Upload
jonkreak
View
24
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Peraturan Walikota Dumai
Citation preview
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 1/19
BERITA DAERAHKOTA DUMAI
PERATURAN WALIKOTA DUMAINOMOR 01 TAHUN 2005
TENTANG
PELAKSANAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,
Menimbang : a. bahwa informasi administrasi kependudukan memiliki nilaistrategis bagi penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat KotaDumai, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasikependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
b. bahwa kebijakan dan sistem informasi administrasi
kependudukan tanah tertuang dalam keputusan PresidenNomor 88 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentangPengelolaan Informasi Kependudukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatasdipandang perlu pengaturan tentang Pelaksanaan SistemInformasi Administrasi Kependudukan di Kota Dumai dengankeputusan Walikota;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
PEMERINTAH KOTA DUMAI
Nomor : 1 Tahun : 2005 Seri: D Nomor : 1
KOTA DUMAI
422
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 2/19
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3829);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Peubahan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1983 tentang Penataan Peningkatan Pembinaan
Penyelenggaraan Catatan Sipil;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen
Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun2000 Nomor 3 Seri B);
423
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 3/19
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kota Dumai
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2000 Nomor 2 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2003 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota
Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2003 Nomor
16 Seri D);
13. Keputusan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2004 tentang
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kependudukan,
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Dumai (Lembaran
Daerah Kota Dumai Tahun 2004 Nomor 15 Seri D);
14. Keputusan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk Pindah atau datang
di Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002
Nomor 8 Seri D);
15. Keputusan Walikota Dumai Nomor 388/HK-ORG/2004
tentang Pembebasan Pungutan Biaya Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Bagi Penduduk Berumur 56 Tahun ke Atas
dan Bagi yang Pertama Kali diwajibkan Memiliki Kartu TandaPenduduk (KTP).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
DAN
WALIKOTA DUMAI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PELAKSANAAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN :
Pasal 1
Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusanini.
424
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 4/19
Pasal 2
Pelayanan identitas penduduk dalam pelaksanaan SistemInformasi Administrasi Kependudukan yang meliputi :
1. Pelayanan Kartu Keluarga;2. Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk;3. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;4. Pelaporan Kelahiran;5. Pelaporan Kelahiran/Kematian;6. Pelaporan Kematian;7. Prosedur pendaftaran pindah dan datang Penduduk Warga
Negara Indonesia (WNI) dalam wilayah Indonesia;8. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;9. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
10. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;11. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian;
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganKeputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Dumai.
Ditetapkan di Dumaipada tanggal 20 Januari 2005
WALIKOTA DUMAI,
Cap/dto
H. WAN SYAMSIR YUS
Diundangkan di Dumaipada tanggal 20 Januari 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,
Cap/dto
H. MUSTAR EFFENDIPembina Utama Muda NIP. 420002673
BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2005 NOMOR 01 SERI D
425
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 5/19
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 01 TAHUN 2005
TANGGAL : 20 JANUARI 2005
TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1. PELAYANAN KARTU KELUARGA
a. Umum
1) Setiap keluarga hanya memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan setiap
penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) Kartu Keluarga.
2) Penerbitan KK dapat dilakukan di Kelurahan dan Kecamatan
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.3) Setiap Kartu Keluarga harus ada Nama Kepala Keluarga, Alamat dan
memiliki Nomor Kartu Keluarga yang disingkat No. KK.
b. Jenis Permohonan Kartu Keluarga
Persyaratan pelayanan Kartu Keluarga dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan didasarkan kepada beberapa kategori Jenis Permohonan
KK, sebagai berikut :
1) Permohonan KK BaruJenis Permohonan ini dimaksudkan bagi penduduk yang belum terekam
data keluarga dan data anggota keluarganya ke dalam Pusat Bank
Kependudukan Nasional.
