Upload
asfian
View
3.214
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
WALIKOTA BALIKPAPAN,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi kewenangan kepada Daerah untuk memperluas jenis Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan sehingga pengelolaannya perlu diatur secara tertib dan terencana oleh dinas yang diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu diterbitkan peraturan walikota sebagai pengganti Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah yang sudah tidak relevan lagi;
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
1
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem-baran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 Tanggal 8 Oktober 2008);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 17 Tangggal 27 Oktober 2008).
2
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN.
BAB I
KETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan1. Kota adalah Kota Balikpapan;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah Kota Balikpapan.
6. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi Pendapatan Daerah yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dinas daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BAB IISUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :a. Sub Bagian Perencanaan Program;b. Sub Bagian Umum;c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran terdiri dari :a. Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi;b. Seksi Pendataan;c. Seksi Pemeriksaan.
4. Bidang Penetapan terdiri dari :a. Seksi Perhitungan;b. Seksi Penerbitan.
3
5. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan terdiri dari :a. Seksi Penagihan;b. Seksi Penerimaan Lain-lain;c. Seksi Keberatan dan Angsuran.
6. Bidang Perencanaan, Pendapatan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :a. Seksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan;b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
BAB IIIURAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pendapatan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian PertamaKepala Dinas
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Dinas Pendapatan Daerah;
b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
c. pelaksanaan pendataan, penggalian potensi dan pemungutan pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
d. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
e. pelaksanaan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB;
f. pelaksanaan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
g. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pungutan dan setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
h. pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah;
i. pelaksanaan pelayanan dan penagihan PBB P2 dan BPHTB;
j. pengawasan dan penyelesaian sengketa PBB P2 dan BPHTB;
k. pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2, BPHTB dan Pendapatan Daerah lainnya;
4
l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
Bagian KeduaSekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
(3) Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung pada sekretaris.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :a. pengoordinasian penyusunan renstra, rencana program
dan kegiatan dinas;
b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;f. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas;
g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 7
Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf a mempunyai tugas :a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dinas;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas;
d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
e. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang-bidang lingkup dinas;
5
f. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
g. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
h. menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dinas;
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 8
Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf b mempunyai tugas :
a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
c. melaksanakan pencatatan Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Benda Berharga serta penghitungan persediaan Benda Berharga;
d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
f. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
j. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
k. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
l. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 9
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf c mempunyai tugas :a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran
keuangan;b. mengoordinir penyusunan RKA/ DPA SKPD;c. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan
Pembayaran (SPP);d. melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan
SKPD;e. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);f. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;g. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai
bahan evaluasi kinerja keuangan;h. menyusun neraca SKPD;
6
i. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas;
j. menyusun laporan keuangan SKPD;k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan
atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagian KetigaBidang Pendataan dan Pendaftaran
Pasal 10
(1) Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data Wajib Pajak Daerah/ Wajib Retribusi Daerah, Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemeriksaan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan membantu penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah.
(2) Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
(3) Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahkan seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.
Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi :a. perumusan kebijakan, program kegiatan pendataan dan
pendaftaran Wajib Pajak Daerah/ Wajib Retribusi Daerah dan pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
c. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajb Retribusi Daerah, menghimpun dan mengelola data objek dan subjek Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
e. pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah di lapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah /Wajib Retribusi Daerah;
f. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
g. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
7
h. pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
i. pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal 12
Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf a, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program dan kegiatan pendaftaran dan dokumentasi pendataan pendapatan daerah;
b. melaksanakan program dan kegiatan pendaftaran dan dokumentasi;
c. melaksanakan tugas pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. mengelola pengarsipan dan pemeliharaan data Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
e. menyelenggarakan pemeliharaan dan pembuatan daftar induk Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
f. mengelola NPWPD dan penyimpanan arsip/dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
g. menyusun dan mengelola sistem informasi pengolahan data induk Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah;
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal 13
Seksi Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf b mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program dan kegiatan pendataan Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
b. melaksanakan program dan kegiatan pendataan Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan dan Objek Pajak Daerah;
c. menyusun rumusan sistem dan mekanisme pendataan Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
d. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
e. melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
g. melaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal 14
8
Seksi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf c mempunyai tugas :
a. menyusun kebijakan, program dan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. melaksanakan kebijakan pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. melakukan kesesuaian antara penetapan dan realisasi kena pajak dan Retribusi Daerah;
d. memeriksa dan meneliti kembali kelayakan penetapan Pajak Daerah serta membandingkan hasil penerimaannya;
e. melakukan pemeriksaan pembukuan pelaporan hasil pungutan dan setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
f. melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pendataan Objek Pajak Daerah dan menyusun langkah-langkah peningkatan pendapatan pajak dan Retribusi Daerah;
g. melaksanakan klasifikasi dan klarifikasi terhadap potensi Objek Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
h. melaksanakan analisa potensi sesuai hasil pemeriksaan;
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
Bagian KeempatBidang Penetapan
Pasal 15
(1) Bidang Penetapan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang serta penatausahaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) PBB P2 dan BPHTB.
