Ukraine, “History”. 31 Ministry of Defence, “The White Book 2013: Armed Forces of Ukraine”, hal 5. 32

Strategic Defence Bulletin adalah program reformasi militer Ukraina dengan meningkatkan efisiensi dari personil militernya. (Razumkov Centre, “Almanac on Security Sector Governance in Ukraine 2012: New Military Doctrine: Principles of Ukraine’s Military Policy in the Condition of a Non – Bloc Status”, hal 35.) 33

Op.Cit, hal 11. 34 Carol Morello dan Kathy Lally, “Ukraine Says It Is Preparing to Leave Crimea”.


7

nasional Ukraina. Seperti pada halnya Rusia yang berhubungan dekat dengan

Ukraina direzim Yanukovych namun justru berpotensi sebagai ancaman dengan

melancarkan aneksasi di tengah kekosongan dalam pemerintahan Ukraina.

Kekosongan pemerintahan Ukraina tersebut diambil alih sementara oleh

kelompok nasionalis yang didukung dan didanai oleh Barat.35

Dalam doktrin pertahanan tersebut juga terdapat istilah military-political

situation (MPS). Lebih spesifik, MPS merupakan kategori dari military political

relations. Military-political relations ini merupakan intensi dan aksi dari pihak-

pihak seperti negara, negara koalisi dan kelompok separatis, untuk mencapai

kepentingan masing-masing dengan menggunakan seluruh instrument yang ada,

termasuk pasukan militer, unsur politik dan unsur ekonomi. Hal tersebut

disampaikan dalam pasal 5 doktrin pertahanan Ukraina tahun 2012.36

Jika intensi

dan aksi dari suatu pihak dalam military-political relations mengancam

kepentingan nasional, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai military-

political risk. Kemudian jika intensi dan aksi suatu pihak dalam military-political

relations mengabaikan kepentingan nasional Ukraina, maka hal tersebut

dikategorikan sebagai military-political challenge.37

Dalam kasus krisis Krimea ini, Rusia telah menunjukkan bahwa kesiapan

dan kekuatan militernya sudah bukan hanya mengabaikan, namun juga

mengancamn kepentingan nasional Ukraina. Hal tersebut dibuktikan dengan

siapnya militer Rusia dalam melakukan aneksasi pertama kali pada Februari 2014.

Dengan begitu, momentum tersebut dapat dikategorikan sebagai military-political

risk.

Proses Perubahan Doktrin Pertahanan Ukraina

Pada 28 Februari 2014, Rusia melancarkan rencana aneksasinya terhadap

Ukraina melalui jalur militer. Aneksasi tersebut didukung oleh pasukan self-

defence yang masuk ke wilayah Ukraina melalui Perekop Istmus di Ukraina

bagian Timur. Pasukan tersebutlah yang juga membantu kelompok separatis Rusia

di Krimea untuk mengambil alih Krimea dari Ukraina.38

Aneksasi tersebut

merupakan aneksasi yang terencana karena melibatkan pasukan terlatih dan

dilakukan secara professional sehingga Krimea hanya dalam waktu satu bulan

sudah teraneksasi oleh Rusia. Terdapat tiga alasan mengapa Krimea dengan cepat

teraneksasi oleh Rusia. Pertama, angkatan laut Rusia secara legal sudah berada di

markas militer Rusia Sevastopol, siap posisi dan siap menyerang pasukan

Ukraina. Kedua, dekatnya jarak lokasi-lokasi penting di Krimea, seperti bandara

Simferopol, yang memudahkan Rusia untuk mengirimkan pasukannya melalui

bandara tersebut. Ketiga, perintah dari Kyiv kepada pasukan Ukraina yang ada di

Krimea untuk tidak menentang dan menyerahkan 190 senjata dan instalasi

militernya yang mana menyebabkan 20.000 pasukan Ukraina menyerah tanpa

35 Anton Bleber, “Crimea and Russian-Ukrainian Conflict”, hal 40. 36 Razumkov Centre, “Almanac on Security Sector Governance in Ukraine 2012: New Military Doctrine: Principles of Ukraine’s Military Policy in the Condition of a Non – Bloc Status”, hal 54. 37

Loc.Cit. 38 Anton Bleber, “Crimea and Russian-Ukrainian Conflict”, hal 41.


8

perlawanan.39

Dengan adanya krisis Krimea ini, sudah jelas membuktikan bahwa

Rusia merupakan negara yang mengancam keamanan nasional dan kedaulatan

wilayah Ukraina. Doktrin pertahanan Ukraina ini juga tidak cukup efisien untuk

membantu Ukraina dalam menangani permasalahan di sektor pertahanan dan

keamanannya dikarenakan kepasifan yang menganggap negara lain bukanlah

ancaman.

Setelah terjadinya krisis Krimea, Ukraina setuju untuk mencabut status

non - bloknya. Dari hasil voting yang dilakukan Parlemen, sebanyak 303 suara

setuju untuk mencabut status non - blok tersebut.40

Di sisi lain, melalui hasil

referendum yang menyatakan sebanyak 96,7% masyarakat Krimea setuju untuk

Krimea berpisah dengan Ukraina dan bergabung dengan Federasi Rusia.41

Tanpa

terlepas dari itu, Ukraina mencari cara agar tindakan yang dilakukan terhadap

kedaulatan Ukraina dapat ditindaklanjuti. Keadaan Ukraina yang masih dalam

perkembangan tidak memungkinkan untuk melawan Rusia secara langsung.

