9

Perwali 32 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Undang-Undang

Download PDF Report

Upload
doliem
View
219
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Perwali 32 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Undang-Undang

Page 2: Perwali 32 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Undang-Undang

Page 3: Perwali 32 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Undang-Undang

Page 4: Perwali 32 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Undang-Undang

Page 5: Perwali 32 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Undang-Undang

Page 6: Perwali 32 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Undang-Undang

Page 7: Perwali 32 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Undang-Undang

Page 8: Perwali 32 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Undang-Undang

Page 9: Perwali 32 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Undang-Undang

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERWALI-NO.68-2016... · menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERWALI-NO.68-2016... · menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-101-TAHUN... · Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Kekayaan Budaya; 2. Seksi

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-101-TAHUN... · Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Kekayaan Budaya; 2. Seksi

Documents

Perwali 40 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · Batas-Batas Daerah Kotarnadya Makassar dan Kabupaten- Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalarn ... Reklame Udara adalah

Perwali 40 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · Batas-Batas Daerah Kotarnadya Makassar dan Kabupaten- Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalarn ... Reklame Udara adalah

Documents

Perwali No. 72 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 ... Undang-Undang Nomor 21 Tahun ... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Perwali No. 72 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 ... Undang-Undang Nomor 21 Tahun ... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI-82-TAHUN... · Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI-82-TAHUN... · Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-94-TAHUN... · Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. 4 e

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-94-TAHUN... · Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. 4 e

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-108-TAHUN... · Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-108-TAHUN... · Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Documents

Perwali 45 Tahun 2016 - jdih.makassar.go.id · pelaksanaan APBD SKPD. ... sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan ... keuangan konsolidasian untuk entitas

Perwali 45 Tahun 2016 - jdih.makassar.go.id · pelaksanaan APBD SKPD. ... sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan ... keuangan konsolidasian untuk entitas

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI-86-TAHUN... · 1 walikota makassar provinsi sulawesi selatan peraturan walikota

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI-86-TAHUN... · 1 walikota makassar provinsi sulawesi selatan peraturan walikota

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI …jdih.makassar.go.id/.../uploads/2017/08/PERWALI-NO.59-2016-SOP.pdf · Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI …jdih.makassar.go.id/.../uploads/2017/08/PERWALI-NO.59-2016-SOP.pdf · Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah

Documents

Perwali 10 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · widyaiswara; dan Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. Bagian Ketiga Pengangkatan Dan Pemberhentian Pasal 14 Pengangkatan

Perwali 10 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · widyaiswara; dan Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. Bagian Ketiga Pengangkatan Dan Pemberhentian Pasal 14 Pengangkatan

Documents

Perwali 7 Bag 2 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · pelaporan hasil penilaian kredensial darv mcnyarnpaikan rekomendasl ... dan keterampilan tetapi juga didasarkan pada- kesehatan

Perwali 7 Bag 2 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · pelaporan hasil penilaian kredensial darv mcnyarnpaikan rekomendasl ... dan keterampilan tetapi juga didasarkan pada- kesehatan

Documents

SALINAN - 1 - organisasi.samarindakota.go.idorganisasi.samarindakota.go.id/files/Perwali Baru 2018/BD. Perwali No.42 Th.2018 Ttg... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

SALINAN - 1 - organisasi.samarindakota.go.idorganisasi.samarindakota.go.id/files/Perwali Baru 2018/BD. Perwali No.42 Th.2018 Ttg... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Documents

Perwali No. 78 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · menampung penawaran buku-buku, ... membuat surat penawaran buku dan alat perpustakaan; ... membuka pintu ruangan kantor setiap hari

Perwali No. 78 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · menampung penawaran buku-buku, ... membuat surat penawaran buku dan alat perpustakaan; ... membuka pintu ruangan kantor setiap hari

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN ...jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI...Persampahan, Limbah B3 dan Penigkatan Kapasitas dan Bidang Pengelolaan Ruang

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN ...jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI...Persampahan, Limbah B3 dan Penigkatan Kapasitas dan Bidang Pengelolaan Ruang

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/.../09/PERWALI-101-TAHUN-2016-DINAS-KEBUDAYAAN.pdf · (1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/.../09/PERWALI-101-TAHUN-2016-DINAS-KEBUDAYAAN.pdf · (1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-102-TAHUN... · PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 102

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-102-TAHUN... · PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 102

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI...Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. 17. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI...Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. 17. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 4 Tahun …jdih.makassar.go.id/.../Perda_2012_4_Retribusi-Perizinan-Tertentu.pdf · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 4 Tahun …jdih.makassar.go.id/.../Perda_2012_4_Retribusi-Perizinan-Tertentu.pdf · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Documents

Perwali No. 54 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan ... Tahun 2000 Nomor 30, ... Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Perwali No. 54 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan ... Tahun 2000 Nomor 30, ... Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Documents

Perwali 29 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · Organisasi Penyelenggara adalah Satuan Kerja Penyelenggara Pelay'anan ... pckerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,

Perwali 29 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · Organisasi Penyelenggara adalah Satuan Kerja Penyelenggara Pelay'anan ... pckerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-93-TAHUN... · Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-93-TAHUN... · Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata

Documents

Perwali 5 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten- ... Pembentukan dan Susunan

Perwali 5 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten- ... Pembentukan dan Susunan

Documents

Perwali 33 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · 17. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah bentuk desain mcnara telekomunikasi yang disesuaikan dengan [ingkungan dimana menara tersebut

Perwali 33 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · 17. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah bentuk desain mcnara telekomunikasi yang disesuaikan dengan [ingkungan dimana menara tersebut

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI-109-TAHUN... · Subbidang Mutasi dan ... h. Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2)

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI-109-TAHUN... · Subbidang Mutasi dan ... h. Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2)

Documents

Perwali 1 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · Peraturan Kepala Lernbaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV; ... Pejabat

Perwali 1 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · Peraturan Kepala Lernbaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV; ... Pejabat

Documents

JDIH Kota Makassar – Jaringan Dokumentasi dan Informasi …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2016/04/PERWALI-No.11-2014.… · Subbagian Perlengkapan Subbagian Perlengkapan

JDIH Kota Makassar – Jaringan Dokumentasi dan Informasi …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2016/04/PERWALI-No.11-2014.… · Subbagian Perlengkapan Subbagian Perlengkapan

Documents

Perwali No. 68 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis ketiga; Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan

Perwali No. 68 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis ketiga; Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/.../09/PERWALI-103-TAHUN-2016-DINAS-PARIWISATA.pdf · merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas; c. merumuskan

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/.../09/PERWALI-103-TAHUN-2016-DINAS-PARIWISATA.pdf · merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas; c. merumuskan

Documents

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI-88-TAHUN... · Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN …jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PERWALI-88-TAHUN... · Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Documents