Embed Size (px)
Citation preview
PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK
TAHUN 2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses akses dan kualitas pelayanan publik, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Daerah di Kota Depok dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 dan mengacu pada Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu
dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Oleh karena itu, Perubahan RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang
sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa RKPD harus memuat :
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, sasaran
dan prioritas pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan daerah,rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan, prakiraan maju, dan OPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan
pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir
Perubahan Renja Perangkat Daerah, pedoman dalam penyusunan Rancangan
Kebijakan Umum Perubaahn APBD (KUPA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk
disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD)
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di
bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang
menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Tahun 2019 merupakan dokumen turunan dan penjabaran Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2019, Perubahan RENSTRA Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Penyusunan Perubahan RENJA Dinas PUPR Kota Depok dilakukan melalui pendekatan politis, teknokratik, demokratis, partisipatif, bottom-up dan top-down, dan secara subtansi memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial. Hal ini agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang dapat memenuhi target Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 dan Perubahan RENSTRA Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2016-2021, sesuai dengan syarat teknis perencanaan serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Pendekatan bottom-up dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, hal ini untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sementara pendekatan topdown diperlukan untuk memberikan arahan dan panduan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan disinergikan dengan Perubahan RPJMD yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah dibahas bersama dengan DPRD. Substansi RENJA adalah program dan kegiatan dari Dinas PUPR Kota Depok, oleh karena itu proses penyusunannya dilakukan secara terpadu oleh Bapeda Kota Depok. Secara garis besar Perubahan RENJA memuat Program, Kegiatan, Indikator dan Perkiraan Pagu Indikatif.
Tantangan dalam perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
semakin tidak ringan terutama karena adanya ketidakseimbangan antara anggaran dengan kebutuhan Pembangunan Infrakstruktur Kota Depok. Oleh sebab itu perlu dilakukan skala prioritas berdasarkan pertimbangan yang dapat diterima semua pihak. Penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2019 ini merupakan penjabaran tahunan dari Perubahan RENSTRA Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2019 dan Perubahan RPJMD Kota Depok Periode 2016-2021.
Dinas PUPR Kota Depok sebagai dinas teknis bertugas melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan jasa konstruksi. Perubahan RENJA Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2019 disusun berdasarkan ruang lingkup kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kota Depok yang dirumuskan dengan menganalisis kondisi eksisting infrastruktur jalan jembatan, jalan lingkungan dan sumber daya air, tata ruang kota dan menyerap berbagai masukan dan memperhatikan usulan-usulan dari berbagai pihak. Keberadaan Perubahan RENJA Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2019 ini akan menjadi acuan kerja bagi Dinas PUPR Kota Depok dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama tahun 2019. Perubahan RENJA akan dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan Tahun 2019 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
1.2. Landasan Hukum
Perubahan RENJA Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2019 disusun berdasarkan peraturan peraturan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
DaerahRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bebeerapa kali diubah, terkahir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2008 nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2016 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun
2011);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015
Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2017 Nomor 21);
26. Peraturan Walikota Depok Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
27. Peraturan Walikota Depok Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan Kelas A pada
Dinas PUPR (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 22);
28. Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Drainase Lingkungan Kelas A pada
Dinas PUPR (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Depok Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Depok Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 46);
1.3. Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2019
Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok
Tahun 2019: a. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
b. adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
dengan perkembangan kondisi terkini;
c. adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SILPA) yang harus
digunakan untuk tahun berjalan;
d. adanya penambahan kegiatan baru, dan perubahan indikator kinerja,
target,lokasi serta pagu kegiatan.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2019 meliputi:
a. Perubahan prioritas dan sasaran daerah;
b. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
c. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
1) perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2019;
2) perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2019; dan
3) perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2019.
d. d. Perubahan matrik rencana program dan kegiatan tahun 2019
1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Rencana Kerja
Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA PD Tahun 2019. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2019.
Sedangkan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2019: a. Merubah prioritas daerah menyesuaikan dengan sasaran daerah sebagaimana
tercantum dalam Perubahan RPJMD tahun 2016-2021;
b. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan
perkembangan kondisi terkini;
c. Memberikan dasar hukum penggunaan silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2019;
d. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru,perubahan indikator kinerja,
target ,lokasi dan pagu kegiatan.
BAB II EVALUASI RENJA DINAS PUPR KOTA DEPOK SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2019
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PUPR kota Depok sampai dengan Triwulan II tahun 2019 dan capaiannya
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan :
a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional; c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang
telah ditetapkan.
Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup sasaran dan
prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup Daerah kabupaten/kota. Penilaian sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengetahui : a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD
kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota; dan
b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota.
Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana
program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerahkabupaten/kota.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kota Depok
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM serta Permen PU RI No 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjan Umum dan Penataan Ruang, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Depok pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2019.