Untuk itu, Ukraina mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengawasi kasus

aneksasi Krimea dengan tujuan untuk mengulur waktu agar Ukraina dapat

mencari bantuan internasional.42

Ukraina berniat untuk melakukan proses

sekuritisasi, yang berawal dari adanya ancaman yang berasal dari negara Rusia.

Pertama, Ukraina melakukan speech act. Speech act adalah penyeruan

yang dilakukan oleh suatu negara terhadap suatu isu. Dalam hal ini, Ukraina

menyerukan bahwa krisis Krimea disebabkan oleh Rusia dan Rusia adalah negara

yang berbahaya. Hal tersebut disampaikan Ukraina melalui beberapa forum atau

acara internasional seperti pemilihan Presiden Majelis Umum PBB. Dalam acara

tersebut Ukraina menegaskan bahwa Rusia telah melakukan agresi terbuka tanpa

alasan yang jelas. Adanya keterlibatan militer dalam agresi tersebut pun turut

menjadi senjata Ukraina menegaskan kepada dunia internasional melalui acara

tersebut. Akibat dari agresi tersebut kemudian disebutkan bahwa sepanjang

44.000 km2 dari tanah Ukraina di wilayah Donbas dan Krimea terambil oleh

Rusia.43

Tidak hanya itu, Ukraina juga mengalami kerugian karena fasilitas-

fasilitas militer Ukraina yang terenggut dan hilangnya hak demokrasi rakyat

Ukraina di Krimea. Penyeruan terus dilakukan. Pada Agustus 2014, dalam sebuah

konferensi pers, Ukraina menampilkan penangkapan terhadap 10 parasutis Rusia

yang tertangkap 30 km dari perbatasan wilayah Ukraina. Ukraina meyakinkan

dunia internasional bahwa sudah terdapat sekitar 1.000 pasukan Rusia yang

masuk ke Ukraina secara ilegal.44

Kemudian juga dalam forum pertemuan G20,

Ukraina mendorong kepada negara-negara G20 agar memberikan respon yang

jelas dan tidak mentoleransi atas apa yang telah dilakukan oleh Rusia kepada

Ukraina sehingga melanggar isi dari piagam PBB tentang kedaulatan negara dan

perjanjian Minsk.45

39 Loc.Cit. 40 Steven Pifer, “Ukraine Overturns Its Non – Bloc Status. What Next With NATO?”. 41 Mega Chintia Gunadi, hal 7. 42

Ibid, hal 8. 43 Bussiness Ukraine, “Ukrainian Leader at UN: Poroshenko Slams Putin’s Hybrid War, Calls for International Unity Against Russia”. 44 Foreign Policy News, “Poroshenko Calls On UN Security Council to Condemn Russian Invasion of Ukraine”. 45 Ukrinform, “Ukrainian World Congress Calls On G20 to Condemn Russia’s Actions in Ukraine”.


9

Penyeruan tersebut berhasil dan kemudian menuai simpati dari salah satu

negara besar di dunia internasional, yaitu AS. Presiden Barrack Obama

menyatakan bahwa:

“Setiap pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina

akan sangat memperburuk suasana, hal yang tentu tidak diinginkan baik oleh

Ukraina, Rusia atau Eropa. Ini memcerminkan gangguan besar yang harus

disikapi oleh orang-orang Ukraina. Ini adalah pelanggaran atas komitmen Rusia

untuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan perbatasan Ukraina, serta

hukum internasional. Amerika Serikat akan berdiri bersama komunitas

internasional untuk menjamin bahwa akan ada konsekuensi terhadap tiap

intervensi di Ukraina.”46

Dengan pidatonya, AS menyatakan bahwa Rusia telah melanggar

komitmennya sendiri untuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan

perbatasan wilayah Ukraina, serta hukum internasional. AS dan komunitas

internasional pun menjamin bahwa akan ada pembalasan terhadap intervensi di

Ukraina. Tidak hanya AS, NATO pun juga merespon terhadap aneksasi yang

dilakukan oleh Rusia dalam pertemuan NATO di Wales pada September 2014.47

Pertemuan tersebut membuat pernyataan yang membuktikan bahwa komunitas

internasional termasuk NATO berada dipihak Ukraina. pernyataan tersebut adalah

sebagai berikut.