Persyaratan :
a) Surat Pengantar dari Ketua RT;
b) KK Lama
c) Melampirkan photo copy Buku Akta Perkawinan/Kutipan Akta
Perkawinan, bagi penduduk yang sudah menikah dilegalisir Pejabatyang berwenang;
d) Melampirkan photo copy Kutipan Akta Kelahiran bagi semua
keluarga dilegalisir Pejabat yang berwenang;
e) Mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga;
f) Khusus bagi penduduk WNI yang baru pindah dan datang dari
luar negeri wajib membawa Surat Keterangan Pendaftaran
Kedatangan dari Luar Negeri.
g) Akta Pengangkatan Anak;
h) Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi WNI Keturunan;i) Surat Keterangan Ganti Nama;
426
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 6/19
Bagi WNA ditambah :
1. Dokumen Imigrasi.2. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).3. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD).4. Surat Izin Kerja.
2) Permohonan Kartu Keluarga Baru yang sudah punya NIK Nasional.
Jenis permohonan ini dimaksud bagi penduduk yang sudah terekamdatanya di Pusat Bank Data Kependudukan Nasional, namunmengajukan permohonan Kartu Keluarga baru karena :
a. Membentuk rumah tangga baru;
b. Pindah tempat tinggal;c. Kartu Keluarga hilang atau rusak;d. Peristiwa penting/kependudukan lainnya.
Persyaratan :a. Surat Pengantar dari Ketua RT;b. Bagi penduduk yang membentuk rumah tangga baru melampirkan :
Photo copy Kartu Keluarga lama yang sudah ada NIK;Photo copy Buku Nikah/Kutipan Akta Kawin dilegalisir Pejabat
yang berwenang;Photo copy Kartu Tanda Penduduk calon Kepala Keluarga yangsudah ada NIK.
c. Bagi penduduk yang hilang tempat tinggal, melampirkan :Photo copy Kartu Keluarga Lama yang sudah ada NIK;Surat Keterangan Pindah dari daerah lain;
d. Bagi penduduk yang Kartu Keluarga hilang atau rusak,menunjukkan :
Dokumen penduduk dari salah satu anggota keluarga yang
ada NIK;Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
3) Permohonan Numpang Kartu Keluarga
Jenis permohonan ini dimaksudkan bagi penduduk yang sudah terekamdatanya di Pusat Bank Data Kependudukan Nasional dan mengajukannumpang Kartu Keluarga karena :
a. Kartu Keluarga yang dibawa pindah oleh Kepala Keluarga;
b. Anggota Keluarga pindah tempat tinggal namun tidak membawaKartu Keluarga lama.
427
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 7/19
Persyaratan numpang Kartu Keluarga, sebagai berikut :a) Bagi penduduk yang kartu keluarga lama dibawa oleh Kepala
Keluarga, menunjukan Kartu Keluarga lama yang sudah ada NIK;b) Bagi anggota keluarga pindah tinggal, melampirkan :
Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;Photo copy Kartu Keluarga lama yang sudah ada NIK.
Khusus untuk Warga Negara Asing (WNA) tinggal tetap, selainpersyaratan diatas melampirkan photo copy dokumen-dokumenkeimigrasian, seperti paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), SuratTanda Melaporkan Diri (STMD) dari Kepollisian dan Surat KeteranganTempat Tinggal (SKTT) dari Badan Kependudukan, Catatan Sipil danKeluarga Berencana Kota Dumai.
c. Tata Cara Permohonan Kartu Keluarga
Pelayanan Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia (WNI)dilaksanakan di Kelurahan dan Kecamatan. sedangkan bagi Warga Asing (WNA) Tinggal Tetap Pelayanan Kartu Keluarga dilakukan diBadan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana KotaDumai.