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatiff dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator‐indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing‐masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
Dinas PUPR Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) merupakan unsur pendukung dalam melaksanakan tugas tertentu. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kota Depok.
2.3.1. Evaluasi Tingkat Kinerja Pelayanan
dimana kondisi jalan kota masih terjaga dalam kondisi baik, namun masih perlu dipertahankan terus dengan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan, sedangkan untuk persentase kesesuaian RT RW, Dinas PUPR Kota Depok telah mencapai target nya di tahun 2018 ini yaitu sebesar 66,54%. Nilai ini diperoleh dari hasil kajian konsultasi yang diusulkan di seluruh wilayah Kota Depok. Untuk persentase tersediannya air pertanian juga sudah cukup baik, namun lahan pertanian semakin menurun akibat jumlah penduduk yang meningkat.
Untuk pengurangan luas genangan (lebih dari 30cm dalam 2 jam) sudah berkurang
signifikan . Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Dinas PUPR Kota Depok dapat mempertahankan pengurangan dititik titik genangan yang telah diselesaikan dengan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan turap – turap tata saluran air.
Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kota Depok
2.3.2. Permasalahan Dan Hambatan Minimnya integrasi moda pada sistem transportasi Kota Depok yang disebabkan
transportasi massal dari dan menuju luar Kota Depok hanya difasilitasi oleh KA Commuterline Bogor/Depok-Jakarta Kota. Pengembangan kawasan TOD Kota Depok juga tidak diimbangi dengan rencana pengembangan transportasi massal maupun fasilitas pendukungnya (halte, simpang, terminal) yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman maupun perdagangan jasa. Ditambah kerusakan infrastruktur baik di Jalan, Jembatan dan drainase menimbulkan berbagai dampak sosial maupun ekonomi (jalan yang rusak, tutup box saluran air yang rusak/hilang, genangan, turap yang rusak). Kondisi-kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan volume kendaraan pada titik-titik tertentu (Kemacetan).
Kurangnya sinergi jadwal pelaksanaan pembangunan antar lintas instansi (galian
kabel dan galian pipa) dimana konstruksi pembangunan galian PDAM, kabel PLN, dan Telkom (Fiber Optic atau FO) masih berjalan masing-masing (sektoral) , sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan PUPR menjadi rusak kembali. Ditambah lagi keberadaan instalasi kabel-kabel listrik dan FO yang semerawut memberikan kesan kumuh dan membahayakan pengguna jalan.
Situ pada wilayah middle stream mengurangi limpasan air dari sungai sehingga
menurunkan risiko terjadinya banjir karena situ berfugsi juga sebagai kawasan parkir air . Saat ini jumlah dan luasan situ di Kota Depok (tahun 2005 terdata 30 situ, tahun 2018 menjadi 21 situ) berkurang sekitar 17,48 ha. Terjadinya banjir adalah akibat faktor alam dan ulah manusia (alih fungsi lahan; pendangkalan sungai/saluran air/drainase/situ ; membuang sampah ke dalam sungai /saluran irigasi). Hal ini juga ditambah dengan adanya sumber air baku di Kota Depok sudah cukup besar yaitu dari Sungai Ciliwung dan Kali Angke. Namun jika curah hujan cukup tinggi (musim penghujan) terjadi peningkatan limpasan air yang menyebabkan banjir di beberapa titik.
Berdasarkan kajian pemetaan rawan air Kota Depok (Bappeda, 2017), terdapat 20
kelurahan (31,7%) termasuk tingkat rawan air tinggi, hal ini disebabkan oleh berkurangnya Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Saat ini Pemerintah Kota Depok terkendala beberapa permasalahan terkait penetapan RTH akibat gugatan pihak swasta, proyek pembangunan nasional dan keberatan warga terhadap lahan yang ditetapkan sebagai RTH Publik serta pertumbuhan permukiman di Kota Depok yang cenderung meningkat.
2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian SPM
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PUPR Kota Depok tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi program antara Dinas PUPR Kota Depok dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat serta Kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
Dampak pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah oleh Dinas PUPR kota Depok tidak terlepas dari Sinergi Progran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah kota Depok dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
2.3.4. Tantangan Dan peluang
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUPR Kota Depok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, termasuk trotoar, drainase dan sungai di Kota Depok. Isu‐isu strategis di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yaitu Lengkapi Infrastruktur.
Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka
mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, maka Dinas PUPR Kota Depok telah menyiapkan 15 Program, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Program Peningkatan administrasi perkantoran b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur d. Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan e. Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan f. Program Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika g. Program Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa h. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan i. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota j. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke PUan l. Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang m. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan
lainnya n. Program Pengendalian Sistem Drainase Makro dan Mikro yang terpadu o. Program Konservasi Sumber Daya Air
2.3.5. Formulasi Isu – isu Strategis
Beberapa Inventarisasi Isu – isu Strategis yang ada di Dinas PUPR Kota Depok adalah: 1. Belum optimalnya layanan jalan terhadap kualitas dan kapasitas jalan kota, sehingga
memicu kenaikan volume kendaraan pada titik- titik tertentu. 2. Belum optimalnya penanggulangan banjir, sehingga terjadi peningkatan limpasan air
yang menyebabkan banjir di beberapa titik 3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air, sehingga terdapat beberapa
kelurahan termasuk tingkat rawan air.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PUPR KOTA DEPOK
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam
Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai pelaksanaan agenda Perubahan RPJMD 2016-2021, di tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi Perubahan RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber- sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR).
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
Dalam pengembangan infrastruktur saat ini Kementrian PUPR menggunakan
pendekatan yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh Indonesia saat ini terbagi dalam 35 WPS, untuk Kota Depok masuk dikategori WPS Konektifitas keseimbangan pertumbuhan sedang berkembang (Jakarta-Bogor-Ciami-Sukabumi).
Kebijakan Pembangunan di Tingkat Nasional Tahun 2019-2024 yaitu yang pertama
target pembangunan infrastruktur pada bina marga untuk pemeliharaan jalan nasional , penambahan jalan tol / jalan baru serta pembangunan jembatan baru /Fly Over. target kedua yaitu pembangunan insfrastruktur untuk sumber daya air. Kedua target ini telah disinergikan dengan program dan kegiatan yang ada di Dinas PUPR Kota Depok.
Berdasarkan misi ketiga yang tertera pada Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021, yaitu mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan, tujuan pembangunan ekonomi Kota Depok diarahkan untuk : 1. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan penekanan pada
sektor niaga, jasa, dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan pemerataan pendapatan, menurunkan angka kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.
Sejalan dengan tujuan di atas dan hasil musyawarah perencanaan
pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kota Depok tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan Kepariwisataan dan Peningkatan daya saing ekonomi kreatif
2. Penanganan Kemiskinan dan Peningkatan Lapangan Pekerjaan 3. Peningkatan kapasitas UMKM dan penataan pedagang informal
Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah dilakukan agar daerah Kota Depok dapat
terfokus terhadap tugas dan fungsinya sekaligus beriringan dengan tercapainya target nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kota Depok Tujuan dan sasaran Dinas PUPR Kota Depok diturunkan dari misi Pemerintah Kota
Depok tahun 2016-2021. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) misi yang berkaitan langsung yaitu :
1. Misi ke-1 (satu) “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan
transparan”. Sesuai dengan Misi ke 1 tersebut maka tujuan dan sasaran yang harus didukung sebagai tugas Dinas PUPR: Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sasaran:Meningkatkannya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.
2. Misi ke-4 (empat) “Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga”. Sesuai dengan Misi ke 4 tersebut maka tujuan dan sasaran kota yang harus didukung sebagai tugas Dinas PUPR Kota Depok: Tujuan Pertama : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi Sasaran Pertama: Meningkatknya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi Tujuan kedua : Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga Sasaran Kedua: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Tujuan Ketiga : Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan Sasaran Ketiga :Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PUPR KOTA DEPOK
Salah satu Urusan wajib yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar adalah pekerjaan umum dan penataan ruang. Pelayanan dasar itu merupakan pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiataan Dinas PUPR Kota Depok adalah Arah Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat tentang pembangunan infrastruktur.
Dengan berpedoman Perubahan RPJMD 2016-2021 Kota Depok dan Perubahan
Renstra 2016-2021 Dinas PUPR Kota Depok, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka total program yang dikelola sebanyak 15 Program dan 113 kegiatan.
Lokasi Program dan Kegiatan tersebar diseluruh 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan
yang ada diKota Depok dengan pembagian wilayah I yaitu Wilayah Barat meliputi Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo, Cinere, Cipayung, Pancoran Mas, sedangkan Wilayah II yaitu Wilayah Timur meliputi Kecamatan Beji, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis dan Tapos. Pembagian Wilayah Lingkungan dibagi menjadi 3 wilayah yaitu Wilayah I dikecamatan Beji, Sawangan, Limo, Cinere, Wilayah II dikecamatan Cipayung, Pancoranmas, Sukmajaya, Beji dan Wilayah III diKecamatan Cimanggis, Tapos dan Cilodong.
Berdasarkan Perubahan RKPD Pemerintah Kota Depok Tahun 2019, Dinas PUPR
Kota Depok mendapatkan Pagu Anggaran sebesar RP. 454,769,689.899 (Belanja Tidak Langsung Rp. 17,481,355.208 dan Belanja Langsung Rp. 437,288,334.691)