We do not and will not recognise Russia‟s illegal and illegitimate

„annexation‟ of Crimea. We demand that Russia comply with international law

and its international obligations and responsibilities; end its illegitimate

occupation of Crimea; refrain from aggressive actions against Ukraine;… .48

Sampai titik ini, dapat diketahui bahwa speech act dari sekuritisasi

dilakukan oleh Ukraina. Ukraina disini kemudian dapat dianggap sebagai

securitizing actor. Securitizing actor adalah aktor yang melakukan speech act

kepada apa yang disebut audience dalam proses sekuritisasi. Audience adalah

publik, dalam hal ini adalah dunia internasional termasuk NATO dan Uni Eropa,

dimana audience ini dapat membenarkan atau menyalahkan speech act yang

dilakukan oleh securitizing actor. Kemudian, terdapat referent object yaitu objek

yang menjadi target speech act. Dengan speech act, dapat diketahui status dari

referent object tersebut apakah kemudian membahayakan atau tidak. Terlebih

lagi, sebuah target berhasil dianggap referent object ketika target dari speech act

tersebut sudah mempengaruhi stabilitas keamanan dunia internasional. Ukuran

dari besar atau kecilnya pengaruh yang diberikan oleh suatu target menentukan

seberapa berhasilnya dapat dianggap sebagai referent object.49

Pada dasarnya, aktor dari referent object haruslah tetap ada. Hal ini

ditujukan agar proses sekuritisasi tetap berjalan. Dalam kata lain, Rusia sebagai

referent object harus tetap bertahan pada posisinya sebagai ancaman. Dalam hal

ini, Rusia tetap pada komitmennya yang menganggap bahwa intervensi tersebut

merupakan aksi dalam usaha untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat

46

Mega Chintia Gunadi, hal 9. 47 Foreign Policy News, Poroshenko Calls On UN Security Council to Condemn Russian Invasion of Ukraine”. 48 Euromaidan Press, “3-5 September 2014 NATO Summit in Wales Declaration: Excerpts on Ukraine”. 49 Barry Buzan et. al., Security: A New Framework for Analysis, hal 36.


10

Rusia yang menjadi kaum minoritas di Krimea.50

Tidak hanya itu, terdapat alasan

mengapa Rusia tetap mempertahankan komitmennya tersebut. Rusia memiliki

keinginan untuk membangun pengaruh kepada negara-negara bekas Uni Soviet,

sehingga dengan begitu Rusia dapat memiliki kejayaan seperti kejayaan Uni

Soviet dahulu. Di bawah kepemimpinan Putin, Rusia menginginkan adanya

integrasi ekonomi dan politik dengan negara-negara eks Uni Soviet melalui

pembentukan bea cukai dengan Belarusia dan Kazakhstan. Terlebih lagi, Rusia

juga mempunyai niat untuk membentuk kesatuan Uni Eurasia, dimana Uni

Eurasia tersebut merupakan replika dari Uni Eropa. Hal tersebut tentunya

dilakukan untuk menyaingi kekuatan ekonomi Uni Eropa. Beberapa negara seperti

Armenia, Kyrgyzstan, dan Tajikstan telah berintensi untuk bergabung sedangkan

sudah terdapat Belarusia dan Kazakhstan yang telah menandatangani perjanjian

tersebut. Dengan demikian, posisi Rusia tidak dapat tergantikan untuk menjadi

referent object karena bukti-bukti ril tersebut sehingga proses sekuritisasi yang

dilakukan oleh Ukraina mendapatkan perhatian dari komunitas internasional.

Sekuritisasi berhasil dilakukan oleh Ukraina melalui penyeruan oleh

pemimpinnya, Presiden Poroshenko, kepada pemimpin negara lain karena dunia

internasional sudah memberikan perhatian terhadap krisis Krimea. Respon-respon

kemudian tidak hanya berupa mediasi atau perwakilan diplomasi dalam

menemukan solusi di antara kedua pihak, namun juga pengiriman pasukan,

senjata dan logistic terhadap pasukan militer Ukraina. Tidak terkecuali NATO dan

Uni Eropa, yang secara dominan memberikan bantuan militer kepada Ukraina.

NATO dan Uni Eropa termasuk pada functional actor, dimana aktor ini berasal

dari audience yang karena pemberian respon positif terhadap Ukraina dalam krisis

Krimea. NATO dan Uni Eropa dapat dianggap sebagai functional actor karena

telah berhasil mempengaruhi Ukraina dalam membuat kebijakan. Kebijakan

Ukraina setelah melihat aneksasi yang dilakukan Rusia semakin mengarah kepada

NATO dan Uni Eropa. Hal tersebut disebabkan karena NATO juga memberikan

wacana keanggotaan kepada Ukraina melalui open door policy-nya sehingga

mempengaruhi dinamika kebijakan Ukraina.

Doktrin Pertahanan Ukraina Pasca Krisis Krimea 2014

Keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan oleh Ukraina kemudian

membuka jalan untuk Ukraina sendiri dalam merumuskan kembali doktrin

pertahanannya. Pada kepemimpinan Presiden Poroshenko, status Rusia sebagai

ancaman karena telah mengambil alih Krimea mendorong Ukraina untuk

mengubah arah kebijakannya, termasuk doktrin pertahanannya. Doktrin

pertahanan Ukraina yang dirumuskan pada rezim Poroshenko melalui Dekrit

Presiden No. 555 tahun 2015 kemudian mengesahkan perumusan doktrin

pertahanan Ukraina untuk diaplikasikan disetiap perumusan kebijakan Ukraina.

Perumusan doktrin pertahanan Ukraina tahun 2015 juga tidak luput dari

keterkaitan NATO dan integrasi Uni Eropa.

50 Indriana Kartini, “Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi Bagi Ukraina”, hal 37.


11

Doktrin pertahanan yang dicetuskan oleh Presiden Poroshenko kemudian

memuat pernyataan sebagai berikut.