Tata Cara Penerbitan KK sebagai berikut :
1. Penduduk datang ke tempat pelayanan dengan membawapersyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud diatas;
2. Petugas di tempat pelayanan berkewajiban :a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan;b. Mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan
Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP);c. Penerbitan Kartu Keluarga sesuai sistem yang ada ditempat
pelayanan dan menyerahkan ke penduduk.3. Khusus Penerbitan Kartu Keluarga akibat perpindahan proses
Penerbitan Kartu Keluarga dilakukan setelah proses perpindahandisyahkan yang berwenang.
2. PELAYANAN PENCATATAN BIODATA PENDUDUK
a. Umum
Untuk mewujudkan tertib di bidang administrasi kependudukan,terutama mewujudkan kepastian dokumen identitas penduduk danmewujudkan akurasi data penduduk yang dapat
dipertanggungjawabkan, di bangun Pusat Bank Data KependudukanNasional untuk itu :
428
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 8/19
1) Pemerintah wajib melakukan pencatatan biodata penduduk bagi
setiap penduduk;
2) Setiap penduduk diwajibkan mencatat biodatanya dengan
melaporkan setiap peristiwa penting dan atau peristiwakependudukan yang dialami oleh Pemerintah Kota Dumai;
3) Pencatatan biodata penduduk dapat dilakukan secara aktif
melakukan pencacahan atau pendataan kepada penduduk atau
peristiwa kependudukan yang dialami untuk dicatat.
b. Persyaratan Pencatatan Biodata Penduduk
1) Pencatatan biodata penduduk melalui pendataan atau pencacahan,
persyaratannya :Penduduk cukup memberikan informasi sesuai dengan data yang
diinginkan oleh petugas dengan menunjukkan dokumen penduduk
yang dimiliki seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga
(KK) dan Akta.
2) Pencatatan biodata penduduk melalu i pelaporan dir i,
persyaratannya :
a. Membawa Surat Pengantar dari Ketua RT;b. Membawa Dokumen Penduduk yang dimiliki, yaitu : Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran yang dilegalisir
instansi yang berwenang;
c. Khusus untuk Warga Negara Asing (WNA) cukupp membawa
Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal
Tetap (KITAP).
c. Tata Cara Pencatatan Biodata Penduduk
1). Pencatatan Biodata dengan Cara Pencacahan atau Pendataan.
a) Petugas pemeriksa status penduduk dan kebenaran buku
identitas kependudukan yang dimiliki, seperti :
Kartu Tanda Penduduk atau Surat Kelahiran/Akta Kelahiran,
atau Dokumen identitas penduduk lainnya;
Untuk WNI yang baru datang karena pindah dari luar negeri
menunjukkan Surat Keterangan Pendaftaran Kedatangan
dari Luar Negeri;
Untuk WNA menunjukkan dokumen imigrasi (misal : Paspor,SKLD, Kitas/Kitap).
429
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 9/19
b) Petugas menulis atau mengisi data pada Formulir biodatapenduduk atas dasar informasi dan bukti kepemilikan dokumenpenduduk yang diberikan kepada petugas.
c) Petugas mengirimkan hasil pencatatan kepada pengawas atau
atasannya untuk proses perekaman data, pengarsipan berkasbiodata dan penerbitan biodata penduduk yang kemudiandiberikan kepada yang bersangkutan.
2) Pencatatan Biodata dengan cara Pelaporan Diri
a) Penduduk datang ke tempat pelayanan pendaftaran penduduk yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Dumai di Kelurahan atauKecamatan, dengan membawa surat bukti keterangan yangrelevan dengan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan
yang dialami untuk dicatat, yaitu Surat Pengantar dari KepalaLingkungan, Surat Keterangan Dokter/Bidan untuk mencatatbiodatanya;
b) Khusus untuk WNA, Pelaporan diri untuk mencatat biodatapenduduk dilakukan di Badan Kependudukan, Catatan Sipildan keluarga Berencana Kota Dumai;
c) Petugas Menerima dan meneliti isian Formulir, biodatapenduduk dan kelengkapan berkas pendaftaran biodatapenduduk;
d) Petugas mengirimkan Formulir ke Tempat Perekaman DataKependudukan (TPDK) dan mengarsipkan berkas biodata.