(2) Bidang Penetapan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
(3) Bidang Penetapan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.
Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Penetapan menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan
perhitungan dan penetapan, pendapatan asli daerah;b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB P2
dan BPHTB;
c. pelaksanaan kebijakan perhitungan dan penetapan, pendapatan asli daerah;
d. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perhitungan dan penetapan pendapatan asli daerah;
9
e. pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi pajak;
f. pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah, serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek pendapatan asli daerah;
g. penerbitan Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
h. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
i. pelaksanaan pelayanan dan penagihan PBB P2 dan BPHTB;
j. pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2, BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan;
k. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi penerbitan Ketetapan Pajak Daerah, PBB P2 dan BPHTB;
l. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelak-sanaan tugas dan fungsi;
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal 17
Seksi Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan perhitungan dan penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB;
b. menyusun dan melaksanakan pengolahan data, analisis dan penyajian informasi PBB P2 dan BPHTB;
c. melaksanakan perhitungan dan penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB;
d. melaksanakan sosialisasi cara perhitungan dan cara penetapan PBB P2 dan BPHTB;
e. melaksanakan pemeriksaan kartu data wajib PBB P2 dan BPHTB;
f. melaksanakan perhitungan kembali PBB P2 dan BPHTB yang terutang atas permohonan wajib pajak;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
h. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal 18
Seksi Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 huruf b mempunyai tugas:
10
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan PBB P2 dan Perkotaan dan BPHTB;
b. melaksanakan kebijakan sistem penerbitan PBB P2 dan BPHTB;
c. melaksanakan penerbitan PBB P2 dan BPHTB;d. mendistribusikan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak
Daerah;e. menyusun rencana program dan kegiatan penagihan
dan pertimbangan keberatan PBB P2 dan BPHTB;f. melaksanakan kebijakan penagihan dan pertimbangan
keberatan PBB P2 dan BPHTB;g. menerbitkan surat tagihan PBB P2 dan BPHTB yang
telah melampaui batas akhir pembayaran;h. menyusun sistem prosedur penagihan PBB P2 dan
BPHTB;i. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan
penagihan PBB P2 dan BPHTB;j. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan penagihan PBB P2 dan BPHTB;k. melaksanakan pelayanan dan penagihan PBB P2 dan
BPHTB;l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan penagihan PBB P2 dan BPHTB;m. melaksanakan pengawasan pemungutan PBB P2 dan
BPHTB;n. membuat laporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan penerbitan ketetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB;
o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagian KelimaBidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan
Pasal 19
(1) Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan keberatan, serta angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2 dan BPHTB.
(2) Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
(3) Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.
Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan menyelenggarakan fungsi :
11
a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan penagihan, pertimbangan dan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain;
b. pelaksanaan kebijakan penagihan, pertimbangan dan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain;
c. pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta bagi hasil Pajak Daerah;
d. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah yang terutang;
e. penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
f. penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain;
g. pelaksanaan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
h. pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak;
i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan dan keberatan PBB P2 dan BPHTB;
j. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan penagihan dan keberatan PBB P2 dan BPHTB;
k. pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi PBB P2 dan BPHTB;
l. pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan PBB P2 dan BPHTB;
m. pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
n. pelaksanaan evaluasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain yang sah;
o. penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan keberatan PBB P2 dan BPHTB;
q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 21
Seksi Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program dan kegiatan penagihan
Pajak Daerah dan Retribusi Pelayanan Persampahan dan
Kebersihan;
12
b. melaksanakan kebijakan penagihan terhadap Pajak
Daerah dan Retribusi Pelayanan Persampahan dan
Kebersihan;c. menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah yang telah
melampaui batas akhir pembayaran;
d. menyusun sistem dan prosedur penagihan Pajak Daerah
dan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
e. melaksanakan klasifikasi dan penentuan skala prioritas
Pajak Daerah dan Retribusi Pelayanan Persampahan dan
Kebersihan;
f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan
penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Pelayanan
Persampahan dan Kebersihan;
g. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi
Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, PBB P2 dan
BPHTB;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 22
Seksi Penerimaan Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 huruf b mempunyai tugas :
a. menyusun kebijakan, program dan kegiatan
Penerimaan Lain-lain;
b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan
pemungutan penerimaan lain-lain yang sah;
c. memeriksa hasil laporan penerimaan dan pendapatan