The main provisions of the Military Doctrine are derived from the

National Security Strategy of Ukraine develop its position in areas of military

security and to resist aggression by the Russian Federation, Ukraine fulfills the

criteria required for membership in the European Union and NATO, … .51

Dalam doktrin pertahanan tersebut, NATO dan Uni Eropa adalah salah

satu dari prioritas utama Ukraina untuk masa depannya yang lebih baik. Hal

tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Stephan Poltorak, dimana

Poltorak juga mendefinisikan dalam doktrin pertahanan tersebut bahwa Rusia

merupakan ancaman utama bagi keamanan Ukraina.52

Dengan adanya prioritas

tersebut, Ukraina tentu saja berkesempatan membangun kerjasama yang lebih

mendalam dengan Barat, khususnya dalam mencapai keanggotaan NATO dan Uni

Eropa. Prioritas tersebut juga mengingatkan kepada Ukraina untuk terus

mengembangkan militernya sehingga dapat mengantisipasi agresi negara lain,

seperti agresi Rusia.

Untuk memenuhi persyaratan keanggotaan NATO, Ukraina akan

menyatakan untuk lebih berkomitmen dalam melanjutkan reformasi militer yang

sudah dilaksanakan sebelumnya. Dengan reformasi militer, dan program

standardisasi yang diberikan oleh NATO, diharapkan Ukraina dapat

meningkatkan kualitas militerya sehingga mencapai syarat minimum keanggotaan

NATO.53

Tidak terlepas dari pengembangan militernya, doktrin pertahanan

Ukraina pasal 51 kemudian menyatakan bahwa.

Armed Forces of Ukraine involved in the implementation of measures of

the legal regime of martial law and state of emergency, combating terrorism and

piracy, strengthening of the state border of Ukraine, Ukraine's sovereign rights in

its exclusive (maritime) economic zone and continental shelf of Ukraine and … .

Dalam pasal 51 tersebut, Ukraina juga menyatakan intensinya untuk terus

terlibat dalam operasi pemberantasan terorisme di Eropa maupun di dunia,

peningkatan keamanan batas wilayahnya, penguatan hak atas zone eksklusif

ekonomi, dan ancaman-ancaman baik dalam lingkup domestic maupun

internasional, serta keseriusan dalam mengikuti program-program kerjasama

militer dilingkup internasional, salah satunya adalah operasi gabungan dengan

negara aliansi NATO.

Setiap perubahan dalam suatu elemen tentu saja terdapat faktor yang

menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Termasuk pada perubahan doktrin

pertahanan Ukraina tahun 2015 ini. Karena faktor-faktor tersebut lah Ukraina

berani mengambil keputusan untuk segera mencabut status non - blok. Dengan

doktrin pertahanan barunya, Ukraina terdorong untuk lebih aktif dalam

meningkatkan kualitas setiap bagian dari unsur militernya. Walaupun di sisi lain,

reformasi sedang dilakukan dengan cara memangkan jumlah dari personil

militernya sendiri. Faktor-faktor yang diambil dari karya Barry R. Posen dari

51 Verkhovna Rada of Ukraine, “Указ, Доктрина від 24.09.2015 № 555/2015”. 52

Sputniknews, “NATO Took Part in Creating Ukraine’s Doctrine Labelling Russia as Enemy”. 53 Op.Cit.