3) Pencetakan Dokumen Biodata dan Perekaman Data
a) Petugas menerima dan meneliti isian Formulir biodatapenduduk;
b) Petugas merekam biodata penduduk yang telah diisi ke dalamkomputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi datke Bank Da di Tingkat Pemerintah Kota Dumai dan Pusat Bank
Data Kependudukan di Propinsi Riau dan Nasional;c) Mengarsipkan isian formulir biodata penduduk yang sudahdirekam;
d) Petugas mencek hasil rekaman biodata penduduk danmemberikan copynya kepada penduduk serta mengirimkanhasilnya ke Kelurahan yang dapat digunakan sebagai BukuInduk Penduduk.
4) Pencatatan Biodata Penduduk bagi Penduduk yang tidak dapatmengisi Biodata Penduduk atau tidak dapat melaporkan diri;
a) Masih bayi atau anak-anak dapat diwakilkan kepada orangtua atau anggota keluarganya;
430
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 10/19
b) Tidak mampu, cacat fisik atau mengalami hambatan lainnyadapat dilakukan oleh keluarganya atau orang lain denganmembawa Surat Kuasa;
c) Pengisian Biodata Penduduk diwakilkan atau dikuasakan
kepada orang lain yang tidak jelas identitasnya, petugas dapatmenolak dan untuk kebenaran pencatatan, petugas dapatmendatangi ke rumah penduduk yang bersangkutan;
d) Penduduk dapat mengusulkan perbaikan biodata kepadapetugas/pejabat yang berwenang apabila data penduduk yangbersangkutan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dengancara mengisi Formulir perubahan biodata serta menunjukkanbukti yang sah.
3. PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK
a. Umum1) Kartu Tanda Penduduk yang disingkat KTP berlaku secara
nasional di seluruh Wilayah Republik Indonesia;2) KTP sebagai Tanda Pengenal dan Keterangan domisili yang
sah;3) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun
atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah kawin ataupernah kawin berhak mendapatkan KTP;
4) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP;5) KTP berlaku untuk masa 5 (lima) tahun;6) Bagi Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun
ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;7) Penerbitan KTP dapat dilakukan di Kecamatan yang diberikan
oleh Pemerintah Kota Dumai.
b. Persyaratan :
Persyaratan permohonan KTP bagi WNI atau WNA tinggal tetap
yang harus dipenuhi oleh Penduduk untuk :1) Permohonan KTP Baru
Mengisi Formulir biodata Penduduk WNI atau WNA (datakeluarga dan data individu) atau mengisi Formulir perubahanbiodata penduduk dengan melampirkan persyaratan :
a) Surat Pengantar Ketua RT;b) Photo Copy KK;c) Menyerahkan KTP Lama;
d) Photo Copy Akta Nikah/Akta Kawin termasuk bagi penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudahnikah.
431
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 11/19
e) Photo Copy Akta Kelahiran yang dilegalisir Pejabat yang
berwenang;
f) Bagi Pemohon yang mengajukan perubahan biodata
penduduk, melampirkan photo copy surat bukti/keterangan
atas peristiwa kependudukan yang dialami;g) Bagi WNA tinggal tetap, melampirkan photo copy dokumen
imigrasi (paspor, KITAP) dan SKTT;
h) Datang langsung untuk di photo.
2) Permohonan Perpanjangan KTP
a) Surat Pengantar dari Ketua RT;
b) Mengisi Formulir;
c) Menyerahkan KTP Lama;
d) Menunjukkan KK yang dimiliki;e) Melampirkan pas photo warna terbaru ukuran 3 x 4
sebanyak 2 lembar.