lain-lain;
d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
sumber penerimaan lain-lain;
e. mengoordinasikan pemungutan bagi hasil pajak dan
penerimaan lain-lain;
f. melaksanakan analisa dan perhitungan terhadap
besaran nilai bagi hasil pajak maupun penerimaan lain-
lain;
j. melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa
pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah serta
bagi hasil pajak terutang;
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku;
Pasal 23
Seksi Keberatan dan Angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 huruf c mempunyai tugas :
13
a. menyusun rumusan kebijakan pertimbangan dan
keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
PBB P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain;
b. melaksanakan kebijakan pertimbangan dan keberatan
pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan
BPHTB serta penerimaan lain-lain;
c. melaksanakan pemberian layanan restitusi Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta
penerimaan lain-lain;
d. melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan
penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya
restitusi;
e. melaksanakan pemberian layanan keberatan dan
permohonan banding atas materi penetapan Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta
penerimaan lain-lain;
f. menyiapkan pertimbangan keputusan menerima atau
menolak permohonan keberatan;
g. melakukan evaluasi pelaksanaan pertimbangan dan
keberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan
BPHTB serta penerimaan lain-lain;
h. menghitung nilai nominal angsuran atas permohonan
Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan
BPHTB;
i. melaksanakan koordinasi dalam rangka permohonan
keberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan
BPHTB;
j. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan keberatan PBB P2 dan BPHTB;
k. melaksanakan pemberian layanan keberatan dan
permohonan banding atas materi PBB P2 dan BPHTB;
l. menyiapkan pertimbangan keputusan menerima atau
menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian
permohonan banding/keberatan PBB P2 dan BPHTB;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan keberatan PBB P2 dan BPHTB;
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
Bagian KeenamBidang Perencanaan Pendapatan
dan Pengendalian Operasional
Pasal 24
(1) Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perencanaan pendapatan dan pengendalian operasional, yang meliputi penyusunan rencana pendapatan, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan dan penggalian peningkatan pendapatan
14
daerah, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB, bagi hasil pajak serta benda berharga.
(2) Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
(3) Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana program kegiatan
pengembangan dan pengendalian operasional
penggalian potensi dan objek pendapatan daerah;
b. perencanaan pendapatan Daerah yang bersumber dari
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB
serta pendapatan daerah lainnya;
c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional Unit Kerja
di Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta
pendapatan daerah lainnya;
d. pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB
serta pendapatan daerah lainnya;
e. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB, realisasi
penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda
berharga secara berkala;
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan/pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 26
Seksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun rencana pendapatan daerah, rencana
ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah;
b. menyusun rencana program dan kegiatan penerimaan
bagi hasil pajak;
15
c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pemungutan dari sumber penerimaan lain-
lain yang sah;
d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
sumber Pendapatan Daerah;
e. merumuskan, menyiapkan bahan kebijakan bidang
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB
serta Pendapatan Daerah lainnya;
f. melaksanakan kebijakan pengembangan dan
pengendalian operasional penggalian potensi dan objek
pendapatan daerah;
g. menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga atau instansi terkait dibidang pengembangan
dan penggalian potensi objek pendapatan daerah;
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan
atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal 27
Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 huruf b mempunyai tugas :
a. melaksanakan pencatatan Surat Ketetapan Pajak
Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SPPT
PBB P2 dan SPPT BPHTB;
b. melaksanakan pembukuan penerimaan dan tunggakan
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB
serta penerimaan daerah lainnya;
c. menyusun laporan realisasi penerimaan dan
tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, realisasi
PBB P2 dan BPHTB serta sisa persediaan Benda
Berharga;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi
pendapatan daerah;
e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
Bagian KetujuhUraian Tugas Jabatan Fungsional
Pasal 28
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Pasal 29
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
16
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Unit Pelaksana Teknis DinasPasal 30
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.
(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.
BAB IVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Segala Keputusan Walikota, Surat Edaran, Pengumuman dan/atau bentuk kebijakan lainnya yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
(3) Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 32
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.
Ditetapkan di : Balikpapanpada tanggal : 23 Desember 2010
WALIKOTA BALIKPAPAN,
Cap/Ttd
IMDAAD HAMID
17
Diundangkan di : BalikpapanPada tanggal : 23 Desember 2010
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
F A U Z I Pembina Tk.I NIP. 19570811 198303 1.008
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 27 SERI D NOMOR 27TANGGAL 23 DESEMBER 2010
18