12

bukunya yang berjudul The Source of Military Doctrine: France, Britain, and

Germany Between The World Wars diantaranya adalah sebagai berikut.54

Faktor pertama adalah tujuan. Pada awal rezim Yanukovych, doktrin

pertahanan Ukraina mempunyai tujuan untuk memberikan posisi netral bagi

Ukraina, sehingga Ukraina menjadi lebih mandiri dengan sifat abu-abunya. Posisi

netral tersebut tidak cukup kuat untuk mendeteksi adanya ancaman dari negara

lain. Kemudian, perubahan doktrin pertahanan mengubah posisi Ukraina menjadi

lebih dekat kepada NATO dan Uni Eropa. Status non – blok dapat dikatakan

sebagai pembuka jalan bagi Ukraina untuk mengeratkan kembali hubungan

dengan Rusia. Namun di sisi lain juga memunculkan niat untuk menarik Ukraina

dalam kendali Rusia. Tentu saja dengan keterkaitan NATO dan Uni Eropa dalam

kebijakannya, Rusia akan mengalami kebakaran jenggot jika Ukraina mencabut

status non – bloknya. Ukraina merupakan salah satu jalur ekspor energi Rusia

menuju Eropa, namun di sisi lain terdapat ketergantungan impor gas sebesar 80%

sebagai pengingat jika Ukraina mencabut status non – bloknya.55

Untuk lebih

menciptakan kerjasama yang lebih harmonis antara kedua negara, Rusia

memberikan kompensasi untuk memberikan diskon terhadap ekspor gasnya ke

Ukraina jika Ukraina mengurungkan niat untuk berintegrasi dengan Eropa dan

bergabung dengan Custom Union CIS bersama Belarus, Kazakhstan, dan Rusia.56

Namun dalam forum internasional level tinggi antara NATO dan Institusi

Kebijakan Dunia yang membahas Ukraine’s Non-Bloc Policy in the European

Context pada 12 September di Kyiv menyatakan bahwa status non – blok tidak

cukup kuat untuk mendukung pertahanan Ukraina.57

Beberapa ahli dalam forum

tersebut juga menyarankan agar Ukraina mempromosikan keaktifan daripada

kepasifan dari doktrin pertahanan non – bloknya. Terlebih lagi status non – blok

tersebut dianggap hanya sebatas kebijakan sementara saja karena negara di Eropa

pun tidak menyarankan untuk abu-abu dalam permasalahan keamanan.58

Peristiwa krisis Krimea membuat Ukraina membuka mata akan tujuan

sebenarnya dalam perumusan doktrin pertahanannya. Status non – blok pun telah

terasa mempunyai efektivitas yang lemah karena telah menyebabkan Rusia masuk

dengan mudahnya ke dalam batas wilayah kedaulatan Ukraina, bahkan

memberikan kesempatan Rusia untuk menganeksasi Krimea. Alih-alih

Yanukovych menginginkan kedekatan dengan Rusia yang lebih intens namun

dengan terjadinya peristiwa Krimea di tahun 2014 membuat tujuan dari status non

– blok blur. Ketika tujuan sudah blur, seperti pada kasus ini Rusia sudah berubah

menjadi ancaman bagi Ukraina daripada menjadi partner kerjasama, maka

validitas dari tujuan tersebut sudah diragukan. Tujuan untuk terus bekerjasama

dengan Rusia tidak lagi rasional, tidak ada keuntungan yang murni dan penuh dari

kerjasama dengan negara agresor. Dengan begini, dikepemimpinan yang baru

bersama Presiden Poroshenko, Ukraina harus membuat doktrin pertahanan baru

dengan tujuan baru, yaitu pemenuhan syarat keanggotaan NATO dan integrase ke

54 Barry R. Posen, “The Source of Military Doctrine: France, Britain, and Germany Between The World Wars, hal 43. 55 Steven Woehrel, “Ukraine: Current Issues and U.S Policy”, 2011, hal 8. 56 Taraz Kuzio, “Ukraine’s Relations with the West since the Orange Revolution”, hal 13. 57 North Atlantic Treaty Organization, “High-level International Forum Focuses on Ukraine’s Non – Bloc Policy”. 58 Ibid,.


13

Uni Eropa. Rusia sudah tidak memungkinkan untuk menjadi partner kerjasama

yang baik untuk Ukraina sehingga dengan pertimbangan tersebut Ukraina menjadi

Rusia sebagai ancaman nomor satu di kebijakan pertahanannya. Kerjasama

dengan NATO dan Uni Eropa adalah pilihan terbaik mengingat NATO memiliki

prinsip keamanan kolektif yang dapat melindungi Ukraina dari agresi negara lain.

Disamping itu, Uni Eropa juga dapat membantu meningkatkan kestabilan

ekonomi Ukraina. Perjanjian free trading Uni Eropa DCFTA dapat membantu

perekonomian Ukraina terutama dalam sektor investasi asingnya.59

Keamanan

kolektif dan DCFTA tersebut dapat menjadi rasionalitas karena menguntungkan

Ukraina dalam segi keamanan dan ekonomi, begitu juga dengan Uni Eropa dan

NATO.

Faktor kedua adalah dari sisi individu yakni pengaruh dari adanya intensi

dari Yanukovych dan Poroshenko sendiri. Secara filosofis, Yanukovych sudah

tidak berniat untuk mendukung adanya kerjasama antara Ukraina dengan Barat

sejak masih menjadi Perdana Menteri dikepemimpinan Yushchenko pada tahun

2010. Namun ekspresi ketidakselarasan dengan adanya kerjasama dengan pihak

Barat baru ditunjukkan ketika ia terpilih menjadi Presiden Ukraina pada tahun

2010 ketika parlemen Ukraina menjatuhkan harapan Ukraina untuk keanggotaan

NATO.60

Momen ketika Yanukovych melarikan diri karena protes Euromaidan

membuat prinsip kebijakan luar negerinya, termasuk doktrin pertahanannya,

mengalami kegoyahan. Sehingga dengan adanya krisis Krimea, hasil dari status

non – blok Ukraina pun diyakini tidak dapat menjamin masa depan Ukraina.

Yanukovych pun juga mempengaruhi pencapaian tujuan dari Ukraina itu sendiri,

dimana dikarenakan adanya kekerasan terhadap demonstran Euromaidan ia sudah

dianggap sebagai pemimpin yang otoriter. Seorang pemimpin otoriter tentu saja

tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Presiden Poroshenko menjadi saksi atas aneksasi Krimea yang disebabkan

kegoyahan dari ketegasan kebijakan Ukraina. Krisis Krimea membuat Ukraina

menjatuhkan status non – bloknya yang kemudian Rusia menyatakan akan

menganggap Ukraina sebagai ancaman keamanan nasional Rusia.61

Hal tersebut

sudah membuat hubungan Presiden Poroshenko dengan otoritas Rusia memburuk

yang kemudian akan berefek pada hubungan kedua negara. Poroshenko percaya

bahwa keberpihakan dengan NATO dapat membantu Ukraina untuk mengatasi

pemberontak di timur Ukraina. Hubungan dengan NATO pun mulai dijalin

dengan baik kembali setelah terganggu selama rezim Yanukovych melalui

penggelaran latihan militer gabungan Rapid Trident pada September 2014.62

Dengan hubungan kerjasama yang kembali erat antara NATO dan Ukraina dengan

partisipasinya dalam latihan militer gabungan dan operasi militer gabungan

seperti salah satunya ISAF, hal tersebut akan memantapkan tujuan dari doktrin

pertahanan Ukraina.