3) Permohonan KTP Pengganti
a) Surat Pengantar dari Ketua RT;
b) Bagi Permohonan KTP yang sudah rusak. Menyerahkan
Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian;
c) Menunjukkan KK.
c. Tata Cara Penerbitan KTP
Penerbitan KTP bagi WNI dilaksanakan Kecamatan, atau Badan
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Dumai.
Sementara bagi WNA Tinggal Tetap Pelayanan KTP dilakukan di
Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kota
Dumai.
Tata cara penerbitan KTP sebagai berikut :
1) Penduduk datang ke tempat pelayanan dengan membawa
persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud diatas.
2) Di tempat pelayanan petugas berkewajiban:
a) Menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan;
b) Mencatat pada catatan harian pelayanan atau buku register;
c) Merekam isian Formulir biodata penduduk;
d) Bagi pemohon perubahan biodata penduduk, dilakukan
pemutakhiran data sesuai permohonan perubahan;
e) Menerbitkan, mensyahkan dan menyerahkan KTP kepadaPenduduk yang bersangkutan.
432
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 12/19
4) PELAPORAN KELAHIRAN
Prosedur Pelaporan kelahiran sebagai berikut :
1. Pelapor berkewajiban :a) Mengisi formulir Pelaporan kelahiran;b) Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.
2. Kelurahan berkewajiban :a) Menerima dan meneliti berkas pelaporan kelahiran;b) Menerbitkan Surat Keterangan kelahiran yaitu Sertifikat yang
ditandatangani Lurah.- Lembar 1 : Kelurahan- Lembar 2 : Pemohon- Lembar 3 : TPDK/Kecamatan
5) PELAPORAN KELAHIRAN/KEMATIANProsedur Pelaporan lahir/mati sebagai berikut :
1. Pelapor berkewajiban :a) Mengisi formulir Pelaporan lahir/mati;b) Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.
2. Kelurahan berkewajiban :a) Menerima dan meneliti berkas pelaporan lahir mati beserta
persyaratannya;
b) Menerbitkan Surat Keterangan lahir mati, yaitu Sertifikat yangditandatangani Lurah.- Lembar 1 : Kelurahan- Lembar 2 : Pemohon- Lembar 3 : TPDK/Kecamatan
c) Menyiapkan dan mengirimkan berkas pelaporan lahir mati keKecamatan.
6) PELAPORAN KEMATIAN
Prosedur Pelaksanaan Pelaporan kematian sebagai berikut :1. Pelapor berkewajiban :
a) Mengisi formulir Pelaporan kematian ditandatangani Pemohon;b) Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.
2. Kelurahan berkewajiban :a) Menerima dan meneliti berkas pelaporan kematian;b) Menerbitkan Surat Keterangan kematian, yaitu Sertifikat yang
ditandatangani oleh Lurah.- Lembar 1 : Kelurahan- Lembar 2 : Pemohon- Lembar 3 : TPDK/Kecamatan
433
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 13/19
7) PROSEDUR PENDAFTARAN PINDAH DAN DATANG PENDUDUK WNI
DALAM WILAYAH INDONESIA
a. Umum
1. Klasifikasi Pindah Datang
a. Klasifikasi 1 : dalam satu kelurahan;
b. Klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam kecamatan;
c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu kota dumai;
d. Klasifikasi 4 : antar Kabupaten/kota dalam satu
propinsi;
e. Klasifikasi 5 : antar Propinsi dalam wilayah Indonesia.
2. Jenis Perpindahan
a. Kepala Keluarga;
b. Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga;
c. Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga;
d. Anggota Keluarga.
3. Alasan Pindah
Alasan Pindah dalam wilayah Indonesia terdiri dari :
a. Pekerjaan;
b. Pendidikan;
c. Keamanan;
d. Kesehatan;
e. Perumahan;
f. Keluarga;
g. Lainnya (sebutkan).
4. Perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Perubahan pindah dan datang penduduk berimplikasi pada
perubahan Kartu Keluarga (KK) maupun penerbitan KK barubaik anggota keluarga yang ditinggalkan di daerah asal maupun
yang pindah di daerah tujuan. Begitu juga di daerah tujuan
KTP perlu dirubah dengan alamat yang benar.
b. Persyaratan Pendaftaran Pindah dan Datang
Persyaratan pendaftaran pindah dan datang penduduk WNI dalam
wilayah Indonesia ialah sebagai berikut :
a. Surat Pengantar dari lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan;
b. Kartu Keluarga (KK) danc. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
434
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 14/19
c. Tata Cara Pendaftaran dan Datang WNI Klasifikasi 1Tata cara pendaftaran pindah dan datang WNI Klasifikasi 1 (dalamsatu kelurahan) adalah sebagai berikut :
1. Penduduk yang pindah dan datang dalam satu kelurahan
(Klasifikasi 1) melaporkan perubahan alamat ke Kelurahandengan mengisi Formulir KPD dalam rangkap 2 (dua) untuk disahkan oleh Kepala Kelurahan;
2. Kelurahan mengarsipkan KPD lembar 1 (satu) danmenyerahkan lembar 2 (dua) ke TPDK;
3. Isian formulir KPD tersebut digunakan sebagai dasarperubahan alamat pada Kartu Keluarga dan Kartu TandaPenduduk.
d. Tata Cara Pendaftaran Pindah dan Datang WNI Klasifikasi 2 sampaidengan 5.
Tata cara pendaftaran pindah dan datang penduduk WNI klasifikasi2 sampai dengan 5 adalah sebagai berikut :
a. Daerah Asal
a. Penduduk melaporkan ke Kelurahan untuk mendapatkanKeterangan Pindah Datang (KPD) dengan menyebutkansusunan anggota keluarga yang pindah dan membawa
persyaratan pindah.b. Kelurahan berkewajiban :
1) Menerima dan meneliti persyaratan pindah sertamenerbitkan KPD;
2) Mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting danKependudukan (BHPPK);
3) Menyerahkan kepada KPD kepada penduduk untuk dibawa ke Kelurahan tujuan (Klasifikasi 2);
4) Menyerahkan KPD kepada penduduk untuk dibawa keKecamatan guna mendapatkan Pengesahan (untuk klasifikasi 3 sampai dengan 5);
5) Mengarsipkan lembar 3 (tiga) KPD untuk klasifikasi 2setelah disahkan Kelurahan tujuan dan menyerahkanlembar 4 (empat) ke Kecamatan/TPDK;
6) Mengarsipkan lembar 5 (lima) KPD untuk klasifikasi 3sampai dengan 5 setelah penduduk resmi pindah dan
formulir diterima kembali dari daerah tujuan.7) Mencatat dalam Buku Induk Penduduk (BIP).
435
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 15/19
c. Kecamatan berkewajiban :
1) Menandatangani KPD serta menyerahkan kembali kepadapenduduk untuk dibawa ke daerah tujuan (untuk Klasifikasi3 sampai dengan 5);
2) Mengarsipkan lembar 3 (tiga) dan mengirim lembar 4(empat) ke Kelurahan asal (klasifikasi 2);
3) Menerima kembali KPD lembar 4 (empat) dan 5 (lima) daridaerah tujuan, mengarsipkan lembar 4 (empat) danmengirim lembar 5 (lima) ke Kelurahan (klasifikasi 3 sampaidengan 5);
4) Menggunakan KPD lembar 3 (tiga) untuk perekaman keTPDK (klasifikasi 2).