Faktor ketiga adalah situasi lingkungan yang pada saat itu krisis Krimea

sedang terjadi. Pada saat mengadopsi status non – blok, keadaan di Ukraina

mungkin dapat dikatakan tidak lebih parah sampai terjadinya krisis Krimea. Krisis

Krimea kemudian membuat status non – blok tersebut menjadi terlihat lemah dan

59 Steven Woehrel, “Ukraine: Current Issues and U.S. Policy”, 2014, hal 6. 60 Taraz Kuzio, “Ukraine’s Relations with the West since the Orange Revolution”, loc.cit. 61

Mary Chastain, “Ukraine Drops Non – Aligned Status, Open Doors to NATO”. 62 Supreme Headquarters Allied Powers Europe, “Exercise 'Rapid Trident 2014' starts in Ukraine”.


14

sedikit efeknya pada kebijakan jangka panjang Ukraina. Aktor yang terlibat dalam

krisis Krimea pun lebih mendominasi pada aktor pihak Barat yaitu negara aliansi

NATO dan Uni Eropa. Aspek pendukung untuk Ukraina dalam faktor lingkungan

ini terlihat sangat kuat. Karena selain dominasi aktor Barat, Rusia sebagai aktor

agresi yang memiliki ancaman, krisis Krimea pun secara kuat membentuk tujuan

dari Ukraina itu sendiri dimana banyaknya dan adanya harapan untuk

bergabungan dengan Barat di saat Rusia justru menjadi ancaman dan tidak terlihat

sebagai partner kerjasama yang baik untuk masa depan Ukraina. Aspek

pendukung tersebut mengurangi blur terjadap pencapaian tujuan Ukraina dari

doktrin pertahanannya. Tujuan dari doktrin pertahanannya yang secara garis besar

untuk menciptakan anggapan bahwa Rusia adalah ancaman dan untuk

mendekatkan hubungan lebih intensif dengan NATO dan Uni Eropa karena

adanya harapan masa depan lebih baik untuk pertahanan Ukraina terlihat sudah

cukup rasional jika dikaitkan dengan keadaan lingkungan di Ukraina pasca krisis

Krimea.

Lebih lanjut, doktrin pertahanan yang disahkan oleh Presiden Poroshenko

terlihat menjadikan militer Ukraina aktif dalam mengikuti latihan militer

gabungan dengan negara aliansi NATO lainnya. Seperti yang telah disebutkan

bahwa terdapat beberapa latihan militer gabungan yang dimana Ukraina ikut

berpartisipasi dalam latihan militer gabungan tersebut, serta juga terdapat

beberapa operasi militer yang mengikutsertakan Ukraina seperti ISAF. Selain itu,

Ukraina juga tetap melanjutkan reformasi militernya untuk memenuhi

standardisasi militer NATO sebagai persyaratan keanggotaan NATO. Terlihat

cukup aktif dalam perkembangan militernya, doktrin pertahanan Ukraina selain

dianggap aktif juga dapat dikatakan sebagai doktrin militer yang deterrence

karena beberapa latihan militer gabungan seperti Rapid Trident 2014 dilakukan di

Ukraina pada saat tensi Ukraina dengan Rusia masih cukup tinggi. Jika dikatakan

ofensif Ukraina masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melumpuhkan

militer Rusia di timur Ukraina, di samping gigihnya usaha Ukraina untuk turut

aktif dalam latihan gabungan NATO. Posisi geografis Ukraina yang masih

tercakup untuk mengaplikasikan keamanan kolektif NATO pun dapat menjadi

satu alasan bagi Ukraina untuk mengembangkan deterrence di doktrin

pertahanannya. Di satu sisi, latihan militer gabungan dengan NATO tersebut juga

digunakan Ukraina sebagai deterrence untuk meredam intensi Rusia dalam

melakukan agresi lebih lanjut. Deterrence secara umum diidentikan dengan

penggunaan nuklir. Namun dalam hal ini penggunaan nuklir tidak memungkinkan

mengingat Ukraina telah menandatangani perjanjian bebas nuklir dengan

beberapa negara Barat seperti Inggris, AS, dan Rusia pada tahun 1994.63

Doktrin pertahanan Ukraina juga mengalami inovasi dimana Ukraina

berani mengekspresikan ketidaksukaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