2) Daerah Tujuana. Penduduk melapor ke Kelurahan dengan membawa Keterangan
Pindah Datang (KPD) dan berkas yang dibawa dari daerahasal. Pelaporan kedatangan dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkannya KPD di Daerah Asal;
b. Kelurahan berkewajiban :
1) Menerima, meneliti, melengkapi isian Formulir danmengesahkan KPD;
2) Mencatat kedatangan dan Buku Harian Peristiwa Pentingdan Kependudukan (BHPPK);
3) Mengarsipkan KTP lembar 2 (dua), menyerahkan lembar 1(satu) kepada penduduk, mengirim lembar 3 (tiga) dan 4(empat) ke Kecamatan dan Kelurahan Daerah Asal(klasifikasi 2);
4) Meneruskan KPD ke Kecamatan untuk mendapatpengesahan serta mengarsipkan lembar 2 (dua) setelahKPD diterima dari Kecamatan (klasifikasi 3 sampai dengan5);
5) Mencatat dan perpindahan penduduk dalam Buku Induk Penduduk (BIP).
c. Kecamatan berkewajiban :
1) Menerima dan mengesahkan KPD yang dikirim dariKelurahan;
2) Mengarsipkan lembar 3 (tiga) dan menyerahkan lembar 1(satu) kepada penduduk serta mengirim lembar 2 (dua)
ke Kelurahan (Klasifikasi 3 sampai dengan 5);
436
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 16/19
3) Mengirim KPD lembar 4 (empat) dan 5 (lima) keKecamatan dan Kelurahan Daerah Asal (klasifikasi 3sampai dengan 5) dan;
4) Menggunakan KPD lembar 3 (tiga) untuk perekaman
ke TPDK.
e. Pengarsipan
Pengarsipan Keterangan Pindah Datang (KPD) WNI adalahsebagai berikut :
a. Klasifikasi 11) Lembar 1 diberikan kepada Kelurahan;2) Lembar 2 diberikan kepada TPDK.
b. Klasifikasi 2
1) Lembar 1 diberikan kepada Pemohon;2) Lembar 2 diberikan kepada Kelurahan Tujuan;3) Lembar 3 diberikan kepada Kecamatan Asal (TPDK);4) Lembar 4 diberikan kepada Kelurahan Asal.
c. Klasifikasi 3 s/d 51) Lembar 1 diberikan kepada Pemohon;2) Lembar 2 diberikan kepada Kelurahan Tujuan;3) Lembar 3 diberikan kepada Kecamatan Asal (TPDK);4) Lembar 4 diberikan kepada Kecamatan Asal;
5) Lembar 5 diberikan kepada Kelurahan Asal.
f. Perekaman DataPerekaman data pendaftaran pindah dan datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia ialah :- Untuk klasifikasi 1 dan 2 perekam data keterangan
pindah dan datang penduduk WNI dilakukan TPDK didaerah asal sesuai dengan fasilitas yang tersedia;
- Untuk klasifikasi 3 sampai dengan 5 perekaman data
keterangan pindah dan datang penduduk WNI dilakukandi daerah sesuai dengan fasilitas yang tersedia;
- Setiap perekam dilanjutkan dengan pencetakanperubahan data kependudukan dan hasilnya dikirimuntuk administrasi pemerintahan yang lebih rendah diwilayah masing-masing.
8. PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
1. Persyaratan Akta Kelahiran
a. Mengisi Formulir pencatatan kelahiran dan diketahuiLurah dan Camat;
437
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 17/19
b. Mengisi Formulir pemberitahuan kelahiran di Dumaidicap dan diketahui penolong persalinan;
c. Membuat permohonan Pencatatan Kelahiran bermateraicukup;
d. Surat Keterangan Kelahiran 2 (dua) macam :- Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah dimana Ibu/
Pemohon berdomisili;- Surat-surat keterangan dari orang yang menyaksikan
atau membantu proses kelahiran (rumah sakit/bidan,dukun/persaksian kelahiran diketahui Lurah danCamat.