Rusia dengan agresinya melalui doktrin pertahanannya. Adanya peluang untuk

masuk kekeanggotaan NATO dan integrase ke Uni Eropa secara tidak langsung

mendorong Ukraina untuk melakukan inovasi doktrin pertahanannya. Tidak hanya

NATO dan Uni Eropa, kekalahan dalam krisis Krimea yang telah merenggut

wilayah Krimea dan kekacauan di timur Ukraina juga telah menyadarkan Ukraina

akan pentingnya inovasi dalam doktrin pertahanannya. Integrasi juga kemudian

63 Steven Woehrel, “Ukraine: Current Issues and U.S. Policy”, 2014, Op. Cit, hal 11.


15

tidak dapat terlaksana jika Presiden Poroshenko tidak membina hubungan baik

secara individual dengan negara aliansi, NATO, dan Uni Eropa. Dengan

kehadiran Presiden Poroshenko dalam NATO Summit Warsaw 2016 Ukraina

dapat memanfaatkan pertemuan tersebut untuk mengekspresikan apa intensi

Ukraina di forum tersebut bahkan untuk mengakrabkan Presiden Poroshenko

dengan pemimpin negara aliansi lainnya. Overall, pendekatan personal antar

pemimpin negara merupakan salah satu hal penting untuk mendukung kedekatan

personal negara masing-masing pemimpin.

Kesimpulan

Doktrin pertahanan merupakan salah satu aspek penting suatu negara

dalam menciptakan pertahanan yang kuat. Doktrin pertahanan yang kuat

diciptakan dari refleksi pengalaman dan aspek sejarah suatu negara sehingga

masalah yang salam di dalam pertahanan suatu negara tidak terjadi untuk kedua

kalinya. Doktrin pertahanan tentu menghasilkan kebijakan luar neger dan

pertahanan yang tidak jauh dari prinsip doktrin pertahanannya. Kemudian, doktrin

pertahanan khususnya untuk Ukraina dapat mempengaruhi hubungannya dengan

negara lain.

Proses perubahan doktrin pertahanan Ukraina melalui sekuritisasi yang

dilakukan oleh Ukraina yang diantaranya melalui penyeruan atau speech act oleh

securitizing actor, yaitu Ukraina, kepada audience yang meliputi dunia

internasional, kemudian adanya functional actor yaitu NATO dan Uni Eropa,

membenarkan bahwa Rusia sebagai referent object adalah ancaman. Dari situ,

krisis Krimea merupakan satu agenda penting yang harus diberikan perhatian

sehingga memunculkan solusi yang baik demi masa depan Ukraina.

Faktor-faktor yang mempengaruhi doktrin pertahanan tersebut yang

meliputi tujuan Ukraina untuk bergabung dengan pihak Barat, faktor individu

yaitu Presiden Poroshenko yang melihat bahwa adanya penjaminan masa depan,

terutama perkembangan sistem pertahanannya, jika berpihak dengan Barat, dan

faktor lingkungan yaitu akibat dari terjadinya krisis Krimea yang menyebabkan

Rusia berubah sebagai ancaman.

Doktrin pertahanan suatu negara tidak ada yang seluruhnya sempurna.

Namun usaha untuk menutupi kekurangan tersebut harus terus dilakukan. Dalam

hal ini, perkembangan dan inovasi terhadap doktrin pertahanan terus dilakukan

oleh Ukraina untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kembali peristiwa

seperti krisis Krimea.


16

Daftar Pustaka

Buku

Barry Buzan et. al., Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner

Publishers, London, 1998.

Barry R. Posen, The Source of Military Doctrine: France, Britain, and Germany

Between The World Wars, Cornell University Press, London, 1984.

Dokumen Buku Putih

Ministry of Defence, “The White Book 2013: Armed Forces of Ukraine”, ___,

2014.

Jurnal

Anton Bleber, “Crimea and Russian-Ukrainian Conflict”, Romanian Journal of

European Affairs, Vol. 15 No.1, 2015.

Devindra Ramkas Oktaviano dan Yuli Fachri, “Kepentingan Rusia Me-Aneksasi

Semenanjung Krimea Tahun 2014”, Jurnal Transnasional, Vol. 7, No. 1, 2015.

Indriana Kartini, “Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi Bagi Ukraina”,

Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11, No. 2, 2014.

Khairunnisa, “Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Perluasan Keanggotaan NATO

di Eropa Timur Tahun 2002-2010,” eJournal Ilmu Hubungan Internasional,

volume 1. No.2, ejournal.hi.fisip-unmul.org, Samarinda, 2013.

Ministry of Defence of Ukraine, “Science and Defence”, Quarterly Theoretical

and Practical Journal, No. 2, 2012.

Taraz Kuzio, “Ukraine’s Relations with the West since the Orange Revolution”,

European Security, Vol.1 No.19, 2012.

Artikel

Alexander Kratochvil & Carmen Scheide, “Euromaidan: Chronology of Events”,

Center for Governance and Culture in Europe, 2013, dalam Carmen Scheide dan

Ulrich Schmid, “The EuroMaidan in Ukraine November 2013 till February 2014”,

Center for Governance and Culture in Europe, 2014.

Mega Chintia Gunadi, “Upaya Ukraina Menghadapi Rusia Atas Aneksasi

Semenanjung Krimea Tahun 2014”, Artikel Hubungan Internasional, 2015.


17

North Atlantic Treaty Organization, “NATO-Ukraine Relations: Background.”

Press & Media Section Media Operations Centre, 2014.