e. Photo Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tuadilegalisir instansi yang berwenang;
f. Photo copy KTP dan KK Pemohon/orang tua (ayah danibu) yang masih berlaku yang dilegalisir/menunjukkanyang aslinya;
g. 2 (dua) orang saksi dengan melampirkan photo copyKTP yang berlaku yang dilegalisir atau menunjukkanaslinya (saksi harus hadir);
h. WNI Keturunan ditambah :- Photo Copy Bukti Kewarganegaraan dan Ganti Nama
Orang tua (ayah dan ibu) dilegalisir PengadilanNegeri bagi WNI Keturunan Tionghoa;
- Photo Copy Akta Kelahiran Orang Tua Anak dilegalisir(bila belum ada pemisahan, kewarganegaraan orangtuanya).
i. Photo Copy dokumen imigrasi bagi WNA yang dilegalisir; j. Surat Kuasa bagi yang menguasakan dan bermaterai
cukup dilampiri photo copy KTP yang berlaku.
2. Prosedur Penerbitan Akta Kelahirana. Pemohon (orang tua/keluarga/kuasanya) mengisi
Formulir Pencatatan kelahiran di cap Lurah dan Camat;b. Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan;c. Akta kelahiran diterbitkan paling lambat 7 hari kerja
setelah persyaratan lengkap dan benar.
9. PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN1. Prosedur dan Tata cara Permohonan Akta Kematian
Persyaratan yang diperlukan adalah sebagai berikut :a. Mengisi Formulir Pencatatan kematian;
438
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 18/19
b. Photo copy Surat Kematian dari Dokter dan SKM dariKelurahan;
c. Photo copy Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Kelahiranyang meninggal dan menunjukkan aslinya;
e. Photo copy Bukti kewarganegaraan dan ganti nama yangmeninggal bagi yang tunduk pada staatblad 1917;
f. Dokumen imigrasi yang meninggal bagi WNA.
2. Prosedur Penerbitan Akta Kematian;a. Pemohon mengisi Formulir pencatatan Kematian;b. Melampirkan persyaratan lengkap;c. Akta kematian diterbitkan paling lambat 7 hari kerja
setelah persyaratan lengkap dan benar.
10.PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN
Persyaratan yang diperlukan :a. Mengisi formulir Permohonan Pencatatan Perkawinan (FCK)
dan Formulir Pelaporan Perkawinan (FPK);b. Surat Pengantar Lurah diketahui Camat;c. Surat pernyataan belum pernah menikah diketahui Lurah
dan Camat;d. Surat Persetujuan orang tua bermaterai cukup diketahui
Lurah dan Camat;e. Photo copy Akta Kelahiran masing-masing calon mempelai
yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;f. Photo copy KTP dan KK mempelai dan photo copy KTP 2
(dua) orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu)tahun;
g. Bagi yang pernah menikah, melampirkan Akta Perceraian/ Akta Kematian suami/isterinya;
h. Pas photo mempelai 4 x 6 cm hitam putih berdampingansebanyak 5 (lima) lembar;
i. Surat Keterangan Perberkatan nikah dari pemuka agama; j. Imunisasi dari Puskesmas;k. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai berdomisili
di luar Kota Dumai maka dilengkapi dengan pengumumanperkawinan;
l) Photo copy bukti kewarganegaraan dan ganti nama, namayang tunduk pada staatblad 1917
m) Bagi WNA melampirkan surat ijin dari kedutaan yangbersangkutan dan photo copy dokumen imigrasi yangdilegalisr;
439
7/14/2019 Perwa No 1 Thn 2005
http://slidepdf.com/reader/full/perwa-no-1-thn-2005 19/19
n) Surat Ijin dari Komandan bagi mereka anggota TNI/Polri;
11. PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN
Persyaratan yang diperlukan :
a. Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Perceraian (FCC)dan Formulir Pelaporan Perceraian;
b. Photo copy KTP Pemohon;c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;d. Kutipan Akta Perkawinan;e. Bagi WNA, melampirkan Dokumen Imigrasi;
WALIKOTA DUMAI
Cap/dto,
H. WAN SYAMSIR YUS