Oleg Strekal, “The Ukrainian Military: Instrument for Defense or Domestic

Challenge?,” Institute of National Security Studies, Occasional Paper vol. 2, 1994.

Razumkov Centre, “Almanac on Security Sector Governance in Ukraine 2012:

New Military Doctrine: Principles of Ukraine’s Military Policy in the Condition

of a Non – Bloc Status”, Zapovit Publishing House, 2013.

Razumkov Centre. “Specificity of Socio-Cultural and Civil Identity Of The

Dominant Ethnic Groups In Crimea.” National Security and Defence. No. 1, 2008.

Internet

Bussiness Ukraine, “Ukrainian Leader at UN: Poroshenko Slams Putin’s Hybrid

War, Calls for International Unity Against Russia”,

http://bunews.com.ua/politics/item/ukrainian-leader-at-un-president-poroshenko-

slams-putin-s-hybrid-war-and-calls-for-international-unity-against-russia,

diakses pada 6 September 2016, pukul 13.30, di Surakarta.

Carol Morello dan Kathy Lally, “Ukraine Says It Is Preparing to Leave Crimea,”

https://www.washingtonpost.com/world/pro-russian-forces-break-into-ukrainian-

naval-base-in-crimea/2014/03/19/2a9c5eaa-af46-11e3-a49e-

76adc9210f19_story.html, diakses pada 24 Oktober 2016, pukul 10.00, di

Surakarta.

Euromaidan Press, “3-5 September 2014 NATO Summit in Wales Declaration:

Excerpts on Ukraine”, http://euromaidanpress.com/2014/09/05/nato-summit-in-

wales-declaration-excerpts-on-ukraine/#arvlbdata, diakses pada 7 September

2016, pukul 10.00, di Surakarta.

Foreign Policy News, “Poroshenko Calls On UN Security Council to Condemn

Russian Invasion of Ukraine”,

http://foreignpolicynews.org/2014/08/28/poroshenko-calls-on-un-security-

council-to-condemn-russian-invasion-of-ukraine/, diakses pada 6 September


Mary Chastain, “Ukraine Drops Non – Aligned Status, Open Doors to NATO”,

http://www.breitbart.com/national-security/2014/12/24/ukraine-drops-non-

aligned-status-opens-door-to-nato/, diakses pada 9 September 2016, pukul 2.00,

di Surakarta.

Ministry of Defense of Ukraine, “History”,

http://www.mil.gov.ua/ministry/istoriya.html, diakses pada 15 Juni 2016, pukul

10.40, di Surakarta.


18

North Atlantic Treaty Organization, “The North Atlantic Treaty”,

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm, diakses pada 23 Juni


North Atlantic Treaty Organization, “High-level International Forum Focuses on

Ukraine’s Non – Bloc Policy”,

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_90806.htm?selectedLocale=en, diakses

pada 8 September 2016, pukul 15.30, di Surakarta.

Sputniknews, “NATO Took Part in Creating Ukraine’s Doctrine Labelling Russia

as Enemy”, https://sputniknews.com/europe/201509261027576334-nato-ukraine-

doctrine-russia-enemy/, diakses pada 26 Oktober 2016, pukul 9.40, di Surakarta.

Steven Pifer, “Ukraine Overturns Its Non – Bloc Status. What Next With

NATO?”, https://www.brookings.edu/opinions/ukraine-overturns-its-non-bloc-

status-what-next-with-nato/, diakses pada 6 September 2016, pukul 15.30, di

Surakarta.

Supreme Headquarters Allied Powers Europe, “Exercise 'Rapid Trident 2014'

starts in Ukraine”, http://www.shape.nato.int/exercise-rapid-trident-2014-starts-

in-ukraine, diakses pada 9 September 2016, pukul 2.30, di Surakarta.

Ukrinform, “Ukrainian World Congress Calls On G20 to Condemn Russia’s

Actions in Ukraine”, http://www.ukrinform.net/rubric-politics/2077498-

ukrainian-world-congress-calls-on-g20-to-condemn-russias-actions-in-

ukraine.html, diakses pada 6 September 2016, pukul 22.30, di Surakarta.

Verkhovna Rada of Ukraine, “Указ, Доктрина від 24.09.2015 № 555/2015”,

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/555/2015/page, diakses pada 6 September


Laporan

Comission on Security and Cooperation in Europe, “The December 1, 1999:

Referendum/Presidential Election in Ukraine”, 1992.

Olexiy Haran dan Maria Zolkina, “Ukraine’s Long Road to European

Integration”, PONARS Eurasia Policy Memo, No. 311, 2014.

Stephen D. Olynyk, “Ukraine as a Post-Cold War Military Power,” Report

Documentation, 1997.

Steven Woehrel, “Ukraine: Current Issues and U.S Policy”, Congressional

Research Service, 2012.

Tesis


19

Hendra, “Penolakan Rusia Terhadap NATO’s Open Door Policy Atas Ukraina.”

Tesis Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2009.

Documents

PERUBAHAN DOKTRIN PERTAHANAN UKRAINA · PDF filePERUBAHAN DOKTRIN PERTAHANAN PASCA KRISIS KRIMEA 2014 1 ... negara yang baru merdeka tersebut. Dengan kemerdekaan yang diraihnya,